KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
PENDAHULUAN. Jakarta adalah kota yang bisa menjanjikan untuk kehidupan yang nyaman dan sejahtera, apabila kita semua, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, dapat menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan dan dapat memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kita telah ketahui bersama bahwa Jakarta tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana di provinsi-provinsi lain, sementara itu Jakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan kedudukan dan fungsi Jakarta sebagai Ibukota Negara, baik permasalahan penduduk, masalah ekonomi, maupun terkait dengan permasalahan sosial budaya. Dari sejumlah permasalahan yang dihadapi kota Jakarta, khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia diperlukan ada satu solusi untuk penyelesaiannya antara lain dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Jakarta agar masyarakat Jakarta menjadi sumber daya manusia yang memiliki karakter yang terpuji, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tangguh, memiliki kemampuan, keterampilan, serta sehat rohani dan jasmani
sehingga
akan
tangguh
menghadapi
berbagai
tantangan
dan
permasalahan yang dihadapi Ibukota dan juga dunia global. Untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter tersebut harus dipersiapkan melalui suatu proses pembelajaran dan pendidikan
pada lembaga pendidikan yang memiliki kualitas, baik pada lembaga pendidikan jalur pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Semua anggota masyarakat, bersama dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus mengelola dan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga diperlukan adanya kebersamaan dalam pelayanan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sumber daya manusia dalam mencapai cita-cita dan menjadikan ”Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua”.
KONDISI DAN POTENSI.
Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlepas dengan data, yang sangat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan seperti data keadaan penduduk yang meliputi antara lain kepadatan penduduk, prosentase penduduk menurut tingkat pendidikan, angka buta aksara, prosentase angkatan kerja, persentase bukan angkatan kerja, persentase penduduk miskin, dan masih ada lagi. Adapun terkait dengan data pendidikan antara lain jumlah ketersediaan lembaga pendidikan untuk daya tampung sekolah, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia, apakah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya kita telaah mengenai ketersediaan lembaga sekolah dan tenaga pendidik yang ada di DKI Jakarta sebagaimana data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta keadaan tahun 2008, sebagai berikut :
Data Sekolah NO SATUAN PENDIDIK 1 TK 2 SD 3 SMP 4 SMA 5 SMK DKI Jakarta
Jumlah Sekolah N S JML 9 1,733 1,742 2,244 753 2,997 306 631 937 116 381 497 62 512 574 2,737 4,010 6,747
Data lembaga di atas baru menggambarkan pendidikan formal, karena lembaga pendidikan nonformal di DKI Jakarta cukup banyak seperti adanya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus yang jumlah dan jenisnya dari tahun ketahun terus bertambah. Apabila kita perhatikan dari dua data itu saja artinya data penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dengan data jumlah lembaga sekolah kita harus sudah memikirkan suatu upaya sebagai bahan kebijakan atau menetapkan program-program unggulan untuk pelayanan pendidikan di DKI Jakarta, mengingat apabila kita lihat dari ketersediaan jumlah lembaga pendidikan formal saja terlihat daya tampung sekolah tidak ada masalah akan tetapi di lapangan masih ada yang tidak/belum sekolah. Sementara itu apabila kita perhatikan amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Sistem Pendidikan, pada ayat (1) pasal 5 dinyatakan bahwa ”Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat”, dengan demikian tersirat jangan ada lagi penduduk Jakarta hanya tamat pendidikan dasar, apalagi tingkat sekolah dasar saja tidak tamat. Dengan diterbitkan Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar masyarakat Jakarta akan berpendidikan paling rendah
tamat SLTA atau sederajat, dengan demikian pola pikir, sikap, dan pengetahuan serta keterampilannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya tamatan pendidikan dasar. Sementara itu potensi Jakarta untuk membangun bidang pendidikan sangat mendukung, karena sebagai Ibukota, Jakarta sebagai tempat perwakilan/dutaduta bangsa, pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi, sebagai kota budaya, bahkan sudah mulai disebut sebagai kota pendidikan. Potensi tersebut belum lagi adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan baik eksekutif maupun legislatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta
PROGRAM LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN : Dalam menyikapi kondisi sebgaimana gambaran tersebut telah dilakukan berbagai program sebagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan bidang pendidikan seperti antara lain : 1. Program pendidikan gratis Wajar Dikdas 9 Tahun. Program pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program pemerintah, yang pendukungnya antara lain dengan diluncurkannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menganggarkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlah unit Costnya lebih besar dari unit Cost BOS dari pemerintah pusat. (Unit Cost Bos Rp. 400.000/siswa pertahun, untuk siswa SD Rp. 575.000/siswa pertahun, sementara unit Cost BOP sebesar 720.000/siswa pertahun untuk siswa SD dan Rp. 1.320.000/siswa pertahun untuk siswa SMP).
Dana BOP dari APBD diperuntukan hanya untuk sekolah negeri sehingga sekolah negeri dilarang memungut iuran apapun dari siswa (sekolah gratis), kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioan (RSBI). Jumlah
anggaran
BOS
SD
dan
SMP
Tahun
2009
berjumlah
Rp.
596.202.858.000,- (Lima puluh enam milyar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dengan jumlah tersebut kiranya dapat dikatakan
bahwa
perhatian
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
mensukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun (Pendidikan Gratis) sangat signifikan. 2. Program Peningkatan Pendidikan Menengah Indikator
keberhasilan
dalam
aspek
pemerataan
kesempatan
memperoleh pendidikan diukur dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di DKI Jakarta telah mencapai 85,13% walaupun melampaui target nasional yang baru mencapai sebesar 62%, tetapi pelaksanaan pendidikan tingkat menengah atas dan kejuruan diorientasikan tidak hanya pada aspek pemerataan, tetapi juga harus menuju pada peningkatan kualitas, sehingga peran kemitraan dengan masyarakat masih tetap diperlukan, karena untuk biaya operasional pendidikan jenjang pendidikan menengah belum dapat dicover oleh pemerintah. Biaya pendidikan terdiri dari : a. Biaya Investasi adalah biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidik (untuk sekolah negeri ditanggung oleh pemerintah, sedangkan swasta ditanggung oleh masyarakat/orang tua) b. Biaya Operasional dan Perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biaya operasional ini diperuntukkan
antara lain untuk listik, telepon, pemakain air, ATK, bahan peraga, kegiatan manajemen kurikulum, penunjang KBM, kegiatan kesiswaan, peningkatan kualitas guru, pemeliharaan dan lain-lain (untuk sekolah negeri mendapat bantuan dari Pemda dan orang tua, sedangkan swasta ditanggung masyarakat/orang tua). Dalam hal program menggratiskan biaya sekolah diutamakan bagi warga masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu sehingga siswa dari kalangan masyarakat miskin harus dapat bersekolah. Adapun program yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti : Bantuan Rawan Putus Sekolah melalui Kartu Gratis Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri, Beasiswa Prestasi, Bantuan Khusus Murid (BKM), kemitraan dengan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dan bantuan bagi lulusan SMA/SMK berprestasi, tetapi tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi 3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kualifikasi Pendidikan. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan perhatian untuk peningkatan kesejahteraan, seperti yang telah dilakukan dalam hal meningkatkan kesejahteraan para guru melalui peningkatan pemberian uang kesra menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TPP Rp. 1.500.000, sehingga yang diterima setiap guru sebesar Rp. 2.500.000, memperbaiki gedung sekolah secara bertahap dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah secara bertahap sesuai standar, memberikan penyetaraan kualifikasi guru yang belum S1, meningkat kualitas guru melalui program sertifikasi, menyelenggarakan SMA Unggulan Negeri Mohammada Husni Thamrin, pemanfaatan ICT dalam
pembelajaran dan sistem administrasi sekolah, peningkatan mutu layanan pendidikan melalui program SSN, RSBI/SBI, akselerasi, inklusi, ISO, dan program keahlian unggulan internasional. 4. Program Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Berstandar Internasional (RSBI/SBI) Dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan serta melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sekolah berstandar nasional dan internasional sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang pada pasal 11 dan 16 mengkategorikan pendidikan dasar dan menegah di Indonesia menjadi tiga yaitu Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah Formal Mandiri (SSN) dan Sekolah Formal Standar (Potensial). Sebagai barometer pendidikan adalah sebuah keniscayaan bagi DKI Jakarta untuk menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) dan standar Internasional sehingga
lulusannya
memiliki
daya
saing
global.
Terus
mengembangkan/menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah memenuhi standar internasional (SBI) yang sekarang berjumlah 19 terdiri atas 9 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta. Sekolah Formal Mandiri atau Sekolah Standar Nasional (SSN) tingkat SD berjumlah 43 sekolah sementara untuk tingkat SMP sebanyak 54 sekolah dan sudah ada 80 SMP lagi yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah formal mandiri (SSN). Untuk
tingkat
pendidikan
menengah
rintisan
sekolah
bertaraf
internasional (RSBI) berjumlah 20 sekolah terdiri atas 9 SMA Negeri dan 11 SMA Swasta, sedangkan sekolah formal mandiri (SSN) telah berjumlah 11
sekolah dan yang sedang dipersiapkan 137 SMA Negeri dan Swasta menuju sekolah formal mandiri (SSN). 5. Program Pengembangan Mutu Layanan Berbasis ISO Sebagai prioritas utama dalam meningkatkan mutu layanan di sekolah telah dikembangkan mutu layanan khususnya dalam bidang manajemen sekolah dengan bertaraf internasional berbasis ISO. Langkah
penguatan-
penguatan terhadap manajemen layanan pendidikan yang efektif efisien dan memenuhi standar kualitas Internasional harus terus dilakukan. Sekolah –sekolah yang telah mendapat Sertifakat ISO antara lain : 1.
SD Negeri Menteng 01
17. SMA Negeri 71
2.
SD Negeri Kebon Jeruk 11
18. SMA Negeri 82
3.
SDLB Negeri 1
19. SMA Negeri 99
4.
SMP AL AZHAR I
20. SMA Negeri 12
5.
SMP Kafila Islamic Internasional School
21. SMA Negeri 13
6.
SMP Negeri 19
22. SMA Negeri 39
7.
SMP Negeri 111
23. SMA Negeri 68
8.
SMP Negeri 49
24. SMA Negeri 70
9.
SMP Negeri 1
25. SMA Negeri 112
10. SMP Negeri 30
26. SMA Negeri 6
11. SMP Lab School Kebayoran
27. SMK Jayawisata II
12. SMP PB Sudirman
28. SMK Bunda Kandung
13. SMA Negeri 8
29. SMK Negeri 14
14. SMA Negeri 26
30. SMK Negeri 20
15. SMA Negeri 28
31. SMK Negeri 26
16. SMA Negeri 42
32. SMK Negeri 28
33. SMK Negeri 4
39. SMK Negeri 30
34. SMK Negeri 6
40. SMK Negeri 32
35. SMK Negeri 8
41. SMK Negeri 33
36. SMK Negeri 7
42. SMK Negeri 57
37. SMK Negeri 58
43. SMK Sahid
38. SMK Paramita
44. SMA Al Azhar
6. Program Pengembangan ICT Sebagai upaya dalam mengantisipasi globalisasi secara bertahap telah dicanangkan
E-Secondary
Education
Community
untuk
menyongsong
kemajuan teknologi di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi (Communication Technology) paling tidak akan banyak manfaat dalam penggunaanya dalam dunia pendidikan khususnya
kegiatan
belajar
mengajar
termasuk
dalam
hal
kegiatan
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang SLTP dan SLTA Negeri dan kegiatan administrasi sekolah. Pemanfaatan ICT dalam pendidikan anatara lain : pelaksanaan PSB dengan Sistem Real Time Online, Sistem Administrasi Sekolah (SAS) Online, laporan sekolah online, e-APBS Online dan web Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (www.disdikdki.net) yang didalamnya memuat konten-konten yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang selalu up to date, baik data maunpun informasinya. Untuk kelancaran pemanfaatan ICT ini Dinas Pendidikan telah melengkapi sarana dan prasarana hardware berupa Cyber Room yang sangat representatif.
7. Program Penguasaan Bahasa Inggris Untuk memacu peningkatan kemampuan siswa dalam Bahasa Inggris perlu dilakukan berbagai upaya antara lain pembiasaan English Day, pidato dalam bahasa Inggris setiap hari Senin, pengumuman di sekolah dengan bahasa Inggris, debat bahasa Inggris, dan lain-lain. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan guru bahasa Inggris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) juga perlu terus dilakukan berbagai kreatifitas dan inovasi. Selain Bahasa Inggris, dibeberapa sekolah juga dikembangkan bahasa asing lainnya seperti Bahasa Jerman (SMAN 31, SMA Santa Ursula), Bahasa Jepang (SMPN 19), Bahasa Mandarin dan Bahasa Perancis, Bahasa Arab dan lain-lain. 8. Program Bidang Ketenagaan Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru perlu terus meningkatkan program kualifikasi guru, dengan memberikan beasiswa kepada guru agar guru memperoleh strata pendidikan yang lebih tinggi S1 dan S2. Upaya lain untuk meningkatkan pengetahuan guru perlu melaksanakan pelatihan dan mengikut sertakan guru-guru pada berbagai seminar baik nasional, regional maupun internasional.
Data Guru NO SATUAN PENDIDIK 1 TK 2 SD 3 SMP 4 SMA 5 SMK DKI Jakarta
Jumlah Guru N S JML 57 8,938 8,995 28,802 11,374 40,176 11,242 9,853 21,095 6,773 9,144 15,917 3,153 12,696 15,849 50,027 52,005 102,032
Sampai dengan tahun 2008 jumlah guru yang telah tersertifikasi sebanyak 8.485 orang dan yang masih mengikuti Program Penyetaraan S1 sat ini mencapai 1.926 orang serta S2 sebanyak 28 orang.
9. Program Bidang Kesiswaan Kegiatan untuk peningkatan kualitas agar siswa disamping memiliki kecerdasan intelektual juga diharapkan memiliki tiga kecerdasan yang lain agar menjadi manusia yang paripurna seperti antara lain : (a). Cerdas Spiritual : Aktualisasi diri melalui olah Hati/Kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti dan kepribadian unggul. (b). Cerdas Emosional dan Sosial :
Aktualisasi
Emosional melalui olah
rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan
keindahan
seni
dan
budaya
serta
kompetensi
untuk
mengekspresikannya. (c). Cerdas Kinestik : Aktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya, dan terampil. Hasil yang telah dicapai, antara lain : a. Peningkatan jumlah SD Percontohan, SMP/SMA/SMK SSN, Koalisi maupun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). b. Meraih juara International Junior Science Olympiade (IJSO) dengan predikat The Winner Absolute atas nama Diptarama siswa SMPN 252 dan Stefanny Senna siswi SMP IPK Penabur pada kejuaraan IJSO di Yogyakarta tahun 2005. c. Meraih penghargaan WIDYA KRAMA dari Presiden atas prestasinya sebagai Gubernur Provinsi yang telah berhasil menaikkan APK
(Angka Partisipasi Kasar) sampai melewati taraf kriteria tuntas paripurna Program wajar 9 Tahun. d. Memperoleh Nilai Tertinggi pada ujian nasional SMP/MTs hingga mencapai 99,99% pada tahun pelajaran 2007/2008. e. Prestasi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) -
Pada Tahun 2003 dilaksanakan di Balikpapan dimana Kontingen DKI Jakarta meraih Juara Umum.
-
Pada Tahun 2004 dilaksanakan di Pekanbaru dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 3 medali emas, 17 medali perak dan 10 medali perunggu.
-
Pada Tahun 2005 dilaksanakan di Jakarta dimana Kontingen DKI Jakarta meraih Juara Umum.
-
Pada Tahun 2006 dilaksanakan di Jawa Tengah dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 9 medali emas, 14 medali perak dan 17 medali perunggu.
-
Pada Tahun 2007 dilaksanakan di Surabaya Jawa Timur dimana Kontingen DKI Jakarta mengirimkan 82 peserta meraih Juara ke 2.
-
Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Makasar dimana Kontingen DKI Jakarta Meraih Juara Umum
-
Selain itu seorang siswa Provinsi DKI Jakarta meraih medali emas pada Kompetensi Fisika Internasional di Kazakhtan, yaitu saudara Kevin, siswa SMAN XII Jakarta.
f.
Prestasi dalam Lomba Ketrampilan Siswa -
Pada Tahun 2003 dilaksanakan di Yogyakarta dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 3 emas, 2 perak dan 2 perunggu
-
Pada Tahun 2004 dilaksanakan di Jawa Tengah dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 6 emas, 7 perak, 5 perunggu
-
Pada Tahun 2005 dilaksanakan di Bali Kontingen dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 6 emas, 1 perak dan 1 perunggu
-
Pada Tahun 2006 dilaksanakan di Jakarta dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 5 emas, 3 perak dan 5perunggu
-
Pada Tahun 2007 dilaksanakan di Jawa Barat dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 5 emas, 4 perak dan 5 perunggu
-
Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Makasar dimana Kontingen DKI Jakarta meraih 10 emas, 15 perak dan 17 perunggu.
-
Pada Tahun 2009 dilaksanakan di Jakarta dimana Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum ke-2 berhasil meraih 10 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu dalam Lomba Kompetensi Siswa Nasional ke XVII. Sebuah event yang memperlombakan keterampilan para siswa dan siswi SMK dibidangnya masingmasing (automotive, body repair, tata busana, multimedia, analisis kimia, kesekretariatan, akuntansi dll).
10. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Nonformal dan Informal. Sebagaimana
halnya
dalam
pengembangan
pendidikan
formal,
pemerintah provinsi DKI Jakarta juga meningkatkan program pelayanan masyarakat yang karena kondisi tidak dapat mengikuti program pendidikan formal. Pada bidang pendidikan nonformal dan informal dikembangkan program-program seperti antara lain: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksarawanan Baru (Pemberantasan Buta Aksara), Life Skill, Kelompok Belajar Paket A, B, C. Persentase Buta Aksara hanya 0.18 % jauh lebih rendah daripada tingkat nasional (sebesar 5 %).
PENUTUP Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan upaya perbaikan dan pembenahan bidang pendidikan seiring dengan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan
program-program
bidang
pendidikan
merupakan
penerapan dari kebijakan pimpinan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ada peran serta dari berbagai komponen masyarakat untuk mencapai cita-cita yang telah sama-sama kita idamkan.
