Bab 1 Pendahuluan
Bab
1
1 Pendahuluan
A. Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tertuang dalam rencana kerja pemerintahan daerah secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih (good governance). Salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah azas akuntabilitas. Dalam azas ini bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kabupaten Sanggau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2013 sesuai visi dan misi daerah. Disamping itu, LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Selain untuk memenuhi azas akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
Bab 1 Pendahuluan
2
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Gambaran Umum Kabupaten Sanggau 1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ibukota di Sanggau. Terletak diantara koordinat 10 10 LU - 00 35 LS serta diantara 1090 45 - 1110 11 BT. Memiliki luas wilayah 12.857,70 km2 atau sekitar 12,47% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara dengan Sarawak, Malaysia Timur. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sintang dan Sekadau. Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau mencapai 422.658 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 219.219 jiwa dan penduduk perempuan 203.439 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan, dengan kepadatan penduduk 32 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 sebesar 1,65%. Hal ini lebih rendah dibanding tahun 2012, sebesar 1,79%. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Kapuas, yaitu 59 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba, hanya 11 jiwa per km2.
2. Wewenang dan Tugas Pokok Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau diberikan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara,
pembinaan
dan
pemberdayaan
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
sumber
daya
manusia,
Bab 1 Pendahuluan
3
pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah urusan yang berskala kabupaten. Urusan tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi dan UKM, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil,
administrasi
umum
pemerintahan,
administrasi
penanaman
modal,
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai kewenangan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Sanggau diamanatkan tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang madani, sejahtera lahir dan batin berdasarkan iman dan taqwa.
3. Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah 51 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau: 1) Nomor 18 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau; 2) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau; 3) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2013;
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
Bab 1 Pendahuluan
4
4) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2013 5) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau; 6) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau; 7) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau; 8) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau; 9) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau; 10) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau. Struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1.1.
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
Bab 1 Pendahuluan
5
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 Bupati/Wabup Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 9. Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Lembaga Teknis Daerah 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pemadam Kebakaran 6. Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak 7. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 8. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 9. Kantor Ketahanan Pangan 10. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 11. Rumah Sakit Umum Daerah
Lembaga Lain 1. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2. Badan Pengelola Perbatasan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kapuas Meliau Parindu Bonti Balai Sekayam Beduai Kembayan Mukok Tayan Hulu Tayan Hilir Jangkang Toba Entikong Noyan
Kelurahan
Satpol PP
1. 2. 3. 4.
Bunut Beringin Ilir Kota Sungai Sengkuang 5. Tanjung Sekayam 6. Tanjung Kapuas
Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau didukung oleh 6.669 orang pegawai negeri sipil (PNS), terdiri dari eselon II sampai eselon V dan dari golongan I sampai golongan IV. Secara rinci komposisi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2013 berdasarkan eselonering dan golongan ruang sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.2 dan gambar 1.3.
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
Bab 1 Pendahuluan
Gambar 1.2 PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 (Berdasarkan Eselon)
5941
Non Eselon 20
V
110
IV.b
429
IV.a III.b
88
III.a
56
II.b
24
II.a
1 0
Jumlah PNS
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Gambar 1.3 PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 (Berdasarkan Golongan Ruang)
2% 27%
27%
Gol. VI Gol. III Gol. II Gol. I 44%
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
6
Bab 1 Pendahuluan
7
C. Sistematika Laporan Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Sanggau Tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai berikut: 1) Kata Pengantar 2) Ringkasan Eksekutif 3) Daftar Isi 4) Bab 1 Pendahuluan Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, gambaran umum Kabupaten Sanggau meliputi kondisi geograris dan demografis, wewenang dan tugas pokok, organisasi perangkat daerah dan aparatur, dan sistematika laporan. 5) Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bagian ini menguraikan tentang rencana pembangunan jangka menengah meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan, penetapan/perjanjian kinerja dan metode pengukuran kinerja. 6) Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Bagian ini menguraikan tentang capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja utama, dan akuntabilitas keuangan. 7) Bab 4 Penutup 8) Lampiran Pengukuran Kinerja
L L A K P m K S T Laaapppooorrraaannn A Akkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss K Kiiinnneeerrrjjjaaa IIInnnssstttaaannnsssiii P Peeem meeerrriiinnntttaaahhh K Kaaabbbuuupppaaattteeennn S Saaannnggggggaaauuu T Taaahhhuuunnn 222000111333
