Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
BAB
PENDAHULUAN
I A. Latar Belakang Untuk
menjamin
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
demokratis,
transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan
atau
kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. 1
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Bertitik tolak dari Renstra SKPD Tahun 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015, maka LKj IP SKPD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2015 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dasar
hukum
pembentukan SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Gunungkidul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah. 1. Tugas Pokok Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; c. Pembinaan kepegawaian; d. Pengembangan pegawai; e. Penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil Daerah; f. Penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah; g. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil Daerah; h. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Kepegawaian. i. Pengelolaan UPT. j. Pengelolaan ketatausahaan badan. 2
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian. Kegiatan dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan dalam rangka manajemen kepegawaian daerah diantaranya : 1)
Seleksi/Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
2)
Mutasi Pegawai (antar wilayah dan alih jenis kepegawaian)
3)
Kenaikan Pangkat
4)
Pelantikan Pejabat
5)
Penyusunan Formasi Pegawai
6)
Pensiun Pegawai
9)
Cuti Pegawai
10)
Taspen
11)
Taperum
12)
Inpassing Gaji
13)
Kenaikan Gaji Berkala
14)
Ujian Dinas
15)
Penyesuaian Ijazah
16)
Tugas Belajar
17)
Bebas Tugas
18)
KP4
19)
Penghargaan Pegawai (Satya Lencana)
20)
Karpeg
21)
Karis/Karsu
22)
Pembinaan Pegawai
23)
Pendidikan dan Pelatihan a. Prajabatan b. Struktural c. Teknis Fungsional
24)
Izin Belajar
25)
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian 3
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
26)
Pengelolaan Data/Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan File Pegawai
27)
Pemrosesan DP3
28)
Pengelolaan LHKPN
29)
Pengelolaan LP2P
30)
Pengelolaan DUK
31)
Pengelolaan Nominatif Pegawai
32)
FIP (Formulir Isian Pegawai)
33)
Pengembangan Jabatan Fungsional
34)
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 ini terjadi perubahan struktur di BKD, yang diberlakukan sejak awal tahun 2009. Hal ini sebagai upaya untuk optimalisasi pelaksanaan beban kerja agar lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut mencakup perubahan nomenklatur di bidang data dan pengembangan pegawai serta bidang mutasi, penambahan 1 struktur baru di sekretariat BKD yaitu Subbagian perencanaan dan penambahan 1 struktur baru di UPT Balai Diklat yakni Subbagian Tata Usaha. Bagan struktur organisasi sebagaimana terlampir. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas : 1)
Kepala Badan;
2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan b. Subbagian Keuangan. c. Subbagian Umum
3)
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : a. Subbidang Bina Pegawai b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai
4)
Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari : 4
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
a. Subbidang Data. b. Subbidang Pengembangan Pegawai. 5)
Bidang Mutasi, terdiri dari : a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun. b. Subbidang Pengangkatan dan Pemindahan.
6)
Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung
sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 58 orang pada akhir Tahun 2015. Adapun jabatan struktural di lingkungan SKPD sebanyak 15 jabatan, terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan, eselon IIIa = 1. jabatan,eselon IIIb= 3 jabatan, eselon IVa = 9., dan eselon IVb = 1 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 43 orang.
Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2015
3%
7% 17%
eselon II eselon III eselon IV non eselon
73%
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul
Sedangkan
komposisi
pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang
adalah sebagai berikut: 5
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai No.
Golongan/Ruang
Bezetting 31 - 12 – 2015
1
II/a – II/d
13
2
III/a – III/d
38
3
IV/a – IV/e
7
Jumlah
58
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2015
12%
22% Gol/Ruang II/a-II/d Gol/Ruang III/a-III/d Gol/Ruang IV/a-IV/d
66%
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Badan Kepegawaian daerah pada tahun 2015 yaitu ada 2 : a. Kewenangan Pj. Bupati Yang terbatas. b. Moratorium Pegawai dari Pusat Hal ini menyebabkan adanya beberapa pekerjaan dari Badan Kepegawaian Daerah tidak bisa diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan. 6
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Beberapa pekerjaan seperti Penataan Pejabat, pemindahan pegawai dan penataan staf menjadi tertunda. Hal ini di harapkan akan segera teratasi setelah ada Bupati terpilih yang sudah dilantik.
7
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
BAB
PERENCANAAN KINERJA
II
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2010 - 2015 Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 21/KPTS/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul 2010-2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 33/KPTS/BKD/2015 Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja SKPD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat. 1. Visi dan Misi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi
pemerintah.
Visi
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul adalah : “Memfasilitasi dalam Mewujudkan Pegawai yang Profesional dan Sejahtera”. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. 8
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu : 1.
Mengembangkan manajemen perkantoran yang modern.
2.
Mengembangkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi.
3.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan administrasi kepegawaian.
4.
Menerapkan reward and punishment bagi pegawai secara proporsional
2. Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan SKPD Tahun 2010-2015, yaitu: MISI 1. Mengembangkan manajemen perkantoran yang modern.
TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja 2. Meningkatkan efektivitas manajemen pelayanan publik yang modern dan dengan memanfaatkan teknologi informasi 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan
2. Mengembangkan pengelolaan
4. Mengembangkan pengelolaan data
manajemen kepegawaian berbasis
pegawai berbasis teknologi
teknologi informasi.
informasi dan manual.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya
5. Meningkatkan kualitas
aparatur dan pelayanan administrasi
pengembangan karier dan
kepegawaian
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS 6. Meningkatkan kualitas mutasi PNS
4. Menerapkan reward and punishment bagi PNS secara proporsional
7. Meningkatkan disiplin PNS 8. Mewujudkan penghargaan atas 9
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
prestasi kerja PNS 9. Mewujudkan kesejahteraan pegawai
Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:
Sasaran
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja. Sasaran Strategis 1: Pelaksanaan program/ kegiatan yang sesuai target dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP); 2. Terlaksananya
monitoring,
evaluasi,
dan
pengendalian program kegiatan SKPD 3. Tersusunnya LPPD.
Tujuan 2: Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sasaran Strategis 2:
1. Tersedianya Perangko dan Materai;
Penerapan pola pelayanan
2. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air,
publik yang modern dengan pemanfaatan sistem komputerisasi dan jaringan internal (LAN) dalam administrasi perkantoran.
listrik, dan internet; 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi keuangan;
10
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Sasaran
Indikator Kinerja 6. Tersedianya
Peralatan
dan
perlengkapan
kebersihan 7. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja; 8. Frekwensi penyediaan ATK; 9. Frekwensi penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 10. Frekwensi penyediaan peralatan listrik; 11. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor; 12. Tersedianya buku bacaan, buku peraturan perundangan, dan surat kabar; 13. Tersedianya makanan dan Minuman yang tersedia untuk rapat koordinasi internal; 14. Tersedianya makanan dan Minuman yang tersedia untuk Tamu; 15. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 16. Tersusunnya RKA dan Anggaran Perubahan; 17. Tersusunnya review Renstra skpd; 18. Pendataan dan pengelolaan arsip skpd; 19. Penerapan
Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian (SAPK); 20. Jumlah Mebelair yang tersedia; 21. Jumlah perlengkapan gedung kantor; 22. Rehab Gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah dan UPT Balai Diklat; 23. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara; 24. Terfasilitasinya penyelesaian LP2P; 25. Terfasilitasinya LHKPN; 26. Terfasilitasinya penerbitan karis, karsu, karpeg; KPE;
11
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Sasaran
Indikator Kinerja 27. Terlaksananya Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat; 28. Terlaksananya Penyusunan Analisis Beban Kerja; 29. Terlaksananya
Penyusunan
Standar
Operasional dan Prosedur (SOP). Tujuan 3: Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Sasaran Strategis 3:
1. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran;
Sistem pengelolaan keuangan
2. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun;
yang transparan dan efektif.
3. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/SPJ.
Tujuan 4: Mengembangkan pengelolaan data pegawai berbasis teknologi informasi dan manual. Sasaran Strategis 4:
1. Tersedia dan terpeliharanya SIMPEG;
Modernisasi pengelolaan data
2. Terlaksananya penyusunan DUK dan Daftar
pegawai dan penataan data manual.
Nominatif PNS; 3. Terlaksananya analisis perpanjangan tenaga kontrak.
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas pengembangan karier dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS. Sasaran Strategis 5:
1. Frekwensi pelantikan jabatan;
Pengembangan karir yang
2. Frekwensi pengambilan sumpah PNS;
tepat berdasarkan atas kinerja
3. Tersusunnya Formasi PNSD dan Formasi
dan kompetensi.
Jabatan Fungsional 4. Terlaksananya penataan PNS; 5. Terlaksananya Pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II; 6. Tersusunnya PAK Analis kepegawaian; 7. Terlaksananya pemrosesan Taperum, Taspen, dan Cuti; 8. Terlaksananya
seleksi
tugas
belajar
dan
12
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Sasaran
Indikator Kinerja penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar; 9. Terlaksananya Ujian Dinas; 10. Terlaksananya
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN; 11. Pengangkatan cpns ke PNS Sasaran Strategis 6:
1. Terkirimnya CPNS mengikuti Prajabatan;
Pelaksanaan program diklat
2. Terkirimnya PNS
sesuai kebutuhan.
yang mengikuti diklat
struktural; 3. Terlaksananya Diklat Teknis; 4. Terlaksananya
Diklat
Fungsional
Calon
Pengawas TK/SD; 5. Terkirimnya peserta Diklat Teknis. Tujuan 6: Meningkatkan kualitas mutasi PNS. Sasaran Strategis 7:
1. Terlaksananya Crash Program;
Pelayanan mutasi PNS
2. Jumlah PNS yang dapat naik pangkat;
(kenaikan pangkat,
3. Terselesaikannya
pengangkatan dan kenaikan
fasilitasi
pemrosesan
pensiun;
jabatan fungsional,
4. Terlaksananya pembekalan pensiun;
Penyesuaian Masa Kerja,
5. Terselesaikannya proses mutasi PNS keluar
Pindah Wilayah Kerja, dan
masuk Pemkab Gk.
pensiun) dilaksanakan dan tepat waktu. Tujuan 7: Meningkatkan disiplin PNS. Sasaran Strategis 8:
1. Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin PNS;
PNS yang dapat melaksanakan
2. Terselesaikannya masalah perkawinan dan
kewajiban dengan baik dan tidak melanggar larangan.
perceraian; 3. Terlaksananya pembinaan disiplin PNS; 4. Pengendalian internal skpd. 5. Terlaksananya bimtek penegakan disiplin
Tujuan 8: Mewujudkan penghargaan atas prestasi kerja PNS.
13
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 9:
1. Terkirimnya usul penghargaan satya lencana
PNS diberikan penghargaan
2. Terlaksananya Fasilitasi Pengisian DP3;
atas pengabdian dan prestasi
3. Terlaksananya
kerjanya.
Pemberian
Bantuan
Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas.
Tujuan 9: Mewujudkan kesejahteraan pegawai. Sasaran Strategis 10:
1. Terlaksananya Inpassing Gaji Pegawai
Seluruh PNS mendapatkan
2. Terlaksananya Kenaikan Gaji Berkala
peningkatan kesejahteraan
3. Terprosesnya KP4
sesuai kinerjanya.
Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor
181/KPTS/ 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa IKU SKPD belum benar-benar bersifat outcome, sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dan merumuskan kembali indikator kinerja utama. Dari hasil pendampingan
tersebut
Gunungkidul Nomor
kemudian
ditetapkan
dengan
Keputusan
Bupati
365/KPTS/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun Indikator Kinerja Utama SKPD adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama No.
Sasaran Strategis
1
Terciptanya aparatur yang kompeten dan Profesional
Indikator Kinerja Presentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya
Persentase PNS yg memiliki
Alasan/Penjelasan /Formulasi ∑ PNS yg ditempatkan dan dipindahkan sesuai kompetensi ∑ pNS yg ditempatkan dan dipindahkan (X 100) ∑ PNS yg 14
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
2
Meningkatnya disiplin aparatur
Alasan/Penjelasan /Formulasi memperoleh sertifikat diklat ∑PNS yg mengikuti diklat (X 100)
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
∑Kasus pelanggaran disiplin PNS yg diselesaikan ∑Kasus pelanggaran disiplin per tahun (X 100)
Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS
∑pelanggaran disiplin PNS tahun lalu(n-1) ∑pelanggaran disiplin PNS tahun ini (n) ∑pelanggaran disiplin PNS tahun lalu (X 100)
3
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
Indeks kepuasan penerima layanan
∑total nilai persepsi per unsure ∑total unsure yg terisi(xnilai penimbang)
4
Meningkatnya kinerja aparatur
Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik
∑PNS yg nilai SKP nya mencapai 76 ∑ PNS (x 100%)
3.
Program-program Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah pada
tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Penyediaan Jasa Surat-menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 15
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional; e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja h. Penyediaan Alat Tulis Kantor; i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; m. Penyediaan Makanan dan Minuman; n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; o. Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknik perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; b. Pengadaan Mebelair; c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor; d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 3. Program peningkatan disiplin aparatur: c. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu d. Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 4. Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS: a. Pemulangan pegawai yang dipensiun; b. Pemindahan Tugas PNS. 5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; a.
Pendidikan dan pelatihan formal
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 16
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; d. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/ SPJ. 7. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik: a. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD; b. Penyusunan Rencana Strategis SKPD c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; d. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD; e. Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD f. Pengendalian internal SKPD. 8. Program Pendidikan Kedinasan: a. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah; b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah; c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD; d. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD. 10. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur: a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS; b. Seleksi penerimaan calon PNS; c. Penempatan PNS; d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS; e. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah; f. Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar; g. Proses penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS; h. Penerimaan Praja IPDN; i. Fasilitasi penyelesaian LP2P dan LHKPN; j. Penilaian prestasi kerja; k. Fasilitasi penerbitan KARIS, KARSU,KARPEG; l. Pendataan Tenaga Honorer; m. Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional; n. Pemrosesan Administrasi Kesejahteraan PNS; o. Pemrosesan Penyesuaian Gaji PNS; 17
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
p. Pengangkatan CPNS ke PNS; q. Penyelenggaraan Ujian Dinas. r. Pembinaan aparatur
B. RENCANA KINERJA 2015 Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2010-2015. Pada dasarnya RKT 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya. Target sasaran untuk Tahun 2015 merupakan target tahun kelima dari Renstra SKPD 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2015 direvisi seiring dengan perubahan IKU SKPD yaitu sebagai berikut:
18
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
No. Sasaran Strategis Terciptanya aparatur 1 yang kompeten dan Profesional
2
Meningkatnya disiplin aparatur
Indikator Kinerja Presentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya
Satuan %
Target 95
Persentase PNS yg memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
%
100
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
%
100
Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS
%
10
3
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
Indeks kepuasan penerima layanan
Nilai IKM
78
4
Meningkatnya kinerja aparatur
Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik
%
95
C. PERJANJIAN KINERJA 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Renstra SKPD Tahun 2010-2015 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2010-2015. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya. 19
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 30/DPA/2015 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 92/DPPA/2015. Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis 1 Terciptanya aparatur yang kompeten dan Profesional
2
Meningkatnya disiplin aparatur
Indikator Kinerja Presentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya
Satuan %
Target 95
Persentase PNS yg memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
%
100
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
%
100
Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS
%
10
3
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
Indeks kepuasan penerima layanan
Nilai IKM
78
4
Meningkatnya kinerja aparatur
Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik
%
95
NO
PROGRAM
1
Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2 3 4
ANGGARAN
KETERA NGAN
9.700.000,00
APBD
46.240.000,00
APBD
18.700.000,00
APBD
14.160.000,00
APBD
20
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
5 6 7
Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur JUMLAH TOTAL
6.640.000,00
APBD
1.615.216.500,00
APBD
837.857.500,00
APBD
2.548.514.000,00
21
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
BAB
AKUNTABILITAS III KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.
1. Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja =
Rencana
X 100%
22
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja =
X 100%
Rencana Atau (2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator
=
X 100% Rencana
Rencana Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Rencana dengan pengukuran dengan skala menggunakan interprestasi penilaian ordinal yaitu: Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal Skala Ordinal
Predikat/Kategori
85 ≤ X
Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85
Berhasil
55 ≤ X < 70
Cukup Berhasil
X < 55
Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran =
X 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
23
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2015. Pencapaian IKU tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Tahun 2015 No.
1
2
Sasaran Strategis
Terciptanya aparatur yang kompeten dan Profesional
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian s/d 2015 (%)
105,2
90
111
99,80
99,80
100
99,80
100
100
100
90
111
82,35
10
36,36
363,6
75
48,48
Realisasi Tahun 2014
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Presentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya
100
95
100
Persentase PNS yg memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
100
100
100
Indikator Kinerja
Meningkatn Persentase ya disiplin penanganan aparatur kasus pelanggaran disiplin PNS Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS
3
Meningkatn Indeks kepuasan ya kualitas penerima pelayanan layanan kepegawaia n
77,29
78
77,58
99,50
78
99,50
4
Meningkatn Persentase ya kinerja aparatur dengan aparatur nilai SKP
100
95
100
105,2
95
105,2
24
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Tahun 2015 Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2014
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian s/d 2015 (%)
minimal baik
3.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1 “Terciptanya aparatur yang kompeten dan profesional”
Target untuk mencapai sasaran Terciptanya aparatur yang kompeten dan professional diukur dengan adanya dua indicator dari sasaran tersebut yaitu Presentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya, dan Persentase PNS yg memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Dalam tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran terciptanya aparatur yang kompeten dan profesional telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Presentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya, dan Persentase PNS yg memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 100% dari target 95% atau sebanyak 105,2%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran pertama ini. . Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya aparatur yang kompeten dan professional
No.
1
Indikator Kinerja
Presentase penempatan PNS
Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Kategori
Target
100
95
100
105,2
SGT BERHA
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian s/d 2015 (%)
90
111
25
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
No.
Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Persentase PNS yg memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
Capaian s/d 2015 (%)
100
98,80
SIL
sesuai dengan kompetensinya 2
Kategori
Target Akhir Renstra (2015)
100
100
98,80
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
98,80
SGT BERHA SIL
102
Indikator terciptanya aparatur yang kompeten dapat dicapai melalui program-program sebagai berikut: 1.
Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
2.
Program Pendidikan kedinasan; dan
3.
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dalam melaksanakan ketiga program tersebut dianggarakan sebesar Rp1.686.796.500,00 dalam realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp1.572.820.700 (93,24 %) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 113.975.800 (6,7%).
Sasaran 2 “Meningkatnya disiplin aparatur”
Untuk sasaran ke 2 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu meningkatnya disiplin aparatur ditargetkan 100 % tercapai, target diukur dengan adanya indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS, dan persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2015 ini realisasi Meningkatnya disiplin aparatur menunjukan hasil yang positif, sebagaimana ada dalam table dibawah ini bahwa meningkatnya disiplin aparatur untuk indicator persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin telah sesuai dengan target yang ditetapkan tercapai 100 %, Dari 7 kasus pelanggaran disiplin semua dapat diselesaikan dengan baik. untuk indicator persentase penurunan pelanggaran disiplin melebihi target yang telah ditetapkan dari target 10 % tercapai 36,36%. Terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin dari 11 kasus pada tahun 2014 menjadi 7 kasus pada tahun 2015.
26
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya disiplin aparatur
No.
Indikator Kinerja
Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Kategori
Target
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian s/d 2015 (%)
1
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
100
100
100
100
SGT BERHA SIL
90
111
2
Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS
82
10
36,36
363,6
SGT BERHA SIL
75
48,48
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
231,8
Sasaran 3 “Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian”
Target untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kepegawaian diukur dengan Nilai indeks kepuasan masyarakt (IKM) Dalam tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian menunjukkan hasil yang positif dan masuk kategori sangat berhasil. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Nilai IKM Badan Kepegawaian Daerah belum memenuhi target yang ditetapkan (77,58 dari target 78) hal ini dimungkinkan karena adanya pembangunan gedung BKD yang tengah dibangun dan mempengaruhi factor factor yang menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat, seperti factor kenyamanan dan keamanan pelayanan. .
27
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
No.
1
Indikator Kinerja
Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
77,29
78
77,58
99,50
Indeks kepuasan penerima layanan
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
Kategori Sgt berhasil
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian s/d 2015 (%)
78
99,50
99,50
Sasaran 4 “Meningkatnya kinerja aparatur”
Pada sasaran ke 4 yaitu meningkatnya Kinerja aparatur diukur dengan adanya indicator persentase aparatur dengan nilai skp minimal baik. Saat ini penilaian kinerja aparatur dilakukan dengan system yang sudah cukup baik dimana aparatur menentukan rencana kinerja masing masing dan akan dinilai oleh atasan langsungnya per 31 Desember, yang nantinya akan ada skor atau nilai untuk penilaian kinerja pegawai. Pada tahun 2015 ini Pencapaian nilai SKP dengan hasil minimal baik ditargetkan 95 persen pegawai mendapat nilai minimal baik, ternyata hasil penilaian menunjukkan bahwa 100 persen pegawai sejumlah 10.640 pegawai yang dinilai memiliki nilai SKP minimal baik. Hal ini menunjukan bahwa capaian sasaran ke 4 ini sangat berhasil.
28
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja aparatur
No.
1
Indikator Kinerja
Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Kategori
Target
100
95
100
105,2
Sgt berhasil
Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik
Capaian s/d 2015 (%)
95
105,2
105,2
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
B.
Target Akhir Renstra (2015)
Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 88 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 92,10%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 81,43%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Terciptanya aparatur yang kompeten
dan
Profesional(93,24),
Sedangkan
penyerapan
terkecil
pada
program/kegiatan di sasaran Meningkatnya disiplin aparatur (65,04%). Sedang untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian untuk tahun 2015 tidak ada anggaran/biayanya. Akan tetapi kegiatan tetap berjalan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut ini.
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Kinerja No
Sasaran Strategis
Target
Reali sasi
Anggaran % Realisa si
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisa si
29
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
Kinerja No 1
2
3
4
Sasaran Strategis
Anggaran
Target
Reali sasi
% Realisa si
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisa si
95
100
105,2
1.686.796.500
1.572.820.700
93,24
100
99,80
99,80
100
100
100
43.010.000
27.974.600
65,04
10
36,36
363,6
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
78
77,58
99,5
0
0
0
Meningkatnya kinerja aparatur
100
100
105,2
138.560.000
120.122.400
86,70
1.868.366.500
1.720.917.700
92,10
1.171.433.250
954.009.496
81,43
3.039.799.750
2.674.927.196
88,00
Terciptanya aparatur yang kompeten dan Profesional Meningkatnya disiplin aparatur
Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung Sumber data Laporan Keuangan SKPD Tahun 2015
30
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
BAB
IV
PENUTUP
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap SKPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi SKPD, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj IP SKPD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2015, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 adalah sangat baik, karena dari empat (4) sasaran yang ditetapkan,semua (4) sasaran dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguhsungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak
31
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik. Wonosari,
Februari 2016
KEPALA SKPD, [ttd] Drs.SIGIT PURWANTO Pembina Utama Muda, IV/c NIP.196308141992031006
32