BAB
1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses
penting
pertanggungjawaban
kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-5 dalam siklus
Bab 1 Berisi: A. B. C. D. E.
Latar Belakang Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Gambaran Umum Daerah Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan F. Organisasi Daerah dan Sumber Daya Aparatur G. Kerangka Pemikiran H. Sistematika Pelaporan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dan ditegaskan bahwa kepada para Walikota/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 1
Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi teknis seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
merupakan
laporan
Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban
kinerja kinerja
tahunan dalam
mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Pemerintah Kota Batu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batu Tahun 20122017 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Peraturan daerah ini menetapkan sebanyak 11 misi yang diuraikan ke dalam 94 sasaran strategis pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran strategis tahun 2015 dilakukan dengan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 dengan memberikan prioritas kepada 76 program prioritas yang salah satu diantaranya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam mendorong akuntabilitas kinerjaInstansi Pemerintah Daerah. Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Batu dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 2
secara efektif, efisien dan optimal. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kota Batu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan
dengan
sebagaimana
telah
dilandasi
semangat
diamanahkan
Reformasi
Birokrasi
Peraturan
Menteri
dalam
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Selain itu, Untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Konsistensi pengukuran terhadap strategi dan kebijakan capaian kinerja sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja benar-benar dapat dicapai. Maka, program dan kegiatan prioritas tahun anggaran 2015 harus benar-benar mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu pada yaitu target tahun ketiga. Untuk itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator capaian kinerja berdasarkan target kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kota Batu. Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kota Batu
harus
mampu
menampilkan
akuntabilitas
kinerjanya
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan. Dengan semangat mewujudkan visi pembangunan Kota Batu yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, serta komitmen melaksanakan misi ke-2 yaitu mewujudkan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 3
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik
yang optimal kepada masyarakat,
Pemerintah Kota Batu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015. Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2015 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden Rl melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/BAPPENAS dan Gubernur setelah dilakukan setelah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kota Batu dan ditandatangani oleh Walikota Batu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 ini adalah: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN); f. Undang
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 4
g. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara; h. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; j. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota; l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah; m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; o. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi; p. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah; r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; s. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 5
t. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; u. Peraturan
Daerah
Nomor
7
Tahun
2013
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017; v. Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Batu.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan
dalam
suatu
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kerangka demikian, Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan: a. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun
2015, yang merupakan periode tahun ketiga dalam kerangka perencanaan jangka menengah daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Batu Tahun 2012-2017; Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 6
b. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015,
dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang; c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa
datang; d. Sebagai
media
dalam
upaya
menyelenggarakan
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.4.1. Geografis dan Potensi Alam Geografi Kota Batu berupa perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian ± 800 meter di atas permukaan laut berada di lingkungan gunung Panderman (2.010 m) dan gunung Welirang atau Kemukus (3.156 m). Desa Oro-Oro Ombo dan kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Tlekung dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo serta hampir seluruh desa di Kecamatan Bumiaji merupakan areal perbukitan. Desa Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Punten, Tulungrejo, Sumbergondo, dan Giripurno berelief terjal. Sedangkan desa/kelurahan lainnya relatif datar. Kondisi demikian, menjadikan Kota Batu berhawa sejuk dengan suhu udara berkisar antara 17 – 25 0C. Kondisi hidrologis Kota Batu banyak di pengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat kota, sehingga akan berpengaruh juga terhadap perkembangan kota. Hidrologi di Kota Batu dibedakan menjadi 3 (tiga ) jenis yaitu air permukaan, air tanah dan sumber mata air. Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2014, hujan terjadi di setiap bulan, kecuali Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 7
bulan Juli dan September. Kondisi cuaca tahun 2014 relatif lebih basah dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Bina Marga mencapai rata-rata 147,31 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 157 hari . Sementara pada periode sebelumnya, rata-rata tinggi curah hujan hanya 122.25 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 103 hari. Ini berarti tahun 2014 lebih banyak hujan dibandingkan tahun 2013. Sejalan dengan tingkat kelembaban daerah lainnya di Jawa Timur, tingkat kelembaban udara di Kota Batu hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di Jawa Timur yaitu sebesar 31 % (minimun) pada bulan September serta tertinggi sebesar 98 % (maksimum) pada bulan Maret. Pada dasarnya Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendatangkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Potensi itu meliputi pengembangan wisata, hasil pertanian dan
air
bersih.
Terkait
dengan
potensi
wilayah,
dalam
struktur
perekonomian Kota Batu, sub sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati ranking tertinggi sebagai penopang laju pertumbuhan PDRB ADHB, yakni mencapai sebesar 49,32 %. Kondisi tersebut sesuai dengan ikon Kota Batu yang menempatkan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah yang diharapkan sebagai pendorong perkembangan sektor-sektor lain. Sebagai daerah tujuan wisata, maka sektor wisata mampunyai sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB. Kota Batu memiliki beberapa potensi. Pertama, Potensi Sektor pertanian dengan sub-sistem perikanan dan peternakan dijadikan salah satu potensi unggulan pembangunan daerah Kota Batu. Produksi pertanian yang berpotensi antara lain tanaman sayur, tanaman padi dan palawija, buah, budidaya semi insentif perikanan, peternakan sapi perah dan kelinci. Salah satu potensi di bidang pertanian yang menjadikan Kota Batu sebagai Kota Agropolitan adalah beragamnya tanaman hortikultura, yang meliputi beragam jenis sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Secara alamiah dan dengan sendirinya Kota Batu sudah terbentuk citra sebagai kota agropolitan yang didukung oleh keadaan alam subur dan mendukung. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 8
Kedua, adalah Potensi Wisata baik Wisata Sektor agrowisata atau wisata pertanian, wisata alam dan wisata buatan. Pariwisata merupakan salah satu potensi Kota Batu selain pertanian, Industri Pariwisata tumbuh pesat
yang
Pemerintah
meliputi penginapan Kota
Batu
terus
dan sarana akomodasi lainnya.
berupaya
untuk
membangun
dan
mengembangkan potensi pariwisata karena wilayah ini telah dikenal baik regional maupun nasional. Pada tahun 2014, pemerintah berupaya mengefektifkan potensi 14 obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki hingga saat ini, antara lain: Pemandian selecta; Kusuma Agro Wisata; Jatim Park; Air Panas Cangar; Pemandian Songgoriti; Batu Night Spectacular (BNS); Petik Apel “Makmur Abadi”; Vihara “Dammadhipa Arama”; Museum Satwa; Beji Outbond; Rafting Kaliwatu; Ingu Laut Florist; Kampoeng Kidz; Banyu Brantas Rafting; dan Desa Wisata. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Batu dalam mengemban visi dan misi pengembangan pariwisata berbasis agropolitan tersebut telah membuahkan hasil dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatwan, berkembangnya agrobisnis, serta semakin dikenalnya Kota Batu di dunia internasional. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Batu menerima penghargaan: a. Penghargaan Stand Pameran terbaik pada Pekan Wisata Nasional di Jogja Expo Center Yogyakarta b. Juara 1 Tingkat Nasional Cipta Award Kategori "DTW Buatan Yang Dikelola oleh BUMS skala besar" c. Kota Batu mendapat penghargaan dalam Anugrah Wisata Jatim kategori:
"Kota/Kabupaten
yang
Berprestasi
Dalam
Kejuaraan/
Penghargaan Tingkat Nasional" 1.4.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Berdasarkan
hasil
Registrasi
Penduduk
akhir
tahun,
jumlah
Penduduk Kota Batu, pada tahun 2014 tercatat sebesar 210.109 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.055 orang/km2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukan bahwa 50,43 persen adalah penduduk laki-laki
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 9
dan 49,57 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,75 persen. Angka tersebut berbeda dengan laporan hasil sensus yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Batu maupun Jawa Timur serta Bappeprov Jatim yang dijadikan dasar dalam analisis dan perencanaan pembangunan wilayah. Oleh karena itu dalam laporan ini, dilakukan kompilasi sehingga dapat mengikuti data kedua Badan tersebut di atas. Secara umum selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan sex ratio di Kota Batu terlihat pada Tabel 1.1. Pada tahun 2013 jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 194.462 jiwa dengan sex ratio sedikit menurun menjadi 97,37. Hasil sensus penduduk tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga (KK) secara keseluruhan adalah 50.228 KK dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 3,78. Tabel 1.1, Menunjukkan Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2008-2013. Tabel 1.1 Penduduk Kota Batu Berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2008-2015 Tahun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
94,755 95,025 94,114 94,717 95,323 95,934 106.586
93,058 94,579 96,062 96,877 97,700 98,529 104.712
187,813 189,604 190,176 191,594 193,023 194,462 211.298
Rasio Jenis Kelamin 101.82 100.47 97.97 97.77 97.57 97.37 101,79
Sumber : BPS Kota Batu 2015
Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk adalah 0,75% per tahun yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan laporan sensus penduduk tahun 2010 dengan selang waktu yang berbeda (10 tahun). Hal ini menunjukkan trend yang positif karena perkembangan penduduk lebih terkendali. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk perempuan di Kota Batu selama 5 tahun terakhir yakni 2008-2015 lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yakni masing-masing sebesar 0,64% p.a dan 0,85% p.a. Sebaran penduduk Kota Batu terpusat terutama Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 10
di Kecamatan Batu yakni 46,26%, Kecamatan Bumiaji 29,24%, dan Kecamatan Junrejo sebesar 24,50%. Dari sisi ketenagakerjaan, lapangan pekerjaan di Kota Batu umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 15 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08%, pada sektor pertanian 20,66%, perdagangan 19,51 %, jasa 10,21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54%. Tabel 1.2 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Batu Tahun 2011-2015 Uraian
2011
2012
2013
2014
Penduduk Angkatan Kerja Jumlah yang bekerja Jumlah Penganggur Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%) Tingkat Kesempatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
99,081 94,555 4,526 69.33 95.43 4.57
101,733 98,261 3,472 70.09 96.59 3.41
103,743 101,339 2,404 70.57 97.68 2.32
106.777 104.177 2.600 80,43 97,57 2,43
Sumber : BPS Kota Batu, 2015
Masih terkait dengan hal di atas, pada tahun 2008 jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batu sebanyak 8.704
orang
kemudian turun menjadi 7.069 orang pada tahun 2009 dan 5.418 tahun 2010. Angka ini terus menurun secara berkelanjutan menjadi 4.526 orang pada tahun 2011; menurun lagi menjadi 3.472 tahun 2012 dan menjadi 2.404 pada tahun 2013. Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Batu untuk mampu menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang berfluktuasi tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka tingkat penggangguran terbuka mengalami penurunan dari 3,41% tahun 2012 menjadi 2,32% tahun 2013.
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 11
1.4.3. Kinerja Pembangunan Pada tahun 2011, IPM Kota Batu mencapai 74,93 kemudian meningkat menjadi 75,44 pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 75,89 dengan shortfall sebesar 0,46. Sedangkan shortfall pada tahun sebelumnya adalah 0,51. Tahun 2014 sebesar .....Hal ini berarti bahwa percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu: pada tahun 2012 indeks pendidikan 84,99, indeks kesehatan 74,86 dan indeks daya beli 66,46, sedangkan pada tahun 2013 diprakirakan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 85,24; 75,15, dan 67,29. Tabel 1.3 berikut menyajikan informasi IPM beserta komponennya antar waktu mulai tahun 2012-2015 berikut shortfallnya. IPM Kota Batu pada tahun 2015 diperkirakan berada pada peringkat ke-8 – meningkat 1 point dibandingkan peringkat tahun 2012 - di antara 38 pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur. Tabel 1.3 Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Selama Tahun 2012-2014 Indeks
2012
2013
2014
Perubahan (point) 2013-2014
IPM Indeks Harapan Hidup Indeks Pendidikan Indeks PPP
75,42 75,00 84,52 66,73
76,09 75,53 85,04 67,69
76,50 75,86 85,17 68,49
0.31 0.33 0.13 0.80
Sumber : Sumber BPS Kota Batu, 2015
Besarnya angka IPM serta kecenderungan peningkatan secara berkelanjutan yang dicapai Kota Batu tersebut menunjukkan bahwa pencapaian status pembangunan manusia secara umum selama periode 2012 – 2014 mengalami perubahan yang cukup berarti dan berada pada tingkatan menengah ke atas di wilayah provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan telah on the right track serta telah dapat menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam menuju ke arah
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 12
pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi sebagaimana dipersyaratkan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Batu. Dari sisi urusan Pendidikan, Pemerintah Kota Batu dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Batu dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) angka Tingkat Pendidikan Rata-rata dan Angka Melek Huruf merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pendidikan yang berlangsung saat ini. Data sebaran APK dan APM di Jawa Timur tahun 2009-2012, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya, atau semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang peserta didiknya. Untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Batu mengikuti dan menjalankan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yakni Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun. Tabel 1.4 berikut menunjukkan indicator pendidikan di Kota Batu. Tabel 1.4 Indikator Pendidikan Kota Batu Tahun 2008-2012 TAHUN Indikator Pendidikan Angka Melek Huruf
2010
2011
2012
2013
2014
98,26
98,27
98,32
98,37
94,79
99,74 97,68 66,95 8,76
98,72 99,02 73,34 8,81
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun 99,52 97,69 13-15 Tahun 92,97 96,99 16-18 Tahun 73,52 63,11 Rata-Rata Lama Sekolah 8,51 8,52 Sumber : BPS Kota Batu, 2015 – data diolah
Sejalan
dengan
semakin
97,62 89,98 83,55 8,54
lengkapnya
sarana
dan
prasarana
pendidikan, persentase angka partisipasi sekolah di masing-masing jenjang pendidikan juga mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tarakhir seperti terlihat di Tabel 1.4. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 13
Dalam Urusan Kesehatan, Keberhasilan pembangunan tercermin dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendah angka kematian dan semakin
meningkatnya
harapan untuk hidup. AHH penduduk Kota Batu pada tahun 2014 mencapai 70,51 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan Tabel 1.5 Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi Kota Batu Tahun 2009-2014
asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah
TAHUN
ANGKA HARAPAN HIDUP
ANGKA KEMATIAN BAYI
sekitar 71 tahun. Sedangkan AKB
2009
68,92
32,17
pada taun 2013 mencapai 27,42
2010
69,44
30,35
2011
69,80
29,20
2012
70,00
28,87
2013
70,32
27,42
2014
70,51
26,82
Sumber : Hasil Susenas 2005 – 2010 dan proyeksi 2011 *) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara
artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 27 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami
oleh ibu yang kekurangan gizi, infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman, kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi. Meskipun AKB masih sedikit di bawah Jawa Timur, Tabel 1.5 menunjukkan Perkembangan AHH dan AKB di Kota BatuTahun 2009-2014 yang terus mengalami perbaikan. Tabel tersebut mengkonfirmasikan salah satu kinerja bidang kesehatan di Kota Batu dimana sejak tahun 2007 AHH meningkat 0,37% per tahun dan sebaliknya AKB mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,20% per tahun. Dengan laju perkembangan ini diharapkan ke depan indikator ini akan lebih baik dan bahkan mampu melampaui kinerja Jawa Timur. Kemampuan daya beli penduduk Kota Batu mengalami peningkatan secara stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Indeks PPP Kota Batu dari tahun 2008 sampai tahun 2013 meningkat secara gradual dari 63,79 pada tahun 2008 menjadi 64,65 pada tahun 2009 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 64,88 pada tahun 2010. Peningkatan tersebut terus berlanjut sehingga tahun 2011 menjadi 65,80, tahun 2012 naik menjadi 66,46 dan tahun 2013 menjadi 67,29. Sedangkan target IDB pada tahun berkenaan adalah 66,50 point. Kenaikan indeks PPP menunjukkan bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 14
daya beli masyarakat Kota Batu selama kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan pendapatan yang diterima.
Indeks
PPP
tersebut
mengkonfirmasikan
peningkatan
kesejahteraan ekonomis masyarakat Kota Batu meningkat lebih baik secara gradual dan berkelanjutan. Dalam hal kinerja ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang merupakan sektor-sektor strategis dan potensial di Kota Batu. Sektor ini nampak bahwa kontribusi pertumbuhan sektor PDRB mengalami banyak perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu ini, sampai dengan tahun 2014 sebesar 6,23%. Tahun 2013 terutama didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 8,87 Persen, sektor Jasa-jasa 7,78 Persen, dan sektor Keuangan 8,74 Persen. Khusus sub sektor Pariwisata juga mencatat perkembangan yang signifikan di tahun 2013 di mana kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara maningkat dari 2.547.855 orang tahun 2012 menjadi 3.292.298 orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 29,20 Persen. Sampai dengan tahun 2013, di dalam struktur perekonomian Kota Batu, sub sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati rangking
tertinggi
penopang
laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku, yakni
Tabel 1.6 Indeks PPP Kota Batu Tahun 2008-2013
TAHUN
INDEKS PPP
2009
64,65
2010
64,88
2011
65,80
mencapai sebesar 45,02 %.
2012
66,73
Kondisi tersebut sesuai dengan
2013
67,69
2014
68,49
ikon
Kota
Batu
yang
Sumber : Indikator Makro BPS Provinsi Jatim
menempatkan
pariwisata
sebagai potensi unggulan daerah yang diharapkan sebagai pendorong perkembangan sektor-sektor lain. Sebagai daerah tujuan wisata, maka sektor wisata mampunyai sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB. PDRB Kota Batu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan signifikan di mana pada tahun 2011 sebesar Tiga Trilyun Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 15
Enamratus Sembilanpuluh Delapan Milyar Rupiah (Rp.3.698 Trilyun) meningkat menjadi
Empat Trilyun Seratus Delapanpuluh Enam Milyar
Rupiah (Rp.4.166 Trilyun) pada tahun 2012. Sedangkan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Kota Batu Tahun 2011 sebesar Satu Trilyun Limaratus Empatpuluh Tujuh Milyar Rupiah (Rp.1,547 Trilyun) dan terus mengalami peningkatan sehingga pada Tahun 2012 mencapai sebesar 1,67 Trilyun Rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini meningkat sebesar Seratus Duapuluh Tujuh koma Enampuluh Milyar Rupiah (Rp.127,60 Milyar) atau naik 8,25 Persen. Selama 2013, perekonomian Kota Batu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pembangunan tempat-tempat wisata yang baru memberikan efek berganda bagi sektor-sektor lain pertumbuhan ekonomi Kota Batu mencapai 8,2 persen pada tahun 2013. Tabel 1.7 Distribusi % PDRB menurut Lapangan Usaha di Kota Batu SEKTOR
2009
2010
1. Pertanian 18,63 18,12 2. Pertambangan dan 0,21 0,21 Penggalian 3. Industri Pengolahan 7,02 6,74 4. Listrik, Gas dan Air 1,49 1,44 Bersih 5. Bangunan 1,75 1,90 6. Perdagangan, Hotel dan 47,72 48,48 Restoran 7. Pengangkutan dan 3,59 3,49 Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan 4,02 3,93 dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 15,57 15,68 Jumlah PDRB 100 100 Sumber : Bappeda Kota Batu, 2015-Data diolah.
2011
2012
2013
2014*)
17,87
17,68
17,07
16,42
0,20
0,20
0,20
0,20
6,49
6,25
6,24
4,56
1,40
1,37
1,37
1,87
2,01
2,13
2,27
4,41
49,01
49,28
48,88
49,41
3,38
3,32
3,32
4,56
3,90
3,94
3,85
3,97
15,74 100
15,82 100
16,81 100
16,92 100
Tabel 1.7 menunjukkan bahwa berdasarkan struktur perekonomian, maka perubahan pangsa terhadap PDRB Kota Batu terlihat sampai tahun 2013, pangsa sektor tersier terus meningkat.. Selama empat tahun terakhir, kontribusi sektor sekunder
mengalami penurunan seiring
bertambahnya sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 16
sektor sekunder masih lebih cepat sektor tersier. Peningkatan sektor sekunder terjadi karena pangsa sektor listrik dan air bersih serta pangsa sektor bangunan yang meningkat selama empat tahun terakhir, walaupun pangsa sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Jumlah PDRB per Kapita ADHB tahun 2012 mencapai Rp.21,51 Juta meningkat Rp.2,29 juta per kapita dibandingkan tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp. 19,22 Juta atau naik 11,90 Persen. Pada tahun 2013 PDRB per Kapita meningkat menjadi Rp.25,37 juta meningkat sebesar Rp. 3,86 juta atau 17,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah PDRB per Kapita ADHK tahun 2013 mencapai Rp.9,17 Juta meningkat 6,53 Persen atau Rp.561,96 ribu per kapita dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 8,61 Juta. Meskipun kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian kinerja PDRB per kapita ADHK tahun 2013 sebesar Rp.9.19 juta menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK telah mencapai nilai varian target yang ditetapkan tahun 2013 sebesar Rp.7.000.000,00. Disektor Investasi, laju pertumbuhan investasi di Kota Batu dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir yakni tahun 2008-2013 terus mengalami peningkatan meskipun sedikit berfluktuasi yang berkorelasi dengan perkembangan terkini kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi Jawa Timur. Laju pertumbuhan investasi antar waktu sejak tahun 2008-2013 mencapai 16,61 Persen. Kondisi ini ditunjang pula dengan semakin besarnya distribusi kredit perbankan di Kota Batu. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia laju pertumbuhan kredit di Kota Batu tahun ini sebesar 43,01% (yoy) dengan porsi terbesar terletak pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mencapai Rp.132.265 juta dengan growth
mencapai 111,82 Persen. Angka-angka tersebut
menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batu untuk terus membangun perekonomian
dalam
rangka
mengurangi
tingkat
kemiskinan
dan
pengangguran terbuka di wilayah Kota Batu di antaranya dengan menjaga dan terus memperbaiki iklim investasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja Pertumbuhan Investasi Kota Batu selama lima tahun terakhir yakni tahun 2008-2013 menunjukkan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 17
bahwa pertumbuhan investasi di Kota Batu rata-rata mencapai 16,61 Persen p.a. dan telah mencapai nilai varian target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun yang berkenaan sebesar 14,29% p.a. Dari sisi kemiskinan, tahun 2011, tingkat kemiskinan di Kota Batu berada cukup jauh di bawah garis batas nasional yakni mencapai 8,52%. Angka ini menurun lagi secara signifikan tahun berikutnya yakni 2012 yang merupakan akhir periode tahun RPJMD menjadi 5,10%. Tahun 2013 berdasarkan
perhitungan
sementara
angka
kemiskinan
diharapkan
mencapai 4,42%. Angka proyeksi ini masih lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatat angka kemiskinan di Kota Batu berada dibawah 4,0% dan masih merupakan yang terendah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian jumlah penduduk Kota Batu yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 95,58%. Capaian ini berarti melampaui target jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 95% pada periode yang sama. Program pengentasan kemiskinan tetap relevan sepanjang waktu. Pemerintah
Kota
Batu
menekankan
upaya
program
pengentasan
kemiskinan dengan berbagai langkah yang kreatif, guna memperkecil kemiskinan dan kesenjangan sosial termasuk upaya membuka lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi upaya pengentasan kemiskinan ini akan terus dilakukan secara berkala. Di antara program yang rutin dilaksanakan terkait dengan hal ini adalah program Raskin. Pemerintah Kota menyalurkan Program Raskin. Program Raskin ini untuk kecamatan Batu ditujukan untuk 2213 KK, Kecamatan Junrejo 1944 KK, sedang Kecamata Bumiaji 1660 KK. Total penerima Raskin di Kota Batu mencapai 5817 KK. Selain itu pemerintah Kota di tahun 2013 terus melakukan Program Bedah Rumah, dan melanjutkan program Jaminan Layanan Kesehatan bagi masyarakat miskin.
1.5. REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI PELAYANAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017, pada misi ke 2 menyatakan “Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 18
efektif dan efisien. Maksud dari misi ini adalah membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja, efektifitas dan efisiensi organisasi pemerintah dalam pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur. Sebagai pelaku pembangunan yang utama, pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan daerah. Peran dan fungsi sistem pemerintahan telah dibagi dengan seimbang, baik eksekutif maupun legislatif. Meski pada kenyataannya, kegiatan reformasi birokrasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu sejak tahun 2010 melalui pengembangan berbagai aplikasi sistem manajemen keuangan dan pelayanan publik. Berbagai aplikasi sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Batu. Berbagai aplikasi sistem tersebut mulai dari sistem perencanaan, penatausahaan
keuangan
sampai
dengan
sistem
aplikasi
untuk
pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat, serta aplikasi sistem online dalam pelayanan publik khususnya perijinan. Untuk perijinan ini sudah keluar Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perijinan Satu Pintu. Ke depan, melalui reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Batu akan melakukan pelayanan publik secara online sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan masyarakat publik. Tabel 1.7. Aplikasi Sistem Informasi Nama Aplikasi Sistem No 1. Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 3. Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) 4. Sistem Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (SPSE)
Tahun 2009 2012 2012 2012
Sumber: Dokumen RB Kota Batu Tahun 2015.
Dalam upaya menuju tata kelola electronic government (e-gov), maka Pemerintah Kota Batu, sebagaimana sudah tertuang dalam dokumen roadmap reformasi birokrasi, akan terus mengembangkan berbagai Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 19
aplikasi
sistem
untuk
mendukung
kemudahan
penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aplikasi sistem tersebut antara lain aplikasi computer aid test dalam proses seleksi CPNS, sistem presensi online, sistem manajemen arsip elektronik (digital), sistem informasi tunjangan perbaikan penghasilan, dan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya. Beberapa aplikasi tata kelola dan manajemen kinerja pemerintahaan yang sudah rutin digunakan oleh Pemerintah Kota Batu antara lain, sistem LPSE Online untuk pengadaan barang dan jasa. Sistem ini LPSE ini sudah aplikasikan oleh Pemerintah Kota Batu sejak tahun 2012. Aplikasi ini dapat diakses melalui http://lpse.Batukota.go.id/eproc. Berbagai kerja keras Pemerintah Kota Batu beserta jajarannya tersebut akhirnya juga membuahkan hasil. Setidaknya, Kota Batu berhasil memperoleh .... prestasi dan penghargaan tingkat regional dan nasional tersebut selama tahun 2015 sebagai berikut: a. Kota Kecil Terbaik dari Indonsia Smart Nations Award (ISNA). b. Rekor MURI yang keenam kalinya sebagai Kota Layak Anak.
1.6. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Walikota Nomor
10 Tahun 2013, Walikota
dibantu oleh: 1. Wakil Walikota; 2. Sekretaris Daerah; 3. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan; 4. Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 7. Staf Ahli Bidang Pembangunan; 8. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; 9. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. 10. Sekretariat daerah yang terdiri atas 8 bagian dan 1 sekretariat yaitu; Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 20
a. Bagian Administrasi Pemerintahan; b. Bagian Hukum; c. Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan; d. Bagian Organisasi; e. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; f. Bagian Umum; g. Bagian Protokol dan Rumah Tangga; h. Bagian Hubungan Masyarakat; i. Sekretariat DPRD. 11. Inspektorat. 12. Badan yang terdiri 5 Badan yaitu : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana; d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; f. Badan Penanaman Modal. 13. Dinas yang terdiri atas 12 dinas: a. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; d. Dinas Perhubungan; e. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga; g. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; i. Dinas Pariwisata; j. Dinas Pertanian dan Kehutanan; k. Dinas Pendapatan; dan l. Dinas Perumahan dab Pengawasan Bangunan. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 21
14. Kantor yang terdiri dari 4 Kantor: a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Kantor Lingkungan Hidup; c. Kantor Perpustakaan; d. Kantor Ketahanan Pangan; e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 15. Kecamatan yang terdiri dari 3, yaitu: a. Kecamatan Batu; b. Kecamatan Bumiaji; c. Kecamatan Junrejo.
Gambar 1.1
Struktur organisasi di atas merupakan hasil perubahan Organisasi Tata Kerja (OTK) kelembagaan dalam rangka meningkatkan sinergis dan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 22
efektifitas kerja antar lembaga dalam rangka mendukung misi kedua reformasi
birokrasi
dan
tata
kelola
pemerintahan
dengan
tujuan
mewujudkan Pemerintah Kota Batu sebagai organisasi birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance). Organisasi Tata Kerja (OTK) yang baru ini diharapkan mampu mewujudkan organisasi satuan kerja yang benar-benar memiliki kapabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tata kerja di atas didukung dengan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang memadai. Kebijakan pengembangan kapasitas dan kompetensi merupakan bagian penting dalam proses meningkatkan kemampuan aparatur dan akhirnya diharapkan akan mendorong kinerja aparatur negara lebih baik. Berbagai bentuk pelatihan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik untuk tingkat pejabat maupun staf, tetapi orientasi pelatihan lebih banyak pada peningkatan kapasitas intelektual dan belum pada perubahan mindset birokrasi. Begitu pentingnya pelatihan perubahan mindset birokrasi, sehingga menjadi salah satu area perubahan dalam program reformasi birokrasi. Mind set aparatur birokrasi menjadi penentu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. Tabel 1.8 Kualifikasi Pegawai Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kualifikasi Pegawai
Jumlah Personil (Orang) PNS Kontrak
Berdasarkan Pendidikan SD SMP/MTs SMA/ SMK/ MA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 S-2 S-3 Jumlah
221 461 2.736 27 998 620 43 4.701 342 2
109 19 51 2 16 13 2 -
10.151
212
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 23
No II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualifikasi Pegawai
Jumlah Personil (Orang) PNS Kontrak
Berdasarkan Golongan Golongan Ia Golongan Ib Golongan Ic Golongan Id Golongan IIa Golongan IIb Golongan IIc Golongan IId Golongan IIIa Golongan IIIb Golongan IIIc Golongan IIId Golongan IVa Golongan IVb Golongan IVc Golongan IVd
1 179 130 242 190 1.745 452 368 1.001 1.202 823 798 2.042 926 49 3
Jumlah
10.151
Sumber : BKD Kota Batu, 2014
Selain dukungan sumber daya aparatur, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dalam belanja pembangunan daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peran serta swasta dan masyarakat. Selama periode tahun 2015, APBD Kota Batu mencapai Rp.819.751.076.487 digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah berdasarkan perencanaan pembangunan yang terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan berpedoman kepada prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.
1.7. KERANGKA PENERAPAN SAKIP KOTA BATU Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menegaskan bahwa proses atau siklus SAKIP terdiri dari 6 tahapan. Pedoman teknis penyusunan Laporan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 24
Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan kinerja adalah proses pertanggungjawaban hasil kinerja sasaran strategis dari indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis daerah yang sudah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja. Proses penerapan SAKIP di Pemerintah Kota Batu tersaji berikut ini: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) (Perwali No.78 Th 2013)
RMPJD 2012-2017
Review dan Revisi RPJMD
(Perda No.7/2013) Indikator dan target Tahun 2015
Rencana Kerja Tahunan 2015
Perbaikan Kinerja Tahun Mendatang
Dasar Penyusunan RKA Tahun 2015
Penyusunan DPA Kota Batu 2015 Mastikan IKU masuk dalam Perjanjian Kinerja
Dasar Penyusunan DPA Tahun 2015
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Perjanjian Kinerja Kota Batu 2015 Identifikasi Indikator dan Target Sasaran Strategis
Pengukuran Kinerja Kota Batu 2015 Sinkronisasi PK SKPD
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis dan Keuangan, dengan Fokus pada IKU
Pelaporan Kinerja Kota Batu 2015
Pelaporan Kinerja SKDP
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 25
1.8. SISTEMATIKA PELAPORAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: i. KATA PENGANTAR ii. IKHTISAR EKSEKUTIF a. Pada
ikhtisar
eksekutif
kami
uraikan,
keberhasilan
maupun
kekurangberhasilan atas pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan. BAB I : PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2015, serta penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi Pemerintah Kota Batu, yang terinci sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang. 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Gambaran Umum Daerah. 1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan 1.6. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur 1.7. Kerangka Penerapan SAKIP Kota Batu 1.8. Sistematika Penyajian. BAB II : PERENCANAAN KINERJA Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Batu dan dokumen rencana kinerja tahunan.
Uraian meliputi gambaran secara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 26
singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kota Batu pada tahun 2015 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam: 2.1. Rencana Strategis (RPJMD Tahun 2012-2017). 2.2. Rencana Kerja Tahunan Kota Batu Tahun 2015. 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015. 2.4. Ringkasan APBD Kota Batu Tahun 2015. 2.5. Kriteria Keberhasilan Kinerja. BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA Bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu dilaporkan pula realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja, yang terinci sebagai berikut: 1.1. Pengukuran Kinerja. 1.2. Capaian Kinerja Sasaran. 1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. 1.4. Realisasi Anggaran.
BAB IV
: PENUTUP Pada bagian akhir ini mengemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang
yang
akan
dilakukan
organisasi
untuk
meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN-LAMPIRAN - Lampiran 1: Matrik RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017. - Lampiran 2: Matrik RKPD Kota Batu Tahun 2015. - Lampiran 3: Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2015. - Lampiran 4: Perjanjian Kinerja Tahun 2015. - Lampiran 5: Peraturan Walikota Indikator Kinerja Utama (IKU). - Lampiran 6: Hasil Reviu Inspektorat. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 Bab. I - 27