IDENTIFIKASI PERAN HUMAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI WILAYAH DKI JAKARTA

IDENTIFIKASI PERAN HUMAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI WILAYAH DKI JAKARTA

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Komunikasi Bidang Studi Public Relation

Disusun Oleh

RATNA SURI HANDAYANI 44207110005

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2009

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Nama NIM Program Studi Fakultas JJudul Skripsi

: Ratna Suri Handayani : 44207110005 : Public Relations : Ilmu Komunikasi : Identifikasi Peran Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di Wilayah DKI Jakarta

Jakarta, 24 Oktober 2009 Menyetujui, Pembimbing

(Heri Budianto, S.sos., M.Si,)

ii

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA

TANDA LULUS SIDANG Nama NIM Program Studi Fakultas Judul Skripsi

: Ratna Suri Handayani : 44207110005 : Public Relations : Ilmu Komunikasi : Identifikasi Peran Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di Wilayah DKI Jakarta

Jakarta, 24 Oktober 2009 1. Ketua Sidang Farid Hamid Umarella, S.Sos., M.Si (…………………………) 2. Penguji Ahli

Juwono Tri Atmodjo.,S.Sos.,M.Si (…………………………) 3. Pembimbing Heri Budianto S.sos., M.Si

(…………………………)

iii

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI Nama NIM Program Studi Fakultas Judul Skripsi

: Ratna Suri Handayani : 44207110005 : Public Relations : Ilmu Komunikasi : Identifikasi Peran Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di Wilayah DKI Jakarta

Disetujui dan diterima oleh, Jakarta, 24 Oktober 2009

Pembimbing

(Heri Budianto, S.sos., M.Si)

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

Ketua Bidang Studi Public Relations

(Dra. Diah Wardhani, M.Si)

(Marhaeni F. Kurniawati, S.Sos, M.Si)

iv

KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT dimana karena rahmat dan karunianya lah penelitian ini dapat selesai pada waktunya tanpa harus menunggu terlalu lama. Penelitian ini berjudul “ Identifikasi Peran Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Wilayah DKI Jakarta “. Pada penelitian kali ini peneliti banyak sekali mendapatkan masukan saran dan juga kritik terhadap penulisan karya ilmiah ini oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan banyak terma kasih kepada : 1. Bapak Heri Budianto, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan masukan yang bagus buat penelitian ini 2. Kepada Bapak Yusen Hardiman selaku Kepala Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan peneliti 3. Kepada Ibu Julian selaku staf di Dinas Pendidikan yang senantiasa membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di waktunya ibu yang padat dan juga ucapan terima kasih peneliti berikan kepada pihak yang telah banyak memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya bagian informasi dan data Bapak Gunas, bagian TK, SD dan PLB, dan juga bagian sub bag umum Dinas Pendidikan

v

4. Kepada Ibu Pertiwi Sukmawati selaku Kepala Sekolah SDN Johar Baru 09 Pagi dan bapak Drs. Suprayitno selaku staf humas SMPN 216 yang telah memeberikan waktu untuk wawancara kepada poenulis 5. Seluruh dosen dan staf di UMB Menteng 6. Kepada my hubby dan my lovely cute son yang selalu memberikan motivasi, semangat dan pendongkrak semangat kalo lagi males menyerang 7. Kepada mami and papi atas support dan juga doanya. 8. Kepada seluruh teman- teman di Mercu Buana Menteng angkatan XI Juruasab PR..ayo dong kapan nyusul sidang…bareng kita wisudanya 9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini Akhir kata jika ada masukan bagi penelitian ini penulis membuka pintu lebar – lebar bagi masukannya

Akhirul kalam Wassalamualaikum warrahmatullohi wabarokatuh

Jakarta, 23 Oktober 2009

Ratna Suri Handayani

vi

DAFTAR ISI COVER LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI TANDA LULUS SIDANG PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAKSI BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ………………………………………………… 1

1.2

Perumusan Masalah …………………………………………… 6

1.3

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……………………………… 6

1.4

Kegunaan Penelitian …………………………………………... 7

1.4.1

Kegunaan Akademis ………………………………………. 7

1.4.2

Kegunaan Praktis ………………………………………….. 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Pengertian Komunikasi ………………………………………. 9

2.2

Hubungan Masyarakat ( Humas ) ……………………………. 12

2.3

Pengertian Hubungan Masyarakat …………………………… 17

2.4

Fungsi Hubungan Masyarakat ……………………………….. 22

2.4.1

Humas Internal …………………………………………... 24

2.4.2

Humas Eksternal ………………………………………… 25

2.5

Peran Humas …………………………………………………. 27

2.6

Wajib Belajar 9 Tahun ……………………………………….. 30

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1

Tipe Penelitian ……………………………………………….. 35

3.2

Metode Penelitian …………………………………...………. 35

3.3.

Definisi Konsep ………………………………………………36

vii

3.4

Fokus Penelitian ……………………………………………...36

3.5

Nara Sumber ………………………………………………….37

3.6

Tekhnik Pengumpulan Data ………………………………….37 3.6.1

Data Primer ……………………………………………. ..37

3.6.2

Data Sekunder …………………………………………... 38

3.7

Teknik Analisa Data ………………………………………….38

3.7.1 Anailsa Data ……………………………………………...38 3.7.2 Keabsahan Data …………………………………………..39 BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 4.1

Profil Instansi ………………………………………………. 40

4.1.1

Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ........ 43

4.1.2

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ....................... 44

4.1.3

Fokus dan Program Dinas Pendidikan ................................ 46

4.1.4

Kebijakan Bidang Pendidikan ............................................. 49

4.1.5

Kegiatan Prioritas Dinas Pendidikan …………………...….49

4.2

Hasil Penelitian ………………………………………...…..51 4.2.1 Teknisi Komunikasi ............................................................. 51 4.2.2 Expert Prescriber .................................................................. 55 4.2.3 Fasilitator Komunikasi ......................................................... 56 4.2.4 Fasilitator Pemecah Masalah ............................................... 59

4.3

Pembahasan ......................................................................... 60

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan ........................................................................... 65

5.2

Saran .................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA BIODATA LAMPIRAN

viii

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA PROGRAM STUDI PUBLIC RELATION

Ratna Suri Handayani ( 44207110005 ) Identifikasi Peran Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Wilayah DKI Jakarta

ABSTRAKSI PR atau humas dalam sebuah organisasi mempunyai peranan untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Peran humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, Peranan humas untuk menanamkan sense of belonging pada khalayaknya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang tentunya berlandaskan keterlampilan humas agar dapat menyentuh persepsi public sasaran. Ada empat peran utama humas yang mendeskripsikan sebagian besar praktek mereka. Akan tetapi, kadang – kadang praktisi melakukan semua peran ini dan peran lainnya dalam tingkat yang berbeda – beda, meskipun ada peran dominan dalam pekerjaan mereka sehari – hari dan dalam cara mereka berhadapan dengan orang lain. Adapun peran humas tersebut antara lain : Teknisi Komunikasi, Expert Prescriber, Fasilitator Komunikasi, dan Fasilitator Pemecah Masalah. Program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah di tahun 1994 telah mencapai kesempurnaannya di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2008. Hal ini tentunya tidak lepas dari peranan humas dinas pendidikan yang senantiasa menginformasikan kepada masyarakat mengenai program ini.Oleh karena itu penelitian ini disusun untuk mengetahui peranan huams dinas pendidikan dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun di wilayah DKI Jakarta Tipe penelitian yang dipilih kali ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, dimana peneliti berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek data mengenai subjek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mewawancarai 4 orang yaitu Kepala Humas Dinas Pendidikan,Koordinator Humas dan Protokoler, Kepala Sekolah SDN Percontohan Johar Baru 09 Pagi, Staf Humas SMPN 216.

ix

x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Public Relation adalah sebuah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan public yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Aktifitas Public Relation berada pada kata manajemen dan komunikasi yang berarti PR memegang peranan penting dalam terciptanya hubungan baik dengan berbagai pihak demi meningkatkan pencitraan individu atau sebuah organisasi. Selain itu PR juga berperan untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap organisasi dan individu yang berada dalam organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dan peranan public relation dianggap sebagai ujung tombak individu atau organisasi yang berhadapan langsung dengan public. Istilah Humas tampaknya lebih popular di lingkungan instansi pemerintahan dibandingkan dengan istilah PR ( Public Relation ). Bahkan organisasi yang membawahi humas pemerintah Indonesia dinamakan BAKOHUMAS. Peran humas atau PR dalam suatu instansi pemerintahan ataupun perusahaan sangat penting, itulah yang membuat Humas atau PR harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan dan juga perusahaan. Kegiatan hubungan masyarakat ( Humas ) merupakan bagian dari implementasi fungsi manajemen kebijakan dari setiap instansi termasuk Dinas

1

Pendidikan DKI Tugas utama kegiatan Humas Dinas Pendidikan

adalah

memasyarakatkan ( sosialisasi ) berbagai kebijakan, program dan produk hukum baik dari Depdiknas maupun dalan Dinas pendidikan sendiri yang ditempuh melalui kegiatan penyebarluasan informasi dalam bentuk penerangan dan publikasi, menghimpun bahan informasi dan menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga negara dan LSM ( stakeholders ). Salah satu program yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan baru – baru ini adalah Wajib Belajar 9 Tahun .Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional ( DEPDIKNAS ). Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 ( sembilan ) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 ( satu ) sekolah dasar

( SD ) atau Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) hingga kelas 9

Sekolah Menengah Pertama

( SMP ) atau Madrasah Tsanawiyah ( MTs ).

Program wajib belajar pendidikan dasar dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Pola – pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Reguler, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok pesantren, SDLB, dan kelompok belajar paket A. Sedangkan pola untuk tingkat SLTP adalah SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs Terbuka, Pondok Pesantren, SLTPLB, SLB, dan kelompok belajar paket B. Dari pola – pola tersebut yang menjadi pola andalan adalah SLTP Reguler, SLTP Kecil dan SLTP terbuka. SLTP Reguler dan SLTP Kecil dikembangkan melalui pembangunan unit sekolah baru ( UGS ) dan

2

penambahan ruang kelas baru ( RKB ). Untuk meningkatkan daya tampung masih diterapkan sistem double shift di daerh tertentu ( murid masuk pagi dan siang / sore hari ). SLTP terbuka dikembangkan untuk menampung siswa yang tidak dapat belajar secara regular pada waktu tertentu. Pola ini lebih menekankan agar siswa belajar mandiri dan berkelompok melalui buku modul dan bimbingan guru pamong dan guru bina. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selama empat tahun pertama menunjukkan hasil yang memuaskan. Jumlah siswa pendidikan dasar pada tahun 1994 sebanyak 36,44 juta orang ( siswa SD + MI 29,64 juta dan siswa SLTP + MTs 6,98 juta ). Pada tahun 1997 jumlahnya meningkat menjadi 39,01 juta orang ( siswa SD + MI 29,27 juta dan siswa SLTP + MTs 9,73 juta ). Terjadinya krisis ekonomi memberikan dampak terhadap jumlah siswa pendidikan dasar, sehingga mengakibatkan penurunan di tahun 1998. Jumlah siswa pendidikan dasar sebanyak 38,63 juta orang ( siswa SD + MI 29,10 juta dan siswa SLTP + MTs 9,54 juta ). Program belajar 9 tahun itu adalah wajib bukan hak. Setiap anak bangsa terikat kewajiban menjalankan pendidikan itu tanpa punya pilihan untuk dirinya mau atau tidak mau. Seorang anak yang atas kesadarannya sendiri ingin memilih berdagang saja ketimbang ikut wajib belajar, maka dia harus dicegah membuat pilihan. Tidak seperti di negara – negara maju dimana kewajiban belajar mempunyai kekuatan hukum ( ada sanksi hukum dan law enforcement-nya ), kata “ wajib belajar “ di Indonesia lebih cenderung bermakna “ hak belajar”. Sebab walaupun

3

setiap anak usia sekolah di Indonesia berhak belajar tetapi tidak ada sanksi dan law enforcement apabila mereka tidak memanfaatkan hak tersebut. Fakta sebenarnya di wilayah DKI Jakarta pun masih ditemukan banyak anak yang tak sekolah Sesungguhnya konstitusi negara pada Pasal 31 Amandemen UUD 1945, secara eksplisit menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dasar dengan biaya pemerintah dan kewajiban ini diperkuat oleh beerbagai aturan hukum di bawah konstitusi, misalnya Pasal 6 ayat 1 UU Sisdiknas Tahun 2003. Lebih jauh Pasal 11 ayat 1 yang mencantumkan kewajiban pemerintah daerah untuk memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Karena pendidikan dasar dinyatakan oleh PBB sebagai bagian dari HAM dan Indonesia mendapat tekanan internasional dalam masalah HAM maka Indonesia memulai untuk mencanangkan Program Wajib Belajar 6 tahun pada tahun 1984 yang pada Repelita IV di era pemerintahan Soeharto diperluas menjadi Wajib Belajar 9 tahun. Di wilayah DKI Jakarta sendiri perluasan akses pendidikan dasar 9 tahun telah melampaui target atau tuntas paripurna ( tuntas wajib belajar ). Hal ini dikarenakan angka partisipasi kasar ( APK ) di tahun 2008 untuk tingkat SLTP yang mencapai 102,69 %. Selain tuntas dalam program wajib belajar 9 tahun, di wilayah DKI Jakarta sendiri telah mengalokasikan dana biaya operasional pendidikan ( BOP ) untuk siswa SD dan SMP sejak tahun 2005. Bahkan di tahun 2006 – 2009 dan per siswa untuk BOP yang berasal dari APBD mengalami kenaikan dibanding dengan BOS yang berasal dari APBN. Sebagai catatan di

4

tahun 2006 dan BOS untuk SD sbesar Rp.235.000 dan SMP Rp.324.500. sedangkan BOP 2006 untuk SD Rp.600.000 dan SMP Rp.720.000 dengan total lokasi APBD sebesdar Rp.539.219.760.000 per tahun.1Oleh karena itu sebagian besar pendidikan dasar dan menengah di wilayah DKI Jakarta tidak dipungut biaya karena biaya operasional sekolah telah ditutupi oleh dana BOP dari APBD dan BOS dari APBN. Dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun di DKI Jakarta DEPDIKNAS dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk menggencarkan program wajib belajar ini ke seluruh wilayah Jakarta, dengan gencarnya program wajib belajar ini membuat warga Jakarta khususnya orang tua menjadi terpacu untuk bisa menyekolahkan anaknya. Tidak hanya wilayah DKI Jakarta yang telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, daerah lain di Indonesia juga ada antara lain Provinsi Sulawesi Selatan,

Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan

Sulawesi Utara. Alasan peneliti mengambil masalah wajib belajar 9 tahun ini karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana humas dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta berperan dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun sehingga wilayah DKI Jakarta yang bisa di kategorikan sebagai salah satu propinsi bisa mencapai ketuntasan dalam wajib belajar 9 tahun. Peneliti memfokuskan penelitian di wilayah DKI Jakarta karena agar hasil penelitian yang didapat bisa lebih rinci selain itu angka partisipasi kasar di wilayah DKI Jakarta merupakan angka yang tertinggi di antara

1

www.beritajakarta.com, Erik, Wajib Belajar 9 Tahun Di DKI Lampaui Target, Jum’at 27 Maret 2009, Jam 10:50 wib

5

wilayah lainnya dan dalam penelitian kali ini peneliti mengambil periode tahun pelajaran 2008 – 2009 sebagai periode penelitian. Keberhasilan DKI Jakarta sendiri dalam menuntaskan wajib belajar ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang dan mengalami pasang surut. Hal ini bisa dilihat dari dimulainya program wajib belajar pada tahun 1994 sejak dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1984, namun baru pada tahun 2008 DKI Jakarta berhasil menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan menaikkan angka partisipasi kasar dari wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar di wilayah DKI Jakarta dinyatakan tuntas sejak program ini dicanangkan yaitu mulai tahun 1994, dari tahun ini pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas pendidikan terus menggencarkan agar masyarakat DKI Jakarta bisa bersekolah dan hal ini baru mencapai kesempurnaannya di tahun 2008. Dinas pendidikan menginformasikan program wajib belajar 9 tahun lewat berbagai macam media, baik cetak maupun elektronik. Suatu program tidak akan berhasil apabila humas dalam suatu organisasi tidak menjalankan fungsinya dengan benar oleh karenanya peran humas dalam suatu lembaga maupun organisasi sangat diperlukan. Humas harus dapat memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekolah dan pihak – pihak terkait agar program ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi meningkatkan kualitas SDM. Sudah seyogyanya tugas dari PR atau Humas adalah memasyarakatkan kebijakan yang datang dari tempat PR atau Humas itu bernaung.

6

1.2 Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun di wilayah Jakarta Pusat 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berkaitan dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana humas berperan dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun di wilayah Jakarta Pusat 1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi praktisi humas khususnya di instansi pemerintahan agar dapat menjalankan perannya sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi public yang membutuhkan terkait dengan wajib belajar 9 tahun ini. 1.4.1

Kegunaan Akademis •

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan di bidang PR, khusunya yang berkaitan dengan peran PR, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai sebagai suatu bahan perbandingan dengan penelitian – penelitian terdahulu maupun yang akan dilakukan

1.4.2. Kegunaan Praktis

7

•

Hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan dan saran maupun sebagai referensi bagi humas Dinas Pendidikan mengenai peran dan fungsinya

•

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi gambaran lebih luas tentang program wajib belajar 9 tahun

•

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan juga bagu praktisi – praktisi PR di instansi atau lembaga lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka sebagai sebuah fungsi manajemen

•

Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah provinsi daerah setempat untuk menaikkan APK ( angka presentasi kasar ) daerahnya.

                     

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Komunikasi Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi.  

Ilmu

komunikasi

sebagai

ilmu

pengetahuan

sosial

yang

bersifat

multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi

dan

menyempurnakan

makna

komunikasi

sejalan

dengan

perkembangan ilmu komunikasi. Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa), komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.

9

 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari

bahasa latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.2 Jika ada dua orang yang terlibat dalam sebuah komunikasi misalnya percakapan maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan, percakapan tersebut dikatakan komunikatif bila keduanya saling mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan.Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang. Adapun yang mendorong manusia sehingga ingin berkomunikasi dengan manusia lainnya yakni adanya dua kebutuhan ; pertama kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Harold D Laswell salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi ada tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab manusia perlu berkomunikasi :3 a.

Hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui peluang – peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara dan menghindar pada hal – hal yang mengancam alam sekitarnya. Melalui komunikasi manusia dapat ,mengetahui suatu kejadian atau peristiwa. Bahkan melalui komunikasi manusia dapat mengembangkan pengetahuannya yakni belajar dari pengalaman maupun informasi yang diterimanya.

b.

Upaya

manusia

untuk

dapat

beradaptasi

dengan

lingkungannya.

Penyesuaian disini bukan saja terletak pada kemampuan manusia memberi 2

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 9

3

H. Hafied Canggara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Rajawali Pers, 2008,hal 2

10

tanggapan terhadap gejala alam seperti banjir, gempa bumi dan musim yang mempengaruhi manusia. Dalam lingkungan seperti ini diperlukan penyesuaian agar manusia dapat hidup dalam suasana yang harmonis. c.

Upaya

untuk

melakukan

transformasi

warisan

sosialisasi.

Suatu

masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakatnya dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku dan peranan.

Misalnya

bagaimana

orang

tua

mengajarkan

tatakrama

bermasyarakat yang baik kepada anak – anaknya. Bagaimana sekolah difungsikan untuk mendidik warga negara, bagaimana media massa menyalurkan hati nurani khalayaknya dan bagaimana pemerintah dengan kebijaksanaan yang dibuatnya untuk mengayomi kepentingan anggota masyarakat yang dilayaninya. Ketiga fungsi ini menjadi patokan dasar bagi setiap individu dalam berhubungan dengan anggota masyarakat. Jadi komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ia diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antar manusia sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat apakah ia seorang dokter, dosen, manajer, pedagang dan sebagainya. Pendek kata keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan termasuk karier mereka banyak ditentukan oleh kemampuannya berkomunikasi. Para pakar komunikasi telah membuat sejumlah definisi tentang komunikasi dengan cara mereka sendiri. Adapun definisi tersebut antara lain :

11

•

Kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia ( human communication ) merumuskan bahwa : Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang – a mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar manusia, (2) melalui pertukaran informasi, (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu 5

•

Menurut Everett M Roges : Komunikasi adalah suatu proses dimana sautu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka 7 Dari beberapa macam definisi yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa

dalam komunikasi terdapat unsur penyampaian atau pengoperan dan juga komunikasi bisa ditempatkan sebagai kontrol sosial sebagaimana dikemukakan oleh Carl I Hoveland. 2.2 Hubungan Masyarakat ( Humas ) Humas

kependekan

dari

hubungan

masyarakat,

hal

ini

seringkali

disederhanakan sebagai sebuah terjemahan dari istilah Public Relation ( PR ). Sebagai ilmu pengetahuan sendiri PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. PR sendiri merupakan gabungan dari beberapa ilmu social seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi dan lain – lain. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini PR mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun perkembangan PR dalam setiap negara itu tidak sama 5

7

H. Hafied Canggara, op.cit, hal 20 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005,

hal 62

12

baik bentuk maupun kualitasnya. Proses perkembangan PR lebih banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks. PR merupakan suatu objek studi dan kegiatan yang sangat diminati di negara – negara dunia ketiga karena mereka menghadapi kebutuhan yang begitu mendesak untuk menyebarluaskan berbagai macam pengetahuan dan pemahaman kepada penduduknya, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Di negara – negara berkembang situasi PR – nya sama sekali berbeda dengan yang ada di barat. Di sini dibutuhkan teknik – teknik PR yang serba khusus sehingga siapa saja yang ingin menjalani kegiatan PR di negara – negara berkembang harus bekerja lebih keras. Definisi umum PR disimpulkan sebagai seni ( arts ) dan gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial dan marketing untuk membentuk agar perusahaan atau lembaga nama dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercaya oleh publiknya. Dalam hubungannya dengan target audience atau stakeholder ( obyek dakwah ) tersebut, dikenal tiga tipe tentang apa yang disukai dan tidak disukai, yaitu sebagai berikut : a. Those who know you and like you ( mengenal dan menyukai anda ) b. Those who know you and don’t like you ( mengenal dan tidak menyukai anda ) c. Those who neither you nor care you ( tidak dikenal maka tidak disukai ) Public Relation adalah suatu proses yang continue dari usaha manajemen untuk memperoleh good will dan pengertian dari publik pada umumnya, termasuk stakeholder internal. Ke dalam mengadakan perbaikan dan pembenahan melalui corporate culture building ( membangun budaya lembaga ) berbentuk disiplin,

13

motivasi, peningkatan pelayanan dan produktivitas berbentuk disiplin, motivasi, peningkatan pelayanan dan produktivitas kerja yang diharapkan untuk terciptanya sense of belonging terhadap lembaga. Sedangkan keluar, berupaya menciptakan kepercayaan dan citra lembaga (corporate image ) yang sekaligus memayungi dan mempertahankan citra produknya (product image). Pada hakekatnya makna dari ” hubungan masyarakat ” (humas, kehumasan, public relations) adalah perilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik (to be a good neighboor and citizen). Aktivitas public relations sehari – hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way traffic communication) antara lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi dan lain sebagainya, demi kemajuan lembaga atau citra positif lembaga bersangkutan. Jadi, kegiatan public relations tersebut sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Sejarah perkembangan PR dimulai pada tahun 1809 dimana Departemen Keuangan Inggris menunjuk seorang juru bicara resmi. Kemudian pada tahun 1854, Dinas pos kerajaan inggris, dalam salah satu laporan tahunannya yang pertama mengakui perlunya penjelasan secara luas atas pelayanan ( informasi / jasa ) yang dilakukannya kepada masyarakat umum. Taktik PR yang cukup rinci dan terarah juga mulai digunakan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1912 dimana pada waktu itu Llyod George yang menjabat sebagai Chancellor of the Exchequer atau bendahara negara, mengorganisasikan sebuah tim tersendiri yang

14

bertugas untuk memberi penjelasan perihal rancangan program pensiun bagi kaum lanjut usia yang pertama di dunia kepada masyarakat luas. Seusai perang dunia pertama, pemerintah dari berbagai negara mulai memakai metode-metode PR dalam menjelaskan program kesehatan dan perumahan nasional kepada rakyatnya. Antara tahun 1926 hingga 1933, di Inggris berlangsung suatu upaya PR terpadu yang terbesar pada zamannya. Ketika itu Sir Stephen Tallents, atas nama Dewan Pemasaran Kerajaan (Empire Marketing Board) telah mengeluarkan satu juta poundsterling untuk menjadikan buahbuahan serta berbagai macam produk Inggris lainnya lebih dikenal oleh rakyatnya sendiri. Usaha PR besar-besaran tersebut dilakukan melalui serangkaian film, poster-poster dan pameran. Pada tahun 1948 Sir Stephen Tallents menjadi presiden yang pertama bagi sebuah lembaga formal pertama yang bertujuan mengembangkan bidang PR yakni Institute of Public Relations (IPR). Namanya kemudian diabadikan menjadi suatu tanda penghargaan tahunan yakni Sir Stephen Tallents Medal dimana penghargaan ini disampaikan kepada tokoh-tokoh tertentu yang dinilai berjasa dalam bidang PR. Hal ini memberikan fakta bahwa kegiatan PR sudah dimulai kurang lebih 200 tahun yang lalu dimana kegiatan itu di mulai dari kerajaan atau pemerintahan. Sejalan dengan terbentuknya Institute of Public Relation (IPR) di Inggris, maka di Amerika terbentuk Public Relations Society of America. Tokoh PR di Amerika adalah Ivy Ledbetter Lee yang pernah menangani PR di sebuah perusahaan kereta api, yakni Pennsylvania Railroad. Pekerjaan PR di masa itu benar-benar berat, Ivy dituntut untuk memastikan adanya peliputan pers yang adil

15

atas sepak terjang perusahaan batubara dan kereta api dimana ia bekerja. Pada saat itu didalam perusahaan tersebut sedang terjadi demo buruh dan Ivy Lee di sewa agar demo tersebut tidak berlangsung lama namun demo tersebut telah tercium oleh media dan saat itu Ivy Lee harus membuat perusahaan tetap terkesan bagus walaupun ada masalah internal yang berlangsung, dengan latar belakang jurnalis yang dimiliki Ivy Lee dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Beranjak dari sejarah PR diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Public relation terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang menjalin kontak dengannya. Ada beberapa definisi PR secara internasional antara lain : a.

Menurut British Institute of Public Relations ( IPR ) : PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik ( good will ) dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap khalayaknya.8

b.

Menurut Frank Jefkins : PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian.9

c.

Menurut pernyataan Meksiko ( The Mexican Statement ) : PR adalah sebuah

8

9

Frank Jefkins, Public Relation, Erlangga, Edisi kelima, hal 9 ibid, hal 10

16

seni sekaligus ilmu social yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensinya, memberi masukan dan saran – saran kepada para pemimpin organisasi serta menerapkan program – program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan khalayaknya.10 Di kalangan pemerintahan istilah public relation belum terlalu popular dibandingkan dengan istilah humas, sehingga istilah yang seringkali dipakai didalam instansi pemerintahan adalah humas ( hubungan masyarakat ). Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam mengahadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Sementara itu diakui bila selama ini peran dan fungsi humas di lingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri. Humas departemen mempunyai dua tugas yaitu menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai dan menerangkan dan mendidik public mengenai peraturan – peraturan, perundang – undangan dan hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari – hari. Selain itu, adalah tugasnya pula menasihati pimpinan departemen dalam

1

0

ibid, hal 11

17

hubungannya dengan reaksi atau tanggapan public terhadap kebijaksanaan yang dijalankan. Peran dan fungsi humas pemerintah selama ini masih kalah bila dibandingkan dengan public relations organisasi bisnis atau kalangan dunia usaha lainnya. Dalam pelaksanaan pekerjaannya seorang praktisi humas akan menggunakan konsep – konsep manajamen untuk mempermudah pelaksanaan tugas – tugasnya. Konsep manajemen yang dimaksud yaitu mencakup fungsi – fungsi dasar dengan pendekatan analistik seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam melaksanakan manajemen ( POAC : Planning, Organizing, Actuating, Controlling ). Peranan humas untuk menanamkan sense of belonging pada publiknya dalam upaya untuk memenangkan tujuan organisasi, yang tentunya berlandaskan keterlampilan humas agar dapat menyentuh persepsi public sasaran. Hal ini harus dipahami bahwa dengan cara sistematis dan terencana akan dapat diraih dan dimenangkan sasaran pokok kegiatan humas untuk memenangkan dan meraih opini public yang menguntungkan bagi oragnisasi. Semua ini bertolak pada posisi humas sebagai unsur pendukung kegiatan organisasi. Menjadi humas pemerintahan memang bukan pekerjaan ringan, apalagi reputasi, keberhasilan dan eksistensi sebuah lembaga pemerintahan sangat bergantung dari kinerja humas yang dimilikinya. Saat ini aparat humas di berbagai instansi pemerintah menghadapi tantangan berat sejak era kebebasan pers. Hal ini dikarenakan secara factual dapat dilihat jarang sekali muncul pemberitaan pers yang mengangkat upaya – upaya yang tengah dilakukan pemerintah atau

18

keberhasilan yang telah dicapai pemerintah. Sadar bahwa humas memiliki peran yang semakin penting dan strategis maka diharapkan agar aparatur kehumasan pemerintah sebisa mungkin lebih memperluas wawasan, pemahaman dan pengetahuan di seputar dunia kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Fungsi dan peran humas membangun citra diri pemerintah untuk menjadi seorang humas yang mampu bekerja secara professional dan konsisten sehingga bisa membangun citra positif pemerintah. 2.3 Pengertian Hubungan Masyarakat Humas yang merupakan terjemahan bebas dari istilah public relation atau PR – kedua istilah ini dipakai bergantian – itu terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relation ( IPR ), yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan bulan November 1987, “ humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan mnemelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya “.11 Jadi humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Definisi IPRA tersebut dapat dinilai sebagai definisi yang lengkap, yang menunjukkan ciri khas dan meliputi faktor – faktor yang memang harus ada pada

1

1

M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, Bumi Aksara 2005, hal 2

19

humas. Definisi IPRA yang disepakati oleh para anggotanya dari seluruh dunia pada tahun 1960 itu terus dipraktekan dan dikembangkan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatannya itu, dalam bulan Januari 1982 IPRA menerbitkan “ Gold Paper No.4” sebuah penerbitan kecil mungil berhudul “ A Model for Public Relation Education for Professional practice “ ( suatu model bagi pendidikan hubungan masyarakat untuk praktek professional ). Buku kecil tersebut antara lain memuat “ A working definition “ ( definisi kerja ) rumusan Dr.Rex F. Harlow, seorang veteran professional hubungan masyarakat. Definisi kerja tersebut berbunyi : Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan khalayaknya;melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan; membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini public; menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai peringatan secara dini guna membantu mengatisipasi kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik – teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama. 12 Sedangkan menurut kamus Fund and Wagnal, American Standard Desk Dictionary terbitan 1994, istilah humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan tekhnik / kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan

1

2

ibid,hal 2

20

atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak terjangnya.13 Pada pertemuan asosiasi – asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City Agustus 1978 ditetapkan definisi humas sebagai berikut : Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu social yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran – saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program – program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.14 Frasa “menganalisa kecenderungan “ mengisyaratkan bahwa dalam humas kita juga perlu menerapkan teknik penelitian dalam merencanakan program atau kampanye kehumasan. Sampai awal decade 1970 – 1980 tercatat tidak kurang dari 2000 definisi public relation yang dapat dijumpai dalam buku – buku serta majalah ilmiah dan berbagai berkala lainnya, sejak pengetahuan diakui sebagi profesi . Kerancuan pengertian humas paling sering terjadi dengan istilah periklanan ( advertising ). Namun, kita dapat membedakan humas dari iklan pertama – tama dari segi tujuannya. Tujuan periklanan adalah penjualan melalui persuasi, sedangkan humas adalah penyajian berbagai informasi dan pendidikan atau penyuluhan untuk menciptakan saling pemahaman.

1 1 4

3

ibid, hal 2

. ibid, hal 2

21

Humas itu memang merupakan kegiatan praktis dan bisa diandalkan guna meraih pangsa pasar yang takkan direbut bila kita semata – mata mengandalkan periklanan saja. Oleh karena itu begitu banyaknya definisi dari humas ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : a. Hubungan masyarakat merupakan suatu paduan khas dari pengetahuan, keterlampilan dan metode b. Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen mengenai hubungan hubungan antara dua atau lebih organisasi dan public, baik nasional maupun internasional, yang menghasilkan jenis hubungan yang diinginkan atau dipergunakan oleh organisasi – organisasi dari khalayak tersebut.

c. Kegiatan – kegiatan hubungan masyarakat dilaksanakan oleh para praktisi yang melayani berbagai jenis organisasi beserta publiknya, seperti perusahaan, pemerintahan, keuangan, perburuhan, pendidikan dan lain – lain d. Para praktisi hubungan masyarakat yang berupaya melayani kepentingan umum sadar akan pengaruh opini public terhadap pengambilan keputusan, menyampaikan anjuran dan melakukan komunikasi sebagai berikut: ‐ memberikan pelayanan secara baik antara organisasi dengan public ‐

Menyelenggarakan

penilitian

mengenai

kebutuhan

hubungan

organisasi dan sikap – sikap public, merekomendasikan suatu

22

kebijakan dan suatu program untuk menjumpai mereka serta mengukur keefektifan kebijaksanaan dan program tersebut ‐

Berusaha membina dan memelihara pengakuan yang menyenangkan terhadap organisasi dengan jalan memapankan pertukaran informasi antara organisasi dengan public mengenai kekuatan – keuatan social, politik, ekonomi, dan lain – lain yang penting di masyarakat

‐

Berupaya untuk mengantisipasi dan mengoreksi kesan – kesan palsu dan menanggapi secara seksama kritik – kritik terhadap organisasi

‐

Melaksanakan penelitian terhadap sikap – sikap public, khususnya mereka

yang

dianggap

penting

bagi

organisasi

dan

menginformasikannya kepada manajemen ‐

Membantu manajemen memanfaatkan waktu secara seksama dan secara konstruktif dengen pemikiran dalam istilah – istilah yang mengandung perubahan

‐

Berperan sebagai bagian dari manajemen baik sebagai anggota staf internal maupun sebagai staf eksternal

2.4 Fungsi Hubungan Masyarakat Istilah fungsi mempunyai makna menunjukkan pada suatu tahap pekerjaan yang jelas yang dapat dibedakan bahkan kalau perlu dipisahkan dari tahap pekerjaan lain. Dalam kaitannya dengan humas, humas dalam suatu instansi itu dikatakan berfungsi apabila humas itu menunjukkan kegiatan yang jelas yang dapat dibedakan dari kegiatan lainnya. Jadi kalau dipertanyakan apa fungsi humas itu,

23

maka terlebih dahulu dipertanyakan apakah humas itu berfungsi, dalam arti kata apakah menunjukkan kegiatan dan apakah kegiatan itu jelas dan berbeda dari jenis kegiatan lainnya. Mengenai fungsi humas Scott M. Cutlip dan Allen Center dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relations, memberikan penjelasan sebagai berikut : a.

Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari public – public suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan – pandangan public tersebut

b.

Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan opersionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh public

c.

Merencanakan dan melaksanakan program – program yang dapat menimbulkan

penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan

operasionalisasi organisasi.15 Namun Bertrand R. Canfield dalam bukunya yang berjudul Public Relations : Principles and Problems, mengemukakan fungsi humas sebagai berikut: a.

Mengabdi kepada kepentingan umum, hal ini dimaksudkan agar humas selalu dapat menjalankan tugasnya yaitu melayani public dan mengabdi pada kepentingan umum. Publik disini yang dimaksud adalah public intern dan public ekstern yang hubungannya harus tetap dibina sehingga menjadi harmonis.

1

5

Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat, Remaja Rosdakarya 2002, hal 

34 

24

b.

Memelihara komunikasi yang baik, maksudnya adalah menjaga hubungan komunikatif antara humas dengan public baik internal maupun eksternal, dan dengan manajer beserta stafnya dilakukan secara balik yang dilandasi empati sehingga menimbulkan simpati. Humas sebaiknya melayani siapa saja tidak dipandang dari segi kedudukan, pekerjaan umur, agama dan sebagainya

c.

Menitikberatkan moral dan perilaku yang baik, maksudnya adalah humas harus menjaga sikap dan perilaku mereka, hal ini dikarenakan jika humas berperilaku terpuji maka itu akan berdampak positif pada organisasi atau perusahaan yang mereka wakili.16 Ketiga fungsi humas diatas apabila di laksanakan dengan seksama akan

menjadi dukungan yang nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi beserta manajemennya. 2.4.1

Humas Internal Humas Internal adalah segenap kegiatan humas yang diarahkan pada

khalayak di dalam perusahaan ( karyawan, keluarga karyawan dan lain sebagainya ), bukannya kalangan di luar perusahaan organisasi yang bersangkutan. Hubungan ke dalam pada umumnya adalah hubungan dengan para karyawan. Khalayak dalam ( internal public ) adalah khalayak yang bergiat di dalam organisasi yang pada umumnya merupakan karyawan. Yang dimaksudkan dengan karyawan disini ialah semua pekerja, baik pekerja halus yang berpakaian bersih diruang kantor maupun pekerja kasar seperti sopir atau pesuruh. Dengan

1

6

ibid, hal 36

25

senantiasa berkomunikasi dengan mereka akan dapat diketahui sikap, pendapat, kesulitan, keinginan dan perasaan. Sebagai wakil organisasi, humas harus menciptakan dan selanjutnya membina komunikasi dua arah, baik secara vertical maupun secara horizontal. Secara vertical di satu pihak ia menyebarkan informasi seluas – luasnya kepada para karyawan; di lain pihak ia menampung segala keluhan tanggapan, keinginan para karyawan kemudian menyampaikannya kepada pimpinan organisasi untuk memecahkan segala permasalahannya. Humas bertindak sebagai mediator pada saat ia membela para karyawan, dan juga humas berada pada pihak pimpinan organisasi saat organisasi sedang terkena masalah. Humas internal dalam kegiatannya menjalankan komunikasi dua arah yaitu komunikasi ke bawah ( downward communication ) dan komunikasi ke atas ( upward communication ), informasi dapat dilakukan dengan : a.

mengadakan rapat

b.

memasang papan pengumuman

c.

menerbitkan majalah intern

Sedangkan untuk membina komunikasi ke atas ( upward communication ) dapat dilakukan dengan cara : a.

mengadakan pertemuan untuk menampung pendapat

b.

mengadakan rubric khusus dalam majalah intern, semacam kontak pembaca tetapi khusus untuk diisi oleh karyawan

c.

mengadakan kotak saran ( suggestion box ) untuk menampung saran – saran bagi kepentingan organisasi dan kepentingan karyawan

26

2.4.2

Humas Eksternal Humas eksternal adalah segenap kegiatan humas yang berhubungan

dengan khlayak luar dari suatu organisasi.Khalayak mana yang menjadi sasaran pembinaan hubungan bergantung pada sifat dan ruang lingkup organisasi itu sendiri. Relasi perusahaan tidak akan sama benar dengan relasi jawatan pemerintah atau instansi militer. Meskipun demikian ada beberapa khalayak yang sama – sama menjadi sasaran kegiatan semua organisasi sehingga harus senantiasa menjalin hubungan yang tetap, yakni : a.

hubungan dengan masyarakat ( community relation )

b.

hubungan dengan jawatan pemerintah ( government relation )

c.

hubungan dengan pers ( press relation ) Hubungan dengan masyarakat sekitar senantiasa perlu dipelihara dan

dibina karena pada suatu ketika mereka mungkin diperlukan. Lebih – lebih jika terjadi musibah seperti kebakaran maka merekalah yang pertama kali akan menolong. Pembinaan hubungan dapat dilakukan dengan melakukan anjangsana, mengundang mereka jika organisasi kita berulang tahun, memberikan sumbangan jika ada masyarakat yang mengalami musibah dan sebagainya. Pada pokoknya pimpinan organisasi atau kepala humas sebagai wakilnya perlu selalu berkomunikasi dengan mereka untuk menunjukkan bahwa organisasi beserta para karyawan tidak mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Kebijakan bertetangga perlu selalu dibina dan dipelihara.

27

Pembinaan hubungan dengan jawatan pemerintahan dapat ditempuh dengan jalan memelihara komunikasi. Komunikasi dengan pimpinan jawatan dapat dilakukan dengan mengirimkan surat ucapan sealamat bila instansi yang bersangkutan sedang berulang tahun, mengirimkan kalender atau agenda, mengadakan olahraga bersama dan lain – lain. Pembinaan hubungan ini akan dapat membantu lancarnya eksternal public relation dan bila dijumpai kesulitan – kesulitan dapat segera dipecahkan karena hubungan baik telah terpelihara sejak semula. Hubungan dengan pers yang dimaksud adalah hubungan dengan media massa baik itu koran, majalah, radio dan sebagainya. Media massa tersebut banyak sekali bantuannya kepada organisasi kekaryaan untuk mencapain khalayak yang tersebar luas. Untuk mebina hubungan dengan pers ini pihak organisasi dapat melakukan kegiatan seperti anjangsana kepada staf redaksi, mengucapkan ulang tahun jika media massa tersebut berulang tahun, mengucapkan bela sungkawa jika ada kerabat wartawan yang meninggal dan sebaginya. Hubungan baik yang senantiasa terpelihara dengan media massa akan membantu lancarnya publikasi. 2.5 Peran Humas Peran humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi

berbagai

persoalan

kemasyarakatan

yang

mendasar,

peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan penganguran.

28

yakni

Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Peran dan fungsi humas pemerintah selama ini dapat dinilai masih kalah bila dibandingkan dengan humas di kalangan organisasi bisnis dan kalangan dunia usaha lainnya. Sadar bahwa humas memiliki peran yang semakin penting dan strategis maka diharapakan agar aparatur kehumasan pemerintah sebisa mungkin lebih memperluas wawasan, pemahaman dan pengetahuan di seputar dunia kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Sebagai sebuah kegiatan komunikasi humas juga berperan sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif antar berbagai stakeholders organisasi baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra organisasi pemerintah itu sendiri. Dengan melihat proses peranan manajemen dan peran dari hubungan masyarakat ( humas ) dalam suatu organisasi yang sudah dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa manajemen itu adalah upaya menyusun sasaran dan kerja sama melalui orang lain. Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, tiap staf humas harus mempelajari setiap langkah selalu berlangsung efektif.

29

Peranan humas untuk menanamkan sense of belonging pada khalayaknya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang tentunya berlandaskan keterlampilan humas agar dapat menyentuh persepsi public sasaran. Ada empat peran utama humas yang mendeskripsikan sebagian besar praktek mereka. Akan tetapi, kadang – kadang praktisi melakuakn semua peran ini dan peran lainnya dalam tingkat yang berbeda – beda, meskipun ada peran dominan dalam pekerjaan mereka sehari – hari dan dalam cara mereka berhadapan dengan orang lain. Adapun peran humas tersebut antara lain : a. Teknisi Komunikasi Pada peran ini praktisi humas biasanya tidak hadir saat manajemen mendefinisikan problem dan memilih solusi. Mereka baru bergabung untuk melakukan komunikasi dan mengimplementasikan program, terkadang tanpa mengetahui secara menyeluruh motivasi atau tujuan yang diharapkan. Meskipun mereka tidak hadir saat diskusi tentang kebijakan baru atau keputusan

manajemen

baru,

merekalah

yang

diberi

tugas

untuk

menjelaskannya kepada karyawan dan pers. b. Expert Prescriber Peran ini disebut juga sebagai “ pakar perumus “, dimana maksud dari peran ini adalah humas bertugas mendefinisikan problem, mengembangkan program, dan bertanggung jawab penuh atas implementasinya. Peran ini menarik perhatian praktisi karena menjalani peran ini akan membuat orang dilihat sebagai pihak yang punya otoritas ketika ada sesuatu hal yang harus

30

dibereskan atau pihak yang punya otoritas untuk menentukan bagaimana cara mengerjakan sesuatu c. Fasilitator Komunikasi Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi adalah sebagai pendengar yang peka dan broker ( perantara ) komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara, interpreter, dan mediator antara organisasi dan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Praktisi yang berada pada peran ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publiknya. d. Fasilitator Pemecah Masalah Pada peran ini praktisi humas berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Kolaborasi dan musyawarah dimulai dengan persoalan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi program final. Praktisi ini membantu manajer lain dan organisasi untuk mengaplikasikan humas dalam proses manajemen bertahap dan juga dipakai untuk memecahkan problem lainnya.17 Peranan mana yang paling sering dilakukan oleh praktisi humas sangat tergantung dari beberapa hal, antara lain sistem budaya organisasi / perusahaan,

1

7

Scott M.Cutlip dan Allen H.Center, Effevtive Public Relation,Kencana, 2007, hal 46 - 47

31

tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, struktur organisasi atau perusahaan yang menentukan wewenang dan kewajiban humas, serta ciri khas kehumasan sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi dan peran humas dapat membangun citra diri pemerintah yang professional dan konsisten, sehingga bisa membangun citra positif pemerintah. 2.6 Wajib Belajar 9 Tahun Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan

bangsa,

dan

ikut

serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu, faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut hanya dapat dihasilkan melalui penyelengaraan pendidikan yang bermutu. Berkenaan dengan hal di atas, di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang mengatur tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional diatur dalam pasal 31 yang menyatakan bahwa : a. b.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Pemerintah

mengusahakan

dan

menyelenggarakan

pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang.

32

suatu

sistem

c.

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

d.

Pemerintah

mengusahakan

dan

menyelenggarakan

suatu

sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. e.

Negara mempriotaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kemudian

diatur lebih lanjut dalam dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu adalah dengan dilaksanakannya program Wajib Belajar 9 Tahun. Wajib belajar 9 tahun merupakan suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 s.d. 15 tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar 9 Tahun sampai tamat. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan 6 tahun di

33

Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Anak usia sekolah adalah anak usia 7 s.d. 15 tahun (termasuk anak cacat) yang menjadi sasaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Salah satu tujuan diadakannya program wajib belajar 9 tahun ini adalah jumlah anak putus sekolah (drop-out) bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk ke sekolah, akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas. Program Wajib belajar 9 tahun ini dilatar belakangi oleh wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984, kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini berarti bahwa setiap anak Indonesia yang berumur 7sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pada awalnya, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan menuntaskan program wajib belajar (wajar) 9 tahun pada pendidikan dasar (SD dan SMP) paling lambat tahun 2008. Namun ternyata Program Wajib Belajar 9 Tahun yang ditargetkan Departemen Pendidikan Nasional diraih tahun 2008 terancam gagal. Itu semua terjadi

karena

masih

banyaknya

kendala

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraannya, khususnya berkait dengan akses pendidikan yang masih relatif rendah, serta mutunya pendidikan, dalam hal ini mencakup tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, manajemen, proses dan prestasi siswa masih rendah. Dasar hukum lainnya dari pelaksanaan wajib belajar 9 tahun selain Undang-Undang

Nomor

20

34

tahun

2003

adalah

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 Tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Paket B, Keputusan Mendiknas No. 86/U/2003 Tentang Penghapusan UPERS, Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 Tentang Program Paket C, dan Surat Edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 Tentang Eligibilitas Program Kesetaraan. Untuk penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, disamping pemberian dana atau subsidi yang lain, ada BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Salah satu dana kompensasi untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan. Dan Salah satu upaya menuntaskan wajar 9 tahun, antara lain menambah daya tampung SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan membangun unit sekolah baru (USB) di daerah yang belum memiliki SMP/MTs dan menambah ruang kelas bagi daerah memiliki SMP/MTs Wajib belajar 9 tahun ini sudah menjadi bagian dari pembangunan pendidikan nasional. Penamaan wajib belajar ini mengacu kepada sebuah keharusan setiap anak Indonesia berusia 7 – 12 tahun untuk bersekolah dan tentunya ini mengacu kepada sejumlah produk hukum mulai dari Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional hingga Sistem Pendidikan Nasional. Wajib belajar menuntut pelaksanaan program pendidikan usia sekolah. Anak – anak usia 7 – 12

35

tahun yang berkeliaran, bekerja atau tinggal di rumah didik mereka perlu disekolahkan karena pendidikan formal dilakukan di sekolah. Legalitasnya pada proses mendidik ditandai dengan bukti belajar berupa rapor atau ijazah. Sehingga pendidikan formal inilah yang harus dijalani oleh anak usia 7 – 12 tahun. Pada tahun 1994 DKI Jakarta sebenarnya telah mencapai APK lebih dari 80 %, dimana itu berarti propinsi DKI Jakarta telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun ( wajar ), propinsi lainnya yang juga telah mencapai tuntas pratama ini pada tahun 1994 yaitu DI Yogyakarta. Pada tahun 1997 jumlah propinis yang mencapai batas minimal tuntas wajib belajar menjadi lima, yaitu DI Yogyakarta (116,54 %), DKI Jakarta (102,61 %), Bali (89,52 %), Sumatera Barat (83,99%), dan Sumatera Utara (83,36%).Pada tahun 2008 ada 10 daerah yang mencapai APK tertinggi yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD ), Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat ( NTB ), Bengkulu, Bali dan Jawa Timur.

36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Tipe Penelitian Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti.18 Pada penelitian ini penulis akan meneliti salah satu aktivitas humas yakni identifikasi peranan humas pada institusi pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan yakni Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 3.2 Metode Penelitian Adapun melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode penulitian ilmu – ilmu sosial. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan

1

8

Ronny Kountur, Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Edisi Revisi, PPM, Jakarta, 2007, hal 108

37

suatu penelitian berkenaan dengan how atau why.19 Dalam studi kasus, peneliti berupaya menelaah sebanyak mungkin datya mengenai subyek data mengenai subjek yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai metode seperti wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen (hasil survei) dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci.20 Dengan mempelajari semaksimal mungkin, seorang individu suatu kelompok atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Tujuan pada penelitian studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat – sifat sertakarakter – karakter yang khas dari kasus, individu, kelompok, institusi atau masyarakat.21 3.3 Definisi Konsep Identifikasi adalah proses mengenali, menentukan identitas dari orang, benda, maupuun organisasi Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh seseorang baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran dalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu.

1

9

Robert K. Yin, Studi kasus Desain dan Metode, Rajawali Pers, Jakarta, 2005,

hal 1 2

0

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2006,

hal 201 2

1

Masyhuri dan M.Zainuddin, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif ,Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 35

38

Humas dalam kegiatannya dapat berperan sebagai komunikator, mediator, persuador, organisator dan konsultan dalam organisasi yang dinaunginya. Jika setiap praktisi humas dapat memerankan setiap peranan tersebut dengan baik maka humas akan dapat memelihara dan meningkatkan citra dari organisasi yang diwakilinya. 3.4 Fokus Penelitian Untuk mempermudah penulis dalam mengukur konsep – konsep yang digunakan, maka dibutuhkan adanya focus penelitian dari peranan Humas, yaitu : a.

Teknisi Komunikasi : praktisi humas disini adalah sebagai ahli komunikasi dalam menyampaikan kebijakan – kebijakan baru dalam suatu organisasi ataupun keputusan manajemen baru, misalnya : kebijakan mengenai penataan jam masuk sekolah, UAN, MOS, PPDB

b.

Expert Preciber : praktisi humas disini adalah sebagai pakar atau ahli dalam

pengembangan

mengembangkan

organisasi,

program

dan

seperti

mendefinisikan

bertanggung

jawab

problem,

penuh

atas

implementasinya, puncak pimpinan dari sebuah organisasi hanya mengambil peran pasif saja c.

Fasilitator Komunikasi : praktisi humas disini adalah sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi antara organisasi dan publiknya

d.

Fasilitator Pemecah Masalah : parktisi humas disini adalah untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah, mereka menjadi bagian dalam tim perencanaan strategis.

3.5 Nara Sumber

39

Dalam penelitian kali ini penulis mengambil nara sumber dari Dinas Pendidikan yaitu bapak Yusen Hardiman dari sub bagian umum sebagai Kepala Sub Bagian Umum dimana didalamnya meliputi bagian Humas dan Ibu Yuli selaku Koordinator Humas dan Protokol. Sedangkan dari pihak sekolah SMP penulis mengambil nara sumber Bapak Drs. Suprayitno dari SMP 216 sebagai staf humas dan dari pihak sekolah SD yaitu Dra. Pertiwi Sukmawati selaku Kepala Sekolah SDN Johar Baru 09 Pagi Jakarta Pusat

3.6 Tekhnik Pengumpulan Data 3.6.1

Data Primer

Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran garis besar dari peranan humas Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun yang didapat berdasarkan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

(

interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interviewee ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Lincoln dan Guba ( 1985) maksud mengadakan wawancara antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain – lain.22 3.6.2

2

Data Sekunder

2

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,cet-ke 22, 2006, hal 186

40

Data sekunder disini merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer dalam melengkapi penulisan, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi kerangka pemikiran dengan mempelajari artikel online, buku – buku, literature dan modul – modul mata kuliah PR untuk menghimpun data penting seperti teori – teori, pendapat dan uraian yang ada hubungan dengan pembahasan penelitian. 3.7 Teknik Analisa Data 3.7.1

Analisa Data

Analisa data kualitatif ( Bogdan dan Biklen, 1982 ) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan

apa

yang

dapat

diceritakan

kepada

orang

lain.23

Peme

riksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan ( kredibilitas ), keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Masing – masing criteria tersebut menggunakan tekhnik pemeriksaan sendiri – sendiri. Untuk analisa data pada penelitian kali ini, penulis mendeskripsikan hasil wawancara dan kemudian di jabarkan secara kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimanakah peran humas Dinas Pendidikan dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun sehingga provinsi DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai salah satu provinsi yang telah melampaui target dan dapat

2

3

ibid, hal 24

41

dikatakan 3.7.2

tuntas

paripurna

(

tuntas

wajib

belajar

)

.

Keabsahan Data Dalam keabsahan data, peneliti memakai Triangulasi sumber untuk menguji

kedibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber . Pada penelitian ini peneliti mengecek data yang diperoleh dari nara sumber di dalam Dinas Pendidikan yaitu Kepala Humas dan Koordinator Humas dan Protokoler dan juga membandingkan data tersebut dengan data yang peneliti dapatkan dari nara sumber di luar Dinas Pendidikan yaitu Keplaa Sekolah SDN Percontohan 09 Pagi dan juga staff Humas SMPN 216. Setelah data tersebut dibandingkan kemudian peneliti juga membandingkan data tersebut dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori dari Scott M.Cutlip dan Allen Center mengenai peranan Public Relation ( PR )

42

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 4.1 Profil Instansi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dibentuk pada bulan Januari 2009 dengan penggabungan Dinas Pendidikan Dasar ( Dikdas ) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ). Dinas Pendidikan ini juga dibentuk berdasarkan Perda No.10 tahun 2008 tentang perangkat organisasi daerah.Dinas Pendidikan merupakan sebuah lembaga pemerintah yang membantu Departemen Pendidikan Nasional ( Depdiknas ) untuk mengawasi pendidikan di wilayah DKI Jakarta. Dinas Pendidikan ini bertugas untuk melaksanakan urusan pendidikan di tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, juga di tingkat pendidikan menengah dan tinggi yaitu SMA dan Universitas. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh wakil kepala dinas, sekertariat, 5 suku dinas dikmen kota administrasi, 5 suku dinas dikdas kota

43

administrasi, 1 suku dinas pendidikan kabupaten, 8 UPT dan 7 bidang yang meliputi bidang TK / SD / PLB, bidang SMP / SMA, bidang SMK, bidang pendidikan non formal & informal (PNFI), bidang tendik, bidang sarana dan prasarana pendidikan dan bidang standarisasi & pendidikan tinggi. Dalam menjalan fungsinya, dinas pendidikan tidak keluar dari 3 pilar program pendidikan yaitu : a.

Perluasan dan pemerataan pendidikan

b.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

c.

Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

Hasil yang telah diperoleh mengenai perluasan dan pemerataan akses pendidikan di tahun 2009 adalah :

No

Target Tahun 2009

Indikator Kunci Kinerja

Tk. Nasional

Capaian tahun 2008 Tk. Provinsi Nasional DKI

1

APK PAUD

53.90%

50.62%

66.71%

2

APK SD/MI/SDLB/Paket A

95.00 %

95014%

113.16%

3

98.00 %

96.18%

102.69%

4

APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B APK SMA/SMK/MA/SMLB/Paket C

68.20 %

64.28%

85.13%

5

APK PT/PTA/UT

18.00 %

17.75%

20.00%

6

Prosentase buta aksara > 15 th

5.00 %

5.97%

0.82 %

Hasil dari Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan adalah : Target Tahun 2009 No

Indikator Kunci Kinerja Tk. Nasional

Capaian tahun 2008 Tk. Provinsi Nasional DKI

1

Rata - rata nilai UN SD / MI

5.50%

7.03

7.26

2

Rata - rata nilai UN SMP / MTs

7.00%

6.87

6.88

44

3

Rata - rata nilai UN SMA/SMK/MA

7.00%

7.17

7.22

4

Guru yang memeiliki kualifikasi S1/DIV

40%

47.04%

57.71%

5

Pendidik yang memiliki sertifikasi pendidik

40%

14.72%

25.37%

6

155

1.04%

21

7

Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah / Madrasah berbasis keunggulan lokal

441

441

1.00%

8

Rasio jumlah siswa SMK : SMA

40 : 60

46 54

52 : 48

Hasil dari penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan adalah : Jumlah sekolah di DKI yang telah menerima sertifikasi ISO 9001 : 2000 yaitu : a. Tahun 2008

: 15 sekolah

b. Tahun 2009

: 28 sekolah

Sehingga jumlah total sekolah yang telah menerima sertifikat ISO 9001 : 2000 berjumlah 43 sekolah.Dalam menjalankan tugasnya dinas pendidikan memiliki permasalah dan tantangan yang harus dihadapi, shingga bisa menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh yang baik di bidang pendidikan. Adapun keadaan umum, permasalahan dan tantangam yang dihadapi oleh dinas pendidikan adalah : a.

Provinsi DKI Jakarta menjadi barometer

b.

Jakarta menjadi tempat tujuan untuk mencari nafkah

c.

Tantangan : ‐

Bagaimana agar anak usia sekolah dapat bersekolah

‐

Bagaimana sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas

4.1.1 d.

Visi, Misi dan Tujuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Visi

Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu tinggi dalam membangun insan yang cerdas dan kompetitif

45

e.

Misi 1.

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Jakarta

2.

Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi yang berkelanjutan serta berdaya saing global

3.

Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan

4.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan

5.

Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik

6.

Peningkatan integritas, penyelenggara dan pengelola pendidikan

7.

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan penyelenggara dan pengelola pendidikan

f.

Tujuan Dinas Pendidikan 1.

Meningkatkan kualitas dan kemandirian pengelolaan pendidikan menengah untuk dapat berdaya saing global

2.

Meningktkan

kualitas

pendidikan

agama

dan

pendidikan

kewarganegaraan 3.

Meningkatkan kemampuan akademik dan professional tenaga kependidikan serta mutu lulusan menengah

4.

Meningkatkan pengembangan perguruan tinggi

5.

Mengentaskan masyarakat putus sekolah dan meningkatkan taraf hidup warga belajar

4.1.2

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

46

Selayaknya sebuah instansi ataupun lembaga, Dinas pendidikan juga memiliki tugas pokok dan fungsi, adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan antara lain : a.

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Melaksanakan urusan pendidikan

b.

Fungsi Dinas Pendidikan 1.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pendidikan

2.

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan

3.

Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar. Menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal

4.

Pembinaan pendidikan prasekolah, dasar. Menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal

5.

Pelayanan pendidikan prasekolah, dasar. Menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal

6.

Pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar. Menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal

7.

Pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar. Menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal

8.

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan tenaga teknis kependidikan

9.

Fasilitas pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan

47

10.

Pemberian

rekomendasi

pendirian

dan

penutupan

satuan

pendidikan tinggi 11.

Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi standarisasi dan /atau perizinan di bidang pendidikan

12.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan

13.

Pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan

dan

pertanggung jawaban penerimaan retribusi pendidikan 14.

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan

15.

Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah

16.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan dinas pendidikan

17.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh : a. Wakil Kepala Dinas b. Sekertariat meliputi Subbag Umum, Subbag Kpegawaian, Subbag Program dan Anggaran, Subbag TU dan Keuangan c. 7 bidang meliputi : Bidang TK / SD / PLB, Bidang SMP / SMA, Bidang SMK, Bidang Pendidikan non formal dan Informal ( PNFI ), Bidang

48

Tenaga Kependidikan ( Tendik ), Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, Bidang Standarisasi dan Pendidikan Tinggi d. 5 Suku dinas Dikmen Kota Administrasi meliputi wilayah : Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan e. 5 Suku Dinas Dikdas Kota Administrasi meliputi wilayah : Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan f. 1 Suku dinas Pendidikan Kabupaten g. 8 UPT 4.1.3 d.

Fokus dan Program Dinas Pendidikan Fokus program dari dinas pendidikan pada tahun 2010 antara lain :

1.

Peningkatan kualitas wajar dikdas 9 tahun yang merata

2.

Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi

3.

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal

4.

Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik

e.

Program Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah ( 2007 -2012 ) 1.Penurunan angka buta aksara 2. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun 3. Penuntasan rehabilitasi gedung sekolah 4. Sertifikasi kompetensi guru 5.

f.

Pencapaian angka partisipasi pendidikan Kebijakan Pembinaan Pendidikan

49

1. Pemerataan dan perluasan akses dikembangakan sebagai berikut : a. Membangun gedung SMP b. Merehab total gedung SD / SMP yang rawan ambruk, tidak layak / tidak standar c. Menyelenggarakan SDN wajar dan SMP terbuka ( program education for all ) d. Menyelenggarakan paket A dan program paket B (program education for all) e. Memberikan bantuan alat pelajaran dan perlengkapan sekolah bagi anak yang rawan drop out f. Membebaskan biaya sekolah siswa SD/SMP/MI/MTs Negeri g. Membebaskan biaya sekolah bagi anak dari keluarga yang tidak mampu melalui bantuan biaya pendidikan bagi siswa SD/SMP swasta h. Memberikan bantuan biaya PSB,UAN dan EHB i.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat luas (broad base education) yang berorientasi pada keterampilan hidup (life skill)

j. Mengembangkan program retrival untuk menarik kembali anak yang putus sekolah k. Memperluas akses bagi kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi untuk memperolih kesempatan belajar pada satuan pendidikan menengah; l. Meningkatkan angka partisipasi dengan mengurangi kesenjangan antara APK dan APM;

50

m. Meningkatkan

upaya

pemerataan

distribusi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan dalam rangka menekan disparitas kinerja antar sekolah. n. Mengembangkan dan memperluas upaya pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan; o. Memperluas dan meningkatkan kesempatan pada satuan pendidikan menengah swasta untuk memperkecil ratio peserta didik : kelas,antara sekolah negeri dengan sekolah swasta; p. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SMA dan SMK baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional. 2.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing a.

Peningkatan

kemampuan

profesional

tenaga

kependidikan

kesejahteraanya b.

Meningkatkan kinerja pengawas sekolah

c.

Penanganan dan pemberian anak putus sekolah pendidikan dasar

d.

Pembinaan olahraga usia dini

e.

Perintisan SD model dan sekolah koalisi

f.

Penyelenggaraan evaluasi prestasi

g.

Pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran ( KBK )

h.

Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan

i.

Pembinaan dan pemberian penghargaan sekolah sehat, kinerja sekolah

j.

Menyelenggarakan tes kompetensi guru

k.

Pembinaan pendidikan life skill

51

dan

l.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dan laboraturium

m. Pembinaan pendng studi ekatrakurikuler n. 4.1.4

Penyelenggaraan lomba MIPA dan bidang studi lainnya Kebijakan Bidang Pendidikan

b.

Menerapkan kaidah Good Governance

c.

Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah

d.

Memberikan perhatian khusus untuk pembiayan penyelenggaraan operasioanal SMK agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa inggris secara aktif

e.

Meminimalkan angka drop out

f.

Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah

4.1.5

Kegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Kegiatan prioritas yang dilakukan oelh dinas pendidikan pada tahun 2010

ini antara lain : 1.

Akreditasi sekolah

2.

Peningkatan kualitas S1 bagi guru

3.

Pembinaan OSN dan LKS

4.

Pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C

5.

Pemberantasan buta aksara

6.

Ujian nasional kesetaraan

7.

Pemenuhan kebutuhan dalam rangka operasionalisasi SMA unggulan MH. Thamrin

52

8.

Rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan RKB

9.

Pengadaan peralatan praktek, bengkel dan lab.SMMK

10.

Pemberian operasional buku pelajaran

11.

Pakaian seragam dinas dan ongkos jahit bagi guru

12.

Bantuan kepada lulusan SMA / SMK yang berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan mahasiswa berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu

13.

Pendidikan kecakapan hidup ( life skills )

14.

Pengembangan ICT dalam pembelajaran

15.

Operasionalisasi guru PTT

16.

Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah

17.

Pelaksanaan UAS BN

18.

Biaya pendamping SSN dan RSBI SMP

19.

Pengadaan meubeler ruang kelas UGB / RKB

20.

Pembinaan perguruan tinggi

21.

Pelaksanaan PSB

4.1.6

Tugas Pokok dan Fungsi Humas Dinas Pendidikan Dalam 3 pilar pendidikan di bagian terakhir disebutkan bahwa dalam

menjalankan fungsi dinas pendidikan antara lain adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Bagian ini juga menjadi salah satu fungi dari humas Dinas pendidikan, dimana salah satu tugasnya adalah menjaga citra atau nama baik dari Dinas Pendidikan agar selalu diniali baik oleh khalayaknya. Dalam hal ini tugas yang dilakukan oleh humas antara lain :

53

1. Selalu mengupdate berita maupun kegiatan yang diadakan di lingkungan Dinas Pendidikan 2.

Memonitoring segala macam berita yang ada di surat kabar harian mengenai pendidikan atau yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan

3.

Menjamu tamu yang datang dari Luar Negeri ataupun dari Daerah

4.

Mengerahkan massa ( anak sekolah SD, SMP ataupun SMA ) saat ada perayaan hari – hari besar Nasional

5. Menangani wawancara ataupun kontak dengan media mengenai kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan 6. Mengembangkan isi website milik Dinas Pendidikan 7.

Mengadakan konfrensi pers jika ingin mensosialisasikan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan kepada khalayaknya dan juga menulis press release kepada media untuk kemudian diterbitkan oleh media tersebut Tugas pokok humas dinas pendidikan ledih ditekankan kepada publikasi

kepada khalayak mengenai kinerja dari dinas pendidikan itu sendiri, karena berdasarkan tujuan dari Dinas Pendidikan yaitu penilaian positif dari khalayak terhadap dinas pendidikan 4.2 Hasil Penelitian Bagian ini merupakan deskripsi dan analisa terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan setelah melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Yusen Hardiman selaku Kepala bagian Humas, yang mempunyai informasi

54

terntang kegiatan wajib belajar 9 tahun sehingga dapat dilihat nantinya peran humas dinas pendidikan dalam program wajib belajar 9 tahun. Wawancara juga dilakukan kepada khalayak eksternal yang juga mengetahui mengenai wajib belajar 9 tahun yaitu staf humas SMPN 216 Jakarta dan Kepala Sekolah SDN Percontohan 09 Pagi. Wawancara dilakukan secara terpisah pada ketiga nara sumber diatas. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan bagaimana peran humas dinas pendidikan dalam peneyelenggaraan wajib belajar 9 tahun di wilayah DKI Jakarta, sehingga DKI Jakarta bisa termasuk salah satu propinsi yang memiliki tingkat pencapaian tertinggi di tahun 2008 yaitu 102,69 %.  Peran public relation ( PR ) dalam menangani situasi yang senantiasa terjadi dalam pekerjaan mereka menurut Scott M.Cutlip dan Allen H.Center dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relation ada 4, yaitu : 4.2.1. Teknisi Komunikasi Peran humas yang pertama adalah praktisi humas sebagai teknisi komunikasi yaitu

humas

disini

bertugas

untuk

melakukan

komunikasi

dan

mengimplementasikan program, selain itu praktisi humas juga disewa untuk menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis news release dan feature, mengembangkan isi web dan menangani kontak dengan media. Praktisi humas disini juga diberi tugas untuk menjelaskan kepada karyawan atau press tentang program yang sedang atau akan dikerjakan. Peran PR atau humas sebagai teknisi komunikasi ini juga digunakan dalam mempublikasikan segala kegiatan yang dilakukan ataupun segala jenis kebijakan

55

yang diambil oleh Dinas Pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Subbag Umum yaitu bapak Yusen Hardiman ; ”Fungsi dari humas Dinas Pendidikan adalah mempublikasikan segala macam kebijakan yang ada di dinas seperti UAN, penataan jam masuk sekolah, PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) dan lain – lain”.25 Begitupula dengan wajib belajar ( wajar ) 9 tahun, disini peran humas dinas pendidikan yaitu, menjalin kontak dengan media sehubungan penuntasan wajib belajar 9 tahun, humas dinas pendidikan. Humas dinas pendidikan selalu mengundang pers lewat press conference, press gathering bahkan press tour, seperti yang dikatakan oleh bapak Yusen Hardiman ; ”Humas dinas Pendidikan dengan massmedia pada intinya saling membutuhkan, humas dinas pendidikan selalu menghubungi massmedia jika ada kegiatan yang harus dipublikasikan misalnya kegiatan PPDB, MOS, RAPBS”.26 Humas dinas pendidikan juga mempunyai peranan untuk menulis press release yang pada akhirnya akan dibagikan kepada media. Humas dinas pendidikan juga bertugas untuk selalu memasukkan informasi terbaru mengenai segala jenis kegiatan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ke dalam website dinas pendidikan walaupun yang mengembangkan isi web tersebut bukanlah humas, seperti dikutip dari wawancara ; ”Humas dinas pendidikan selalu mengupdate berita – berita yang terjadi mengenai pendidikan untuk kemudian di bawa ke bagian informasi ( seksi data dan informasi ) untuk kemudian di masukkan ke dalam website dinas pendidikan yaitu www.disdik.co.id atau www.dikmetidki.co.id”. 27

2

5

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas Bapak Yusen Hardiman pada tanggal 19 Agustus 2009 2 6 ibid 2 7 ibid

56

Namun terlepas dari peran PR atau humas sebagai teknisi komunikasi yang harus selalu mengkomunikasikan segala macam hal baik itu kebijakan maupun kegiatan kepada khalayaknya masih ada sekolah yang belum mengetahui keberadaan dari humas dinas pendidikan, seperti kutipan wawancara dengan staff humas SMP 216 Jakarta bapak Drs. Suprayitno ; ”Saya tidak pernah mendengar di dinas pendidikan ada bagian humas, selama ini humas dinas pendidikan belum pernah mengunjungi SMP 216 untuk memberikan informasi mengenai wajib belajar 9 tahun. Sampai saat ini untuk wajin belajar 9 tahun dilaksanakan lewat kegiatan – kegiatan misalnya PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) ”. 28 Namun ada pihak sekolah yang pernah mendengar keberadaan humas di dinas pendidikan, seperti kutipan wawancara penulis dengan ibu Pertiwi Sukmawati selaku Kepala Sekolah SDN Percontohan 09 Pagi ; ”Saya pernah mendengar adanya bagian humas di dinas pendidikan namun, untuk menginformasikan segala sesuatu kepada pihak sekolah bukanlah bagian humas langsung yang datang ke sekolah”. 29 Dalam memberikan informasi kepada pihak sekolah khususnya kepada SDN Johar Baru 09 Pagi ini humas melakukannya lewat surat edaran dan sosialisasi kepada pihak sekolah, sperti kutipan wawancara berikut : ”Selama ini informasi yang diberikan biasanya berupa surat edaran, namun kadang juga dilakukan sosialisasi. Kalau ada program baru yang perlu diinformasikan biasanya kita diundang lewat dinas kotamadya, bukan dinasnya langsung yang mengundang kita”.30

2

8

Hasil wawancara dengan perwakilan SMPN 216 yaitu staf Humas Bapak Drs.Suprayitno pada tanggal 11 Agustus 2009 2 9 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Percontohan Johar Baru 09 Pagi Ibu Pertiwi Sukmawati pada tanggal 15 Agustus 2009 3 0 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Percontohan Johar Baru 09 Pagi IbuPercontohan Johar Baru 09 Pagi Ibu Pertiwi Sukmawati tanggal 7 September 2009

57

” Informasi yang disosialisasikan misalnya ujian akhir sekolah ( UASBN ), dana BOS dan BOP, dan lainnya diinformasikan lewat surat edaran.”31 Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun ini misalnya PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ), pihak sekolah juga memasang spanduk di lingkungan sekolah berupa pemberitahuan tentang pelaksanaan PPDB itu sendiri. Teknisi komunikasi adalah peranan humas yang bertugas untuk melakukan komunikasi, mengimplementasikan program, menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis news release dan feature, mengembangkan isi web dan menangani kontak dengan media. Disini peran humas sebagai teknisi komunikasi sangat

terlihat

sekali,

karena

bagian

humaslah

yang

berperan

untuk

mempublikasikan segala macam kegiatan dan kebijakan yang ada di lingkungan dinas pendidikan kepada media, dan bagian humaslah juga yang diberi wewenang untuk bisa menghadapi berita negatif yang mungkin saja datang dari pihak media. Hal ini juga terlihat dalam masalah penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam hal ini peran humas hanyalah menjalin kontak dengan media sehubungan dengan kegiatan – kegiatan yang terjadi dalam wajib belajar 9 tahun seperti PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) ataupun MOS ( Masa Orientasi Siswa ) 4.2.2

Expert Prescriber

Peran PR yang kedua adalah praktisi humas sebagai expert presciber atau sebagai ahli / pakar dalam persoalan PR dan solusinya. Dalam peran ini humas bertugas untuk mendefinisikan problem,

mengembangkan

program dan

bertanggung jawab penuh atas implementasinya. Peran ini membuat humas

3

1

ibid

58

dipandang mempunyai otoritas sebagai pihak yang bisa mengambil keputusan terhadap persoalan yang harus dibereskan. Peran humas sebagai expert presciber dalam wajib belajar 9 tahun tidak begitu terlihat karena humas dinas pendidikan hanyalah mendukung segala macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas, seperti kutipan wawancara dengan bapak Yusen Hardiman; ”Dinas Pendidikan merupakan kepanjangan tangan dari Depdiknas, dan tugas humas disini hanyalah mendukung setiap kebijakan yang datang dari pemerintah pusat”.32 Hal ini juga diperjelas oleh ibu Juliana selaku Koordinator Humas dan protokoler : ”Humas hanya menginformasikan saja jika ada masyarakat yang bertanya, segala macam kebijakan, ketentuan dan SK itu dari Mendiknas ( Menteri Pendidikan Nasional )”33 Disini humas juga tidak bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan maupun pengevaluasian program wajib belajar 9 tahun, seperti kutipan wawancara berikut; ”Humas dinas pendidikan tidak mengevaluasi penyelenggaraan wajar 9 tahun, karena yang berhak melakukan itu adalah pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas”.34 Oleh karena itu peran humas sebagai expert prescriber atau ahli pemecah masalah tidak dilakukan oleh humas dinas pendidikan, karena yang mempunyai

3

2

Hasil wawancara dengan Kepala bagian Humas Dinas Pendidikan Bapak Yusen Hardiman pada tanggal 19 Agustus 2009 3 3 Hasil wawancra dengan Koordinator Humas dan Protokoler Dinas Pendidikan Ibu Julian pada 30 Juli 2009 3 4 op.cit

59

wewenang untuk melakukan hal itu adalah pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional ( Depdiknas ) 4.2.3

Fasilitator Komunikasi

Peran humas yang ketiga adalah fasilitator komunikasi, pada peran ini praktisi humas bertugas sebagai perantara komunikasi, interpreter dan mediator antara organisasi dan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Pada peran yang ketiga ini humas dinas pendidikan juga memegang peranan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan keluhan dengan membuka hotline center yaitu di nomor (021) 527-1424 dan bisa juga dilayangkan lewat forum aduan di website dinas pendidikan yaitu www.disdik.co.id atau www.dikmentidki.co.id, sesuai dengan kutipan wawancara berikut; ”Humas dinas pendidikan membuka layanan SMS bagi para masyarakat yang mengeluhkan tentang program sekolah gratis misalnya, tapi nomornya tidak bisa saya beritahu pada anda, saya selalu menerima SMS dari para orangtua atau wali murid yang mengeluhkan adanya pungutan-pungutan yang tidak seharusnya, nah setelah itu biasanya kami akan diskusikan dengan kepala dinas lalu, kepala dinas nanti akan mengeluarkan kebijakan yang sehubungan dengan itu lewat media massa”.35 Selain itu humas dinas pendidikan juga tanggap dalam menanggapi berita negatif yang beredar di khalayak tentang penyelenggaraan wajib belajar ( wajar ) 9 tahun ini 3

5

ibid

60

”Kami di bagian humas biasanya mendapatkan keluhan dari masyarakat lewat koran umum yang beredar, setelah kami dapatkan lalu biasanya hal tersebut kami tanggapi dengan memanggil kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan dan kami coba mediasikan”36 Namun peran humas sebagai fasilitator ini juga belum dirasakan oleh beberapa pihak sekolah, seperti kutipan wawancara dengan staf humas SMPN 216 yaitu bapak Drs.Suprayitno sebagai berikut ”Sejauh ini jika ada informasi atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan wajib belajar yang datang ke sekolah adalah dinas bidang kurikulum dari dinas pendidikan , dan selama ini juga belum ada orangtua atau wali murid yang mengeluhkan tentang masalah pungutan atau sumbangan dan lainnya”. Komunikasi yang dilakukan bukan lewat humas, biasanya pihak sekolah mengumpulkan orangtua murid / wali murid tentang PPDB ini dan memberitahukan bahwa sekolah disini gratis, tidak ada pungutan. Jadi humas dinas pendidikan tidak memfasilitasi komunikasi dua arah, dan sekolah biasanya membuat spanduk, selebaran, brosur mengenai program PPDB ini jadi masyarakat yang akan bersekolah bisa mencari informasi langsung kemari”.37 Sebenarnya tanpa pihak sekolah sadari, humas dinas pendidikan sudah memfasilitasi antara pihak sekolah dengan masyarakat yang ingin mencari sekolah yang berkualitas. Hal ini dilihat dari adanya website yang terus diperbaharui sehingga masyarakat bisa mengetahui sekolah mana saja yang memnpuyai kualitas terbaik.

3

6

3

7

ibid Hasil wawancara dengan perwakilan SMPN 216 yaitu staf Humas Bapak Drs. Suprayitno pada tanggal 11 Agustus 2009

61

”Selama ini untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang PPDB dapat dilihat lewat website www.dikmentidki.co.id, disana terdapat informasi mengenai syarat – syarat penerimaan dan juga tentang passing grade dari sekolah”. 38 Peranan humas sebagai fasilitator komunikasi juga cukup dirasakan oleh pihak sekolah SDN Percontohan Johar Baru 09 Pagi, seperti kutipan wawancara dengan Kepala Sekolah berikut : ”Selama ini belum pernah ada masalah mengenai pelaksanaan wajib belajar, karena dari sekolah tidak ada pungutan apapun kepada orantua murid. Semua fasilitas diberikan oleh pihak sekolah kecuali perlengkapan pribadi anak sendiri seperti seragam, buku tulis dan lainnya. Kalau buku pelajaranpun dipinjamakan oleh pihak sekolah”39 Pihak sekolah SD pun selama ini selalu menjaga komunikasi dengan dinas pendidikan,

walaupun

dalam

memberikan

informasi

dinas

pendidikan

menyerahkan lagi kepada kotamadya setempat ”Dalam menjaga komunikasi antara dinas pendidikan dengan pihak sekolah biasanya dilakukan lewat surat edaran dan juga lewat telephone” ”Biasanya dinas pendidikan tidak memberikan informasi langsung kepada sekolah, informasi yang diberiakan biasanya turun lagi ke tingkat kotamadya setempat, baru setelah itu ke sekolah-sekolah”.40 Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa humas dinas pendidikan juga telah melakukan perannya sebagai fasilitator komunikasi dengan memberikan fasilitas online kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai sekolah mana sajakah yang berkualitas di wilayah DKI Jakarta. 4.2.4

Fasilitator Pemecah Masalah

Peran humas yang keempat adalah fasilitator pemecah masalah, pada peran ini praktisi humas berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan

3

8

3

9

ibid Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Percontohan Johar Baru 09 Pagi ibu Pertiwi Sukmawati pada tanggal 7 September 2009 4 0 ibid

62

memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Kolaborasi dan musyawarah dimulai dengan persoalan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi program final. Praktisi humas membantu manajer lain dan organisasi untuk mengaplikasikan humas dalam proses manajemen bertahap yang juga dipakai untuk memecahkan problem organisasional lainnya. Pada peran ini praktisi humas dinas pendidikan melakukan kolaborasi dengan humas Depdiknas dan juga humas Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk mempublikasikan kepada publik bahwa DKI Jakarta telah tuntas paripurna dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun ( wajar ) di TV One dengan sejumlah perwakilan daerah lainnya dalam hal ini Gubernur, seperti kutipan wawancara berikut ini ”Pada saat itu kami humas dinas pendidikan berkolaborasi dengan humas dari pemerintah pusat ( Depdiknas ), dan juga humas Pemda DKI untuk acara yang diadakan di TV One bersama 5 gubernur dari wilayah daerah lainnya, untuk menyatakan bahwa kami DKI Jakarta sudah sangat paripurna sekali dalam wajib belajar 9 tahun. Ini menandakan bahwa anak Jakarta harus sekolah, sedangkan anak jalanan yang sering anda lihat di jalanan itu jika ditanyakan kenapa mereka gak sekolah karena mereka bukanlah anak Jakarta”.41 Peranan humas dinas pendidikan dalam peranan yang keempat ini hanyalah sebatas itu saja mereka tidak mendefinisikan dan memecahkan masalah, mereka juga tidak menjadi bagian dari tim perencanaan strategis, mereka tidak mengevaluasi program final dan humas dinas pendidikan juga tidak membantu manajer lain dan organisasi untuk mengaplikasikan humas dalam proses

4

1

Hasil wawancara dengan Kepal bagian Humas Dinas Pendidikan Bapak Yusen Hardiman pada tanggal 19 Agustus 2009

63

manajemen

bertahap

yang

juga

dipakai

untuk

memecahkan

problem

organisasional lainnya 4.3 Pembahasan Dari proses analisis ini telah didapatkan hasil beberapa fakta – fakta dan masalah – masalah mengenai peranan humas dinas pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun di wilayah DKI Jakarta.

Fakta – Fakta : Peranan humas sangat penting untuk menanamkan sense of belonging pada khalayaknya, hal ini tentunya dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun di wilayah DKI Jakarta humas dinas pendidikan juga mengambil suatu peranan disini. Ada empat peran PR yang diambil dari teori Cutlip & Center yaitu : Teknisi Komunikasi, Expert Presscriber, Fasilitator Komunikasi dan Fasilitator Pemecah Masalah. Berdasarkan hasil penelitian pada peranan PR yang pertama yaitu teknisi komunikasi dimana dalam peran ini praktisi PR melakukan komunikasi dan mengimplementasikan

program,

melakukan

kontak

dengan

media,

mengembangkan isi web, menulis news release dan feature. Pada peran ini humas dinas pendidikan lebih banyak melakukan aktivitas dengan media, seperti mempublikasikan segala macam kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan sehubungan dengan program wajib belajar seperti dilaranganya sekolah

untuk

melakukan

pungutan

kepada

para

orang

tua

murid,

penyelenggaraan MOS dan juga tentang penerimaan peserta didik baru. Humas

64

dinas pendidikan juga selalu mengupdate berita-berita yang ada di website dinas pendidikan, walaupun hal itu tidak dilakukan langsung oleh humas namun oleh bagian informasi. Humas juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan mass media lewat press gathering, pers tour. Hal ini dilakukan karena humas dinas pendidikan menyadari bahwa sebagai organisasi pemerintahan dinas pendidikan juga memerlukan publikasi tentang segala macam kebijakan yang dilakukan oleh idnas pendidikan itu sendiri dan tentunya mass media juga memerlukan berita, hubungan baik inilah yang terus dijaga oleh humas dinas pendidikan sehingga citra dinas pendidikan baik di mata khalayaknya. Namun peranan humas sebagai teknisi komunikasi ini masih ada kekurangannya karena belum semua khalayak dari humas dinas pendidikan menyadari bahawa ada humas di dalam organisasi pemerintahan tersebut. Humas dinas pendidikan juga senantiasa mengupdate berita-berita terbaru tentang kegiatan ataupun berita terkait pendidikan di wilayah DKI Jakarta di dalam website dinas pendidikan. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan juga di publikasikan kepada khalayaknya lewat media internet tersebut, seperti laporan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah SD dan SMP di wilayah DKI Jakarta, Surat Edaran bantuan opersional sekolah yang didalamnya mencakup cara pengambilan bos, penggunaan bos, larangan penggunaan dana bos dan sebagainya. Pada peranan teknisi komunikasi ini pihak sekolah dalam hal ini SMP 216 belum merasakan peran humas disini, karena menurut pihak sekolah penyelenggaraan wajib belajar dilaksanakan oleh pihak sekolah tanpa adanya campur tangan dari pihak dinas pendidikan, misalnya pihak sekolah memasang spanduk yang memberitahukan

65

bahwa sekolah sedang menerima peserta didik baru, dimana nantinya informasi ini akan diterima oleh masyarakat umum, atau informasi lain diberikan lewat brosur yang disebarkan oleh pihak sekolah. Begitupula yang dilakukan oleh pihak SDN Johar Bat\ru 09 Pagi, pihak sekolah juga memasang spanduk di lingkungan sekolah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sekolah menerima peserta didik baru, namun dari pihak sekolah SDN Johar Baru 09 Pagi telah mengakui bahwa humas dinas pendidikan memang memberikan informasi kepada pihak sekolah yang diselenggarakan lewat sosialisasi – sosialisasi terkadang lewat surat edaran. Sosialisasi yang dilakukan biasanya mengenai ujian akhir ( UASBN ), pembagian dana bos, dan lewat surat edaran biasanya berupa pemberitahuan tentang hari libur idul fitri atau kalender pendidikan. Pada peranan yang kedua yaitu sebagai pakar perumus atau expert prescriber dimana dalam peranan ini humas adalah sebagai bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan maupun pengevaluasian program humas dinas pendidikan tidak berperan disini. Hal itu dikarenakan dinas pendidikan adalah sebagai pelaksana dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam wajib belajar 9 tahun mulai tahap perencanaan sampai evaluasi program itu telah dilakukan oleh Depdiknas yaitu lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani masalah pendidikan Pada peranan yang ketiga yaitu fasilitator komunikasi dimana peranan humas disini adalah sebagai perantara komunikasi, interpreter dan mediator antara organisasi dan publiknya, menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan. Pada peran ini humas dinas pendidikan telah memfasilitasi

66

masyarakat umum yang ingin mengeluhkan tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun lewat hotline center dan juga lewat website dinas pendidikan yaitu di forum pengaduan. Humas juga membuka layanan SMS dan layanan email bagi masyarakat umum. Pada peranan keempat yaitu sebagai fasilitator pemecah masalah dimana humas berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Pada peran ini humas dinas pendidikan selalu berkolaborasi dengan kepala dinas pendidikkan selaku pemegang keputusan tertinggi di dinas pendidikan mengenai masalah – masalah yang menyangkut wajib belajar 9 tahun, misalnya jika ada masyarakat yang mengeluhkan tentang pungutan-pungutan maka humas akan menampung keluhan tersebut dan kemudian keluhan tersebut di sampaikan kepada kepala dinas yang mana nantinya humas akan memanggil kepala sekolah dari SD atau SMP yang bersangkutan sehubungan dengan kebenaran berita tersebut, atau humas pada akhirnya akan mempublikasikan kepada media mengenai keputusan dari kepala dinas sehubungan dengan adanya pungutan liara yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat. Humas dinas pendidikan juga bekerja sama dengan humas Depdiknas dan humas Pemda DKI Jakarta dalam membuat siaran pers di salah satu media elektronik untuk mempublikasikan kepada khalayak bahwa wajib belajar 9 tahun di DKI Jakarta sudah tuntas paripurna dan termasuk dari 5 propinsi dengan APK tertinggi yaitu 102,69 % di tahun 2008.     Masalah – Masalah :

67

1. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi humas dinas pendidikan kepada pihak sekolah sehingga ada beberapa sekolah yang tidak mengetahui tentang keberadaan dari humas dinas pendidikan. 2. Dalam struktur organisasi dinas pendidikan bagian humas dijadikan satu dengan bagian lain yaitu bagian umum dimana seharusnya hal ini tidak terjadi karena hal ini akan membuat peran humas menjadi kurang optimal hal ini bisa dilihat dari humas dinas pendidikan lebih dominan melakukan peranan sebagai teknisi komunikasi dibandingkan dengan peranan yang lain. Staf humas dinas pendidikan juga terlalu sedikit dimana staf humas hanya berjumlah 4 orang, ini menyebabkan peranan humas jadi tidak terlihat di mata khalayaknya

BAB V Kesimpulan dan Saran 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dana analisis, dapat disimpulkan bahwa peranan humas dinas pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun di wilayah DKI Jakarta adalah : 1.

Peran humas sebagai teknisi komunikasi, peranan ini merupakan peranan yang paling dominan dilakukan oleh bagian humas. Humas disini melakukan segala macam kegiatan yang menyangkut tentang publikasi. Humas juga

68

selalu berhubungan dengan media dan menjaga hubungan baik dengan media, karena humas merasa dengan adanya publikasi yang baik di mata publik maka citra dari organisasi akan senantiasa baik juga. Selain berhubungan dengan media massa humas juga selalu mengupdate foto maupun berita mengani kegiatan dan berita pendidikan kedalam website dinas pendidikan yaitu www.disdikdki.co.id 2.

Peran humas sebagai expert prescriber, peranan ini tidak dilakukan oleh humas dinas pendidikan karena dinas pendidikan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas, sehingga dinas pendidikan hanyalah mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tersebut.

3.

Peran humas sebagai fasilitator komunikasi. Dalam peran ini humas memfasilitasi percakapan antara masyarakat dengan dinas pendidikan lewat hotline center, website, layanan SMS dan juga email. Dengan adanya layanan tersebut maka masyarakat yang merasa resah dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah atau karena masalah aduan lainnya dapat langsung

disampaikan

kepada

dinas

pendidikan

untuk

kemudian

ditindaklanjuti. fasilitas yang berikan kepada khalayak humas adalah hotline center ke (021)-5271424 atau dapat melihat langsung website dari dinas pendidikan yaitu www.disdik.co.id dimana didalam website tersebut juga terdapat forum aduan untuk masayarakat yang mempunyai keluhan sehubungan dengan penyelenggaraan wajar 9 tahun di wilayahnya.

69

4.

Peran humas sebagai fasilitator pemecah masalah, dalam peran ini humas juga selalu berkolaborasi dengan manajemen dari dinas pendidikan untuk menangani permasalahan yang ada, tidak hanya itu humas dinas pendidikan juga selelu berkomunikasi dengan humas dari organisasi lain untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun ini.

5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dengan humas dinas pendidikan peneliti melihat bahwa peranan humas yang lebih dominan adalah peranan sebagai teknisi komunikasi. Namun peranan sebagai teknisi komunikasi ini juga dirasakan belum optimal terbentuk karena masih ada khalayak humas dalam hal ini sekolah yang belum mengetahui mengenai keberadaan dari humas dinas pendidikan. Alangkah baiknya dalam melaksanakan tugas humas dinas pendidikan jangan hanya melakukan publikasi kepada media masa namun juga berusaha mensosialisaikan dirinya sendiri kepada khalayaknya yang lain sehingga citra dari humas dinas pendidikan akan lebih terbentuk lagi. Dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun ini humas dinas pendidikan tidak terlibat secara langsung karena peranan humas disini hanyalah sebagai teknisi ataupun fasilitator komunikasi dari kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan itu sendiri maupun kebijakan dari Depdiknas. Alangkah baiknya jika humas dinas pendidikan dapat selalu terlibat dalam setiap pengambilan keputusan sehingga peran humas tidak hanya sebagai teknisi komunikasi saja melainkan juga sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam mengembangkan dan menjalankan sebuah program. Dengan begitu humas dapat lebih dikenal lagi di mata khalayaknya.

70

Dalam struktur organisasi dinas pendidikan terlihat bahwa tidak ada bagian humas tercantum disana, namun secara operasional humas ada di bagian umum atau Subbag Umum. Sehingga peran humas disini tidak optimal karena humas sendiri bergabung dengan bagian lain. Sebaiknya agar kinerja humas dinas pendidikan lebih baik lagi seharusnya bagian humas tidak dijadikan satu dengan bagian lain, ada baiknya humas berdiri sendiri sehingga humas dapat menjalankan perananannya dengan baik. Adapun saran atau masukan bagi wilayah yang belum dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun antara lain : a.

Melanjutkan pembangunan unit sekolah baru ( USB ) dan ruang kelas baru, khususnya di daerah pedesaan yang membutuhkan

b.

Memberdayakan dan meningkatkan mutu SLTP terbuka yang telah dikembangkan pada tahun – tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas guru pembina, perbaikan mutu modul buku, perbaikan proses belajar mengajar dan peningkatan dukungan dan kerjasama masyarakat

c.

Melanjutkan pengadaan guru – guru kontrak untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah – daerah yang membutuhkan

d.

Melanjutkan pengadaan buku mata pelajaran yang berkualitas sehingga rasio buku dan murid mencapai 1 : 1 untuk tiap mata pelajaran

e.

Melanjutkan upaya peningkatan kualifikasi guru SLTP, sehingga secara berangsur-angsur mereka dapat mencapai tingkat pendidikan S1

71

f.

Meningkatkan bantuan bagi sekolah swasta yang mempunyai status akreditasi diakui dan terdaftar

g.

Mengadakan program beasiswa bagi siswa SD dan SLTP yang kurang mampu , serta pemberian dana bantuan operasional ( DBO ) bagi sekolah – sekolah yang berada di lingkungan masyarakat miskin

h.

Memperhatikan secara lebih serius lagi tentang penanganan anak – anak sekolah usia 7 -15 tahun yang merupakan target khusus wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun seperti anak yang berasal dari daerah terpencil, anak – anak daerha kumuh, anak jalanandan kelompok anak lain yang masih belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan dasar

i.

Melibatkan partisipasi semua kekuatan seperti pamong desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kewanitaan, cendekiawan dan usahawan sehingga pelaksanaan penuntasan wajib belajar benar – benmar merupakan gerakan sosial

DAFTAR PUSTAKA Anggoro, Linggar M, “ Teori dan Profesi Kehumasan ”, Bumi Aksara, 2005 Arifin, Anwar, ” Ilmu Komunikasi : Sebuah Pengantar Ringkas ”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Canggara, Hafied, “ Pengantar Ilmu Komunikasi “, PT. Rajawali Pers, 2008 Effendy, Onong U, “ Hubungan Masyarakat “, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002

72

---------------------- ” Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi ”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 ---------------------- ” Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006 Jefkins, Frank, ” Public Relation ”, Erlangga, Jakarta, edisi ke lima, Kusumastuti, Frida, ” Dasar – Dasar Humas ”, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan kedua, 2004 Kountur, Ronny, ” Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis ”, Edisi Revisi, PPM, Jakarta, 2007 K.Yin,Robert, ” Studi Kasus Desain dan Metode ”, Rajawali Pers, Jakarta, 2005 Masyhuri dan M. Zainuddin, ” Metodologi Penelitian ” : Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Refika Aditama, Bandung, 2008 Moleong, Lexy J, ” Metodologi Penelitian Kualitatif ”, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cetakan ke-22, 2006 Mulyana, Deddy, ” Metodologi Penelitian Kualitatif, ” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006 -------------------- ” Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 Senjaya, Sasa Djuarsa, ” Teori Komunikasi ”, Universitas Terbuka, Jakarta, cetakan kedua,, 2007 Scott M Cutlip dan Allen Center, ” Effective Public Relation ”, 6th edition, New Jersey, 1985

73

Berita Internet www.beritajakarta.com, Erik, Wajib Belajar 9 Tahun Di DKI Lampaui Target, Jum’at 27 Maret 2009, Jam 10:50 wib

74