PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU STRONG BICAMERALISM

Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 4. No 2 ISSN: 2339-1693

PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU STRONG BICAMERALISM 1

Agus Riyanto1 Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia. Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected] No Hp: +6281372270867

Abstrak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. DPD dilahirkan karena mempunyai gambaran kedepannya untuk checks and balances antar lembaga-lembaga negara. Hal ini bertujuan agar lembaga-lembaga negara lebih efektif dibandingkan pada masa Orde Baru. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat biasanya disingkat dengan (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah yang sering di singkat dengan (DPD) merupakan representasi rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, agar terwujudnya negara Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Dalam implementasinya, meskipun merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu, namun fungsi dan kewenangan DPD masih lemah dari pada DPR (vide Pasal 22D UUD 1945). Realitas konstitusional seperti ini memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait bagaimana dua lembaga ini dapat berfungsi lebih ideal dan saling melengkapi. Kata kunci: checks and balance system, representasi, legislatif.

I. PENDAHULUAN

juga ikut mengalami perubahan. Apabila dicermati naskah asli UUD 1945 berisi 71

1.1 Latar Belakang Masalah

butir ketentuan, tetapi setelah empat kali

Amandemen (Perubahan) UUD 1945

mengalami perubahan maka materi muatan

(Undang-Undang Dasar Negara Republik

UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan.

Indonesia Tahun 1945) baik itu amandemen

Dengan kata lain, terdapat 174 butir materi

pertama tahun 1999 sampai dengan tahun

baru yang terkandung dalam empat kali

2002 merupakan salah satu tuntutan reformasi

perubahan tersebut.2

di tahun 1998.1 Akibat dari amandemen

Perubahan di atas meliputi juga fungsi

tersebut struktur ketatanegaraan di Indonesia

kedudukan dan Dewan Perwakilan Rakyat

1

2

Jimly. Asshiddiqie, 2006, Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem hukum nasional, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 27-29 April 2006, Jakarta: hal. 1.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi republik indonesia, Makalah yang disampaikan pada Diklat Terpadu Sekola Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta: 19 Oktober 2006, hal. 8.

1


(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam

dalam

masalah-masalah

sistem

ketatanegaraan

di

negara

pokok

yang

Indonesia yang memegang peranan yang

kehidupannya,

sentral. Hal ini karena ditangan kedua

kebijaksanaan

lembaga inilah, berbagai kepentingan rakyat

dikarenakan

dari Sabang sampai Merauke dapat terwakili.

menentukan kehidupan

DPR merupakan para wakil rakyat yang

International Comission of Jurist (ICJ),

berasal dari partai

politik sedangkan DPD

sebagaimana dikutip dalam kajian Pusat Studi

yang dipilih dari perwakilan daerah yang

Hukum dan Kebijakan, demokrasi sebagai

sama-sama dipilih melalui pemilu yang

sistem pemerintahan mengandung makna

mengemban

bentuk

Keduanya

fungsi legislatif

artikulator tersebut

politik.

merupakan

termasuk

mengenai menilai

pemerintahan

negara

kebijaksanaan

pemerintahan

membuat

dalam

tersebut

rakyat.4

di

Menurut

mana

hak-hak

keputusan-keputusan

politik

perwujudan representative democracy dimana

diselenggarakan oleh warga negara melalui

keduanya merupakan wakil rakyat dari hasil

wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan

hak partisipasi politik rakyat.

yang bertanggung jawab kepada mereka

Model demokrasi perwakilan di atas menjadi model universal yang

melalui proses peimilihan yang bebas.5

menjadi

Pada

awalnya,

konsep

mengenai

pilihan sistem demokrasi moderen pasca-

perwakilan rakyat dilihat sebagai pantulan

perang dunia II. Secara teoritis, pilihan atas

kehendak rakyat untuk memilih wakil mereka

penggunaan sistem demokrasi dari sistem-

di dalam lembaga perwakilan. Oleh sebab,

sistem lain adalah karena luasnya pengakuan

wakil-wakil

yang ditujukan padanya sebagai sistem dan

tanggung jawab kepada rakyat yang telah ikut

prosedur

memungkinan

memilih mereka. Untuk kajian hukum tata

universal,

negara tidak berhenti kepada jenis perwakilan

yang

terselenggaranya persamaan

partisipasi

politik,

mayoritas

yang

memerintah dan ketanggapan pemerintah terhadap

kehendak

umum.3

yang

terpilih

mempunyai

belaka, tetapi juga dititikberatkan berapa banyak

tempat

yang

harus

ada

dalam

Demokrasi

sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat 4 3

Berry. Goldman. Janda, 1992, The challenge of democracy, government in america, Houghton Miffin, Boston, hal. 40.

Deliar. Noer, 1990, Pengantar ke arah pemikiran politik, Jakarta: Rajawali, hal. 207. 5 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, Semua harus terwakili, PSHK, Jakarta: hal. 39-40.

2


parlemen.6 Dalam praktiknya, terbentuk 2

pemerintahan yang sesuai adalah sistem

(dua) model watak parlemen, yaitu sistem

perwakilan kepentingan yang mampu menjadi

unikameral atau sistem bikameral. Menurut

perekat keberagaman dan keberbedaan.

Jimly, sistem unikameral terdiri dari satu kamar, sedangkan bikameral mempunyai dua kamar

yang

masing-masing

mempunyai

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di

fungsi sendiri-sendiri. Selama berabad-abad,

atas

dapat

dirumuskan

permasalahan,

kedua tipe watak parlemen itu yang biasa

pertama: bagaimanakah kewenangan DPD

dikembangkan dimana-mana.7

dalam sistem ketatanegaraan amandemen

UUD

1945 dinyatakan bahwa DPD memilih hak

bagaimana

penataan

untuk mengajukan RUU kepada DPR yang

diperlukan DPD untuk mewujudkan sistem

berkaitan

strong bicameralism?

Di Indonesia, dalam Pasal 22 D UUD

dengan

implementasi

otonomi

1945

RI setelah dan

kelembagaan

kedua: yang

daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keuangan

II. METODOLOGI PENELITIAN

daerah. Ketentuan ini meletakkan DPD seolah-olah hanya sebagai dewan konsultatif

Dalam penelitian ini digunakan penelitian

DPR yang boleh didengar maupun diabaikan

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan

eksistesinya.

penataan

terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah

lembaga perwakilan rakyat, khususnya DPD

hukum dalam arti: nilai (norma), peraturan

sangat diperlukan untuk penguatan fungsi-

hukum konkrit dan sistem hukum.8 Penelitian

fungsi kedua lembaga tersebut yang pada

ini menggunakan pendekatan perundang-

akhirnya akan memberi nilai strategik bagi

undangan (statute approach), pendekatan

penguatan negara kebangsaan yang majemuk

konsep

seperti

kekayaan

pendekatan sejarah (historical approach).9

keberagaman etnik, budaya, bahasa, agama

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari

dan kepercayaan serta wilayah, maka bentuk

penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis

Oleh

Indonesia.

karena

itu,

Dengan

secara

(conceptual

approach)

deskriptif-kualitatif

dan

dengan

6

Hans. Kelsen, 1973, General theory of law and state, Russels and Russels, New York: hal. 289-290. 7 Jimly. Asshiddiqie, 1996, Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah telaah perbandingan konstitusi di berbagai negara, Jakarta: UI-Press, hal. 33.

8

Sudikno. Mertokusumo, 2004, Penemuan hukum, Yogyakarta: Liberty, hal. 29. 9 Johnny. Ibrahim, 2005, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Malang: Bayu Media, hal. 302.

3


pada

kedaulatan rakyat.12 Dengan adanya DPD,

logika berfikir deduktif. Adapun metode

maka terjadi perubahan sistem perwakilan

deskriptif kualitatif yang digunakan di dalam

dalam

penelitian ini maka peneliti akan menyajikan

sebelumnya

dan

menghubungkan

perwakilan yang sebenarnya. DPD diharapkan

seluruh bahan hukum yang relevan yang telah

dapat menjadi lembaga perwakilan penyalur

diperoleh dari penelitian kepustakaan secara

keanekaragaman aspirasi daerah dan lembaga

sistimatis,

komprehensif

dan

yang

Bersamaan

dengan

Penulis

melakukan

penafsiran

membangun

argumen

menguraikan

berdasarkan

serta

akurat.

ketatanegaraan tidak

menampung

Indonesia

menampakkan

prinsip

yang bentuk

perwakilan

juga

daerah.13 Keberadaan DPD ini tidak terlepas

berbagai

dari keinginan untuk melakukan checks and

bahan hukum, sehingga diperoleh jawaban

balances. Gagasan ini menghendaki agar

atas

parlemen terdiri dari lembaga perwakilan

permasalahan

itu

terhadap secara

akurat

dan

komprehensif.10

politik yakni DPR dan lembaga perwakilan territorial yakni DPD (Dewan Perwakilan Daerah).14

III.HASIL PENELITIAN DAN

Pembentukan DPD dimaksudkan sebagai

PEMBAHASAN

regional representation berbeda dengan DPR Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Setelah Amandemen UUD 1945 Dewan Perwakilan Daerah (DPD adalah salah satu lembaga baru yang muncul melalui amandemen ketiga UUD 1945. DPD

ini

merupakan

11

Eksistensi

konsekuensi

dari

perubahan Pasal 1 ayat (2). Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR bukan

10

satu-satunya

yang

melaksanakan

Ibid, hal. 306. Ni‟Matul. Huda, 2005, Hukum tata negara indonesia, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 11

yang merupakan political

representation

karena sebelum dibentuknya DPD aspirasi daerah diperjuangkan oleh utusan daerah yang diwujudkan dalam bentuk fraksi utusan daerah di parlemen.15 Namun sayangnya, kedudukan institusi DPD RI dalam struktur politik nasional ternyata masih dibatasi oleh 12

Bagir. Manan, 2004, Perkembangan UndangUndang Dasar 1945, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 53. 13 Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, hal. 93. 14 Mahfud. MD, 2007, Perdebatan hukum tatanegara, pasca amademen konstitusi, Jakarta: LP3ES, hal. 66. 15 Indra. Maxsasai, 2011, Dinamika hukum tata negara indonesia, Jakarta: Refika Aditama, hal. 142.

hal. 181.

4


UUD dan UU. Kedudukan DPD RI belum

tetap sebagai lembaga yang mendominasi

setara dengan DPR RI. Jika diamati tugas dan

peran lembaga legislatif.18

kewenangannya, peran para wakil daerah ini

Terhadap gagasan tersebut, tanggapan

tak lebih dari sekedar lembaga pertimbangan

para anggota PAH I BP MPR memang

saja. Peran DPD RI yang antara lain

bervariasi, namun secara umum memang

menyangkut

berkesan defensif dengan bersikukuh

keterlibatan

urusan dalam

desentralisasi,

pembahasan

pada

RUU

kecenderungan sikap untuk menempatkan

(khususnya pajak, pendidikan dan agama),

DPR lebih superior dibanding DPD. Gagasan

APBN dan sebagian fungsi pengawasan

tim ahli yang cenderung mengadopsi tipe

lainnya yang juga selanjutnya melaporkan

parlemen bikameral kuat, oleh ketua PAH I

hasilnya kepada DPR RI, hanya dijadikan

Jacob Tobing (F-PDIP) dianggap hanya cocok

bahan

untuk

untuk konteks negara federal. Sementara

ditindaklanjuti.16 Hal ini bertentangan dengan

dalam bentuk negara kesatuan, dan terkait

konsep awal pembentukan DPD RI yang

pemahaman tentang kebangsaan, pilihannya

diarahkan

adalah

pertimbangan

untuk

saja

membangun

sistem

tipe

parlemen

gagasan

bikameral

persamaan

lemah.

bikameral yang kuat dan efektif (strong and

Terhadap

effective bicameral). Yang jelas, DPD RI

legislasi DPR dan DPD, anggota PAH I

bukanlah sebuah reinkarnasi dari fraksi

Patrialis

Utusan Golongan/Daerah yang mekanisme

mengkhawatirkan

pemilihannya hanya tunjuk dan/atau diangkat

antar kedua lembaga yang mungkin saja

oleh partai penguasa dan berperan sebagai Lip

memiliki visi dan kepentingan berbeda, yang

Service belaka.17 Hal ini terlihat dari risalah

berujung pada situasi deadlock atau tidak

perdebatan amandemen UUD 1945 dari tahun

kunjung

1999 s.d 2002. Ada fraksi yang menginginkan

Undang-Undang.

adanya sistem bikameral murni dengan DPD

persoalan ini ke MPR juga tidak menjamin

sebagai penyeimbang peran DPR, namun ada

selesainya persoalan itu, karena ikhwal siapa

Akbar

(F-Reformasi)

munculnya

disahkannya

kekuasaan

suatu

Menurutnya,

persaingan

Rancangan membawa

pula fraksi yang menginginkan adanya DPR 16

Jimly. Asshiddiqie, 2006, Hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi, Yogyakarta: Konstitusi Press, hal. 188-189. 17 King. Faisal. Sulaiman, 2013, Sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.116.

18

I. Wayan. Sudirta, 2013, Dalam kata pengantar, king faisal sulaiman, sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen indonesia, Jakarta.

5


yang memimpin sidang di MPR juga menjadi

Indonesia menganut sistem bikameral yang

perkara krusial dalam dunia politik.19

lembut/lunak (soft bikameralism) di mana

Berbagai kekhwatiran menyangkut posisi

satu

lembaga

perwakilan

mempunyai

DPR yang bisa terancam oleh kehadiran DPD

kekuatan lebih kuat (DPR) dibanding lembaga

atau kekhawatiran yang dilandasi oleh paham

perwakilan

negara kesatuan mengemuka cukup kuat.

konsekuensinya lembaga perwakilan yang

Keberadaan Dewan dan Majelis tersebut

lebih lemah kekuatannya tersebut, yakni DPD

dianggap sebagai pencerminan langsung dari

hanya memiliki kewenangan terbatas.21 Hal

dianutnya sila keempat Pancasila, yaitu

ini

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

pengaturan dalam UUD. Eksistensi dan

kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau

kewenangan DPR diatur dalam tujuh pasal

“permusyawaratan”

(Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 B)

dinilai terjelma dalam pelembagaan MPR,

sedangkan DPD hanya diatur dalam dua pasal

perwakilan”.

Kata

sedangkan

kata

tercermin

dalam

“perwakilan”

dapat

(DPD).

dilihat

dari

Sebagai

kuantitas

(Pasal 22 C dan Pasal 22 D).

DPR.

UUD 1945 hasil perubahan memang sama

Menerima ide struktur parlemen bikameral

sekali tidak disebut istilah parlemen sehingga

yang terdiri atas DPR dan DPD, berarti

tidak mudah menjadikan DPR dan DPD

menghilangkan keberadaan MPR sebagai

sebagai kamar-kamar dari parlemen dua

“permusyawaratan”

kamar. Bahkan dalam UUD 1945 disebutkan

itu.20

secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi

pelembagaan dalam

sila

pelembagaan

dianggap

juga

lainnya

prinsip keempat

Selanjutnya,

terjadilah kesepakatan politik yang pada

legislasi,

akhirnya menerima

pembentukan sistem

pengawasan (Pasal 20A ayat 1), sedangkan

bikameral dalam struktur lembaga parlemen

maka DPD tidak mempnyai fungsi-fungsi

kita.

tersebut secara penuh. Dalam bidang legislasi,

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D yang secara jelas menunjukkan konstitusi 19

Muslimah. Hanim, 2007, Eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan indonesia menurut UUD 1945 Amandemen Keempat, Pekanbaru: UIR Press, hal. 83. 20 Jimly. Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: hal.150.

fungsi

DPD tidak dapat

anggaran,

dan

fungsi

ikut menetapkan UU

sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat, sebab pasal 20 ayat 1 sudah mengunci

21

Patrialis. Akbar, 2013, Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 75.

6


bahwa yang memegang kekuasaan memegang

3. Memberi Pertimbangan. DPD diberi

UU adalah DPR.22

kewenangan

Apabila dipetakan maka kewenangan-

untuk

memberikan

pertimbangan atas RUU yang berkaitan

kewenangan DPD sebagaimana dapat diambil

dengan

dari ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat (2)

Pendidikan,

hanyalah terbatas dalam masalah-masalah

memberikan pertimbangan (di luar

tertentu seperti dibawah ini,

RUU) dalam pemilihan anggota Badan

1. DPD dapat mengajukan RUU (tanpa boleh

ikut

menetapkan

memutuskan) tertentu

dalam

yaitu,

dan

APBN,

Pajak,

Agama

serta

Pemeriksa Keuangan (BPK); dan

atau

4. Dapat Melakukan Pengawasan. DPD

bidang-bidang

juga dapat melakukan pengawasan

daerah,

dalam

daerah,

Otonomi Daerah, Hubungan pusat dan

pengembangan sumber daya alam dan

Daerah, Pembentukan dan Pemekaran

sumber

serta

hubungan

otonomi

pusat

daya

dan

ekonomi

perimbangan

lainnya,

keuangan

pusat

dan

ikut

menetapkan

memutuskan. membahas

Penggabungan

DPD RUU

boleh dalam

Perimbangan

Daerah,

Keuangan

ikut

Agama.

bidang:

daerah, pembentukan dan pemekaran

Diperlukan

serta

Sistem Strong Bicameralism

daerah,

pengelolaan sumber daya alam daya

perimbangan

ekonomi

keuangan

dan

Daerah, APBN, Pajak, Pendidikan, dan

Penataan

penggabungan

Pusat

atau

otonomi daerah, hubungan pusat dan

sumber

bidang-bidang:

dan Sumber Daya Ekonomi lainnya,

2. Ikut Membahas Rancangan UU tanpa boleh

pelaksanaan

Pengembangan Sumber Daya Alam

daerah;

Kelembagaan DPD

Untuk

Yang

Mewujudkan

dan

Secara teoritis, studi tentang struktur

lainnya,

organisasi parlemen dikenal dua sistem, yaitu

pusat

dan

daerah;

unikameral dan bikameral, sedangkan sistem trikameral merupakan sistem kombinasi yang jarang

22

Rancangan

Jaini. Bidaya, 2012, Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012, hal 1213.

dipraktekkan.

Sistem

unikameral

terdiri atas satu kamar, sistem bikameral mempunyai dua kamar yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri, sedangkan

7


sistem

trikameral,

tersebut

memiliki

masing-masing

tiga

kamar

Undang (karena hanya satu

memiliki

fungsi

badan

sendiri-sendiri.

yang

untuk

diperlukan mengadopsi

Rancangan 1. Unikameral Dalam

Undang

struktur

parlemen,

tipe

Undang-

sehingga

perlu lagi menyesuaikan

unikameral tidak mengenal adanya

dengan

dua badan yang terpisah seperti House

berbeda-beda).

of

Representatives,

Commons,

Chamber

Federal

Assembly

House of

of

usulan

b. Tanggung

Deputies,

atau

tidak

besar

Majelis

legislatif

jawab

(karena

yang

lebih anggota

tidak

dapat

Rendah dan Senate, House of Lords

menyalahkan

atau Federal Council sebagai Majelis

lainnya

Tinggi. Sistem satu kamar lahir dari

Undang-Undang

pijakan

lolos, atau bila kepentingan

pemikiran

dibedakannya

bahwa

tidak

kamar-kamar

dalam

majelis

apabila

tidak

warga negara terabaikan).

struktur parlemen oleh karena tidak

Lebih

sedikit

terdapat aspirasi yang sesungguhnya

terpilih

sehingga

berbeda.

mudah

c.

Praktek di Uganda misalnya,

untuk

satu kursi parlemen untuk 39 districts adalah

diperuntukkan

perempuan

dan

juga

bagi

anggota lebih

masyarakat memantau

kepentingan mereka; dan

untuk

d. Biaya lebih rendah bagi

kursi-kursi

pemerintah dan pembayar pajak.23

parlemen adalah diperuntukkan untuk kelpmpok

suatu

tertentu

seperti

“handicapped” dan kelompok buruh. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai

keuntungan

dalam sistem 23

legislatif unikameral, meliputi: a.

Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan Undang-

Dahlan. Thaib, 2002, Menuju parlemen bikameral (Studi Konstitusional Perubahan ketiga UUD 1945), Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: hal. 9-10.

8


2. Bikameral Sebagai kebalikan dari sistem satu kamar, sistem dua kamar (selain karena soal federalisme) diterapkan oleh negara-negara dengan populasi besar dengan ciri masyarakatnya yang plural. Menurut Strong, alasan dibentuknya second chamber atau upper house adalah: a. The existence of a Second Chamber prevent the passage of precipitate and ill considered by a single house; b. The sense of unchecked power on the part of single Assembly, concious of having only itself to consult, may lead to abuse of power ang tyrany; c. The should be a centre of resistance to the pre dominate power in the state at any given moment, whether it be the people as a whole or a political party supported by a majority of voters; d. In the case of a federal state there is a special argument in favour of a Second Chamber which is so arranged as to embody the federal principle or to enshrine the popular will of each of the states, as distinc from that of the federation as a whole.24

Akan tetapi kelebihankelebihan parlemen bikameral di atas hanya bisa didapatkan jika parlemen di negara tersebut memang benar-benar memakai strong bicameral, bukan soft bicameral, artinya ada pemisahan yang tegas terkait kewenangan dan fungsi dari dua lembaga perwakilan tersebut. Jadi penerapan strong bicameral dalam parlemen akan memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh dari sistem dua kamar tersebut, di antaranya: 1) Mampu merangkum segala aspirasi rakyat secara maksimal hingga mendorong pada perundang-undangan yang responsif dan sesuai kebutuhan rakyat, 2) Menghasilkan perundangundangan yang baik melalui tahapan double check dari dua kamar parlemen, Produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang tinggi, Pengawasan terhadap pemerintah yang optimal, serta mencegah perundangundangan yang bermasalah secara konstitusional hingga berujung pada judicial

24

C.F. Strong, 1963, Modern political constitution; an introduction to the comparative study of their history and existing forms, London: Sidwick & Jackson, hal.195-196.

9


review seperti yang terjadi saat ini.25 Mengenai konsep strong bicameral kita dapat

mengadopsi

seperti

sistem

yang

diterapkan dalam parlemen Amerika Serikat. Pada parlemen Amerika Serikat pengisian anggota parlemen dipilih secara langsung melalui pemilu (legitimasi demokratis), serta dalam komposisinya berbeda/ incongruent (Article 1 Section 3, Konstitusi Amerika Serikat) House of Representative sebagai perwakilan politik, sedangkan Senate sebagai perwakilan

negara

bagian.

Serta

berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legistatif.

26

Sebagai tambahan, sesungguhnya

penggunaan

sistem

bicameral

bukanlah

sekedar membuat dikotomi struktur badan perwakilan,

tetapi

keterwakilan

yang

mencerminkan benar-benar

unsur berbeda.

Dengan kata lain, keanggotaan dua kamar parlemen itu benar-benar yang mewakili aspirasi sehingga

yang berbeda keduanya

satu

sama lain, benar-benar

mencerminkan gabungan kepentingan seluruh rakyat.27 Secara teoritik kamar-kamar dalam sistem ini pada satu kamar berisi anggota-anggota yang secara luas mewakili penduduk secara langsung, sedangkan kamar yang lainnya adalah unsur perwakilan yang berbeda. Hal tersebut dapat gambarkan seperti dari unsur kepentingan

kelas

sosial,

kepentingan

ekonomi, atau umumnya adalah perbedaan teritorial. Terdapat dua kemungkinan alasan memilih sistem bikameral. Pertama, adalah untuk

membangun

sebuah

mekanisme

pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) terutama untuk melakuan double check terhadap proses dan subtansi legislasi. Kedua, adalah untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bicameralism telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif.28 Sebagai konsekuensi dari perbedaan unsur yang diwakili, rekrutmen untuk pengisian kamar kedua dapat dilakukan dengan cara:

25

Taufik. Hidayat, 2015, Penerapan sistem soft bikameral dalam parlemen di indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hal. 10-11. 26 lihat article 1 section 1, Constitution Of The United States, “All legislative powers here in granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a senate and house representative.”

27

Jimly. Asshiddiqie, 2006, kata pengantar dalam, “Bikameral bukan federal”, Kelompok DPD di MPR, Desember, hal. xv. 28 Andrew. S. Ellis, 2001, Lembaga legislatif bikameral? sebuah agenda dan beberapa pertanyaan, NDI for International Affairs dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, Jakarta: hal. 61.

10


pemilihan langsung oleh rakyat (sebagai

Menurut

Ginanjar

Kartasasmita,

voter), seperti di AS, pemilihan secara tidak

sesungguhnya pilihan sistem bikameral pada

langsung dimana apabila anggota kamar

dasarnya berangkat pada realitas tentang

kedua dipilih oleh

populasi

local atau provincial

dan

heterogenitas

masyarakat.

governments (Argentina, Austria, German,

Sebagai perbandingan adalah hasil penelitian

India and Yugoslavia) atau

lower house

dari hasil survei terakhir IPU (International

memilih anggota upper house (Zimbabwe),

Parliamentary Union), Parlemen di 122

pengangkatan oleh kepala pemerintahan atau

negara adalah unikameral dan di 61 negara

kepala negara (Canada, Jordan and Thailand),

yang menganut sistem bikameral (ditambah

dan pengangkatan berdasarkan keturunan

Indonesia menjadi 62). Sebagian besar negara

(inheritence, hereditary peers). Cara-cara

di dunia yang bersifat kesatuan menganut

rekrutmen majelis/ kamar kedua tersebut

sistem unikameral, sedangkan kebanyakan

menentukan

negara federal menganut sistem bikameral.31

pula

legitimasi

dan

akuntabilitasnya.29 Secara teoritis, beberapa hal yang dapat

Pilihan untuk menerapkan unikameral maupun

disebutkan sebagai kelebihan dari model

dikembalikan

parlemen dua kamar ini adalah :

kepentingan

1. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan); 2. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan; 3. Mencegah disyahkan perundangundangan yang cacat atau ceroboh; dan 4. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.30 29

Radian. Salman, 2008, Struktur badan perwakilan dan checks and balances dalam fungsi legislasi, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), Komisi Hukum Nasional RI , di Jakarta: 2526 Agustus, hal. 7. 30 Dahlan. Thaib, Loc. cit.9-10

bikameral kepada negara

sesungguhnya konteks

masing-masing.

dan Di

Indonesia, sebagaimana dinyatakan sejak awal, DPD (diinginkan) di desain sebagai kamar kedua adalah juga dalam juga dalam rangka menjawab realitas keberagaman. Dalam konteks Indonesia, posisi DPD sangat tidak sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki DPR. Konstitusi hanya menempatkan posisi DPD sebagai sebagai lembaga kuasi perwakilan politik yang hanya berperan sebagai dewan konsultatif dalam setiap proses legislasi, 31

Ginanjar. Kartasasmita, 2007, Kedudukan, fungsi dan peran dpd dalam perspektif ketetanegaran Indonesia (Makalah). Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD), Bandung: Universitas Padjadjaran.

11


pengawasan maupun kewenangan lainnya.

serta penggabungan

Akibatnya, pamor DPD kalah dibandingkan

sumber

dengan DPR yang powerfull.

daya ekonomi

meskipun

sama-sama

Keduanya,

dipilih

melalui

daya

daerah, alam

lainnya,

berkaitan

dengan

pengelolaan

dan

sumber

serta

yang

perimbangan

mekanisme demokrasi yaitu pemilu, akan

keuangan pusat dan daerah. Ini artinya, DPD

tetapi eksistensi DPD dalam pentas politik

akan kesulitan untuk menginisiasi suatu RUU

nasional

strategis

seakan

hanya

sebagai

bumbu

yang

tidak

terkait

dengan

penyedap karena kekuatan politik tarik-

kepentingan daerah secara langsung. Padahal

menarik dalam peta politik

nasional pasca

fakta menunjukkan bahwa misalnya RUU

orde baru lebih berat akan dipengaruhi oleh

Pemberantasan Narkotika meskipun secara

DPR dan pemerintah (Presiden).

langsung tidak terkait dengan kepentingan

Misalnya di bidang legislasi, karena sifat kewenangannya nebeng pada DPR, maka ada

daerah, tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhi kepentingan daerah.

atau tidaknya DPD bagi DPR dapat dikatakan

Terkait

dengan

kewenangan

untuk

sama saja. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945

melakukan pembahasan suatu RUU, menurut

memilih kata “DPD dapat mengajukan kepada

Pasal 22D ayat (2) ditentukan juga batasan

DPR

yang.”.

bahwa DPD hanya dapat ikut membahas

Ketentuan ini bermakna bahwa setiap RUU

RUU, bukan duduk bersama DPR membahas

inisiatif dari DPD, maka harus dibawa dulu ke

suatu RUU. Ketentuan ini menunjukkan

DPR selanjutnya baru diajukan dan dibahas

tingkat seperiotas DPR dibandingkan dengan

bersama dengan Presiden. Dalam proses di

DPD. Artinya kewenangan pembahasan suatu

DPR, bisa saji RUU inisiatif DPD tersebut

RUU tetap di tangan DPR, sedangkan DPD

direvisi sedemikian rupa sehingga ketika

hanya ikut serta membahas RUU.

rancangan

undang-undang

dibahas dengan Pemerintah (Presiden), RUU

Secara

prosedural

normatif,

skema

tadi bisa berubah menjadi RUU inisiatif dari

pembahasan rancangan undang-undang dibagi

DPR.

dalam

Selanjutnya dalam pasal yang sama,

dua

II.

terbatas

dilaksanakan

otonomi daerah,

yang

berkaitan

daerah, hubungan pembentukan

dan

pusat

dengan dan

pemekaran

pembicaraan

yakni

pembicaraan tahap I dan pembicaraan tahap

ditentukan bahwa RUU yang diusung DPD RUU

tahapan

Pembahasan

RUU

pada

tingkat

I

rapat komisi, rapat gabungan

Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran,

atau

rapat

panitia

khusus.

12


Sementara

itu,

pembahasan

tahap

II

langkah komunikasi politik dengan DPR

dilaksanakan dalam sidang Paripurna DPR

untuk mencari solusi terhadap masalah yang

yang melibatkankan DPR dan Presiden minus

terjadi ini. Namun demikian walau telah

DPD guna mengambil persetujuan bersama

bertahun-tahun

atas sebuah RUU layak atau tidak diteruskan

dilakukan oleh DPD namun pihak DPR tidak

menjadi undang-undang.

memberi respon memadai dan menerima

komunikasi

politik

itu

Dalam pembahasan RUU di atas, peran

berbagai usul solusi yang ditawarkan DPD.

DPD kurang maksimal atau acapkali tidak

Kondisi ini mengakibatkan hasil kerja DPD

dilibatkan dalam pembahasan RUU bersama

kurang optimal dan keberadaan DPD belum

DPR, dan secara teoritis tidak mungkin

memberikan manfaat nyata yang maksimal

maksimal. Hal ini mengingat, misalnya dalam

bagi masyarakat dan daerah.32

proses legislasi, terdapat situasi politik,

Kemudian ketentuan selanjutnya dalam

dimana DPR tak harus wajib mengundang

Pasal 22D ayat (3), disebutkan bahwa DPD

atau

dapat

mengajak

DPD

untuk

melakukan

melakukan

pengawasan

pembahasan suatu rancangan undang-undang.

pelaksanaan

Peran-peran konstitusional legislatif DPD

“dapat melakukan” juga berati kewenangan

hanya bersifat konsultatif dengan DPR, dan

asli dalam pengawasan tetap berada di tangan

hal ini sama sekali tidak mengikat DPR secara

DPR, sedangkan kewenangan DPD dalam

politik. Sehingga peran DPD lebih sebagai

pengawasan hanya ikut nebeng pada DPR.

lembaga konsultatif yang hanya memberikan

Bahkaan dalam ayat tersebut disebut bahwa

sekedar pertimbangan dan pengusulan kepada

hasil pengawasan oleh DPD tersebut harus

DPR.

dilaporkan

Setelah

kepada

DPR

Kata-kata

sebagai

bahan

Undang-Undang

pertimbangan DPR. Ini artinya jika hasil

Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

pengawasan yang dilakukan DPD tidak sesuai

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

dengan

menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun

pengawasan tersebut hanya akan menjadi

2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

tumpukan dokumen negara yang sama sekali

permasalahan-permasalahan

tidak memiliki nilai. Padahal kita tahu, setiap

pengkerdilan berlanjut.

diubahnya

undang-undang.

atas

kewenangan

mengenai DPD

keinginang

DPR,

maka

hasil

masih

Terkait permasalahan tersebut

DPD telah berupaya melakukan berbagai

32

Rofikul. Umam, 2013, Eksistensi DPD RI 20092013: Untuk Daerah dan NKRI , Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta: hal. 142.

13


tindakan negara, dalam hal ini DPD pasti

DPD, dan Presiden. Permohonan tersebut

membutuhkan pendanaan dari negara.

kemudian diregister dengang Nomor Perkara

Lebih

tragisnya

lagi

adalah

bahwa

92/PUU-X/2012 dengan pemohon adalah

pengawasan DPD atas pelaksanaan suatu

pimpinan DPD yaitu Ketua Irman Gusman,

Undang-Undang oleh eksekutif hanya dibatasi

Wakil ketua La Ode Ida dan Gusti Kanjeng

pada

Ratu Hemas.33 Dalam putusannya tersebut,

bidang

otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,

hubungan

pusat

dan

MK meneguhkan lima hal yaitu :

daerah,

1. DPD RI terlibat dalam pembuatan Program Legislasi Nasional (Polegnas). 2. DPD RI berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. DPD RI berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat(2) UUD 1945. Pembahasan RUU dalam konteks

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi

lainnya,

pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,

pendidikan,

dan

agama. Padahal,

bidang-bidang lainnya juga sangat berkaitan dengan kepentingan daerah yang hal itu seharusnya menjadi tugas DPD untuk turut serta dalam pengawasan undang-undang di bidang-bidang lainnya. Realitas memprihatikan tersebut pada akhirnya mendorong DPD untuk mengajukan permohonan

undang-undang

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 bersifat

(judicial review ) terhadap Undang-Undang

tiga pihak (tripatrit), yaitu antara

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPR,

DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor

menyatakan bahwa ketentuan dalam

12

undangundang MD3 dan Undang-

Tahun

Peraturan

pengujian

2011

tentang

Pembentukan

Perundang-undangan

DPD

dan

Presiden.

MK

terhadap

Undang P3 yang tidak sesuai dengan

UUD 1945 pada tanggal 14 September 2012.

tafsir MK atas kewenangan DPD

Permohonan pengujian dua undang-undang

dengan

tersebut

dengan UUD 1945, baik yang diminta

terhadap

UUD

1945

ditempuh

dengan maksud untuk memperoleh penafsiran

sendirinya

bertentangan

maupun tidak.34

yang lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara DPR,

33 34

Ibid, hal. 143. Ibid, hal. 146.

14


Posisi, kewenangan dan peran DPD dalam

DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya

sistem ketatanegaraan yang berat sebelah di

apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk

atas

sistem

berpartisipasi secara luas dan kompetitif.35 Di

Indonesia

titik inilah maka amandemen kelima terkait

merupakan sistem yang soft. Artinya, masih

reposisi kewenangan DPD mutlak untuk

ada keengganan untuk membagi kekuasaan

segera dilakukan. Perjuangan melakukan

parlemen dalam porsi yang relatif seimbang

judicial review berbagai UU yang mengatur

di antara DPR dan DPD. Ketidakseimbangan

DPD di Mahkamah Konstitusi maupun lobi-

kewenangan inilah yang pada banyak kasus

lobi politik di parlemen akan menjadi mubazir

menyebabkan pelaksanaan kewenangan yang

jika dasar pondasi dalam negara yaitu UUD

dimiliki DPD juga tidak maksimal.

1945 tidak diubah secara radikal.

menunjukkan

bicameralism

bahwa

yang dianut

di

Realitas konstitusional di atas barangkali

Sebagai bangsa yang modern, kita tentu

perlu segera diperbaiki. Tidak menutup

tidak berharap konstitusi hanyalah menjadi

kemungkinkan bahwa di masa lalu, para

sebuah

anggota MPR yang terlibat dalam perubahan

ataupun pelengkap syarat bernegara belaka

UUD 1945 khusunya yang membahas posisi

oleh karena tidak mampu mengantisipasi

dan kewenangan DPD melakukan kesalahan

pesatnya perkembangan zaman dan dinamika

yang substansial. Pada titik ini, selanjutnya

ketatanegaraan Indonesia.36 Sebagai penutup,

menjadi

untuk

salah satu konstitusi yang baik ialah ia harus

diadakan amandemen UUD 1945 kelima guna

mampu merekam kebutuhan realitas dan

merevisi pengaturan DPD dalam sistem

dinamika dalam masyarakat. Ia juga harus

ketatanegaraan di Indonesia.

berperan sebagai alat pembaharuan bagi

suatu

agenda

mendesak

Seharusnya kehadiran DPD seharusnya

dokumen

kehidupan

sejarah,

legal

sosial-kemasyarakatan

memberikan solusi terhadap sistem politik

membangun

kehidupan

yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa

konstitusional

terakhir. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak

masyarakat suatu negara.

menuju

artefak

demi

demokrasi kesejahteraan

mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Pada kewenangan

35

Reni. Dwi. Purnomowati, 2005, Implementasi sistem bikameral dalam parlemen indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hal. 5. 36 Din. Syamsudin, 2013, dalam kata pengantar, King Faisal Sulaiman Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, Jakarta: hal. xvi.

15


IV. KESIMPULAN DAN SARAN

kelima, khususnya melakukan reposisi kewenangan DPD agar DPD memiliki

4.1 Kesimpulan Dari

kewenangan yang relatif seimbang

hasil

kewenangan

pembahasan

DPD

ketatanegaraan

RI

Indonesia

dalam di

atas

tentang

dengan DPR. Reposisi ini penting agar

sistem

sistem strong bicameralism dan sistem

dapat

checks dan balancing dapat terealisir.

disimpulkan sebagai berikut:

Sudah

1. Menurut UUD 1945, kedudukan DPD

saatnya

muncul

kesadaran

terutama bagi DPR untuk kemudian

RI sangat lemah dibandingkan dengan

membagi

DPR RI. Hal ini dapat dilihat misalnya

kewenangannya kepada DPD sehingga

kewenangan DPD dibidang legislatif

kedua lembaga tersebut (DPR dan

yaitu dalam hal mengajukan RUU

DPD) dapat lebih berkontribusi dalam

yang hanya nebeng kewenangan DPR.

upaya

Dan kewenangan DPD dalam inipun

demokratitas dan sejahtera di semua

hanya terbatas pada RUU

kehidupan berbangsa.

berkaitan

dengan

yang

kekuasaan

menuju

negara

dan

yang

otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan

serta penggabungan

pemekara

DAFTAR PUSTAKA

daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan

Buku, Jurnal Dan Makalah

sumber daya ekonomi lainnya, serta

Akbar. Patrialis, 2013, Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika.

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal pembahasan suatu RUU, DPD pun hanya nebeng kepada kewenangan DPR.

DPD

hanya

diberikan

kewenangan ikut membahas suatu RUU, dan bukan duduk bersama DPR dalam membahas RUU. 2. Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan

melakukan

Asshiddiqie. Jimly, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press. _______________, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Konstitusi Press.

amandemen

16


_______________, 2006, kata pengantar dalam, “Bikameral Bukan Federal”, Kelompok DPD di MPR, Desember. _______________, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. _______________, 2006, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 27-29 April 2006, Jakarta. _________________, 2006, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Diklat Terpadu Sekola Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta, 19 Oktober 2006. Bidaya. Jaini, 2012, Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012. Constitution Of The United States Ellis. Andrew S, 2001, Lembaga Legislatif Bikameral? Sebuah Agenda dan Beberapa Pertanyaan, NDI for International Affairs dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, Jakarta. Hanim. Muslimah, 2007, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut

UUD 1945 Amandemen Pekanbaru, UIR Press.

Keempat,

Hidayat. Taufik, 2015, Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. Huda. Ni‟Matul, 2005, Hukum Tata Negara IndonesiA, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ibrahim. Johnny, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media. Indra. Maxsasai, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Refika Aditama, Jakarta. Janda. Berry Goldman, 1992, The Challenge of Democracy, Government in America (Boston, oughton Miffin). Kartasasmita. Ginanjar, 2007, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPD dalam Perspektif Ketetanegaran Indonesia (Makalah). Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD). Bandung: Universitas Padjadjaran. Kelsen. Hans, 1973, General Theory of Law and State, New York, Russels and Russels. Manan. Bagir, 2004, Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: FH UII Press. MD. Mahfud, 2007, Perdebatan Hukum Tatanegara, Pasca Amademen Konstitusi. LP3ES. Mertokusumo. Sudikno, 2004, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty.

17


Noer. Deliar, 1990, Pengantar Ke Arah Pemikiran Politik, Jakarta: Rajawali, Purnomowati. Reni Dwi, 2005, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, Semua Harus Terwakili, Jakarta: PSHK. Salman. Radian, 2008, Struktur Badan Perwakilan dan Checks And Balances Dalam Fungsi Legislasi, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), Komisi Hukum Nasional RI , di Jakarta 25-26 Agustus. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat.

Comparative Study Of Their History and Existing Forms, London: Sidwick & Jackson. Sulaiman. King Faisal, 2013, Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, Yogyakarta: UII Press. Thaib. Dahlan, 2002, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan ketiga UUD 1945), Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Umam. Rofikul, 2013, Eksistensi DPD RI 2009-2013 : Untuk Daerah dan NKRI , Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta.

Strong. C.F., 1963, Modern Political Constitution; An Introduction to the

18


ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TERHADAP PEMANFAATAN PERAIRAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU Ukas1, Padrisan Jamba2 1

2

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected] No Hp: +6285264830966 Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected] No Hp: +6282283347554

Abstrak

Secara umum pengesahan Unclos 1982 membawa konsekuensi Negara untuk menata, memperbaiki untuk lebih baikdan bermanfaat utamanya penempatan wilayah perairan/laut secara umum wilayah Perbatasan Negara Indonesia khususnya wilayah perairan/laut perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada antara lain ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4/Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perairan di perbatasan wilayah perairan perbatasan Negara. Laut adalah wilayah yang lebih luas dibanding wilayah daratan, hanya saja kadang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi suatu Negara, apalagi dengan arus globalisasi yang intinya bangsa akan mencari pengembangan teknologi dan pemanfaatan wilayah tanpa menyadari yurisdiksionalnya seperti yang ditentukan dalam pengesahan United Nations Convention of the law of sea dan peraturan wilayah bersangkutan/kedaulatan negara.Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempuyai dampak penting dan memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat di dalam maupun diluar wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan-kegiatan diwilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional yang pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak terhadap fungsi pertahanan keamanan nasional. Setiap wilayah perbatasan Negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri has masyarakat masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan local dan potensi alam yang ada dikawasan tersebut. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun keadaan laut dan Negara kita sangat kurang terjaga, sehingga banyak ancaman sengketa mengenai batas wilayah perairan laut Indonesia dengan Negara-negara tetangga. Kata kunci : Pelaksanaan, Pemanfaatan Perairan Wilayah, Perbatasan Negara.

19


I. P E N D A H U L U A N

Kabupaten pusat untuk mencapai daerah kepulauan.


Perairan Batam khususnya atau Provinsi

Indonesia adalah sebuah Negara yang

Kepulauan Riau umumnya dapat dipotret dari

memiliki kepulauan terbanyak di dunia.

studi literatur yang memperkirakan bahwa

Sebab

pulau

pulau-pulau yang ada itu utamanya yang

terhampar dari Sabang sampai ke Merauke.

berdiam di pulau terluar/perbatasan wilayah

Pulau-pulau

utama,

Sumatera,

Jawa,

Negara ada semenjak

Kalimantan,

Sulawsesi

dan

telah

kemudian mengairipulau-pulau dan atau dari

menghiasi peta dunia. Hal itu yang membuat

wilayah laut ke wilayah laut lainnya lebih

Indonesia terlihat istimewa karena Tuhan

khususnya di Batam/Kepri semenjak awal 231

telah

memiliki

M. Laut sangat tergantung dan dijadikannya

hamparan kepulauan dan laut yang indah dan

sebagai objek melajutkan kehidupan darilaut.

menakjubkan. Selain itu, Indonesia juga

Urgensi manejemen pembangunan kepulauan.

disertai dengan gugusan pulau-pulau kecil dan

Sagat jelas, bahwa Indonesia, mulai pulau

laut serta pantai sumatera, adapun pulau yang

utama, sampai pulau-pulau kecil.

sekitar

tujuh

mentakdirkan

belas

ribu

Irian

Indonesia

tahun 1300

dan

Konsideran Undang-Undang Nomor 43

dikenal seperti Pulau Nias, Mentawai sampai pulau-pulau barat di Bengkulu. Pembangunan

Tahun

kepulauan terlihat sangat penting karena

Republik

dilihat dari kawasan geografis, hal tersebut

kepulauan yang berinci nusantara mempunyai

memiliki banyak keunikan dan manfaat

kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki

utama. Selain itu manfaat wilayah lautnya

hak-hak

kurang bisa maksimal dinikmati oleh seluruh

kedaulatannya

rakyat Indonesia, dimana dari pulau kepulau

lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan

memerlukan trasportasi laut sebagai sarana

sebesar-besarnya

utama

yang

kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana

memerlukannya. Jarak tempuh yang jauh

diamanatkan Undang Undang Dasar Negara

antara

Republik Indonesia tahun 1945.1

dan

pulau

infrastruktur

ke

pulau

lain

dengan

akses

2008

bahwa

Indonesia

Kesatuan

sebagai

kedaulatan dan

Negara

di

Negara

luar

kewenangan

bagi

wilayah tertentu

kesejahteraan

dan

menggunakan kapal atau speed boat hal itu juga dapat menjadikan kepulauan menjadi “tertinggal” dari percaturan pembagunan

1

Lihat Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Negara

20


Berdasarkan

hal-hal

tersebut

di

atas

Menurut Urip Rokhmanudin, AMA, Pust

pengaturan wilayah Negara meliputi antara

dalam makalah tentang wilayah Negara

lain adalah:

Indonesia Peta Indonesia, 19 Juni 2015 dan

1. Perairan kepulauan

macam-macam

wilayah

Negara

adalah

2. Laut territorial dan

wilayah Negara merupakan daerah atau

3. Dasar laut.

lingkungan yang menunjukkan batas-batas

Berbicara wilayah perairan tidak terlepas dari

suatu Negara, dimana dalam wilayah Negara

tujuan pengelolaan sumber daya perairan itu

dapat dilaksanakan kekuasaannya menjadi

sendiri yaitu agar sumber daya perairan tetap

tempat berlindung bagi rakyat sekaligus

ada

sebagai tempat untuk mengorganisir dan

meskipun

selalu

dimanfaatkan.

Pengelolaan sumber daya perairan dilakukan

menyelenggarakan

berdasarkan

asas

sedangkan wilayah Negara mencakup antara

kemitraan,

pemeratan,

manfaat,

keadilan, keterpaduan,

pemerintahannya,

lain daratan dan lautan.3

keterbukaan, efisiensi dan keberlanjutan.

Dalam Undang Undang Dasar Republik

Hal- hal di atas Indonesia merupakan

Indonesia tahun 1945 mengenai wilayah

Negra Kepulauan terbesar di dunia, dengan

Negara, dapat dipahami bahwa Republik

wilayah laut seluas 2/3 dari total luas

Indonesia

teritorialnya, wilayah laut NKRI berdasarkan

Negara. Wilayah mempunyai proteksi yang

Deklarasi Juanda 1957, Kepri sebagai wilayah

handal untuk dikembangkan. Hal tersebut

yang langsung berbatas wilayah laut teritorial

sesuai Pasal 2 – 49 UNCLOS 1982, bahwa

Negara asing tertentu, banyak hal yang perlu

wilayah suatu Negara itu adalah terdiri dari

dikaji

wilayah

dari

segi

manajemen

dan

cara

pengelolaannya bagi masyarakat disekitar wilayah

perbatasan.

Negara

sangat penting

udara,

darat

bagi tegaknya

dan

wilayah

perairan/kepulauan (archipelogis water).

Kesatuan

Menurut data dari

Badan

Informasi

Republik Indonesia adalah sebuah Negara

Geospasil (BIG) Indonesia adalah Negara

kepulauan yang bercirikan nusantara dengan

kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah

wilayah

hak-haknya

pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km2 dan

ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar RI

luas perairan 3.257.483 km2, khusus luas/data

dan

batas-batas

tahun 1945, pada Pasal 25. 2

2

Lihat Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perairan di Indonesia sesuai Undang-Undang 3

Urip. Rokhwamudin, 2014, Makalah tentang Wilayah Negara Indonesia Peta Indonesia. hal.10.

21


tentang

Perairan

Indonesia.4

Dengan

adanya

kapastian

kewenangan

terutama

demikian, Indonesia memiliki perbatasan

dengan kepentingan penaganan eksplorasi dan

darat dan perbatasan laut.Untuk perbatasan

ekspolaritasi sumber daya alam, pertaahanan,

laut Indonesia berbatasan dengan Negara

keamanan sosial budaya dan teknologi.

yaitu

antara

lain

Malaysia,

Singapura,

Keempat,

negara

Kesatuan

Republik

Philipina, India, Thailand, Vietnam, Astaralia,

Indonesia adalah sebagai Negara Kepulauan,

Papua Nugini, dsb.

wilayah

Penilaian terhadap bentuk

Negara/kawasan

perbatasan

nusantara

merupakan kawasan stategis dalam menjaga

(wilayah) pemikiran masyarakat jangan hanya

integritas wilayah kawasan perbatasan, dan

tertuju pada konvensi hukum laut tahun 1992

pengelolaan kesejahteraan keamanan dan

saja akan tetapi harus dianalisa dikaitkan dari

kelestarian lingkungan secara bersama-sama.6

berbagai aspek lainnya, seperti aspek politik,

Sebagai Negara Kepulauan Indonesia

ekonomi, dan hukum.5 Apabila dikaitkan

memiliki rentang kendali yang sangat luas

dengan pendapat Tri Patmasari (Kepala Pusat

secara keseluruhan jumlah pulau yang tercatat

Pemetaan Batas Wilayah) antara lain bahwa:

mencapai 17.499 pulau, dengan luas wilayah

Pertama,

masalah

penataan

pengelolaan

kawasan

perbatasan

merupakan

masalah

masyarakat,

multi

pembinaan

dengan (laut)

dimensional garis

perairan mencapai 5,8 juta km2 serta panjang garis

pantai

Dengan

yang

mencapai

81.900km.

demikian

Indonesia

memiliki

batas,

perbatasan darat dan perbatasan laut. Untuk

pembinaan masyarakat yang ada diperbatasan.

perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan

Kedua, masalah pembinaan hubungan internasional

antara

Negara

perbatasan.

Pembinaan garis batas masyarakat proses delimitasi,

dan

demokrasi

Negara antara lain

Philipina, India, Thailand, Vietnam, Astralia, dan Timor Lestei serta Papua Nugini.7

serta

pemeliharaannya. Ketiga, penjelasan dengan ketegasan batas

Malaysia, Singapura,

Laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya berlimpah, namun pengelolaan dan regulasinya

yang

mengatur

penggunaan

sangat penting dalam rangka menjamin

kekayaan laut dan nilai-nilai masih kurang

4

6

Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 5 Widarto.Tri. Ratnasari , 2014, Penilaian Bentuk Negara Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1992, hal.1

Tri. Patmasari, Eko Artanto, 2015. Makalah dalam sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara di Daerah. hal. 5. 7 Indra. Pahlevi, 2011, Makalah Pengelolaan Pemerintahan Wilayah Perbatasan, hal. 10.

22


memberi keuntungan bagi Negara, sehingga

seperti

perlu upaya dari berbagai pihak untuk

sebagainya.

kerjasama dalam pemanfaatan kekayaan laut secara

optimal

dan

perbatasan

merupakan

mempunyai

dampak

terarah.8

Wilayah

kawasan yang

yang

rumput

laut,

garam,

ikan

dan

Laut memiliki peranan yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia sebagai

makhluk

yang

paling

tinggi

pentingdan

derajatnya dan memiliki akal pikiran, maka

memiliki peranan yang sangat strategis bagi

sudah seharusnya perairan/laut dilestarikan,

peningkatan

bukan

pertahanan

dan

atau

malahan

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik

kepentingannya

dalam maupun luar wilayah yang memiliki

akibat

keterkaitan

pemanfaatan

yang

kuat

dengan

kegiatan

yang

dirusak/mengambil

saja, akan

tetapi datang.

wilayah

memikirkan Batas

perairan

dan secara

kegiatan diwilayah lain yang berbatasan.

internasional telah ditetapkan dalam suatu

Sehubungan hal itu menurut Yenny bahwa

konvensi PBB tentang hukum laut tahun

pengembangan wilayah perbatasan Indonesia

1982, dimana dalam konvensi tersebut telah

merupakan

penting

terhadap

ditetapkan diwilayah laut Indonesia dapat

untuk

menjamin

dimanfaatkan dan diperkirakan mencapai 7,9

kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik

juta km2 terdiiri dari 1,8 juta km2 darat 13,2

Indonesia.9

juta km2 laut teritorial dan 2,9 juta km

pembangunan

prioritas nasional

Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat

luas

terlebih

wilayah

perairan

wilayah perairan 6,1 juta km2 tersebut adalah 77 % di seluruh luas Indonesia.

perbatasan, khuususnya wilayah perbatasan

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi,

perairan Kepulauan Riau, masih dirasakan

provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan

kurang dimanfaatkan, dan atau tidak terjaga

Vietnam

dan

Kamboja

secara

Malaysia

dan

Kalbar

maksimal,

pada

hal

diwilayah

disebelah utara, disebalah

timur,

perbatasan atau dilaut ini dapat dikatakan

Malaysia dan Singapura disebalah barat.

sebagai salah satu hasanah kekayaan alam

Provinsi Kepulauan Riau termasuk juga provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah kepulauan Riau

8

A. Ikamula. Putri, dalam makalahnya Pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional. 9 Yenni. 2013. Makalah Pengembangan Wilayah Perbatasan Indonesia. hal.13.

terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan luas wilayah sebesar 252, 601

23


Km2, sekitar 95% merupakan laut dan hanya

II. METODE PENELITIAN

sekitar 5% daratan.10 Berangkat dari latar belakang penelitian di

merupakan

suatu

kegiatan

atas, peneliti merasa terpangil dan merasa

mencermati suatu objek

yang

memiliki

berhak untuk mencari dan menemukan akar

tujuan

tertentu

dengan

permasalahan serta solusinya yang harus

menggunakana cara dan aturan metodologi.

ditempuh khususnya wilayah perairan dan

Menurut Nazir Penelitian adalah suatu proses

atau pemanfaatan laut wilayah perbatasan

mencari sesuatu secara sistematik dalam

Kepulauan Riau agar terjaga dan termanfaat

waktu yang lama dengan menggunakan

bagi masyarakat, khususnya bagi mereka

metode ilmiah serta aturan –aturan yang

yang bertempat tinggal diwilayah perbatasan

berlaku”.11 Jadi

Negara itu, di samping itu, yang mendorong

dibutuhkan metode yang ilmiah, sebagai alat

peneliti

untuk memecahkan masalah

melakukan

penelitian

tentang

Penelitian

dan

kegunaan

dalam

setiap

penelitian

yang akan

Pemanfaatan wilayah laut perbatasan Negara

diteliti. Metode yang digunakan harus sesuai

ini adalah setelah peneliti mengikuti seminar

dengan masalah yang akan diteliti dan tujuan

Kebijakan

penelitian.

Kelautan

dan

Kemaritiman

Mengenai

metode

penelitan,

Indonesia yang dilaksanakan di kota Batam,

Menurut Sugiyono, bahwa secara umum

dimana peneliti sebagai salah satu peserta.

metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

1.2 Rumusan Masalah

dan kegunaan tertentu.12

Berdasarkan latar belakang tersebut di

Sehubungan hal tersebut di atas, penulis di

atas, maka rumusan masalah dalam

dalam penelitian ini, menggunakan jenis

peneliitian ini adalah bagaimana pelaksanaan

penelitian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

yuridis

tentang Wilayah Perbatasan Negara di

empiris yaitu jenis penelitian yang lebih

Kepulauan Riau?

menekankan

kepada

pengamatan

langsung

memperoleh

data-data

kualitatif

empiris.

dengan

pendekatan

Pengertian dari

penelitian kelapangan yang

yuridis

melalui untuk

dibutuhkan

11

10

http://id.wikipedia.org/wiki/kepulauanriau diakses pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 22.00 wib.

Nazir. M, 2005. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 84 12 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND, Bandung: Alfabeta, hal. 3

24


terkait dengan penelitian ini, dimana bahan-

kemerdekaan diproklamirkan batas Negara

bahan yang digunakan akan didapatkan

tidak dinyatakan secara jelas, termasuk

langsung dari lapangan

yang kemudian

wilayah laut perbatasan dan kepulauan. UUD

dianalisa menggunakan literatur-literatur dari

RI 1945 sebagai Konstitusi, di dalam UUD RI

kepustakaan maupun peraturan perundang-

1945 tersebut tidak memuat secara

undangan yang terkait dengan penelitian ini.

mengenai wilayah. Wilayah Negara hanya dipahami

adalah

sesuai

dengan

jelas

prinsip

Hukum Internasional yaitu “ Uti Passidetis

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

juris“,yang berarti

seluruh wilayah batas

jajahan Kolonial Hidia Belanda, kondisi yang 3.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

Tahun

2008

tentang

Wilayah

demikian ini mendorong pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang

Perbatasan Negara di Kepulauan Riau

merupakan tindak lanjut kelemahan dari

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

berbagai

aspek.

Undang-undang

ini

Tahun 2008 tentang Wilayah Negara di

mempunyai banyak kelemahan, baik dari segi

Perbatasan menurut beberapa pendapat/pakar

regulasi maupun dari empirisnya seperti

seperti Indria Semego bahwa Peraturan

batas-batas wilayah daerah.

Perundang-undangan tersebut di atas perlu

Indonesia yang dikenal sebagai Negara

direkomendasikan untuk diajukan beberapa

kepulauan yang terbesar di dunia dengan

perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu, maka

luasnya lautan yang demikian, memiliki

terbentuklah tim ahli perancangan Peraturan

banyak potensi kekayaan laut yang dapat

Perundangan-undangan (RUU) ke Komite 1

dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat

DPD

perubahan-

Indonesia. Potensi sumber daya laut yang

perubahan pengelolaan kawasan perbatasan

sangat besar termasuk di wilayah Kepuluan

Negara.

Riau, sangat besar selain ikan, tumbuh karang

untuk

dilaksanakan

Dilihat dari analisis pelaksanaan undang-

dan sebagainya yang semuanya memiliki nilai

undang tersebut di atas belum mencerminkan,

ekonomis

dan

kesejahteraan rakyat, terutama kaum nelayan

atau

belum

memperlihatkan

asas

yang

kesejahteraan, khususnya persoalan wilayah

yang

Negara, sudah

perairan/laut tersebut.

sensitif.

menjadi isu yang sangat

Berdasarkan

sejarah

bertempat

sangat

tinggal

besar

di

bagi

wilayah

ketika

25


Laut Indonesia secara umum dan Kepri secara khusus

memiliki

4

(empat)

Kabupaten

yaitu

yang memiliki kekayaan

Karimun, Natuna, Anambas dan Kabupaten

sumber daya berlimpah, namun pengelolaan

Lingga. Propinsi Kepri memiliki luas wilayah

navigasi

251.810.71

yang

mengatur

penggunaan

Km

dengan

batas

wilayah

kekayaan laut tersebut dinilai masih kurang

disebelah utara dengan laut Cina Selatan,

memberikan keuntungan bagi masyarakat dan

sebelah timur dengan Negara Malaysia dan

Negara, sehingga perlu upaya-upaya dari

Propinsi Kalimantan Barat, disebelah selatan

berbagai

dengan

pihak

untuk

bersama

dalam

Provinsi

Sumatera

Selatan

dan

memanfaatkan kekayaan laut secara optimal

Provinsi Jambi dan sebelah barat dengan

dan terarah. oleh sebab itu, hal tersebut perlu

Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi

dipikirkan

Riau.

lebih baik intuk kemanfaatan

kekayaan Indonesia, khususnya di Wilayah

Ada 5 (lima) kabupaten yang berbatasan

Perbatasan Negara yang ada di Kepulauan

langsung dengan wilayah laut Singapura,

Riau. Selain itu laut atau peranan laut yang

Malaysia, dan Vietnam antara lain Kabuapten

merupakan tempat melintasnya aliran arus

Bintang (Provinsi Riau), Kabupaten Karimun,

lintas antara Samudra Pasifik dan Samudra

Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan

Indonesia,

yang

Kota Batam. Potensi sumber daya wilayah

memegang peranan penting di dalam sistem

perairan Propinsi Kepri tempat yang sangat

arus globalisasi yang menentukan variabilis

potensial dan ideal bagi pengembangan

iklim nasional, regional dam global dan

budidaya perikanan baik tangkap maupun

berpengaruh terhadap distribusi ketepatan

budidaya terumbu karang serta budidaya

sumber daya hayati. Untuk itu mari bersama

rumput laut. Laut Percepatan Pembangunan

menjaga

serta

Perairan, dan Pengamanannya di Kepulauan

yang

Riau. Wilayah laut sebagai bagian terluas dari

merupakan

dan

memanfaatkannya

wilayah

mengelolah dengan

baik

mendatangkan nilai ekonomis yang lebih

suatu

wilayah

terlebih

wilayah

Kepri

mapan dan sejahtera.

khususnya yang memiliki posisi dan nilai

Provinsi Kepri merupakan propinsi yang

strategis dari berbagai aspek kehidupan yang

berbatasan langsung dengan wilayah 3 (tiga)

mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya,

Negara

pertahanan dan keamanan yang merupakan

yaitu

Malaysia,

Singapura,

dan

Vietnam. Di laut Propinsi ini memiliki 2

modal

(kota) yaitu Tanjung Pinang dan Kota Batam,

Peraturan

dasar

pembangunan

Pemerintah

tentang

nasional. kelautan

26


menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya

Bintan,

kelautan

sebuah

Karimun dan ditambah 2 (dua) kota masing-

kerangka hukum untuk memberikan kepastian

masing Kota Tanjung Pinang dan Kota

hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat

Batam. Dari perbatasan kabupaten kota di

sebagai

Kepri ini ada yang berbatasan langsung

dilaksanakan

negara

melalui

kepulauan

yang

berciri

nusantara.13 Laut

adalah

Natuna,

Anambas,

Lingga

dan

wilayah dengan kedaulatan negara lain. ruang

perairan

yang

Diharapkan masyarakat

yang berada di

merupakan kesatuan geografis dan ekologis,

wilayah Kepri terlebih yang berada pada

laut dan atau kegiatan wilayah termasuk

wilayah pulau terluar atau yang ada di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

wilayah

Penyelenggaraan dan pemanfaatan kelautan

memanfaatkan wilayah Kepri ini agar dapat

termasuk wilayah pemanfaatan perairan harus

diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber

berdasarkan kepastian hukum, berkelanjutan

penghidupan masyarakat untuk meningkatkan

dan atau pemerataan pemanfaatan dengan

kesejahteraannya

tujuan antara lain adalah:

pemanfaatan wilayah laut (menangkap ikan,

1. Memberdayakan

sumber

daya

kelautan dan

mewujudkan

laut/perairan sumber

daya

kelautan.

wilayah/pemanfaatan

dengan

untuk

melalui

satu

yang

dapat

menunjang

mewujudkan, ini diharapkan perhatian dan bantuan pemerintah, baik pemerintah daerah

3. Mendayagunakan

Percepatan

negara

rumput laut, terumbu karang dan sebagainya). Salah

2. Memanfaatkan

perbatasan

maupun pemerintah pusat khususnya fasilitas alat yang terkait dengan penangkapan ikan

pembangunan laut

di

perbatasan,

kepada masyarakat. Pengawasan

laut/perairan

di

wilayah

percepatan pembangunan sentra perikanan,

Kepri ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

percepatan pembangunan dan pemanfaatan

yang ada termasuk masyarakat yang ada di

wilayah laut secara umum khususnya wilayah

wilayah perbatasan atau pulau-pulau yang

Kepri dimaksudkan untuk menghidupkan

berhadapan langsung dengan wilayah negara

kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di

lain. Tentu diharapkan pengawasan yang

Kepri ini yang meliputi wilayah Kabupaten

maksimal, apa isi dari manfaat wilayah khususnya wilayah-wilayah perbatasan dapat

13

Lihat Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

dimanfaatkan oleh masyarakat secara aman

27


dan

tenang

mewujudkan

untuk tentu

menunjang perhatian

dan utama

yurisdiksi

perlindungannya

dan

atau

pelestariannya berdasarkan hukum nasional

pemerintah pusat dengan instansi yang terkait

Indonesia,

sangat diharapkan adanya.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-3 ini

Beberapa Peraturan Perundang-undangan

sedangkan

berdasarkan

hukum

perlindungan

nasional.

Undang-

dan Kebijakan Lainnya dalam Pemanfaatan

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Wilayah laut/Perairan sudah dikeluarkan oleh

Perikanan ini berdasarkan fakta dan cara

pemerintah

Indonesia

pandangan bangsa bahwa negara Indonesia

sebagai negara kepulauan adalah negara yang

secara geografis adalah negara kepulauan oleh

seluruhnya terdiri dari satu pulau ke pulau

sebab

lainnya, sehingga wujud dari hubungan pulau-

mengumumkan suatu pernyataan mengenai

pulau merupakan satu kesatuan geografis. Di

wilayah perairan Indonesia.

Indonesia.

Negara

itu

pemerintah

Indonesia

dalam Undang-undang Perairan yang telah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

dileuarkan oleh pemerintah dapat dipahami

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi

memiliki kedaulatan yurisdiksi atas wilayah

laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan

perairan Indonesia serta kewenangan dalam

dan perairan pedalaman. Laut teritorial adalah

rangka

laut Indonesia adalah jalur laut sekitar 12 Mil

pemanfaatan atau sumber daya ikan baik

yang diukur dari garis pantai laut kepulauan

untuk

Indonesia adalah semua perairan yang terletak

pembudidayaan ikan bagi kepentingan bangsa

teluk

lurus

dan negara dengan tetap memperhatikan

pedalaman

prinsip pembangunan perikanan nasional.

Indonesia adalah semua perairan yang terletak

Dalam Undang-undang perikanan dinyatakan

pada sisi darat dari garis akhir dari pulau

bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan

Indonesia.14

berdasarkan

pada

kepulauan

posisi

garis

sedangkan

pangkal

laut

Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan

pelestarian

lingkungan

Indonesia,

pemanfaatan tersebut berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional sebagai

menetapkan

kegiatan

dan

ketentuan

penangkapan

manfaat

tentang

maupun

keadilan,

keterpaduan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan yang bertujuan antara lain adalah: 1. Meningkatkan taraf hidup nelayan dengan pembudidayaan ikan

14

Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

28


2. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.15

Kabuapten Anambas baru-baru ini 6 (enam) kapal asing ditenggelamkan disekitar wilayah

Meminimalisir permasalahan di laut di

perairan

tersebut,

jika

sebelumnya

wilayah perairan Kepri khususnya diwilayah

penenggelaman kapal asing ini dilakukan

perairan wilayah perbatasan negara seperti

dengan cara peledakan. Apa yang dilakukan

apa

Komandan

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah

Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung

salah satu upaya membuat sifat jera bagi

Pinang. Dalam amanatnya tersebut beliau

pelaut asing yang memasuki wilayah perairan

mengatakan supaya meneruskan apa yang

khususnya khususnya di wilayah perbatasan

telah dilaksanakan pimpinan sebelumnya

negara di Kepri.

yang

diamanatkan

oleh

dengan menjaga keamanan wilayah perairan

Upaya di atas, adalah berkat kerjasama

dan atau wilayah perbatasan wilayah negara

dengan TNI AL agar wilayah perairan laut di

karena sering terjadi permasalahan antara lain

wilayah

di wilayah selat malaka dan sekitarnya, pesan

dimanfaatkan

tersebut diharapkan Komandan yang baru

kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah

dilantik ini mampu menyesuaikan diri dalam

perbatasan. Pembangunan Sentra Perikanan

menjalankan tugas mengingat tantangan yang

Terpadu.

dihadapi di wilayah perairan tidaklah ringan

Perikanan (KKP) tahun 2016 ini berencana

dan dalam menjalankan tugas memastikan

melakukan percepatan pembanguan antara

perairan laut aman dari segala kejahatan agar

lain Sentra Perikanan Terpadu di Pulau

masyarakat di wilayah perairan tersebut

Natuna Kepri, hal tersebut dikatakan oleh Ibu

merasa

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi

aman

dan

memanfaatkannya

semaksimal mungkin. 16 Tenggelamkan

Kapal

Kepri

secara demi

Kementerian

khusus

dapat

meningkatkan

Kelautan

dan

Pudjiastuti, hal tersebut dimaksudkan untuk Asing

seperti

meningkatkan dan atau lebih menghidupkan

diketahui bahwa diwilayah perairan Kepri

kegiatan ekonomi masyarakat di pulau dan

atau wilayah perbatasan negara yaitu di

diharapkan potensi perikanan yang ada lebih bermanfaat untuk masyarakat yang khususnya

15

Lihat Bagian Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 16 Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang pada saat melantik Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono sebagai Komandan Pangkalan AL Batam. Dimuat pada harian umum Tribun Batam, Sabtu 6 Agustus 2016).

yang ada diwilayah perairan perbatasan wilayah negara, selain itu Menteri Perikanan dan Kelautan RI juga akan merencanakan membangun

prasarana

fisik

seperti

29


membangun dermaga, tempat penjualan ikan,

negara di Kepri semakin menjamur untuk itu

sebab selama ini para nelayan yang datang

perlunya tindakan tegas dan mengatur zona

dari

kembali

penangkapan ikan itu diatur dengan baik (di

hasil

atas 12 Mil dari pantai), hal tersebut juga

luar

pulau

natuna

selalu

kedaerahnya

untuk

tangkapannya,

sementara

diwilayah

perairan

menjual nelayan

perbatasan

ada

menghindari

bentrok

dilapangan

antara

negara

nelayan dengan kapal asing. Gubernur Kepri

membawa hasil tangkapannya untuk dijual di

H. Nurdin Basirun mengatakan bahwa pelaku

Rembang, Pati, Muara baru atau daerah

illegal fishing (nelayan asing) yang nekat

terdekat, tentunya hal

menjarah

ini

memberatkan

dan

atau

mengambil

manfaat

nelayan karena selain wilayahnya jauh juga

wilayah perairan laut diwilayah perbatasan

nilainya lebih tinggi, selain membangun

negara perlu disikapi dengan melakukan

sentral perikanan dan kelautan pemerintah

tindakan

dalam hal ini Menteri Perikanan dan Kelautan

kegiatan

juga berusaha memotivasi dan mengajak

membentuk

investor asing untuk berkenan membuat usaha

memberantas para pelaku illegal fishing,

dibidang perikanan didaerah tersebut dan

selain itu Gubernur juga mengadakan rapat

sekitarnya, karena jumlah nelayan lokal yang

koordinasi nasional (rakornas) untuk mencari

ada dipulau natuna khususnya diwilayah

solusi pencegahan yang lebih ampuh dalam

perairan

jumlahnya

mengurangi, mencegah dan memberantas

mencapai ribuan baik dari natuna sendiri

Illegal fishing. Rakor ini juga selain forum

maupun

pelaporan

perbatasan

nelayan

negara

dari

wilayah

Kepri

tegas,

dan

illegal Satgas

untuk

mengurangi

fishing 115

juga

yang

pencegahan

dan

pemberantasan

jauh lebih terbantu lagi masyarakat untuk

pemberantasan UU fishing oleh Satgas 115

meningkatkan

diharapkan kegiatan ini berdampak positif

dari

hasil

tangkapan dilaut. Pembangunan sentra perikanan, investor

Fishing).

bekerja

khususnya, dengan nanti adanya investor akan

kesejahteraan

(UU

pemerintah

Dengan

yaitu semakin melimpah hasil tangkapan ikan oleh para nelayan lokal.

melakukan investasi dibidang kelautan dan

Langkah selanjutnya Pemerintah daerah

perikanan. Menteri Perikanan dan kelautan

Kepri juga mengembangkan segera kegiatan

juga menindak tegas illegal fishing yang

bentuk industri perikanan terpadu hingga ke

dapat merugikan negara, nelayan, karena

industri

selama ini illegal fishing diwilayah perbatasan

masyarakat

pengolahannya yang

khususnya

pada

penghidupannya

30


memanfaatkan

wilayah

perairan

wilayah

menggunakan pukat harimau diperairan Selat

perbatasan negara, dengan otomatis setelah

Along Tiga diwilayah perairan Kabupaten

para pelaku illegal fishing ditangkap, nelayan

Lingga Kepri. 2 (dua) kapal yang diamankan

diwilayah perbatasan di Kepri akan lebih

itu masing-masing KM Samudra Selatan GT

leluasa beraktifitas di laut, yang tentunya hasil

(Grosston 14) yang dinahkodai Jhon Hendri

tangkapannya mereka juga lebih banyak.

dan kapal KM Sinar Utama GT 14 yang

Ke depan Nurdin Basirun mengharapkan pemberantasan berjalan

Undang-Undang

secara

Fishing

berkesinambungan

dan

dinahkodai Roni Irawan Bin Zambri. Dengan tertangkapnya dua kapal tersebut menurut Aiptu

T.

Hariyanto

Komandan

pada pihak keamanan dilaut memberikan

mengintai setelah mendapatkan laporan dari

perlindungan keamanan bagi nelayan lokal

masyarakat

ternyata

dari illegal fishing yang dilakukan nelayan

mendapatkan

laporan

asing. Pelaku illegal fishing yang sering

ternyata benar kedual kapal asing ini sedang

menjarah

terlebih

beroperasi dan tidak memiliki izin tangkap

diwilayah perbatasan negara adalah nelayan

ikan dan seluruh peralatannya diamankan

asing yang nekat sedangkan nelayan lokal

sebagai alat bukti dan kedua tersangka

Kepri diwilayah perairan perbatasan negara

nahkoda

pada umumnya nelayan tradisional yang

tersangka dan diamankan.18

laut

Kepri

secara teknologi masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan nelayan asing.17 Gagasan

Gubernur

Pengamanan

ABK

&

Polisi

benar dari

lainnya

Kebijakan

XXXI

setalh

masyarakat

dijadikan

Kelautan

(Kepri) sudah dilakukan oleh TNI dengan ini

melakukan penjagaan diwilayah provinsi

ditindaklanjuti Polda Kepri dalam hal ini

kepri sebagaimana dimuat dalam Tribun

Direktorat Pol

Batam

Air

Kepri

dan

Patroli

merupakan

konsekuen. Gubernur Kepri juga meminta

diwilayah

Kapal

yang

Polda Kepri

untuk

dalam

mengantisipasi

keamanan

mengamankan kapal yang tidak dilengkapi

diwilayah perairan Kepri. Dalam tulisan

izin dan melanggar peraturan perundang-

tersebut dimuat antara lain bahwa Pada era

undangan. Baru-baru ini Pol Air Polda Kepri

tahun 70-80 an banyak pengungsi dari

mengamankan dan menenggelamkan 2 (dua) 18

kapal 17

yang

menangkap

ikan

dengan

Nurdin. Basirun, Pemberantasan Undang-Undang Fishing berjalan secara kontinyu dan konsekuen, Harian Umum Tribun Batam 17 Juli 2016.

Pol Air Polda Kepri mengamankan dan menenggelamkan 2 (dua) kapal yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau diperairan Selat Along Tiga diwilayah perairan Kabupaten Lingga Kepri pada 11 Agustus 2016 dimuat pada Harian Umum Tribun Batam tanggal 13 Agustus 2016.

31


Vetnam yang berdatangan ke pulau laut, saat

Sekarang

kondisinya

nelayan

yang berhampiran yang hanya dipisahkan

menagkapikan disini karena adanya aturan

selat kecil dari pulau sekutang. Pengungsi

dan atau kebijakan tegas dari pemerintah

yang bergantian hanya sebentar ditampung di

“ungkap Danang,

pulau laut kemudian dibawa kepenampungan

pulau sekutang dijadikan Pos Pengawas

Pulau Galang di perairan Batam (saat ini

Perbatasan dengan memanfaatkan rumah

Provinsi Kepulauan Riau).19

warga dan pemerinta pusatpun membagun

pada

saat

dunia

tidak

lagi

kondusif,

itu Pos TNI berada dipulau laut, yakni pulau

Sekarang

asing

telah

lalu

lalang

Itu sebabnya lanjut dia

sedang

beberap fasiltas baik jaringan internet, listrik

disibukkan dengan kisah pengungsi rohingnya

pemecah ombak agar pulau yang berkontur

dari Nyanmar, kami di sini tidak pernah

bukit itu tidak longsor.“Kami menempati

mendapatkan laporan adanya kapal pengungsi

rumah

yang datang, padahal kalau dilihat pada

Pemerintah Daerah. Kami disini terdiri dari

kawasan yang berhimpitan laut Cina Selatan

10 Marinir dan 10 Personil AD, Tugas kami

ini merupakan rute “ujar Danang,

mengamankan

sudah

masyarakat

dan

yang

telah

mengawasi

dibagun

daerah

menjadi tugas bersama dengan puluhan

terdepan ini, katanya. Danang mengaku

rekannya yang berasa dari Yonif 134 Tuah

penempatan mereka di pulau itu setiap priode

Sakato Ranai, Natuna untuk mengamankan

selama 9 (Sembilan) bulan dan tidak boleh

kawasan perbatasan yang merupakan titik 0

keluar dari lokasi kecuali melaksanakan shalat

kilometer

jumat di pulau yang jarak tempuhnya sekitar

sebenarnya

utara

NKRI.

sekutang

Ia

menjelaskan

ditinggali

beberapa

keluarga masyarakat lokal yang ia hidupnya disubsidi

Komando Armada Barat menggelar latihan

ditingalkan

perang di wilayah perairan Batam sejak zona

mastyarakat karena tidak ada air bersih,

(22/11/2015 lalu). Latihan ini sebagai bentuk

bahkan lanjut dia, beberapa nelayan asing asal

perhatian TNI terhadap pengayoman wilayah

Tiongkok sempat singah di pulau tersebut

diperbatasan.

namun merekadapat diusir agartidak ada

Kopaska Koarmabar mengungkapkan, latihan

klaim bagian wilayah mereka.

yang melibatkan 81 anggota Kopaska ini

19

sekaligus dalam rangka peringatan hari

pulau

Daerah

Komanndo Pasukan Katak (Kopaska)

Natuna

kemudian

Pemerintah

setengah jam pakai pompong.

tersebut

TNI Siaga di Pulau Sekutang “Antisipasi Perahu Pengungsi Rohingya di Natuna, Media Harian Tribun Batam, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2011.

Komando

Satuan

(Dansat)

samudra 2015. Latihan ini meliputi renang

32


selat yang di pusatkan di selat Tering

latihan ini disiagakan alat utama sistem

sepanjang 5 Nautical mill (NM), gelada tugas

senjata (alusista), pesawat casa, helikopter,

tempur

di

perahu karet, kendaraan tempur bawah laut

Nongsa, pertempuran bawah air (combat

(sebab) serta dukungan kapal perang KRI

diver), close quartet battle (cqb) dan close

Banjarmasin. Kami biasanya latihan berganti-

quartet combat (cqc), pembersihan pantai

gantian tempat untuk menambah wawasan

(beach clearing), terjun payung, operasi

prajurit dan kali ini selat malaka di Batam

penjemputan agen serta pelatihan fast rope

Kepri jadi lokasi latihan karena ini wilayah

den stabo. Kegiatan ini untuk meningkatkan

strategis untuk Indonesia.20

(gelagar)

profesionalisme

setingkat

perajurit

K2TW4

juga

kekuatan

mental dan fisik mereka sebagai manusia


katak yang memiliki keahlian dalam naval special wanfare (peperangan laut khusus)

4.1 Kesimpulan

“ujiar Monang. Pasukan katak, lanjut dia juga

Pelaksanaan

mengadakan

latihan

raid

yakni

operasi

pengaturan

undang-undang

wilayah

perairan

tentang perbatasan

tertutup untuk melakukan penculikan orang

Negara khususnya wilayah di Kepuan Riau

penting (VVIP) dalam strategi Militer musuh

sesuai data dan refrensi serta analisis peneliti

atau operasi clandestance, sedangkan untuk

sampai saat belum berjalan secara efektif.

pertempuran di bawah air, prajurit dilatih

Sebagaimana

untuk melakukan infiltrasi yakni penyusupan

laut/wilayah perairan itu selain dimanfaatkam

ke wilayah musuh dari bawah air dimana

yang

tidak semua orang bias melakukannya, yang

terhadap

kita hadapi nantinya bukan cuma lawan tapi

maupun Negara, namun khususnya di wilayah

juga diri sendiri seta alam dan cuaca, maka

perairan

perlu diadakan latihan lainnya.

masyarakat hanya memaanfaatkan sebagai

diketahui

kontribusinya

pemanfaatan

jauh

kepentingan

yang ada di

lebih

baik

banyak

masyarakat

Kepulauan

Riau

Pada ujung tulisan di media Batam Pos ini

salah satu sumber pendapatan/pencaharian

menurut Komando Detasemen latihan (Dansat

bagi masyarakat dalam bentuk pemanfatan isi

lat/Kopaska Koarmabar, bahwa pasukan katak selalu disusupkan pada yang tidak mungkin untuk dimasuki sehingga perlu mengasuh terus profesionalismenya. Untuk mendukung

20

Kopaska Latihan di Perairan Batam tulisan yang dimuat di Media Harian Umum terbitan Batam Pos pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 dibawah judul besar “Renang 5 Mil hingga perang dibawah air”.

33


laut itu berupa ikan, tumbuh karabng dan

Internasional, Dalam Mimbar Hukum,

lainnya.

Majalah FH UGM No. 44/VI/2003. Hikamhanto. Juwana, , 2001, Bunga Rampai

4.2 Saran

Hukum

Berikut ini adalah beberapa saran yang diusulkan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Ekonomi

Hukum

Internasional. Huala. Adolf, 1991, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali

Diharapkan keamanan lebih ditingkatkan agar masyarakat terasa terlindung dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas hasil tanggkapan mereka, selain itu Pemerintah

Pers. Indra. Pahlevi, 2011, Makalah Pengelolaan Pemerintahan Wilayah Perbatasan. Mochtar.

Kusumatamadja,

Daerah khususnya terkait langsung pada

Pendidik

pengelolaan

Alumni, Bandung.

wilayah

perbatasan

untuk

memperhatikan dan membantu agar kegiatan mereka

dan

tetap

lancara

utamanya

dkk,

& Negarawan,

1999, Penerbit

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

bantuan/fasilitas peralatan tangkap ikan yang

Sefriani, 2014, Hukum Internasional (Suatu

berarah pada alat modern.

Pengantar),

Jakarta:

Penerbit

PT

Raja

Grafindo. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Makalah : Darji. Darmodhiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta:

Gramedia

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 2012,

Tim

Kerja

Sosialisaisi MPR Periode 2009-2014, diterbitkan Sekretaris Jenderal MPR

Tri. Patmasari, Eko. Artanto, 2015, Makalah dalam sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara di Daerah. Urip. Rokhwamudin, 2014, Makalah tentang

RI Harry. Purwaanto, 2003, Kajaian Filosofis terhadap

di Indonesia, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo.

Pustaka, 2006.

Bernegara,

Takdir. Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan

eksistensi

Hukum

Wilayah

Negara

Indonesia

Peta

Indonesia.

34


Widarto, Tri. Ratnasari, 2014, Penilaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Bentuk Negara Kaitannya dengan

1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Konvensi Hukum Laut 1992.

Wilayah Pesisir

Yenni,

2013,

Makalah

Pengembangan

Wilayaha Perbatasan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Perundang-Undangan

tentang Badan Nasional Pengelolaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Perbatasan

1945 Amandemen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Peraturan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

tentang Pengesahan atas Unclos 1982 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Media Cetak/ Elektronik

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Batam Pos, Jumat tanggal 27 November 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tribun Batam, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2011. Tribun Batam, Minggu 17 Juli 2016.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tribun Batam, Sabtu 6 Agustus 2016). Tribun Batam, Sabtu 13 Agustus 2016. http://id.wikipedia.org/wiki/kepulauanriau diakses pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 22.00 wib.

43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

35


ANALISIS SYSTEM SANKSI (PUNISHMENT ) TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. MENCAST OFFSHORE AND MARINE Rony Prasetyo1, Ukas2 1

Dosen Program Teknik , Fakultas Teknik, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

2

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected] No Hp: +6285264830966

Abstrak Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem sanksi terhadap upaya perlindungan hukum pekerja /buruh atas keselamaan dan kesehatan Kerja (K3) Objek riset adalah pekrja/buruh PT. Mencast ofshore ad Marine yang bekerja di perusahaan tersebut baik karyawan permanen maupun karyawan sub kontrak. Hasilnya, risert membuktikan dari uji korelasi didapatkan kekuatan hubungan antara sistim sanksi (Punishment) dan perlindungan buruh di tempat kerja memiliki hubungan yang rendah karena nilai signifikasinya > 0,05. Dari analisis pengaruh didapatkan adanya pengaruh yang lemah antara kemampuan undang undang keselamatan kerja untuk melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini dibuktikan nlai koefisien data < 0,5. Kata kunci: system sanksi, keselamatan dan kesehatan kerja (k3)

menjadi pegangan hidup yang kokoh dan

I. PENDAHULUAN

direktif,

dan

nilai

juga

berarti

akhir


dasar Negara, di

keberhasilan setelah meraih kesuksesan dan

dalamnya tersirat nilai-nilai yang merupakan

atau memberi tuntutan dan menentukan arah),

satu kesatuan yang menentukan sistem nilai.

untuk masa sekarang dan masa mendatang.1

Pancasila merupakan

Adanya sistem nilai itu maka pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai tuntutan nilai yang menunjukkan arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Nilai-nilai ini

1

A.T. Barus, et al, 1980, Team Sistem Nasional Kerjasama USU – Wanhankamnas, Konsep Sistem Pengolahan Nasional, hal.10., tidak dipublikasikan, dikutip oleh M.Solly Lubis, 1988, Sistem Nasional; Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sitem dan Pandangan Konseptual Strategis , Medan: Universitas Sumtra Utara Press, hal.12.

36


Menurut M. Solly Lubis, bahwa:

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI tahun

Dalam Pancasila terkandung nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa kita, antara lain; nilai keadilan,kemanusiaan, nilai religi, persatuan, dan sebagainya. Dalam ilmu sosial suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan idamkan, didambakan dan ingin diraih oleh manusia.2

1945 Negara

bahwa “setiap warga

dipahami berhak

atas

pekerjaan

dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, demikian juga dalam Pasal 28 “setiap orang berhak

untuk

hidup

serta

berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam pandangan tersebut asas-asas yang Kedua pasal tersebut

jika dihubungkan

dimaksud ialah dasar dalam kehidupan yang dengan kedudukan pekerja/buruh sebagai merupakan pengembangan nilai-nilai atau bagian warga Negara mempunyai hak atas nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi pekerjaan yang layak dan penghidupan yang landasan

hubungan

sesama

anggota layak

sehingga

dapat

hidup

dan

masyarakat, misalnya; asas keadilan sosial mempertahankan hidup dan kehidupannya. dijadikan landasan hubungan perburuhan dan Apapun dan siapapun memberikan pengertian majikan

sehingga

diperoleh

hubungan tentang pekerjaan yang layak pada pokoknya

perhubungan yang adil..3. Demikian juga asas adalah kondisi atau standart lingkungan kerja kemanusiaan tentu harus menjadi landasan memadai untuk mendukung keselamatan dan bagi terselenggaranya hak-hak dasar setiap derajat kesehatan pekerja/buruh. orang, termasuk perlindungan pekerja/buruh Pembangunan ketenagakerjaan sebagai di tempat kerja. bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 2

M. Solly. Lubis , 1988, Sistem Nasional; Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sitem dan Pandangan Konseptual Strategis, Medan: Universitas Sumatra Utara Press, hal.12. 3 Ibid.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dilaksanakan

dalam

rangka

37


pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

dan

diselenggarakan upaya

pembangunan

seluruhnya

untuk

masyarakat

Indonesia

meningkatkan

harkat,

kesehatan kerja.”5

martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan

masyarakat

Menurut data PT Jaminan Sosial Tenaga

adil,

Kerja (Jamsostek), kasus kecelakaan kerja

makmur, dan merata, baik materil maupun

pada 2006 tercatat sebanyak 95.624 kasus

spiritual.4

dengan pembayaran klaim jaminan sekitar

Pembangunan

sejahtera,

keselamatan dan

ketenagakerjaan

harus

Rp. 222 miliar, sedangkan pada 2007 ada

diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi

83.714 kasus dengan pembayaran klaim Rp.

hak-hak dan perlindungan yang mendasar

219 miliar.6 Namun meski terjadi penurunan,

bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta

akan

pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan

pembayaran

kondisi yang kondusif bagi pembangunan

(JKK) yang cukup besar.7 Pada tahun 2008,

dunia usaha.

terjadi

Penjewentahan

nilai-nilai

Pancasila,

tetapi

terdapat

kenaikan

Jaminan

Kecelakaan

93.823

kasus

dengan

nominal Kerja

rata-rata

sebanyak 360 kasus setiap harinya.8 Menurut

tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a 5

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan,

pekerja/buruh

mempunyai

bahwa

“setiap

hak

untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”, dan huruf b, “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 4

Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. 6 Poskota, Media Independen Online, Dirut Jamsostek Akui Kasus Kecelakaan Kerja Meningkat, Jum‟at 15 Juli 2010, http://www.poskota.co.id/ beritaterkini/2011/07/15/dirut-jamsostek-akui-kasuskecelakaan-kerja-meningkat. 7 Jamsostek, Perlindungan Kasus Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi, Jakarta Suara Karya, Rabu 01 Juni 2011, http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=2128 . 8 Nasional Pelita, 32 Tahun PT. Jamsostek Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia, 6

38


Ansyori, selama tahun 2010, pembayaran

perusahaan

melaksanakan setiap peraturan

JKK diberikan untuk 98,711 kasus atau rata-

perundang-undangan K3.

rata setiap hari terjadi lebih dari 411 kasus

Berat ringannya penerapan sanksi yang

kecelakaan kerja. Terdapat kenaikan sebesar

diatur peraturan perundang-undangan adalah

2,49 persen dibandingkan tahun 2009 yang

faktor yang berpengaruh untuk

sebanyak 96.314 kasus,9 sedangkan total

perusahaan-perusahaan, khususnya pengusaha

pembayaran JKK selama 2010 mencapai Rp.

bandal yang tidak punya kemauan atau

401,2 miliar. Terdapat kenaikan sebesar 22,14

komitmen melaksanakan aturan K3 meskipun

persen dibanding pembayaran JKK pada 2009

sudah

yang sebesar Rp. 328,51 miliar.10

pembinaan oleh pegawai pengawas.

Sistem

pengawasan

dilakukan

sosialisasi

memaksa

arahan

dan

ketenagakerjaan

Fenomena tersebut cukup menarik untuk

terhadap perusahaan-perusahaan yang berada

dikaji secara mendalam dan komprehensif

di wilayahnya – terutama bagi perusahan

melalui penelitian ilmiah untuk mengungkap

yang tidak punya kemauan dan komitmen

analisis sanksi terhadap perlindungan hukum

untuk melaksanakan K3 - juga merupakan

pekerja/buruh atas K3.

salah satu faktor penting untuk dapat secara kontiniu memberikan sosialisasi, pengarahan dan pembinaan K3 agar perlindungan hukum pekerja/buruh atas K3 dapat ditegakkan.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Apakah ancaman sanksi berpengaruh

Dengan begitu secara berlahan namun pasti

terhadap

upaya

perlindungan

hukum

pekerja/buruh atas K3 di Kota Batam ? September 2010, http://www.bataviase. co.id/node/374653. 9 Jamsostek, Perlindungan Kasus Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi, Op.Cit. 10 Ibid.

39


staf kantor dan karyawan tetap / permanen


maupun karyawan kontrak. Di dalam area PT. Di dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti

gunakan adalah yuridis empiris,

dimana peneliti menggunakan data primer dan juga menggunakan data sekunder. Selain

Mencast Offshore and Marine juga terdapat karyawan dari sub kontraktor yang termasuk ke dalam populasi penelitian.

dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti juga menggunakan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan

lapangan

data ke dalam katagori, menjabarkan ke unit-unit,

melakukan

pengambilan

sampel

dalam

penelitian ini adalah menggunakan prosedur sampling probabilitas (probability sampling)

dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

dalam

Teknik

sintesa,

yang

dikhususkan

simple

random

menggunakan sampling.

teknik Dengan

menggunakan prosedur dan teknik ini, maka

menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.11 III.HASIL

semua

elemen

populasi

mempunyai

kesempatan yang sama untuk menjadi elemen sampel, karena sampel diambil secara acak

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

tanpa memperhatikan strata atau jenjang dari anggota

populasi

itu

sendiri.

Dengan

menggunakan rumus slovin di dapatkan 86 Peneliti

menggunakan

populasi

jenis sampel untuk mewakili populasi.

terbatas, dimana populasi pada penelitian ini Dari hasil uji validitas data didapatkan bahwa berjumlah 110 orang yang terdiri dari data

valid

berdasarkan

metode

pierson

keseluruhan karyawan PT. Mencast Offshore correlation karena nilai observasi lebih besar and Marine, baik karyawan lapangan maupun dari niali teoritis 11

Sugiyono, 2013, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D, Cetakan 19, Bandung, CV. Alfabeta, hal. 244.

(r table < r hitung).

Demikian juga uji reabilitas data untuk

40


menilai

keajekan

data,

didapatkan

uji

reabilitas menurut metode cronbach’s alpha


bahwa nilai data di atas 0,6 sehingga data 4.1 Kesimpulan dalam keadaan stabil. Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI tahun Uji

korelasi

dalam

penelitian

ini 1945

menyatakan “setiap warga Negara

digunakan untuk menguji keeratan atau berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang derajat kekuatan hubungan linear dari satu layak bagi kemanusiaan”, demikian juga variabel

dengan

variabel

lainnya dalam Pasal 28A, “setiap orang berhak untuk

menggunakan metode pearson correlation. hidup serta berhak mempertahankan hidup Dua atau lebih variabel dikatakan memiliki dan kehidupannya”. hubungan atau korelasi jika nilai hitung Pancasila dan UUD RI tahun 1945, koefisien

>

0,5

atau

memiliki

nilai tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a UU

signifikansi < 0,05. Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan “setiap Dari uji korelasi didapatkan kekuatan pekerja/buruh

mempunyai

hak

untuk

hubungan antara sistim sanksi (punishment) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan

perlindungan

buruh

ditempat

kerja dan kesehatan kerja”. Dan huruf b, “untuk

memiliki hubungan yang rendah karena nilai melindungi keselamatan pekerja/buruh guna signifikasinya > 0,05 mewujudkan produktivitas kerja yang optimal Dari analisis pengaruh didapatkan adanya diselenggarakan upaya pengaruh yang lemah antara kemampuan undang-undang

keselamatan

kerja

keselamatan dan

kesehatan kerja.12”

untuk

melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini 12

dibuktikan nlai koefisien data < 0,5.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakan dan penyakit akibat

41


Undang Undang Nomor 1 tahu 1970

Sedangkan bagi perusahaan disarankan untuk

adalah undang undang keselamatan kerja

lebih

yang diturunan dari UUD RI 1945 sehingga

semua pihak agar perilaku keselamatan

sifat Undang -undang ini

(safety behavior) dapat menjadi budaya

termasuk lex

meningkatkan

komunikasi

kepada

specialis artinya bersifat khusus.

dalam perusahaan. Selain itu, dibutuhkan

Undang-Undang Nomor 1

sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif

Tahun 1970

bersifat lex specialis tetapi dalam penelitian

kepada

ini kepastian hukum terhadap perlindungan

peraturan K3. Karena dibutuhkan partisipasi,

keselamatan kerja

terhadap pekeja/ buruh

peran serta kerja sama antara semua pihak di

belum

manfaatnya

sehingga

dalam perusahaan untuk mewujudkan suasana

pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh

yang kondusif dalam penerapan aturan-aturan

serta masyarakat perlu mengkritisi Undang-

K3 sehingga tingkat kecelakaan kerja dapat

Undang Nomor 1 Tahun 1970 apakah masih

ditekan.

dirasakan

karyawan

dalam

menjalankan

efektif untuk diberlakukan atau perlu untuk DAFTAR PUSTAKA merevisi

undang-undang

tersebut

sesuai Buku, Jurnal Dan Makalah

dengan perkembangan Hubungan Industrial A.T. Barus, et al, 1980, (Team Sistem Nasional Kerjasama USU – Wanhankamnas), Konsep Sistem Pengolahan Nasional

Pancasila. 4.2 Saran Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar bisa memasukkan item-item yang belum dimasukkan

dalam

penelitian

ini

agar

CST. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka

menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

Jamsostek, Perlindungan Kasus Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi.

kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

JJ.H.Bruggink, Alih Bahasa Arief, Sidarta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung:

42


Citra Aditya Bakti), Dikutip oleh: Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. M. Solly. Lubis, 1988, Sistem Nasional; Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sitem dan Pandangan Konseptual Strategis (Medan: Universitas Sumtra Utara Press). Sugiyono, 2013, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D, Cetakan 19, Bandung, CV. Alfabeta Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Website Kamus Besar Indonesia, www.artikata.com Nasional Pelita, 32 Tahun PT. Jamsostek Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia, 6 September 2010, http://www.bataviase. co.id/node/374653 Poskota, Media Independen Online, Dirut Jamsostek Akui Kasus Kecelakaan Kerja Meningkat, Jum‟at 15 Juli 2010, http://www.poskota.co.id/ beritaterkini/2011/07/15/dirut-jamsostekakui-kasus-kecelakaan-kerjameningkat. Putra, 2009, Definisi Hukum Menurut Para Ahli, www. putracenter.net. Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1996 Tinggi, Jakarta Suara Karya, Rabu 01 Juni 2011, http://www.jamsostek.co.id/content/ne ws.php?id=2128.

43


KEDAULATAN ASURANSI BAGI MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PERALIHAN RESIKO PERAHU BUATAN MASYARAKAT TANJUNGPINANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN PERASURANSIAN Wishnu Kurniawan1 1

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl Gajah Mada, Simpang UIB Baloi Sei Ladi, Kampus UIB, Batam 29442, Indonesia. Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected], [email protected] No Hp: +8117010713

Abstrak Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki tipologi wilayah perairan dan daratan. Hampir 96% wilayahnya adalah perairan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah pesisir. Mayoritas matapencaharian masyarakat pesisir adalah mengandalkan wilayah perairan. Salah satu matapencaharian tersebut adalah produksi kapal perahu (pompong) yang digunakan sebagai alat transportasi dan sebagai alat untuk mencari ikan. Kapal Pompong merupakan kapal yang masih tradisional dalam bentuk dan pembuatannya. Masyarakat produsen kapal tersebut dalam memproduksi perahu pompong mengandalkan kebiasaan dan ilmu pembuatan secara turun temurun. Hal ini membuat perahu pompong perlu dilindungi dengan asuransi sebagai pengalihan resiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder khususnya sumber hukum primer melalui ketentuan peraturan perundangan, sumber hukum sekunder dalam bentuk pendapat para ahli dan tinjauan lapangan guna menganalisa data empiris dari masyarakat terkait. Permohonan asuransi pada dasarnya membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai kepastian legalitas dan kepastian itikad baik dalam perjanjian dibidang asuransi. Kelengkapan dokumen tersebut merupakan syarat utama dalam memenuhi perjanjian dalam bidang asuransi. Kapal pompong buatan masyarakat pesisir di Kepulauan Riau sejatinya dapat melakukan perjanjian terkait hal tersebut di atas, namun perlu mememnuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi pengurusan ijin atas perahu pompong milik masyarakat Kepulauan Riau, agar kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dapat terjaga dan masyarakat pemilik memiliki kepastian perlindungan serta kepastian hukum kepemilikan Kapal Pompong Kata kunci: kapal pompong, kearifan lokal, asuransi, pemerintah

I. PENDAHULUAN

serta antara 103o22‟ Bujur Timur sampai dengan 109o4‟ Bujur Timur. Berdasarkan


posisi

Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah Provinsi yang memiliki wilayah terdiri dari perairan dan daratan. Provinsi Kepulauan

Riau

terletak

antara

00o29‟

Lintang Selatan dan 04o40‟ Lintang Utara

letak

geografis

tersebut

di

atas

Kepulauan Riau berbatasan masing – masing dengan wilayah sebagai berikut: 1. Batas Utara: Vietnam dan Kamboja 2. Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi

44


3. Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau 4. Batas

kecil (perahu) secara otodidak, sedangkan

Timur:

Malaysia

dan

Kalimantan Barat

Provinsi

Batam, memiliki

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

yang memiliki kemampuan membuat kapal

beberapa

industri

juga

besar

yang

industri

bergerak dalam bidang Shipyard. Sesuai dengan Kitab Undang Undang

Badan

Hukum Dagang, ditentukan bahwa kapal

Informasi Geospasial (BIG), tercatat 394

dianggap sebagai hak kebendaan, maka dapat

pulau berpenghuni sedangkan 1.401 lainnya

diterapkan pengalihan resiko (asuransi) atas

belum berpenghuni. Gugusan pulau besar dan

kerusakan yang terjadi agar perlindungan

kecil tersebar di seluruh wilayah Provinsi

terhadap kapal tentunya akan membutuhkan

Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh lautan,

sebuah perusahaan asuransi yang dalam hal

oleh karena itu sebanyak 96 persen wilayah

ini perusahaan asuransi adalah perusahaan

provinsi ini adalah lautan.

yang bertindak sebagai penanggung resiko

dari

hasil

Riau

wilayah

yang

diperoleh

Kepulauan

sebagai

identifikasi

Sebagai wilayah Kepulauan, memiliki

yang

dalam

menjalankan

usahanya

kecenderungan corak kehidupan masyarakat

berhubungan langsung dengan tertanggung

di

atau melalui pialang asuransi.1

Provinsi

masyarakat

Kepulauan pesisir.

Riau

Masyarakat

bercorak pesisir

Perusahaan

asuransi

dalam

hal

ini,

mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai

dianggap perlu dalam hal pengalihan resiko-

nelayan. Moda transportasi yang digunakan

resiko yang diprediksi akan diterima oleh

pada umumnya adalah moda transportasi

pemilik kapal atau perahu-perahu buatan

perairan, mulai dari perahu kecil hingga

masyarakat, jika kapal mengalami kerusakan

Kapal Besar. Oleh karena sebagai kebutuhan

lambung atau tubuh kapal (hull) dan atau

utama alat transportasi, perahu (kapal kecil)

kerusakan pada mesin (machinery). Terlebih

sangat dibutuhkan bagi masyarakat pesisir.

apabila kalau kapal total loss, maka pemilik

Hal ini berdampak pada keahlian masyarakat

kapal mengalami

pesisir dalam membuat perahu itu sendiri.

kemungkinan

Tidak

Provinsi

demikian dapat ditutup pertanggungan atas

Kepulauan Riau. Wilayah Kabupaten Lingga

dasar Hull & Machinery (H&M) termasuk

terkecuali

masyarakat

kerugian total.

timbulnya

kerugian

Untuk yang

dan Kotamadya Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah yang memiliki penduduk

1

A. Junaedy. Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 44.

45


peralatan dan perlengkapan kapal (Pasal 593

Tanjungpinang dan Pancur (Lingga), namun

Kitab Undang-undang Hukum Dagang).2

pembuatan kapal kecil/pompong tersebut

Pendaftaran sangat penting artinya bagi

tidaklah terlalu populer di Provinsi tersebut,

para pihak, karena jika suatu kapal hendak

karena sebagian masyarakat tidak terlalu

dijadikan objek jaminan hutang maka kapal

peduli

tersebut harus sudah terdaftar. Apabila berat

kecil/pompong ini.

kapal

20

M³

Pengaturan

(dua

mengenai

awalnya

ada

puluh

Megakubik),

pendaftaran

dalam Staatsblad

48 kemudian diganti

dengan

pembuatan

perahu

Menurut masyarakat pesisir produsen

kapal

perahu Pompong, mereka membuat perahu

1933-

tersebut

oleh Undang-Undang

hanya

dengan

menggunakan

pengalaman yang selama ini mereka miliki

Pelayaran Tahun 1992, dan kini tahun 2008

yang

telah diundangkan Undang-Undang tentang

pembuat perahu sebelumnya. Selain itu juga

Pelayaran yang baru menggantikan undang-

pembuatan perahu, terkadang melakukan

undang tersebut di atas (Undang-Undang

pengajaran panjang atau lebarnya sebuah

Nomor 17 Tahun 2008).

perahu

Pompong merupakan alat transportasi laut yang biasa digunakan masyarakat Kepulauan

diperoleh

tidaklah

berdasarkan

pengalaman

menggunakan

ukuran

(Meteran) melainkan hanya menggunakan tangan (Jengkal).

Riau yang hendak ke pelantar tepi pantai

Hal ini berdampak pada perahu-perahu

berjejer di sepanjang pelabuhan. Biasanya

buatan masyarakat tidak dapat didaftarkan

dalam sehari, pompong-pompong tersebut

pengalihan resikonya kepada pihak ketiga

melakukan

atau perusahaan asuransi karena berdasarkan

perjalanan

untuk

mengantar

masyarakat dari dan menuju ke pulau – pulau

penilaian perusahaan

kecil

administratifnya saja perahu-perahu tersebut

lain

tempat

tinggal

masyarakat

Kepulauan Riau (Kepri). Pembuatan biasanya

perahu

disebut

Tanjungpinang dirakit/dibuat

tidak memenuhinya sehingga sulit untuk kecil

dengan dan

sendiri

asuransi dari segi

Pompong

Lingga oleh

atau

yang di

dilakukannya pendaftaran pengalihan resiko kepada pihak asuransi.

biasanya masyarakat

penduduk lokal, dibeberapa daerah di kota

1.2 Rumusan Masalah Sebagai batasan bahasan dalam penulisan hasil penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah ini,

2

Radiks. Purba, 1998, Asuransi Angkutan Laut, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 7.

46


penulisan

memberikan

melalui

rumusan

III.HASIL PENELITIAN DAN

masalah sebagai berikut:

PEMBAHASAN

“Apakah perahu hasil buatan masyarakat

Perahu

(pompong) dapat diajukan pengalihan resiko

(Pompong) Dapat Diajukan Pengalihan

terhadap pihak ketiga ditinjau dari Ketentuan

Resiko Terhadap Pihak Ketiga Ditinjau

Perundangan tentang Perasuransian?“

Dari Ketentuan Perundangan Tentang

Hasil

Buatan

Masyarakat

Perasuransian II. METODE PENELITIAN

Perahu buatan masyarakat (Pompong)

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Kitab Undang-undang Perdata,

Kitab

Undang-undang

Hukum

Dagang, Undang-undang Republik Indonesia

merupakan alat transportasi tradisional yang digunakan masyarakat pesisir di wilayah sekitar domisili produksi untuk melakukan berbagai

penyeberangan

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sedangkan bahan Sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, hasil wawancara dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan

research). Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian

kemudian

deskriptif-kualitatif.

dianalisis

secara

antar

pulau,

seperti

melakukan

yang kemudian akan membutuhkan asuransi. Wirjono

Prodjodikoro

menyampaikan

bahwa asuransi dapat dimaknai sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.3 Tuti Rastuti juga menyampaikan bahwa

pada penelitian ini adalah studi pustaka (library research), studi lapangan (field

sehari-harinya

kegiatan penangkapan ikan atau hasil laut

Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan

kegiatan

asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau

pengendalian

risiko,

dengan

cara

mengalihkan risiko (transfer of risk) atau membagi risiko (distribution of risk) dari pihak yang memilki kemungkinan menderita 3

Wirjono. Prodjodikoro, 1987, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Intermasa, Hal. 1.

47


karena adanya risiko kepada pihak lain

terjadinya

(perusahaan

bersedia

khususnya Pasal 1320 tentang syarat-syarat

melindungi dari kemungkinan terjadi risiko

sah sebuah perjanjian diantaranya sebagai

pada pihak pertama. Pengalihan dan membagi

berikut:

asuransi),

yang

sebuah

perjanjian

asuransi

risiko tersebut tentu saja didasari dengan

1. Adanya persetujuan kehendak;

aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang

2. Kecapakan dan kewenang melakukan

berlaku dalam perjanjian asuransi.4

perbuatan hukum;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

3. Ada objek yang dipertanggungkan;

tentang Perasuransian (UU Perasuransian)

4. Ada causa yang diperbolehkan;

apabila dilakukan telaah secara menyeluruh,

Menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak

sebagaian besar mengatur tentang bagaimana

yang dikutip dalam buku Djoko Prakoso

perusahaan

kegiatan

menyampaikan bahwa dari Pasal 246 KUHD

operasionalnya, yang terdiri sebagai berikut:

bahwa sifat-sifat asuransi dapat diuraikan

lingkup

sebagai berikut:5

perizinan

asuransi

usaha

melakukan

perasuransian,

usaha

tata

perasuransian,

penyelenggaraan

usaha

cara serta

1. Bahwa asuransi itu pada asasnya

perasuransian

adalah

suatu

perjanjian

kerugian

sehingga pengaturan asuransi pada Undang

(scadevergoeding

Undang

idemniteitscontract). Dalam hal ini

mengenai

Perasuransian tata

spesifik atau

jelas bahwa penanggung mengikat diri

asuransi

untuk mengganti kerugian karena

karena mengenai dasar-dasarnya (asas-asas)

pihak tertanggung menderita kerugian

asuransi juga telah diatur dalam Kitab

dan yang diganti itu adalah seimbang

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

dengan kerugian yang sesungguh-

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sungguhnya

(BW/Burgelijk Wetboek) maka terhadap dasar

indemitiet).

pembentukan

cara

lebih

suatu

pengelolaan

atau

perusahaan

dan asas asuransi tetap menggunakan dua

perjanjian bersyarat artinya kewajiban

Selain UU Perasuransian, pengaturan

mengganti

asuransi juga diatur melalui BW sebagai dasar Tuti. Rastuti, 2011, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 4-5.

(prinsip

2. Bahwa asuransi itu adalah suatu

dasar hukum yang telah disebutkan.

4

diderita

rugi

dari

penanggung

hanya dilaksanakan kalau peristiwa 5

Djoko. Prakoso, 1997, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 24.

48


yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi. Selain

KUHD,

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest);

asuransi

juga

diatur

2. Iktikad sangat baik (utmost good

Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang

faith);

Hukum Dagang, ketentuan umum perjanjian

3. Ganti

dalam

BW

dalam

indemnity);

perjanjian

4. Kontribusi;

khusus. Para pihak tunduk kepada beberapa

5. Subrogasi;

ketentuan

Pengukuran

perjanjian

dapat

berlaku

asuaransi

dalam

juga

kerugian

sebagai

Kitab

Undang-Undang

Kapal

(principle

adalah

of

rangkaian

Hukum Perdata. Asas-asas yang terdapat

kegiatan pengambilan data ukuran bagian-

dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur

bagian dari kapal untuk mengetahui dan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata

menentukan

perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang

bersangkutan, berdasarkan aturan atau

lahir dari ketentuan Kitab Undang-Undang

sistem atau cara pengukuran yang resmi

Hukum Perdata tersebut adalah sebagai

berlaku

berikut :

tonase

kapal

yang

Kapal-kapal dengan isi kotor lebih

1. Asas Konsensual;

dari 20 m3 (gross tonnage. 7), maka semua

2. Asas Kebebasan Berkontrak;

kapal Indonesia wajib diukur dan dikeluarkan

3. Asas Ketentuan Mengikat;

surat-surat ukurnya,

4. Asas Kepercayaan;

pengukuran yang ditentukan. Kapal-kapal

5. Asas Keseimbangan;

yang kurang dari 20 m3 (gross tonnage. 7),

6. Asas Iktikad Baik;

untuk mengetahui isi kotor sesungguhnya,

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian

perlu diukur akan tetapi tidak dikeluarkan

khusus yang diatur dalam Kitab Undang-

surat ukur, isi kotornya cukup dicantumkan

Undang Hukum Dagang. Asuransi sebagai

pada Pas Kapal yang diberikan.

sesuai dengan cara

perjanjian khusus harus memuat asas-asas

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat

hukum perjanjian pada umumnya, selain itu

di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

perjanjian

apabila suatu perjanjian asuransi dapat terjadi

diterapkannya

asuransi

mengharuskan

prinsip-prinsip

asuransi sebagai berikut :

perjanjian

apabila menerapkan Pasal 1320 (4 syarat sah perjanjian) dan 1338 (kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda) BW dan Pasal 246

49


(pengertian asuransi), 249 (resiko tidak

ukuran besaran kapal, sehingga membutuhkan

dijamin), 250 (insurable intrest), 251 (iktikad

biaya-biaya yang besar untuk merakit sebuah

baik), 253 (indemnity) Kitab Undang-Undang

perahu/pompong. Hambatan yang dihadapi

Hukum Dagang, sepanjang tidak melanggar

masyarakat

ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di

pompong tersebut adalah selain dari segi

atas dan memenuhi jenis-jenis asuransi yang

biaya produksi, juga memiliki hambatan

ditawarkan dan memiliki dokumen legalitas

dalam kepengurusan dokumen yang terlalu

kapal yang lengkap maka dapat dikatakan

berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang

objek tersebut dapat diasuransikan, namun

lama. Hal ini berdampak pada

faktanya pada pembuat kapal/perahu kayu

masyarakat produsen kapal dalam melakukan

(pompong)

pengurusan dokumen, sehingga para pembuat

di

Tanjungpinang

adalah

sebagaimana yang akan diuraikan di bawah

kapal

ini;

mengeluarkan

dalam

beranggapan biaya

pembentukan

bahwa dalam

kapal

keenganan

dari

pada

pengurusan

Berdasarkan data empirik dari Bapak

dokumen yang tidak murah, para pembuat

Abdul Rahman, yang merupakan salah satu

kapal lebih memilih untuk menggunakan

pembuat kapal kayu yang berukuran kecil

biaya tersebut dibagian lain contohnya,

sehingga sedang pembuatan kapal kayu ini

membeli bahan bakar, membeli keperluan

sangat lah tergantung pada ketersediaan kayu,

yang digunakan di atas perahu.6

karena tersebut

umumnya datangnya

pemasokan dari

kayu-kayu

luar

wilayah

Faktanya

yang

Tanjungpinang

terjadi

dan

pada

para

Kota

pembuat

Tanjungpinang, antara lainnya terdapat kayu-

perahu/Pompong yang bertonase di atas 20m3

kayu Resek, Pulin, hingga ke kayu Jati,

maupun di bawah 20 m3

biasanya sebagian besar wilayah pemasok

dalam kategori jarang untuk didaftarkan pada

kayu tersebut adalah Kalimantan, sehingga

kantor syahbandar setempat, menurut Bapak

hal tersebut mengakibatkan mereka membuat

Abdul Rahman dan rekan kerjanya Bapak

kapal kayu tersebut menggunakan kayu

Bisri mereka enggan mendaftarkan kapalnya

campuran yaitu mencampur semua jenis kayu

karena

yang

sebelumnya,

didapatkan

dengan

operasional

pembuatan kapal 3 hingga 4 bulan perkapal

faktor

yang

padahal

yang tergolong

telah

disebutkan

semestinya

mereka

melakukan pendaftaran terhadap kapal atau

apabila bahan-bahan dasar pembuatan kapal telah didapatkan dan juga tergantung daripada

6

Abdul. Rahman, dan Bisri, Wawancara Pribadi, Pembuat Kapal Kayu, Tanjungpinang: 25 Juni, 2016

50


perahu apabila melebihi ukuran 20 m3

dan penduduk sekitar tidak mengasuransikan

miliknya sesuai dengan ketentuan Undang-

kapalnya

Undang Hukum Dagang Pasal 314 sehingga

mereka tidak terdapat pengetahuan akan

dalam hal ini dengan adanya legalitas

mengalihkan

dokumen

diajukan

asuransi, dan juga kemudian dibebankan oleh

pengalihan resiko kepada pihak asuransi,

premi yang cukup besar dari pihak asuransi,

karena pihak asuransi juga tidak akan

karena mayoritas penduduk sekitar membuat

menerima kapal atau perahu (pompong)

kapal-kapal kayu kecil hanya sebatas hobi

tersebut apabila legalitas daripada objek yang

untuk memancing dilaut ataupun menangkap

menjadi tanggungannya tidak jelas tentang

ikan dilaut, apabila dibebankan biaya beban

legalitas dokumennya.

melaut (biaya operasional kapal) sudah cukup

yang

lengkap

dapat

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Heriansyah

seorang

pengrajin

Kapal

dikarenakan

menurut

resikonya

pendapat

kepada

pihak

memakai dana yang cukup besar apalagi akan ditambah dengan biaya premi asuransi yang

Pompong dari Pancur/Lingga. Heriansyah

mahal,

menyampaikan bahwa untuk mendapatkan

masyarakat yang memiliki kapal-kapal kecil

surat ijin atas Kapal hasil produksinya

tidak pernah berpikir untuk mengasuransikan

memerlukan birokrasi yang panjang, hal

kapalnya,

tersebut dilakukan harus ke Dabo Singkep

mereka yang ahli dalam bidang ini dapat

dan belum tentu penandatangan atas ijin

memperbaikinya

tersebut bisa ditemui, karena terkadang

tersebut

pejabat

di

daripada membayar premi asuransi mereka

selain

lebih memilih untuk membuat sebuah kapal

membutuhkan biaya yang sangat besar, juga

yang baru untuk menggantikan yang lamanya

membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal

yang telah hilang atau rusak tersebut.7

yang

Tanjungpinang.

terkait

posisi

Sehingga

berada

ini berdampak pada terbengkalainya produksi perahu yang dibuat oleh Bapak Heriansyah.

mengakibatkan

masyarakat-

apabila kapalnya

sendiri,

tenggelam

Terkait

dengan

rusak maka

apabila

kapal

hilang,

maka

atau

asas

konsensual

berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-

Menurut pendapat Bapak Abdul Rahman

Undang Hukum Perdata yang merupakan inti

dan rekan kerjanya Bapak Bisri yang juga

dari syarat sahnya sebuah perjanjian, dengan

merupakan

bermata

tidak memiliki dokumen-dokumen kapal,

pencaharian sebagai pembuat kapal, kapal-

maka asas konsensual ini tidak dapat dipenuhi

kapal kayu yang biasanya telah dibuat mereka

7

masyarakat

yang

Abdul. Rahman, Bisri , Wawancara Ibid

51


karena pihak asuransi menyampaikan bahwa

Di samping daripada penyebab dokumen-

segala objek-objek yang akan diasuransikan

dokumen

kepada perusahaan asuransi harus memiliki

pengurusan dokumen yang masih dianggap

dokumen-dokumen penunjang legalitasnya

mahal oleh masyarakat pembuat kapal yang

sehingga objek tersebut dinyatakan diakui

menjadi penyebab tidak dapatnya perahu kayu

oleh negara dan terhadap perusahaan asuransi

buatan masyarakat

ingin memiliki keyakinan bahwa objek

perusahaan asuransi juga terdapat alasan yang

pertanggungan asuransinya, selain dari pada

diungkapkan

asas konsensual juga tertanggung diharapkan

perusahaan asuransi di Tanjungpinang yakni

dapat

perusahaan asuransi PT. Sinar Mas.

memenuhi

asas

kepercayaan

dan

legalitas

kapal

dan

diasuransikan

oleh

Branch

biaya

kepada

Manager

keseimbangan serta asas itikad baik kepada

Menurut Pendapat Fransiscus Banjarnabor

penanggung sehingga dalam hal ini, asuransi

Pihak PT. Asuransi Sinar Mas tidak menerima

dapat berjalan secara baik dan terbuka serta

pengajuan asuransi kapal kayu dari kapal

berlegalitas.

yang berukuran kecil maupun hingga ke kapal

Mereka yang telah melakukan pembuatan

yang berukuran besar, karena menurutnya

perahu kayu pernah melakukan mencoba

dalam penilaian sebuah objek asuransi tidak

beberapa kali untuk melakukan pengajuan

hanya

perlengkapan

diasuransikan meskipun memang dasarnya

dokumen-dokumen

kapal

mengenai

legalitas

adalah

diajukan

tertentu

pertimbangan resiko-resiko yang kedepannya

sedangkan menurut pengakuan Bapak Abdul

akan terjadi dikemudian hari, dikarenakan

Rahman

untuk

kapal-kapal kayu buatan masyarakat memiliki

tersebut

resiko yang cukup tinggal dalam hal ini Pihak

tidaklah sebanding sehingga pemilik perahu

PT. Asuransi Sinar Mas tidak menerima

kayu atau pompong tersebut lebih memilih

pengasuransian kapal-kapal kayu, apabila

untuk tidak mengajukan dokumen-dokumen

terjadi musibah dikemudian hari, kapal-kapal

atau legalitas kapal, hal tersebut

yang

kayu memiliki resiko yang cukup tinggi yang

nantinya akan berdampak kepada perusahaan

mengakibatkan kapal hancur, salah satu

asuransi

penyebabnya

mengurus

biaya

kapal-kapal

yang

dikeluarkan

dokumen-dokumen

yang

dalam

dokumen-dokumen

hal

legalitas

ini

meminta

kapal

dapat diajukannya pengalihan resiko.

untuk

adalah

objek

namun

yang

namun tidak sembarang kapal yang dapat hanya

legalitas

objek

kondisi

cuaca,

juga

hal

tersebut mengakibatkan Pihak PT. Asuransi Sinar Mas tidak memiliki skema asuransi

52


terhadap

kapal-kapal

kayu

buatan

masyarakat.8

pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya sepanjang tidak

Asuransi yang menjamin kerusakan atau

bertentangan dengan pasal dan ketentuan

kerugian pada kapal akibat bahaya-bahaya

tersebut, namun perusahaan asuransi yang

dilaut (perils of the seas) seperti cuaca buruk,

adalah merupakan sebuah perusahaan yang

tabrakan,

tenggelam,

pada umumnya tujuannya adalah untuk

tabrakan, serta menjamin risiko kebakaran,

mencari keuntungan dipertemukan dengan

ledakan, pembajakan (piracy), pembuangan

resiko-resiko pada kapal kayu yang tergolong

barang ke laut (jettison), tabrakan, kelalalaian

tinggi

nahkoda atau crew, dan lain-lain. Selain itu

kapal-kapal

juga menjamin tanggung jawab kepada pihak

perusahaan asuransi yang merasa keberatan,

ketiga

(collision

namun rupanya bagi masyarakat produsen

liability) dan menjamin juga kontribusi

kapal pompong memiliki anggapan bahwa

kerugian umum (general average). Terdapat

asuransi tidak terlalu penting bagi mereka.

dua jenis jaminan asuransi diantaranya adalah

Masyarakat pengrajin perahu pompong hanya

:

memenuhi kebutuhan hidup dengan bertindak

kandas,

akibat

terdampar,

tabrakan

kapal

rentan

menolak

kayu

mengasuransikan

tersebut,

tidak

hanya

1. Total loss

sebagai pengrajin perahu pompong, dengan

2. Partial loss

tidak berasumsi dengan resiko-resiko yang

Menurut

Fransiscus

Banjarnabor

akan

timbul

atas

hal

tersebut.

Bagi

sebenarnya hampir tidak ada lagi pemilik

masyarakat pengrajin pompong beranggapan

kapal yang mau mengasuransikan kapalnya

bahwa asuransi justru membuat beban yang

dengan jenis partial loss dan total loss

mereka rasakan bukan justru lebih ringan

sebagian besar lebih memilih all risk karena

tetapi lebih berat ditambah mereka wajib

menurut pemilik kapal lebih menguntungkan

membayar uang premi yang digunakan untuk

bagi diri mereka apabila mengasuransikan

membayar asuransi. Uang jatah pembayaran

kapalnya dengan all risk.

premi oleh mereka lebih baik dimanfaatkan

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang

untuk pembelian bahan bakar atau lain

telah dibahas di atas, objek Kapal Pompong

sebagainya oleh pemilik atau pengguna kapal.

tentunya dapat diajukan asuransi berdasarkan

Perahu atau kapal kayu yang dibuat oleh

8

Fransiscus Banjarnabor, Wawancara Pribadi, Branch Manager PT. Asuransi Sinar Mas, Tanjungpinang, 26 Juni, 2016

masyarakat tersebut apabila terjadi rusak atau hancur biasanya mereka lebih memilih untuk

53


memperbaiki sendiri ataupun apabila hancur

pendapat-pendapat ahli yang menyatakan

mereka lebih memilih untuk membuat ulang

bahwa

kembali kapal tersebut dibandingkan mereka

perkapalan tergolong menjadi tiga jenis

repot mengikuti asuransi-asuransi yang ada.

seperti yang telah dibahas pada keterangan di

Berdasarkan

atas.

paparan

yang

disampaikan

umumnya

jenis-jenis

asuransi

masyarakat pengrajin perahu pompong dapat

Selain itu juga menjamin tanggung jawab

kita simpulkan bahwa dengan membayar

kepada pihak ketiga akibat tabrakan kapal

premi saja mereka sudah cukup merasa

(collision

terbebani, terlebih dengan mengikuti asuransi

kontribusi kerugian umum (general average).

mereka

Terdapat

harus

dokumen

–

Pengurusan

memenuhi dokumen

legalitas –

dokumen

kelengkapan

dokumen

liability)

dua

dan

jenis

kapal.

diantaranya adalah :

legal

1. Total loss

menjamin

jaminan

juga

asuransi

membutuhkan biaya yang besar ditambah

2. Partial loss

dengan pembayaran premi oleh masyarakat

Undang-Undang tidak terlalu spesifik

membuat beban semakin bertambah.

dalam menjelaskan Total Loss dan Partial

Menurut Radiks Purba Pertanggungan yang

diperlukan

oleh

(Pengangkut)

pemilik

dalam

kapal

kegiatannya

mengoperasikan kapal maupun sebagai alat

loss namun dalam dua jenis jaminan asuransi tersebut dapat ditemukan didalam prinsipprinsip dasar asuransi. Pengalihan

resiko

terhadap

kapal

pengangkut muatan adalah asuransi sebagai

pompong yang telah dibuat oleh Masyarakat

berikut :

Tanjungpinang selain daripada alasan-alasan

1. Hull Insurance, termasuk mesin, ketel, semua perlengkapan peralatan kapal sehingga

disebut

juga

Hull

and

Machinery (H & M) insurance. 2. Increased

value

insurance

atau

lengkap.

3. Resiko yang cukup besar. Seperti dengan yang telah dibahas pada

3. Freight insurance. tidak

1. Kelengkapan Dokumen yang tidak

2. Premi yang cukup besar.

Disbursement insurance.

Undang-undang

yang telah disebutkan diantara lainnya :

Sub A yang membahas tentang sebenarnya menentukan

Kapal Pompong buatan masyarakat tersebut

standarisasi jenis-jenis asuransi yang baku,

apakah dapat diasuransikan diasuransikan

ataupun yang harus ada, namun berdasarkan

atau tidak, maka berdasarkan analisa – analisa

54


dengan merujuk pada BW dan KUHD,

perusahaan asuransi lainnya. Berikut skema

beserta teori-teori dari pakar yang ada,

konsorsium atas pengalihan resiko kapal

didapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya

pompong adalah seperti gambar sebagai

perahu

berikut:

pompong

masyarakat

dapat

diasuransikan selama memenuhi ketentuanketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Pihak Asuransi masih banyak yang merasa keberatan atas resiko-resiko yang dihadapi

15% Reasuransi

ASURANSI E

ASURANSI A

dalam menanggung pertanggungan kapal pompong. Permasalahan juga timbul dari

20%

pihak pemilik kapal, pemilik kapal merasa keberatan atas biaya premi yang tinggi untuk pompong

milik

mereka. Terdapat contoh empiris yang pernah

POMPON G

20%

kapal

ASURANSI D

20%

terjadi di Kota Tanjungpinang berkaitan dengan

pengasuransian

kapal

pompong.

Seperti yang dilakukan oleh konsorsium beberapa

perusahaan

Tanjungpinang,

asuransi

Fransiscus

20%

mengasuransikan

di

ASURANSI C

Kota

Banjarnabor

selaku Branch Manager PT. Sinar Mas kantor

Gambar 1 Skema Pengalihan Resiko Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan

cabang Tanjungpinang menyampaikan bahwa

bahwa

badan usaha yang dipimpinnya tidak menolak

berkesempatan untuk diasuransikan namun

untuk

dengan cara seperti yang ditunjukan oleh

menerima

asuransikan

kapal

sebuah

di

kapal

gambar

daripada biasanya yaitu dengan menggunakan

diasuransikan

asuransi tanggung renteng jadi kapal atau

dengan pembagian resiko masing-masing

perahu kayu tersebut diikut sertakan kepada

sama

beberapa perusahaan asuransi jadi resiko yang

seimbang bahkan sampai ada perusahaan

nantinya akan dialami oleh kapal atau perahu

asuransi yang menggunakan cara Reasuransi

kayu tersebut dibagi kedalam beberapa pihak

untuk mengalihkan resiko-resiko yang mereka

kepada

sehingga

sebuah

masih

pompongdengan cara yang sedikit berbeda

besar

atas,

pompong

beberapa

totalnya

Pompong asuransi

menjadi

55


perikirakan

akan

memberatkan

dirinya

Namun Menurut Undang-Undang Nomor

apabila suatu saat nanti terjadi musibah

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya

terhadap kapal Pompong tersebut. PT. Sinar

pada Pasal 41 yang berbunyi:9

Mas melakukan hal tersebut dalam kurun

“(1)

waktu

dimaksud

2014

hingga

tahun

2016

telah

Tanggung

jawab

dalam

sebagaimana

Pasal

40

dapat

menerima 1 perahu pompong sebagai objek

ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian

asuransi, yang dalam hal ini menjadi bukti

kapal, berupa:

nyata bahwa hubungan pengalihan resiko ini

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

(asuransi) sudah diterapkan pada Perusahaan

b. musnah, hilang, atau rusaknya barang

Asuransi PT. Sinar Mas, meskipun tergolong jarang namun hal tersebut diharapkan dapat

yang diangkut;

menjadi role model (contoh) bagi perusahaanperusahaan

asuransi

menerapkan

cara

lainnya seperti

untuk yang

c. keterlambatan angkutan penumpang

ikut

dan/atau barang yang

telah

diangkut; atau

digambarkan pada diagram di atas.

d. kerugian pihak ketiga.

Pengalihan resiko (Asuransi) seperti yang

(2) Jika dapat membuktikan bahwa

dijelaskan pada gambar di atas adalah

kerugian sebagaimana dimaksud pada

merupakan penggunaan jenis asuransi Hull

ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d

and

M).

bukan disebabkan oleh kesalahannya,

Meskipun dapat diasuransikan seperti yang

perusahaan angkutan di perairan

dibahas pada bagan di atas namun menurut

dapat

Fransiscus

seluruh tanggung jawabnya.

Machinery

Insurance

Banjarnabor

(H

tidak

&

banyak

dibebaskan

sebagian

atau

perusahaan asuransi yang mau menggunakan

(3) Perusahaan angkutan di perairan

cara

wajib

seperti

perusahaan

itu,

sangat

asuransi

minim yang

sekali mau

mengasuransikan

jawabnya

sebagaimana

tanggung dimaksud

menggunakannya kecuali mungkin karena

pada ayat (1) dan melaksanakan

keadaan-keadaan yang menurut penilaian

asuransi

perlindungan

perusahaan asuransi objek tersebut memang

penumpang

umum

sesuai

dasar dengan

dapat diasuransikan dengan cara seperti yang disebutkan diatas. 9

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

56


ketentuan

peraturan

perundang-

sehingga

bangkai

kapal

tersebut

wajib

undangan.”

dievakuasikan ke darat, tentunya dengan

Maka berdasarkan Undang-Undang

biaya premi yang tidak murah karena biaya

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

pengevakuasiaan jelas memakan biaya yang

khususnya pada Pasal 41 telah mewajibkan

lebih besar.10

pemilik

kapal

untuk

mengasuransikan

Berkaitan dengan beban premi yang

kapalnya namun kapal dan perahu kayu

tinggi terhadap hancurnya kapal karena

buatan

dapat

musibah seperti yang telah disebutkan diatas

diasuransikan namun ini merupakan suatu hal

saja sebagian besar pemilik kapal pompong

yang sangat bertentangan dengan undang-

merasa menjadi beban, menurut Fransiscus

undang

Banjarnabor premi yang akan dikenakan jelas

masyarakat

apabila

yang

tidak

tidak

mengasuransikan

kapalnya. Menurut

pasti akan lebih tinggi antara pengasuransian pendapat

Fransiscus

kapal dan pengasuransian evakuasi rangka

Banjarnabor, pihak PT. Asuransi Sinar Mas

kapal

tidak melanggar ketentuan Undang-Undang

operasional

Pelayaran yang mewajibkan seluruh kapal

mengakibatkan beban premi pengasuransian

untuk mengasuransikan objeknya kepada

evakuasi

pihak asuransi, karena meskipun PT. Asuransi

dibandingkan pengasuransian kapal.

Sinar Mas tidak menerima jenis asuransi tentang kapal atau

perahu kayu,

yang

pada

dasar

laut,

karena

beban

yang begitu besar sehingga

rangka

kapal

cukup

besar

Sudah seharusnya Pemerintah dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

menanggung segala resiko kerusakan kapal,

Daerah

namun mereka tetap menyediakan asuransi

membuat

penarikan badan kapal yang tenggelam di

mempermudah pengurusan ijin kepemilikan

dasar laut (evakuasi bangkai kapal di dasar

kapal

laut)

memberdayakan

yang dalam hal ini telah diwajibkan

baik

Kota

maupun

terobosan

atas

kapal

Kabupaten

baru

pompong

perbankan

milik

dengan

serta Badan

oleh pemerintah Indonesia khususnya melalui

Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan

Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun

Usaha

2008 dan Protection and Indemnity Club (P &

mendukung asuransi bagi kapal pompong

I), karena tenggelamnya sebuah kapal didasar

milik masyarakat pesisir. Hal tersebut dapat

laut pastinya akan merusak biota-biota laut

10

dari ekosistem laut, hingga ke karang-karang

Milik

Daerah

(BUMD)

untuk

Fransiscus. Banjarnabor, Wawancara Pribadi, Branch Manager PT. Asuransi Sinar Mas, Tanjungpinang, 26 Juni, 2016

57


dilakukan dengan mensubsidkan sebagian

menerima perahu pompong sebagai objek

dana anggaran untuk masyarkat-masyarkat

asuransinya, dan pemilk kapal pompong

golongan

berkeberatan terhadap premi yang tinggi.

kebawah,

sehingga

masyarkat-

masyarakat golongan kebawah juga dapat

Sesuai

dengan

analisa

yang

telah

menikmati subsidi pemerintah khususnya

dilakukan diatas penulis menemukan bahwa

dalam ruang lingkup asuransi kapal pompong,

ternyata terdapat cara untuk mengasuransikan

tidak hanya pada Provinsi Kepulauan Riau,

perahu kayu pompong buatan masyarakat

namun namun wilayah pesisir di seluruh

dapat dilindungi melalui pengalihan resiko

Indonesia

melalui

karena

sejatinya

negara

kita

perusahaan

asuransi

dengan

kepada

sesama

merupakan negara maritim terbesar didunia

membagikan

yang

hidup

perusahaan asuransi sehingga dalam hal ini

diwilayah

perusahaan asuransi tidak terbebani sangat

masyarakat-masyarakatnya

dengan

bermata

pencaharian

perairan.

resiko

besar atas pertanggungan pengalihan resiko tersebut. Selanjutnya, pemerintah baik pusat


maupun daerah, memberikan fasilitas dan dukungan

4.1 Kesimpulan

berupa

mendaftarkan

Berdasarkan hasil kajian di atas, Penulis

masyarakat

kapal lokal

kemudahan pompong serta

dalam produksi

subsidi

dalam

menarik kesimpulan bahwa permasalahan

membayar premi asuransi atas kapal pompong

asuransi kapal dapat diterapkan pada perahu

buatan masyarakat lokal. Dukungan tersebut

pompong. Perahu pompong merupakan benda

dapat

yang menurut undang-undang adalah suatu

perbankan BUMN maupun BUMD untuk

objek

memenuhi kebutuhan tersebut.

yang

terdapat

dapat

beberapa

diasuransikan kendala

yang

namun

dilakukan

dengan

mendorong

harus DAFTAR PUSTAKA

dipenuhi yaitu: 1. Kelengkapan Dokumen yang tidak

Buku, Jurnal dan Makalah

lengkap ; 2. Premi yang cukup besar;

Ganie Junaedy A, 2011, Hukum asuransi

3. Resiko yang cukup besar;

indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Sehingga perusahaan

hal asuransi

ini

mengakibatkan cenderung

tidak

Purba Radiks, 1998, Asuransi angkutan laut, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

58


Prakoso

Djoko,

1997,

Hukum

asuransi

indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Asuransi Sinar Mas, Tanjungpinang, pada tanggal 26 Juni 2016

Rastuti Tuti, 2011, Aspek hukum perjanjian asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum asuransi di indonesia, Jakarta: Intermasa. Peraturan Perundang-Undangan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Wawancara Hasil wawancara dengan Abdul Rahman dan Bisri,

Pembuat

Kapal

Kayu,

Tanjungpinang, pada tanggal 25 Juni 2016. Hasil

wawancara

dengan

Fransiscus

Banjarnabor, Branch Manager PT.

59


ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KLAUSULA BAKU DI LINGKUNGAN PERBANKAN Rizki Tri Anugrah Bhakti1 , Indrasanta2 1

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia.

2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia.

Penyesuaian Pengarang E-mail: Rizki [email protected] No Hp: +6281332752212

Abstrak Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi pada sebuah negara mutlak diperlukan. Dengan berbagai resiko yang ditanggungnya, bank selalu mengutamakan adanya perjanjian antara dirinya dengan nasabah, dan seringkali isi dari perjanjian tersebut memuat klausula baku. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi bank, sebaliknya posisi nasabah menjadi lemah, karena dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian dengan klausula baku tersebut (take it or leave it). Inilah yang kemudian sering merugikan nasabah. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebenarnya telah memberi pengaturan mengenai pencantuman klausula baku, namun kenyataan dilapangan menunjukkan hal tersebut masih tetap digunakan oleh perbankan di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1)klausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan dengan UUPK, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan karena adanya klausula baku. Terdapat beberapa permasalahan terkait adanya klausula baku pada perjanjian perbankan antara lain keberadaan klausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumen serta bentuk perlindungan hukumnya. Sumber utama penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, yang kemudian akan dikaji menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus. Kata kunci: perjanjian, klausula baku, bank, konsumen, UUPK

60


I. PENDAHULUAN

keberadaan klausula baku yang terdapat dalam setiap transaksi perbankan, maka

1.1.Latar Belakang Masalah Fungsi

perbankan

penelitian ini dirasakan sangat menarik dan

sebagai

lembaga

layak untuk diteliti.

intermediasi mutlak diperlukan oleh setiap negara

dalam

perekonomian.

menjalankan Pentingnya

roda

keberadaan

lembaga perbankan ini disatu sisi memberikan resiko yang sangat tinggi bagi perbankan dan disisi yang lain memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai nasabah pengguna dana.

1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah keberadaan klausula baku dalam perjanjian perbankan jika

Resiko inilah yang kemudian membuat bank

dikaitkan

selalu menggunakan perjanjian sebagai dasar

secara

tidak

sadar

mengalami

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan

kerugian akibat adanya perjanjian yang dibuat

akibat adanya klausula baku?

oleh bank. Kerugian ini terkait dengan adanya pencantuman

klausula

baku

di

Undang-Undang

Perlindungan Konsumen?

kegiatan transaksinya. Sebaliknya seringkali nasabah

dengan

dalam II. METODE PENELITIAN

perjanjian antara bank dengan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah diatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18), akan tetapi dalam kenyataannya masih sering dijumpai.

Dengan

kebiasaan

yang

alasan berlaku

memperhatikan di

lingkungan

perbankan tersebut dan adanya kebutuhan akan

perbankan

di

masyarakat

namun

awamnya pengetahuan masyarakat terkait

2.1 Jenis Penelitian Metode pedoman

penelitian untuk

berfungsi

melakukan

sebagai

penelitian,

sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Agar

dipertanggungjawabkan

penelitian

dapat

secara

ilmiah

makadiperlukan suatu metode penelitian yang benar, sehingga penelitian dapat berjalan

61


dengan baik sesuai dengan rencana. Sebagai

Perdata serta Undang-Undang Perlindungan

suatu penelitian hukum maka penelitian ini

Konsumen itu sendiri.

akan

menggunakan salah satu metode

penelitian

yang

dengan

using

Artinya,

proses

Data yang digunakan dalam penyusunan

penelitian akan menelusuri data yang sudah

penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

tersedia dalam bentuk ketentuan-ketentuan

yang diperoleh dari kepustakaan.1 Data

hukum

sudah pernah ditulis. Tipe

sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen

penelitian hukum seperti ini sering disebut

dan wawancara dengan narasumber. Terkait

sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu

dengan data yang digunakan, maka bahan

pendekatan

hukum yang digunakan adalah:

available

data

yang

disebut hukum.

yang menggunakan konsepsi

legistis positivis, dimana pendekatan

2.3 Sumber Data

yang

1. Primer, yaitu bahan hukum yang

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

mempunyai

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

dalam masyarakat. Bahan hukum

konsep,

primer

asas-asas hukum serta

perundang-undangan

yang

peraturan

berhubungan

yang

digunakan

adalah

terkait.

pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

2. Sekunder, yaitu bahan-bahan yang

dengan mempelajari buku-buku, peraturan

digunakan

perundang-undangan

informasi

dokumen

mengikat

peraturan perundang-undangan yang

dengan penelitian ini. Pendekatanini dikenal

dan

kekuatan

lain

yang berhubungan dengan penelitian ini

untuk atau

memberikan hal-hal

yang

berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan sekunder yang digunakan antara lain

2.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian pada penelitian ini sangat

berupa teori atau pendapat dari para

penting sebagai sarana untuk memandu dan

sarjana, penelusuran internet, artikel

mengarahkan jalannya penelitian. Peneliti

ilmiah, jurnal, makalah, surat kabar

memfokuskan penelitian ini dipandang dari

baik yang cetak ataupun

sisi

perlindungan

konsumen

yang

dengan

memperhatikan undang-undang yang terkait 1

didalamnya,

yaitu

Undang-Undang

Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum

Sri Mamudji et. al, 2005, Metode penelitian dan penulisan hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal. 28.

62


berasal

dari

media internet, dan

sebagainya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah

3. Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan

atau

perseorangan, badan-badan usaha swasta,

sumber

badan-badan usaha milik negara, bahkan

sekunder.

lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan

tersier diperoleh

dana-dana yang dimilikinya.Melalui kegiatan

melalui kamus hukum, Dictionary of

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,

Banking and Finance, dan Kamus

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta

Besar Bahasa Indonesia.

melancarkan mekanisme sistem pembayaran

penjelasan

petunjuk

lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi

mengenai

hukum

primer

Bahan

hukum

dan

bagi semua sektor perekonomian.

2.4 Analisis Data Analisis

data

ini

Bank adalah lembaga keuangan yang

artinya

merupakan tempat masyarakat menyimpan

menguraikan data yang diolah secara rinci

dananya yang semata-mata dilandasi oleh

kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).

kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh

Analisis kualitatif yang dilakukan

bertitik

kembali pada waktunya dan disertai imbalan

dalam

berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank

menggunakan

tolak dari

dalam

analisis

analisis

penelitian

kualitatif,

empiris, yang

pendalamannya dilengkapi dengan analisis

sangat

bergantung

pada

normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik

masyarakat

kesimpulan secara dedukatif, yaitu cara

kepercayaan masyarakat maka akan semakin

berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta

tinggi pula kesadaran masyarakat untuk

yang bersifat umum untuk kemudian ditarik

menyimpan

suatu kesimpulan bersifat khusus.

menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain.

tersebut.

kepercayaan

Semakin

uangnya

pada

tinggi

bank

dan

Kepercayaan masyarakat merupakan kata III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu

bank,

dalam

arti

tanpa

adanya

kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank Keberadaan Klausula Baku Dalam

tidak akan mampu menjalankan kegiatan

Perjanjian Perbankan Jika Dikaitkan

usahanya.

Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari

suatu

perjanjian.

Perjanjian

yang

63


menggunakan klausula baku ini disebut

hukum dengan pengusaha, yang dibakukan

dengan perjanjian baku. Di dalam suatu

dalam perjanjian baku ialah meliputi model,

perjanjian baku tercantum klausula-klausula

rumusan, dan ukuran.3

tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak

1. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa

yang memiliki kedudukan yang lebih kuat

perjanjian baku bukan merupakan

tang mengakibatkan sangat merugikan pihak

perjanjian,

yang

pengusaha dalam perjanjian itu adalah

lemah

yang

dapat

menimbulkan

penyalahgunaan keadaan.2

sebab

kedudukan

seperti pembentuk Undang-Undang

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian

swasta (legio particuliere wetgever).

yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat

Syarat-syarat

tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang

pengusaha dalam perjanjian itu adalah

umumnya disebut perjanjian adhesive atau

undang-undang,

perjanjian baku. Pihak lain yaitu debitor,

sebab kedudukan pengusaha dalam

umumnya disebut “Adherent”, ia tidak turut

perjanjian

serta dalam menyusun kontrak, ia tidak

undang-undang

mempunyai pilihan. Dalam hal penyusun

particuliere wetgever). Syarat yang

kontrak (kreditor) mempunyai kedudukan

ditentukan

monopoli.Terserah

mau

perjanjian itu adalah undang-undang

menolak.Penyusun

kontrak

mengikuti bebas

atau dalam

dalam

keadaan

di

bukan

itu

seperti

perjanjian,

pembentuk

swasta

pengusaha

2. Menurut

bawah

(legio

dalam

Sutan

Remy

Sjahdeni

perjanjian baku adalah perjanjian yang

kekuasaannya Adapun

ditentukan

bukan merupakan perjanjian.

membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada

yang

hamper seluruh klausul-kalausul yang pengertian

perjanjian

baku

dibakukan oleh pemakainya dan pihak

adalah:Menurut Abdul Kadir Muhammad,

lainnya

istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari

mempunyai

istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda

merundingkan

yaitu “standard contract”. Kata baku atau

perubahan.

standar artinya tolak ukur yang dipakai

dibakukan hanya beberapa hal saja,

sebagai patokan atau pedoman bagi setiap

misalnya

konsumen

yang

mengadakan

pada

dasarnya peluang atau

Klausul

tidak untuk meminta

yang

belum

yang menyangkut jenis,

hubungan 3

2

Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, Op. Cit, Hal. 115.

Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87.

64


harga, jumlah, warna, tempat, waktu,

atau

dan beberapa hal lainnya yang spesifik

dipersiapkan dan ditetatapkan terlebih dahulu

dari objek yang diperjanjikan. Dengan

secara sepihak oleh pelaku usaha yang

kata lain

yang dibakukan bukan

dituangkan dalam suatu dokumen/perjanjian

formulir perjanjian tersebut tetapi

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh

klausul-klausulnya. Oleh karena itu

konsumen. Jadi yang ditekankan adalah

suatu perjanjian yang dibuat dengan

prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak,

akta notaris, apabila dibuat oleh

bukan menenai isinya. Padahal pengertian

notaris dengan klausul-klausul yang

“klausul

hanya mengambil alih saja klausul-

mempersoalkan

klausul yang telah dibakukan oleh

melainkan

salah satu pihak, sedangkan pihak lain

pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku

yang tidak mempunyai peluang untuk

usaha.

merundingkan

dan

syarat-syarat

eksonerasi”

tidak

prosedr

juga

isinya

yang

sekadar

pembuatannya, yang

bersifat

meminta

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan

perubahan atas klausul-kalausul itu,

pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/

maka perjanjian yang dibuat dengan

atau

akta notaris itupun juga perjanjian

diperdagangkan dilarang untuk membuat atau

baku.4

mencantumkan klausula baku pada setiap

Tujuan

atau

ketentuan

dibuatnya

perjanjian

berdasarkan

klausul

membebaskan

atau

tersebut

jasa

dokumen

dan/

atau

perjanjian

jika

membatasi

tanggung

pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan

jawab salah satu pihak terhadap gugatan

seterusnya sebenarnya memberikan contoh

pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan

bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu,

tidak

semestinya

seperti pelaku saha dapat menolak penyerahan

melaksanakan kewajibannya yang ditentuklan

kembali barang yang dibeli konsumen atau

di dalam perjanjian tersebut.

menolak penyerahan kembali uang yang

dengan

tanggung

untuk

untuk

tidak

pengalihan

ditujukan

baku

atau

menyatakan

yang

jawab

Dalam UUPK, istilah klausul eksonerasi

dibayar dan sebagainya Peraturan Perundang-

sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah

undangan yang mengatur tentang perjanjian

“klausula

baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai

baku”.

Pasal

1

angka

10

mendefinisikan klausula baku sebagai aturan 4

peraturan perundang-undangan berikut:

Sutan Remy Sahdeini, Op.cit, Hal. 66.

65


1. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan Pasal 2 ayat

22

UNIDROIT

baku haruslah tunduk pada prinsip-prinsip

(Principles of International Comercial

(asas-asas) hukum perjanjian dan norma-

Contract).

norma hukum perjanjian yang diatur dalam

merupakan

Prinsip

subsistem hukum perdata, maka isi perjnjian

Prinsip prinsip

UNIDROIT hukum

yang

Buku III KUHPerdata.6

mengatur hak dan kewajiban para

Ketentuan

mengenai

pencantuman

pihak pada saat mereka menerapkan

klausula baku dalam suatu perjanjian diatur

prinsip kebebasan berkontrak karena

pula

prinsip kebebasan berkontrak jika

Konsumen. Pada prinsipnya Undang-Undang

tidak diatur bisa membahayakan pihak

tentang

yang lemah, Pasal 2 ayat 19 prinsip

melarang pelaku usaha untuk membuat

UNIDROIT

perjanjian baku yang memuat klausula baku

menentukan

sebagai

oleh

Undang-Undang

Perlindungan

Perlindungan

Konsumen

tidak

berikut.

atas setiap dokumen dan/atau perjanjian

a. Apabila salah satu pihak astau

transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau

kedua belah pihak menggunakan

jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku

syarat-syarat baku, maka berlaku

dan/atau

sturan-aturan

umum

tentang

mencantumkan ketentuan sebagaimana yang

pembentukan

kontrak

dengan

dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak

tunduk pada Pasal 2 ayat 20

“berbentuk” sebagaiman dilarang dalam Pasal

sampai Pasal 2 ayat 22;

18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

b. Syarat-syarat

baku

merupakan

klausula

baku

tersebut

tidak

1999 tentang Perlindungan Konsumen

aturan yang telah dipersiapkan

Pengertian klausula baku terdapat dalam

terlebih dahulu untuk digunakan

Pasal 1 butir 10 yang menyatakan sebagai

secara umum dan berulang-ulang

berikut: Klausula baku adalah setiap aturan

oleh salah satu pihak dan secara

atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

nyata digunakan tanpa negosiasi

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu

dengan pihak lainnya.5

secara sepihak oleh pelaku usaha yang

Model perjanjian yang merupakan sub system dalam system hukum perdata. Sebagai 5

Tarnyana Soenandar, 2001, Tinjauan atas beberapa aspek hukum dari prinsip-prinsip UNIDROIT dan SISG, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 189.

6

Abdul Hakim Siagian, 2014, Pertanggungjawaban pelaku usaha melalui kontrak baku dan asas kepatutan dalam perlindungan konsumen, Medan: UMSU Press. hal. 6.

66


dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

asas

kebabasan

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi

bertangungjawab. Dalam perjanjian demikian

oleh konsumen.

nyata

bahwa

berkontrak

kedudukan

yang

kreditur

atau

pengusaha/ pedagang tidak seimbang dan Bentuk

Perlindungan

Terhadap Nasabah Perbankan

Hukum

membuka

Akibat

menyalahgunakan kedudukannya.7

Adanya Klausula Baku Terkait

dengan

Masih

perlindungan

peluang

terjadi

luas

baginya

perdebatan

untuk

terhadap

hukum

legalitas sebuah standard contract sebagai

terhadap nasabah perbankan, maka tidak

suatu perjanjian yang sah, apalagi bila

terlepas dari perlindungan konsumen sebagai

dikaitkan dengan asas kebebasan kehendak

dasar secara umum. Adanya kondisi dimana

dalam melakukan kontrak atau yang lazim

konsumen atau nasabah bank seringkali

disebut sebagai asas kebebasan berkontrak.

menjadi pihak yang dirugikan, tidak terlepas

Sluitjer mengemukakan bahwa perjanjian

dari adanya ketimpangan hubungan antara

baku bukanlah perjanjian karena kedudukan

bank dengan nasabah sebagai konsumen,

pengusahayakni

yaitu di satu sisi bank mempunyai bargaining

pembentuk

power yang lebih besar dan menyebabkan

particuliere wet gever).8

nasabah berada pada posisi menerima (take it or leave it) saja.

bank

undang-undang

adalah swasta

seperti (legio

Dalam hal ini yang menentukan semua syarat-syarat adalah bank, sementara debitur

Di dalam praktik perbankan, setiap bank

sama sekali tidak terlibat, dan ini tentulah

telah menyediakan blanko atau formulir

bukanlah suatu perjanjian. Sementara Pitlo

perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan

mengatakan bahwa standard contract ini

terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit ini

adalah perjanjian paksaan (dwang contract)

diserahkan terhadap debitur untuk disetujui

yang walaupun secara yuridis-teoritis tidak

dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali

memenuhi ketentuan undang-undang, tetap

kepada pihak lain untuk melakukan nego isasi

diterima sebagai suatu perjanjian karena

atas

adanya suatu kebutuhan dalam masyarakat.

syarat-syarat

Perjanjian

demikian

yang

disodorkanya.

dikenal

dengan

perjanjian standar atau baku. Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa klausula baku atau perjanjian standar adalah melanggar

7

N.H.T. Siahaan, 2005 , Hukum konsumen, perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk, Jakarta: Panta Rei, hal. 117. 8 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, hal.120.

67



Badrulzaman, Mariam Darus, 2013, Hukum perdata buku iii dengan penjelasan, Bandung: Alumni,

4.1 Kesimpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat mengikat

perjanjian para

baku,

tetap

dan

pada

pihak

H.P Panggabean, 2012, Praktik standard contract (perjanjian baku) dalam perjanjian kredit perbankan, Bandung: Alumni. Janus

Sidabalok, 2006, Perlindungan konsumen di indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau

memebatasi

klausula-klausula

penggunaan

tertentu

dalam

perjanjian baku tersebut. 2. Perlindungan hukum terkaita adanya perjanjian

baku

perlindungan

adalah

adanya

preventif

dan

Muhamad Djumhana, 2008, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Salim H.S dkk, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar grafika Sri Mamudji et. al., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Website

perlindungan hukum represif dengan tetap

memperhatikan

lima

azas

perlindungan konsumen, yakni asas manfaat,

keadilan,

keseimbangan,

keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum

http://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2015/04/ErnawatiD1A111066-IMPLEMENTASIPASAL-18-UUPK-DALAMPERJANJIAN-KREDIT.pdf

DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal dan Makalah, Abdulkadir Muhammad, 2006, perikatan, Bandung: Alumni

Pricylia A. Korah. 2013. Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjia Baku Yang Dilakukan Oleh Bank. Jurnal Lex Privatum, Volume 1, Nomor 1, JanuariMaret.2013ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lexprivatum/article/download/.../82 3

Hukum

Trisadini Prasastinah Usanti. Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah. Jurnal P ERSPEKTIF. Volume

68


XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/20130 3002803143006/5.pdf

69


PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) Irene Svinarky1 1

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia. Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected] No Hp:-

Abstrak Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulah terlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11 oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apa yang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisa saja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan. Kata kunci: Pemberantasan korupsi, pungutan liar

I. PENDAHULUAN

dalam pelaksanaan kegiatan dan yang kedua, adalah


keuangan.

Untuk

sumber

daya

manusia, Indonesia merupakan salah satu

Di dalam perkembangan pembangunan

negara yang memiliki penduduk terbesar di

suatu daerah maupun negara, dikatakan

Asia, tetapi kopetensi dari manusianya kurang

pembangunan

apabila

digali dikarenakan kualitas masyarakat masih

perubahannya dapat dirasakan dari semua

ada yang tidak memenuhi kriteria. Apabila

aspek

masyarakat

tersebut

kehidupan

berhasil

masyarakat.

Efektifnya

yang

ingin

mengembangkan

pembangunan tersebut dapat dilihat dari dua

usaha dari berbagai bidang, terkadang mereka

faktor yaitu pertama, sumber daya manusia

juga

yakni orang-orang yang ikut serta terlibat di

kepengurusan. Hal tersebut juga terkait

mendapatkan

kendala

masalah

70


dengan adanya praktek oknum-oknum baik

Apabila masyarakat disalahkan, mereka suka

dari luar maupun dari dalam institusi yang

memberikan alasan: institusinya yang sengaja

membuat nama institusinya menjadi kurang

membuat lama karena kami juga bekerja

bagus

di

mata

masyarakat.

Keterkaitan

harus mencari uang jadi tidak mempunyai

tersebut

yang

waktu untuk mengantri, selain itu tidak bisa

oknum-oknum

menyalahgunakan kewenangannya dan juga

datang

kewajibannya untuk membantu sesama di luar

dikarenakan

prosedur yang ada mengakibatkan prosedur

kepengurusan dan banyak alasan lainnya yang

yang seharusnya tidak sulit menjadi sulit dan

membuat masyarakat akhirnya mengambil

mengeluarkan biaya yang mahal. Akhirnya

jalan pintas. Sebelum permasalahan pungli ini

berdampak negatif bagi masyarakat, dimana

penulis bahas maka akan dibahas terlebih

masyarakat menjadi malas dalam melakukan

dahulu mengenai pengertian pungli, Soedjono

kepengurusan dan terkadang mengambil jalan

menyatakan, bahwa menurut istilah dalam

pintas untuk melakukan kepengurusan di

kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan;

institusi maupun badan yang terkait meskipun

“Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli

keuangan

diucapkan

mereka

masyarakat

tersebut

terbatas.

Apabila

ingin

melakukan

mempunyai kewenangan maka kreatifitas masyarakat akan menjadi terhambat apabila mereka ingin membuat surat izin.

saat susah

mengurus prosedur

Puuungli

Li,

di

artinya

sesuatu dalam

adalah

mempersembahkan keuntungan.

kepengurusan sesuai dengan prosedur, tetapi tidak dibantu prosesnya oleh pihak yang

pada

Proses memberi dan menerima kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “pungutan liar”. Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Melalui Instruksi Presiden R.I.

Menurut pendapat penulis, terkadang

Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib,

masyarakat sendiri juga mempunyai andil di

di

dalam melakukan kegiatan pungli, hal ini

dilancarkan operasi tertib, yang bermaksud

disebabkan karena syarat-syarat dari prosedur

menanggulangi pungli, di dalam usahanya

yang ada di dalam institusi dan badan lainnya

mewujudkan keadaan pemerintahan yang

yang

diidamkan, yang mencerminkan pelayanan

terkait,

tidak

diikuti

sebagaimana

masa

Orde

Baru

berkuasa,

Penanggulangannya

telah

mestinya, tetapi masyarakat juga ingin urusan

masyarakat.

tentu

mereka diuruskan dengan waktu yang cepat.

didasarkan pada asas hukum acara pidana,

71


yang mengandung tujuan represip untuk

Kementrian Perhubungan tersebut karena

prenventif, yang bersasaran terwujudnya,1

diduga menerima suap terkait izin perkapalan.

internasionalisasi

Setelah

hukum

yang

mapan

adanya

sidak

ke

Kementerian

termasuk pematuhan undang-undang yang

Perhubungan yang berada di lantai enam dan

menjauhi pungli.

12, Pak Presiden beserta Kapolri Jenderal Tito

Namun apa yang terjadi terhadap operasi tertib

(Opstib)

pada

zaman

itu,

Karnavian kantor Kemenhub menemukan barang bukti berupa uang puluhan jutaan

penanggulangannya telah dilakukan, bukan

rupiah.3

untuk mencari kesalahan, tetapi karena hal ini

berkaitan dengan pungli yang terjadi di

dikhawatirkan akan dapat melahirkan pungli

Kementrian Perhubungan

gaya baru yang tidak mustahil dapat dibuat

Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyebutkan

oleh si pelaksana penanggulangan.2 Masalah

bahwa yang tertangkap pada kejadian itu

pungli di 2016 sangat menjadi perhatian oleh

adalah sebanyak enam orang untuk dimintai

Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak

keterangan lebih lanjut terkait kasus pungutan

Jokowi. Hal ini penulis baca dimedia cetak

liar (pungli) di Kementerian Perhubungan

bahwa bapak Jokowi mendatangi kantor

(Kemenhub).

Kementerian

Perhubungan

Jakarta

pada

Menurut

Permasalahan

berita

pungli

kompas

masih

Kapolda Metro

menurut

Jaksa

tanggal 11 Oktober 2016. Gebrakan tersebut

Agung Muhammad Prasetyo mengatakan

dilakukan

sebagai

pelaku pungutan liar tidak hanya dijerat

Presiden Indonesia di masa 2 tahun beliau

dengan pasal KUHP. Pelaku juga mungkin

menjabat. Menurut pendapat penulis gebrakan

dijerat dengan

Pasal 12e Undang-Undang

tersebut beliau lakukan untuk meniadakan

Nomor

Tahun

pungli (pungutan liar) di Instansi-instansi,

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

institusi dan lainnya yang ada di Indonesia.

disingkat dengan TIPIKOR, kemudian Pasal

Pada tanggal 11 Oktober 2016 Bapak Jokowi

368

beserta

maksimal Sembilan bulan dan Pasal 423

oleh

Bapak

kepolisian,

menangkap

tangan

Jokowi

kemudian sejumlah

kepolisian

20

KUHP

dengan

2001

ancaman

tentang

hukuman

Pegawai 3

1

Tin. Hulukati, Pungutan liar (pungli), jenis tindak pidana kriminalitas tergolong berat dalam buku Soedjono, D. 1983, Pungli analisa hukum & kriminologi, Cet.II, Bandung: Penerbit Sinar Baru, hal. 35. 2 Tin. Hulukati, Ibid. 2

Dugaan pungli miliaran rupiah di Kemenhub, Presiden Jokowi datangi lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/1 0/161011_indonesia_kemenhub_suap, 11 Oktober 2016

72


KUHP hukuman maksimal enam tahun

menahan laju perbuatan korupsi 6 dikarenakan

penjara.4 Menurut penulis masih rendahnya

keinginan yang besar dari para pelaku untuk

tingkat kejujuran dari oknum-oknum pegawai

mendapatkan keuntungan. Terkadang tidak

negara yang terlibat korupsi sangat perlu

bisa hanya disalahkan sepihak saja karena

menjadi perhatian besar. Korupsi di Indonesia

tidak

merupakan penyakit sosial

kejahatan apabila tidak ada kesempatan yang

yang sangat

berbahaya yang mengancam semua aspek

mungkin

terjadinya

suatu

tindak

diberikan.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

Tindakan korupsi telah mengakibatkan

bernegara. Menurut Nyoman Serikat Putra

kerugian materiil keuangan negara yang

Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana

sangat

korupsi

oleh

memprihatinkan lagi banyak dalih studi

penyelenggara negara, antar penyelenggara

banding, THR, uang pesangon dan lain

negara, melainkan juga penyelenggara negara

sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk

dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan

perampasan dan pengurasan keuangan negara

para pengusaha, sehingga merusak sendi-

demikian terjadi hampir di seluruh wilayah

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

tanah air. Hal itu merupakan cerminan

dan

membahayakan

rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga

Tindak pidana korupsi

yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji

khususnya di Indonesia, mengenai persoalan

mumpung.7 Menurut penulis, tindakan pungli

korupsi merupakan salah satu persoalan yang

terhadap rakyat sangatlah tidak baik, karena

sangat rumit. Hampir semua bagian dari

kebanyakan oknum tertentu memanfaatkan

kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi.

hal tersebut untuk kepentingannya, tetapi

Hal ini seperti korupsi waktu, pungli ataupun

salah atau benarnya kegiatan pungli yang

korupsi yang sudah skalanya miliaran sampai

dilakukan

oleh

oknum

triliunan. Sikap aparat penegak hukum dalam

hakimlah

yang

dapat

memberantas korupsi tidak cukup untuk

pengadilan.

tidak

hanya

bernegara,

serta 5

eksistensi negara.

dilakukan

besar.

Namun

yang

tertentu

lebih

hanya

memutuskan

di

4

Nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/p elaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pe merasan. kamis, 20 oktober 2016, 20:11 WIB 5 Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005, hal. 2.

6

Edi. Setiadi, Rena. Yulia, 2010, Hukum pidana ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 66. 7 Hoefnagels. Peter, 1969. The other side of criminology.holand: kluwer-deventer, hal. 57.

73


1.2 Rumusan Masalah

digunakan adalah sumber data sekunder.

Adapun rumusan masalah yang penulis

Selanjutnya dari pendekatan normatif dan

angkat terhadap tulisan ini adalah sebagai

data

berikut: Bagaimanakah tindakan pemerintah

mendeskriptifkannya denga tulisan. Analisis

terhadap

deskriptif yang dilakukan oleh peneliti dengan

oknum

yang

masih

diduga

melakukan pungli?

sekunder

tadi

maka

peneliti

menganalisa perkembangan yang ada dan mencoba membandingkan dengan konsep


relevan dengan masalah penelitian.

Penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian pendekatan yuridis normatif.

III.HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan atau data sekunder dimana bahan-bahan yang digunakan akan didapatkan

dari

undang-undang,

3.1 Hasil Penelitian Setelah kasus yang diberitakan di televisi

peraturan

pada tanggal 11 Oktober 2016, dimana Bapak

pemerintahan, literatur-literatur, putusan-putusan

Jokowi beserta aparat kepolisian, kepolisian

pengadilan yang berhubungan dengan bahan

melakukan tangkap tangan oknum yang

penulisan, selain itu juga di dapat dari data yang

diduga pungli di Kementrian Perhubungan

diperoleh di kepustakaan, internet, dan dokumen

Jakarta, maka sejak hari tersebut diberlakukan

foto. Pendekatan

yang

peraturan tentang dilarangnya pungli serentak

digunakan juga merujuk pada peraturan

di pemerintahan, hal ini juga diberitakan

perundang-undangan

di

dimedia online. Banyak hal yang dilakukan

Indonesia.8 Pendekatan perundang-undangan

oleh pemerintah terhadap rakyat agar dapat

(statute

dengan

memberikan informasi terhadap tindakan

menelaah semua undang-undang dan relugasi

pungli baik itu di pemerintahan daerah

yang berkaitan dengan isu hukum yang

maupun pemerintahan pusat. Banyak cara

sedang ditangani. Objek penelitian adalah

yang

tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar

maupun

yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang

mengirimkan sms melalui nomor yang telah

8

di cantumkan untuk dapat direspon langsung

yuridis

approach)

yang

normatif

berlaku

dilakukan

Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, Penelitian hukum edisi revisi, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 133.

dilakukan daerah,

oleh salah

pemerintah

pusat

satunya

dapat

oleh pemerintah, selain itu juga ada cara yang

74


dilakukan

oleh

pihak

kepolisian

yaitu

membuka pusat pengaduan agar masyarakat

pokok apabila dikenakannya pada pelaku korupsi.9

dapat melaporkan tindakan pungli tersebut.

1. Hukuman

Salah satu contoh yang dapat penulis lihat

mengatur

terpajangnya spanduk yang berbunyi STOP

dicantumkan pada Pasal 30 sampai

pungli di depan Kementrian Agama Kota

Pasal 33. Pembayarannya juga tidak

Batam, dan di spanduk tersebut memberikan

ditentukan harus pihak terpidana.10

nomor hp dan juga dapat mengirimkan pesan via

sms

melalui

nomor

yang

denda:

ketentuan

hukuman

yang

denda

ini

2. Hukuman kurungan (penjara)

telah

Mengingat tindak pidana korupsi telah terjadi

dicantumkan pada spanduk tersebut. Hal ini

di negeri ini secara sistematis dan meluas,

dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah mempersiapkan suatu rancangan Undang-Undang

inilah

yang

kemudian

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Nomor Gambar 3.1 Penolakan pungli

31

Pemberantasan

Tahun

1999

tentang

Tindak

Pidana

Korupsi

maka dari dokumen foto di atas dapat dilihat,

(Lembaran Negara Republik Indonesia TAM

kebijakan yang dikeluarkan Bapak Presiden

2001 Nomor 134). Korupsi juga digolongkan

kita membuat ketertiban, baik di instansi-

sebagai kejahatan yang pemberantasanya

instansi pemerintahan, maupun masyarakat

harus

Indonesia.

Berdasarkan Undang

3.2 Pembahasan Sistem hukum yang dicantumkan di dalam

dilakukan amanat

secara

luar

Pasal

Pemberantasan

43

Tindak

biasa. UndangPidana

Korupsi, pada tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang

Korupsi

(KPK), maka

KPK merupakan

dapat dikenakan kepada seorang pelaku

lembaga negara bersifat independen dan

tindak pidana sebagai berikut: Hukuman

9

R. Abdoel Djamil, 2013, Pengantar hukum indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 186. 10 Ibid, hal. 189.

75


mempunyai kewenangan yang luar biasa

368

antara

maksimal Sembilan bulan dan Pasal 423

lain

penyidikan

melakukan dan

penyelidikan,

penuntutan

KUHP

dengan

ancaman

hukuman

terhadap

KUHP hukuman maksimal enam tahun

penyelenggaraan negara tanpa ada hambatan

penjara. Menurut penulis, orang yang diduga

prosedur karena statusnya selaku pejabat

pungli

negara.

diputuskan mereka bersalah atau tidak, karena

Secara umum ancaman pidana UndangUndang

dapat

langsung

mereka terlebih dahulu harus mengikuti proses hukum yang berlaku kemudian setelah

Korupsi ini jauh lebih berat dan dalam

alat bukti lengkap barulah akhirnya tingkat

keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana

pengambilan keputusan yang paling tinggi

mati.

Undang-

yaitu pengadilan yang dapat memberikan

Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah

keadilan. Di dalam Undang-Undang Tipikor

Undang-Undang yamg paling keras dan berat

isi Pasal 35 ayat (1): Hak-hak terpidana yang

Menurut

ASEAN.11

Andi

Tindak

tidak

Pidana

di

Pemberantasan

tersebut

Hamzah,

Menurut

Hamzah

dengan putusan hakim dapat dicabut dalam

penyebab terus meningkatnya korupsi dan

hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-

sulitnya diberantas bukan karena perundang-

undang ini, atau dalam aturan umum lainnya

undangan

ialah:12

tentang

Andi

pemberantasan

tindak

pidana korupsi yang tidak lengkap. Walaupun

Ke1. Hak memegang jabatan pada

rancangan ini lebih berat tetapi dalam

umumnya, atau jabatan tertentu;

kenyataannya praktek-praktek tindak pidana

Ke 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

korupsi di Indonesia semakin luas dan

Ke 3.Hak memilih dan dipilih yang

menjadi terus menerus di Negara Indonesia.

diadakan berdasarkan aturan-aturan

Penulis sependapat dengan Andi Hamzah

umum;

yang mengutip pendapat dari stally brass

Ke 4. Hak menjadi penasehat (raadsman)

yang menyatakan bahwa orang-orang Inggris

atau pengurus menurut hukum

kurang mempercayai huruf undang-undang. Selain

undang-undang

yang

(gerechetelijk bewindvoerder) hak

telah

menjajadi wali, wali pengawas.

dikemukakan di atas pasal yang dapat dikenakan pada pelaku pungli adalah Pasal

Pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

11

Andi. Hamzah, 2002, Pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum pidana,Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, hal. 69.

12

Tin. Hulukati, Op.cit. hal.6.

76


Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31

dapat penulis kemukakan bahwa penulis ingin

Tahun 1999 isinya sebagai berikut:

memberitahukan kepada masyarakat agar

“Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud

tidak

langsung

menyalahkan

ataupun

dalam Pasal 209

membenarkan apa yang di dengar, karena

KUHP. dipidana dengan pidana penjara

sebagai warga Negara harus mengikuti aturan

paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5

hukum yang berlaku.

(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan

IV KESIMPULAN DAN SARAN

paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

4.1 Kesimpulan

Di dalam ketentuan ini berlaku adagium, “lex

specialis

(ketentuan

derogat yang

lex

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik

generalis”

oleh penulis dalam penelitian ini adalah

dapat

sebagai berikut: Pemerintah sudah saling

khusus

mengenyampingkan ketentuan yang umum.

bantu

Ternyata peraturan yang sudah jelas ada

tindakan melawan hukum yang dilakukan

ini,

dilaksanakan

oknum baik yang tertangkap tangan, ataupun

seakan-akan

karena laporan dan juga pengaduan tetapi

ketentuan yang ada dianggap oleh pelaku

dengan tindakan tersebut merupakan tahap

pungli tidak berfungsi karena aparat penegak

awal

hukumnya, telah ikut juga melibatkan diri

dilakukan oknum tersebut salah ataupun benar

menikmati pungutan liar berupa uang tsbut.

dimata

ini.

dipersidangan terhadap benar atau salahnya

Sejauh ini masih dilaksanakan sikap tegas

seseorang

dari

yudikatif.

dianggap

sebagaimana

aparatur

belum

bisa

mestinya,

hukum

untuk

menangkap

membantu

merespon

hakim.

terhadap

apakah

pelaksanaan

tindakan

Pengambil

yaitu

hakim

yang

dapat

yang

keputusan

sebagai

badan

oknum-oknum yang diduga pungli, tetapi oknum-oknum proses

hukum

tersebut yang

harus berlaku,

mengikuti

4.2 Saran

setelah

Saran

penulis

berikan

dipersidangan barulah hakim yang dapat

terhapap kesimpulan di atas adalah pungli

menilai apakah oknum tersebut, melakukan

merupakan salah satu bagian dari korupsi

pungli,

apabila dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang

atau

melakukan

kesalahan

administratif ataupun hal lainnya. Hal yang

Nomor

20

Tahun

2001

tentang

77


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka karenanya

pegawai-pegawai

di

instansi

diberikan seminar tentang pungli dan lebih mengkhususkan persoalan apakah yang dapat menjerat mereka terhadap pungli tersebut. Menurut penulis tindakan yang dicontohkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi perlu didukung oleh semua pihak.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip. Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, Penelitian hukum edisi revisi, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group R. Abdoel. Djamil, 2013, Pengantar hukum indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Jurnal, penulis Tin. Hulukati, Pungutan liar (pungli),

DAFTAR PUSTAKA

jenis

tindak

pidana

kriminalitas tergolong berat Website

Buku, Jurnal dan Makalah Andi. Hamzah, 2002, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, Hukum pidana ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hoefnagels, Peter, 1969. The other side of criminology. Holand: Kluwer-Deventer.

Dugaan pungli miliaran rupiah di Kemenhub, Presiden Jokowi datangi lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2016/10/161011_indonesia_ kemenhub_suap, 11 Oktober 2016 Nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110 891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi. bukan.hanya.pemerasan. kamis, 20 oktober 2016, 20:11 WIB

Jur Andi Hamzah, 2014, Hukum acara pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

78


MENGINTEGRASIKAN NILAI MORAL DALAM PROSES LEGISLASI YANG DEMOKRATIS Dwi Resti Bangun1 1

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Pada Kanwil Kemenkumham Kepri, Jl Senggarang Km 14 Tanjung Pinang, Kanwil Kemenkumham Kepri (Batam Center) Lt 3, Batam 29444, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: [email protected] No Hp: +628125703808

Abstrak Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik. Hukum juga merupakan keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian yang digunakannya adalah normatif. Kata kunci: nilai moral, legislasi yang demokratis

I. PENDAHULUAN

sehingga dalam perasaan dan percakapan sehari-hari telah berubah menjadi suatu


tuntutan

Pengertian paling umum yang disepakati tentang

hukum

himpunan

adalah

sebagai

kaidah-kaidah

yang

hukum

yang

diakui

dan

dipertahankan.

suatu

Anjuran kepada pemerintah untuk tidak

bersifat

melindungi kepentingan-kepentingan mereka

memaksa atau dengan perkataan lain suatu

atau

himpunan peraturan-peraturan yang bersifat

peraturan-peraturan

memaksa.

dibuat

dikeluarkan berdasarkan wewenang yang

untuk melindungi kepentingan-kepentingan

dimilikinya, merupakan suatu anjuran moral

manusia pada saat melakukan hubungan

atau rasa susila yang sebaiknya senantiasa ada

dengan sesamanya dalam pergaulan hidup.

pada batin mereka. Kaidah moral atau

Selain

himpunan

kesusilaan hanya menimbulkan kewajiban-

cita-cita

kewajiban daripada hak kepada orang-orang

Peraturan-peraturan

hukum

sebagai

peraturan,

maka

mengenai

hukum

suatu

terdapat yang

itu

pula

tumbuh

kelompoknya

tetapi formal

pembentukan yang

dapat

dan

yang diharapkan memenuhi anjuran yang

berkembang sedemikian kuat dan mendalam

menjadi peraturan dalam nurani mereka,

79


sehingga apabila penguasa tersebut akan

seperti yang tercantum dalam hukum harus

memandang moral atau rasa susila tersebut

merupakan perwujudan moralitas sosial.

sebagai hak orang lain (dalam hal ini rakyat

Dalam sistem politik yang demokratis,

dan masyarakat bangsa), maka ia akan

hukum

meninggalkan upaya penyelundupan hukum-

memastikan pemenuhan kepentingan dan

demi kepentingan mereka yang berkedok

kesejahteraan rakyat sebagai dasar hidup

hukum

peraturan-

bernegara, demokrasi memberikan pengertian

kepada

bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan

formal-dan

peraturan

yang

membuat berorientasi

mempunyai

langsung

hukum menetapkan kode moral yang lazim

dilaksanakan.

atau dilakukan dalam berbagai hubungan

demokrasi sebab hanya dengan demikian,

sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu

arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada

moralitas hukum yang spesifik, yang terdiri

kehidupan yang lebih adil dalam semua aspek

dari pencerminan pendapat-pendapat moral

kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi

yang

pada

adalah negara yang berlandaskan kehendak

umumnya dan yang harus dikembangkan

dan kemauan rakyat, karena kedaulatan

dalam praktek dibidang hukum, termasuk

berada di tangan rakyat.

dalam

masyarakat

pembuatan peraturan-peraturan oleh penguasa yang memiliki wewenang untuk itu.

dapat

dilihat

moralitas/keadilan

sebagai

penggabungan

sosial,

Permasalahan adalah,

Demikianlah, hukum sebagai keseluruhan

dalam

berbentuk kepentingan

berhak

menikmati

yang seringkali pembuatan

yang

hukum

timbul yang

peraturan

(legislasi),

unsur

politik

dituding

lebih

mana

mendominasi ketimbang kepentingan rakyat.

individu-individu, kelompok-kelompok atau

Dalam hal ini, demokrasi sebagai suatu sistem

organisasi

politik direduksi sedemikian rupa dalam

pemerintah

terhadap

Rakyat

demokrasi

untuk

kepentingan rakyat banyak. Dengan kata lain,

terdapat

manfaat

peranan

harus

senantiasa

mengorientasikan tingkah lakunya. Karena

bentuk

tuntutan masyarakat dapat sangat berbeda

Demokrasi

dengan

mereka

mengedepankan pengertian ”dari” dan ”oleh”

sebaiknya harus menduga bahwa konsepsi-

rakyat, sementara ”untuk” rakyat ditinggalkan

konsepsi mengenai kewajaran sosial, politik,

untuk mengejar kepentingan-kepentingan dari

ekonomi, dan khususnya kewajaran hukum,

elit politik. Secara teknis legal formal,

pembuat

hukum,

maka

demokrasi yang

pengaturan-pengaturan

formal

prosedural.

demikian

yang

dibuat

hanya

oleh

80


penguasa kadang-kadang terlihat sangat valid

”Pentingkah mengintegrasikan nilai moral

dalam materinya, namun acapkali substansi

dalam proses legislasi yang demokratis dan

materi peraturan tersebut ternyata hanya

bagaimana sebaiknya hal tersebut dilakukan?”

untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa

atau

pihak

yang

berada

di


belakangnya. Kondisi yang demikian diperkuat dengan pandangan positivisme hukum yang dipegang teguh oleh para pembuat undang-undang. Padahal dengan positivisme hukum titipantitipan kepentingan dalam legislasi dapat dinetralisir melalui prosedur. Salah satu kelemahan

positivisme

hukum

adalah

pengabaian terhadap realisme politik dan akibatnya

hukum

dapat

menjadi

Dalam

tertentu melalui prosedur yang bisa saja

peneliti

menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia2. Data yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah sekunder. Dari data

tersebut

barulah

penulis

dapat

mendeskripsikan data-data tersebut melalui tulisan ini.

III.HASIL

dan hukum menjadi kabur, simpang-siur, kacau dan bahkan terpisah sama sekali.

moral, tulisan ini bermaksud mendiskusikan moral

dalam legislasi yang demokratis.

Moral dan Hukum Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata „moral‟ yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masingmasing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Apaila kita membandingkan dengan

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah

DAN

Pembahasan

Bertitik tolak dari asumsi bahwa norma hukum seharusnya bersumber dari nilai-nilai

PENELITIAN

PEMBAHASAN

demokratis.1 Di sini antara moral/moralitas

mengintegrasikan nilai

ini

hasil

kemenangan politik dari satu kelompok

pentingnya

penelitian

arti

kata

„etika‟,

maka

secara

etimologis, kata ‟etika‟ sama dengan kata „moral‟ karena kedua kata tersebut sama-sama

yang dibahas dalam tulisan ini adalah: 2 1

Adian. Donny. Gahral, 2006, Demokrasi Kami, Koekoesan, Depok, hal. 92.

Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, Penelitian hukum edisi revisi, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 133.

81


mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan

oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah

kata lain, kalau arti kata ‟moral‟ sama dengan

hal-hal yang berhubungan dengan proses

kata „etika‟, maka rumusan arti kata „moral‟

sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak

adalah nilai-nilai dan norma-norma yang

bisa melakukan proses sosialisasi. Moral

menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu

dalam zaman sekarang mempunyai nilai

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

implisit

Sedangkan yang membedakan hanya bahasa

mempunyai moral atau sikap amoral itu dari

asalnya saja yaitu “etika‟ dari bahasa Yunani

sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat

dan “moral‟ dari bahasa Latin.3

dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan

karena

banyak

orang

yang

Moral memiliki makna ganda. Makna

manusia harus mempunyai moral jika ia ingin

yang pertama adalah seluruh kaidah. Dan

dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai

makna

yang

keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat

berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan

secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur

baik manusia. Moral dalam individu manusia

dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral

sudah tumbuh sejak lahir dan berkembang

adalah

dalam

dalam

seseorang dalam berinteraksi dengan manusia.

masyarakat sudah ada suatu sistem konseptual

Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai

tentang moral dan hukum. Sehingga manusia

dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat

itu tumbuh dan menyerap sistem tersebut

tersebut

menjadi bagian dari dirinya dan menerapkan

menyenangkan lingkungan masyarakatnya,

dalam kehidupan individu manusia untuk

maka orang itu dinilai mempunyai moral yang

diterapkan dalam masyarakat.

baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah

yang

kedua

masyarakat.

adalah

Karena

nilai

di

Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan

perbuatan/tingkah

dan

dapat

laku/ucapan

diterima

serta

produk dari budaya dan agama. Inti pembicaraan tentang moral adalah

yang mempunyai nilai positif. Manusia yang

menyangkut

tidak memiliki moral disebut amoral artinya

dinilai dari baik buruknya perbuatannya

dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai

selaku manusia. Norma moral dijadikan

positif di mata manusia lainnya. Sehingga

sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul

moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki

salahnya sikap dan tindakan manusia, baik

3

Bertens. K., 2007, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 4.

bidang

buruknya

sebagai

pengertian

seperti

kehidupan

manusia. ini,

norma

manusia

Dengan moral

82


memainkan fungsi yang sama dengan norma

bahwa eksistensi hukum ikut ditentukan oleh

hukum. Keterkaitan antara hukum dan moral

moral.6

senantiasa menjadi perdebatan. Bagi para

Menurut Imannuel Kant,7perbedaan antara

penganut positivisme cenderung memisahkan

hukum dan moral terletak pada tuntutan

keduanya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari

terhadap dua jenis kaidah. Kaidah hukum

pendapat H.L.A. Hart yang mengatakan,

mengarah diri hanya untuk perbuatan lahiriah.

hukum sebagai sistem harus adil tanpa harus

Jadi berperilaku hukum sesuai dengan yang

mengingkari produk kenyataan bahwa hukum

diperintahkan. Lain dengan kaidah moral

sebagai produk partikular dapat saja tidak

yang mempunyai kaitan dengan alasan atau

adil.4 Hal ini selaras dengan apa yang

motivasi

dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno bahwa

lahiriah. Singkatnya, hukum berkaitan dengan

hukum sebagai hukum memang berkehendak

lahiriah dan moral berkaitan dengan batiniah

untuk

dan lahiriah tetapi hal ini sudah ketinggalan

adil,

kenyataannya

namun dapat

hukum saja

dalam

tidak

adil.5

dalam

yang

hukum

dilakukannya

moderen

perbuatan

sehingga

dapat

Sementara bagi para pendukung teori hukum

disimpulkan lagi kaidah tersebut dibagi

alam/hukum kodrat lebih menyukai untuk

menjadi tiga.

menggabungkan keduanya. Teori hukum

Pertama kaidah hukum yang tidak dapat

alam/hukum kodrat melihat bahwa antara

dimasukkan dalam kaidah terpenting yang

hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan

dikenal manusia. Di sini suatu kaidah hukum

keduanya, bahkan teori ini menjadi titik temu

bersifat netral atau teknikal dan secara moral

antara hukum dan moralitas. Baik hukum

adalah indiferen namun tujuannya tetap

maupun moralitas keduanya ditemukan dalam

mengacu pada moral dan perlindungan hidup

setiap masyarakat dan berfungsi mengatur

manusia. Kedua adalah kaidah hukum yang

masyarakat

kekuatan

dipandang sebagai kaidah yang penting bagi

mengikat yang berbeda. Dapat dikatakan

manusia, dan kaidah yang paling penting itu

meskipun

dengan

adalah kaidah hukum moral. Sehingga di sini terjadi tumpang tindih antara moral dan 6

4

Hart, H.L.A., 2009, Konsep Hukum (The Concept of Law), Bandung: Nusa Media, hal. 244 dst. 5 Magnis-Suseno, Franz, 2003., Etika Politik; prinsipprinsip moral dasar kenegaraan modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 81-84

Ujan, Andre Ata, 2009, Filsafat Hukum; membangun hukum, membela keadilan, kanisius, Yogyakarta, hal. 155. 7 Dalam Bruggink, J.J.H., 1999, Refleksi Tentang Hukum, (Terj. B. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 233-234.

83


hukum. Ketiga adalah kaidah moral yang

tidak akan pernah bisa menyamai ideal itu.

mengatasi hukum. Banyak kaidah moral yang

Bagi penganut paham hukum kodrat, ini

berada diluar hukum positif seperti hubungan

merupakan pola hubungan hukum kodrat dan

afektif,

hukum positif.

hubungan

ikatan

keluarga

dan

hubungan lingkungan persahabatan. Setiap

Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata,

orang punya moral pribadi yang tidak ada

antara lain hukum positif yang berlaku,

dalam hukum positif. Yang dimaksud disini

sanggup memberi bentuk moral dan eksistensi

adalah kaidah moral yang khas yaitu kaidah

kolektif. Pewujudan cita-cita moral tidak

yang

supererogasi

hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak

dimana seseorang melakukuan sesuatu lebih

mempunyai eksistensi (kecuali dalam bentuk

dari yang dituntut dari dirinya sebagai

gagasan). Dalam pola kedua ini, pewujudan

kewajiban moral.

moral tidak hanya melalui tindakan moral,

menuntut

perbuatan

Menurut Haryatmoko,8 hubungan moralhukum

dibedakan

kerangka

pertarungan kekuatan dan kekuasaan, tempat

pemahaman. Kerangka pemahaman pertama,

di mana dibangun realitas moral (partai

moral sebagai bentuk yang mempengaruhi

politik, birokrasi, hukum, institusi-institusi,

hukum. Moral tidak lain hanya bentuk yang

pembagian sumber-sumber ekonomi).

memungkinkan

dalam

hukum

dua

tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah

mempunyai

ciri

Pola ketiga adalah voluntarisme moral. Di

universalitas, sebagai bentuk, moral belum

satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata

mempunyai isi. Sebagai gagasan masih

moral bisa memiliki makna; di lain pihak,

menantikan pewujudan namun pewujudan itu

moral dimengerti juga sebagai sesuatu yang

adalah rumusan hukum positif.

transenden yang tidak dapat direduksi ke

Dari dua pemahaman tersebut, terdapat

dalam hukum dan politik. Satu-satunya cara

lima pola hubungan moral dan hukum yaitu:

untuk menjamin kesinambungan antara moral

Pertama, moral dimengerti sebagai yang

dan hukum atau kehidupan konkret adalah

menghubungkan

menerapkan pemahaman kehendak sebagai

kehidupan

hukum

dengan

ideal

sosial-politik,

keadilan

sosial.

kehendak

murni.

Implikasinya

akan

Upaya-upaya nyata dilakukan untuk mencapai

ditatapkan pada dua pilihan yang berbeda: Di

ideal itu, tetapi sesempurna apa pun usaha itu

satu pihak, pilihan reformasi yang terusmenerus. Pilihan ini merupakan keprihatinan

8

Haryatmoko, “Hukum dan moral dalam masyarakat majemuk”, dalam Kompas 10 Juli 2001.

agar moral bisa diterapkan dalam kehidupan

84


nyata,

tetapi

akan

politik tetapi, nabi memiliki kewibawaan

keberhasilannya, maka yang bisa dilakukan

tertentu. Dalam perspektif ini, hubungan

adalah melakukan reformasi terus-menerus

antara moral dan hukum atau politik biasanya

tetapi di lain pihak, pilihan berupa revolusi

bersifat konfliktual. Dalam rezim ini ada

puritan. Dalam revolusi puritan, ada kehendak

pemisahan antara masalah agama dan masalah

moral yang yakin bahwa penerapan tuntutan

politik.

moral

itu

sekaligus

bisa

sangsi

dengan

Dalam pola kelima, politik dikaitkan

semua

anggota

dengan campur tangan suatu kekuatan dalam

Kecenderungannya

ialah

sejarah. Kekuatan ini adalah tindakan kolektif

menggunakan metode otoriter. Kerangka

yang berhasil melandaskan diri pada mesin

pemahaman

moral

institusional. Moral dianggap sebagai salah

sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak

satu dimensi sejarah, sebagai etika konkret

dapat direduksi menjadi politik. Moral dilihat

bukan hanya bentuk dari tindakan. Dengan

sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak

demikian moral berbagi lahan dengan politik.

dapat dihubungkan langsung dengan sejarah

Di satu pihak, moral hanya bisa dipahami

atau

melalui praktik politik. Melalui politik itu

memaksakannya masyarakat.

kepada

kedua

politik

dilakukan

menempatkan

kecuali

dengan

melihat

perbedaannya. Dalam kelompok ini ada dua

moral

menjadi

efektif:

melalui

hukum,

pola hubungan antara moral dan hukum.

lembaga-lembaga negara, upaya-upaya dalam

Dalam pola keempat, moral tampak

masalah kesejahteraan umum. Tetapi, moral

sebagai di luar politik. Dimensi moral

tetap tidak bisa direduksi ke dalam politik. Di

menjadi

yang

lain pihak, politik mengakali moral. Sampai

diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari

pada titik tertentu, politik (dalam arti ambil

suatu

Tetapi,

bagian dalam permainan kekuatan) hanya

kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan

mempermainkan moral karena politik hanya

yang efektif, karena tidak memiliki organ atau

menggunakan

jalur langsung untuk menentukan hukum.

legitimasi dari masyarakat.

semacam

kewibawaan

penilaian

tertentu.

Pola hubungan ini mirip dengan posisi

Hukum

moral

sebagai

untuk

mendapatkan

perangkat

untuk

kenabian. Nabi dimengerti sebagai orang

menciptakan keadilan hanya berdasarkan

yang mengetahui apa yang akan terjadi dan

fakta yang tampak dan dapat dibuktikan

apa yang sedang berlangsung, tetapi tidak bisa

secara empiris. Adapun hal yang tidak dapat

berbuat apa-apa karena ada di luar permainan

dilihat dan tidak empiris maka tidak menjadi

85


obyek keadilan

dan

perangkat

dalam

untuk

hukum.

Hal

mengukur ini

dapat

Mengintegrasikan Nilai Moral dalam Legislasi

dimengerti, karena hukum memang hanya menjadi

sarana

atau

perangkat

untuk

Secara prosedural, hukum yang dibuat parlemen

tidak

bermasalah.

Logika

ini

mewujudkan keadilan. Sebuah perangkat

bersandar pada parlemen sebagai wakil suara

memang harus jelas dan dapat dinilai serta

mayoritas

berlandaskan

Sebagai

Sebagaimana dinyatakan Rousseau, suara

yang

mayoritas mesti mewakili kepentingan umum.

fakta

konsekuensinya,

empiris.

produk-produk

untuk

urusan

dihasilkan oleh proses hukum adalah sesuatu

Artinya,

yang jelas pula. Ukuran kebenaran yang

parlemen dalam rezim demokrasi bukan

menjadi landasan hukum sebagai perangkat

manifestasi

formal juga hanya berdasarkan hal-hal yang

kelompok. Adagium ini berlaku sampai

empiris pula. Jadi keadilan yang dapat

sekarang tanpa banyak mengundang gugatan.9

diwujudkan oleh hukum hanyalah keadilan,

Demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana

atau bahkan hanya kebenaran legal formal

untuk mengekalkan kebebasan, kesetaraan,

yang jauh dari nilai-nilai keadilan.

dan keadilan secara institusional. Oleh karena

Keadilan

legal

formal

tidak

jarang

undang-undang

legislasi.

kepentingan

yang

dibuat

individu

atau

itu, suara mayoritas mestilah dipagari oleh

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ideal

prinsip-prinsip

kekal

yang menjadi

roh

moral yang pada dasarnya "keadilan tertinggi"

demokrasi. Hukum yang bertentangan dengan

yang dikehendaki oleh masyarakat; keadilan

prinsip kebebasan, misalnya, bisa sah secara

yang sesuai dengan hati nurani. Berdasarkan

prosedural namun batal atas nama moral.

pemaparan di atas, tampaknya keadilan ini

Aristoteles memandang negara sebagai

tidak dapat tercipta hanya mengandalkan

bentuk masyarakat yang paling sempurna.

sistem kerja perangkat legal formal hukum

Jika

semata. Oleh kerena itu unsur moral harus

kebaikan, maka demikian juga halnya sebuah

benar-benar diterapkan dalam proses hukum

negara atau masyarakat politik. Setiap orang

kita, agar keadilan yang dikehendaki oleh

dalam hidup bermasyarakat selalu berbuat

nurani masyarakat benar-benar terwujud.

dengan maksud untuk mencapai apa yang

masyarakat

dibentuk

demi

suatu

mereka anggap baik, dan negara dibentuk 9

Adian, Donny Gahral, “Hukum dan demokrasi”, dalam Kompas 10 Agustus 2004.

86


dengan sasaran kebaikan pada taraf yang tinggi.10Pembentuk

lebih

undang-undang

di

Indonesia

yang

undang-undang

menitikberatkan pada politik daripada hukum,

dengan mengatasnamakan negara, seharusnya

walaupun produk akhir politik tersebut tetap

memandang bahwa negara dibentuk, melalui

sebagai produk hukum yang harus dipatuhi

undang-undang, dengan sasaran kebaikan

oleh seluruh masyarakat. Hal inilah yang

pada taraf yang lebih tinggi, yakni demi

belum disadari oleh pembentuk undang-

kesejahteraan,

undang

ketertiban,

keadilan,

dan

kemakmuran bagi seluruh rakyat. Moh.

Mahfud

MD

selanjutnya

bahwa

keputusan

dituangkan

dalam

suatu

merupakan

produk

hukum

politik

yang

undang-undang yang

secara

berpendapat bahwa hukum merupakan produk

yuridis, isinya harus dilaksanakan, walaupun

politik yang memandang hukum sebagai

kemudian disadari bahwa undang-undang

formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-

tersebut

kehendak politik yang saling berinteraksi dan

substansinya sarat dengan elemen-elemen

saling bersaingan. Beliau juga menekankan

politik. Beliau sendiri menyatakan bahwa

bahwa politik hukum merupakan bagian dari

hukum

ilmu

hukum.11

Apabila

ilmu

hukum

diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka

pohonnya

yang

kemudian

dilaksanakan

terpengaruh

oleh

politik

karena

karena

subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum.12

filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan

sulit

Seandainya energi yang lebih besar di atas dimaksudkan untuk kebaikan pada taraf yang

melahirkan cabang-cabang berupa berbagai

lebih

bidang hukum seperti hukum pidana, hukum

ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi

perdata,

hukum

seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan

administrasi negara, dan bidang hukum

pribadi atau golongan, suatu undang-undang

lainnya.

akan mencerminkan apa yang diinginkan oleh

hukum

Pandangan menggambarkan 10

tata

negara,

Mahfud keadaan

di

atas

pembentukan

Sumaryono, E., 2002, Etika Hukum: relevansi teori hukum kodrat thomas aquinas, Kanisius, Yogyakarta. hal. 36. 11 Mahfud MD., Moh., 2001, Politik hukum di Indonesia, cet. 2, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. 7-8. Lihat juga Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu hukum, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 351353.

tinggi,

Aristoteles.

yakni

Thomas

demi

kesejahteraan,

Aquinas

pun

menginginkan bahwa tugas pokok seorang penguasa adalah merealisasikan keadilan di muka bumi. Penguasa dalam menjalankan kekuasaan

pemerintahannya harus

sesuai

dengan hukum yang berlaku, dan hukum yang 12

Ibid, hal. 13.

87


berlaku tersebut harus diturunkan dari hukum

proses penalaran manusia dapat menemukan

kodrat. Hukum kodrat merupakan sumber dari

hukum dalam bentuknya yang murni, yaitu

semua norma kebajikan moral.13

sesuai dengan dunia ide.

Konsep tentang hukum sebagai cermin

Dalam

pandangan

Satjipto

Rahardjo,

tata keadilan telah dikembangkan oleh para

hukum adalah institusi normatif berbeda

pemikir

dan

dengan ekonomi dan politik. Hukum akan

Plato

kehilangan fungsinya apabila tidak bisa

menyatakan bahwa keadilan akan terwujud

tampil dalam kekuatannya yang demikian itu,

jika negara ditata sesuai dengan bentuk-

yakni menundukkan perilaku masyarakat ke

bentuk yang ideal sebagaimana ditetapkan

bawah otoritasnya. Tentu saja pemaksaan

oleh

dan

normatif itu memberikan hasil-hasil yang

dihubungkan dengan hukum yang berlaku

relatif. Ada bangsa yang sangat patuh kepada

dalam sebuah “polis”. Hukum adalah refleksi

hukumnya, ada yang setengah patuh, dan

pengetahuan manusia pada umumnya yang

macam-macam gradasi lainnya tetapi, pada

dikembangkan secara sempurna. Bagi Plato,

suatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa

hukum identik dengan jalan pikiran yang

fungsi normatif hukum itu sudah menjadi

nalar yang diwujudkan di dalam dekrit-dekrit

terlalu melemah dan hasil ini akan cukup

yang

merisaukan.15

Yunani,

Aristoteles.

terutama

Dalam

raja

yang

dikeluarkan

Plato

pandangannya,

sekaligus

oleh

filsuf

negara.

Hukum

memiliki kualitas tidak tertulis dan alamiah sebagaimana

terdapat

di

dalam

kodrat

manusia.14

dalam hukum, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengintegrasikan nilai moral

Hukum juga dipandang identik dengan moralitas

Apabila unsur nilai moral terbukti penting

dan

tujuan

hukum

adalah

tersebut dalam proses pembuatan hukum? Dalam pandangan Donny Gahral Adian

menghasilkan manusia yang benar-benar baik.

proses

Menurut Plato, hukum diberlakukan dengan

kesetaraan (equality) dan ketakberpihakan

maksud

manusia

(imparsiality). Menurutnya kesetaraan di mata

menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas

hukum bukan semata masalah perlakuan yang

atau ketertiban sosial, atau demi kebaikan

sama. Prinsip itu juga berarti peluang yang

umum. Hal ini dimungkinkan, sebab melalui

sama bagi warga negara untuk terlibat dalam

13

15

14

untuk

membantu

Sumaryono, E., Op. cit., hal. 41. Ibid, hal. 42.

legislasi

mesti

bertumpu

pada

Rahardjo, Satjipto, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hal. 157.

88


pembuatan hukum. Sesuatu yang selama ini

keputusan

belum begitu terasa dalam denyut kehidupan

esensinya menghormati atau melindungi hak

politik republik ini. Lolosnya pelbagai RUU

individu atau kelompok. Sementara argumen

yang mengancam demokrasi adalah bukti

kebijakan

historis yang cukup kuat. Bukti masih

kolektif masyarakat, yaitu ketika pembuat

rendahnya

keputusan

partisipasi

publik

dan

yang

diambil

berorientasi

karena

pada

pada

kepentingan

hukum

berusaha

keikutsertaan perancang peraturan perundang-

mempertanggungjawabkan

keputusannya

undangan dalam proses pembuatan undang-

tersebut dengan menunjukkan manfaatnya

undang. Peluang yang sama bagi pembuatan

bagi komunitas politik secara keseluruhan.

undang-undang adalah (dalam kadar tertentu)

Secara khusus terhadap para pembuat hukum,

jaminan bagi universalitas. Berbeda dengan

Dworkin menegaskan bahwa mereka bukan

universalitas penegakan hukum, universalitas

hanya harus memenuhi kedua argumen

kali ini berarti ketakberpihakan. Hukum tak

tersebut, namun juga bahwa keputusan yang

bisa tidak terikat oleh prinsip itu. Indikator

sifatnya kebijakan sekalipun harus juga

pelanggarannya mudah saja. Hukum yang

mendapat pertimbangan dari segi prinsip.17

menindih kebebasan mestilah hukum yang parsial. Hukum kepentingan

yang sekadar mewakili

berupa

keadilan,

kesejahteraan

umum,

segelintir

orang

dalam

perlindungan individu dan solidaritas) dapat

masa

lalu

atau

tercapai, Haryatmoko18 mengajukan beberapa

mengamankan primordialisme.16 Ronald

Agar tujuan hukum (yaitu nilai-nilai moral

prinsip yang dapat membantu. Pertama,

Dworkin

mengajukan

dua

adanya

political-will

untuk

mengubah

argumen untuk dijadikan prosedur untuk

orientasi politik yang sangat bias kepada

menentukan apa yang menjadi hak hukum

negara menuju ke politik yang memihak

setiap pihak, termasuk bagi para pembuat

warga negara. Tolok ukur keberhasilan politik

hukum ketika mereka melaksanakan tugas

semacam ini ialah pemenuhan hak-hak sipil,

dan kewenangannya. Kedua argumen tersebut

politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari

adalah ”argumen prinsip” (argument of

warga negara. Pertimbangan bukan pada

principles)

”argumen

kebijakan”

kelompok, tetapi perlindungan individu warga

(argument of policies). Argumen prinsip

negara. Dalam konteks ini, penting adanya

adalah

dan

argumen

yang

membenarkan 17

16

Adian, Donny Gahral, Op.cit.

18

Dalam Ujan, Andre Ata, Op. cit., hal. 163-164. Haryatmoko, Op. cit.

89


penyadaran agar masyarakat mengefektifkan

memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya

dan

harus mengacu ke prinsip epieikeia (yang

mengoptimalkan

penggunaan

jalur

hukum. Selain agar bisa terwujud apropriasi

benar dan yang adil).

hukum oleh masyarakat, juga agar perubahan

Dapat disimpulkan bahwa penghormatan

dalam perjuangan keadilan dapat mengubah

dan

secara struktural kondisi yang tidak adil

masyarakat merupakan kunci bagi masuknya

melalui aturan permainan legal dan bukan

unsur moral ke dalam proses legislasi.

dengan cara kekerasan.

Apabila hal ini dipahami dan dipatuhi

Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui civil

society

terus

diupayakan.

Tetapi,

perlindungan

terhadap

hak-hak

sepenuhnya oleh para pembuat hukum, maka mereka

akan

berusaha

pengelompokan civil society supaya lebih

mempertanggungjawabkan apa yang telah dan

terbuka pada semua golongan, tujuan-tujuan

akan mereka lakukan dengan mengukur

hukum bisa menjadi perekat asosiasi-asosiasi,

berdasarkan manfaat yang dapat diberikan

LSM dan gerakan pemberdayaan lainnya.

oleh

Ketiga, urgensi membangun institusi-

keputusannya

tersebut

terhadap

masyarakat.

institusi sosial yang adil. Institusi-institusi

Meskipun untuk mencapai situasi ini bukan

sosial merupakan sumber kepincangan karena

perkara

sudah merupakan titik awal keberuntungan

mendorongnya

bagi yang satu dan kemalangan bagi yang

beberapa

lain. Maka harus diperbaiki supaya mampu

masyarakat akan haknya untuk mengetahui,

mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-

memahami, dan menggugat RUU yang akan

kewajiban

dasariah

disahkan. Kedua, menekan legislatif untuk

pembagian

keuntungan-keuntungan

serta

menentukan

yang

mudah, dapat

agenda.

namun

dilakukan

Pertama,

untuk melalui

menyadarkan

hasil

melibatkan perancang peraturan perundang-

kerja sosial. Dengan demikian, membangun

undangan untuk tidak mensahkan RUU yang

institusi-institusi yang adil adalah upaya

berseberangan

memastikan terjaminnya kesempatan sama

mendesak

sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-

melakukan uji material atas undang-undang

tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh

yang cacat secara moral.

dengan

Mahkamah

moralitas

Atau,

Konstitusi

untuk

pilihannya. Maka, keadilan prosedural perlu menjadi orientasi utama. Namun bila prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu

90


Bruggink. J.J.H., 1999, Refleksi tentang hukum, (Terj. B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung.


4.1 Kesimpulan Betapapun ada yang beranggapan bahwa

Hart. H.L.A, 2009, Konsep hukum (the concept of law), Nusa Media, Bandung.

moral terpisah dari hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang baik harus berlandaskan merupakan

pada hal

mengintegrasikan

moralitas.

Karenanya

yang

penting

untuk

moral

dalam

proses

legislasi. Meskipun hal itu tidak mudah karena dalam proses legislasi selalu terdapat kepentingan-kepentingan lain di luar unsur moral itu sendiri, namun penghormatan dan perlindungan

terhadap

hak

masyarakat

merupakan nilai yang dapat didorong melalui penyadaran masyarakat akan hak-haknya dan tekanan terhadap lembaga-lembaga negara (legislatif

dan

judikatif)

untuk

tidak

mensahkan dan atau membatalkan produk legislasi yang bertentangan moralitas dan

Mahfud. MD. Moh, 2001, Politik hukum di Indonesia, cet. 2, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. Magnis-Suseno, Franz, 2003., Etika Politik; Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, Penelitian hukum edisi revisi, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Rahardjo. Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung. -----------------------, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta. Sumaryono. E, 2002, Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta.

pilar-pilar demokrasi. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah : Adian. Donny. Gahral, “Hukum dan demokrasi”, dalam Kompas 10 Agustus 2004. ---------------------------, 2006, kami, Koekoesan, Depok.

Haryatmoko, “Hukum dan moral dalam masyarakat majemuk”, dalam Kompas 10 Juli 2001.

Ujan. Andre. Ata, 2009, Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan, Kanisius, Yogyakarta.

Demokrasi

Bertens. K, 2007, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

91

PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU STRONG BICAMERALISM

Recommend Documents