1.
Pendahuluan Instansi pemerintahan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, telah memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi/Sistem Informasi (TI/SI). Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola TI/SI yang baik, agar aktivitas layanan yang diberikan oleh DJP menjadi lebih tepat waktu, lebih akurat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah salah satu unit layanan di bawah kendali Direktorat Jenderal Pajak yang telah menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Namun, terdapat persoalan penerapan salah satu aplikasi yaitu kurang memadainya kamus data, seringkali terjadi kesalahan perekaman data yang disebabkan oleh human error, adanya data perhitungan pajak yang terduplikasi, ketidaksinkronan antara perhitungan pajak yang dilakukan oleh aplikasi dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara manual. Aplikasi akan di-update seperlunya saja. Proses updating terhadap aplikasi seringkali menghambat pekerjaan user, dan masih banyak lagi [1]. Sistem informasi, dalam hal ini SIDJP, dapat dikelola menggunakan COBIT framework karena COBIT memberikan acuan yang diterima secara internasional dalam pengelolaan sistem informasi bagi perusahaan. Selain itu juga, hasil observasi awal di KPP Pratama Semarang Timur ditemukan bahwa KPP Pratama Semarang Timur melakukan proses Acquire and Implement (AI) dan Deliver and Support (DS). Sedangkan masalah yang muncul pada SIDJP semuanya berkaitan dengan proses pemenuhan layanan TI dimana proses tersebut diatur dalam domain DS. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk mengukur tingkat kematangan SIDJP pada KPP Pratama Semarang Timur menggunakan COBIT framework versi 4.1 domain DS, secara khusus pemanfaatan SIDJP. Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat untuk memberikan bukti empiris berupa hasil temuan observasi dan wawancara serta kuesioner terhadap proses TI, khususnya tata kelola SIDJP pada KPP Pratama Semarang Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dapat menganalisis tingkat kematangan SIDJP dipadukan dengan model maturitas dalam COBIT framework versi 4.1, dikhususkan pada domain DS, dan menganalisis penerapan proses TI, khususnya SIDJP dengan tingkat harapan yang ditetapkan oleh pihak manajemen serta untuk menganalisis gap antara harapan dengan penerapan SIDJP pada KPP Pratama Semarang Timur. 2. Kajian Pustaka Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penelitian berjudul ”Analisa Kesenjangan Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Proses Pengelolaan Data Menggunakan COBIT framework (Studi Kasus Badan Pemeriksa Keuangan RI)”, dengan domain deliver and support, sub domain pengelolaan data. Hasil penelitian bahwa tata kelola teknologi informasi pada proses pengelolaan data di BPK RI saat ini secara umum telah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan atribut tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang sebagian besar berada pada kematangan level 2 (repeatable but intuitive) dan level 3 (defined process) [2]. Kedua, penelitian berjudul, ”Analisis Penerapan IT Governance di Universitas Kristen Satya
1
Wacana Salatiga” menggunakan COBIT framework versi 4.1 dengan seluruh domainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan IT Governance pada subsistem Sistem Informasi Akademik Satya Wacana telah dilakukan oleh Biro Teknologi dan Sistem Informasi UKSW sebagai unit yang berada di bawah Pembantu Rektor I sebagai pengelola sistem informasi akademik di UKSW. Tingkat kematangan organisasi jika dianalisis, jatuh pada tingkat kematangan 2 atau “Repeatable”. Hal ini berarti proses TI yang terjadi telah memiliki pola yang diikuti oleh semua yang melakukannya. Namun, belum ada pelatihan maupun penetapan prosedur standar secara formal [3]. Ketiga, Penelitian terhadap ”Pengendalian Internal Menggunakan Model COBIT 4.1 Pada Sistem Keuangan dan Akuntansi Satya Wacana di Universitas Kristen Satya Wacana”, menggunakan seluruh domain COBIT framework. Hasilnya bahwa proses plan and organize berada pada tahap defined. Karena telah dilakukan perencanaan SiKASA ke arah integrasi, yang melibatkan semua pihak yang terkait. Untuk proses acquire and implement, dan deliver and support berada pada tahap repeatable dimana kedua proses ini telah disadari keberadaannya, namun belum ada prosedur baku. Untuk monitor and evaluate berada pada level initial, artinya telah disadari keberadaannya namun bergantung pada individu kunci saat terdapat masalah [4]. Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang analisis tata kelola TI menggunakan COBIT Framework versi 4.0 dan versi 4.1, maka dilakukan penelitian, yang membahas tentang IT Governance sebagai pendukung layanan administrasi perpajakan di KPP Pratama Semarang Timur menggunakan COBIT Framework versi 4.1 domain DS. Dalam penelitian yang dilakukan, dianalisis tingkat kematangan SIDJP saat ini dipadukan dengan model maturitas dalam COBIT framework versi 4.1 domain DS, menganalisis tata kelola SIDJP saat ini telah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen pada KPP Pratama Semarang Timur, serta memberikan saran berdasarkan hasil temuan audit terhadap SIDJP apabila ada kesenjangan/gap. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum [5]. Dapat disimpulkan bahwa SIDJP merupakan sistem informasi yang terintegrasi melalui penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak serta terhubung dengan jaringan baik di DJP Kantor Pusat, maupun di Kanwil DJP Jateng I. COBIT COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), merupakan kerangka kerja (framework) dalam mendukung tata kelola teknologi informasi dengan prinsip bahwa menyediakan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan KPP Pratama Semarang Timur atau organisasi. COBIT framework merupakan panduan yang paling lengkap dari praktek-praktek terbaik untuk Manajemen TI yang mencakup 4 (empat) domain, yaitu: perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, penyerahan dan dukungan TI, dan monitor 2
dan evaluasi. COBIT mempertemukan dan menjembatani kebutuhan manajemen dari celah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI, serta menyediakan referensi best business practices yang mencakup keseluruhan TI dan kaitannya dengan proses bisnis KPP Pratama Semarang Timur dan memaparkannya dalam struktur aktivitas-aktivitas logis yang dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif [7]. Maturity Models COBIT mempunyai model kematangan (maturity model) yang digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi KPP Pratama Semarang Timur atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri, mulai dari level 0 (non-existent) hingga level 5 (optimised). Penilaian maturity model dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Maturity Model [8]
3. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian yang dilakukan ialah menyangkut studi kasus yang berarti bahwa melakukan penelitian secara langsung pada obyek penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, serta menyimpulkannya sehingga penelitian ini memperoleh hasil berdasarkan penerapan proses TI dari obyek yang diteliti. Data yang diolah adalah data primer melalui teknik wawancara, observasi maupun penyebaran kuesioner berdasarkan domain DS. Pihak–pihak yang akan dijadikan sumber penelitian telah mengacu pada RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) Chart. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Tujuan pemilihan sampel didasarkan atas peran dan fungsi jabatan maupun tugas dan tanggung jawab yang melekat terhadap tata kelola SIDJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Struktur organisasi dapat dijelaskan pada Gambar 2. Sedangkan responden penelitian dijelaskan pada Tabel 1.
3
Gambar 2 Struktur Organisasi [9]
RACI Roles
Tabel 1 Responden Penelitian Organisation Roles
Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Information Officer
Head IT Administration Head Development Chief Architect Head Operations
Total Responden
Pimpinan KPP Pratama Semarang Timur Supervisor Keuangan Pihak Manajemen TI atau Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) OC (Operator Console) Karyawan Pelaksana Seksi PDI
Jumlah Responden 1 0 1
1 0 0 1
4
4
Gambar 3 menjelaskan langkah-langkah penelitian ini. Observasi awal dan kuesioner pre-requisite Penelaahan terhadap fokus domain Domain DS
1. Bagaimana tingkat kematangan proses TI, khususnya SIDJP saat ini, dipadukan dengan model maturitas dalam COBIT framework versi 4.1 domain DS? 2. Apakah tata kelola SIDJP saat ini telah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen pada KPP Pratama Semarang Timur? 3. Apakah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil temuan audit terhadap SIDJP Apabila ada kesenjangan/gap?
Kuesioner Pre-requisite, Kuesioner DS, Observasi dan Wawancara Verfikasi Jawaban Kuesioner, Wawancara dan Observasi
Menganalisis Kesenjangan
Memberikan Rekomendasi
Gambar 3 Langkah-langkah Penelitian
4. Hasil dan Pembahasan Hasil Observasi Observasi awal yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan terhadap aktivitas IT pada KPP Pratama Semarang Timur berdasarkan control objectives dari COBIT framework versi 4.1 yang dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Tabel Penentuan Fokus Domain COBIT Framework 4.1 Terhadap Aktivitas TI di KPP Pratama Semarang Timur
No. 1 2 3 4
Pernyataan
Jawaban (Ya/Tidak) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur Tidak merencanakan infrastuktur TI KPP Pratama Semarang Timur mendokumentasikan Tidak infrastruktur TI KPP Pratama Semarang Timur menetapkan rencana Tidak strategis TI untuk mewujudkan visi dan misi Dirjen Pajak KPP Pratama Semarang Timur menentukan alokasi biaya Tidak pengadaan fasilitas TI
5
5
6
7 8 9
KPP Pratama Semarang Timur mengadakan pengawasan atas kinerja SIDJP serta melakukan pendokumentasian kinerja SIDJP KPP Pratama Semarang Timur mengadakan pertemuan OC dan diklat lainnya untuk mensosialisasikan pembaharuan SIDJP KPP Pratama Semarang Timur melakukan pemeliharaan terhadap hardware, software, dan server KPP Pratama Semarang Timur merespon cepat atas kesalahan perekaman data yang dilakukan oleh user KPP Pratama Semarang Timur melakukan sinkronisasi data ke Kantor Pusat Dirjen Pajak
Tidak
Ya
Ya Ya Ya
Berdasarkan Tabel 2, lingkup pekerjaan KPP Pratama Semarang Timur dapat dilihat pada pernyataan nomor 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa domain AI dan DS menjadi ukuran penting untuk dijadikan bahan penelaahan tata kelola SIDJP. Hasil Observasi Lainnya Berdasarkan hasil observasi, maka dapat dijelaskan kelebihan-kelebihan terkait pengelolaan proses IT. Ditinjau dari segi pematuhan kebijakan : adanya pembuatan laporan yang dilakukan secara berkala oleh OC, sebagai laporan pertanggung jawaban atas perekaman SPT yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana seksi PDI. Ditinjau dari pengelolaan masalah : Bila user melupakan password untuk login ke SIDJP maupun terjadi kesalahan input password, maka user dapat menghubungi OC untuk mendapatkan password kembali. Kekurangankekurangan terkait pengelolaan proses IT dijelaskan sebagai berikut. Ditinjau dari pengelolaan kapasitas dan kinerja : proses update SIDJP dilakukan seperlunya saja, yakni apabila ditemukan masalah dalam penggunaan sistem oleh user. Ditinjau dari pengelolaan operasi : informasi tentang data diri Wajib Pajak belum dapat ditampilkan secara otomatis dalam aplikasi perekaman SPT. Padahal data WP telah tersimpan dalam database KPP Pratama Semarang Timur. Hasil Kuesioner Awal (Pre-requisite) Kuesioner awal berisikan pertanyaan-pertanyaan pre-requisite sebagai bukti kesadaran KPP Pratama Semarang Timur dalam mengendalikan aktivitas maupun proses TI berdasarkan COBIT framework 4.1. Tabel 3 merupakan rekapan hasil perhitungannya. Tabel 3 Persepsi Terhadap Domain COBIT Framework 4.1
Domain Plan and Organize Acquire and Implement Deliver and Support Monitor and Evaluate
Maturity Level 3.83 4.00 3.35 3.00
(Sumber : Data yang Diolah)
6
Ditemukan bahwa kesadaran KPP Pratama paling rendah terhadap implementasi dari domain Monitor and Evaluate (ME). Namun, adanya fakta berdasarkan hasil observasi awal bahwa KPP Pratama Semarang Timur tidak melakukan PO dan ME, tetapi yang dilakukannya ialah proses AI dan DS Oleh sebab itu, domain DS dipilih karena memiliki skor kesadaran terendah dibandingkan dengan AI. Hasil rekapan ini merupakan tindakan verifikasi terhadap observasi awal, dan digunakan sebagai bukti pendukung hasil tersebut. Analisis Tingkat Kematangan Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Level) terhadap tata kelola SIDJP dilakukan berdasarkan hasil perhitungan jawaban kuesioner DS yang telah disebar kepada para responden, yaitu Pimpinan Kantor dan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur maupun hasil wawancara. Analisis tersebut berdasarkan control objectives dari domain DS COBIT Framework 4.1. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan dari jawaban responden. Hasil perhitungan tersebut akan dianalisis sesuai dengan tingkat maturitas dari COBIT framework 4.1. Gambar 4 merupakan gambaran hasilnya.
Gambar 4 Spider Chart Maturity Level Domain DS
DS1 Pendefinisian dan Pengelolaan Proses pendefinisian dan pengelolaan tingkat layanan, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 4.25. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen telah menyediakan infrastruktur jaringan bagi user yang memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Namun, apabila ada perubahan Undang-undang atau peraturan baru, maka sistem membutuhkan proses penyesuaian yang lama untuk dibaharui. Tanggung jawab didefinisikan dengan baik sesuai dengan kebijakan dari pihak pimpinan. Kepuasan wajib pajak secara rutin diukur dan dinilai. Tingkat layanan terus menerus dievaluasi untuk memastikan keselarasan TI dan tujuan Dirjen Pajak. DS2 Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga Proses pengelolaan layanan pihak ketiga, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.50. Hal ini berarti bahwa Kantor Pusat telah menyediakan kontrak kerja yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada aras Kementrian Keuangan, memantau hubungan timbal balik
7
dengan pihak ketiga dalam hal maintenance kinerja SIDJP dan pembaharuannya. Perlu diketahui bahwa ada beberapa sistem informasi yang dibuat oleh pihak intern, yakni DTTKI seperti aplikasi dropbox, SPN, aplikasi perekaman lokal lainnya. DS3 Pengelolaan Kapasitas dan Kinerja Proses pengelolaan kapasitas dan kinerja, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 4.25. Hal ini berarti bahwa Kantor Pusat telah melakukan pengelolaan kapasitas dan kinerja melalui pemeriksaan kapasitas harddisk, dan ditemukan belum pernah ada kasus overload pada kapasitas harddisk. Selanjutnya, proses pemantauan, pendokumentasian, evaluasi formal terhadap proses TI dilakukan oleh DTTKI. DS4 Pemastian Kesinambungan Layanan Proses pemastian kesinambungan layanan, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.40. Hal ini berarti bahwa KPP Pratama Semarang Timur telah menjalankan perintah Kantor Pusat untuk mengadakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui diklat dan forum OC, kesadaran terhadap sumber daya vital, yaitu aplikasi, yang harus dikelola dengan baik, pengadaan keamanan jaringan seperti firewall. Selanjutnya, proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi layanan berbasis sistem juga telah dilaksanakan oleh DTTKI. DS5 Pemastian Keamanan Sistem Proses pemastian keamanan sistem, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.67. Hal ini berarti bahwa telah ada penerapan keamanan sistem berdasarkan prosedur ISO 17799 tahun 2005 dan ISO 17799, telah ada password yang membatasi penggunaan sistem, adanya anti virus yang ter-update setiap hari yang dilakukan oleh DTIP maupun karyawan PDI. DS6 Pengidentifikasian dan Alokasi Biaya Proses pengidentifikasian dan alokasi biaya, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.50. Hal ini berarti bahwa KPP Pratama Semarang Timur telah memahami adanya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa termasuk sistem informasi, dan alokasi biaya yang diidentifikasikan dalam pengembangan SIDJP, pencatatan pos khusus atas biaya TI pun telah dilaksanakan oleh bagian keuangan di Kantor Pusat. DS7 Pendidikan dan Pelatihan Pengguna Proses pendidikan dan pelatihan pengguna, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.50. Hal ini berarti bahwa KPP Pratama Semarang Timur telah mengikuti diklat dan forum OC, pelatihan dan sosialisasi atas pembaharuan sistem yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari Kementrian Keuangan. Evaluasi dan pelaporan hasil diklat yang telah diikuti oleh KPP Pratama Semarang Timur, selanjutnya disampaikan kepada Kantor Wilayah Dirjen Pajak. DS8 Layanan komplain dan Insiden Proses layanan komplain dan insiden, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.75. Hal ini berarti bahwa proses layanan komplain dan insiden pada KPP Pratama Semarang Timur telah direspon secara cepat oleh OC, dalam hal menangani kesalahan perekaman data. Prosedur layanan
8
yang berbasis SIDJP dipantau oleh Kantor Pusat,serta adanya evaluasi layanan dan solusi terhadap insiden yang terjadi. DS9 Pengelolaan Konfigurasi Proses pengelolaan konfigurasi, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 4.75. Hal ini berarti bahwa proses konfigurasi, khususnya konfigurasi awal telah dilakukan oleh Kantor Pusat, dan apabila ada insiden server mati maka akan ditangani oleh OC. Selain itu, evaluasi pengelolaan konfigurasi TI telah didokumentasikan melalui laporan OC, pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan konfigurasi ialah Kantor Pusat, khususnya DTIP. DS10 Pengelolaan Permasalahan Proses pengelolaan permasalahan, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 2.50. Hal ini berarti bahwa Kantor Pusat telah menyediakan layanan sistem online, yang berupa forum khusus OC untuk membahas proses TI serta permasalahannya, pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan solusi permasalahan ialah DTIP. Namun, ditemukan bahwa belum adanya sistem yang terotomatisasi untuk melakukan pencegahan masalah sistem, pencegahan masalah software, maupun pencegahan masalah database. DS11 Pengelolaan Data Proses pengelolaan data, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.81. Hal ini berarti bahwa data merupakan aset KPP Pratama Semarang Timur, adanya tindakan back up data setiap bulan sekali yang dilakukan oleh OC, sedangkan proses edit data dilakukan oleh DTIP, prosedur keamanan data berdasarkan ISO 17799 tahun 2005 dan ISO 17799, adanya tools untuk back up data serta tools untuk pengiriman data. DS12 Pengelolaan Lingkungan Fisik Proses pengelolaan lingkungan fisik, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 3.80. Hal ini berarti bahwa adanya perencanaan dan identifikasi kebutuhan fasilitas peralatan TI (seperti router, UPS, server, dan lainnya sesuai dengan kebutuhannya) oleh Kantor Pusat. Pengelolaan ruang server didukung oleh fasilitas AC, daya listrik, serta pemeliharaan rutin terhadap fasilitas tersebut yang dilakukan oleh OC, seperti mematikan server pada hari sabtu sampai dengan hari minggu, server dibersihkan oleh OC. DS13 Pengelolaan Operasi Proses pengelolaan operasi, dijelaskan oleh Gambar 4, mendapatkan tingkat maturitas sebesar 4.00. Hal ini berarti bahwa adanya pemantauan dan evaluasi oleh DTIP terhadap pengelolaan operasi, adanya dukungan dari manajemen untuk pengelolaan TI di KPP, seperti penataan kabel yang teratur, memperbaiki AC untuk kebutuhan ruangan server. Secara umum kesenjangan/gap maturity level saat ini dengan maturity level ideal yang diharapkan oleh pihak manajemen, besarnya adalah 1.25. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya selisish antara current maturity level 3.75 dan target/idel maturity level 5.00. Ditemukan bahwa adanya kesenjangan/gap yang paling besar pada proses DS 10 yaitu proses pengelolaan permasalahan, dengan tingkat kematangan 2.50, sehingga menjadi bahan perbaikan utama bagi Kantor Pusat maupun KPP Pratama Semarang Timur. Selanjutnya, diberikan rekomendasi
9
perbaikan meliputi DTIP perlu merancang sebuah sistem yang terotomatisasi untuk melakukan pencegahan masalah sistem, pencegahan masalah software, maupun pencegahan masalah database. Secara khusus, rekomendasi perbaikan diuraikan sebagai berikut: 1. Meng-update secara berkala pembagian atau pembedaan klasifikasi permasalahan yang ada. 2. Membuat dan meng-update secara berkala prosedur yang mengatur proses pelacakan masalah dan solusi dari masalah tersebut. 3. Mendokumentasikan semua masalah yang pernah terjadi dan solusinya. 4. Perlu adanya prosedur dan kebijakan dalam bentuk dokumen yang jelas, yang mengatur problem solving, dan permasalahan yang muncul sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. 5. Perlu adanya prosedur dan kebijakan dalam bentuk dokumen yang jelas, yang mengatur problem solving, dan permasalahan yang muncul sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. 5. Simpulan Tingkat kematangan (maturity level) SIDJP dalam menerapkan proses TI domain DS berada pada level Managed and Measurable (proses telah dimonitor dan diukur) dengan skor Maturity Level sebesar 3.75 yang berarti KPP Pratama Semarang Timur telah mengawasi dan mengukur proses pelayanan dengan baik dan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang digunakan oleh KPP Pratama Semarang Timur yaitu Standard Operating Prosedur (SOP). Ditemukan bahwa SIDJP yang digunakan untuk pelayanan Wajib Pajak telah bekerja dan dioperasikan dengan baik dalam mencapai visi dan misi Dirjen Pajak. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Semarang Timur telah menyadari pentingnya pengelolaan TI dalam proses bisnisnya, melalui standarisasi dan pelatihan dalam penggunaan system serta bekerjasama dengan pihak-pihak yang menangani bidang TI. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam proses pelayanan yang diberikan, terkhusus pada proses mengelola permasalahan (DS10), yang ditemukan bahwa adanya kesenjangan/gap yang paling besar, sehingga menjadi bahan perbaikan utama bagi Kantor Pusat maupun KPP Pratama Semarang Timur. Saran yang dapat diberikan ialah pihak manajemen maupun Kasi PDI dapat melakukan kegiatan pengawasan terhadap proses TI domain DS dapat dilaksanakan secara formal dan terdokumentasi oleh karyawan PDI dan evaluasi yang langsung ditangani oleh kantor pusat, merancang sistem yang terotomatisasi untuk melakukan pencegahan masalah sistem, pencegahan masalah software, maupun pencegahan masalah lainnya, sehingga penilaian tingkat kematangan implementasi proses TI pada domain DS dapat mencapai tingkat kematangan tertinggi yaitu level 5.00. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan memasukkan seluruh domain yang ada. Apabila penelitian mendatang dilakukan dengan audit SIDJP, maka disarankan untuk menggunakan domain Monitor and Evaluate, karena skornya adalah 3.00.
10
6. Daftar Pustaka [1] Manuputty, Sally Ridge Angie, 2011, Analisa Aplikasi Perekaman SPT (Surat Pemberitahuan) Pada Bagian Pengolahan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur, Laporan Kerja Praktek, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. [2] Hartanto, Indra Dwi dan Tjahyanto, 2009, Analisa Kesenjangan Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Proses Pengelolaan Data Menggunakan COBIT (Studi Kasus Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), Jurnal, Program Studi Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh November. [3] Tileng, 2011, Analisis Penerapan IT Governance di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik Satya Wacana), Tesis, Program Studi Magister Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. [4] Kilay, 2012, Pengendalian Internal Menggunakan Model COBIT 4.1 Pada Sistem Keuangan dan Akuntansi Satya Wacana Di Universitas Kristen Satya Wacana, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. [5] Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung : PT. Eresco. [6] Weill, P., & J. Ross, 2004, IT Governance, Harvard Business School. [7] Gondodiyoto, Sanyoto, 2007, Audit Sistem Informasi Lanjutan, Jakarta : Mitra Wacana Media. [8] IT Governance Institute, 2007, COBIT 4.1, Illinois : IT Governance Institute. [9] Ibid.
11
