JASA PEMERINTAH

SOSIALISASI PERPRES NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh : Agus Rahardjo Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Disampaikan pada Workshop Nasional “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peran Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah” Palembang, 22 November 2012

PERAN STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Besarnya Nilai Belanja (modal, barang dan jasa) Pemerintah. Tahun Anggaran 2012, jumlah anggaran belanja Negara sebesar Rp. 1.548,3 triliun, sekitar 30-40% dari total anggaran belanja dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa 2. Pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung :  Menggerakan roda perekonomian nasional dan daerah  Penciptaan lapangan pekerjaan  Pengembangan daya saing dunia usaha  Pemberdayaan usaha kecil dan mikro  Partisipasi masyarakat

Contoh

DATA KASUS PENGADAAN BARANG/JASA

JENIS PERKARA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

JUMLAH

%

Pengadaan Barang/Jasa

2

12

8

14

18

16

16

86

44

Perizinan

5

1

3

1

10

5

Penyuapan

7

2

4

13

12

19

57

29

Pungutan

7

2

3

12

6

Penyalahgunaan APBN/APBD

5

3

10

8

5

31

16

JUMLAH

2

19

27

24

47

37

40

196

100

Sumber : Moch. Yasin (2012): Data Kasus yang Ditangani KPK dalam “Pengalaman KPK dalam Manangani Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/BUMN”

Kasus Korupsi Tahun 2004-2011 Ditangani KPK Contoh

          

Kasus korupsi th 2004-2011 Ditangani KPK :

48 Anggota DPR/DPRD; 8 Menteri ; 8 Gubernur Provinsi; 1 Gubernur Bank Indonesia; 4 Deputy Gubernur BI 28 Bupati/Walikota 6 Komisioner KPU; KY; KPPU 3 Duta Besar (satu diantaranya mantan Kapolri); dan 2 konsul jenderal 3 hakim senior, 2 Jaksa Penuntut Umum; 2 Advokad lebih dari 50 Pejabat Pejabat setingkat eselon I dan II di LD/LPND/BUMN/BUMD serta PBJ,KPA; 50 lebih Pengusaha (sektor swasta) terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh PN dan Penegak Hukum 1 PenyidiK senior (internal KPK)


YANG WAJIB DILAKSANAKAN SEJAK KEPPRES NO. 80/2003 S/D PERPRES NO. 54/2010

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN Kasus korupsi th 2004-2011 Ditangani KPK :

a. b. c. d. e. f. g.

EFISIEN; EFEKTIF; TRANSPARAN; TERBUKA; BERSAING; ADIL/NON DISKRIMINATIF AKUNTABEL


PENGADAAN BARANG/JASA MELIPUTI: Kasus korupsi th 2004-2011 Ditangani KPK : a. b. c. d.

BARANG; PEKERJAAN KONSTRUKSI; JASA KONSULTANSI; JASA LAINNYA;


PELAKSANAAN PENGADAAN DILAKUKAN MELALUI: Kasus korupsi th 2004-2011 Ditangani KPK : a. SWAKELOLA; b. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA;


ORGANISASI PENGADAAN Kasus korupsi th 2004-2011 Ditangani KPK :

PA/KPA

PPK

ULP/PEJABAT PENGADAAN

PPHP


PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN Kasus korupsi th 2004-2011 Ditangani KPK :

a. b. c. d. e. f. g.

EFISIEN; EFEKTIF; TRANSPARAN; TERBUKA; BERSAING; ADIL/NON DISKRIMINATIF AKUNTABEL


TUJUAN PERUBAHAN PERPRES 54 TAHUN 2010 MENJADI PERPRES 70 TAHUN 2012

Mempercepat pelaksanaan APBN/APBD

Menghilangkan multitafsir dengan memperjelas aturan pengadaan

Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif dan Efisien

MEMPERCEPAT PELAKSANAAN ANGGARAN



Waktu Pemberlakukan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 6-08-2010

01-08-2012

Perpres 54 Tahun 2010 Perpres 70 Tahun 2012

 Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Agustus 2012).  Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010.  Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

PROSES PENGADAAN (PELELANGAN/PEMILIHAN LANGSUNG/SELEKSI) DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENGESAHAN DOKUMEN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

Depkeu

Pemerintah

Kementerian/ Lembaga

Oktober Penyusunan RAPBN

November Penyusunan DIPA

Pembahasan RUU-APBN

DPR

RUU APBN

KONSEP Penelahaan DIPA DIPA KONSEP

PERRES RINCIAN APBN

RKAP/ RAPBN

DIPA DIPA

UU APBN

Panitia Anggaran Komisi 17 Terkait

Desember

RUP dan proses pengadaan tahun anggaran berikutnya sdh dapat dimulai

Kontrak sdh dapat ditandatangani

Penerapan e-Procurement untuk Mempercepat Pelaksanaan Pengadaan dan Menjadikan Pengadaan yang Lebih Baik

Keharusan Melaksanakan E-Procurement PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Bagian Keempat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 111 Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Pasal 131 (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

Lanjutan Keharusan Melaksanakan E-Procurement INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012 KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi : 1. Strategi Pencegahan; 2. Strategi Penegakan Hukum; 3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan; 4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; 5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; 6. Strategi Mekanisme Pelaporan. KEENAM : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan koordinasi Pemantauan dan Evaluasi kemajuan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Lanjutan Keharusan Melaksanakan E-Procurement LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012 No

11

Isu/ Strategi Nasional

Aksi

Keluaran

Target Penyeles aian

Sasaran

Instansi Penanggung Jawab

Instansi Terkait

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Dalam APBN/ APBD tahun 2012, sekurangkurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40 % belanja Pemda (Prov/ Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat

LKPP

Seluruh K/L, Pemerint ah Daerah

Pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah

Semua K/L dan Desember Pemda (Prov/Kab/ 2012 Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional

Lanjutan Keharusan Melaksanakan E-Procurement

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 110 Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurangkurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGADAN YANG LEBIH PERMANEN DAN PROFESIONAL

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA  Organisasi Pengadaan 1) PA/KPA 2) PPK 3) ULP/Pejabat Pengadaan 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Organisasi Pengadaan tidak terikat tahun anggaran

TUGAS, FUNGSI, PERSYARATAN, LARANGAN ORGANISASI PENGADAAN

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

Panitia Pengadaan Satuan/Unit Kerja A

Panitia Pengadaan Satuan/Unit Kerja C

Panitia Pengadaan Satuan/Unit Kerja B

Panitia Pengadaan Satuan/Unit Kerja D…

Unit Layanan Pengadaan Pemerintah K/L/Pemda/I

Organisasi

Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundangundangan (di bidang kelembagaan Kemen PAN). Fungsi-fungsi yang dibutuhkan: a. Kepala; b. Ketatausahaan/Sekretariat; dan c. Kelompok Kerja

ULP Menteri/Pimpinan/Lembaga/Institusi lainnya dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP, dengan mempertimbangkan : •Sebaran lokasi dan beban kerja. •Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam point (1) meliputi volume, besaran dana, dan jenis kegiatan. 1 (Satu) ULP untuk Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

PERUBAHAN METODE, WAKTU PENGADAAN BARANG/JASA

MENAIKAN THRESHOLD NILAI PENGADAAN PADA METODE PELELANGAN SEDERHANA/PEMILIHAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG

PEMENDEKAN JADWAL PELELANGAN SEDERHANA/PEMILIHAN LANGSUNG/SELEKSI SEDERHANA NO 1. 2.

KEGIATAN

PERPRES 54/2010

Penayangan pengumuman

Minimal 3 hari kerja

Pemberian penjelasan (aanwijzing)

Paling cepat 4 hari sejak tanggal pengumuman

3.

Masa sanggah

5 hari kerja

4.

Masa sanggah banding

5 hari kerja

5.

Jawaban 15 hari kerja sanggah banding

WAKTU

12 111 10 2 9 3 8 4 75 6

PERPRES 70/2012 Minimal 4 hari kerja Paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman 3 hari kerja 3 hari kerja 5 hari kerja

• Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui EProcurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. • Batas akhir setiap tahapan pemilihan E-Procurement adalah hari kerja

PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA

TOPIK  Penetapan pemenang

PERPRES 70 TAHUN 2012 • Pengguna Anggaran (Menteri/Kepala SKPD) untuk nilai di atas Rp 100 miliar pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya • Pengguna Anggaran (Menteri/Kepala SKPD) untuk nilai di atas Rp 10 miliar pekerjaan jasa konsultansi

PENANGANAN SANGGAH DAN PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA

TOPIK

PERPRES 70 TAHUN 2012

 Siapa yang berhak menyanggah dan sanggah banding?

Sanggahan dan sanggahan banding dapat dilakukan peserta (penyedia barang/jasa) yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran

 Besaran jaminan sanggah banding

Jaminan sanggah banding 1 % dari HPS, dan tidak ada batas maksimum

 Pendelagasian wewenang menjawab sanggah banding

a. Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding b. Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding

TOPIK


 Materi yang disanggah

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang Lainnya

 Sanggah banding

Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara (Pasal 117 ayat (5))

PENYEDERHANAAN BENTUK KONTRAK TOPIK Tanda Bukti Perjanjian

PERPRES 70 TAHUN 2012 • Bukti pembelian utk Barang/Jasa Lainnya< Rp.10jt; • Kuitansi utk barang/pek. Konstruksi/jasa lainnya Rp.200jt dan jasa konsultansi >Rp.50jt.

MENGHILANGKAN DAN MEMPERJELAS KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG MULTITAFSIR

TOPIK


Kewenangan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Kelompok Kerja ULP

Pemutusan Kontrak

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila (ditambahkan): a.1 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan s.d 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan s.d50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Perubahan kontrak

Ketentuan ini perubahan kontrak hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan, dan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan

MEMPERJELAS ARAH REFORMASI KEBIJAKAN PENGADAAN

1. Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing; 2. Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.

TERIMA KASIH

Gedung SME Tower Lantai 7, 8, 9, dan 17 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 94 Pancoran Jakarta Selatan 12780 Telp. 021-7991025, Fax. 021-7991075, www.lkpp.go.id

JASA PEMERINTAH

Recommend Documents