IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DI WILAYAH DKI JAKARTA Subekti1, Bambang Supriyono2, Mintohadi3 Jurusan Administrasi Publik, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
e-mail:
[email protected] Abstract: Policy Implementation of Indonesian Army Assistant Task to Police Tonnes in Jakarta Area. OMP tasks and MOOTW on land, including maintaining public safety in order to the safety of all citizens, is also the duty and responsibility of the army. However, the limiting factor becomes the task of setting assistance policy until now has not been available, making it difficult for implementation in work patterns. This research aims to analyze the implementation of military policy to provide assistance to the Police in the era of regional autonomy as well as supporting factors and obstacles in order to improve the effectiveness of the security services to the community in Jakarta. This study shows that the implementation of the military assistant task is executed by Military District to the City Police in Jakarta in the security services had been able to keep the security situation in Jakarta, but the existence of some cases of security breach that showed the importance of demand assistance to Military District, but not done optimally, causing various forms of threats not handled properly and prone to cause a threat, not just the region but the national security of Jakarta Indonesia as a whole. Keywords: Military, Police, Assistant Task. Abstrak: Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri di Wilayah DKI Jakarta. Tugas OMP dan OMSP di darat, termasuk menjaga keamanan masyarakat dalam rangka keselamatan seluruh warga negara, juga merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AD. Namun faktor penghambat yang menjadi kebijakan pengaturan tugas perbantuan hingga sekarang belum ada, sehingga menyulitkan pengimplementasian dalam pola kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan TNI dalam memberikan bantuan kepada Polri serta faktor pendukung dan penghambat dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan keamanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi tugas perbantuan TNI oleh Kodam Jaya kepada Polda Metro Jaya di wilayah DKI Jakarta dalam pelayanan keamanan selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta, akan tetapi adanya beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam Jaya namun tidak dilakukan secara maksimal, menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah DKI Jakarta tetapi keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Kata Kunci: TNI, POLRI, Tugas Perbantuan.
1
Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Rektor Universitas Pertahanan. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 3 Dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 2
|1
Pendahuluan Peran
setelah disahkannya UU no. 39 tahun sosial
dan
politik
2008
tentang
berdasarkan Undang-Undang (UU) no.
menjadi
2 tahun 1988 tentang Prajurit TNI
(Kemhan).
begitu dominan dalam pemerintahan
Kementerian
Kementerian
Pemisahan
Negara,
Pertahanan
tersebut
kemudian
pusat dan daerah, termasuk di dalam
dikuat kan dengan lahirnya Ketetapan
lembaga legislatif DPR dan DPRD
MPR no. VI/MPR/ 2000 Tentang
dengan keberadaan fraksi ABRI dari
Pemisahan TNI dan Polri dan TAP
kalangan TNI aktif. Dengan reformasi
MPR no. VII/MPR/2000 Tentang Peran
nasional
keamanan
TNI dan Peran Polri. Dalam TAP
diharapkan akan mengarahkan masing-
tersebut secara jelas disebutkan bahwa
masing institusi atau aktor keamanan
TNI
pada fungsi masing-masing.
berperan sebagai alat pertahanan Negara
di
bidang
Reformasi di sektor pertahanan dan keamanan
salah
pemisahan
struktur
satunya
adalah
TNI-Polri.
merupakan
alat
negara
yang
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam
menghadapi
ancaman
dan
Dua
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
institusi keamanan yang sebelumnya
negara. Sementara Polri merupakan alat
berada dalam satu wadah organisasi,
negara
yaitu Angkatan Bersenjata Republik
keamanan dan ketertiban masyarakat,
Indonesia (ABRI), sejak 1 April 1999
menegakkan
dipisahkan oleh Presiden B.J Habibie
pengayoman, dan pelayanan kepada
yang kemudian diperkuat berdasarkan
masyarakat. Sebagai konsekuensi dari
Keputusan Presiden no. 89 tahun 2000
pemisahan tugas dan fungsi TNI dan
tentang Kedudukan Kepolisian Negara
Polri, maka sebagian tugas yang selama
Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2000.
ini
Sejak itu, Polri tidak lagi berada dalam
kepada Polri, khususnya yang berkaitan
ABRI dan berada dibawah naungan
dengan kea- manan masyarakat.
Departemen Pertahanan dan Keamanan
yang
hukum,
diemban
Pada
berperan
oleh
satu
memelihara memberi-kan
TNI
grand
diserahkan
strategy
(Dephankam) tetapi berada langsung di
transformasi sistem nasional, salah satu
bawah
perkembangan yang memperlihatkan
Presiden
RI.
Dengan
berpisahnya Polri, Dephankam diubah
pengaruh
tersebut
terlihat
dari
menjadi Departemen Pertahanan, dan
pemisahan tugas dan fungsi TNI dan
|2
Polri disatu sisi, tetapi juga tetap
dan infrastruktur yang memadai dalam
membuka
melaksanakan tugas perbantuan.
keterlibatan
TNI
dalam
domain yang diberikan kepada Polri yaitu
menyangkut
keamanan
Banyak hambatan
faktor atau
yang
menjadi
kendala
dalam
masyarakat. Walaupun TNI dan Polri
mengimplementasikan pelibatan TNI
kini memiliki perbedaan dalam lingkup
dalam tugas perbantuan ke Polri. Salah
tugasnya,
dalam
keadaan
satunya kebijakan atau peraturan yang
institusi
tersebut
mengatur tugas perbantuan tersebut
bekerjasama, yakni dalam hal tugas
hingga sekarang belum ada, sehingga
perbantuan kepada Polri. Berdasarkan
menyulitkan
UU no. 34 tahun 2004 tentang TNI
implementasikan dalam pola kerjanya.
Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa
Padahal kebijakan ini sangat penting
tugas pokok yang diemban TNI ada dua
untuk
yaitu operasi militer untuk perang
mekanisme peli-batan dilakukan, dan
(OMP) dan operasi militer selain perang
sejauh mana batasan-batasan pelibatan
(OMSP),
penanggulangan
dilakukan, serta dalam konteks kondisi
terorisme, separatisme, bantuan kepada
bagaimana Polri harus meminta bantuan
kepolisian dalam menjaga ketertiban
kepada TNI.
tertentu
namun kedua
seperti
masyarakat
hingga
untuk
meng-
mengetahui
bagaimana
penanggulangan
bencana alam.
Tinjauan Pustaka
Penanganan
berbagai
kasus
Istilah
kebijaksanaan
atau
menunjuk-kan kecenderungan bahwa
kebijakan yang diterjemahkan dari kata
Polri kurang melibatkan TNI. Kalaupun
policy
ada perminta-an bantuan, Polri lebih
keputusan pemerintah. Menurut Abidin
cenderung meminta satuan Polri di
(2006, h. 17) hal ini karena pemerintah-
wilayah lainnya atau bahkan dari pusat.
lah yang mempunyai wewenang atau
Perkembangan
kekuasaan
ini
cukup
ironis,
biasanya
dikaitk-an
untuk
dengan
mengarahkan
mengingat satuan-satuan TNI yang ada
masyarakat, dan bertanggung jawab
di komando kewilayahan yang memiliki
melayani kepentingan umum.
struktur organisasi yang lengkap dan
Kebijakan tugas perbantuan TNI
luas, didukung dengan kapabilitas SDM
dan Polri ditegaskan kembali di dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara
|3
yang
disahkan
melalui
Peraturan
Presiden no. 41 tahun 2010-2014. Di dalam
Perpres
tersebut
dinyatakan
keputusan Presiden dan persetujuan DPR. Suatu
kebijakan diambil untuk
bahwa sebagai komponen pertahanan
dapat mencapai suatu tujuan. Hal ini
militer, pengerahan kekuatan TNI harus
berarti kebijakan yang dipilih haruslah
dilaksanakan sesuai dengan ketentungan
dapat diimplementasikan dalam tataran
perundangan,
pelaksa-naan
terutama
yang
di
lapangan.
Jika
menyangkut tataran kewenangan serta
kebijakan tidak implementatif maka
tanggung jawab dan prinsip-prinsip
kebijakan tersebut sulit untuk dapat
dasar dalam pengerahan kekuatan TNI.
dilaksanakan dengan baik, dan tujuan
Secara
prinsip
yang diharapkan dari kebijakan tidak
universal bahwa dalam melaksanakan
dapat tercapai. Atau dengan kata lain
OMSP, TNI tidak berarti mengambil
kebijakan tersebut absurd. Oleh karena
alih peran kepolisian dan tidak berperan
itu, kebijakan yang baik haruslah dapat
secara sendiri. Dalam melaksanakan
diimplemen-tasikan oleh para pelaksana
tugas perbantuan, TNI bekerjasama
kebijakan tersebut.
dengan
umum
instansi
berlaku
pemerintah
lain,
Menurut Edward III dalam Santosa
termasuk Polri, secara terpadu dan lebih
(2008,
memprioritaskan
tindakan
kebijakan adalah “the stage of policy
preventif dibandingkan dengan tindak-
making between the establish-ment of a
an represif. Tugas perbantuan TNI
policy”.
Pentingnya
kepada Polri yang diamanatkan UU
kebijakan
dalam
pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh
ditegaskan oleh Udoj (1981) dalam
eskalasi ancaman yang berkembang.
Santosa (2008) sebagai ”the execution
Bila spektrum ancaman masih bersifat
of policies is important if not more
kriminal dan bisa ditangani oleh Polri,
important than policy making.”
maka
TNI
pada
tidak
Sebaliknya,
boleh
apabila
h.41-42),
implementasi
implementasi
proses
kebijakan
terlibat.
Implementasi kebijakan merupakan
ancaman
tahapan krusial dalam proses kebijakan
bereskalasi hingga melahirkan situasi
publik.
gawat/mendesak
TNI
dalam Winarno (2007, h.34), dipandang
dapat dilibatkan berdasarkan keputusan
dari pengertian yang luas, implement-
politik negara, dalam hal ini melalui
tasi kebijakan merupakan tahap dari
(emergency),
Menurut Lester dan Stewart
|4
proses
kebijakan
setelah
negara yang profesional, dinyatakan
Sementara
Alexandra (2008, h.10) menjadi salah
Winarno (2007, h.147) memandang
satu prioritas terpenting dalam agenda
implementasi kebijakan sebagai tahap
reformasi bidang politik dan keamanan.
penetapan
segera
kebijakan.
dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.
Militer dalam negara demokrasi, ditempat-kan sebagai instrumen negara
Dalam pelaksanaan kebijakan agar
yang berada pada posisi subordinat dari
dapat berhasil sesuai dengan tujuan
elemen sipil (civil supremacy), yakni
yang
diperlukan
pemerintah yang memiliki legitimasi
komunikasi yang baik antar insitusi
karena dipilih rakyat melalui suatu
yang terkait dengan kebijakan tersebut.
pemilihan
Dalam
pemegang
diinginkan,
hal
komunikasi penting
maka
ini,
koordinasi
memiliki
dalam
peran
atau sangat
umum.
Rakyat
sebagai
kekuasaan
memberikan
tertinggi
wewenang
kepada
mengkomunikasikan
pemerintah terpilih untuk memimpin
kebijakan antar satu institusi dengan
dan mengelola semua aparat negara,
institusi lain yang memiliki tanggung
termasuk
jawab yang saling terkait. Dengan
konteks negara demokrasi, status Polri
koordinasi, maka arah dan tujuan yang
merupakan institusi sipil (civilian police)
ingin dicapai, serta tindakan yang akan
yang menghargai dan menghormati
dilakukan
pihak
hak-hak masyarakat sipil. Polri juga
menjadi jelas. Koordinasi juga akan
dituntut untuk mengutamakan nilai-nilai
menciptakan
peradaban
masing-masing kesatupaduan
tindakan
TNI.
Sedangkan
dan
dalam
keadaban,
antar institusi karena akan diketahui
mengutamakan tindakan persuasif, atau
siapa
jauh
berbuat
apa
melaksanakannya,
dan
bagaimana
sehingga
dari
karakter
militeristik.
tidak
Karakternya sebagai polisi masyarakat
tumpang tindih atau overlapping satu
menjadikan Polri sebagai pelindung dan
dengan yang lain.
pengayom masyarakat.
Sektor keamanan merupakan salah satu agenda penting dalam penataan
Metode Penelitian
kembali sistem politik Indonesia yang
Penelitian ini menggunakan jenis
demokratis. Penempatan aktor militer,
penelitian deskriptif kualitatif. Fokus
dalam hal ini TNI sebagai instrumen
dari penelitian ini yaitu:
|5
1. Implementasi
tugas
Situasi keamanan dan dinamika
perbantuan TNI kepada POLRI di
ancaman yang dihadapi di DKI Jakarta
DKI Jakarta:
jauh lebih besar dari wilayah lain.
a. Mekanisme
Kebijakan
kebijakan
tugas
Sebagai barometer dari keamanan Indo-
perbantuan TNI kepada POLRI
nesia
di wilayah DKI Jakarta dalam
mencerminkan kondisi nasional yang
operasi lilin, operasi ketupat
dipersepsikan oleh dunia internasional
jaya, penanganan bencana banjir,
terhadap
penanganan
menjaga keamanan wilayah DKI Jakarta,
terorisme
dan
penanganan unjuk rasa.
secara
negara
kesinergian
b. Strategi implementasi kebijakan
keseluruhan
ini,
antara
dan
maka
Polri
dalam
dan
TNI
sangatlah diperlukan. Dengan demikian,
tugas perbantuan TNI kepada
untuk
POLRI di wilayah DKI Jakarta.
pelayanan masyarakat di DKI Jakarta di
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi
kebijakan
mengop-timalkan
bidang
keamanan
di
pelaksanaan masa depan,
tugas
diperlukan strategi yang tepat dalam
perbantuan TNI kepada POLRI di
mengin-tegrasikan dan mengefektifkan
wilayah DKI Jakarta.
berbagai potensi yang dimiliki oleh
Lokasi dari penelitian ini adalah
Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
pada wilayah Kodam Jaya, DKI Jakarta. Obyek pimpinan
penelitian di
meliputi
lingkungan
para
Komando
Kewilayahan Kodam Jaya, Mabes TNI,
1.
Implementasi Kebijakan
dan
Tugas
Strategi Perbantuan
TNI Di wilayah DKI Jakarta, pada era
Mabesad, Polda Metro Jaya dan aparat
reformasi
dan
otonomi
daerah,
pemerintah daerah dan instansi lainnya
kebijakan tugas perbantuan TNI telah
yang terkait dengan penulisan tesis.
dilaksanakan oleh Kodam Jaya kepada
Dalam rangka mendapatkan data
Polda Metro Jaya. Tugas perbantuan
sesusai dengan fokus penelitian, maka
oleh Kodam Jaya berlangsung apabila
peneliti melakukan kegiatan wawancara,
ada permintaan dari Polda Metro Jaya
observasi dan dokumentasi. Teknik
dalam rangka mengatasi gangguan dan
analisa
ini
potensi
menggunakan metode deskriptif analitis.
Jakarta.
Pembahasan
maka TNI secara hukum tidak boleh
data
dalam
penelitian
ancaman
di
wilayah
DKI
Bila tidak ada permintaan,
|6
melakukan penggelar-an pasukan untuk
pengamanan. Separuh dana dana
membantu Polri dalam berbagai operasi
operasional untuk personel TNI
pelayanan
berada dibawah tanggung jawab
keamanan
kepada
masyarakat.
Polda, dan sisanya di-tanggung oleh
a. Operasi Lilin
Kodam Jaya. Akan tetapi, untuk
Operasi Lilin adalah operasi yang
para personel intelijen di lapangan,
secara
dana operasional dipegang oleh
rutin
dilaksanakan
Polri
untuk pengamanan hari raya Natal dan
Tahun
Baru.
Misi
utama
Kodam Jaya. b. Operasi Ketupat Jaya
Operasi Lilin adalah pengamanan
Operasi Ketupat Jaya adalah operasi
dari aksi terorisme, namun operasi
yang dilaksanakan untuk menjaga
ini
keamanan,
juga
dimaksud-kan
untuk
keselamatan,
dan
mencegah gangguan keamanan dan
ketertiban selama arus mudik dan
ketertiban terhadap perayaan hari
balik, yaitu diselenggarakan pada H-
raya. Personil Kodam Jaya yang
7 hingga H+7 Hari Lebaran. Operasi
terlibat dalam pengamanan biasanya
ini juga ditujukan untuk menjaga
hanya sebanyak 2 skk dan bersifat
pengiriman
on call, atau sewaktu-waktu dapat
pokok masyarakat dan pengamanan
dimintai bantuan. Akan tetapi, bila
dari kejahatan terorisme. Untuk itu,
diperlukan maka ratusan personel
selain petugas gabungan yang terdiri
intelijen militer yang berada di
dari
Korem, Kodim hingga Babinsa turut
Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan
ditugaskan untuk mengawasi situasi
Polisi Khusus Kereta Api, operasi
keamanan.
ini juga melibatkan TNI. Seluruh
Proses permintaan bantuan personel
personil yang terlibat, berjumlah
Kodam Jaya dilakukan oleh pihak
lebih
Polda
ditempatkan pada 128 titik pos
Metro
Jaya
melalui
petugas
dari
logistik
satpol
kebutuhan
PP,
10.000
orang,
permintaan tertulis. Dalam Operasi
pengamanan
Lilin
operasional
pelayanan (posyan), seperti di pusat
termasuk
perbelanjaan, stasiun kereta api,
komando terhadap para personil
bandar udara, terminal bis, dan
TNI
pelabuhan. Dalam pelaksanaannya,
ini,
dipegang
komando oleh
yang
Polda,
dipersiapkan
untuk
(pospam)
Dinas
dan
pos
|7
tugas
perban-tuan
ini
juga
terlibat, diluar lembaga swadaya
menghadapi sejumlah permasalahan
masyarakat dan sukarelawan.
jumlah personil TNI. Meskipun dari
Sebelum adanya Badan Nasional
sisi kuantitas personel Kodam Jaya
Penang-gulangan Bencana (BNPB)
yang
dalam proses penanganan bencana
terlibat
lebih
besar
dibandingkan dengan operasi lilin,
banjir,
jumlahnya
logistik
tetap
tidak
mulai
dari
pengungsian,
bantuan,
dan
lainnya,
mencerminkan tingkat kebutuhan
senantiasa diwarnai oleh kurangnya
sebenarnya.
bantuan
koordinasi
dibatasi
badan
khusus
sehingga tidak cukup untuk meng-
secara
langsung.
amankan wilayah tugas yang telah
instansi membentuk Satuan Tugas
dikoordinasikan.
dalam
Banjir (Satgas Banjir) yang ternyata
operasi lilin, dalam banyak kasus,
tidak sinergi dalam pelaksanaan
penangan-an aksi kriminal terlambat
penanganan banjir di Jakarta.
dilakukan
Dipihak TNI, pihak yang terlibat
personel
Jumlah
Kodam
oleh
Jaya
Seperti
personel
Polda
Metro Jaya.
dalam
c. Penanganan Bencana Banjir Penanganan
bencana
akibat
tidak
yang
adanya
memimpin
Masing-masing
penanganan
banjir
tidak
hanya personil dari Kodam Jaya banjir
(TNI
AD),
akan
tetapi
juga
merupakan operasi emergensi yang
melibatkan personil TNI AL dari
diadakan
bila
tersebut
di
terjadi
bencana
Koarmabar dan Kolinlamil dan TNI
wilayah
Jakarta.
AU dari Lanud Halim Perdana
banjir
Kusumah. Masing-masing angkata
pihak
membentuk satgas dengan berkoor-
pemerintah daerah, namun dalam
dinasi dengan Kodam Jaya. Secara
kenyataannya
peme-rintah
umum, TNI mengerahkan puluhan
pusat (Kemkimpraswil), pemerintah
perahu karet, tim kesehatan, truk
daerah (Dinas PU Pemda DKI),
angkutan personil maupun logistik
aparat Kodam Jaya dan Polda Metro
bantuan,
kerapkali berjalan sendiri-sendiri.
pengungsi
Hal
Menurut
Koordinator biasanya
ini
penanganan
dipegang antara
oleh
dikarenakan
terdapat
sejumlah instansi pemerintah yang
tenda
lapangan
hingga Aspers
untuk
helikopter.
Kasdam
Jaya
Kolonel Kav. Wawan Ruswandi,
|8
total personil TNI yang dikerahkan
Kodam Jaya khususnya diarahkan
berkisar
pada
1.500-2000
personil,
kegiatan
intelijen
dan
bergantung dari skala banjir dan
pembinaan dengan melibatkan 1.680
dampak yang ditimbulkan.
personil
d. Tanggung Jawab Penanggulangan Terorisme
bintara
pembina
desa
(Babinsa) yang berada di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.
Tanggung jawab penanggulangan
e. Penanganan Unjuk Rasa
terorisme saat ini dipegang oleh
Penanganan
Badan
Penanggulangan
demons-trasi di wilayah DKI Jakarta
Terorisme (BNPT), sebuah lembaga
sepenuhnya merupakan tanggung
pemerintah non-kementerian (LPNK)
jawab Polda Metro Jaya. Setiap aksi
yang
berdasarkan
unjuk rasa yang telah didaftarkan
Peraturan Presiden Nomor 46 tahun
secara tertulis di Polda Metro Jaya
2010. BNPT, yang dipimpin oleh
akan dikawal oleh personil dari
seorang kepala bertang-gungjawab
Polda Metro Jaya atau dari Polres
kepada
melalui
setempat. Penanganan aksi unjuk
koordinasi Menkopolhukam, terdiri
rasa memiliki prosedur tetap yang
atas personil TNI, Polri, dan sipil,
dijalankan
yang
kegiatan
Polda/Polres, sesuai dengan lokasi
perlindungan,
demonstrasi dan jumlah pengunjuk
Nasional
dibentuk
Presiden
RI
melaksanakan
pencegahan,
unjuk
rasa
oleh
atau
personil
penindakan.
rasa yang terlibat.
TNI berperan dalam setiap kegiatan
Penanganan unjuk rasa oleh Polda
tersebut, namun personil Kodam
Metro Jaya dilaksanakan sesuai
Jaya secara umum berperan dalam
Undang-Undang No. 9 tahun 1998
kegiatan pencegahan. Kegiatan ini
tentang Kemerdekaan Menyatakan
merupakan
Pendapat di Muka Umum, yang
bagian
dari
fungsi
pengawasan (intelijen) Kodam Jaya
kemudian
diperkuat
dengan
dalam menghadapi ancaman militer
Protap/01/
X/2010
tentang
dan non-militer di wilayah DKI
Penanggulangan Anarki.
Jakarta.
pencegahan
kedua aturan tersebut, tidak diatur
sebenarnya mencakup intelijen dan
tentang permintaan bantuan kepada
deradikalisasi,
TNI, padahal dalam kenyataan-nya
Kegiatan namun
personil
Dalam
|9
pada sejumlah aksi unjuk rasa
penyamaan
personil Kodam Jaya, khususnya
pentingnya keamanan dan ketertiban
dalam hal ini personil Korem dan
di wilayah Jakarta.
Kodim turut mengawasi di lapangan.
pemerintah,
Dalam rangka mendukung keber-
keamanan, serta pemerintah daerah
tentang Selain itu,
DPR,
institusi
hasilan implementasi kebijakan tugas
juga
perbantuan yang dilakukan Kodam Jaya
pandangan
kepada Polda Metro Jaya, diperlukan
keamanan di wilayah DKI Jakarta
reformulasi atas strategi yang telah
bersifat
diterapkan saat ini. Pembaharuan ini
multidimensional.
dimungkinkan sejalan dengan semangat
harus
persepsi
memiliki
kesamaan
bahwa
ancaman
kompleks
dan
2) Penyusunan kebijakan pelaksanaan
UU No. 2 tahun 2002, UU No. 3 tahun
Strategi kedua adalah, mengubah
2002, UU No. 32 tahun 2004 dan UU
atau
No. 34 tahun 2004, yang menempatkan
pelaksanaan tugas perbantuan sesuai
perlunya kerjasama pemerintah pusat,
dengan kebijakan umum. Seperti
pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk
yang telah diungkapkan sebelumnya
secara bersama-sama memformulasikan
bahwa kebijakan pelak-sanaan di
peraturan perundangan yang diperlukan
TNI dan Polri berbeda, sehingga
untuk menutupi celah hukum yang ada
harus disamakan dengan terlebih
dalam melaksanakan tugas perbantuan
dahulu
TNI.
pemerintah yang memperjelas kebi-
menyusun
kebijakan
disusun
peraturan
Selanjutnya, berdasarkan dinamika
jakan umum. Setelahnya, disusun
ancaman yang dihadapi wilayah dan
kembali kebijak-an pelaksanaan di
pemerintah
tingkat
daerah
keterbatasan
DKI
sekaligus
Jakarta,
masing-masing
instansi,
kemampuan
yaitu TNI dan Polri, karena selama
yang dimiliki oleh Kodam Jaya dan
ini bersifat subyektif, didasarkan
Polda
pada persepsi yang berbeda, dan
Metro
Jaya,
maka
strategi
formulasi kebijakan yang diperlukan
dipengaruhi
adalah sebagai berikut:
sektoral.
1) Penyusunan kebijakan umum
oleh
kepentingan
3) Penyusunan kebijakan teknis
Dalam reformulasi kebijakan umum
Strategi ketiga adalah menyusun
ini,
kebijakan teknis tugas perbantuan
harus
diawali
dengan
| 10
TNI agar mudah dipahami oleh para
antara TNI dan Polri dalam struktur
pelaksana
kelembaga-an
ketingkat
dilapangan paling
hingga
bawah,
yaitu
Polres/Polsek dan Korem/Kodim, tidak hanya terbatas pada tingkat Kodam dan Polda. ini,
2.
karena
Dalam kaitan
pemerintah
berpengaruh
terhadap dimensi komunikasi, sumber daya dan disposisi pelaksana. Implementasi kebijakan pemberian bantuan
TNI
kepada
Polri,
yang
daerah
melibatkan dua institusi yang berbeda
memiliki hak yang diatur undang-
dan memiliki hubungan koordinasi yang
undang
melakukan
kompleks karena kedudukannya yang
permintaan bantu-an, maka perlu
berbeda dalam birokrasi pemerintahan,
dilibatkan atau paling tidak diatur
dibutuhkan
mekanismenya.
masalah struktur birokrasi ini. Dalam
untuk
Faktor
Penghambat
Pendukung
a.
negara
dan
Implementasi
penyesuaian
terhadap
konteks pelaksanaan otonomi daerah, struktur
birokrasi
keamanan
TNI
terdapat pemerintahan daerah yang juga
Faktor Penghambat
dapat meminta bantuan kepada TNI,
Berdasarkan data hasil penelitian di
sementara
dan
wawancara
dilakukan,
faktor-faktor
implementasi
yang
penghambat
kebijakan
kompleks,
bidang
Kebijakan Tugas Perban-tuan
lapangan
lebih
dalam
mekanisme
karena
permintaan
bantuan dan pelibatan TNI belum ada. Akibat-nya,
ketidak-jelasan
semakin
tugas
menguat akibat adanya otoritas di
perbantuan TNI oleh Kodam Jaya
tangan pemerintah daerah di bidang
adalah
keamanan,
struktur
birokrasi.
Sebagai
pelaksana kebijakan, struktur birokrasi menentukan
keber-hasilan
atau
meski
bukan
bidang
pertahanan. Permasalahan
pada
level
efektifitas implementasi kebijakan pem-
perumusan atau penetapan kebijakan
berian bantuan TNI kepada Polri.
tugas perbantuan TNI dan hambatan
Struktur birokrasi antara TNI dan Polri
yang mengemuka dari masalah struktur
saat ini belum cukup mendukung bagi
organisasi TNI dan Polri ini, berdampak
implement-tasi
secara langsung terhadap berjalannya
bantuan,
kebijakan
namun
yang
pemberian menjadi
permasalahan utama adalah kedudukan
proses
komunikasi
institusi tersebut.
antara
kedua
Ketidak-jelasan
| 11
kebijakan
dalam
bentuk
peratur-an
memimpin,
mengendalikan
dan
perundangan menyebabkan Kodam Jaya
memberikan perintah tugas. Dalam
maupun Polda Metro sebagai mitranya
pelak-sanaan
memiliki
komando dan kendali sangat jelas
persepsi
masing-masing
operasi
tentang bagaimana cara melaksanakan
yaitu
tugas dalam menjaga situasi keamanan
ditunjuk oleh TNI. Akan tetapi
di DKI Jakarta.
dalam pemberian bantuan, yaitu
Secara
legal
sebenarnya
dan
Kodam
komandan
(militer)
operasi
yang
empiris,
pada masa damai karena hanya
sudah
berupa gangguan keamanan, tidak
Jaya
dilibatkan dalam pelaksanaan tugas
ada
perbantuan, dan sebaliknya Polda Metro
sehingga pasukan atau satuan yang
Jaya telah melakukan permintaan tugas
diperbantukan bertindak ragu-ragu.
perbantuan,
namun
kejelasan
tentang
hal
ini,
mekanisme
2) Masalah pemberian tugas. Meskipun
pelibatan dan permintaan yang tidak
telah dilakukan permintaan untuk
jelas akibat struktur organisasi yang
perbantuan, personel Kodam Jaya
berlapis dan berjenjang, ber-dampak
yang sudah berada di lapangan tidak
terhadap
diberikan tugas apapun, walaupun
proses
komunikasi
antara
kedua institusi ini. Pada akhirnya,
sudah
implementasi kebijakan tugas perbatuan
koordinasi, baik pada level atas
ini
maupun
tidak
berlangsung
sebagaimana
melalui
beberapa
hingga
leval
tahap bawah.
sasaran dan tujuan dari penetapan
Akibatnya, Polda tetap kewalahan
awalnya.
menangani
gangguan
keamanan,
khususnya
konflik
komunal,
Sejumlah
permasalahan
mengemuka kebijakan
karena
perbedaan
meskipun
kerusuhan, dan demontrasi. Ketika
ada
perintah
akhirnya
permintaan bantuan oleh Polda Metro
biasanya
harus
Jaya kepada Kodam Jaya diantaranya
koordinasi
adalah:
Pangdam
dan
1) Masalah komando dan pengendalian.
personel
Kodam
Setelah
teknis,
yang
pasukan
Kodam
Jaya
diberi-kan,
melalui
antara
rapat
Gubernur,
Kapolda, Jaya
para yang
diperban-tukan baru memiliki tugas,
sampai di lapangan, mengemuka
akan
pertanyaan
menghilangkan permasalahan ego
tentang
siapa
yang
tetapi
hal
ini
tidak
| 12
sektoral di tingkat bawah yang kerapkali
malahan
menimbulkan
rangka
mengefektifkan
implementtasi tugas perbantuan TNI
pertikaian antara personil Kodam
kepada
Jaya dengan personal Polda Metro
pencapaian strategi implementasi yang
Jaya.
diperlukan
3) Masalah dukungan logistik. Dalam suatu operasi, baik perang maupun
Polri
dan
untuk
mendukung
mewujudkannya,
terdapat sejumlah faktor pendukung. 1) Pemberian Remunerasi
selain perang, TNI selalu didukung
Sejak 1 Juli 2010, pemerintah pusat
oleh
menetapkan pemberian remunerasi
logistik
guna
pelaksanaan
mendukung
tugasnya.
Tetapi
kepada anggota TNI, Polri, dan
khusus dalam tugas perbantuan,
pegawai negeri sipil dalam kerangka
tidak ada kejelasan tentang hal ini
reformasi birokrasi di lingkungan
bagi satuan yang diperbantukan.
pemerintahan.
Semestinya, ketika ada pengerahan
tunjangan kinerja, remunerasi sangat
satu TNI, dalam hal ini Kodam Jaya,
membantu para personel TNI dan
maka pembiayaan menjadi beban
Polri
Mabes
harinya,
TNI.
prosedur
Namun,
karena
administrasi
untuk
yang
keluarganya.
ini
biasanya
datang
sehingga
seharidalam
kondisi adanya
keuangan
sangat
Dengan
sehingga
Pemda
kesejahteraan prajurit terjamin dan
memberikan
dukungan
profesionalisme terwujud, seperti
terlambat, kerapkali
panjang,
kehidupan
bentuk
melaksanakan tugas tidak perlu memikirkan
cukup
Sebagai
dalam
dukungan dana harus melalui proses dukungan
remunerasi,
dana, yang jumlahnya tidak tentu.
terhindarnya dari:
Masalah dari hal ini, bukanlah
a) Kualitas pelayanan publik yang
jumlah dana, akan tetapi pemberian bantuan
oleh
Pemda
melanggar sehingga
berarti
undang-undang, saat
ini
dilakukan lagi. b.
Dalam
Faktor Pendukung
relatif
tidak
buruk. b) Perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). c) Kualitas displin dan etos kerja yang rendah. d) Birokrasi yang tidak produktif dan tidak efisien.
| 13
e) Akuntabilitas dan transparansi
kerjasama instansi fungsional dalam
yang rendah. 2) Hubungan
suatu
Personal
Antar
sinergis.
Komandan Faktor
keterpaduan
usaha
yang
Usaha kerjasama ini,
secara faktual sangat membantu
penting
kedua
yang
dalam menjamin rasa aman di
mendukung implementasi kebijakan
kalangan masyarakat di wilayah
tugas perbantuan oleh Kodam Jaya
Jakarta dan sekitarnya.
adalah hubungan personal antar komandan TNI dan Polri di wilayah
Kesimpulan
Jabodetabek. Dalam
Implementasi tugas perbantuan TNI tugas
yang dijalankan oleh Kodam Jaya
perbantuan TNI, para komandan di
kepada Polda Metro Jaya di wilayah
lingkungan
tidak
DKI Jakarta pada era otonomi daerah
menghadapi hambatan koordinasi
menghadapi sejumlah per-masalahan
untuk pelaksanaan operasi lilin,
dan
operasi ketupat jaya, dan operasi
implementasinya
penanganan bencana alam. Akan
sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini
tetapi,
ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan
ancaman
melaksanakan Kodam
untuk
Jaya
penang-gulangan
terorisme
dan
konflik
hambatan
keamanan
yang
yang
menyebabkan
tidak
berlangsung
dilak-sanakan
oleh
komunal, dan terkadang penanganan
Polda Metro Jaya selama ini mampu
unjuk rasa, masih banyak kendala.
menjaga situasi keamanan di wilayah
Untuk itu, dengan adanya kedekatan
DKI
hubungan
beberapa kasus gangguan keamanan
personal
antara
para
Jakarta,
akan
tetapi
komandan TNI dan Polri di jajaran
yang
Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya,
permintaan perbantuan kepada Kodam
hambatan koordinasi ini sedikit
Jaya namun tidak dilakukan secara
teratasi dan bahkan kesalahpahaman
maksimal,
dapat dicegah.
bentuk ancaman tidak tertangani secara
Dari sisi TNI, hubungan personel
tepat
dalam
timbulnya
konteks
implementasi
mendukung
kebijakan
bantuan
kepada Polri merupakan wujud dari
menunjukkan
adanya
dan
pentingnya
menyebabkan rawan ancaman,
berbagai
menyebabkan tidak
hanya
wilayah DKI Jakarta tetapi keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan.
| 14
Penyebab
dari
ketidakefektifan
kerjasama, koordinasi dan komunikasi
implementasi tugas perbantuan oleh
kedua institusi ini tidak berlangsung
Kodam Jaya disebabkan oleh banyak
dengan
faktor, namun yang paling menonjol
pelaksanaan
adalah:
Akibatnya, pelayanan keamanan kepada
baik,
termasuk tugas
dalam
perbantuan.
Pertama, perubahan politik yang
masya-rakat relatif dikorbankan karena
demikian cepat pada era reformasi
memang dari sisi sturktur organisasi
menyebabkan
sulit untuk berkoordinasi sehingga TNI
undang
penetapan dilakukan
undangtanpa
mempertimbangkan kepentingan jangka panjang,
dan
lebih
Kodam
Jaya
mengalami
hambatan
dalam pelaksanakan tugas di lapangan.
mementingkan
Keempat, regulasi regulasi baru
kepentingan jangka pendek pada waktu
yang menjembatani peran TNI dan Polri
itu, yaitu tekanan untuk memisahkan
di
TNI dan Polri dari ABRI, guna melucuti
mensinergiskan peran TNI Kodam Jaya
fungsi sosial-politik TNI ketika itu.
pada OMSP dalam rangka memberikan
lapangan
khususnya
untuk
Kedua, Pemisahan TNI dengan
bantuan kepada Polri dan Pemda di
Polri secara absulut paska reformasi
lapangan. Yaitu regulasi baru yang
lebih bersifat emosional dan tanpa
mengatur
dilengkapi dengan regulasi regulasi
manakala TNI ditugaskan memberikan
yang dapat diimplementasikan. Dimana
bantuan kepada Polri maupun kepada
berdasarkan UU No.2 Tahun 2002
Pemda DKI yang menyangkut masalah
peran Polri adalah di sektor keamanan
komando dan pengendaliannya.
sedangkan TNI berdasar UU No.3 tahun 2002
berperan
Kelima,
Ego
di
lapangan
sektoral
sejak
fungsi
pemisahan TNI dengan Polri pada tahun
pertahanan. Hal ini menjadi faktor
2002 sangat berpengaruh dan menjadi
penghambat
karena
hambatan dalam pelaksanaan tugas
memunculkan ego sektoral diantara
pengamanan di wilayah DKI Jakarta.
aktor keamanan khususnya TNI dan
Ketidak mauan Polri meminta bantuan
Polri.
kepada TNI dalam hal pengamanan
Ketiga,
yang
sebagai
operasional
utama
ketidakjelasan
tentang
kedudukan organisasi TNI dan Polri
wilayah lebih disebabkan oleh ego sektoral yang sangat kuat.
dalam sistem kenegaraan menyebabkan
| 15
Keenam, Gubernur DKI Jakarta
tingkat
daerah,
yang
menjadi
semua
pihak,
belum berperan secara optimal dalam
tanggungjawab
hal menge-luarkan keputusan politik
terutama Pemda DKI, Polda Mtero
pada tataran propinsial untuk menjaga
Jaya dan Kodam Jaya.
keamanan
guna
memberikan
3) Berdasarkan peraturan pemerintah
perlindungan kepada masya-rakatnya
diatas
disusun
dengan memberdayakan para perangkat
pelaksanaan yang bersifat internal
di DKI diantaranya unsur TNI maupun
yang
Polri.
Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan
mengikat
kebijakan
setiap
personil
Berdasarkan kesimpulan dari hasil
termasuk personil Pemda terkait.
penelitian yang dikemukakan di atas,
Kebijakan pelaksanaan ini akan
maka
menghindari ketidakjelasan ataupun
dapat
diberikan
saran-saran,
sebagai berikut: 1) Diperlukan
mengurangi ego sektoral masingundang-undang
yang
masing institusi, yang mencakup
mengatur tentang sistem keamanan
prosedur
nasional
yang
permintaan bantuan kepada Kodam
didalamnya mempertegas kembali
Jaya yang dilakukan Polda Metro
tanggung jawab dan kewenangan,
Jaya;
serta indikator-indikator jelas yang
permintaan bantuan Kodam Jaya
memungkinkan
yang dilakukan oleh Pemerintah
secara
utuh,
tugas
perbantuan
TNI dilaksanakan.
dan
prosedur
mekanisme
dan
mekanisme
Provinsi DKI Jakarta; kejelasan
2) Pemerintah dan DPR harus segera
tentang Komando dan Pengendalian
menyusun kebijakan pelaksanaan
baik tugas perbantuan yang diminta
ditingkat
pusat
bentuk
oleh Pemda maupun Polda Metro
peraturan
pemerintah.
Peraturan
Jaya; kejelasan tentang Perintah
dalam
pemerintah ini memuat secara lebih
Operasi
spesifik,
ancaman dapat berubah cepat; dan
mekanisme
kerjasama,
mengingat
koordinasi, dan saluran komunikasi
kejelasan
dalam
yang
nasional, menjadi
pengelolaan yang
secara
panduan
keamanan langsung
utama
dalam
pelaksanaan pelayanan keamanan di
tentang
bertanggung
eskalasi
sub-organisasi jawab
dan
berwenang penuh dalam menerima permintaan,
melakukan
dan
mengawasi tugas perbantuan.
| 16
4) Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya harus menyusun kebijakan teknis
intelijen Kejaksaan maupun unsur Pemerintah daerah DKI.
yang mengatur tentang komando dan pengendalian, pembagian tugas,
DAFTAR PUSTAKA
serta pengawasan dan pertanggung
Buku: Abidin, Said Zainal, 2006, Kebijakan Publik, Suara Bebas, Jakarta. Alexandra, 2008, Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia, Pacivis dan FES, Jakarta. Ardhanariswari, Dwi dan Yandry K Kasim (ed), 2008, Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi dan Mekanisme Koordinasi, Pacifis, Jakarta. Budiardjo, Miriam, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Santosa, Panji, 2008, Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, PT. Refika Aditama, Bandung, Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik. ANDI, Yogyakarta. Winarno, Prof, Drs, Budi, Ma, Phd, 2012, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta.
jawaban
berdasarkan
kebijakan
pelaksanaan tingkat organisasi yang telah
disebutkan
sebelum-nya,
sehingga dapat menjadi pegangan bagi
perangkat-perangkat
di
bawahnya, yaitu Polres/Polsek dan Korem/Kodim, termasuk
instansi
peme-rintah daerah yang terkait. 5) Kemendagri
perlu
mensosialisasikan
Inpres
segera No.
2
tahun 2013 tentang kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah terkait dengan keamanan wilayah terhadap ancaman apapun terutama ancaman gangguan keamanan dan bahaya bencana alam. 6) Gubernur
DKI
memanfaatkan
wahana FORKOPIMDA
dengan
optimal. Penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah DKI bisa dicegah dengan cepat dan bahkan dilakukan tindakan preventif apabila Gubernur DKI memainkan peran sebagai seorang pemimpin yang
Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
mampu memanage semua unsur yang ada di wilayahnya, misalnya intelijen Kodam Jaya, intelijen Polri,
| 17
