PENDAHULUAN BAB. A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

BAB

PENDAHULUAN

I A. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat 1100 21’ 1000 50’ Bujur Timur dan 70 46’ - 80 09’ Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 18 Kecamatan, 144 Desa, dan 1.431 Padukuhan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh perbukitan dan pegunungan kapur dengan mayoritas penduduknya

hidup dari

bercocok tanam dan sebagai buruh. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki berusaha mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan bunyi alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Usaha tersebut diantaranya ditempuh dengan menyelenggarakan good governance yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1


Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang benar-benar telah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal itu, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014, maka LAKIP Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan

tahun

2014

dan

menyajikan

laporan

kemajuan

penyelenggaraan

pemerintahan oleh Bupati Gunungkidul kepada Presiden.

2


B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Istimewa Yogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59). 1. Tugas Pokok Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

mensyaratkan

pembagian

urusan

pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Kabupaten Gunungkidul memiliki 26 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan pemerintahan daerah tersebut harus diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah. Kewenangan daerah yang berupa 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Kesehatan; c. Bidang Lingkungan Hidup; 3


d. Bidang Pekerjaan Umum; e. Bidang Penataan Ruang; f. Bidang Perencanaan Pembangunan; g. Bidang Perumahan; h. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; i. Bidang Penanaman Modal; j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Bidang Ketenagakerjaan; m. Bidang Ketahanan Pangan; n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; p. Bidang Perhubungan; q. Bidang Komunikasi dan Informatika; r. Bidang Pertanahan; s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; t. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v. Bidang Sosial; w. Bidang Kebudayaan; x. Bidang Statistik; y. Bidang Kearsipan; dan z. Bidang Perpustakaan. Sedangkan kewenangan daerah yang berupa 8 (delapan) urusan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: a. Bidang Kelautan dan Perikanan; b. Bidang Pertanian; c. Bidang Kehutanan; d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Bidang Pariwisata; f. Bidang Industri; g. Bidang Perdagangan; dan h. Bidang Ketransmigrasian. Pemerintah

Kabupaten

Gunungkidul

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa. 4


2. Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan. Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah yaitu: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi: 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi: 1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 2) Bagian Administrasi Pembangunan. d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi: 1) Bagian Umum; 2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; 3) Bagian Hukum; 4) Bagian Organisasi. e. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam ketentuan Pasal 8A dan Pasal 8B Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 diatur juga mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari: a. Staf ahli bidang hukum dan politik; b. Staf ahli bidang pemerintahan; c. Staf ahli bidang pembangunan; d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.

5


Sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Tata Usaha; c. Bagian Perencanaan dan Keuangan; d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan; e. Bagian Persidangan dan Protokol; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas-dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, yaitu: a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; d. Dinas Peternakan; e. Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; g. Dinas Pekerjaan Umum; h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral; j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; k. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; l. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan; dan m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas 6


Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Inspektorat Daerah; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana; e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; g. Kantor Pengelolaan Pasar; h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan; i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan k. Satuan Polisi Pamong Praja. Selain Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 13 (tiga belas) Dinas-dinas Daerah, 11 (sebelas) Lembaga Teknis Daerah (LTD), masih terdapat 3 (tiga) Lembaga yang dibentuk dalam peraturan daerah tersendiri, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kecamatan. Badan Penangguangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penangguangan Bencana Daerah. RSUD Wonosari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Sedangkan Pemerintah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 18 kecamatan dengan 144 desa. Kecamatan yang dibentuk mempunyai tugas salah satunya adalah membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 7


Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 10.604 orang pada akhir Tahun 2014, yang tersebar pada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 753 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon II.b = 25 jabatan, eselon III = 147 jabatan, eselon IV = 519, dan eselon V = 61 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 9.851 orang. Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2014

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan komposisi pegawai Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Komposisi Pegawai No.

Golongan/Ruang

Bezetting 31 - 12 - 2014

1

I/a – I/d

362

2

II/a – II/d

1.840

3

III/a – III/d

4.539

4

IV/a – IV/e

3.863

Jumlah

10.604


8


Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2014


Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan berasal dari Pandapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah Pusat yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besarnya APBD menunjukkan kemampuan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan bagi masyarakat. Pada Tahun 2013 anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp1.232.294.627.656,53 dan Rp1.329.895.597.478,50. Sedangkan untuk Tahun

2014

anggaran

pendapatan

dan

belanja

masing-masing

sebesar

Rp1.356.261.456.616,86 dan Rp1.492.754.893.762,03. Dengan demikian APBD Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 9,14% untuk anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebesar 10,91%. Ditinjau dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2013 sebesar Rp76.674.187.127,23 dan Tahun 2014 sebesar Rp144.367.217.444,98 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 46,89% dari tahun sebelumnya. Sedangkan anggaran penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2013 sebesar Rp779.069.238.000,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp847.388.294.000,00. Dengan demikian mengalami peningkatan sebesar Rp68.319.056.000,00 atau 8,06% dari tahun sebelumnya.

9


Gambar 1.3 Grafik Perbandingan Anggaran PAD, DAU, Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 dan 2013

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan PAD memberikan harapan bahwa upaya-upaya dan strategi dalam peningkatan PAD telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberdayakan sektor-sektor yang potensial. Akan tetapi perolehan PAD jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, masih menunjukkan peranan yang kecil. Dengan demikian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, walaupun dengan kecenderungan semakin kecil peranannya.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Gambaran tentang permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta permasalahan daerah yang masih menjadi agenda program yang harus direncanakan: 1.

Permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan daerah: a.

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung perekonomian daaerah yang lestari. 10


b.

Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air.

c.

Belum optimalnya pengelolaan investasi dan industri yang berakibat masih rendahnya investasi.

d.

Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup lokal, regional, maupun nasional.

e.

Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian.

f.

Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah inovasi produk dan belum optimalnya kemitraan antar usaha serta belum optimalnya pengembangan pasar tradisional.

g.

Masih terdapat objek wisata yang mengalami keterbatasan air bersih dan sanitasi, belum terjangkau listrik PLN dan jangkauan komunikasi.

h.

Pemetaan potensi wisata secara rinci dan update masih belum dapat di laksanakan.

i.

Potensi budaya lokal dalam mendukung pariwisata belum di optimalkan oleh masyarakat.

j.

Regulasi yang mengatur pengelolaan di bidang pariwisata masih belum cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

k.

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan objek dan daya tarik pariwisata.

l.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang.

m. Belum optimalnya tata guna dan tata kelolaan air. n.

Masih terdapat kawasan permukiman menghadapi masalah sanitasi dan pengelolaan limbah.

o.

Manajemen sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.

p.

Kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai yang menyangkut masalah disiplin, etos kerja, motivasi, dan tanggung jawab.

2.

Identifikasi dan sinkronisasi isu strategi Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional tahun 2014: a.

Manajemen sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.

b.

Kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai yang menyangkut masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab.

c.

Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

d.

Pembangunan PAUD terkendala wilayah yang tersebar dengan jarak sekolah PAUD dengan rumah tinggal yang berjauhan.

11


e.

Tersebarnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

f.

Masih

rendahnya

mutu

lulusan

pendidikan

dasar

di

bandingkan

kabupaten/kota di DIY. g.

Kurang meratanya SDM dan akses serta mutu layanan kesehatan yang belum optimal.

h.

Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

i.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

j.

Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi.

k.

Masih cukup tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

l.

Belum memadainya sarana dan prasarana publik.

m. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas prasarana wilayah. n.

Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air.

o.

Kepemilikan lahan yang sempit dan semakin menurunnya daya dukung lahan.

p.

Keterbatasan akses modal untuk saprodi.

q.

Masih rendahnya akses informasi dan penerapan teknologi pertanian.

r.

Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia pertanian.

s.

Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sector pertanian.

t.

Penerapan teknologi dan manajemen usaha kelautan dan perikanan masih bersifat tradisional.

u.

Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung di bidang kelautan dan perikanan.

v.

Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat kelautandan perikanan secara umum.

w. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan. x.

Rendahnya kapasitas mitigai bencana dan masih seringnya terjadi bencana alam.

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 12


Pemerintah. Perpres dan Permenpan dan RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD, dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen Kinerja

LAKIP

Gambar 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014 Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini: 

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2014.



Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

13


E. Sistematika LAKIP 2014 Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten

Gunungkidul

selama

tahun

2014.

Capaian

kinerja

(performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut: Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2014 SAMPUL KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Permasalahan Utama (Strategic Issued) Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014 Sistematika LAKIP 2014

14


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015 Rencana Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Evaluasi dan Analisis Akuntabilias Kinerja Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok, dan struktur organisasi, mengungkapkan permasalahan utama (strategic issued), menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2014, dan sistematika penyusunan LAKIP 2014.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; menjelaskan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu RPJMD untuk periode 20102015, rencana kinerja untuk tahun 2014 dan perjanjian kinerja untuk tahun 2014. Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis capaian kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

15


BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan berdasarkan visi, misi, serta program Kepala Daerah terpilih yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional

dalam rangka pengintegrasian

untuk

menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan strategis Kabupaten Gunungkidul. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan setempat sehingga bisa dijadikan acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen teknis operasional. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013. RPJMD atau Renstra tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

16


A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2015 Untuk memberikan arah terhadap pencapaian tujuan pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bentuk perencanaan stratejik. Perencanaan ini dalam rangka pencapaian tujuan otonomi yang diarahkan dengan penerapan prinsip, asas, tujuan, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan didasarkan pada potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat secara global. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 tanggal 20 Desember 2010. Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Dalam pelaksanaan RPJMD tahun keempat di tahun 2014 dipandang penting dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kabupaten Gunungkidul akan semakin maju, makmur, dan sejahtera. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan. Dalam penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun rencana. Namun ternyata dalam perjalanan terdapat perubahan kondisi lingkungan strategis yang harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk menjamin tujuan pembangunan dapat terwujud, antara lain adanya kebijakan nasional berupa penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu substansi materi sinkronisasi RPJMD. Meskipun Keistimewaan berada pada level Pemerintah DIY, namun secara tidak langsung filosofi dan tata nilai keistimewaan DIY juga harus menjadi acuan filosofi dan tata nilai pembangunan di Kabupaten/Kota. Beberapa catatan dalam klarifikasi Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, Hasil

Konsultasi Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul

17


kepada Pemerintah DIY, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD juga menjadi dasar perlunya pelaksanaan review RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013. 1. Visi dan Misi Visi Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah: “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Gunungkidul lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera merupakan keadaan masyarakat Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, profesional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan “gender”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. b. Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektorsektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin

tinggi

tingkat

pendidikan

penduduknya.

Ditinjau

dari

aspek

kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan 18


penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan. c. Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto yang pembangunan Tahun 2010-2015 adalah: “Deso Makmur Gunungkidul Makmur”. Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 hasil review sebagai berikut: a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran. b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah. c. Peningkatan pengelolaan pariwisata. d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli. e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk memperjelas pemahaman terhadap misi pembangunan tersebut, berikut ini adalah penjelasan masing-masing misi: Misi Kesatu: Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran adalah upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan air untuk sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan air bersih, irigasi, pengairan, dan meningkatkan cadangan air bagi masyarakat pada masa yang akan datang. Misi Kedua: Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yaitu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan

kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan 19


pendayagunaan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian, dengan tetap mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan. Pembangunan ekonomi diupayakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,

keberadaan, dan

kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan iklim usaha yang kondusif adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dunia usaha/swasta berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif daerah dan mampu membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh, kuat, dan kokoh. Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan adalah upaya pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri dan upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah agar semakin berdaya. Misi Ketiga: Peningkatan pengelolaan pariwisata

yaitu

upaya

pemerintah daerah untuk

mengembangan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai inovasi pengembangan objek wisata yang meliputi wisata alam, wisata berbasis keindahan alam, dan lingkungan (ecotourism) dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan pemanasan global (global warming). Misi Keempat: Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan. Misi Kelima: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan melalui

penanggulangan

penyalahgunaan

kewenangan

dalam

bentuk

KKN,

peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dicapai dengan cara penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan.

20


2. Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, yaitu: a. Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih. b. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. c. Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. d. Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan Pendapatan Asli Daerah. e. Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. f. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. g. Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan atau tujuan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode RPJMD. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan 1: Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih. 1. Persentase sentra produksi yang memiliki air Sasaran Strategis 1: Sentra produksi memiliki bersih yang handal; infrastruktur air dan sanitasi 2. Persentase keterjangkauan air kawasan rawan yang handal. kekeringan pada musim kemarau; 3. Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu; 4. Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa); 5. Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan, dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura); 6. Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit); 21


Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2: Kawasan permukiman Persentase kawasan permukiman yang memiliki memiliki infrastruktur air yang air bersih yang handal; handal. Tujuan 2: Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan 3: Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Tujuan 4: Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri

untuk

memacu

pembangunan

daerah,

menciptakan

lapangan kerja, dan Pendapatan Asli Daerah. 1. Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Sentra produksi memiliki Hortikultura; infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, 2. Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan; dan sanitasi yang handal. Sasaran Strategis 3:

3. Persentase organik;

pemenuhan

kebutuhan

pupuk

4. Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura; 5. Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi, dan drainase; 6. Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi; 7. Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal; 8. Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase; 9. Jumlah PPI,UPR, dan BBI; 10. Jumlah dan jenis sarana perikanan tangkap dan budidaya; 11. Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil; 12. Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup;

22


Sasaran

Indikator Kinerja 13. Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar, dan laik jalan; 14. Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan; 15. Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan; 16. Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan; 17. Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan; 18. Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi, dan drainase yang handal; 19. Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun;

1. Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos; Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar 2. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase; transportasi, energi, air, 3. Rasio ruang terbuka hijau; telekomunikasi, dan sanitasi. 4. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup; 5. Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar; 6. Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi; 7. Persentase kawasan permukiman, fasum, dan fasos yang memenuhi standar kesehatan; 8. Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM; 9. Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan; Sasaran Strategis 4:

Sasaran Strategis 5: Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan.

1. Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng; 2. Persentase jalan, jembatan dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai; 3. Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng; 4. Penambahan jumlah kapal motor; 5. Persentase kelengkapan sarana TPI; 23


Sasaran

Indikator Kinerja 6. Volume perdagangan hasil perikanan melalui TPI Sadeng; 7. Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di Pantai Sadeng; 8. Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng;

Sasaran Strategis 6: Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

1. Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat; 2. Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya; 3. Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya; 4. Persentase potensi yang disajikan secara online dengan data yang up-to-date dan akurat; 5. Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date; 6. Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan, dan energi yang dikembangkan; 7. Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date; 8. Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan; 9. Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date; 10. Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan; 11. Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date; 12. Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan; 13. Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date; 14. Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan; 15. Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah;

24


Sasaran

Indikator Kinerja 16. Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan; 17. Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line dan up-to-date; 18. Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya; 19. Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul; 20. Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat; 21. Persentase potensi komoditas pertanian, pertambangan dan energi yang terpetakan dengan data produksi secara up-to-date di setiap kecamatan;

1. Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi Setiap kecamatan memiliki tepat guna; komoditas unggulan yang Peningkatan produksi dan dikelola secara lestari dengan 2. Persentase produktivitas komoditas unggulan serta produk menerapkan teknologi olahan tanaman pangan dan hortikultura; produksi dan pengolahan yang 3. Ragam komoditas unggulan peternakan yang tepat guna. menerapkan teknologi tepat guna; Sasaran Strategis 7:

4. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan; 5. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan; 6. Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna; 7. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan; 8. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan);

25


Sasaran

Sasaran Strategis 8: Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.

Indikator Kinerja 9. Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna; 10. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan; 11. Jenis konservasi pada habitat khusus; 12. Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan, dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna; 13. Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan, dan energi; 14. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan, dan energi yang digunakan; 15. Persentase kecamatan yang memiliki posyantekdes aktif; 16. Persentase masyarakat perdesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna; 17. Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri); 18. Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan; 19. Jumlah sumber mata air yang dikonservasi; 20. Jumlah kelompok masyarakat peduli/ pemerhati lingkungan; 1. Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan Bisnis; 2. Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan, dan pertambangan yang memperoleh permodalan; 3. Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis; 4. Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat; 5. Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan, dan pertambangan; 6. Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan; 26


Sasaran

Indikator Kinerja 7. Jumlah UPPKS di desa; 8. Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar; 9. Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan; 10. Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan; 11. Persentase desa pesisir yang pendamping teknis perikanan; 12. Persentase peningkatan kelompok nelayan;

memiliki

produktivitas

13. Jumlah kelompok usaha perikanan memperoleh permodalan;

yang

14. Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif; 15. Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis; 1. Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya Setiap kecamatan memiliki dengan harga terjangkau; pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok 2. Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi dan sarana produksi serta kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan penjualan komoditas di sekitarnya; wilayahnya. 3. Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan, & kedai pesisir; Sasaran Strategis 9:

4. Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen; Sasaran Strategis 10:

1. Jumlah desa rawan pangan;

Kabupaten Gunungkidul 2. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi; mencapai ketahanan pangan. 3. Persentase skor ketersediaan pangan ideal; 4. Persentase pangan segar yang aman; 5. Persentase konsumsi pangan lokal umbiumbian; 6. Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung; 7. Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin; 27


Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan 5: Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. 1. Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal; Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata 2. Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar; unggulan dengan infrastruktur 3. Persentase objek wisata yang memiliki air yang handal. bersih, sanitasi, dan akses jalan; 4. Jumlah kunjungan wisman dan wisnus; 5. Jumlah Tourism Information Services (TIS); 6. Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional; 7. Jumlah kelompok sadar wisata; 8. Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman; 9. Persentase objek wisata yang memiliki listrik; 10. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan; 11. Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi; Sasaran Strategis 11:

1. Jumlah atraksi/festival budaya unggulan Sasaran Strategis 12: Pengembangan wisata budaya daerah sebagai sarana promosi wisata; berbasis pemberdayaan 2. Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya masyarakat. yang difasilitasi; 3. Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi paket wisata / Calender of event 1. Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata Sasaran Strategis 13: Seluruh potensi sumber daya yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, alam dipetakan dan dan up-to-date; dipromosikan secara tepat 2. Persentase potensi di bidang kebudayaan dan sasaran dengan data yang pariwisata yang dikembangkan; akurat untuk mendorong investasi. Tujuan 6: Keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Sasaran Strategis 14: Anak Usia Dini terlayani Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal; PAUD.

28


Sasaran

Indikator Kinerja

1. APK dan APM di setiap kecamatan; Anak usia sekolah lulus SLTA 2. Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP, dan SLTA; dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, 3. Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi; agrobisnis, dan kewirausahaan. 4. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan; 5. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal; 6. Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN); 7. Peringkat kelulusan SD, SLTP, dan SLTA; 8. Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan SLTA; 9. Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu; 10. Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B, dan C; 11. Jumlah buta aksara; 12. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi; 13. Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan; 14. Ragam dan jumlah buku perpustakaan; 15. Jumlah pustakawan dan pemustaka; Sasaran Strategis 15:

Sasaran Strategis 16:

1. Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan;

Angkatan kerja menjadi 2. Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha; pekerja profesional atau wirausaha yang peduli 3. Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran; memajukan daerahnya. 4. Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan; 5. Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan; 6. Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan; 7. Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan; 8. Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan dan hortikultura di setiap kecamatan;

29


Sasaran

Indikator Kinerja 9. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan; 10. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata; 11. Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan; 12. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan; 13. Jumlah pengangguran di setiap kecamatan;

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen Rumah sakit, puskesmas, dan mutu; jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu 2. Persentase kunjungan Bumil dengan K4; menjangkau/dijangkau oleh 3. Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani; masyarakat di wilayahnya. Sasaran Strategis 17:

4. Persentase kesehatan;

persalinan

ditolong

tenaga

5. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar; 6. Persentase ditangani;

neonatal

dengan

komplikasi

7. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan; 8. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa; 9. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif; 10. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin; 11. Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin; 12. Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1; 13. Persentase desa dengan anak UCI; 14. Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular; 15. Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam; 16. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB); 17. Persentase Balita Gakin mendapatkan MPASI;

30


Sasaran

Indikator Kinerja 18. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan; 19. Persentase desa siaga aktif; 20. Jumlah akreditasi yang diperoleh; 21. Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target; 22. Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap;


1. Persentase gizi kurang pada balita;

Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

2. Persentase Bumil KEK; 3. Persentase Bumil/Bufas Anemia; 4. Persentase keluarga sadar gizi; 5. Persentase Posyandu aktif; 6. Persentase rumahtangga ber-PHBS; 7. Jumlah Kecamatan Sayang Ibu; 8. Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS); 9. Persentase dasa wisma aktif di setiap desa; 10. Persentase keluarga ikut KB aktif.; 11. Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR; 12. Jumlah Bina Keluarga Balita; 13. Jumlah Bina Keluarga Remaja; 14. Jumlah Bina Keluarga Lansia; 15. Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS); 16. Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2;

1. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional; Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, 2. Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih; nasional, dan internasional. 3. Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul; 4. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi; 5. Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni; 6. Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional; Sasaran Strategis 19:

31


Sasaran

Indikator Kinerja 7. Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan;

Tujuan 7: Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsipprinsip Good Governance. Sasaran Strategis 20: Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.

Sasaran Strategis 21: Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat.

1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya; 2. Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas; 3. Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu; 4. Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan; 5. Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib; 6. Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya; 7. Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi; 8. Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya; 1. Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat; 2. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line; 3. Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik; 4. Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan; 5. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal; 6. Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat; 7. Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu;

32


Sasaran

Indikator Kinerja 8. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar; 9. Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat; 10. Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan; 11. Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat; 12. Jumlah desa swasembada; 13. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat; 14. Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat; 15. Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat; 16. Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line; 17. Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi on-line; 18. Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat; 19. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP, dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu; 20. Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu; 21. Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati; 22. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat; 23. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu;


1. Persentase SKPD yang menerapkan SOP;

Pelayanan publik dilaksanakan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

33


Sasaran Sasaran Strategis 23:

Indikator Kinerja 1. Persentase penurunan pelanggaran perda;

2. Persentase pelaksanaan penertiban disiplin Masyarakat memperoleh PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja; perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan 3. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial; kelancaran pelaksanaan kegiatannya secara tertib dan 4. Persentase pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, damai. Pejabat Daerah, dan Tamu Daerah; 5. Menurunnya penyakit (gelandangan, pengemis, premanisme, prostitusi);

masyarakat perjudian,

6. Persentase penurunan angka kriminalitas; 7. Jumlah konflik antar masyarakat; 8. Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih; 9. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan); 10. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana secara efektif; 11. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; 12. Persentase partisipasi masyarakat pendidikan politik dan bela negara;

dalam

13. Presentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah; 14. Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti; 15. Jumlah Unit usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan; 16. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking; 17. Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan; 18. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial; 19. Persentase pembinaan;

PMKS

yang

memperoleh

34


Sasaran

Indikator Kinerja 20. Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata; 21. Persentase penurunan pelanggaran jalan;

angkutan

22. Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi; 23. Persentase penurunan penambangan liar; 24. Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa; 25. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan; 26. Persentase bibit yang bersertifikasi; 27. Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi; 28. Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan; 29. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu; 30. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu; 31. Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum; 32. Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat; 33. Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 191/KPTS/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 388/KPTS/2014. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

35


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama TARGET 2015 NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa): a. Irigasi b. Air Minum

2 3

SATUAN persen

JUMLAH 77,08

persen

23,29

sumur sumur

87 37

4

Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura)

meter

35.500

5

Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal

persen

77.08

6

Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil. a. b.

Kakao Kotak Fermentasi

unit unit

32 47

c. d. e.

Cut Chip Pengepres buah semu mete Alat perajang tembakau rakyat

unit unit unit

40 4 12

f. g.

Alat perenteng tembakau vike Pengolah limbah kakao

unit unit

60 5

7

Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup

persen

100

8

Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan.

persen

75

9

Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan

10

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.

persen

90

11

Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan

persen

75

12

Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.

persen

100

13

2

36


TARGET 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.

Presentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal

b.

Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal

persen

79,8

persen

51,39

persen

50,02

Persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal

persen

91,82

km

50

persen

64,24

persen

36,49

persen

58,56

persen

28,63

persen

91,82

d.

e.

15

16

JUMLAH 75,3

a.

c.

14

SATUAN persen

Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan ,jembatan dan fasum-fasos. a. Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa) b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase. a. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah c. Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase yang handal .

17

Rasio ruang terbuka hijau

persen

77

18

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup.

persen

82,5

19

Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar.

persen

75

20

Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi

persen

90

21

Persentase kawasan pemukiman, fasum, dan fasos yang memenuhi standar kesehatan. a. Tempat-tempat Umum

persen

85

b.

persen

75

22

Rmh Sehat/permukiman

Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan.

37



NO.

SATUAN drum

JUMLAH 350

sak

120.000

milyar

11

desa desa

96 24

padukuhan

365

persen

100

persen

63,78

Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen

74,64

persen

100

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng Persentase kelengkapan sarana TPI

persen

100

persen

80

27

Volume perdagangan hasil perikanan melalui TPI Sadeng

persen

76

28

Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pantai Sadeng

persen

100

29

Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng

ton

4,930

30

Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya

persen

100

buah

4

buah

2

a. b. c. d. e.

Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan. Jumlah swadaya masyarakat membangun infrastruktur perdesaan. Jumlah Desa lokasi TMMD Jumlah desa lokasi karya bakti TNI

dalam

f.

23 24

Jumlah Padukuhan yang difasilitasi stimulan material untuk pembangunan Infrastruktur padukuhan Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng Persentase jalan, jembatan dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai a. Persentase jalan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai b. c.

25 26

31 32

Pertambahan jumlah PMA/PMDN setiap tahunnya

fasilitasi

33

Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat.

persen

90

34

Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah

persen

80

38


TARGET 2015 NO.


35

Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya

36 37

SATUAN persen

JUMLAH 90

milyar

15

Nasional Internasional I Kesepakatan Bersama Kerja sama antar daerah

buah buah buah buah

6 2 8 2

Kerja sama Luar Negeri Kerja sama Pihak Ketiga

buah buah

1 5

Perjanjian Kerja sama Kerja sama antar daerah Kerja sama Luar Negeri

buah buah buah

7 1 1

Kerja sama Pihak Ketiga Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat.

buah persen

5 100

Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. a. Tanaman Pangan

komoditas

9

persen

2,5

b. Hortikultura Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.

persen komoditas

2 4

persen persen kg

1,5 45 3.163.313

Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul

II

38 39

40

41 42

43

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan. a. S/C b. IB (Dosis) c. Daging (Kg) d. Telur (Kg) Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. a. Pengolahan Pakan b. Reproduksi

kg

1.928.230

jenis jenis

4 3

c. d.

jenis jenis

3 3

Pengolahan Kotoran Pasca Panen

39


TARGET 2015 NO.


44

Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan. a. Produksi komoditas unggulan b. Produktivitas unggulan (tuna, lele)

45

SATUAN jenis

JUMLAH 16

persen persen

80 60

persen

90

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan) Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. a. Jumlah kayu jati yg diproduksi b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi

jenis

20

jenis

6

m3 m3

120.478,731 8.048,752

c. d.

Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi Jumlah madu yg diproduksi

m3 liter

3.538,724 398,125

e. f. g.

Jumlah kakao yg diproduksi Jumlah mete yg diproduksi Jumlah tembakau yg diproduksi

ton ton/glondong

411,25 604,000

h.

1) Rakyat 2) Vike 3) VR Jumlah kelapa yg diproduksi

ton kering ton kering ton kering ton

85,000 900,000 350,000 7.918,215

jenis

9

persen

10

jenis

1

unit

2,625

persen

50

c. 46

47

48

49

50

51

52

Produk olahan

Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan, dan energi. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. b. Jumlah unit usaha perindustrian, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase masyarakat perdesaan memanfaatkan teknologi tepat guna.

yang

40


TARGET 2015 NO.


53

Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri)

54

Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. a. Kaji Terap 1) Kakao 2) Ternak 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan

SATUAN persen

JUMLAH 15

jenis/unit jenis/unit jenis/unit jenis/unit

5 25 35 15

Demplot 1) Kakao 2) Ternak

jenis/unit jenis/unit

25 52

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan

jenis/unit jenis/unit

160 50

Percontohan di lahan BPP 1) Kakao 2) Ternak 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

jenis/unit jenis/unit jenis/unit jenis/unit buah

3 15 18 15 12

Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan a. Pengelola Sampah

kelompok

13

b.

Prokasih

kelompok

18

c. d.

Pokdarling/konservasi Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (SBLH)

kelompok sekolah

11 45

e.

Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup

ponpes

8

b.

c.

55 56

57 58 59 60 61 62

Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan kecamatan Bisnis. Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan, persen dan pertambangan yang memperoleh permodalan. Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan komoditas dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis. Persentase desa yang memiliki koperasi persen berkualifikasi sehat. Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan, dan pertambangan. Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar. a. Kelompok BKM aktif

18 150 9 85

persen

7,5

kelompok

19 41



NO.

b.

Kelompok UEP & SPP aktif

SATUAN kelompok

JUMLAH 1.618

c.

Usaha Ekonomi Desa

kelompok

60

63

Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.

persen

100

64

Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis.

unit

18

65

Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen

persen

90

persen

12,82

pasar desa

30

desa

24

66

67 68

Jumlah desa rawan pangan

69

persen

90

70

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Persentase skor ketersediaan pangan ideal

persen

90

71

Persentase pangan segar yang aman

persen

90

72

Persentase konsumsi pangan lokal umbi-umbian

persen

100

73

unit

54

74

Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung Ketersediaan informasi harga pangan strategis

persen

100

75

Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin

57.749

76

Persentase objek wisata yang infrastruktur pariwisata yang handal.

rumah tangga persen

77 78

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan.

buah persen

9 36

79

Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.

orang

1.250.000

80

Jumlah Tourism Information Services (TIS)

buah

10

81

Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional.

buah

12

82

Jumlah kelompok sadar wisata.

kelompok

20

83

Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman. Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi. Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah sebagai sarana promosi wisata

persen

80

persen

100

kali

10

84 85

memiliki

36

42


TARGET 2015 NO.


86

Jumlah Desa Budaya/kawasan wisata budaya yang difasilitasi

87

88

89

SATUAN Desa/ kawasan

JUMLAH 10

Jumlah upacara adat/tradisi yang menjadi paket wisata/Calender of event

paket

30

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan upto-date. Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.

buah

25

persen

64

persen

83,00

1) APK TK

persen

92,23

2) APK SD termasuk PAKET A 3) APK SMP termasuk Paket B 4) APK SM termasuk Paket C

persen persen persen

100 100 75,56

APM (Angka Partisipasi Murni) 1) APM SD

persen

89

persen persen

78,25 55,57

90

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal.

91

APK dan APM di setiap kecamatan. a. APK(Angka Partisipasi Kasar)

b.

92

2) APM SMP 3) APM SM/MA Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP, dan SLTA. a. SD b. c.

93

94

1:28

SMP SM

1:32 1:32

Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. a. SD

1:20

b. c.

1:20 1:15

SMP SM

Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal.

persen

100

persen

85

96

Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN).

sekolah

60

97

Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA. a. SD tingkat Provinsi

95

3 43



NO.

SATUAN

JUMLAH 3 3 1

Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan SLTA. a. SD

persen

99,97

b. c.

persen persen

92,88 95,26

yang

persen

83,47

yang

persen

20,16

orang orang

0 18.500

persen

100

persen persen

76 19

judul/th eks/th

13.883 55.532

Jumlah pustakawan dan pemustaka. a. Jumlah pustakawan

orang

40

b.

orang

66.310

orang/th

16

jenis

1

orang

40

orang

400

persen

0,34

orang

1.500

b. c. d. 98

SMP tingkat Provinsi SMA tingkat Provinsi SMK tingkat Provinsi

SLTP SLTA

99

Persentase pendidikan memenuhi standar mutu.

100

Persentase anak putus sekolah menyelesaikan kejar paket A, B dan C. Jumlah buta aksara. a. Buta Aksara Dasar b. Buta Aksara Lanjutan

101

102 103

104

105

106

109

formal

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan. a. Pembentukan Perpustakan b. Layanan Perpus keliling Ragam dan jumlah buku perpustakaan. a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th)

Jumlah Pemustaka

Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan. a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan b.

107

non

Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan

Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha. a. Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional. b. Jumlah pengangguran yang menjadi wirausaha. c. Persentase pengangguran yang mempunyai usaha mandiri. Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan.

44


TARGET 2015 NO.


110

Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. a. b.

Pedagang kayu Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu

SATUAN

JUMLAH

orang unit usaha

92 61

111

Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan.

orang

218

112

Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan dan hortikultura di setiap kecamatan.

orang

35

orang

59

Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata.

kelompok

1.070

orang

40

Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. a. KECAMATAN WONOSARI b. KECAMATAN KARANGMOJO c. KECAMATAN SEMANU d. KECAMATAN PONJONG e. KECAMATAN SEMIN f. KECAMATAN NGAWEN g. KECAMATAN NGLIPAR h. KECAMATAN PLAYEN i. KECAMATAN PALIYAN

kelompok

152

persen

59,50

orang orang orang orang orang orang orang orang orang

7.472 5.145 4.005 4.904 4.226 3.945 3.144 5.000 3.015

j. k. l.

KECAMATAN PANGGANG KECAMATAN PATUK KECAMATAN TEPUS m. KECAMATAN RONGKOP n. KECAMATAN GIRISUBO o. KECAMATAN TANJUNGSARI

orang orang orang orang orang orang

2.109 3.943 1.569 1.812 1.468 1.758

p. KECAMATAN SAPTOSARI q. KECAMATAN PURWOSARI r. KECAMATAN GEDANGSARI Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.

orang orang orang persen

1.965 1.258 3.216 50

120

Persentase kunjungan Bumil dengan K4.

persen

96

121

Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan.

persen

81

persen

91

113 114 115 116 117 118

119

122

45


TARGET 2015 NO.


123

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar. Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan.

124 125 126 127 128 129 130 131

SATUAN persen

JUMLAH 90

persen persen

80 90

Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin.

persen

82,6

persen

70

Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin. Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1. Persentase desa dengan anak UCI.

persen

2

persen

100

persen

100

Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular. a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun) b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani

4 persen

8,5

c. d.

Cakupan penemuan penderita Diare Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+)

persen persen

42 45

e.

Cakupan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS

persen

100

persen

60

Cakupan penderita malaria ditangani

persen

100

f. g. 132

Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.

persen

100

133

Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB). Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI.

persen

90

persen

100

Persentase Balita gizi buruk perawatan. Persentase desa siaga aktif. Jumlah akreditasi yang diperoleh.

persen

100

persen Buah status persen

80 lulus

persen

9

134 135 136 137 138

mendapatkan

139

Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap Persentase gizi kurang pada balita.

99

140 141

Persentase Bumil KEK Persentase Bumil/Bufas Anemia

persen persen

10 10,5

142

Persentase keluarga sadar gizi

persen

90 46



NO.

SATUAN persen

JUMLAH 90

143

Persentase Posyandu aktif

144 145 146

Persentase rumahtangga ber-PHBS persen Jumlah Kecamatan Sayang Ibu kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kelompok kesetaraan gender (P2WKSS)

147 148

Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. Persentase keluarga ikut KB aktif.

persen persen

87 82,25

a. b.

persen persen

54,5

Persentase Kualitas kesertaan KB Persentase Kesertaan KB pria

50 15 75

2,33

149

Jumlah Bina Keluarga Balita

keluarga

288

150 151

Jumlah Bina Keluarga Remaja Jumlah Bina Keluarga Lansia

keluarga keluarga

90 108

152

Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2.

persen

50,75

153

Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional.

orang

3

154

Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi. a. Organisasi Kepemudaan

155

b. c.

Jumlah sarana kepemudaan Jumlah Olahraga yang meraih prestasi

0

kelompok

30

buah jenis/ cabang

4 6

orang

45

156

Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni.

157

Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional. a. Nasional

7

b.

1

158

Internasional

Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya

persen

22,22

persen

100

160

Persentase SKPD yang kompeten sesuai kebutuhan

aparatur

persen

95

161

Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.

persen

90

162

Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi

persen

90

persen

100

159

163

memiliki

47


TARGET 2015 NO.


SATUAN persen

JUMLAH 100

164

Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya

165

Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat. Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.

persen

100

persen

100

persen

100

persen

7,5

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan. Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP, dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Persentase penurunan pelanggaran perda.

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

indeks persen

76,5 100

Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi). Persentase penurunan angka kriminalitas. Jumlah konflik antar masyarakat.

buah persen

53 100

persen kasus

2 3

Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.

persen

100

166

167

168 169

170 171

172

173 174 175

176

177

178 179 180 181 182 183 184

48


TARGET 2015 NO.


185

Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara. Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.

186 187

SATUAN persen

JUMLAH 80

persen

80

persen

100

persen

100

unit

394

188

Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

189

Jumlah unit usaha/kegiatan yang dokumen pengelolaan lingkungan.

190

Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

persen

95

persen

100

192

Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.

persen

74

193

Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan. Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.

persen

40

persen

93

Persentase penurunan penambangan liar. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan. Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. a. PERDA b. PERBUP c. SK BUPATI

persen persen

95 100

persen

0

buah buah buah

15 22 300

199

Persentase PNS dan perangkat desa mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

yang

persen

100

200

Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat.

persen

100

191

194 195 196 197 198

memiliki

3. Strategi Pembangunan Daerah Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi ditempuh melalui 12 (dua belas) strategi pembangunan jangka menengah yaitu:

49


a. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal. b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari. c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM dalam rangka menggerakkan perekonomian. d. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal. e. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal. f. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian. g. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal. h. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal. i. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata. j. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan, dan keragaman budaya. k. Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang terampil, berintegritas,

religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha), dan masyarakat serta responsif gender. l. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN serta pemerintahan yang bersih. Masing-masing strategi tersebut merupakan

wujud langkah yang akan

dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran misi- misi pembangunan. Alur proses yang menunjukkan hubungan antara misi dan tujuan pembangunan daerah serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkannya, adalah sebagai berkut: Tabel 2.3 Matrik Misi, Tujuan, dan Strategi No. 1.

Misi Peningkatan pemanfaatan Air sebagai sumber kemakmuran

Tujuan

Strategi

Peningkatan pengelolaan sumbersumber air dan penyediaan air bersih.

a. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal.

50


No.

Misi

2.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumbersumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah.

3.

4.

Peningkatan pengelolaan pariwisata.

Tujuan Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi a. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal. b. Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk menggerakkan perekonomian daerah

Peningkatan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah.

a. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal. b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM dalam rangka menggerakkan perekonomian

Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam/ luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat

a. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal. b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian

a. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal. b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata. c. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya. Pengembangan Keberpihakan dan a. Meningkatkan kualitas sumber sumber daya pemberdayaan kepada daya manusia yang terampil, manusia yang masyarakat menengah berintegritas, religius, terampil, kebawah untuk profesional, dan peduli dengan profesional memperoleh pelayanan pendidikan, dan peduli. kemudahan akses kesehatan, dan sosial yang layanan pendidikan, sinergi dengan perguruan kesehatan, sosial dan budaya. tinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender.

51


No.

Misi

Tujuan

Strategi

5.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.

Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance

a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN serta pemerintahan yang bersih

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan

visi,

misi,

tujuan,

sasaran,

strategi,

dan

permasalahan

pembangunan, maka ditetapkan sembilan agenda utama pembangunan daerah Gunungkidul Tahun 2010-2015, sebagai berikut: a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. c. Memperluas

lapangan

kerja,

meningkatkan

efektivitas

penanggulangan

kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama masyarakat miskin, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. d. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, agropolitan, minapolitan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan perdesaan. e. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, serta penataan ruang yang berkualitas dan selaras dengan keistimewaan DIY. f. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan otonomi desa, dan tata hubungan pemerintah kabupaten-desa. g. Meningkatkan peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya harmoni sosial. h. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.

52


Sembilan agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai berikut: a. Pengelolaan sumberdaya air, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, dan antar sektor; 2) Menjaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air. b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan 2) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. c. Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; 2) Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; 3) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; 4) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak. d. Perluasan lapangan kerja, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal; 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; serta perlindungan tenaga kerja. e. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. f. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan untuk melaksanakan pelayanan sosial terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, lanjut usia, penyandang cacat, 53


masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah tertinggal dan wilayah rawan bencana. g. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis/Agropolitan/ Minapolitan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya; 2) Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; 3) Meningkatkan pengembangan agroindustri/agrobisnis/agropolitan/minapolitan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat; dan 4) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan. h. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; 2) Mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; 3) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; 4) Memperluas akses kepada sumber permodalan; 5) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan; 6) Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal; dan 7) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. i. Peningkatan Investasi dan Pariwisata, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Menyederhanakan prosedur perizinan investasi; 2) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; 3) Menyempurnakan

kelembagaan

investasi

yang berdaya

saing,

efisien,

transparan, dan non-diskriminatif; 4) Menyederhanakan administrasi pelayanan perizinan pariwisata; 5) Meningkatkan penyediaan infrastruktur; dan 6) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

54


j. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Memperkuat struktur industri kecil; 2) Memperkuat basis produksi; dan 3) Meningkatkan daya saing industri kecil agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. 4) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi proses pendaftaran HAKI untuk produk-produk unggulan daerah. k. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan 2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar wilayah dan antar desa. l. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; 2) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; 3) Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; 4) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; 5) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; 6) Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan gempa, angin puting beliung dan tanah longsor; 7) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; 8) Mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah; 9) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan 10) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

55


m. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Desa, dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Mempercepat perwujudan perubahan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; 2) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; n. Perkuatan

kelembagaan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang meliputi BPR Bank Daerah Gunungkidul dan PDAM Tirta Handayani, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : 1)

BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan kerjasama antar bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2)

BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu melakukan fungsi sebagai lembaga intermediasi, serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atau Pendapatan Usaha Daerah (PUD);

3)

BPR Bank Daerah Gunungkidul menjadi Bank yang tangguh dan terpercaya dalam persaingan dan profesional dalam kinerja selaku lembaga perbankan yang sehat.

4)

PDAM

Tirta

Handayani

mampu

meningkatkan

kapasitas

produksi,

menurunkan tingkat kehilangan air, meningkatkan kapasitas pengelolaan kelembagaan, dan meningkatkan pendapatan operasional, serta meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat; 5)

PDAM Tirta Handayani mampu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana produksi melalui pengadaan dan pemasangan jaringan, pengadaan dan pemasangan genset, pengadaan water meter, pengadaan dan pemasangan pompa, pembangunan reservoir, pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk peningkatan kualitas air bersih kepada pelanggan.

o. Optimalisasi peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan kebijakan: 1) Memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan guna menghadapi globalisasi; 56


2) Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya; dan 3) Mengembangkan keragaman dan kelestarian seni dan budaya serta kreatifitas seni dan budaya. p. Peningkatan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga, dengan kebijakan : 1) Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 2) Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak; 3) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan; 4) Meningkatkan peran serta dan kemandirian pemuda dalam pembangunan; 5) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga; dan 6) Mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga sebagai budaya menuju hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2014 yaitu “Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pelayanan Dasar serta Pengembangan Budaya bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Dari

tema

pembangunan

di

atas,

selanjutnya

dirumuskan

prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sebagai berikut: a. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola serta Pelayanan Publik; b. Pendidikan; c. Kesehatan; d. Penanggulangan Kemiskinan; e. Ketahanan Pangan; f. Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata; g. Investasi Industri dan Iklim Usaha; h. Energi; i. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; j. Daerah Tertinggal, Wilayah Perbatasan, dan Rawan Konflik; dan k. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

5.

Program Pembangunan Daerah Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan

terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, merupakan satu instrumen kebijakan pembangunan sebagai landasan/dasar 57


bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra-SKPD untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Untuk melihat capaian pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Gunungkidul “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera” sesuai dengan sasaran pembangunan, maka dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut: a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran dengan Sasaran: 1. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal, dengan program prioritas: a) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan atau rawa serta jaringan pengairan lainnya b) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah c) Program penyediaan air baku d) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial e) Program peningkatan ketahanan pangan f) Program rehabilitasi hutan dan lahan. 2. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal, dengan program prioritas: a) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah, dengan sasaran: 1. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi yang handal, dengan program prioritas: a) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan b) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak d) Program peningkatan produksi hasil peternakan e) Program pengembangan budidaya perikanan f) Program pengembangan perikanan tangkap g) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan h) Program peningkatan pelayanan angkutan

58


i) Program penataan sistem transportasi j) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan k) Program pengembangan lingkungan sehat l) Program penataan, pengawasan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah m) Program pembangunan jalan dan jembatan n) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 2. Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi dengan program prioritas: a) Program pembangunan infrastruktur perdesaan b) Program lingkungan sehat perumahan c) Program pengendalian pemanfaatan ruang d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan e) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang f) Program pengembangan pos dan telekomunikasi g) Program pengembangan lingkungan sehat h) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial i) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 3. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan, dengan program prioritas: a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan b) Program pembangunan jalan dan jembatan c) Program penyediaan air baku d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan e) Program peningkatan dan pengembangan ekspor f) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri g) Program pengembangan perikanan tangkap. 4. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program prioritas: a) Program pengembangan data/informasi b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi c) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa d) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

59


e) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan f) Program pengembangan perikanan tangkap g) Program peningkatan ketahanan pangan h) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan i) Program rehabilitasi hutan dan lahan j) Program peningkatan produksi hasil peternakan k) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup l) Program pengembangan sentra-sentra produksi potensial m) Program kerjasama pembangunan n) Program peningkatan dan pengembangan ekspor o) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah. 5. Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna, dengan program prioritas: a) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; b) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; c) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; d) Program peningkatan produksi peternakan; e) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; f) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; g) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; h) Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan; i) Program Perlindungan dan Koservasi sumber Daya Hutan; j) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; k) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; l) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; m) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; n) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; o) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan; p) Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan; q) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan r) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

60


6. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan, dengan program prioritas: a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b) Program Pegembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; c) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi; d) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; e) Program Penanggulangan Kemiskinan; f) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; g) Program peningkatan produksi hasil pertanian; h) Program peningkatan produksi hasil peternakan; i) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; j) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; k) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; dan l) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. 7. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya, dengan program prioritas: a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; c) Program pengembangan perikanan tangkap; dan d) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 8. Kabupaten Gunungkidul mencapai Ketahanan Pangan, dengan program prioritas: a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. c. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, dengan Sasaran: 1. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal, dengan program prioritas: a) Program pengembangan destinasi pariwisata b) Program pengembangan pemasaran wisata c) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

61


d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan e) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. f) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa. 2. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program prioritas: a) Program pengembangan pemasaran pariwisata b) Program pengembangan nilai budaya. 3. Pengembangan wisata

budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan

program prioritas: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya; 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan

peduli,

meliputi sasaran: 1. Anak usia dini terlayani pendidikan anak usia dini, dengan program prioritas: a) Program pendidikan anak usia dini. 2. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan, dengan program prioritas : a) Program manajemen pelayanan pendidikan b) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun c) Program pendidikan menengah d) Program pendidikan non formal e) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan f) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 3. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya, dengan program prioritas: a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja b) Program peningkatan kesempatan kerja c) Program pengembangan wilayah transmigrasi d) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah e) Program pembinaan dan penertiban industri hutan f) Program peningkatan produksi hasil peternakan

62


g) Program pengembangan agrobisnis h) Program pengembangan budidaya perikanan i) Program pengembangan kemitraan j) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa k) Program pengembangan data/informasi. 4. Rumah sakit, Puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya, dengan program prioritas: a) Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu b) Program upaya kesehatan masyarakat dan perorangan c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular d) Program perbaikan gizi masyarakat e) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat f) Program standarisasi pelayanan kesehatan g) Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata h) Program obat dan perbekalan kesehatan i) Program pengembangan lingkungan sehat j) Program pelayanan administrasi perkantoran k) Program peningkatan, pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan l) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata m) Program peningkatan pelayanan keluarga miskin. 5. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, dengan program prioritas: a) Program perbaikan gizi masyarakat b) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat c) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan d) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender e) Program keluarga berencana f) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 6. Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional, dengan program prioritas: a) Program peningkatan peran serta kepemudaan b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga c) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 63


d) Program pengembangan nilai budaya e) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. f) Program pemberdayaan kelembagaan sosial. e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi sasaran: 1. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan program prioritas: a) Program pendidikan kedinasan b) Program pembinaan dan pengembangan aparatur c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur d) Program pengembangan otonomi daerah dan desa e) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa f) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat, dengan program prioritas: a) Program perencanaan pembangunan daerah b) Program pengembangan data/informasi c) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah d) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah e) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi f) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa g) Program peningkatan keberdayaan masyarakat h) Program peningkatan kualitas administrasi kependudukan i) Program pengembangan data base kependudukan di kecamatan j) Program pengembangan data base kependudukan di desa k) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa l) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi m) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur

pengawasan n) Program peningkatan kualitas pelayanan publik o) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah

64


p) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah q) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 3. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai

standar pelayanan prima serta

menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan program prioritas: a) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 4. Masyarakat

memperoleh

perlindungan

dan

kepastian

hukum

dalam

melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai, dengan program prioritas: a) Program penegakan peraturan daerah b) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan c) Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal d) Program pengembangan wawasan kebangsaan e) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam f) Program pendidikan politik masyarakat g) Program pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup h) Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak i) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan j) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya k) Program pengembangan kemitraan l) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang m) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah n) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan o) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan p) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak q) Program pengembangan perikanan tangkap r) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah s) Program penataan peraturan perundang-undangan t) Program kerjasama informasi dengan massmedia u) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

65


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan sebutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan RKPD. Rencana Kinerja Tahunan 2014 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Pada dasarnya RKT 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target sasaran untuk tahun 2014 merupakan target tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2010-2015 dan sisa dari target sasaran tahun 2013 yang belum dapat direalisasikan, serta Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai disusun dalam dokumen tersendiri.

66


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kabupaten Gunungkidul selama Tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 disusun setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan diubah seiring dengan perubahan APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan target kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2014, sehingga terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Pada hakekatnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang belum didukung oleh penyediaan dana sesuai program/kegiatan yang sudah ditetapkan, indikator kinerja tersebut yaitu: Tabel 2.4 Perbedaan Indikator Kinerja antara RKT dan PK TARGET 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA yang

SATUAN

JUMLAH

1

Persentase kecamatan posyantekdes aktif.

memiliki

persen

14

2

Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat

persen

100

67


TARGET 2014 NO.


3

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

4

SATUAN persen

JUMLAH 40

persen

60

68

PENDAHULUAN BAB. A. Latar Belakang

Recommend Documents