PENYUSUNAN PEDOMAN PELAPORAN DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
Biro Organisasi dan Tatalaksana Tahun 2011
Dasar Pemikiran 1.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu pelaporan yang baik disertai dengan data dan informasi yang tepat dan akurat serta penyampaian tepat waktu.
2.
Kedudukan dan peranan pelaporan sangat penting, maka diperlukan suatu pedoman pelaporan dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan pelaporan yang dihadapi saat ini, antara lain adalah permasalahan koordinasi antar SKPD/UKPD, sinkronisasi dan akurasi data, sistem, prosedur, tata cara, waktu, isi, jenis dan format serta tindak lanjut pelaporan
3.
Pengaturan mengenai pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah diatur beberapa kali dan yang terakhir diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
2
Dasar Pemikiran
3
….. lanjutan
4.
sesuai perkembangan saat ini dengan diberlakukannya Perturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam perkembangan lebih lanjut, pemerintah telah menerbitkan PP No.3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD kepada masyarakat dan PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 2004 tersebut sudah tidak sesuai lagi.
5.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu MENETAPKAN kebijakan dalam penyelenggaraan sistem pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan PENYUSUNAN pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD, dan ILPPD Kepada Masyarakat
4
Dasar Hukum
5
….. lanjutan
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
12.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
14.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan Di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Pedoman
6
Maksud dan Tujuan Maksud Kegiatan penyusunan pedoman pelaporan ini, dimaksudkan untuk mengganti Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan Di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini
Tujuan Tujuan kegiatan penyusunan pedoman pelaporan ini, agar dapat diterapkannya pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan antisipasi permasalahan pelaporan dimasa mendatang
7
Sasaran 1.
Tersusunnya pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai rujukan/acuan dalam melaksanakan kegiatan pelaporan secara efektif dan efisien dengan tingkat akurasi data yang optimal dan tepat waktu.
2.
Terwujudnya sistem pelaporan yang dinamis, intergral dan berkesinambungan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Good Governance
8
SISTEM PELAPORAN SAAT INI No
Nama / Jenis Pelaporan
SKPD Penanggung Jawab
Koordinator Pelaporan
Keterangan
1
2
3
4
5
1 Laporan Bulanan
Seluruh SKPD
Biro Pembina
2 Laporan Triwulan
Seluruh SKPD
Biro Pembina
3 Laporan Semesteran
Seluruh SKPD
Biro Pembina
4 Laporan Tahunan
Seluruh SKPD
Biro Pembina
5 Laporan Keuangan
Seluruh SKPD
BPKD
6 LPPD
Biro Ortala
Biro Ortala
7 LAKIP SKPD
Seluruh SKPD
SKPD
8 LAKIP Setda
Seluruh Biro
Bior Ortala
9 LAKIP Provinsi
Inspektorat
Inspektorat
9
SISTEM PELAPORAN SAAT INI No
Nama / Jenis Pelaporan
SKPD Penanggung Jawab
Koordinator Pelaporan
Keterangan
1
2
3
4
5
10 LKPJ Gub per Triwulan Bappeda
Bappeda
11 LKPJ Akhir Jab.Gub
Bappeda
Bappeda
12 Memori Gub/Wagub/Sekda
Bappeda
Bappeda
10
PEDOMAN PELAPORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Menurut KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KLASIFIKASI LAPORAN : MENURUT WAKTU PENYAMPAIAN : 1. LAPORAN BERKALA : Laporan Harian, Laporan Bulanan. Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan. 2. LAPORAN INSIDENTAL
11
A. PENGOLAH LAPORAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA : 1. BAPPEDA , antara lain : a. Menyampaikan laporan triwulan mengenai konsolidasi lintas sektor dan lintas wilayah seluruh program/kegiatan dan anggaran kepada Gubernur melalui Sekdaprov, selambat-lambatnya 3 minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, b. Menyiapkan laporan Gubernur kepada DPRD tentang pelaksanaan program kegiatan dan anggaran selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan bersama-sama tim.
12
2. BIRO ORTALA :
Membuat dan menyajikan laporan gabungan seluruh kegiatan pemerintahan dan Sekdaprov kepada Gubernur.
3. BIRO KEUANGAN (BPKD) : a. Menyiapkan laporan konsolidasi dan penyerapan APBD setiap bulan kepada Sekdaprov selambatlambatnya 20 setiap bulannya, b. Menyusun dan mengkoordinasikan penyajian laporan keuangan dari APBD , c. Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah, d. Menyusun laporan berkala tentang realisasi APBD, e. Melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban, f. Menyusun laporan nota keuangan APBD.
13
4. BIRO ADM. SARANA PERKOTAAN (BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA DAN BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP) : a. Menyusun dan mengkoordinasikan penyajian bahan laporan program/kegiatan dan anggaran di bidang PU, PJU dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda, b. Membuat laporan atas pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik konstruksi dan pengadaan jasa konstruksi yang dibiayai dari APBD maupun sumber lainnya.
14
5. BIRO ADM. WILAYAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN) : a. Mengkoordinasikan dan menyusun LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam negeri, b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan LPJ dan akhir masa jabatan Gubernur kepada DPRD, c. Laporan/Pertanggungjawaban Gubernur yang berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15
6. BIRO ADM. KESMAS (BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BIRO DIKMENTAL) : Bertanggungjawab atas kelancaran penyelesaian laporan di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, pembinaan mental spritual, kesejahteraan sosial, olahraga, kepemudaan, kebudayaan permuseuman, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan umum, pelayanan pemakaman dan kearsipan.
7. BIRO ADM.PEREKONOMIAN (BIRO PEREKONOMIAN) : Bertanggungjawab atas kelancaran penyelesaian laporan perkoperasian, UKM, Perindag, peternakan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, kepariwisataan, penanaman modal dan pendayagunaan kekayaan dan usaha daerah serta pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan, Pengelolaan BPLIP Pulogadung dan pengelolaan BP Parkir.
16
B. PENGOLAH LAPORAN PEMERINTAH KOTA ADM/KABUPATEN ADM. :
Menjadi tanggung jawab ASS.TATAPRAJA SETKO KOTA ADM cq. BAGIAN HUKUM DAN ORTALA a. Laporan Setko/Setkab untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati, b. Laporan Walikota/Bupati kepada Gubernur, c. Laporan kegiatan lainnya yang ditugaskan kepadanya.
C. PENGOLAH LAPORAN KECAMATAN : Menjadi tanggung jawab Sekcam cq. Seksi Pelayaan Umum : a. Laporan Camat kepadaWalikota/Bupati, b. Laporan kegiatan lainnya yang ditugaskan kepadanya.
D.PENGOLAH LAPORAN KELURAHAN :
Menjadi tanggung jawab Sekkel cq. Subseksi Pelayanan Umum: a. Laporan Lurah kepada Camat, b. Laporan kegiatan lainnya yang ditugaskan kepadanya.
PERMASALAHAN PEDOMAN PELAPORAN : Dengan adanya perubahan nomenklatur dalam Perda No.10 tahun 2008 dan, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Apakah SKPD/UKPD pengolah laporan di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan masih dapat melaksanakan seperti yang diamanatkan dalam Kepgub No.6 tahun 2004 ? 2. Apa saja perubahan yang terjadi ? 3. Bagaimana bentuk atau format pelaporan yang dapat menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan dimasa mendatang ?
Mohon masukan untuk penyusunan pedoman pelaporan !!
17
18
TERIMA KASIH
