PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
INSPEKTORAT Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab. Lamandau, Bukit Hibul
(0532) 2071025 – 2071035 ; Fax : (0532) 2071034 E-mail :
[email protected] NANGA BULIK 74662
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU
NANGA BULIK 2013
DAFTAR ISI BAB I.
PENDAHULUAN............................................................................
1
1. Latar Belakang.........................................................................
1
2. Landasan Hukum......................................................................
2
3. Maksud Dan Tujuan..................................................................
3
4. Sistematika Penulisan...............................................................
3
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT..........................................
5
1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat.....................
5
2. Sumber Daya Inspektorat..........................................................
7
3. Kinerja Pelayanan Inspektorat...................................................
11
4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat..
12
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI...............
13
BAB II.
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.......................................................................
13
2. Telaahan Visi, Misi, dan Prgogram Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..............................................................
13
3. Penentuan Isu-Isu Strategis......................................................
14
BAB IV. VIVI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..........................
16
1. Visi dan Misi Inspektorat...........................................................
16
2. Tujuan dan Sasaran..................................................................
17
3. Strategi dan Kebijakan..............................................................
17
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU...............................................................
19
BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD......................................................
27
BAB VII. PENUTUP.....................................................................................
28
i
RENSTRA INSPEKTORAT KAB. LAMANDAU 2014-2018
VISI KABUPATEN LAMANDAU 2013 - 2018
MISI KABUPATEN LAMANDAU 2013 - 2018 1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepadaTuhan YME.
SISTEMATIKA RENSTRA SKPD BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud Dan Tujuan 4. Sistematika BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD 3. Kinerja Pelayanan SKPD 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi SKPD 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 3. Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG SINKRON DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika
1. Latar Belakang • Rentra SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih (tertuang dlm RPJM) yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai TUSI-nya masing-masing. • Inspektorat, sesuai Permendagri 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sebagai turunan dari RPJM. • Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Lamandau ini disusun dalam rangka menjamin sinergisitas rencana pembangunan dan pencapaian hasilnya.
2. Landasan Hukum 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
3. Maksud & Tujuan Maksud: Agar Instansi Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Tujuan: 1. Agar mengetahui kemana pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya. 2. Agar mengetahui apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. 3. Agar mengetahui bagaimana mencapainya dan langkalangkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana.
4. SISTEMATIKA RENSTRA SKPD BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud Dan Tujuan 4. Sistematika BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD 3. Kinerja Pelayanan SKPD 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi SKPD 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 3. Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG SINKRON DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lamandau 2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lamandau 3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamandau 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamandau
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Inpektorat Kabupaten Lamandau
•
•
•
a. Kedudukan Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat Kabupaten Lamandau berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. b. Tugas Pokok Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka tugas Inspektorat Kabupaten adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau BAB IV Pasal 5, maka tugas Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahanan daerah Kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau. Dengan demikian maka tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah (dan meliputi) membantu Bupati dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Lamandau, yang mencakup penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Lamandau. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Kantor Inspektorat Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi sebagai berikut : – Menyusun perencanaan program pengawasan; – Merumuskan kebijakan dan fasitasi pengawasan; – Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten; – Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasai Kinerja; – Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten; – Melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi; – Melaksankan pelayanan teknis administratif dan fungsional; – Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.
Lanjutan d. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lamandau terdiri dari :
• Inspektur Kabupaten; • Sekretaris, membawahkan: Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum; Kepala Sub Bagian Perencanaan; Kepala Sub bagian evalusai dan Pelaporan.
• Inspektur Pembantu Wilayah I; • Inspektur Pembantu Wilayah II; • Inspektur Pembantu Wilayah III; dimana masing-masing Inspektur Pembantu membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, yaitu : Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
• Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; • Kelompok Jabatan fungsional Lainnya.
2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lamandau
a. SDM Aparatur No.
Pangkat/ Gol
Tingkat Pendidikan (org)
Jmlh (org) SLTP
SLTA -
1
IV.c
1
-
2
IV.a
3
-
3
III.c
2
-
-
4
III.b
3
-
5
III.a
6
6
II.d
7
D-2
-
-
S-2 1 1
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
6
-
1
-
-
-
1
-
-
II.c
1
-
-
-
1
-
-
8
II.b
5
-
5
-
-
-
-
9
II.a
1
-
1
-
-
-
-
10
I.d
1
1
-
-
-
-
24
1
7
1
S-1
-
Jumlah
1
D-3
1
2
12
1
Kondisi Kepegawaian Kondisi yang diharapkan 5 thn yad
Kondisi sekarang JABATAN
JLML
PEND. MINIMAL
JABATAN
JLML
PEND. MINIMAL
Inspektur
1
S-1
Inspektur
1
S-1
Sekretaris
1
S-1
Sekretaris
1
S-1
Irban
3
SLTA
Irban
3
S-1
Kasub.Bag
3
D-3
Kasub.Bag
3
S-1
Fungsional
0
D-3
Fungsional
10
S-1
Pelaksana
16
SLTA
Pelaksana
16
SLTA
JUMLAH
24
JUMLAH
34
lanjutan
• Pejabat Struktural dan Fungsional Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Lamandau terdapat Jabatan Struktural terdiri dari : a. Jabatan struktural eselon II b; b. Jabatan struktural eselon III a; c. Jabatan struktural eselon IV a. • Untuk jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (JFPP), serta Jabatan Fungsional Kepegawaian sampai dengan saat ini belum terbentuk (masih dalam usulan) yang kemungkinan ditahun mendatang segera disahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
lanjutan
b. Sarana dan Prasarana Kerja Utama Sarana Pendukung Administrasi berupa :
Komputer Note Book Mesin foto copy Kamera digital Handycam LCD proyektor Buku Perpustakaan Sarana Mobilitas didukung dengan : Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua
lanjutan
d. Anggaran – Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Lamandau dari tahun 2009-2013 dengan rincian sebagai berikut : Anggaran
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Langsung
1,506,238,275 2,000,430,465
1,548,241,852
2,761,060,728 3,098,026,153
1,207,510,685 1,125,921,665
1,602,420,642
1,879,203,588 1,151,175,525
2,713,748,960 3,126,352,130
3,150,662,494
4,640,264,316 4,249,201,678
Belanja Tidak Langsung JUMLAH
lanjutan
Proyeksi anggaran Inspektorat Kabupaten Lamandau TA 20142018 sebagai berikut : ANGGARAN
2014
2015
2016
2017
2018
Belanja Langsung
3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000
3,500,000,000
Langsung
1,200,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000
1,300,000,000
JUMLAH
4,700,000,000 4,700,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000
4,800,000,000
Belanja Tidak
d. Kinerja Pelayanan Inspektorat Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui : (1) Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan ; (2) Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (3) Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah . (4) Pengawasan bersifat kuratif ( penanganan/ tindakan) apabila upaya , maksimal sudah tidak mencapai hasil ; (5) Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kedepan Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan antara lain : a. Memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberikan pelayanan publik oleh SKPD. b. Pemberian reward dan punishment kepada oknum PNS.
PELUANG DAN TANTANGAN Tantangan: • Pengumpulan data, informasi dan survey lapangan ; • Cepatnya perubahan regulasi ; • Umpan balik tindak lanjut pengawasan belum maksimal ; • Mutasi aparatur pengawas internal ; • Heterogenitas permasalahan.
Peluang: • Kepercayaan dari Kepala Daerah ; • Posisi sebagai Pengawas Intern di Pemerintah Daerah ; • Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada Iembaga Pengawasan ; • Joint Audit dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; • Harmonisasi dan Komunikasi dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI).
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGASI 1. Identifikasi Permaslahan Berdasar TUSI Pelayanan Inspektorat Kab. Lamandau. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Penentuan Isu-isu Strategis
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI •
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor Nomor 18 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah melakukan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan melalui kegiatan : Pemeriksaan ; Pengusutan ; Pengujian ; Pembinaan ; Monitoring ; Evaluasi ; Tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Bupati.
•
Sedangkan identifikasi dan sasaran pemeriksaan yang dilakukan menyangkut 4 (empat) Aspek : Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ; Aspek Pengelolaan Keuangan ; Aspek Pengelolaan Aset ; Aspek Pengelolaan Kepegawaian.
•
Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat yang menyangkut kinerja Pemerintah Kabupaten Malang termasuk permasalahan yang harus ditangani.
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih • Berdasar visi dan misi Kepala Daerah terpilih, nampak bahwa arah yang ingin dicapai oleh kabupaten lamandau dalam 5 (lima tahun ke depan adalah Kabupaten Lamandau dengan masyarakat yang majemuk dapat hidup rukun-damai, saling menghormati dan menghargai keanekaragaman, dapat berusaha dengan baik dan menerima penghasilan yang layak, hidup sehat dan mendapat kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dapat memeperoleh pendidikan yang layak karena didukung oleh pelayanan aparatur pemerintahan yang mampu mengelola dengan baik semua potensi yang dimiliki. • Foktor ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan semakin membaik jika didukung oleh stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang saling bekerjasama. • Pemerintah diprioritaskan memperhatikan sektor-sektor sosial dan sektor lainnya yang didak diminati oleh pihak swasta. Sementasa daerah yang pihak swasta lebih banyak terlibat, diharapkan pihak pemerintah hanya memberikan dukungan berupa regulasi yang saling menguntungkan.
3. Isu –isu Strategis Isu Internal:
Isu Eksternal:
• Terbatasnya jumlah pegawai, • Rendahnya keterampilan pegawai, • Banyak jabatan yang belum terisi, • Komitmen pegawai yang kuat untuk melaksanakan tugas • Fasilitas dan peralatan kerja terbatas • Kualitas SDM aparatur masih rendah
• • • •
• •
Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sangat terbatas Perlu usaha dan kerja keras serta fokus untuk menumbuhkan kepercayaan pimpinan terhadap kinerja Inspektorat Regulasi dan teknologi informasi yang selalu berubah dan canggih Modus penyalah gunaan dan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang semakin variatif Regulasi tentang penguatan Inspektorat yang jelas dan rinci Nota Kesepahaman dengan institusi pembina (BPKP) telah diratifikasi
BABIV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi Inspektorat Kab. Lamandau 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 3. Strategi dan Kebijakan
1. Visi dan Misi VISI: “TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB MELALUI PENGAWASAN YANG HANDAL”
MISI: 1. Mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik dan terarah 2. Mendorong terciptanya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan TUPOKSI – nya. 3. Melaksanakan dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 4. Mendorong penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan 5. Melengkapi Sarana dan Prasarana Inspektorat untuk mendukung kelancaran kerja. 6. Meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja aparatur Inspektorat
2. TUJUAN & SASARAN TUJUAN : 1. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang bersih dan bebas dari KKN. 2. Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja Pemerintah Daerah
SASARAN : 1. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Pemerintah untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi. 2. Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional.
3. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Strategi:
Kebijakan:
Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. 2.
Interaktif, komunikatif dan informatif Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang pengawasan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan
1. 2. 3. 4.
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program- program prioritas pemerintah daerah ; Mempercepat terbentuknya sistem pengendalian intern Satuan Kerja Perangkat Daerah ; Mengedepankan pembinaan dan pencegahan dari pada penindakan ; Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Bidang Pengawasan.
INDIKATOR SASARAN 1. Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan perundang-ndangan dan terbitnya rekomendasi hasil pemeriksaan 2. Meningkatnya sistem pengawasan internal oleh masing-masing instansi
1. Pelayanan adm. Perkantoran. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi dan sumberdaya air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan bahan logistic kantor
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
3. Peningkatan disiplin aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 3. Pengadaan pakaian KORPRI 4. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Peningkatan Kapasita sumber daya aparatur. 1. Pendidikan dan Pelatihan formal 2. Penerapan dan pengembangan SOP 3. Sosialisas dan pelatihan penerapan SPIP
5. Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6. Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Review laporan keuangan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindaklanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih konfrehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
7. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
8. Penataan dan penyempurnaan system dan prosedur pengawasan 1. Penyusunan naskah akademis prosedur dan kebijakan pengawasan 2. Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan
