PENCEGAHAN KKN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Disajikan Pada Acara : Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2008
OLEH :
PRIJANTO WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Selasa, 09 Desember 2008 Gedung Balai Kartini, Ruang Mawar Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
• PENDAHULUAN.
1. Pemberantasan Korupsi menjadi tekad dan komitmen Pemprov DKI Jakarta INPRES No.5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi.
sesuai
2. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan pencegahan KKN dan peningkatan pelayanan publik :
- KepGub. No.75/2004 ttg Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) PerGub. No.18/2005 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. - PerGub. No.56/2006 ttg Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik. - PerGub. No.112/2007 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal. - PerGub. No.53/2008 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
-
Kepada Bidang Terpadu
2
II. PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMPROV DKI JAKARTA
-
-
DASAR HUKUM : UU NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO.29 TAHUN 2007 TTG PEMPROV DKI JAKARTA PP NO.38 TAHUN 2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PELAYANAN PUBLIK (265 LAYANAN PERIJINAN) KEWENANGAN TUGAS PEMPROV Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Melaksanakan Urusan Wajib : Bidang Pemerintahan : Pembinaan Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat, Kependudukan & Catatan Sipil. Bidang Perekonomian : Pembinaan Sarana & Prasarana Umum, Koperasi & UKM, Administrasi Penanaman Modal. Bidang Kesos : Peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan SDM. Bidang Pembangunan : Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Pengawasan Tata Ruang. Melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan asas dekonsentrasi. Melaksanakan urusan Pemerintahan sesuai dengan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintah Provinsi yang bersifat Pilihan, a.l. : Penataan Kawasan Tertentu.
Bidang Pemerintahan (37) Bidang Perekonomian (113) Bidang Kesejahteraan Sosial (47) Bidang Pembangunan (68) 3
III. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK A. Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan.
1. Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan. 2. Penyusunan standar pelayanan, 3. Peningkatan kualitas Petugas pelayanan. 4. Penerapaan sistem pelayanan terpadu. 5. Penilaian kinerja pelayanan. 6. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat. 7. Pelayanan pengaduan. 4
B. Menciptakan Transparansi Pelayanan. 1. Setiap SKPD membuat. a. Petunjuk prosedur, waktu dan persyaratan pelayanan/perijinan serta besaran tarif pada ruang terbuka umum. b. Liflet dan Buklet sosialisasi. c. Pemasangan kotak pengaduan pada loket pelayanan. d. Iklan di media massa. e. Situs internet/web site.
2. Pengadaan Barang/Jasa melalui situs internet www.jakarta.go.id dimulai tahun 2007 dan ditingkatkan pada tahun 2008. a. b.
E – Announcement oleh 722 SKPD/UKPD. E – Tendering oleh 260 SKPD.
5
C. Perbaikan Perilaku dan Peningkatan Kemampuan SDM. 1. Pencerahan terhadap Pimpinan SKPD. a. Pencerahan ttg Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang bebas dan bersih dari KKN oleh Ketua KPK-RI tgl 12 Agust 2008.
b. Pencerahan ttg Pemberantasan Korupsi Daerah di Era Otonomi Daerah oleh Wakil Ketua KPK tgl 21 Agust 2008. c. Dialog Publik “Mendorong Terciptanya Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara/Daerah” dengan Ketua BPK – RI tgl 15 Okt 2008.
d. Pencerahan ttg Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi lainnya dalam rangka penghindaran penyimpangan Pengelolaan APBD oleh Direktur Pendataan dan Pemeriksaan LHKPN – KPK tgl 29 Mei 2008.
6
2. Kerjasama dengan BPKP dalam rangka Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, ditandatangani MOU tgl 7 Agust 2008. 3. Pembentukan mindset aparat menuju Reformasi Birokrasi. 4. Menyelenggarakan diklat/bintek pelayanan publik kepada petugas pelayanan. 5. Pembinaan rohani pegawai.
7
D. Partisipasi Masyarakat. 1. Sarana pengaduan masyarakat. - Kotak pengaduan pada setiap lokasi pelayanan terpadu dan unit pelayanan. SMS/Fax (2206/Gub, 085694316664/Dinas Dukcapil, 021 99000722/Dinas P2B, dll sesuai kebutuhan SKPD) - Website (http://tatakota.Jakarta.go.id, www.Jakartainvestment.info, dsb) - Tromol Pos (TP) 0008. - Sarana pengaduan lainnya (surat, media)
-
2. Tindak Lanjut Pengaduan.
a. Kepala SKPD menanggapi pengaduan masyarakat. b. Khusus pengaduan ke TP 0008 dan pengaduan lainnya ke Bawasda tindak lanjutnya. - Kasus pengaduan thn 2008 sebanyak 317, telah diperiksa 76, sebanyak 241 tidak dilanjutkan pemeriksaan karena tidak cukup bukti. - Dari 76 kasus yang ditangani, 60 kasus telah diterbitkan LHP, 16 kasus masih dalam proses. - Dari 60 kasus yang diperiksa, 38 kasus dinyatakan terbukti kebenarannya, 17 kasus tidak terbukti dan 5 (lima) kasus dilimpahkan ke penegak hukum. - Dari 38 kasus yang terbukti, telah dikenakan hukuman disiplin berupa hukuman ringan (72 pegawai), hukuman sedang (8 pegawai), hukuman berat (26 pegawai)
8
•
Pengawasan/Pemeriksaan terhadap SKPD. 1. Bawasda Provinsi DKI Jakarta.
a. Pengawasan reguler terhadap SKPD sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan; b. Pelaksanaan penanganan tugas-tugas kasus pengaduan masyarakat; c. Monitoring kegiatan strategis SKPD yang tidak terjangkau dari pengawasan reguler; d. Sosialisasi KepGub No.75/2004 ttg Pencegahan KKN melalui optimalisasi fungsi pengawasan pimpinan SKPD. e. Inspeksi mendadak terhadap SKPD. 2. Itjen Depdagri melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Itjen Departemen terkait untuk program/kegiatan sektoral yang dibiayai dana dekonsentrasi yang dikoordinasikan oleh Itjen Depdagri. 4. BPKP melakukan pengawasan thd hal-hal tertentu, a.l Audit Investigasi. 5. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.15/2004 & UU No.15/2006 ttg BPK. 9
IV. PENGHARGAAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK. 1. Piala Citra Bhakti Abdi Negara (2006). - Walikota Jakpus - Walikota Jakut - Walikota Jaksel. 2. Piala Citra Pelayanan Prima. . Tahun 2006 - Sudin Dukcapil Jaksel - Sudin Dukcapil Jakbar . Tahun 2008 - Sudin P2B Jakpus - Sudin Dukcapil Jakbar
-
Puskesmas Kec. Tj. Priok Sudin Yankes Jaktim Sudin Penda Jakpus I
-
Sudin Dukcapil Jaktim
3. Sertifikat ISO (>100 SKPD pelayanan publik) - Seluruh Puskesmas Kec. - Dinas P2B - Dinas Tata Kota - Dinas Dikdas & Dikmenti.
10
Penganugrahan Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 Suku Dinas P2B Jakarta Pusat.
11
V. FOTO VISUAL PELAYANAN PUBLIK 1. Pelayanan Kependudukan di Kelurahan. -
Petunjuk bebas retribusi dan prosedur pelayanan KTP.
12
-
Pelayanan KTP secara jemput bola di Kel. Tengah, Wawancara dengan pemohon pelayanan KTP di Kel. Tengah.
13
-
Penempatan Kotak Saran Pelayanan KTP di Kel. Kembangan Penempatan Leaflet Informasi Pelayanan KTP dan Akte Kelahiran
14
2. Pelayanan Penanaman Modal pada BPM & PKUD. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Investasi di BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta.
15
VI. KENDALA YANG DIHADAPI. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pencegahan KKN dan peningkatan pelayanan publik, namun pelayanan publik belum seperti yang diharapkan, disebabkan. 1. Masih adanya mental/perilaku sebagian pegawai yang membuat prosedur menjadi berbelit untuk mendapat peluang pungli.
2.Masih adanya mental/perilaku sebagian dari masyarakat yang tidak melakukan pengurusan sendiri dan meminta bantuan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan biaya tinggi. 3. Jumlah pemohon pelayanan tidak sebanding dengan jumlah aparat.
16
VII. PENUTUP A. Pemprov DKI Jakarta sudah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik serta pencegahan KKN. B. Tekad dan Upaya ke depan. 1. Pemprov DKI Jakarta komit dan konsisten untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan publik sesuai - PerGub. No.18/2005 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PerGub. No.112/2007 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
-
2. Pemprov DKI Jakarta komit dan konsisten menerapkan kebijakan pencegahan KKN sesuai KepGub. No.75 Tahun 2004 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Melekat. 17
3. Pengembangan dan peningkatan sistem pelayanan terpadu satu atap yang saat ini sudah terbangun pada seluruh Kota Administrasi menjadi pelayanan terpadu satu pintu 4. Mengedepankan dan meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan suku dinas, kecamatan, dan kelurahan dengan pelimpahan kewenangan yang lebih luas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 5. Mengingat strategisnya peran personil dalam peningkatan kwalitas pelayanan publik, Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya perubahan mindset aparat yang berpedoman kepada motto :”Ambegparamarta, Geminastiti dan Legowo”.
18
19
