Pemerintah

OVERVIEW SPIP

Pelayanan Publik

Negara/ Pemerintah

Pelayanan

Masyarakat

DEFINISI SPIP Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM SPIP

– UU Keuangan Negara – UU Perbendaharaan Negara UU No 1 Th 2004

SISTIM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 55 ayat (4) :

Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/D telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) :

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIKLAT PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH di INDONESIA 1.

Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat: a. Pengorganisasian b. Personil c. Kebijakan d. Perencanaan e. Prosedur f. Pencatatan g. Pelaporan h. Reviu Intern

MANAGEMENT CONTROL  8 UNSUR

2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN

U N U I N T I B T A

K E G I A T A N 1

K E G I A T A N 2

PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN

GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (GICS)  5 UNSUR


SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH di INDONESIA SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

ATURAN PENDUKUNG PENERAPAN SPIP 1.

2. 3.

SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Instansi Pemerintah Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. DIKLAT PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP

UNSUR SPIP

(PP 60/ 2008)

Ps. 4

Lingkungan Pengendalian

Ps. 13

Penilaian Risiko

Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

SPIP

Ps. 18

Kegiatan Pengendalian

Ps. 41

Informasi & Komunikasi

Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

9

Proses Penerapan SPIP Tingkat Kegiatan Kegiatan Utama

Tujuan Kegiatan

Proses Dalam Kegiatan Utama

Penilaian Risiko Identifikasi Risiko pada setiap proses kegiatan utama

Analisis Risiko pada setiap proses kegiatan utama

Pembangunan Infrastruktur Pengendalian

Implementasi Infrastruktur Pengendalian



Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi

Feed Forward

PENERAPAN SPIP PADA INSTANSI PEMERINTAH

LINGKUNGAN PENGENDALIAN Sub Unsur

• •

1

Integritas dan Penegakan Etika

•

• •

Adanya aturan Perilaku (Kode Etik) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi; Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam unit organisasi. Pegawai dalam unit kerja/unit organisasi Saudara berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku; Pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala dan terdokumentasi; Pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala dan terdokumentasi


Komitmen 2

Terhadap Kompetensi

• Standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing posisi yang ditetapkan secara formal; • Standar kompetensi telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam unit organisasi; • Promosi/mutasi pejabat telah berdasarkan standar kompetensi; • Pemantauan/evaluasi atas standar kompetensi dan kesesuaian penempatan pejabat dengan standar kompetensi secara berkala dan terdokumentas; • Standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis


•

Kebijakan/prosedur

Sistem

Manajemen

Kinerja

(SMK);

•

Kebijakan/prosedur SMK

telah dikomunikasikan

kepada seluruh pimpinan dan pegawai dalam unit organisasi; Kepemimpinan

3

•

Kebijakan/prosedur

SMK

telah

diberlakukan/

diimplementasikan;

yang Kondusif •

Evaluasi

kebijakan/prosedur

implementasinya

secara

SMK berkala

dan dan

terdokumentasi; •

Kebijakan/prosedur

SMK

dikembangkan

terus

menerus sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis/online


•

•

Struktur 4

Organisasi

•

Sesuai

Kebutuhan •

•

Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku; Struktur Organisasi telah dikomunikasikan kepada level pimpinan dan pegawai yang berkepentingan.; Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada organisasi / unit-organisasi / unit kerja Saudara telah sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatannya; Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi; Struktur Organisasi dimutakhirkan sesuai perubahan lingkungan strategis dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis/online


• •

5

Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

•

•

•

Prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara formal; Prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai; Prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja Saudara telah dilaksanakan dan didokumentasikan; Evaluasi atas prosedur pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala dan terdokumentasi; prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang telah dilakukan pemantauan otomatis/online

LINGKUNGAN PENGENDALIAN Sub Unsur •

• •

6

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

•

•

Kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. Pemberhentian; Kebijakan/aturan pembinaan SDM telah dikomunikasikan kepada pegawai; Rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya pada unit kerja Saudara telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/aturan ; Evaluasi atas kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM secara berkala dan terdokumentasi; Kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

7

Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP

•

•

•

Satuan pengawasan intern telah memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern; Piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lainnya telah dikomunikasikan kepada unit kerja; Inspektorat telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja; Penilaian internal dan eksternal (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) dan hasilnya telah ditindaklanjuti secara berkala dan terdokumentasi; Inspektorat telah dapat memberikan peringatan dini bagi pimpinan organisasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


8

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

•

•

•

•

Pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan tugas dan fungsi unit organisasi/ unit kerja Saudara yang melibatkan unit organisasi/ unit kerja lain terkait dengan mekanisme saling uji; Pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit organisasi/ unit kerja, yang melibatkan unit organisasi/ unit kerja lain, telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan dalam unit organisasi/ unit kerja; Kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja lain telah diimplementasikan dan didokumentasikan; Evaluasi terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit organisasi/ unit kerja lain secara berkala dan terdokumentasi; Mekanisme saling uji data telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis/online

PENILAIAN RISIKO Sub Unsur

• •

Identifikasi Risiko

• •

•

Kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) yang ditetapkan secara formal; Kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di organisasi/unit organisasi/unit kerja; Memiliki daftar risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal; Evaluasi terhadap kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan pelaksanaannya serta daftar risiko yang dibuat secara berkala dan terdokumentasi; Daftar risiko telah dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online

PENILAIAN RISIKO Sub Unsur

• •

Analisis Risiko

•

•

•

Kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal; Pedoman penilaian risiko (analisis risiko) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di organisasi/unit organisasi /unit kerja; Memiliki rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal dan RTP telah diiplementasikan; Evaluasi atas rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko tersebut secara berkala dan terdokumentasi; Rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko telah dimutakhirkan secara terus menerus dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online

KEGIATAN PENGENDALIAN Sub Unsur

•

•

• 1

Reviu Kinerja

•

•

Memiliki dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) yang ditetapkan secara formal; Dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan; Telah melakukan reviu kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja ; Evaluasi atas kinerja dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan secara berkala dan terdokumentasi; Cara/metode pelaksanaan kegiatan dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan untuk meningkatkan kinerja, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

•

2

Pembinaan SDM

•

•

•

Kebijakan/SOP terkait pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja pegawai); Kebijakan/SOP tentang pembinaan sumber daya manusia telah dikomunikasikan kepada pejabat/pegawai yang berkepentingan; Pembinaan sumber daya manusia di organisasi/unit kerja Saudara telah sesuai dengan kebijakan/SOP pembinaan sumber daya manusia ; Pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pemberlakuan/ implementasi pembinaan sumber daya manusia ; Pembinaan sumber daya manusia telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


• •

• 3

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

•

•

Kebijakan/SOP yg memuat pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi; Kebijakan dan prosedur Pengendalian atas Sistem Informasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yg berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja; Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/SOP dan didokumentasikan; Evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi yang digunakan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja secara berkala dan terdokumentasi; Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi dikembangkan secara terus menerus dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

•

4

Pengendalian Fisik atas Aset

•

• •

Aturan terkait dengan pengamanan aset (misal dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset); Aturan terkait dengan pengamanan aset telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja; Telah melaksanakan pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan didokumentasikan; Evaluasi atas pengamanan fisik aset secara berkala dan terdokumentasi; Aturan dan pengamanan fisik atas aset dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


• •

5

Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja

•

• •

Memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan secara formal; Indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan; IKU telah digunakan untuk mengukur kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja; Evaluasi atas IKU secara berkala dan terdokumentasi; IKU dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan strategis/ perubahan tugas dan fungsi serta mandat organisasi


•

•

6

Pemisahan Fungsi

•

•

•

Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah secara formal memisahkan tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang; Kebijakan terhadap pemisahan tanggung jawab dan tugas telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja; Pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah diterapkan di unit organisasi/ unit kerja; Pemantauan/evaluasi atas penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut secara berkala dan terdokumentasi; Pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

•

Otorisasi Transaksi 7 dan Kejadian Penting

•

•

•

Telah memiliki aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting (antara lain: keuangan, barang, kepegawaian, perijinan, dan pendapatan); Aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja; Otorisasi transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai dengan aturan/pedoman/ SOP dan didokumentasikan; Pemantauan/evaluasi atas otorisasi transaksi dan kejadian penting tersebut secara berkala dan terdokumentasi; Aturan/pedoman/SOP yang memuat otorisasi transaksi dan kejadian penting, dan pelaksanaannya dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

•

8

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

•

• •

Memiliki aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu; Aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja; Transaksi dan kejadian penting pada unit kerja Saudara telah dicatat secara akurat dan tepat sesuai aturan/pedoman; Evaluasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting secara berkala dan terdokumentasi; Aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian penting serta pelaksanaannya telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

•

9

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

•

•

•

Akses atas sumber daya (misalnya: aset, uang, dll) dan catatan (misalnya: SIMDA, SIMPEG, dll) di unit kerja Saudara telah dibatasi pada pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal; Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja; Akses pada sumber daya dan catatan di unit kerja Saudara hanya dilakukan oleh petugas yang ditetapkan; Evaluasi terhadap pembatasan akses atas sumber daya dan catatan secara berkala dan terdokumentasi; Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis


•

•

10

Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

•

•

•

Penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian tugasnya telah ditetapkan secara formal; Penetapan penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian tugasnya telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan; Penanggung jawab sumber daya dan catatan telah membuat pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan yang ditentukan; Pemantauan/evaluasi atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut secara berkala dan terdokumentasi; Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online


•

•

11

Dokumentasi yang Baik SPI Serta Transaksi dan Kejadian Penting

•

•

•

Memiliki kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting; Kebijakan untuk melakukan dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan ke pegawai yang berkepentingan; Dokumentasi atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan; Evaluasi atas kebijakan/prosedur dan pelaksanaan kebijakan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting secara berkala dan terdokumentasi; Kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online

INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sub Unsur •

•

•

1

Informasi yang Relevan

•

•

Memiliki kebijakan / prosedur atau pedoman infokom / kehumasan untuk memperoleh informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah; Kebijakan / prosedur atau pedoman infokom / kehumasan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan; Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh pegawai yang berkepentingan/terkait; Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan keuangan mampu untuk mengukur pencapaian rencana kinerja strategis serta telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi; Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan keuangan/ anggaran telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online

INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sub Unsur

•

•

• 2

Komunikasi yang Efektif •

•

Kebijakan/ SOP/ pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian intern dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai; Kebijakan/ SOP/ pedoman komunikasi internal & eksternal telah dikomunikaskan kepada manajemen, pegawai, dan stakeholder terkait; Telah menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi, baik untuk internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan; Pemantauan/evaluasi atas kebijakan/ SOP/ pedoman tersebut secara berkala dan terdokumentasi; Pengembangan/ pembaharuan sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi telah dilakukan secara terus menerus, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online

PEMANTAUAN Sub Unsur

•

•

1

Pemantauan Berkelanjutan

•

•

•

Memiliki strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain); Strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan telah dikomunikaskan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan; Setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat kegiatan; Evaluasi pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian secara berkala dan terdokumentasi; Strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian tersebut telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara otomatis/online

PEMANTAUAN Sub Unsur

•

•

2

Evaluasi Terpisah

• •

•

Memiliki kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah yang ditetapkan secara formal; Kebijakan/pedoman/ prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah dikomunikaskan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan; Telah melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah; Evaluasi atas kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah disesuaikan dengan regulasi terkait, secara berkala dan terdokumentasi; Kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online

PEMANTAUAN

Sub Unsur

1

Pemantauan

Strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan telah

Berkelanjutan

dikomunikaskan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan.

2

Evaluasi Terpisah

Kebijakan/pedoman/ prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah dikomunikaskan kepada manajemen dan

pegawai yang berkepentingan.

Penilaian Maturity Level SPIP Mengukur keberhasilan K/L/Pemda dalam menyelenggarakan SPIP

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

PENERAPAN SPIP (2009 - ...)

????

PENILAIAN MATLEV SPIP (2014 - ...)

SKOR MATURITAS LEVEL

Maturity Level Penyelenggaraan SPIP Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control

Parameter Maturity Level SPIP  Penilaian

Maturity Level SPIP difokuskan pada 25 Sub. Unsur SPIP.

 masing-masing Sub. Unsur mempunyai

5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter Maturity Level SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum).

BOBOT PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP UNSUR

1.

Lingkungan

JUMLAH BOBOT UNSUR

JUMLAH SUB UNSUR

BOBOT SUB UNSUR

30

8

3,75

Pengendalian

2.

Penilaian Risiko

20

2

10

3.

Kegiatan

25

11

2,27

10

2

5

Pemantauan

15

2

7,5

Jumlah

100

25

Pengendalian 4.

Informasi

dan

Komunikasi

5.

Interval Skor Maturity Level SPIP LEVEL

TINGKAT MATURITAS

INTERVAL SKOR

0

BELUM ADA

Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)

1

RINTISAN

1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)

2

BERKEMBANG


3

TERDEFINISI


4

TERKELOLA DAN TERUKUR


5

OPTIMUM

Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤ skor ≤5)

Maturity Level SPIP Tingkat Level 0 Belum Ada Level 1 Rintisan

Karakteristik SPIP K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern. Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.

Level 2 Berkembang

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Level 3 Terdefinisi

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Level 4 Terkelola dan Terukur Level 5 Optimum

K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi. K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

TATA CARA PENILAIAN MATURITAS LEVEL SPIP

Form 1 Form 2A Form 2B Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 Form 7 Form 8A Form 8B Form 8C

: : : : : : : : : : :

Kuesioner Survai Maturitas SPIP Tabulasi Survai Maturitas SPIP Perhitungan Skor Maturitas SPIP Matriks Operasionalisasi Indikator Kuesioner Lanjutan Maturitas SPIP Panduan Wawancara Panduan Analisis Dokumen Panduan Observasi Tabulasi Kuesioner Lanjutan dan Wawancara Ikhtisar Validasi Indikator Maturitas SPIP Perhitungan Skor Akhir Maturitas SPIP

Penentuan Sampel SKPD Dan Responden • •

•

• •

Kriteria pemilihan SKPD adalah memerhatikan faktor-faktor risiko, antara lain besarnya jumlah anggaran, jumlah personil, dan kompleksitas kegiatan; Selain itu, sampel terpilih juga melihat pada keterwakilan karakteristik fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terkait fungsi layanan publik, fungsi pengawasan internal, fungsi penunjang seperti pengelola keuangan/aset, perencanaan dan kepegawaian Pejabat struktural, terdiri dari: Seluruh pejabat struktural eselon tertinggi sampai yang terendah dari unit yang dinilai, kecuali yang tidak ada di tempat (berhalangan) selama pelaksanaan survai persepsi. Minimal tiga orang pegawai nonpejabat struktural, yang mewakili tiap unit kerja eselon III yang ada Jumlah responden minimal 40 orang

PENILAIAN PENDAHULUAN TINGKAT MATURITAS SPIP Validasi Awal Survai Maturitas SPIP Dua kategori yaitu “konsisten” dan “tidak konsisten”. Konsisten  jawaban (persepsi) responden telah memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam petunjuk pengisian kuesioner. Tidak konsisten  jawaban (persepsi) responden tidak memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam petunjuk pengisian kuesioner.

KUESIONER PERSEPSI AWAL (KONSISTEN) 2. Reviu Kinerja NO. 1 2

3

4

5

PERTANYAAN

Y/T

Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) yang ditetapkan secara formal? Apakah dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan?

Y

Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melakukan reviu kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin)? Apakah pimpinan organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah melakukan evaluasi atas kinerja dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki cara/metode pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja secara berkala dan terdokumentasi? Apakah cara/metode pelaksanaan kegiatan dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan untuk meningkatkan kinerja, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja?

T

Y

T

T

KUESIONER PERSEPSI AWAL (TIDAK KONSISTEN) 2. Reviu Kinerja NO. 1 2

3

4

5

PERTANYAAN

Y/T

Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) yang ditetapkan secara formal? Apakah dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan?

Y

Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melakukan reviu kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin)? Apakah pimpinan organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah melakukan evaluasi atas kinerja dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki cara/metode pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja secara berkala dan terdokumentasi? Apakah cara/metode pelaksanaan kegiatan dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan untuk meningkatkan kinerja, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja?

T

T

Y

Y

PENGUJIAN BUKTI MATURITAS SPIP Bila jawaban (persepsi) responden “tidak konsisten” Validasi dan koreksi perlu dilakukan untuk kuesioner jawaban yang tidak konsisten. (Contoh tabel sebelumnya) Jawaban “Ya” (Y) pada tingkat 4 dan tingkat 1 dikategorikan sebagai jawaban yang tidak sesuai karena K/L/Pemda belum memenuhi tingkat 2 dan 3. Validasi dilakukan dengan konsep konservatisme. Karena jawaban tidak pada tingkat 2, maka jawaban yang berikutnya dianggap tidak konsisten sehingga diperlakukan sebagai “tidak”. Hasil survey persepsi Maturitas SPIP K/L/Pemda merupakan diagnosa awal tingkat maturitas SPIP suatu K/L/Pemda.

PENGUJIAN BUKTI MATURITAS SPIP Pengumpulan bukti maturitas SPIP dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survai persepsi maturitas SPIP telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya. Dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, atau observasi. “Konsisten” pengumpulan bukti maturitas secara uji petik (sampling) atas responden maupun jawaban survai. “Tidak Konsisten”  pengumpulan bukti dilakukan secara uji petik (sampling) atas responden dan keseluruhan butir jawaban kuesioner (sensus). Namun demikian, dapat dilakukan atas keseluruhan responden (sensus) maupun keseluruhan butir jawaban kuesioner (sensus) sesuai pertimbangan profesional Tim Penilai.

PENGUJIAN BUKTI MATURITAS SPIP •

•

Pengujian bukti maturitas SPIP dilakukan kepada tingkatan Satuan Kerja K/L/Pemda yang telah terpilih menjadi responden saat pelaksanaan survey persepsi. Hasil validasi dari pengujian bukti maturitas disimpulkan secara berjenjang. Simpulan pertama dilakukan atas Satuan Kerja K/L/SKPD, untuk kemudian disimpulkan pada tingkat K/L/Pemda. Penyimpulan pada tingkat K/L/Pemda memperhatikan hal-hal sebagai berikut: – Terhadap fokus penilaian (parameter) yang bersifat umum, dalam artian harus dilakukan oleh semua Satuan Kerja K/L/Pemda, didasarkan pada modus dari hasil validasi pengujian bukti maturitas – Terhadap fokus penilaian (parameter) yang bersifat khusus, dalam artian hanya dilakukan pada Satuan Kerja K/L/Pemda tertentu, didasarkan pada hasil validasi pengujian bukti maturitas yang diperoleh dari Satuan Kerja K/L/Pemda tersebut

FOKUS PENILAIAN (PARAMETER) YANG BERSIFAT KHUSUS DENGAN SATUAN KERJA K/L/PEMDA No Fokus Penilaian 1. Komitmen terhadap Kompetensi 2. Peran APIP yang Efektif 3. Identifikasi Risiko

4. Analisis Risiko 5. Evaluasi Terpisah

•

Satuan Kerja K/L/SKPD terkait Biro Kepegawaian K/L

•

Badan Kepegawaian Daerah

•

Inspektorat Jenderal/Utama pada K/L

•

Inspektorat Daerah pada Pemda

•


•


•


•


•


•


PEMILIHAN FOKUS MATURITAS YANG AKAN DIUJI Pemilihan paramater yang akan diuji ditetapkan oleh tim penilai melalui pertimbangan profesional terhadap hasil awal Survai Maturitas SPIP: • Parameter yang bernilai > 2 atau yang memiliki nilai ekstrim (seperti 0). • Fokus maturitas dengan jawaban yang parameternya mendapat jawaban yang tidak konsisten dalam Kuesioner Maturitas SPIP. Terhadap fokus maturitas yang mendapat jawaban atau hasil survai maturitas SPIP yang “Konsisten” dilakukan secara uji petik (sampling) atas responden maupun jawaban survai; sementara itu, untuk hasil survai yang “Tidak Konsisten” pengujian dilakukan terhadap keseluruhan fokus maturitas (sensus). • Fokus jawaban yang ekstrim seperti semuanya “Ya” untuk satu areal atau fokus maturitas padahal tim penilai mempunyai bukti yang nyata-nyata menolak jawaban “Ya” tersebut

18

TERIMA KASIH

S I ST E M P E N G E N DA L I A N I N T E R N P E M E R I N TA H

PENILAIAN RISIKO

PENILAIAN RISIKO (pasal 13; 16-17)

SPIP

Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko Analisis Risiko

PENGERTIAN RISIKO?

”Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah” (PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)

TUJUAN PENILAIAN RISIKO MENETAPKAN KEMUNGKINAN TERJADI

TUJUAN PENILAIAN RISIKO

Melalui identifikasi

Membantu menangani risiko

MENETAPKAN DAMPAK

Melalui analisis

MANFAAT PENILAIAN RISIKO Membantu pencapaian tujuan IP Kesinambungan pelayanan kpd stakeholders

MANFAAT PENILAIAN RISIKO

Efisiensi dan efektivitas pelayanan Dasar penyusunan rencana strategis Menghindari pemborosan

TAHAPAN PENILAIAN RISIKO (PP 60/2008)

PENETAPAN TUJUAN

• Tujuan IP • Tujuan tingkat kegiatan

IDENTIFIKASI RISIKO

• Sumber risiko internal & eksternal

ANALISIS RISIKO

• Kemungkinan kejadian • Pengaruh/ dampak risiko thd pencapaian tujuan

P E N I L A I A N R I S I KO

PERUMUSAN TUJUAN ✓ TUJUAN STRATEGIK ✓ TUJUAN KEGIATAN

PERUMUSAN TUJUAN TUJUAN STRATEGIK pencapaian dan peningkatan kinerja instansi dalam jangka menengah dan panjang, dan merupakan implementasi dari visi dan misi instansi tersebut.

PERUMUSAN TUJUAN TUJUAN KEGIATAN – Tujuan operasional – Tujuan untuk pelaporan – Tujuan untuk compliance

RUANG LINGKUP IDENTIFIKASI RISIKO INSTANSI

LINGKUP IDENTIFIKASI

• Strategik • Kegiatan

PEMILIK RISIKO

LUAS RISIKO

• Unit • Eselon

• Seluruh • Sebagian

TUJUAN IDENTIFIKASI RISIKO MENETAPKAN RISIKO • Uraian kejadian • Penyebab atau faktor risiko

MENGKATEGORIKAN RISIKO • Jenis risiko • Sumber risiko • Penerima risiko • Hirarki risiko • Level risiko

• K emampuan mengendalikan risiko (controlability)

REGISTER RISIKO (DAFTAR RISIKO)

KATEGORI RISIKO Kategorisasi/pengelompokan risiko suatu organisasi dipengaruhi oleh pemahaman organisasi terhadap karakteristik dan ciri-ciri risiko yang dihadapinya. Secara garis besar pengelompokan risiko meliputi: ✓ Jenis risiko ✓ Sumber risiko ✓ Penerima risiko ✓ Tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko (level risiko) ✓ Level kemampuan mengendalikan risiko ✓ Hierarki risiko

KATEGORI RISIKO Jenis risiko:

teknologi, keuangan/ekonomi, sumber daya manusia (kapasitas, hak intelektual), kesehatan, politik, hukum, keamanan, dan lain-lain. Sumber risiko: eksternal (politik, ekonomi, bencana alam); dan internal (reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan). Penerima risiko atau pihak yang terkena dampak risiko: orang, reputasi, hasil program, material, bangunan, dan lain-lain. Tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko (level risiko): sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Level kemampuan mengendalikan risiko: tinggi (terkendali, misalnya operasional sehari-hari), sedang (kurang terkendali, misalnya reputasi), rendah (tidak dapat dikendalikan, misalnya gempa bumi) Hierarki risiko: strategik, program, proyek, dan operasional

DAFTAR RISIKO DAFTAR RISIKO Departemen/Direktorat …….. Visi Misi Tujuan

No.

: : :

Risiko Teridentifikasi

Faktor Penyebab

1.

Belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM.

2.

Pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola “bergulir” kepada UKM yang lain.

3.

Adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM.

4.

Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan, yang dalam penganggaran biaya tersebut belum ditetapkan.

5.

Staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir.

6.

Dst. Disusun oleh

:

Direviu oleh

:

4 PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO

PERAN PIMPINAN 1. Pimpinan instansi pemerintah melakukan analisis menyeluruh terhadap pengaruh risiko.

2. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan dalam mengelola dan mengendalikan risiko berdasarkan berapa banyak risiko yang dapat diterima.

TINGKAT RISIKO YANG DAPAT DITERIMA [pasal 17 (2)]

“tingkat risiko yang dapat diterima” adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat

ANALISIS RISIKO Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko.

Analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kemungkinan dan dampak juga diidentifikasi.

ANALISIS RISIKO Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis risiko:

a. Memahami pengelolaan/pengendalian risiko yang ada b. Kemungkinan dan dampak

ANALISIS RISIKO Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis risiko: a. Memahami pengelolaan/pengendalian risiko yang ada

Lakukan identifikasi sistem pengendalian manajemen yang ada, petunjuk teknis dan prosedur untuk mengendalikan risiko serta lakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahannya. Instrumen yang digunakan dalam hal ini adalah : checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dan dokumen, flow charts, brainstorming, analisis sistem, analisis skenario, teknik pengembangan sistem, inspeksi, dan teknik CSA (Control Self-Assessment).

ANALISIS RISIKO Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis risiko: b. Kemungkinan dan dampak

Kemungkinan dan dampak dikombinasikan untuk menghasilkan status risiko tertentu. Kemungkinan dan dampak dapat ditentukan dengan menggunakan analisis statistik dan perhitungan tertentu. Jika tidak ada data tersedia, estimasi subyektif dapat dibuat untuk mencerminkan tingkat keyakinan individu atau kelompok bahwa suatu kejadian atau hasilnya akan terjadi.

TUJUAN ANALISIS RISIKO Hasil identifikasi risiko

Probabilitas/ frekuensi risiko

Dampak dan besarannya

Informasi kpd Pimpinan

Respon risiko

Status risiko + peta risiko

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS Probabilitas

Kriteria

Rating

%

1

0-10

Sangat tidak mungkin/hampir mustahil

2

10-30

Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil

3

30-50

Kemungkinan terjadi

4

50-90

Sering terjadi

5

> 90

Hampir pasti terjadi

KERANGKA PENGUKURAN DAMPAK Rating Dampak

Keterangan

Sangat tinggi/ katastropik Mengancam program dan organisasi serta stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis Besar

Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis

Menengah/medium

Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar

Kecil

Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders

Sangat rendah/ tidak signifikan

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

STATUS RISIKO

Status Risiko = Probabilitas x Dampak

FORMULIR STATUS RISIKO STATUS RISIKO Departemen/Direktorat …. Visi Misi Tujuan No.

: : : Risiko

Kemungkinan % Kategori

Dampak % Kategori

Disusun oleh : Direviu oleh

:

Status

PETA/PROFIL RISIKO

TEMPLATE MATRIKS/PETA RISIKO Dampak

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Probabilitas

Likelihood

Hampir pasti

90%

5

Kemungkinan besar

70%

4

Mungkin

50%

3

Kemungkinan kecil

30%

2

Sangat jarang

10%

1

Deskripsi

1

2

3

4

5

Tidak signifikan

Kecil

Medium

Besar

Katastropik

RATING/STATUS:

Deskripsi

Level

Level dimulai dari status

Ekstrim

5

15

Tinggi

4

10

Moderat

3

5

Rendah

2

3

Rendah

1

1

CONTOH TABEL LIKELIHOOD (kemungkinan terjadinya) Level

Deskriptor

Contoh Deskripsi Rinci

Frekuensi

1

Sangat jarang

Kejadiannya muncul HANYA dalam keadaan tertentu

Kurang dari sekali dalam 10 tahun

2

Jarang

Kejadiannya DAPAT muncul pada saat yang sama

Paling sedikit sekali dalam 10 tahun

3

Moderat

Kejadiannya SEHARUSNYA muncul pada saat yang sama


4

Sering

Kejadiannya MUNGKIN muncul pada kebanyakan situasi


5

Hampir pasti/ sangat sering

Kejadiannya DIHARAPKAN muncul pada kebanyakan situasi

Lebih dari satu kali dalam setahun

CONTOH TABEL PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA Level Deskriptor

Contoh Deskripsi Rinci

Frekuensi

SB

Sangat Baik Lebih dari yang diharapkan seseorang secara wajar akan melakukan pada kondisi demikian

Pengendalian berjalan sepenuhnya dan hanya memerlukan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan. Sistem proteksi selalu direviu dan prosedur diuji secara reguler.

C

Cukup

Sesuai dari yang diharapkan seseorang secara wajar akan melakukan pada kondisi demikian

Diperhatikan secara wajar. Sistem proteksi berjalan dan prosedur tersedia untuk kondisi tersebut. Reviu dilakukan secara periodik.

TC

Tidak Cukup

Kurang dari yang diharapkan seseorang secara wajar akan melakukan pada kondisi demikian

Tindakan kurang atau tidak ada. Tidak ada sistem proteksi atau sistem tersebut sudah lama tidak direviu. Tidak ada prosedur formal.

CONTOH TABEL KRITERIA RISK ACCEPTABLE 1–3

Dapat diterima

Dengan pengendalian yang cukup

Yang Bertanggung Jawab Manajer operasi

4–6

Dipantau


Manajer operasi

6–9

Diperlukan Pengendalian Manajemen


Manajer operasi

Level Risiko

Kriteria untuk Manajemen Risiko

Harus menjadi perhatian 10 – 14 manajemen (urgen) 15 – 25

Tak dapat diterima (unacceptable)

Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent) Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)

CEO

Komisaris

RESPON TERHADAP RISIKO Kurangi kemungkinan Terima RESPON RISIKO

Hindari

Kurangi dampak

Berbagi

CONTOH TABEL RESPON RISIKO Apa yang Terjadi

Apa yang Harus Dilakukan

Risiko Status Sangat Tinggi Tujuan dan hasil tidak tercapai Mengakibatkan kerugian finansial yang besar Mengurangi kapabilitas instansi Reputasi instansi sangat menurun

Pengelolaan yang bersifat urgen dan aktif, melibatkan pimpinan tingkat tinggi. Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya. Pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan secara rutin

Risiko Status Tinggi Beberapa tujuan dan hasil tidak tercapai. Mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Mengurangi kapabilitas instansi. Cukup menurunkan reputasi.

Perlu pengelolaan aktif dan review rutin. Strategi harus dilaksanakan, terutama difokuskan pada pemeliharaan kendali yang sudah baik. Pendekatan yang tepat

Risiko Status Menengah Mengganggu kualitas atau ketepatan waktu dari tujuan dan hasilnya. Mengakibatkan kerugian finansial, pengurangan kapabilitas dan reputasi yang reasonable.

Perlu dikelola dan direviu secara rutin. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan. Strategi harus dilaksanakan.

Risiko Status Rendah Mengganggu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari tujuan dan hasilnya. Mengakibatkan kerugian finansial, penurunan kapabilitas dan reputasi yang tidak besar/minimal

Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan. Strategi yang fokus pada pemantauan dan reviu terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada.

Risiko Status Sangat Rendah Dampak terhadap pencapaian tujuan dan hasil adalah sangat kecil. Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas, atau reputasi adalah sangat kecil.

Hanya perlu pemantauan singkat. Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko-risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya.

TERIMA KASIH

.

PENINGKATAN LEVEL MATURITAS SPIP

PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP NO

TINGKAT MATURITAS

INTERVAL SKOR

0

Belum Ada

Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)

1

Rintisan


2

Berkembang


3

Terdefinisi


4

Terkelola Dan Terukur


5

Optimum

Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

Maturity Level SPIP Tingkat Level 0 Belum Ada Level 1 Rintisan

Karakteristik SPIP K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern. Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.

Level 2 Berkembang

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Level 3 Terdefinisi

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Level 4 Terkelola dan Terukur Level 5 Optimum

K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi. K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

PENERAPAN SPIP

????

PENILAIAN MATLEV SPIP

SKOR MATURITAS LEVEL

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis  Level 0 ke Level 1 SPIP K/L/P yang berada pada level 0 (belum ada) ditandai dengan belum dimilikinya kebijakan dan prosedur untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern. Kekurangan inilah yang diatasi dengan peningkatan standarisasi (kebijakan dan prosedur tertulis)

PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS  LEVEL 0 KE LEVEL 1 STRATEGI PENINGKATAN LEVEL 0 KE LEVEL 1

o Penyusunan Perka/Perkada tentang SPIP. o Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP atau menetapkan unit yang menangani SPIP. o Diklat dan sosialisasi SPIP. o Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern yang ada/existing. o Menyusun dan menetapkan secara formal Kebijakan dan SOP (berbasis risiko) sebagai dasar pelaksanaan tugas secara rutin

Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur  Level 1 ke Level 2 SPIP K/L/P yang berada pada level 1 (rintisan) ditandai dengan: 

 





Sudah ada praktik pengendalian intern, sudah ada kebijakan dan prosedur (SOP) tertulis dan diterapkan secara formal. Pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc. Dokumentasi pengendalian intern masih sangat lemah dan tidak terorganisasi dengan baik. Pengendalian belum dikomunikasikan dan dipantau secara memadai sehingga kelemahan tidak teridentifikasi. Pegawai belum peduli dengan tanggung jawab masing-masing.

PENGKOMUNIKASIAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR  LEVEL 1 KE LEVEL 2 STRATEGI PENINGKATAN LEVEL 1 KE LEVEL 2 







 

Mensosialisasikan SPIP termasuk kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai; Menyusun rencana pengembangan SPIP secara komprehensif dan mengembangkan pengendalian intern secara disiplin pada seluruh kegiatan.

Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP untuk semua unit organisasi dan Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP; Mengidentifikasi dan memilih personil khusus Satgas SPIP untuk menjadi pelaksana awal/penggerak SPIP, melakukan pelatihan yang memadai, dan memberi dukungan sumber daya yang memadai untuk Satgas SPIP. Melakukan pemantauan efektivitas pengendalian yang ada; Mendapatkan pembimbingan yang memadai dari pihak eksternal (ahli) agar praktik pengendalian yang sebelumnya masih ad hoc, berlanjut secara berkesinambungan.

Peningkatan Komitmen Implementasi dan Dokumentasi Sistem (Level 2 ke level 3) SPIP pada tingkat berkembang ditandai dengan karakteristik: 











K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pelaksanaan pengendalian intern tidak terdokumentasi dengan baik, dokumentasi penyelenggaraan SPIP masih kurang (bersifat sporadis dan tidak konsisten).

Pengendalian masih sangat tergantung pada kemauan/inisiatif individu tertentu. Pelaksanaan dan penilaian pengendalian intern sangat tergantung pada individu tertentu (individu kunci) dan belum melibatkan semua unit organisasi. Sudah mulai timbul kesadaraan pegawai untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan manajemen untuk menyelesaikan permasalahan pengendalian belum menjadi prioritas dan belum konsisten.

PENINGKATAN KOMITMEN IMPLEMENTASI DAN DOKUMENTASI SISTEM  LEVEL 2 KE LEVEL 3















Strategi Peningkatan Level 2 ke level 3 Melaksanakan Kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi /unit organisasi setelah terlebih dahulu mensosialisasikannya; Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten; Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP, dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern; Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai tentang proses SPIP; Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti kursus, konferensi, seminar, lokakarya, dll terkait dengan SPIP agar dapat meng-update pengetahuannya; Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian integral dari pelaksanaan kegiatan. Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik.

Evaluasi formal, berkala, dan terdokumentasi  Level 3 ke level 4 Karakteristik SPIP pada level 3 (tingkat terdefinisi) ditandai dengan: 

K/L/P telah melaksanakan pengendalian intern di semua tingkatan organisasi /unit organisasi dan terdokumentasi dengan baik.



Unsur-unsur SPIP telah diimplementasi secara penuh.



Dokumentasi pengendalian intern telah dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan rapi.



 



Evaluasi atas pengendalian intern telah dilakukan secara bekala meskipun tanpa dokumen yang memadai. Pimpinan mendukung dan melembagakan pemantauan pengendalian intern; Dilakukan program pendidikan dan pelatihan untuk pemantauan pengendalian intern; Manajemen telah mulai peduli dengan permasalahan pengendalian, meskipun beberapa kelemahan masih ada. Pegawai telah peduli dengan tanggung jawab mereka terhadap pengendalian. Praktik pengendalian mulai dilaksanakan secara sadar oleh personil yang terkait berdasarkan kebijakan dan SOP yang ditetapkan.

EVALUASI FORMAL, BERKALA, DAN TERDOKUMENTASI  LEVEL 3 KE LEVEL 4 Strategi Peningkatan Level 3 ke level 4 

 











Menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok K/L/P. Menerapkan kebijakan dan SOP ke dalam kegiatan sehari-hari. Memfasilitasi pendokumentasian pelaksanaan Kebijakan dan SOP dalam pelaksanaan tugas secara rutin sehingga dapat didokumentasikan secara konsisten. Memantau serta mengevaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan SPIP; Memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman menerapkan SPIP, sehingga dapat memperbarui dan memperkuat proses SPIP, misalnya dengan metode pengendalian baru dan pelatihan personil secara teratur. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraaan SPIP untuk memastikan bahwa SPIP tetap berjalan efektif. Memastikan bahwa risiko menjadi pertimbangan dan dimasukkan sebagai kriteria rutin dalam semua pengambilan keputusan. Mewajibkan pimpinan unit/bagian melaporkan penyelenggaraan SPIP sebagai bagian penting bagi reviu pimpinan K/L/P.

Pengembangan Berkelanjutan  Level 4 ke Level 5 SPIP K/L/P pada level 4 (terkelola dan terukur) memiliki karakteristik:  







K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang efektif.

Terdapat pengendalian standar (Kebijakan dan SOP) dan dilakukan pengujian/pemantauan secara periodik untuk mengevaluasi desain dan pelaksanaan pengendalian. Masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi atas pengendalian intern telah dilakukan secara formal, bekala, dan terdokumentasi. Manajemen mampu mendeteksi banyak permasalahan pengendalian dan terdapat tindak lanjut atas kelemahan pengendalian yang teridentifikasi.

PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN  LEVEL 4 KE LEVEL 5 Strategi Peningkatan Level 4 ke level 5 





 



Pemilik proses (process owner) melakukan penilaian mandiri atas efektivitas program/kegiatan. Mewajibkan individu dalam organisasi untuk fokus pada antisipasi perbaikan pengendalian intern yang akan datang (prospective risks) bukan hanya berfokus pada pengendalian yang sedang berjalan. Menggunakan alat otomatis untuk mendukung pelaksanaan pengendalian intern; Mencari ide-ide segar dan momentum perbaikan penyelenggaraan SPIP. Mempertahankan motivasi personel untuk menginternalisasi sistem pengendalian yang dibangun. Melakukan benchmarking dan penggunaan secara luas real-time monitoring dan dashboard eksekutif

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET LEVEL 3 TAHUN 2019

TARGET KINERJA PENGUATAN EFEKTIFITAS SPIP TAHUN 2015-2019 Buku II RPJMN Bab 1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, angka 1.1.2, Pengarusutamaan Tata kelola yang Baik, indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga untuk isu Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi, Salah satu kebijakan nasional yang diterapkan berupa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP): Indikator: % jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah Sasaran 2019: 100%.

(sumber: Tabel 1.1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)


LINGKUNGAN PENGENDALIAN Karakteristik Level 3

Area Perubahan

1

Integritas dan Penegakan Etika

Karakteristik Level 2 Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam unit organisasi.

Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi telah dilaksanakan oleh pegawai dalam unit organisasi.

Karakteristik Level 3 Karakteristik Level 2 Area Perubahan Standar

2

kompetensi

setiap

Komitmen

tugas dan

Terhadap

masing posisi telah dikomunikasikan

Kompetensi

kepada

fungsi

atas

sebagian

untuk masing-

besar

dalam unit organisasi.

pegawai

Promosi/mutasi pejabat

berdasarkan kompetensi.

telah

standar


Area Perubahan

Karakteristik Level 2 Kebijakan/prosedur

3

Kepemimpinan yang Kondusif

telah

SMK

dikomunikasikan

kepada

seluruh

tingkat

pimpinan dan pegawai dalam

Kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan /diimplementasikan kepada unit organisasi.

unit organisasi.

Karakteristik Level 3 Karakteristik Level 2 Area Perubahan Struktur

4

Keberadaan

Struktur

Organisasi

beserta uraian tata laksananya, baik

Organisasi

pada

Sesuai

unit kerja, telah dikomunikasikan

Kebutuhan

organisasi/

unit-organisasi/

Struktur

beserta

Organisasi

uraian

tata

laksana pada organisasi / unit-organisasi / unit kerja

telah

kepada level pimpinan dan pegawai

dengan

ukuran

yang berkepentingan.

sifat kegiatannya

sesuai dan


Area Perubahan

Prosedur

Delegasi

5

Karakteristik Level 2

Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Prosedur

pendelegasian

pendelegasian

wewenang di organisasi/

wewenang di organisasi/ unit-

unit-organisasi/

organisasi/

kerja telah dilaksanakan

unit

kerja

dikomunikasikan

telah kepada

unit

dan didokumentasikan.

sebagian besar pegawai.

Karakteristik Level 3 Area Perubahan Penyusunan Kebijakan Sehat

yang tentang

Pembinaan SDM

Rekrutmen, pembinaan

pegawai sampai dengan pemberhentiannya telah

dan

Penerapan

6


Kebijakan/aturan pembinaan

dilakukan sesuai dengan

SDM telah dikomunikasikan

kebijakan/aturan

kepada pegawai.

pembinaan SDM dan didokumentasikan.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN Karakteristik Level 3 Inspektorat/itjen

Area Perubahan

7


dapat

telah

memberikan

keyakinan yang memadai

Piagam audit atau kebijakan

atas ketaatan, kehematan,

Peran APIP

pengawasan atau dokumen

efisiensi,

Terhadap

formal lainnya telah

Efektivitas SPIP

dikomunikasikan kepada unit kerja.

pencapaian

efektivitas, tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi/unit

organisasi/unit kerja.


Area Perubahan Hubungan Kerja yang Baik dengan

8

Instansi Pemerintah Terkait


Kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit

Pedoman/kebijakan terkait dengan

organisasi/unit kerja lain

tugas dan fungsi unit organisasi/ unit

telah diimplementasikan

kerja, yang melibatkan unit organisasi/

oleh pegawai yang

unit kerja lain, telah dikomunikasikan

berkepentingan di setiap

kepada pegawai yang berkepentingan

jenjang level unit kerja dan

dalam unit organisasi/ unit kerja.

didokumentasikan.

PENILAIAN RISIKO Karakteristik Level 3

Area Perubahan

Karakteristik Level 2 Kebijakan/pedoman

Identifikasi Risiko

risiko

(identifikasi

penilaian risiko)

telah

dikomunikasikan kepada pegawai yang

berkepentingan

organisasi/unit

di

organisasi/unit

Organisasi/

unit-

organisasi/unit

kerja

telah risiko

memiliki atas

daftar kegiatan

utama yang ditetapkan secara

formal

pimpinan

oleh

organisasi/

unit-organisasi.

kerja.

Karakteristik Level 3 Area Perubahan

Organisasi/unit


organisasi/unit kerja telah

Pedoman penilaian risiko (analisis risiko)

Analisis Risiko

telah

kepada

berkepentingan

dikomunikasikan pegawai

di

yang

organisasi/unit

organisasi /unit kerja.

memiliki

rencana

tindak

pengendalian/rencana penanganan

risiko

atas

kegiatan

utama

yang

ditetapkan

secara

formal

oleh

pimpinan

organisasi/unit organisasi.

KEGIATAN PENGENDALIAN Karakteristik Level 3 Organisasi/unit

Area Perubahan

organisasi/ unit telah


melakukan reviu kinerja berdasarkan tolok ukur

1

Reviu Kinerja

Dokumen penetapan kinerja (PK/

kinerja yang ditetapkan

Tapkin) telah dikomunikasikan

dalam dokumen

kepada seluruh pegawai yang

penetapan kinerja (PK/

berkepentingan.

Tapkin).


Karakteristik Level 2 Kebijakan/SOP

2

tentang

pembinaan

manusia

(kebutuhan

sumber

daya

Pembinaan

jumlah,

persyaratan

SDM

standar

kinerja

dikomunikasikan

Pembinaan

jabatan, pegawai)

dan telah

kepada

pejabat/pegawai yang berkepentingan.

sumber

daya

manusia di organisasi/unit

kerja Saudara telah sesuai dengan

kebijakan/SOP

pembinaan

sumber

daya

manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan

jabatan,

standar kinerja pegawai).

dan

KEGIATAN PENGENDALIAN Karakteristik Level 3 Pengendalian

Area Perubahan

Karakteristik Level 2 Kebijakan

3

dan

dan

prosedur

atas

Sistem

umum

pengendalian

aplikasi

sistem

Pengendalian atas

Pengendalian

Pengelolaan

Informasi telah dikomunikasikan

dilaksanakan

Sistem Informasi

kepada

dengan kebijakan/SOP

pegawai

yg

di

unit

berkepentingan

informasi

telah sesuai

dan didokumentasikan

organisasi/ unit kerja.


Karakteristik Level 2 Unit organisasi/ unit kerja Aturan terkait dengan pengamanan aset (misal dari pencurian/

4

Pengendalian

kerusakan/penyimpangan penggunaan

Fisik atas Aset

aset) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja.

telah

melaksanakan

pengamanan

fisik

atas

aset sesuai dengan aturan

yang

ditetapkan

didokumentasikan

dan

KEGIATAN PENGENDALIAN Karakteristik Level 3

Area Perubahan

5

Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja


IKU telah digunakan

untuk mengukur

Indikator kinerja utama (IKU)

kinerja organisasi/

yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi telah

unit organisasi/ unit

dikomunikasikan kepada pegawai

kerja.

yang berkepentingan.

Karakteristik Level 3 Karakteristik Level 2

Area Perubahan

Kebijakan

6

Pemisahan Fungsi

terhadap

pemisahan

tanggung jawab dan tugas telah dikomunikasikan

yang

kepada

berkepentingan


pegawai

di

unit

Pemisahan jawab

tanggung

dan

tugas

tersebut diterapkan

telah di

unit



Area Perubahan

7

Otorisasi transaksi dan


kejadian penting di unit

Aturan/pedoman/SOP yang

organisasi/ unit kerja

Otorisasi

memuat tentang otorisasi atas

telah dilaksanakan

Transaksi dan

transaksi dan kejadian penting

sesuai dengan

Kejadian Penting

telah dikomunikasikan kepada

aturan/pedoman /SOP

pegawai yang berkepentingan di

dan didokumentasikan.

unit organisasi/ unit kerja


8


Transaksi

dan

Aturan/pedoman terkait kewajiban

Pencatatan

kejadian penting pada

pencatatan transaksi dan kejadian

yang Akurat

secara akurat dan tepat waktu telah

unit kerja telah dicatat

dan Tepat

dikomunikasikan

Waktu

yang

kepada

berkepentingan


pegawai di

unit

secara tepat

akurat

dan sesuai

aturan/pedoman

KEGIATAN PENGENDALIAN Karakteristik Level 3 Akses pada sumber daya dan

Area Perubahan

9

catatan di unit kerja hanya


dilakukan oleh petugas yang

Pembatasan

Pembatasan akses atas sumber

ditetapkan

Akses atas

daya

menjamin keamanan sumber

Sumber Daya dan


daya

Catatan

yang

pencurian/kerusakan/

dan

catatan

berkepentingan

telah di

unit


dan

sehingga

catatan

dari

penyimpangan


Area Perubahan

Akuntabilitas 10

Pencatatan dan Sumber Daya


Penanggung jawab sumber daya dan catatan telah

Penetapan penanggung jawab

membuat

sumber daya dan catatan beserta

pertanggungjawaban atas

uraian tugasnya telah

sumber daya dan catatan


sesuai dengan yang

yang berkepentingan

ditentukan.


Area Perubahan


Dokumentasi

11

Pengendalian Intern serta

yang Baik atas

Kebijakan untuk melakukan

Sistem

dokumentasi atas Sistem

Pengendalian

Pengendalian Intern serta

Intern Serta

transaksi dan kejadian penting

Transaksi dan

telah dikomunikasikan ke

Kejadian

pegawai yang berkepentingan.

Penting

Dokumentasi atas Sistem transaksi

dan

kejadian

penting

telah

sesuai

kebijakan

ditetapkan.

dilakukan yang

INFORMASI DAN KOMUNIKASI Karakteristik Level 3 Informasi yang relevan,

Area Perubahan

akurat, dan tepat waktu


dapat diakses oleh pegawai

Kebijakan / prosedur atau pedoman infokom

1

/

kehumasan

Informasi yang

memeroleh informasi yang penting

Relevan

dalam

mencapai

yang berkepentingan/ terkait

untuk

tujuan

sehingga memungkinkan

dilakukan pengecekan/

Instansi

pemantauan dan tindakan

Pemerintah telah dikomunikasikan kepada

pegawai

korektif secara tepat.

yang

berkepentingan.

Karakteristik Level 3 Pimpinan unit organisasi/


Area Perubahan

2

Komunikasi yang Efektif

unit

kerja

menyediakan

Kebijakan/

SOP/

komunikasi

internal

telah

telah berbagai

pedoman

bentuk sarana komunikasi,

&

eksternal

baik

dikomunikaskan

kepada

manajemen,

pegawai,

stakeholder terkait.

dan

untuk

eksternal

internal yang

dimanfaatkan manajemen

dan dapat oleh

dan

seluruh

personil pelaksana kegiatan.

PEMANTAUAN Karakteristik Level 3 Setiap level pimpinan di unit organisasi/

Area Perubahan

1


unit

melakukan

Strategi/ kebijakan / prosedur

kegiatan

Pemantauan

pemantauan berkelanjutan

tingkat

Berkelanjutan

telah dikomunikaskan kepada berkepentingan.

atas

efektivitas

pengendalian

entitas

kegiatan

telah

pemantauan

berkelanjutan

manajemen dan pegawai yang

kerja

dan

(seluruh

pada

tingkat kegiatan)

dengan melibatkan manajemen

dan seluruh personil pelaksana kegiatan.


Karakteristik Level 2 Kebijakan/pedoman/ prosedur untuk melakukan evaluasi

2

Evaluasi

pengendalian intern secara terpisah

Terpisah

telah dikomunikaskan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan.

Organisasi/ unit-organisasi /

unit

melakukan

kerja

telah evaluasi

pengendalian intern secara terpisah melibatkan

dengan manajemen

dan pegawai terkait yang berkompeten.

Pemerintah

Recommend Documents