MODUL #2
PEMBINAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015
1. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair 5. 6. 7. 8.
Bagi Kegiatan Industri. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
DASAR HUKUM (LANJUTAN) 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
10.
11. 12. 13.
14. 15.
Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik.
DASAR HUKUM (LANJUTAN) 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha 17. 18.
19. 20. 21. 22.
23. 24.
dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah. Keputusan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawaan Pengendalian Pencemaran Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha.
KEWAJIBAN Peraturan
Kewajiban
Pasal 7 ayat 1, Pergub 69/2013
Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah wajib menaati baku mutu air limbah.
Pasal 7 ayat 2, Pergub 69/2013
Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah ke sungai/badan air wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Gubernur.
Pasal 8 ayat 1, Pergub 69/2013
1) 2) 3) 4) 5)
membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan, untuk memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit baik langsung maupun tidak langsung; memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan; menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji; memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut; melaksanakan swa-pantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung, meliputi pencatatan debit limbah, jumlah produksi atau konsumsi bahan baku yang ditentukan dan kadar parameter baku mutu air limbah setiap hari;
KEWAJIBAN (LANJUTAN) Peraturan
Pasal 8 ayat 1, Pergub 69/2013
Kewajiban
4)
5)
memeriksakan air limbahnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan ke laboratorium terakreditasi dan teregistrasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib diperiksakan ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan menyampaikan laporan hasil swa-pantau harian, kadar parameter Baku Mutu Air Limbah, jumlah produksi bulanan titik penataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pencatatan debit harian air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
PELAKSANAAN 1.
2.
3. 4.
5. 6.
7.
Melengkapi persyaratan teknis, yaitu : 1) Instalasi pengolah air limbah 2) Flowmeter 3) Titik pengambilan sampel 4) Saluran air limbah & air hujan terpisah Mengurus Izin Pembuangan Air Limbah Melakukan pengujian air limbah (setiap bulan ke lab terakreditasi & setiap 3 bulan ke lab BPLHD) Mengupayakan pemenuhan baku mutu air limbah Melakukan swapantau dan pencatatan hasil swapantau Membuat neraca air Membuat dan mengirim laporan setiap 3 bulan
PERSYARATAN TEKNIS
1) 2) 3) 4)
Instalasi pengolah air limbah Flowmeter Titik pengambilan sampel Saluran air limbah & air hujan terpisah
IZIN
Izin Pembuangan Air Limbah
PELAKSANAAN
1) Pengujian air limbah (setiap bulan ke lab terakreditasi & setiap 3 bulan ke lab BPLHD) 2) Pemenuhan baku mutu air limbah 3) Pelaksanaan & pencatatan swapantau harian 4) Pembuatan neraca air 5) Pelaporan setiap 3 bulan
2. PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH B3
DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 4.
5. 6. 7.
8. 9.
Rumah Sakit Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan & Pengumpulan LB3 Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan B3 Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan teknis Pengolahan Limbah Bahan B3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol & Label Limbah Bahan B3 Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan B3 Keputusan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
KEWAJIBAN Peraturan
Kewajiban
Pasal 3 Ayat 1 PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
Pasal 28 PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun
(1)
(2)
(3)
Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib: a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3; b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama: 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1; 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3. Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
KEWAJIBAN Peraturan
Kewajiban
Pasal 6 Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan & Pengumpulan LB3
Setiap pengumpul dan penyimpan limbah B3 wajib melaporkan limbah B3 yang diterimanya dari penghasil kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan
Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan B3
(1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib : a. melakukan 3R (reuse, recycle dan recovery) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya; b. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3; c. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik; d. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku; e. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3; dan f. menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD. (2) Setiap badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib disertai/dilengkapi dengan dokumen limbah atau manifest. (3) Setiap badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan, meliputi : a. sistem tanggap darurat; b. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan c. pemulihan akibat pencemaran limbah B3
PELAKSANAAN 1.
Melengkapi persyaratan teknis, yaitu : 1) Papan nama & titik koordinat 2) Simbol & label 3) Log book 4) SOP Penyimpanan LB3 5) Lampu penerangan 6) Pemisah antar jenis LB3 7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 8) Bak kontrol 9) Saluran ceceran limbah B3 10) Pagar pengaman 11) Safety shower 12) P3K
PELAKSANAAN 13) SOP tanggap darurat
14) Gudang peralatan 15) House keeping
16) Kondisi kemasan limbah B3 17) Alas (palet) kemasan limbah B3
18) Sistem ventilasi 2.
3. 4. 5.
6. 7.
Mengurus Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS LB3) Membuat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk pemanfaatan, penimbun, pengumpul & pengolah LB3 Menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga Membuat neraca LB3 Melakukan pencatatan log book LB3 harian Membuat dan mengirim laporan setiap 3 bulan
PERSYARATAN TEKNIS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)
Papan nama & titik koordinat Simbol & label Log book SOP Penyimpanan LB3 Lampu penerangan Pemisah antar jenis LB3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Bak kontrol Saluran ceceran limbah B3 Pagar pengaman Safety shower P3K SOP tanggap darurat Gudang peralatan House keeping Kondisi kemasan limbah B3 Alas (palet) kemasan limbah B3 Sistem ventilasi
IZIN Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS LB3)
PELAKSANAAN 1) Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk pemanfaatan, penimbun, pengumpul & pengolah LB3 2) Penyerahan kepada pihak ketiga 3) Pembuatan neraca LB3 4) Pencatatan log book LB3 harian 5) Pelaporan setiap 3 bulan
3. PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER TIDAK BERGERAK (CEROBONG)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara 3. Peraturan Menteri LH Nomor 07/2007 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
4. Peraturan Menteri LH Nomor 17/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan 5. 6. 7. 8.
9.
industri Keramik Peraturan Menteri LH Nomor 18/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black Peraturan Menteri LH Nomor 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan industri Pembangkit Tenaga Listri Termal Peraturan Menteri LH Nomor 13/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan industri Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri LH Nomor 07/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan industri Rayon Peraturan Menteri LH Nomor 12/2008 tentang Pedoman Perhitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi
DASAR HUKUM (LANJUTAN) 10. Peraturan Menteri LH Nomor 04/2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi kegiatan 11. 12. 13.
14. 15. 16.
Pertambangan Keputusan Menteri LH Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-205/BAPEDAL/7/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar udara Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak.
KEWAJIBAN Peraturan
Pasal 7, KepMenLH 13/1995
Kewajiban
Setiap penanggung jawab jenis kegiatan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut : a) membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman; b) memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin; c) melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi; d) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; e) melaporkan kepada Gubernur serta kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui.
KEWAJIBAN (LANJUTAN) Peraturan Pasal 17, PERDA No 2/2005
Kewajiban (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan. (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.
PELAKSANAAN 1.
2.
3. 4.
Melengkapi persyaratan teknis, yaitu : 1) Nomor & koordinat cerobong 2) Letak lubang sampling 2D/8D (2 bagian dari atas & 8 bagian dari bawah) 3) Diameter lubang sampling min. 10 cm 4) Penutup lubang sampling 5) Tangga 6) Lantai kerja 7) Alat pengendali emisi Melakukan pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi setiap 6 bulan Mengupayakan pemenuhan baku mutu emisi cerobong Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan
PERSYARATAN TEKNIS
IZIN
1) Nomor & koordinat cerobong 2) Letak lubang sampling 2D/8D (2 bagian dari atas & 8 bagian dari bawah) 3) Diameter lubang sampling min. 10 cm 4) Penutup lubang sampling 5) Tangga 6) Lantai kerja 7) Alat pengendali emisi
Izin belum diatur
PELAKSANAAN
1) Pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi setiap 6 bulan 2) Pemenuhan baku mutu emisi cerobong 3) Pelaporan setiap 6 bulan
4. PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Lama 4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Lama
KEWAJIBAN Peraturan
Pasal 19, PERDA 2/2005
Kewajiban
1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan. 3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi. 4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
PELAKSANAAN
1. 2. 3.
4. 5.
Melakukan inventarisasi dan identifikasi kendaraan milik perusahaan & karyawan Melakukan pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE) untuk mobil penumpang pribadi atau ke Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan untuk kendaraan barang, bis, dll Mengupayakan pemenuhan baku mutu emisi kendaraan Melakukan pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan
PERSYARATAN TEKNIS
IZIN
1) Jumlah kendaraan milik perusahaan & karyawan
Izin tidak diatur
PELAKSANAAN
1) Pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE) atau ke Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 2) Pemenuhan baku mutu emisi kendaraan 3) Pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan 4) Pelaporan setiap 6 bulan
5. PENGENDALIAN PENCEMARAN KEBISINGAN
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 5. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan
Baku Tingkat Kebisingan
KEWAJIBAN Peraturan
Pasal 6, PerMenLH 48/1996
Kewajiban
(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib : a. mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan b. memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi Teknis yang mebidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan
PELAKSANAAN
1. 2.
3. 4.
Membuat/membangun struktur bangunan dan peredam di sumber kebisingan Melakukan pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi setiap 6 bulan Mengupayakan pemenuhan ambang batas kebisingan Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan
PERSYARATAN TEKNIS
1) Struktur bangunan dan peredam di sumber kebisingan
IZIN
Izin belum diatur
PELAKSANAAN
1) Pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi setiap 6 bulan 2) Pemenuhan ambang batas kebisingan 3) Pelaporan setiap 6 bulan
6. PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH PADAT
DASAR HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga 3. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem pengelolaan Persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan (sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 4. Peraturan Menteri PU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
KEWAJIBAN Peraturan
Kewajiban
Pasal 12 ayat 1 UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2013
Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.
PELAKSANAAN
1.
2. 3.
4. 5.
6.
Melengkapi persyaratan teknis, yaitu : 1) Tempat sampah terpilah (organik & anorganik) 2) Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS Sampah) terpilah Melaksanakan pemilahan sampah Melaksanakan pengolahan sampah organik (komposting) Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan kembali (reuse) sampah anorganik Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh pihak ketiga Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan
PERSYARATAN TEKNIS
1) Tempat sampah terpilah (organik & anorganik) 2) Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS Sampah) terpilah
IZIN
Izin tidak diatur
PELAKSANAAN
1) Melaksanakan pemilahan sampah 2) Melaksanakan pengolahan sampah organik (komposting) 3) Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan kembali (reuse) sampah anorganik 4) Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh pihak ketiga 5) Pelaporan setiap 6 bulan
7. PENERAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK
DASAR HUKUM 1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok 3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
KEWAJIBAN Peraturan
Kewajiban Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum wajib melaksanakan kawasan dilarang merokok dengan ketenluan sebagai berikut : a. membuat penetapan kawasan dilarang merokok; b. memasang tanda larangan merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok; c. menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. menyediakan satuan tugas alau pelugas pengawasan kawasan dilarang merokok termasuk petugas yang melayani pengaduan; e. melarang, menegur, memperingatkan dan menindak seliap orang yang merokok tidak pada tempatnya; f. menindaklanjuti atas laporan apabila ada yang merokok di kawasan dilarang merokok; g. memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya; h. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas asap rokok
PELAKSANAAN
1.
2.
3. 4.
5.
Melengkapi persyaratan teknis, yaitu : 1) Peniadaaan tempat khusus merokok di dalam gedung 2) Pemasangan tanda dilarang merokok 3) Peniadaan asbak di dalam gedung 4) Penyediaan sarana pengaduan (nomor telpon) 5) Penyediaan petugas pengawas Melakukan pengawasan orang merokok di dalam gedung setiap bulan Melakukan pengawasan bau asap rokok di dalam gedung setiap bulan Menindaklanjuti pengaduan pelanggaran KDM Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan
PERSYARATAN TEKNIS
IZIN
1) Peniadaaan tempat khusus merokok di dalam gedung 2) Pemasangan tanda dilarang merokok 3) Peniadaan asbak di dalam gedung 4) Penyediaan sarana pengaduan (nomor telpon) 5) Penyediaan petugas pengawas
Izin tidak diatur
PELAKSANAAN
1) Pengawasan orang merokok di dalam gedung setiap bulan 2) Pengawasan bau asap rokok di dalam gedung setiap bulan 3) Tindak lanjut pengaduan 4) Pelaporan setiap 6 bulan
TERIMA KASIH
