PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI PENDAPATAN, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SERTA KEPATUHAN ATAS PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI OLEH
APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
REVISI 1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2017 1
A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. 6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA). 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 9. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PBJ Pemerintah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 terakhir direvisi dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017. 13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 14. Surat Kepala BPKP Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor S-620/K/D2/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Reviu Penyerapan Anggaran Belanja, Realisasi PNBP, Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan II Tahun Anggaran 2017. 15. Surat Kepala BPKP Kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Nomor S-624/K/D3/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Reviu Penyerapan Anggaran Belanja, Realisasi PAD, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa, Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan II Tahun Anggaran 2017.
1
B. LATAR BELAKANG Rendahnya penyerapan anggaran dan tidak tercapainya target PBJ tahun 2015 telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya Presiden RI. Terhadap kondisi ini, BPKP berserta seluruh APIP K/L/D merespon dengan melaksanakan Reviu Tender Pra DIPA/DPA dan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pelaksanaan PBJ Triwulanan dalam perannya sebagai early warning system bagi pimpinan K/L/D dan Negara. Hasil reviu tahun 2016 menunjukkan bahwa pola penyerapan anggaran yang rendah pada awal tahun dan penumpukan di akhir tahun masih tetap terjadi. Pada pelaksanaan PBJ, masih terdapat paket sebesar Rp31,97 Triliun yang tidak dapat dilaksanakan (gagal lelang dan gagal kontrak) dan sebesar Rp62,08 Triliun yang tidak dapat diselesaikan 100% fisiknya sampai dengan akhir tahun 2016. Pelaksanaan kebijakan Tender Pra DIPA/DPA juga semakin rendah pada tahun 2016 dimana hanya sebesar 10,23% kontrak yang ditandatangani dibandingkan tahun 2015 sebanyak 16,71%. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus bagi para APIP K/L/D untuk meningkatkan pengawalan pelaksanaan anggaran dan PBJ secara terus menerus. Untuk kegiatan reviu tahun 2017, cakupan reviu ditambahkan dengan reviu terhadap kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), seiring dengan semangat Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. APIP K/L/D diharapkan dapat mendorong pimpinan beserta seluruh jajaran K/L/D untuk menerapkan program P3DN dalam PBJ pemerintah. Selain itu, pada Triwulan II Tahun Anggaran 2017 diperluas dengan reviu terhadap realiasi penerimaan, yakni PNBP pada K/L dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran APIP dalam membantu pemerintahan mengoptimalkan sumber penerimaan K/L/D. C. TUJUAN REVIU Kegiatan reviu dimaksudkan agar APIP K/L/D dapat: 1. Meningkatkan peran pengawalan pelaksanaan anggaran dan PBJ serta kepatuhan atas P3DN dengan kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi debottlenecking yang efektif kepada pimpinan K/L/D. 2. Mendorong terbangunnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, PBJ, dan penerapan P3DN. 3. Mengidentifikasi kepatuhan
dan meningkatkan
awareness K/L/D untuk
melaksanakan program P3DN dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah.
2
D. SASARAN REVIU 1. Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran Belanja (Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos) dan Pendapatan (PNBP untuk K/L dan PAD untuk Pemda) pada APBN/D per Triwulan. 2. Mengetahui jumlah dan posisi Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D Tahun Anggaran 2017 yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2017. 3. Mengetahui jumlah dan nilai paket melalui penyedia yang mensyaratkan TKDN dalam RUP. 4. Memperoleh informasi pembentukan Tim P3DN di masing-masing K/L/D. 5. Mengetahui nilai TKDN yang tercantum dalam seluruh kontrak yang melalui penyedia. 6. Mengidentifikasi hambatan/permasalahan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran belanja dan realisasi pendapatan dan, pelaksanaan PBJ, dan Kepatuhan atas P3DN. E. RUANG LINGKUP REVIU DAN BATAS TANGGUNG JAWAB APIP 1. Reviu Penyerapan Anggaran Belanja: jumlah anggaran dan realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Lainnya hanya informasi tambahan saja yang meliputi Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain. 2. Reviu Realisasi Pendapatan: a. Pada K/L: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). b. Pada Pemerintah Daerah: 1) PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Periode reviu untuk reviu realisasi pendapatan adalah sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2017. 3. Reviu Pelaksanaan PBJ: jumlah, nilai dan status PBJ yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilakukan melalui proses pelelangan (lelang terbatas dan lelang umum yang masuk dalam e-procurement). Tingkat penyelesaian kontrak dihitung untuk kegiatan pengadaan konstruksi maupun non-konstruksi. 4. Reviu Kepatuhan atas P3DN: a. Informasi nilai TKDN pada Kontrak/Surat Perintah Kerja atas seluruh pengadaan (tidak hanya Lelang) K/L/D yang melalui Penyedia (selain swakelola) yang sumber dananya dari APBN/D b. Informasi RUP yang mensyaratkan TKDN dan Informasi pembentukan Tim P3DN di masing-masing K/L/D (bila ada revisi dari isian Triwulan I TA 2017) Tanggung jawab APIP K/L/D terbatas pada hasil reviu (penyebab/hambatan dan solusi/saran yang diberikan). Pelaksanaan Reviu yang dilaksanakan APIP K/L/D akan didampingi oleh Tim Pendamping dari BPKP.
3
F. METODE REVIU 1. Pengumpulan data dan informasi. 2. Analisis perbandingan data dan informasi. 3. Wawancara kepada pihak-pihak terkait (KPA, ULP dan Biro Keuangan K/L atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target dan penetapan solusi pemecahan masalahnya. G. LANGKAH KERJA 1. Langkah Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Belanja a. Dapatkan data: 1) DIPA/Perda APBD revisi terakhir K/L/D dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA/Disbursement Plan/Anggaran Kas) untuk tahun 2017. 2) Data pagu anggaran, rencana dan realisasi anggaran untuk jenis Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Lainnya (Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain) Triwulanan dan Tahun Anggaran 2017. Data realisasi anggaran tingkat K/L keseluruhan diperoleh melalui aplikasi perbendaharaan Online Monitoring (OM) SPAN dan untuk Pemerintah Daerah melalui SIMDA, SIPKD, dan aplikasi lainnya. b. Bandingkan realisasi anggaran dengan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA/Disbursement Plan/Anggaran Kas) setiap triwulan. Apabila realisasi anggaran kurang dari 80% dibandingkan RPA, lakukan konfirmasi penyebab/hambatan dan solusi/saran perbaikan dengan pejabat K/L/D yang berwenang, dengan pilihan pada tabel berikut: Uraian
Hambatan Penyebab
Pembayaran a. Adanya anggaran.
Solusi atas Hambatan/Penyebab
revisi a. Mempercepat proses perhitungan revisi anggarannya.
b. Keterlambatan b. Mendorong penyedia barang/jasa segera penyusunan dokumen mengajukan tagihan sesuai dengan SPP/SPM. kemajuan fisik/prestasi pekerjaan dan dicantumkan dalam klausul kontrak. c. Keterlambatan penerbitan SP2D.
c. Mendorong penyedia barang/jasa segera mengajukan tagihan sesuai dengan kemajuan fisik/prestasi pekerjaan dan dicantumkan dalam klausul kontrak.
d. Lainnya.
d. Lainnya.
c. Buat simpulan, isi kertas kerja reviu, dan rekam data pada aplikasi. 2. Langkah Kerja Reviu Realisasi Pendapatan a. Dapatkan data: 1) KL: Dokumen target pendapatan triwulanan dan Tahun Anggaran 2017 dan realisasi PNBP s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2017. 2) Pemda: Dokumen target pendapatan triwulanan dan Tahun Anggaran 2017 dan realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2017. 4
b. Bandingkan antara realisasi pendapatan dengan estimasi penerimaan. Apabila realisasi penerimaan s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2017 <80% dengan target penerimaannya, lakukan konfirmasi penyebab/hambatan dan solusi/saran perbaikan dengan pejabat K/L/D yang berwenang, dengan pilihan pada tabel berikut: Solusi atas Hambatan/Penyebab Pendapatan a. Target PAD/PNBP ditetapkan a. Dalam menyusun target perlu terlalu tinggi. mempertimbangkan usaha untuk optimalisasi potensi PAD/PNBP. b. Administrasi PAD/PNBP kurang b. Penggunaan TI dalam handal. pengadministrasian PAD/PNBP. c. Adanya perubahan faktor c. Melakukan mitigasi risiko. eksternal (misal: nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, cost recovery, dll) yang mempengaruhi capaian realisasi. d. Petugas Penagihan pajak daerah d. Agar petugas penagihan dapat belum dapat diperankan secara dioptimalkan sesuai dengan optimal sesuai peran dan tugasnya peran dan tugasnya. (hanya berlaku untuk Pemda). e. Belum mempunyai juru sita untuk e. Mendiklatkan sertifikasi juru sita melakukan penagihan pajak bagi staff calon juru sita/ apabila daerah dengan Surat Paksa (hanya sudah ada yang bersertifikasi berlaku untuk pemda). untuk segera diangkat dan bila kelembagaannya belum ada segera susun kelembagaannya. f. Lainnya. f. Lainnya. Uraian
Hambatan Penyebab
c. Buat simpulan, isi kertas kerja reviu, dan rekam data pada aplikasi. 3. Langkah Kerja Reviu PBJ a. Dapatkan data: 1) Rencana PBJ yang dibiayai dengan Belanja Barang dan Belanja Modal yang akan dilakukan melalui pelelangan oleh K/L/D untuk tahun 2017 melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP). 2) Data posisi PBJ per akhir triwulan (jumlah dan nilai paket PBJ yang masih/belum proses lelang, telah ditandatangani kontraknya, dan tingkat penyelesaian pekerjaan) yang diperoleh dari PPK dan ULP. b. Bandingkan antara realisasi pelaksanaan PBJ dengan RUP. Kriteria lain adalah Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun. Apabila terdapat keterlambatan pelaksanaan PBJ atau pencapaian fisik tidak sesuai target, lakukan konfirmasi penyebab/hambatan dan solusi/saran perbaikan dengan pejabat K/L/D yang berwenang, dengan pilihan pada tabel berikut:
5
No
Tahapan PBJ
1
Proses Lelang dan Pengumuman Pemenang.
Uraian Hambatan/Penyebab PBJ a. Persetujuan/penetapan anggaran terlambat.
revisi
a. Agar satker penganggaran anggaran.
terkait dan
berkoordinasi mempercepat
dengan bagian penetapan/revisi
b. Harga Satuan ditetapkan.
(HPS)
c. Keterlambatan RUP.
mengumumkan
c. Agar mengumumkan RUP berdasarkan RAPBD dengan mencantumkan klausul bahwa kontrak akan ditandatangani setelah penetapan APBD.
d. Belum ditetapkannya Pengelola Kegiatan/pengelola pengadaan.
d. Agar penetapan pengelola kegiatan/pengelola pengadaan tidak dibatasi dengan tahun anggaran sehingga dapat dilakukan oleh pengelola kegiatan/pengadaan tahun sebelumnya.
e. Belum ditetapkannya Pokja di ULP yang akan melaksanakan pelelangan/pengadaan.
e. Agar Pokja ditetapkan berdasarkan paket dalam RUP.
f. Pokja ULP yang tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah dan kompetensinya.
f. Agar Pokja menggunakan personil dari instansi lain yang berwenang/bersertifikat.
g. Permasalahan penyusunan HPS.
g. Penyusunan HPS mengikutsertakan tenaga ahli baik dari pemerintah/swasta.
h. Nilai HPS kompetitif.
h. Penyusunan HPS mengikutsertakan tenaga ahli baik dari pemerintah/swasta.
terlalu
belum
Solusi atas Hambatan/Penyebab PBJ
rendah/tidak
b. Menggunakan harga satuan di daerah terdekat.
i. Lelang Ulang.
i. Meninjau ulang spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam tender/dokumen lelang.
j. Lelang dibatalkan.
j. Melaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
k. Lainnya.
k. Lainnya.
6
No
Tahapan PBJ
2
Penandatanganan Kontrak
3
Pelaksanaan Kontrak
Uraian Hambatan/Penyebab PBJ a. Penyusunan dokumen kontrak/SPPBJ terlambat. b. Bank garansi atas jaminan pelaksanaan terlambat disampaikan kepada PPK. c. Lainnya. a. Adanya sengketa kontrak. b. Adanya perubahan kontrak. c. Adanya perizinan yang belum dipenuhi. d. Adanya pemutusan kontrak.
e. Keterlambatan peralatan/mesin ke lokasi f. Permasalahan pembebasan tanah.
4
Penyelesaian Pekerjaan
g. Force major. h. Lainnya. a. Perselisihan penerimaan barang/ jasa. b. Penyedia barang/jasa melakukan wan prestasi. c. Lainnya.
Solusi atas Hambatan/Penyebab PBJ a. Agar draft dokumen kontrak/SPPBJ dijadikan sebagai bagian dari dokumen pengadaan. b. Agar penyerahan jaminan pelaksanaan dilakukan paling lambat 3 hari setelah penetapan pemenang dan dimasukkan sebagai klausul dalam dokumen pengadaan. c. Lainnya. a. Agar melakukan musyawarah dengan penyedia barang/jasa dan berkonsultasi dengan LKPP. b. Agar segera dilakukan adendum bila terjadi perubahan spesifikasi dan kondisi lapangan c. Agar segera melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. d. Agar pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan dan didukung dengan berita acara kemajuan fisik. e. Agar diupayakan alternatif lain untuk meminimalkan risiko keterlambatan pekerjaan di lokasi. f. Agar segera melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang g. Agar melakukan perhitungan kerugian akibat force major. h. Lainnya. a. Agar melakukan musyawarah dengan meninjau ulang syarat penyerahan barang dalam kontrak. b. Agar melakukan pemutusan kontrak dan melakukan perhitungan ulang sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. c. Lainnya.
7
c. Buat simpulan, isi kertas kerja reviu, dan rekam data pada aplikasi. 4. Langkah Kerja Reviu Kepatuhan atas P3DN a. Dapatkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait jumlah dan nilai paket yang mensyaratkan TKDN yang melalui penyedia per KPA posisi per akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2017 dan lakukan pembandingan dengan isian reviu Triwulan I Tahun Anggaran 2017. Apabila ada perbedaan data, lakukan revisi pada aplikasi. b. Lakukan konfirmasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah di K/L/D telah membentuk tim P3DN sesuai dengan Permenperin Nomor 2 tahun 2014. Apabila belum dibentuk, konfirmasi alasannya. Lakukan revisi pada aplikasi bila diperlukan. c. Lakukan konfirmasi dengan seluruh KPA untuk memperoleh informasi nilai TKDN pada seluruh kontrak yang melalui penyedia, dengan format informasi sebagai berikut: No
Nama Paket Pekerjaan
Nilai Pagu (Rp)
2
3
1 1 2 …
Nilai Kontrak/SPK (Rp) 4
TKDN Rp
%
5
6 = 5/4
Keterangan* 7
Total
*Diisi dengan alasan apabila TKDN dalam kontrak <80% nilai kontrak
d. Lakukan pembandingan antara laporan KPA dengan RUP yang mensyaratkan TKDN dan analisis terhadap uraian keterangan laporan KPA. e. Lakukan uji petik pada beberapa kontrak sebagai konfirmasi atas laporan KPA. f. Apabila informasi TKDN pada kontrak yang melalui penyedia tidak sama dengan informasi RUP yang mensyaratkan TKDN dan nilai total TKDN <80% total kontrak pengadaan yang melalui penyedia, lakukan konfirmasi dengan ULP/KPA/Pihak berwenang lainnya untuk mengidentifikasi penyebab dan solusinya, dengan pilihan sebagai berikut: Penyebab Solusi a. KPA belum mensyaratkan a. Agar RUP selanjutnya mencantumkan TKDN dalam RUP. persyaratan TKDN. b. PPK dalam proses pengadaan b. Agar PPK dalam melakukan proses tidak menetapkan TKDN. pengadaan selanjutnya mensyaratkan TKDN. c. Tidak ada informasi terkait c. Agar untuk pengadaan selanjutnya lebih TKDN dalam dokumen tegas dalam mencantumkan TKDN pada pengadaan. dokumen pengadaan. d. Adaya perubahan spesifikasi d. Agar perencanaan pengadaan berikutnya barang yang tidak disusun lebih matang. memerlukan TKDN. e. Lainnya. e. Lainnya.
g. Buat simpulan, isi kertas kerja reviu, dan rekam data pada aplikasi.
8
5. Penyusunan Laporan Hasil Reviu Aplikasi berbasis web akan menghasilkan laporan hasil reviu dan menjadi dasar bagi APIP K/L/D untuk membuat Surat Pengantar Masalah yang ditujukan kepada pimpinan K/L/D. H. INFORMASI YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN REVIU 1. Informasi Umum Nama K/L/D Alamat Nama PA Kementerian Koordinator (khusus untuk K/L)
: : : :
...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
2. Data Umum Anggaran DIPA/Perda APBD untuk masing masing K/L/D a. Nomor DIPA Induk/Perda APBD : ....................................................... b. Tanggal DIPA Induk/Perda APBD : ....................................................... c. Jumlah Anggaran belanja : Rp................................................... 1) Belanja Barang : Rp................................................... 2) Belanja Modal : Rp................................................... 3) Belanja Bantuan Sosial : Rp................................................... 4) Belanja Lainnya : Rp................................................... Jumlah : Rp................................................. 3. Penyerapan Anggaran Belanja Triwulan I/II/III/IV Tahun 2017 a. Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulanan Anggaran
No
1 1 2 3 4
Jenis Belanja
B. B. B. B.
2 Barang Modal Bansos Lainnya Total
Realisasi Anggaran RPA Belanja Setahun Triwulan Triwulan (Pagu) I/II/III/IV I/II/III/IV
3
4
5
% Realisasi terhadap Anggaran Setahun (Pagu)
RPA Triwulan I/II/III/IV
6 = 5/3
7 = 5/4
b. Informasi penyebab dan solusi permasalahan penyerapan anggaran. 4. Realisasi Pendapatan a. Anggaran dan realisasi pendapatan Anggaran
No 1
Realisasi Pendapatan Jenis s.d Triwulan s.d TW Pendapatan Setahun I/II/III/IV I/II/III/IV 2
3
4
5
% Realisasi terhadap Anggaran Anggaran Setahun s.d TW (Pagu) I/II/III/IV 6 = 5/3 7 = 5/4
1 2 Total
b. Informasi penyebab dan solusi permasalahan realisasi pendapatan
9
5. Pelaksanaan PBJ sampai dengan Triwulan I/II/III/IV Tahun 2017 a. Posisi PBJ Triwulanan atas Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilelang: No
Tahapan PBJ
Paket
1
Target PBJ TA 2017
2
Belum lelang atau masih dalam proses lelang
3
Sudah dilelang (1-2)
4
Sudah ditetapkan pemenang
Nilai (Rp)
% dari Nilai
a Belum tanda tangan kontrak b Sudah tanda tangan kontrak dengan progres*): 1) Progres 0% 2) Progres antara 1 - 25% 3) Progres antara 26 - 50% 4) Progres antara 51 - 75% 5) Progres antara 76 - 99% 6) Selesai 100% (PHO) *) konstruksi dan non-konstruksi
b. Informasi penyebab dan solusi permasalahan pelaksanaan PBJ. 6. Kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) a. Informasi nilai TKDN yang tercantum dalam seluruh kontrak yang melalui penyedia. Jumlah Paket 1
Nilai Pagu (Rp) 2
Nilai Kontrak (Rp) 3
Nilai TKDN (Rp) 4
% TKDN 5 = 4/3
b. Jumlah paket dalam RUP yang mensyaratkan TKDN: JUMLAH ……….. paket Rp………….…..
% 100 100
YA ……….. paket Rp………….…..
% ….….. ….…..
TIDAK ……….. paket Rp………….…..
% ….….. ….…..
c. Informasi dibentuk/tidak dibentuknya Tim P3DN pada masing-masing K/L/D. d. Informasi penyebab dan solusi Kepatuhan atas P3DN.
10
DAFTAR ISTILAH Aplikasi web- base
:
Provisonal Hand Over
:
Reviu
:
(PHO)
Rencana Penarikan : Dana (Disbursement Plan) Rencana Penyerapan : Anggaran Tingkat Komponen : Dalam Negeri (TKDN) Tim P3DN
:
Tim Pendamping dari : BPKP
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
:
Aplikasi yang digunakan untuk merekam hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ pada situs bpkp.go.id Serah Terima pertama (sementara) antara Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyedia jasa/kontraktor dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa/pemerintah untuk penyerahan pertama setelah pekerjaan selesai 100%. Bila berakhir masa Pemeliharaan, maka dilakukan Final Hand Over (FHO) atau Serah Terima Akhir. Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa. Tim yang dibentuk pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum, dan BUMN/D yang bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi, memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara penyedia Barang/ Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang) dan melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan instansi masing-masing. Liaison Officer (LO) dari BPKP Pusat yang menjadi mitra K/L maupun dari Perwakilan BPKP untuk Pemerintah Daerah yang akan mendampingi APIP K/L/D melakukan proses reviu penyerapan anggaran belanja, realisasi pendapatan, pelaksanaan PBJ, dan kepatuhan atas P3DN. Unit organisasi yang menjadi bagian dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Institusi yang berfungsi melaksanakan PBJ yang bersifat permanen.
11
