Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
1
Rahmatulloh 1), Khausar 2) Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Mahasiswa S3 PKLH UNJ, email:
[email protected] 2 Dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh dan Mahasiswa S3 PKLH UNJ, email:
[email protected]
Abstrak Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan implementasinya dalam pembangunan pendidikan di Ibukota menurut kurun waktu 2012-2014. Metode yang dipilih adalah deskripsi dengan paradigma kualitatif, sedangkan teknik analisis data secara deskriptif analitis. Acuan teoretik penelitian ini adalah konsepsi mengenai layanan akses dan mutu pendidikan yang kemudian tercermin dalam berbagai kebijakan mengenai pemerataan dan perluasan kesempatan dalam layanan pendidikan bermutu bagi semua warga. Implikasi kinerjanya dilihat dari sejumlah kebijakan strategis dan penguatan program pendidikan, baik realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga prioritas penganggaran tahunan pendidikan. Berbagai indikator pencapaian akses, dan sejumlah hasil pembangunan pendidikan yang diraih DKI Jakarta menunjukkan terdapat peningkatan pada mutu pendidikan sesuai capaian indeks pembangunan manusia hingga peringkat hasil UN lulusan sekolah di Ibukota Jakarta, namun pemerataan kesempatan layanan pendidikan masih mengalami ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta sebagaimana deskripsi penelitian ini.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Layanan Pendidikan
1
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 1.
yang sudah menjadi hak warga
PENDAHULUAN
negara
Latar Belakang Salah satu tujuan nasional
atau
setiap
penduduk
untuk mendapatkannya.
Indonesia, sebagaimana termaktub
Pendidikan menjadi barang
dalam Pembukaan UUD 1945
publik merupakan produk layanan
adalah mencerdaskan kehidupan
jasa untuk transformasi edukasi
bangsa.
yang digunakan bagi kepentingan
Untuk
merealisasikan
tujuan luhur sebagaimana harapan
umum,
dan cita-cita pendiri bangsa (the
perluasan
faunding
melalui
pendidikan bagi semua warga
yakni
(education for all) merupakan
pembangunan bagi seluruh rakyat
upaya pemajuan bagi peningkatan
Indonesia
kuantitas
fathers)
pembangunan
nasional,
dan
membangun
manusia Indonesia seutuhnya. Membangun Indonesia seutuhnya melalui
sebagai
sehingga
fasilitasi
akses
layanan
dan bentuk
manusia
pendidikan.
dirancang
Dengan
pembangunan
kualitas
SDM
pembangunan
demikian,
maka
segala
kebijakan peningkatan perluasan
aspek kehidupan, yang utamanya
layanan akses pendidikan yang
melalui pendidikan. Karenanya
merata
pendidikan menjadi sektor penting
menjadi agenda publik sebagai
dalam
politik
salah satu bentuk penilaian dan
pembangunan yang memerlukan
parameter capaian pembangunan.
strategi program dan pembiayaan
Keberhasilan
yang memadai melalui belanja
partisipasi dalam pendidikan turut
pembangunan
berkontribusi
kebijakan
pendidikan.
Pembangunan pendidikan sudah menjadi barang publik karena
politik
sebagai
membutuhkan
peran
capaian
bagi
sudah
angka
kemajuan
Akses layanan pendidikan secara
yang
bermutu
pembangunan nasional.
terkait dengan proses keputusan penganggaran
dan
konseptual bentuk
diartikan keadilan
kebijakan
pemerataan untuk memperoleh
publik dalam proyek pemerataan
kesempatan layanan pendidikan
dan perluasan layanan pendidikan
bagi setiap warga negara tanpa
2
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 diskriminasi. Di Indonesia, hal ini
fasilitas
yang
telah diperkuat dalam ketentuan
fungsi
lembaga
perundang-undangan
sekaligus
sebagai
memadai
bagi
pendidikan, keterjangkauan
bentuk jaminan pendidikan yang
(accessibility) secara fisik dan
bermutu
ekonomi untuk semua peserta
untuk
semua
sebagaimana sesuai UU Nomor 20
Tahun
2003
didik tanpa diskriminasi.
Tentang
Dalam
konteks
inilah,
Sisdiknas, Bab IV Pasal 5 Ayat
pembangunan
(1) bahwa: setiap warga negara
pendidikan mengalami pergeseran
mempunyai hak yang sama untuk
akibat desentralisasi ke ranah
memperoleh
lokal. Desentralisasi pendidikan,
pendidikan
yang
dibidang
bermutu. Serta pada isi Pasal 11
menurut
Ayat
dan
(2001) dalam Sirozi didapati 2
wajib
konsep, yakni; pertama, transfer
dan
otoritas kebijakan pendidikan dari
menjamin
pusat ke daerah, kedua adalah
(1):
Pemerintah
Pemerintah Daerah
memberikan kemudahan,
layanan serta
terselenggaranya
pendidikan
Jalal
pergeseran
dan
berbagai
Musthofa
keputusan
yang bermutu bagi setiap warga
pendidikan dari pemerintah ke
negara tanpa diskriminasi.
masyarakat dalam segala program
Pendidikan
merupakan
penegakan dan pemenuhan hak dasar
atau
asasi
manusia,
sebagaimana
dan
memanfaatkannya
dalam
rangka peningkatan mutu. Melalui
desentralisasi
Kovenan
pendidikan, atau dikenal otonomi
Hak
pendidikan, maka peluang bagi
Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
daerah untuk meningkatkan akses
pada Pasal 13 ayat (2) ditegaskan:
layanan pendidikan bagi warga
“primary
be
daerahnya,
compolsary and available free for
mendorong
all”. Sehingga demikian, dalam
melalui
pemenuhan
pendidikan untuk kesejahteraan
Internasional
tentang
education
pendidikan, menyediakan
hak
shall
mendapatkan
Negara
wajib
(availability)
dan
berupaya
kemajuan
prestasi
peningkatan
mutu
masyarakat daerah. Desentralisasi pendidikan
menurut
Behrman
3
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 (2002) dalam Zainuddin (2008;
pemerataan dan perluasan akses
51) berbentuk antara lain: (a)
layanan pendidikan pada pelbagai
mengurangi
administrasi
lembaga pendidikan yang ada di
pusat;
daerah, baik yang diselenggarakan
pendidikan
dari
melimpahkan
kewenangan
administratif kepada
(2)
dan
keuangan
pemerintah
daerah
oleh
pemerintah
maupun
masyarakat. Berbagai terobosan inovasi
dalam
kebijakan
(Provinsi dan Kabupaten/Kota)
pendidikan
atau ke sekolah,; (c) manajemen
ketersediaan subsidi atau bantuan
berbasis sekolah; (d) pembiayaan
pendidikan,
pendidikan dari masyarakat; (e)
institusional,
perubahan kurikulum; dan (f)
bahkan bantuan personal untuk
school voucher and demand side
peningkatan mutu pendidikan.
financing. Dari konteks tersebut, desentralisasi
jaminan
baik
secara
operasional,
Menyadari
dan
pentingnya
tidak
jaminan layanan akses pendidikan
semata-mata pendidikan beralih
bermutu bagi semua (education
menjadi kewenangan Pemerintah
for all), DKI Jakarta yang didiami
Daerah, tetapi juga menyentuh
penduduk hampir sekitar 9,6 juta
hingga
jiwa dan tidak memiliki sumber
ke
pendidikan
adalah
sekolah,
perubahan pelibatan
termasuk
kurikulum masyarakat
dan
kekayaan alam yang memadai
secara
untuk diandalkan, kecuali sumber
langsung.
daya manusia (SDM)-nya, maka
Penyediaan keterjangkauan
dan
upaya untuk meningkatkan mutu
dalam
layanan
SDM melalui pendidikan adalah
era
otonomi
keniscayaan yang harus dicapai.
pendidikan
di
mendorong
pemerintah
dan
masyarakat
lokal
daerah
Untuk
menelaah
untuk
sejauhmana
perkembangan
melakukan kreasi dan berinovasi
layanan
akses
dalam kebijakan pendidikan yang
wilayah
DKI
bertumpu pada kemampuan dan
berbagai
kebutuhan.. Berbagai terobosan di
strategis pembangunan daerah dan
antaranya
sejumlah
melalui
kebijakan
pendidikan Jakarta
program
di
melalui kebijakan
realisasinya,
serta
4
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 peningkatan yang
mutu
berhasil
pendidikan
dicapai,
memberikan
maka
kesempatan bagi warga untuk
diperlukan suatu kajian mengenai
berpartisipasi
kebijakan dan implementasi dari
pemenuhan
hasil pembangunan tersebut.
pendidikan.
Penulisan
dibatasi
ruang
pada
2.
dalam layanan
Sejauhmana tingkat capaian
persoalan pemerataan kesempatan
akses perluasan pendidikan
Pendidikan
bagi warga DKI Jakarta, dan
dan
Kebijakannya
Implementasi
dalam
perluasan
bagaimana keberhasilan dari
akses layanan pendidikan yang
usaha peningkatan layanan
bermutu
pendidikan bermutu tersebut.
bagi
pembangunan Jakarta.
pemajuan
pendidikan
di
penulisan
ini
Hasil
diharapkan untuk mendapatkan informasi
secara
komprehensif
2.
METODOLOGI 1. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
mengenai konsepsi dan implikasi kebijakan
pemerataan
dan
Metode pengumpulan dan pengolahan
data
yang
perluasan akses layanan dalam
digunakan dalam kajian ini
pembangunan pendidikan di DKI
antara lain Studi Kepustakaan
Jakarta yang diharapkan sebagai
dan Studi Dokumenter. Studi
barometer kota layanan publik.
kepustakaan (library research)
Identifikasi dan Fokus Masalah
sebagai bahan bacaan atau
Sesuai pemikiran pada latar
literatur
yang
diharapkan
belakang di atas, masalah yang
dapat menyajikan sumber data
dapat diidentifikasi dan sekaligus
yang menjadi referensi penting
menjadi
fokus
yang
mengenai
topik
penulisan pembahasan
diperlukan
berkenaan
dengan objek kajian dalam
dimaksud adalah:
pembahasan ini. Topik materi
1.
Strategi kebijakan pendidikan
ini,
apakah
menyangkut
direalisasikan
yang
telah pemerintah
provinsi DKI Jakarta untuk
mengingat
pendidikan
fokusnya kebijakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, maka
5
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 acuan
yuridis
berupa
UU
dilakukan
klasifikasi
dan
Sisdiknas, beserta ketentuan
diversifikasi secara kualitatif
aturan di bawahnya, yakni
berupa penarikan kesimpulan.
Perda
Pendidikan
Provinsi
DKI Jakarta, Perda RPJMD 2013-2017, dan Perda APBD 2014 menjadi acuan utama
3.
ACUAN TEORETIK 1. Hakikat Pendidikan
dalam pembahasannya. Studi
Faried Ali, Andi Syamsu
dokumen
adalah
Alama, Sastro M. Wantu (2012;8)
berupaya menggali informasi
menyatakan
yang akurat sebagai sumber
dipahami
dan
dimana
penguat
data
dalam
obyeknya
kejadian
otoritas,
faktual
yang
terdokumentasikan/tercatat,
yang
baik
berbagai
dokumen
arsip
atau
penting
berupa
kebijakan
dari
sisi
apa
tataran implementasi, berupa
dalam
Kebijakan
paradigma
yang
menjadi
adalah
kehendak
kehendak
kekuasaan
harus
lokus
dapat
dipahami
lokus,
dalam
semisaldalam
pemerintahan
maka
notulensi,
kebijakan dipahami sebagai suatu
keputusan/rekomendasi
pernyataan
organisasi, hingga surat edaran
dilakukan oleh pemerintah atas
tentang suatu kebijakan atau
dasar kekuasaan yang dimilikinya.
himbauan resmi. 2. Metode
yang
Adapun mengenai kebijakan
Analisis
dan
pendidikan,
menurut
H.A
Rusdiana (2015;37) dinyatakan
Pengujian Data Diananalisi prinsip-prinsip
kehendak
dengan ilmiah
menjadi
acuan
berupa
pendekatan
yang
akademik analisis
kebijakan
(policy)
adalah
seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan
(education)
menunjukkan
pada
bidangnya
dengan
demikian
dengan menggunakan metode
sehingga
deskriptif kualitatif.
kebijakan pendidikan tidak terlalu
Untuk
keabsahan data pengujiannya
berbeda
dengan
kebijakan
dengan data yang diperoleh
6
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 pemerintah
dalam
bidang
pendidikan.
Dalam
Triwardono
Argo
Rekmo (2013) bahwa pemerataan
Dalam H.A.R. Tilaar dan
pendidikan
mempunyai
makna
Riant Nugroho (2009;140) bahwa
yang luas tidak hanya persamaan
kebijakan
dalam memperoleh kesempatan
pendidikan
keseluruhan
proses
perumusan
adalah
dan
hasil
langkah-langkah
strategis
pendidikan
yang
pendidikan,
tapi
juga
setelah
menjadi siswa harus diperlakukan sama
guna
memperoleh
dijabarkan dari visi dan misi
pendidikan dan mengembangkan
pendidikan, dalam rangka untuk
potensi yang dimilikinya untuk
mewujudkan tercapainya tujuan
dapat berwujud secara optimal.
pendidikan
dalam
suatu
Adapun
yang
menjadi
masyarakat untuk kurun waktu
indikator bagi Pemerataan dan
tertentu.
Perluasan
2. Hakikat
pendidikan, menurut Departemen
Layanan
Pendidikan Nasional (2006) yang kini Kementerian Pendidikan dan
Pendidikan Pemerataan sebagai
diartikan
proses
atau
cara
memeratakan pembangunan yang bertujuan
menyebarkan
pembangunan
layanan
dan
Pemerataan
Perluasan
dalam
dijelaskan
terdiri
berikut: 1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu persentase
keadilan
jumlah
murid
sosial. Terkait dengan kebijakan
satuan
pendidikan
pendidikan,
pemerataan
jumlah penduduk usia yang
diartikan sebagai langkah kegiatan
berkaitan, baik secara agregat
pemerintah untuk memeratakan
maupun menurut karakteristik
pembangunan yang hasil-hasilnya
siswa.
mengarah
atau
hasil
Kebudayaan
maka
pada
terwujudnya
2. Angka
keadilan sosial, yakni pemerataan
(APM),
kesempatan bagi warga untuk
jumlah
memperoleh layanan pendidikan.
sekolah
pada
terhadap
Partisipasi yaitu murid tertentu
suatu
Murni persentase
pada
usia
terhadap
jumlah penduduk usia sekolah
7
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 pada suatu satuan pendidikan
yang
yang
bersangkutan,
pemerintah pusat, pemerintah
secara
agregat
baik maupun
menurut karakteristik siswa. 3. Angka
Partisipasi
Sekolah
dari
daerah, dan dari masyarakat. 3. Hakikat Akses dan Mutu Layanan Pendidikan
(APS), yaitu jumlah siswa pada
Hartono
(2008;45)
kelompok usia tertentu yang
mengungkapkan bahwa akses
terrepresentasikan
merupakan
pada
ketersediaan
beberapa satuan pendidikan,
infrastruktur
baik secara agregat maupun
merupakan faktor utama agar
menurut karakteristik siswa.
orang
4. Jumlah
penerima
beasiswa
tua
anaknya
sekolah
yang
menyekolahkan melalui
layanan
pada suatu satuan pendidikan
pendidikan. Keberadaan akses
atau suatu daerah tertentu,
pendidikan,
yakni
dengan
ketersediaan
infrastruktur
tanpa
membedakan
beberapa variable karakteristik
sekolah dan fasilitas proses
siswa seperti : jenis kelamin,
pembelajaran sebagai potensi
daerah, status social-ekonomi,
akses
dan sejenisnya.
berperan menjadi akses nyata
5. Kelengkapan prasarana
sarana
dan
pendidikan
pada
setiap satuan pendidikan, baik
Ketersediaan bangunan sekolah
pendidikan,
harus
terhadap layanan pendidikan, sebagaimana
digambarkan
berikut:
Akses nyata terhadap layanan pendidikan
4.
bersumber
Faktor pendukung Kemampuan finansial Opportunity costs Jarak ke sekolah Kualitas sekolah
Kebutuhan pendidikan
Aspek budaya
8
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Gambar Kerangka Konseptual
Menurut
Umaedi
Transformasi Potensi Akses
(1999) bahwa dalam konteks
Pendidikan
pendidikan, pengertian mutu
menjadi
Akses
Nyata
(bersekolah)
dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil
Sumber
Djoko
Hartono
“Akses
Pendidikan
Dasar:
pendidikan
yang
saling
berhubungan. Dalam "proses
Kaitan Dari Segi Transisi SD
pendidikan"
ke
Jurnal
terlibat berbagai input, seperti;
Kependudukan Indonesia Vol.
bahan ajar (kognitif, afektif,
III, No. 2, 2008
atau
SMP”
dalam
Menurut Hartono, akses
yang
bermutu
psikomotorik),
metodologi (bervariasi sesuai
pendidikan terkait dengan tiga
kemampuan
indikator utama, yaitu: rasio
sekolah,
siswa baru terhadap penduduk
administrasi
usia tertentu (intake rate),
prasarana dan sumber daya
tingkat
sekolah
lainnya
(enrolment rate), dan angka
suasana
transisi
Adapun mutu dalam konteks
partisipasi
sekolah
(transition
rate).
guru),
sarana
dukungan dan
serta
sarana
penciptaan
yang
kondusif.
"hasil pendidikan" mengacu Dengan demikian akses
pendidikan
adalah
pada prestasi yang dicapai
upaya
oleh sekolah pada setiap kurun
memberikan perhatian yang
waktu tertentu (apakah tiap
lebih
akhir cawu, akhir tahun, 2
besar
partisipasi
terhadap
pendidikan
bagi
tahun atau 5 tahun, bahkan 10
masyarakat. Akses pendidikan
tahun). Prestasi yang dicapai
adalah
atau hasil pendidikan (student
alat
memperluas
kesempatan melalui
pendidikan
layanan
pendidikan (berstandar).
yang
achievement) test
dapat
berupa
fasilitasi
hasil
kemampuan
bermutu
akademis (misalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas).
9
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Menurut Tilaar, sulit untuk
ditetapkannya
menentukan
Pendidikan
Standar Nasional,
dan
karakteristik atau ukuran yang
dibentuknya sebuah Badan
digunakan untuk mengukur
Standar Nasional Pendidikan
kualitas pendidikan, namun
(BNSP)..
ada beberapa indikator yang
berdasarkan
dapat digunakan yakni mutu
sasarannya, pencapaian mutu
guru
pendidikan
pada
semua
jenjang
Selain
itu
juga
ragam
dapat
dan
dicapai
pendidikan, dan termasuk alat-
melalui tiga cara, yaitu: 1)
alat
Akreditasi, 2) Sertifikasi, dan
bantu
proses
belajar
mengajar seperti buku teks,
3)
peralatan laboratorium, dan
Pendidikan
bengkel kerja yang memadai
Komarudin, 2009; 86-92).
(2008; 150-151). Dalam
Penjaminan (Sukardjo
Dengan
konteks
yang
Mutu dan
berbagai
kebijakan yang ada dalam
berbeda, Tilaar (2008;81) juga
pembangunan
menguraikan bahwa terdapat
pendidikan
tiga
tersebut pada intinya adalah
aspek
perhatian
yang
diminta
dalam
Sistem
untuk
dibidang di
menuju
Indonesia
tercapainya
Pendidikan Nasional dalam
peningkatan
rangka meningkatkan mutu
masyarakat
pendidikan, yaitu: a) aspek
pendidikan yang berkualitas.
akademik, b) aspek religio
Sehingga
mental,
partisipasi masyarakat dalam
dan
c)
aspek
ketenagakerjaan. Sukardjo
pendidikan dan
akses terhadap
meningkatkan
dalam
konteks
desentralisasi atau otonomi
Komarudin (2009;81) juga
pendidikan.
memberikan pendapat untuk mengukur mutu Pendidikan di Indonesia setidaknya telah dilakukan
standarisasi
4.
PEMBAHASAN 1. Strategi Kebijakan
dan
Arah
Pembangunan
layanan pendidikan melalui
10
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Pendidikan
Provinsi
DKI
Standar
Pelayanan
Jakarta Program dan rencana kerja pendidikan Pemerintah Provinsi DKI
4) Pemenuhan
Jakarta
mencerminkan
berupaya
arah
kebijakan
semua
Minimal
satuan
pendidikan,
negeri maupun swasta 5) Penjaminan
Mutu
dengan
daya saing lulusan satuan
pembangunan
pendidikan
pendidikan
nasional
mencermati
peningkatan
dengan
bagi
melalui pemenuhan
kebutuhan, prakarsa dan aspirasi
Standar Nasional Pendidikan
sesuai
dan Akreditasi
perkembangan
wilayahnya..
di
Perencanaan
6) Peningkatan
Relevansi
program pendidikan di daerah
Program
Pendidikan
mesti
Vokasional
selaras
dengan
konsep
dengan
RPJMN (Rencana Pembangunan
kebutuhan dunia kerja (link
Jangka
and match)
Menengah
2010-2014
Nasional)
Bidang
Pendidikan
7) Program
transisi
dengan
sebagai konsep Rencana Strategis
pemberdayaan
Pendidikan Nasional selama 2010
konversi satuan pendidikan
sampai
menjadi
2014,
menyangkut
dan
setidaknya
hal-hal
sebagai
berikut:
Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun Pemberantasan
Buta Aksara
Sekolah/Madrasah
unggul dan internasional 9) Pemberdayaan
Sistem
Efisien, Efektif, Akuntabel yang didukung dengan Sistem
3) Peningkatan
Angka Pendidikan,
terutama bagi mereka yang kurang
Hukum
Manajemen Pendidikan yang
2) Penuntasan
Partisipasi
Badan
Pendidikan 8) Program
1) Perencanaan/Rintisan Wajib
dalam
beruntung
Informasi Manajemen (SIM) yang
dan
berkesinambungan.
dan
memerlukan layanan khusus
akurat
RPJMN 2010-2014 bidang Pendidikan tersebut, oleh Provinsi DKI
Jakarta
realisasinya
11
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 disesuaikan
dengan
Program
2013-2017) sesuai misi ke-4 di
Pembangunan Pendidikan DKI
atas,
dalam Rencana Kerja Gubernur
(Strategi
Jakarta.
mencapai Misi Keempat yang
Tujuan RPJMD 2013-2017 ini
adalah
penyusunan
sebagai Rencana
acuan
maka
pilihan
Kebijakan)
dikelompokkan tersebut,
Strategi untuk
sesuai
yakni:
tujuan
Point
2:
Strategis
Peningkatan
(RENSTRA) setiap Satuan Kerja
Pendidikan.
Perangkat Daerah (SKPD), acuan
dimaksudkan untuk meningkatkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
pelayanan
(RKPD), dan arah pengembangan
terjangkau bagi semua golongan
usaha bagi pelaku usaha serta
masyarakat
harapan
penyelenggaraan pendidikan yang
bagi
setiap
warga
ibukota.
Strategi
pendidikan
dan
ini
yang
menjamin
berkualitas dan berdaya saing
Terkait
dalam
pembangunan rencana
Pelayanan
urusan
pendidikan kerja
sehingga
terjadi
peningkatan
atau
kualitas sumber daya manusia
dibidang
Provinsi DKI Jakarta. Strategi
pendidikan, SKPD yang dibebani
operasionalnya
tugas dan tanggungjawab sebagai
Peningkatan
pelaksana, atau merupakan satuan
pendidikan bagi seluruh golongan
kerja Pemerintah Provinsi adalah
masyarakat menuju JAKARTA
Dinas Pendidikan Provinsi DKI
PINTAR.
Jakarta beserta satuan wilayah
kualitas layanan pendidikan, dan;
tugas kerja di bawahnya yaitu
(iii) Peningkatan keterampilan dan
Suku
kualitas tenaga kerja.
Dinas
Kota/Kabupaten
Pendidikan dalam
meliputi: akses
(ii)
(i)
pelayanan
Peningkatan
rangka
Adapun Arah Kebijakan dan
realisasi kebijakan dan program
Program Prioritas Pembangunan
penyelenggaraan
daerah untuk Urusan Pendidikan
pendidikan
sesuai RPJMD tersebut Adapun Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI dalam RPJMD
di DKI Jakarta tercantum pada Point 5, dapat dilihat pada tabel berikut:
12
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Tabel 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah No 14
STRATEGI Peningkatan pelayanan
ARAH KEBIJAKAN akses 1
pendidikan
Urusan Pendidikan: Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh
bagi seluruh golongan
lapisan
masyarakat
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan
menuju
JAKARTA PINTAR
Biaya
masyarakat
Operasional
melalui
Pemberian
Buku (BOB) bagi
peserta didik di Sekolah Negeri dan Swasta, Pemberian Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) melalui Pemberlakuan KARTU JAKARTA PINTAR. 2
Urusan
Pendidikan:
Meningkatkan
Pemenuhan Hak-hak Anak di Sekolah 3
Urusan
Pendidikan:
Memberikan
bantuan/hibah untuk pembangunan gedung sekolah swasta ataupun hibah meubelair. 4
Urusan Pendidikan: Meningkatkan daya tampung peserta didik
5
Urusan Pendidikan: Meningkatkan sekolah yang berfungsi dengan baik
15
Peningkatan
kualitas 1.
layanan pendidikan
Urusan Pendidikan: Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik melalui penyebaran sekolah-sekolah wilayah,
dan
unggulan melalui
ke
seluruh
Penyempurnaan
sistem rayonisasi dan Peningkatan karakter bagi kualitas peserta didik.
2
Urusan Pendidikan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas Guru
Tabel 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan No
Program Prioritas
Program Unggulan
Penjabaran Program Unggulan
1
Program Wajib
Program Wajib
a. Wajib Belajar 12
13
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Belajar Dua Belas
Belajar Dua Belas
Tahun
Tahun
Tahun b. Penerapan KARTU JAKARTA PINTAR
2
Program Peningkatan
Program Peningkatan
a. Peningkatan Daya
Sarana Prasaran
Sarana Prasaran
Tampung Peserta
Pendidikan
Pendidikan
Didik b. Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah
3
Program Peningkatan
Program Peningkatan
Mutu Pendidikan
Mutu Pendidikan
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru
Sumber RPJMD DKI Jakarta
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2013-2017
tahun 2014 (Strategi dan Arah
dan
Laporan
Keterangan
Kebijakan Pemerintah Daerah,
Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Bab
II
) 2.
Penyelenggaraan Pendidikan
pendidikan berbasis masyarakat
di Wilayah Provinsi DKI
baik formal maupun nonformal.
Jakarta
Sesuai
Pada dasarnya pengelolaan sistem
pendidikan
merupakan
nasional
tanggungjawab
pasal
55
ayat
(2)
Penyelenggara
pendidikan
berbasis
masyarakat
mengembangkan
dan
pemerintah, dalam hal ini adalah
melaksanakan
Menteri Pendidikan sesuai Pasal
evaluasi
50 ayat (1) UU Nomor 20 tahun
manajemen
2003
sesuai dengan standar nasional
tentang
Selanjutnya
Sisdiknas. pemerintah
menentukan kebijakan nasional
kurikulum
pendidikan, dan
dan serta
pendanaannya
pendidikan. Hingga
kini
dan standar nasional pendidikan
Sekolah
untuk menjamin mutu pendidikan
diselenggarakan oleh pemerintah
nasional (ayat 2).
sudah banyak merata hampir di
Masyarakat berperan
serta
juga
Negeri
keberadaan yang
dapat
semua wilayah, termasuk di DKI
dalam
Jakarta.
pembangunan pendidikan melalui
14
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Di bawah ini merupakan
Sekolah Swasta yang dikelola
data keberadaan penyelenggara
oleh
institusi
perbandingan
pendidikan
Sekolah
Negeri yang dikelola Pemerintah
masyarakat peserta
berikut didiknya
yang terserap di dalamnya.
Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Tabel 3 Jumlah Sekolah Milik Pemprov DKI dan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2013 Sesuai Data BPS DKI Jakarta 2015 No
Jenjang
1 2
Jumlah Sekolah Negeri
Swasta
Jumlah
SD
2208
839
2,999
SMP
326
696
958
Tabel 4 Jumlah Sekolah Milik Pemprov DKI dan Masyarakat di DKI sesuai Data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 No
Jenjang
1
Jumlah Sekolah Negeri
Swasta
Jumlah
TK
9
1,793
1,802
2
SD
2,226
773
2,999
3
SMP
288
670
958
4
SMA
117
369
486
5
SMK
62
512
574
Jumlah
2,702
4,117
6,819
Tabel 5 Perbandingan Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta sesuai Data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Jenjang/
Jumlah Siswa
Tingkatan
Negeri
Swasta
TK
540
75,297
SD
686,610
197,258
SMP
218,992
145,928
SMA
90,016
71,384
SMK
36,534
128,070
Jumlah
1,032,692
617,937
15
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23
Meskipun Sekolah Negeri menyebar ke berbagai pelosok Ibukota,
namun
Sekolah
banyaknya
Swasta
yang
Akses Layanan Pendidikan DKI Jakarta Problem diskriminasi dalam layanan
pendidikan
melalui
diselenggarakan oleh masyarakat
kebijakan
Pemerintah
Provinsi
juga tumbuh sebagai institusi
DKI Jakarta selalu terjadi dalam
pendidikan berbasis masyarakat
pembiayaan
yang
selama
merupakan
pendidikan
pendidikan.
tahun
2012
Jika
sekolah-
alternatif bagi kalangan warga
sekolah Swasta mendapat dana
DKI.
Bantuan Operasional Pendidikan Meskipun
peserta
banyak
terserap
di
Negeri,
namun
juga
dipertanyakan kebijakan
didik
(BOP) dari Pemprov DKI, maka
Sekolah
sejak tahun 2013 bantuan tersebut
masih
mengenai rekruitmen
para
siswanya yang kebanyakan dari golongan
ekonomi
sehingga
banyak
menengah,
dengan
alasan
terbentur Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pemberian bantuan dana hibah APBD. Akibat penghentian bantuan
dari
tersebut banyak sekolah Swasta
kelompok masyarakat miskin atau
yang mengalami kesulitan dalam
marginal
di
membiayai kebutuhan operasional
Sekolah Negeri yang “gratis” dan
pendidikannya mengingat rencana
harus
dana BOP sudah terlanjut disusun
tidak
siswa
dihentikan
beruntung
terlempar
ke
Sekolah
Swasta yang harus mengeluarkan
dalam
biaya. Sehingga tidak semestinya
Pendapatan
Pemerintah
Pemerintah
(RAPBS) 2013/2014 di tiap-tiap
Daerah abai terhadap kehadiran
sekolah dan dampaknya kualitas
Sekolah Swasta yang juga turut
layanan pendidikan bagi peserta
menampung anak-anak warga di
didik di Sekolah Swasta menjadi
Ibukota.
minim.
atau
3. Implementasi Pemerataan
Kebijakan dan
Perluasan
Rancangan Belanja
Anggaran Sekolah
Hak anak warga Jakarta dari kelompok
bawah
umumnya
16
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 banyak terserap pada sekolah
tahun 2014 pun demikian, alokasi
swasta karena Sistem Rekruitmen
belanja
pada
pemerataan
Sekolah
Negeri
tidak
untuk
layanan dan
akses
perluasan
melakukan pengendalian jumlah
pendidikan masih timpang. Hal ini
dalam menyeleksi peserta didik
dapat
berdasarkan peringkat nilai hasil
realisasi anggaran tahun 2014
Ujian Nasional yang tinggi. Pada
sebagaimana berikut:
dijumpai
dengan
hasil
Tabel 6 Program Anggaran Tahun 2014 Untuk Pemerataan dan Perluasan Layanan Pendidikan No
Program
1
Program Wajib Belajar Dua Belas
Penyediaan bantuan Biaya Operasional
Tahun
Pendidikan (BOP)
Penerapan KARTU JAKARTA
Penyediaan anggaran KJP
2
Pelaksanaaan Program dan Kegiatan
PINTAR (KJP)
Tabel 7 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2014 Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Melalui Penyediaan Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) No
Tingkat Satuan Pendidikan
Jumlah Siswa
Total Anggaran
1
SDLB Negeri
867 orang
Rp.
1.977.144.000,-
2
SMPLB Negeri
334 orang
Rp.
869.280.000,-
3
SMALB Negeri
238 orang
Rp.
1.031.520.000,-
4
SDN/MIN
657.609 orang
Rp. 473.478.480.000,-
5
SMPN/MTsN
241.309 orang
Rp. 318.527.880.000,-
6
SMAN/MAN
101.824 orang
Rp. 488.755.200.000,-
7
SMKN
44.483 orang
Rp. 258.322.800.000,-
Tabel 8 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2014 Program Penerapan KJP Melalui Penyediaan Anggaran KJP No
Tingkat Satuan Pendidikan
1
SD/MI
2
SMP/MTs
3
SMA/SMK/MA
Jumlah Siswa
Total Anggaran
368.630 siswa
Rp. 398.120.400.000,-
121.270 siswa
Rp. 152.800.200.000,-
83.189 siswa
Rp. 119.792.160.000,Rp. 670.712.760.000,-
17
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Peningkatan akses layanan
bagi warga Jakarta yang selalu
pendidikan lainnya, Pemerintah
terjadi
Provinsi
Jakarta
keberhasilan yang dilihat, yakni
merehabilitasi berbagai gedung
Mayoritas penduduk mengenyam
sekolah di seluruh wilayah Jakarta
pendidikan hingga SLTA dan
yang seluruhnya adalah Sekolah
Partisipasi Pendidikan meningkat
Negeri.
melalui Angka Partisipasi Kasar
DKI
Dari
indikator
program
(APK) dan, Partisipasi Murni
pendidikan
(APM), serta Angka Partisipasi
pertahun yang telah digulirkan di
Sekolah setiap tahunnya, berikut
Ibukota Jakarta, memang terdapat
ini:
kebijakan
berbagai
peningkatan.
strategis
capaian akses layanan pendidikan Tabel 9 APK Tahun 2012-2014 Provinsi DKI Jakarta No
Jenjang Sekolah
APK 2012
APK 2013
APK 2014
1
SD/MI
109,83%
104,97%
80,20%
2
SMP/Mts
110,62%
104,43%
90,96%
3
SMA/SMK/MA
87,25%
88,02%
72,76%
Berikut
data
Angka
Partisipasi Murni (APM) Provinsi
sampai tahun 2014 yang berhasil dihimpun di bawah ini:
DKI Jakarta sejak tahun 2011 Tabel 10 APM Tahun 2012-2014 Provinsi DKI Jakarta APM
APM
APM
APM
2011
2012
2013
2014
SD/MI
97,73%
97,74%
98,01%
79,15%
2
SMP/MTs
77,49%
77,51%
78,12%
72,40%
3
SMA/SMK/MA
58,79%
59,63%
61,08%
48,83%
No
Jenjang Sekolah
1
Angka Partisipasi Sekolah
agregat
maupun
(APS) adalah jumlah siswa pada
karakteristik
kelompok
yang
Provinsi DKI Jakarta sejak 2010
terrepresentasikan pada beberapa
hingga 2014 menurut data yang
satuan pendidikan, baik secara
dihimpun sebagaimana berikut:
usia
tertentu
siswa.
menurut APS
di
18
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Tabel 11 APS Tahun 2011-2014 Provinsi DKI Jakarta APS
APS
No
Jenjang Sekolah
APS 2011
1
SD/MI
102,92 %
99,91%
101,49%
87,05%
2
SMP/MTs
87,71%
87,99%
91,28%
95,59%
3
SMA/SMK/MA
66,53%
66,57%
74,55%
51,09%
Tingkat
rata-rata
Lama
2012
APS 2013
2014
dari tahun 2010 hingga tahun
Sekolah di DKI Jakarta bertahan
2014 sebagaimana berikut:
Tabel 12 Rata-Rata Lamanya Sekolah Tahun 2011-2014 Provinsi DKI Jakarta APS
Jenjang Sekolah
APS 2011
1
SD/MI
6%
6%
6%
6%
2
SMP/MTs
3%
3%
3%
3%
3
SMA/SMK/MA
3%
3%
3%
3%
2012
APS 2013
APS
No
2014
(Sumber Data: UPT PDSIP 18-03-2015, Data Pendidikan Disdik DKI Jakarta 2015) Persentase
Tingkat
SMK menurut data dari Dinas
berdasarkan
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
hasil Ujian Nasional (UN) pada
sejak tahun 2012 sampai tahun
jenjang SD, SMP, SMA, dan
2015 adalah sebagai berikut:
Kelulusan
Siswa
Tabel 13 Persentase Tingkat Kelulusan UN Tahun 2012-2014 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta No
Jenjang Sekolah
2012
2013
2014
1
SD
100 %
100 %
99,32 %
2
SMP
99,99 %
99,99 %
99,40 %
3
SMA
99,65 %
99,99 %
98,41 %
4
SMK
99,63 %
99,99 %
98,74 %
Meskipun demikian, Tahun 2014
di
DKI
Jakarta
masih
sekolah yang bertahan sejak tahun sebelumnya, yakni:
terdapat persentase angka putus 19
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 a. Angka peserta didik putus
Hasil Ujian Nasional di
sekolah tingkat SD bertahan
Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
sebesar 0,03%
2014 masih di bawah, dibanding
b. Angka peserta didik putus
Provinsi Bali dan Sumatera Utara
sekolah tingkat SMP bertahan
yang selalu di atas bersama
sebesar 0,15%
beberapa
Provinsi
lainnya
c. Angka peserta didik putus sekolah
tingkat
SMA/SMK
bertahan sebesar 0,8% . Tabel 14 Rekapitulasi Peringkat Hasil UN Provinsi DKI Jakarta secara Nasional Peringkat
Sekolah
2011/2012
2013/2014
SMP
20
4
SMA
13
5
SMK
9
5
Peringkat hasil UN tersebut
Provinsi
DKI
Jakarta
untuk
mencerminkan mutu atau kualitas
menjadi lulusan yang terbaik di
hasil belajar peserta didik sesuai
antara
hasil
Indonesia.
pemetaan
nasional.
mutu
Peringkat
dihasilkan
tersebut
secara
UN
provinsi-provinsi
se-
yang
Meskipun pada tahun 2015
adalah
ini Pemerintah Provinsi berupaya
gabungan dari hasil UN seluruh
memberikan
sekolah baik Negeri dan Swasta.
berupa Kartu Jakarta Pintar bagi
Karena itulah pentingnya
bantuan
subsidi
peserta didik di Sekolah Swasta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
belumlah
juga turut memberikan bantuan
meningkatkan
operasional bagi Sekolah-Sekolah
pendidikan.
Swasta
hanyalah bantuan personal bagi
agar
turut
memacu
cukup
perkembangan mutu pendidikan
siswa
semua peserta didik di wilayah
pembayaran
membantu
layanan
mutu
Mengingat
KJP
untuk SPP
mengakomodir di
Sekolah
20
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Swasta
tanpa
dampak
bagi
operasional
atau
memberikan
untuk peserta didik di Sekolah
perbaikan
Swasta hanyalah bersifat personal
sarana
dan
untuk menutupi biaya SPP, namun
prasarana sekolah swasta yang
belum
membutuhkan
perbaikan
perbaikan
atau
peningkatan mutu layanan belajar.
dapat
mendorong
peningkatan
layanan
mutu
penyelenggaraan
pendidikan di Sekolah Swasta 5.
PENUTUP
tersebut
yang
masih
berjalan
Kesimpulan
dengan
sarana
dan
prasarana
Sudah Pemprov
sepatutnya
DKI
Jakarta
seadanya yang jauh dari fasilitas Sekolah Negeri.
memperhatikan nasib dan mutu Sekolah
Swasta
yang
membutuhkan operasional Penghentian
tengah
6. REFERENSI
bantuan
Ace Suryadi (1993) dalam “Jaminan
pendidikan.
Pemerataan Pendidikan dan Hak
bantuan
Biaya
Belajar” pada majalah bulanan
Operasional Pendidikan (BOP)
PGRI
pada Sekolah Swasta sejak tahun
WIDYAKARYA,
2013 menjadi bentuk kemunduran
XVI/2011
kebijakan Pemprov DKI Jakarta
DKI
Jakarta,
GEMA
No.
05/Th.
Arif Rohman. 2009. Politik Ideologi
dalam upaya pemenuhan hak-hak
Pendidikan.
anak
LaksBang Mediatama.
warga
mendapatkan pendidikan
Ibukota akses yang
untuk layanan bermutu
Depdiknas,
Yogyakarta:
2006.
Operasional
dan
Acuan Indikator
sekaligus menghambat pemajuan
Kinerja Dewan Pendidikan,
proyek
peradaban
masyarakat
Jakarta:
Ibukota
yang
manusiawi,
Manajemen Pendidikan Dasar
bermartabat dan berorientasi pada pelayanan publik.
Direktorat
Jenderal
dan Menengah Djoko
Hartono.2008.
“Akses
Kebijakan baru tahun 2015
Pendidikan Dasar: Kaitan Dari
untuk memberikan bantuan biaya
Segi Transisi SD ke SMP” dalam
melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP)
21
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Jurnal Kependudukan Indonesia
Kasijanto Sastrodinomo ”Akses dan
Vol. III, No. 2, 2008.
Ekses” dalam Kompas, 30
Faried Ali, Andi Syamsu Alama, Sastro M. Wantu. 2012. Studi Analisa
Kebijakan,
Konsep,
Teori dan Aplikasi Sampel Teknik
Analisa
Pemerintah.
Kebijakan
Bandung:
Januari 2009 Muhammad
Rifai,
2011.
Politik
Pendidikan Nasional, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
PT
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Refika Aditama
Nomor Tahun 2013 Tentang
H.A. Rusdiana. 2015. Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka
Pendidikan, dari Filosofi ke
Menengah Daerah (RPJMD)
Implementasi. Bandung: CV.
Provinsi
Pustaka Setia.
Ibukota Jakarta Tahun 2013-
H.A.R Tilaar. 2008. Manajemen Pendidikan
Nasional,
Kajian
Pendidikan
Masa
Depan,
Khusus
2017. Peraturan
Daerah
Provinsi
DKI
Jakarta Nomor 8 Tahun 2006
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Tentang
H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. 2009. Kebijakan Pendidikan,
Daerah
Sistem
Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengantar Untuk Memahami
Pengelolaan
Kebijakan
Penyelenggaraan Pendidikan
Pendidikan
dan
Kebijakan Pendidikan Sebagai
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. HM.
Zainuddin.2008.
Pendidikan,
Yogyakarta:
dan
Standar Nasional Pendidikan PP Nomor 66 Tahun 2010 Revisi PP
Reformasi
nomor 17 tahun 2010 Tentang
Pustaka
Pengelolaan
Pelajar. John M Echols dan Hassan Shadily,
dan
Penyelenggaraan Pendidikan Rifai,
Muhammad,
2011.Politik
Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta:
Pendidikan
Nasional,
PT. Gramedia.
Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Sam M. Chan & Tuti T. Adi, 2008. Analisis
SWOT
Kebijakan
22
Jurnal Genta Mulia Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember 2015, hlm 1-23 Pendidikan
Era
Otonomi
Daerah,Jakarta: Rajawali Press
Sebagai
Ibukota
Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Sirozi, M., 2010. Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik
Penyelenggaraan
Pendidikan,
Jakarta:
PT
RajaGrafindo Persada Sukardjo dan Ukim Komarudin. 2009. Landasan Pendidikan, Konsep
dan
Aplikasinya,
Jakarta: Rajawali Press. Triwardono Argo Rekmo. 2013. Pemerataan
pendidikan.
https://argorekmomenoreh.wor dpress.com/2013/12/28/pemera taan-pendidikan/,
28/12/2013
(diunduh pada 21 Juni 2015, pukul 14;34). Umaedi. 1999. Direktur Menengah Umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ”Manajemen Peningkatan
Mutu
Berbasis
Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru Sekolah
Dalam Untuk
Pengelolaan Peningkatan
Mutu” April 1999. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta
23
