Bab 1
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang Sektor sanitasi merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat. Permasalahan sanitasi di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sanitasi yang memadai dan berkualitas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah: 1. Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi.
khususnya
dalam
2. Masih kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi, yang disebabkan oleh perencanaan dan program pembangunan sanitasi yang masih kurang padu dan komprehensif, serta masih kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. 3. Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi, yang umumnya karena pertimbangan ekonomis dan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu terobosan di sektor sanitasi, yaitu melalui suatu strategi dan program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, serta peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka memperbaiki kualitas sanitasi sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan di sektor sanitasi, Pemerintah telah menyusun Road Map Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014. Program PPSP 20102014 ini mencakup 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: 1. Tahap Pertama, yang dilaksanakan pada tahun 2009, merupakan penyiapan program PPSP secara keseluruhan dan sekaligus untuk meraih dukungan dari berbagai pihak, seperti dukungan politis dan administratif, serta persiapan pendanaan dari berbagai sumber.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-1
PENDAHULUAN | BAB 1
2. Tahap Kedua, merupakan tahap pelaksanaan program PPSP, yang meliputi kegiatan persiapan dan pelaksanaan selama periode tahun 2010-2014, yaitu: a. Persiapan, yang meliputi penyelenggaraan Lokakarya Nasional dalam rangka penjaringan Kabupaten/Kota peserta Program PPSP, Road Show di beberapa wilayah, penyiapan fasilitator, Lokakarya Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja), serta pengembangan kelembagaan dan peraturan. b. Pelaksanaan, yang meliputi penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), implementasi, pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan. Sebagai bagian dari Program PPSP 2010-2014, Pemerintah Kota Tangerang telah mengikuti rangkaian kegiatan persiapan hingga terbentuknya Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kota Tangerang pada tanggal 3 Februari 2014, melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.99-Bag.PSPKP/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi. Dalam rangka menempuh langkah selanjutnya dalam Program PPSP 2010-2014 tersebut, yaitu kegiatan pelaksanaan, maka Pemerintah Kota Tangerang melalui Pokja Sanitasi Kota Tangerang menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS). Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang merupakan dokumen yang menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas dan arah pengembangan sanitasi Kota Tangerang dan masyarakat saat ini. Buku Putih Sanitasi ini disusun berdasarkan empat karakteristik utama kaidah penyusunan, yaitu: (1) berdasarkan data aktual; (2) berskala kota; (3) disusun sendiri oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Pokja Sanitasi Kota Tangerang; serta (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Buku Putih Sanitasi ini juga merupakan dokumen yang memuat data dasar (baseline) kondisi sanitasi Kota Tangerang saat ini yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta proses monitoring dan evaluasinya.
1.2
Landasan Gerak Bagian ini berisi uraian tentang definisi dan ruang lingkup sanitasi, kesepakatan tentang wilayah kajian Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota, visi dan misi Kota Tangerang, serta tujuan penataan ruang wilayah Kota Tangerang.
1.2.1
Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian yang lebih teknis adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase, dan sampah (Bappenas, 2003). Sanitasi di Indonesia juga dapat didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga
BUKU PUTIH SANITASI | 1-2
PENDAHULUAN | BAB 1
maupun di lingkungan perumahan (Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, maka ruang lingkup sanitasi meliputi: 1. Pengelolaan Air Limbah Domestik Air limbah domestik adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga. Berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, maka limbah yang muncul dari rumah tangga dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja. Kelompok pertama ini biasa disebut sebagai black water. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi. Bagian kedua ini dikenal sebagai grey water. 2. Pengelolaan Persampahan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, baik sampah basah maupun sampah kering. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang termasuk dalam sanitasi adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3. Pengelolaan Drainase Perkotaan Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pengelolaan drainase perkotaan adalah suatu sistem penanganan atau pengendalian air permukaan di wilayah perkotaan, dan terkait dengan sistem konservasi air. 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, sanitasi di rumah tangga, dan sanitasi di sekolah.
1.2.2
Kesepakatan Tentang Wilayah Kajian BPS dan SSK Pemerintah Kota Tangerang, melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.99-Bag.PSPKP/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi, telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kota Tangerang. Surat Keputusan Walikota Tangerang tersebut merupakan landasan gerak Pokja Sanitasi Kota Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, yang antara lain adalah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Tangerang. Selain itu, Pokja Sanitasi Kota Tangerang juga diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Tangerang.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-3
PENDAHULUAN | BAB 1
Berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kota Tangerang, lingkup wilayah sasaran atau kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Tangerang mencakup seluruh wilayah administratif Kota Tangerang, yang meliputi 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan.
1.2.3
Visi dan Misi Pembangunan Kota Tangerang Visi pembangunan Kota Tangerang tahun 2014-2018, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 20142018, adalah: “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH” Untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Tangerang tersebut, maka disusun misi pembangunan Kota Tangerang tahun 2014-2018. Misi pembangunan tersebut, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang 2014-2018, adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi. 3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. 4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas. 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Dari kelima misi pembangunan Kota Tangerang tahun 2014-2018 tersebut, ada tiga misi yang terkait dengan sektor sanitasi, yaitu: misi ke-3, misi ke- 4, dan misi ke-5. Sektor sanitasi sangat berkaitan dengan bidang kesehatan, sehingga salah satu upaya dalam rangka mencapai perwujudan misi ke-3, yaitu “mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi” adalah melalui peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Sedangkan kaitannya dengan misi ke-4, adalah bahwa sarana sanitasi merupakan salah satu sarana perkotaan yang perlu ditingkatkan agar memadai dan berkualitas, sesuai dengan yang hendak dicapai dalam misi ke-4 tersebut. Peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan sanitasi juga akan mendorong
perwujudan
pembangunan
yang
berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, di mana hal ini sejalan dengan misi yang ke-5.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-4
PENDAHULUAN | BAB 1
1.2.4 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tangerang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang dalam jangka panjang. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tangerang tahun 2012-2032, sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032, adalah: “MEWUJUDKAN RUANG KOTA SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PERDAGANGAN DAN JASA, INDUSTRI, SERTA PENDIDIKAN REGIONAL BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BUDAYA SEBAGAI BAGIAN DARI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR (JABODETABEKPUNJUR).” Perwujudan ruang kota yang berwawasan lingkungan perlu didukung dengan pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang memadai dan berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan sanitasi tentunya merupakan salah satu upaya untuk mencapai perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kota Tangerang tersebut.
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang dimaksudkan untuk mendapatkan potret (pemetaan) situasi sanitasi Kota Tangerang secara komprehensif yang nantinya akan dijadikan dasar pijakan penyusunan Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) Kota Tangerang. Sedangkan tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang tahun 2014 ini adalah: 1. Mengidentifikasi kondisi terkini (existing condition) sistem pengelolaan sanitasi yang ada. 2. Menganalisis potensi dan permasalahan sistem pengelolaan sanitasi. 3. Menyusun tipologi area berisiko sanitasi berdasarkan tingkat risiko kesehatan lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sanitasi.
1.4
Metodologi Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1.4.1
Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang ini antara lain adalah:
BUKU PUTIH SANITASI | 1-5
PENDAHULUAN | BAB 1
1. Data gambaran umum wilayah yang meliputi: kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian daerah, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintahan daerah. 2. Data terkait profil sanitasi wilayah yang meliputi: kondisi kelembagaan serta sistem dan cakupan pelayanan sub sektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. 3. Data terkait PMJK (Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan) dalam pembangunan sanitasi, pelibatan dunia usaha (swasta), komunikasi dan media, serta data terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam sanitasi.
1.4.2 Pendalaman Data Sekunder Melakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang, dan pendalaman terhadap data sekunder yang telah diperoleh, yaitu dengan melaksanakan: 1. Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja Sanitasi Kota Tangerang yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Tangerang selaku Anggota Pokja Sanitasi Bidang Perencanaan. 2. Meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta daerah pelayanan sanitasi dan daerah kumuh (survei dan observasi). 3. Diskusi yang bersifat teknis dan mendalam (Focus Group Discussion) atau FGD dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Tangerang. Diskusi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di bidang sanitasi.
1.4.3 Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, yang bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat terkait sanitasi atau penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, dan kondisi prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga. Mengingat informasi dalam studi EHRA diperoleh secara langsung (primer) dari masyarakat, maka hasil studi EHRA ini diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam data sekunder yang ada.
1.4.4 Analisis Data Analisis data yang dilakukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) ini adalah penentuan dan pemetaan tipologi area berisiko sanitasi, yaitu merupakan proses untuk mengklasifikasikan area berdasarkan tingkat risiko kesehatan lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sanitasi. Unit area yang digunakan adalah kelurahan.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-6
PENDAHULUAN | BAB 1
Penentuan tipologi dilakukan melalui penilaian terhadap kriteria risiko kesehatan lingkungan. Kriteria risiko kesehatan lingkungan yang dimaksud adalah: 1. Kriteria Umum: a. Kepadatan Penduduk Semakin padat penduduk pada suatu kelurahan, maka risiko terhadap penyebaran penyakit akan semakin tinggi. Kepadatan penduduk diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
b. Proporsi Jumlah Rumah Tangga Miskin Semakin tinggi proporsi jumlah KK miskin pada suatu kelurahan, yang relatif lebih sulit untuk mendapatkan akses sanitasi, maka risiko terhadap penyebaran penyakit semakin tinggi. Proporsi jumlah KK miskin diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
c.
Proporsi Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Minum yang Tidak Layak Semakin tinggi proporsi jumlah KK dengan akses terhadap air minum yang tidak layak pada suatu kelurahan, maka risiko terhadap penyebaran penyakit semakin tinggi. Proporsi jumlah KK dengan akses air minum yang tidak layak diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
2. Kriteria Khusus Air Limbah Domestik: a. Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang BABS Semakin tinggi proporsi jumlah KK yang BABS pada suatu kelurahan, maka risiko terhadap penyebaran penyakit semakin tinggi. Proporsi jumlah KK dengan BABS diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
b. Proporsi Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Pelayanan Air Limbah Domestik yang Tidak Layak Semakin tinggi proporsi jumlah KK dengan akses pelayanan air limbah domestik yang tidak layak, maka risiko terhadap penyebaran penyakit semakin tinggi. Proporsi jumlah KK dengan akses pelayanan air limbah domestik yang tidak layak diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
BUKU PUTIH SANITASI | 1-7
PENDAHULUAN | BAB 1
3. Kriteria Khusus Persampahan: a. Proporsi Volume Sampah yang Tidak Terlayani Semakin tinggi proporsi volume sampah yang tidak terlayani (terangkut) pada suatu kelurahan, maka risiko terhadap penyebaran penyakit semakin tinggi. Proporsi volume sampah yang tidak terlayani (terangkut) diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
4. Kriteria Khusus Drainase Perkotaan: a. Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Terkena Genangan/Banjir Semakin tinggi proporsi jumlah rumah tangga yang terkena genangan/banjir pada suatu kelurahan, maka risiko terhadap penyebaran penyakit semakin tinggi. Proporsi jumlah rumah tangga yang terkena genangan/banjir diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Dalam penentuan tipologi area berisiko sanitasi dilakukan penilaian dengan menggunakan sistem scoring terhadap setiap kriteria risiko kesehatan lingkungan. Penilaian (scoring) dilakukan dengan Metode Interval yang dibagi dalam 4 (empat) strata dengan nilai 1 hingga 4. Semakin tinggi nilai (score) menunjukkan risiko yang semakin tinggi pula. Penentuan tipologi area berisiko sanitasi dilakukan dengan menghitung mean weighted seluruh kelurahan, dengan klasifikasi tipologi: 1. Nilai 4 2. Nilai 3
= area berisiko sangat tinggi. = area berisiko tinggi.
3. Nilai 2
= area berisiko rendah.
4. Nilai 1
= area berisiko sangat rendah.
Pemetaan tipologi area berisiko sanitasi dilakukan dengan cara plotting hasil penentuan tipologi area berisiko sanitasi ke dalam peta administrasi wilayah dengan menggunakan warna sebagai tanda, yaitu: 1. Warna merah = menunjukkan area dengan risiko sangat tinggi. 2. Warna kuning = menunjukkan area dengan risiko tinggi. 3. Warna hijau
= menunjukkan area dengan risiko rendah.
4. Warna biru
= menunjukkan area dengan risiko sangat rendah.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-8
PENDAHULUAN | BAB 1
1.5
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
1.5.1
Dasar Hukum Peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, antara lain adalah: 1. Undang-Undang: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. f.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. j.
Undang-Undang
k.
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
l.
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang f.
Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-9
PENDAHULUAN | BAB 1
i.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional.
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
k.
Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
l.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden: a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. b. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 4. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah. c.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air
Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP). d. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang f.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. h. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi i.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112
j.
Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia
Nomor
852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 5. Peraturan Daerah Provinsi Banten: a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-10
PENDAHULUAN | BAB 1
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang: a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013. c.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi f.
Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.
g. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. h. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan i.
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
j.
Tata ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
k.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
l.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Pengendalian Pencemaran Udara.
Nomor
3
Tahun
2013
tentang
m. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 7. Standar Nasional Indonesia (SNI): a. SNI 03-2406-1991 tentang Tata
Cara
Perencanaan
Umum
Drainase
Perkotaan. b. SNI 03-2453-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan c.
Air Hujan untuk Lahan Pekarangan. SNI 19-2454-1991 tentang Tata Cara
Pengolahan
Teknik
Sampah
Perkotaan. d. SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. e. SNI 19-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. f. SNI 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan. g. SNI 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. h. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan. BUKU PUTIH SANITASI | 1-11
PENDAHULUAN | BAB 1
i.
SNI 03-3242-2008 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah di Permukiman.
8. Petunjuk Teknis: a. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. b. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata Cara Pengelolaan Sampah dengan Sistem Daur Ulang pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah dengan c.
Sistem Lahan Urug Terkendali di TPA Sampah. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
d. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran dalam Penyediaan Air Bersih. e. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. f.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0,5 Liter/detik.
g. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. h. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersial untuk Permukiman. i.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.
1.5.2
j.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.
k.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.
Keterkaitan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lain Keterkaitan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang dengan perencanaan lain dapat dijelaskan sebagai berikut (lihat Gambar 1-1):
dokumen
1. Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 dipedomani dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. Artinya, muatan rencana tata ruang yang tertuang dalam RTRW dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. 2. Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dipedomani dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. Artinya, muatan tentang permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program pembangunan sektor sanitasi yang tertuang dalam RPJPD dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-12
PENDAHULUAN | BAB 1 Gambar 1-1 Keterkaitan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lain
Dokumen Rencana Tata Ruang
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Menengah Tahunan
RTRW Kota Tangerang
RPJPD Kota Tangerang
RPJMD Kota Tangerang
Dokumen Penganggaran
RKPD Kota Tangerang
RAPBD Kota Tangerang
APBD Kota Tangerang
Renja SKPD Kota Tangerang
RKA SKPD Kota Tangerang
Rincian APBD Kota Tangerang
Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang
Strategi Sanitasi Kota Tangerang
Renstra SKPD Kota Tangerang
Keterangan: Diacu
= Hal-hal yang dianggap mendasar yang termuat di dalam dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi harus identik
Dipedomani
= Menjadikan muatan dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi sebagai arah dan koridor
Dijabarkan
= Menindaklanjuti muatan dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi sehingga menjadi lebih spesifik dan implementatif
Diperhatikan = Mempertimbangkan dan menyertakan hal-hal yang dianggap sejalan yang termuat dalam dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
3. Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dipedomani dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. Artinya, muatan tentang isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait sanitasi serta visi, misi, dan kebijakan pembangunan sanitasi lima tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. 4. Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Buku Putih Sanitasi ini diacu dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Artinya, penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Tangerang didasarkan pada data dasar (baseline) kondisi sanitasi, serta prioritas dan pengembangan sanitasi saat ini yang tertuang Buku Putih Sanitasi ini.
arah
BUKU PUTIH SANITASI | 1-13
PENDAHULUAN | BAB 1
5. Buku Putih Sanitasi (BPS) dengan Renstra SKPD a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang menangani sektor sanitasi dipedomani dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. Artinya, program dan kegiatan terkait sanitasi yang tertuang dalam Renstra SKPD yang menangani sektor sanitasi dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. b. Strategi Sanitasi Kota (SSK), yang penyusunannya mengacu pada Buku Putih Sanitasi ini, kemudian diacu dalam penyesuaian program terhadap Renstra SKPD yang menangani sektor sanitasi.
BUKU PUTIH SANITASI | 1-14
