PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh: ANA FITRIANA (106018200680)
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN-JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011/1432 M
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DT
MA AN-NAJAH PETUKANGAN SETATAN JAKARTA Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas llmu Tarbiah dan Keguruan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh: ANA FITRIANA (1060182005801
Di bawah bimbingan
Drs Mudjahid AK M.Sc
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN.JURUSAN KEPENDIDIKAN ISIAM FAKUTTAS ITMU TARBIYA}I DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULI.AH JAKARTA
2011
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Skipsi yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah petukangan selatan Jakarta" diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan Lulus dalam ujian Munaqasah pada tanggal 23 September
20ll di hadapan Dewan Penguji.
memperoleh Gelar Sadana
Sl
Karena itu, penulis berhak
(S.Pd) pada Jurusan Kependidikan Islam
- Manajemen
Pendidikan.
Jakarta, 23 September 2011
Panitia Ujian Munaqasyah Ketua Panitia
(KetuaJurusanKl-ManajemenPendidikan) Tanggal Drs. Rusydv Zakaria, M.Erl. M.Phill. NIP. 19560530 198503 1 002
NIP. 19650717 199403 Penguji
I 005
I
Drs. Rusydy Zakaria, M.Ed. M.Phill. NrP. 19560530 198s03 1 002
Penguji
*r/a/:tt
,lu
II
?$.:.9..9=btl
Drs. Abdul Hamid Cebba.
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keg
,
NIPi' 195/d05. 1 98703. 1.003
Tanda Ta
UJI REFERENSI Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi pendidikan Fitriana
Di MA An-Najah Petukangan Selatan
ini yang berjudul
"Pembiayaan
Jakarta Selatan" yang disusun oleh Ana
NIM i06018200680 Program Studi Manajemen Pendidikan
Jurusan Kependidikan Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 13 September 201 1.
Jakarta 1 3 September
20ll
Dosen Pembimbing
"\--
Drs. Mudiahid AK M.Sc
ry I
I l
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
; Ana Fitriana
Tempat/Tgl.
Lahir
; Tangerang, 16 Februari lggg
NIM
;106018200680
Jurusan/Prodi
; Kependidikan Islam-Manajemen pendidikan
Judul Skripsi
Dosen
; Pembiayaan Pendidikan di Selatan Jakarta
MA An Najah petukangan
pembimbing ; Drs. Mudjahid AK M.Sc
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya saya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis. Jakarta, I 3 Septemb er 20I I
ABSTRAK Ana Fitriana (106018200680). Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan jakarta. Skripsi di bawah bimbingan Drs. Mudjahid AK M.Sc Jurusan Kependidikan Islam. Program Studi Manajemen Pendidikan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK). UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011 Pendidikan pada dasarnya tidak terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar, maka agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, harus ada pembiayaan atau pendanaan yang baik atau mencukupi dari sekolah. Permasalahan pertama meliputi;Perencanaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kedua; Distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan. Ketiga; Evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pelaksanaan pembiayaan pendidikan, upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan dan hasil pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif yang menggunakan metode deskriptif. Yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan tertentu yang telebih dahulu menganalisis kejadiannya, untuk kemudian dibandingka dengan teori yang ada. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara penulis, pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat perencanaan RAPBS , sekolah hanya melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan pihak yayasan, sumber dana, sekolah hanya memiliki sumber dana yang mayoritas berasal dari walimurid atau siswa, distribusi atau penyaluran, sekolah mayoritas penyaluran dana itu untuk gaji guru atau kesejahteraan pegawai, pengawasan dan evaluasi, sekolah tidak melibatkan komite sekolah dalam proses pengawasan dan evaluasi ini. Upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di MA AnNajah Petukangan Selatan Jakarta. (1) kegiatan pedoman penyusunan RAPBS yang baik, (2) kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur agar tidak terjadiya kekurangan dana, (3) kegiatan pembinaan dari yayasan agar lebih baik dalam penyusunan RAPBS, yaitu pada kegiatan pengawasan dan evaluasi komite dilibatkan agar terjadinya transparansi keuangan sekolah.
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT yang Maha Segalanya dan selalu dekat dengan hamba-Nya. Syukur senantiasa terucapkan atas segala nikmat dan rahmat-Nya hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliyahan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi dengan judul ”Pembiayaan Pendidikan di MA AN NAJAH Petukangan Selatan Jakarta” disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi manajemen pendidikan, Fakultas ilmu tarbiah dan keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian skripsi ini semata-mata bukanlah hasil usaha penulis, melainkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk, bimbingan, motivasi, dan semangat. Untuk itu penulis merasa pantas berterima kasih kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. Dede Rosada, MA selaku Dekan Fakultas ilmu tarbiah dan keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Bapak Rusydy Zakaria, M.Ed., M.Phil selaku ketua jurusan kependidikan islam sekaligus sebagai dosen penasehat akademik yang telah meluangkan banyak waktu nya dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3.
Bapak Drs. H. Mu’arif SAM.,M.Pd selaku ketua kaprodi Manajemen Pendidikan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, dan Mbak iii
Ifah Zahriani yang telah membantu penulis dalam hal administrasi Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 4.
Bapak Drs. Mudjahid AK M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak memberikan masukan, nasihat, serta arahan kepada penulis selama menyusun skripsi. Thanks for everythink pak, semoga Allah membalas kebaikan dan budi muliamu.
5.
Seluruh dosen Program Studi Manajemen Pendidikan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna, selama penulis mengikuti perkuliahan.
6.
Segenap jajaran staf Kependidikan Islam Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
7.
Bapak Drs. H. Ashari, MM selaku Direktur Pendidikan di MA AN NAJAH yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.
8.
Segenap Responden MA AN NAJAH Petukangan Selatan Jakarta kepala sekolah, bendahara yayasan, yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
9.
Pengelola perpustakaan utama dan perpustakaan FITK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terimakasih atas referensi yang telah dipinjamkan kepada penulis sebagai pedoman dalam kajian teori yang penulis susun dalam skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku, Babeh (Hasibuan) dan Emak (Umenah) yang aku sayangi serta ibu (Siti Kariyah) dan bapak (H. Firdaus Husen) mertua yang penulis iv
hormati. Terima kasih atas spirit of my life, yang selalu mendo’akan dan memberikan dukungan baik moril, materiil maupun spiritual yang tak terhingga, serta nasihat kepada penulis untuk selalu semangat menggapai citacita, dan selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. 11. Suamiku tercinta dan terkasih Ferdy firdaus, anak-anakku (Indi Salwa Zahrina dan Nadira Aulia Putri) maafin Nda selalu meninggalkan kalian, terima kasih atas semua cinta dan kasih kalian yang telah diberikan, serta senantiasa memberikan masukan ilmu dan motivasi untuk bunda agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 12. Keluarga besarku teruntuk kakak ku (Nurhasanah, Nurkomariah, Zainuddin, Muhammad Nur) dan untuk adikku tersayang (Nur’aini) serta keponakankeponakanku tersayang yang senantiasa mendo’akan. Terima kasih atas segala dukungan yang selalu ada dalam setiap fase hidup dan pendidikanku. I love you all. 13. Teman-teman KI-MP Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan angkatan 2006 khusus nya buat “ jeng Affah Musyarofah, dan Angga Lucyana ” yang samasama merasakan suka dan duka semasa kuliah, terima kasih atas semua kenangan dan kebersamaan yang indah selama ini. Tetap Semangat Untuk Meraih Masa Depan yang Lebih Baik. 14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua. v
Akhir kata dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca lain.
Jakarta, 22September 2011
Ana Fitriana
vi
DAFTAR ISI PERNYATAAN ILMIAH ............................................................................. ABSTRAKSI .................................................................................................. KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI................................................................................................... DAFTAR TABEL .......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .......................................................... B. Identifikasi Masalah ................................................................. C. Pembatasan Masalah ................................................................ D. Perumusan Masalah ................................................................. E. Manfaat Penelitian ...................................................................
i ii iii iv vi vii
1 4 4 5 5
LANDASAN TEORI A. Kajian teori I. Hakikat pembiayaan pendidikan a. Konsep pembiayaan pendidikan………………………… b. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan………………… c. Klasifikasi pembiayaan pendidikan…………………….. II. Perencanaan pendidikan…………………………………….. III. Sumber dana pembiayaan pendidikan……………………… IV. Distribusi pembiayaan pendidikan…………………………. V. Evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan a. Konsep pengawasan…………………………………….. b. Prinsip-prinsip pengawasan…………………………….. c. Prosedur pengawasan…………………………………… d. Sasaran pemeriksaan ……………………………………. e. Konsep evaluasi…………………………………………. B. Kerangka berfikir…………………………………………….
22 23 24 25 28 33
METODOLOGI PENELITIAN A. Tujuan penelitian…………………………………………….. B. Tempat dan Waktu Penelitian ………………………………. C. Pendekatan dan Metode Penelitian…..……………………... D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data…………………. E. Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data…………………..... F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data……………………….
35 35 36 36 38 40
HASIL PENELITIAN A. Gambaran umum sekolah MA AN-NAJAH JAKARTA a. Profil sekolah …………………………………………… b. Sejarah berdirinya MA AN-NAJAH JAKART..………..
41 42
6 8 9 10 18 21
iv
B. VISI dan MISI MA AN-NAJAH JAKARTA .......................... C. Keadaan sumber daya kependidikan a. Keadaan Guru .................................................................... b. Keadaan siswa…………………………………………. ... c. Keadaan pegawai ………………………………………… d. Keadaan sarana dan Prasarana sekolah………………… ... e. Struktur organisasi ………………………………………. f. Prestasi sekolah …………………………………………..
BAB V
42 43 44 45 45 47 47
D. Hasil Temuan Tentang Pembiayaan pendidikan a.Perencanaan............................................................................ b.Sumber Dana.......................................................................... c. Distribusi............................................................................... d. Pengawasan dan Evaluasi.....................................................
48 51 52 52
PENUTUP A. KESIMPULAN ........................................................................ B. SARAN ....................................................................................
55 56
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN
57
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data
Tabel 2
Rincian budget kirikulum dan pembelajaran berbagai kegiatan secara sederhana
Tabel 3
Rincian budget kesiswaan
Tabel 4
Profil Sekolah
Tabel 5
Keadaan Guru
Tabel 6
Keadaan Siswa
Tabel 7
Keadaan Pegawai
Tabel 8
Keadaan sarana dan prasarana
Tabel 9
Struktur Organisasi Sekolah MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
APBS MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA
Lampiran 2
Kartu Pembayaran Keuangan Sekolah
Lampiran 3
Kwitansi Sekolah
Lampiran 4
Buku rekapan setoran bendahara sekolah
Lampiran 5
Catatan pengeluaran harian
Lampiran 6
Buku pemasukan dan pengeluaran
Lampiran 7
Contoh Pengawasan harian terhadap pembiayaan pendidikan sekolah
Lampiran 8
Pedoman wawancara Pembiayaan Pendidikan dengan Kepala Sekolah
Lampiran 9
Berita acara wawancara Pembiayaan Pendidikan Dengan Kepala Sekolah
Lampiran 10 Pedoman wawancara pembiayaan pendidikan dengan Direktur Pendidikan dan Pengawasan Lampiran 11 Berita acara wawancara pembiayaan pendidikan dengan Direktur pendidikan dan Pengawasan Lampiran 12 Pedoman wawancara dengan Bendahara sekolah Lampiran 13 Berita acara wawancara dengan Bendahara Sekolah Lampiran 14 Daftar keadaan Guru dan Karyawan Lampiran 15 Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi Lampiran 16 Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 17 Surat izin Penelitian Lampiran 18 Daftar Uji Referensi dosen pembimbing Lampiran 19 Daftar Uji Referensi Jurusan
vii
Lampiran 20 Surat keterangan dari YAYASAN MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan proses dinamis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta perkembangan masyarakat. Pendidikan memang menjadi kebutuhan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ditetapkan dalam pembukaan
Undang-Undang dasar 1945. Demikian pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka diperlukan suatu pendidikan yang berkualitas agar dapat menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Dalam undang-undang system pendidikan nasional (Sisdiknas) No 20 tahun 2003 bab II pasal 3, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.1 Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk 1
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : DEPAG, 2006, h. 8-9
1
menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan dibidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak2. Sesuai dengan tanggung jawab pembiayaan pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada BAB XIII pasal 46 ayat 1 yaitu: “Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.3 Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat, termasuk di dalamnya orang tua murid. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah. Untuk itu perlu mendapat perhatian yang lebih besar baik dari pemerintah, maupun swasta dan masyarakat. Sekolah dapat dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia diharapkan, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa usaha dan pengorbanan. Mutu dari keluaran yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada 2
E. Mulyasa, Menjadi kepala sekolah professional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke-5, hal 193-194 3 Undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: DEPAG, 2006. h. 30
2
jenis dan pengorbanan yang harus direlakan. Pengorbanan yang antara lain diterjemahkan menjadi biaya merupakan faktor yang tidak mungkin diabaikan dalam proses pendidikan. Dan untuk menghasilkan itu semua sekolah membutuhkan pembiayaan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar, maka agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, harus ada pembiayaan atau pendanaan yang baik atau mencukupi dari pihak sekolah. Apabila pembiayaan pendidikan pada sekolah baik, maka proses belajar mengajarpun diharapkan akan berjalan dengan lancar. Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang rumit untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menelusuri berbagai proses pembiayaan pendidikan di MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN mulai dari; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sumber dana pendidikan untuk memperlancar proses pendidikan, kemudian keseimbangan antara pemasukan dengan penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah, selanjutnya kurangnya keterlibatan pihak luar dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan di sekolah. MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta, merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah binaan yayasan pendidikan Islam, MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta sebagai lembaga pendidikan formal di 3
bawah naungan DIKNAS
secara umum
hingga keberadaannya
sangat
memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan dunia pendidikan di tanah air ini. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikannya objek penelitian yang terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan pendidikan, oleh karenanya penulis memberi judul ” “Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta”. peneliti memilih objek penelitian pada MA AnNajah Petukangan Selatan Jakarta ini didasari pada hal yang oleh peneliti anggap layak untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut, yaitu: MA An-Najah yang telah memiliki akredatisai A, dan memiliki sarana pembelajaran yang cukup memadai serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi pada bidangnya, hal yang demikian ini merupakan wujud dari telah terlaksananya pembiayaan pendidikan yang cukup baik.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS 2. Kurang kreatifnya
sekolah
dalam
pengelolaan
sumber
dana
untuk
memperlancar program sekolah. 3. Kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan. 4. Kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah.
C. Pembatasan Masalah Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis sesuai dengan latar belakang masalah, maka penulis membatasi permasalahan pada; pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan. Meliputi; kurangnya keterlibatan guru dan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar
program
sekolah,
evaluasi
pembiayaan
pendidikan
tidak 4
melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah.
D. Perumusan Masalah Agar penulisan skripsi ini lebih terarah berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut; “sejauhmana pelaksanaan Pembiayaan pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan” ; meliputi:
kurangnya keterlibatan guru dan komite
sekolah dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, evaluasi pembiayaan pendidikan tidak melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah.
E. Manfaat penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain; a. Untuk pengembangan ilmu, terutama bagi penulis sendiri dalam mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan Pembiayaan Pendidikan di MA AnNajah b. Untuk
menambah
wawasan
dan
pengalaman
bagi
penulis
dalam
merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. c. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi kepala sekolah, guru, pemerintah dan instansi yang terkait dalam
merencanakan Pembiayaan
Pendidikan. d. Sebagai bahan acuan atau literature bagi peneliti lain yang berkepentingan dengan tema yang sama yaitu Pembiayaan Pendidikan.
5
BAB II KAJIAN TEORI
A. KAJIAN TEORI 1.
HAKIKAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
a.
Konsep pembiayaan pendidikan Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental
(instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Dalam pengertian ini, misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik buku sekolah dan guru juga adalah biaya. Bagaimana biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan dan dikelolamerupakan persoalan pembiayaan dan pendanaan pendidikan (educational finance).1
1
Supriadi, dedi, Prof, Dr, Satuan Biaya Pendidikan (dasar dan menengah) cet ke-2, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya, 2004 hal; 3-4
6
Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu.2 Dari definisi diatas dapatlah dikemukakan pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan pengeluaran yang harus dikeluarkan seorang siswa sebelum mengikuti proses pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.
b.
Ruang lingkup pembiayaan pendidikan Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental
yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Secara konseptual, besarnya biaya yang digunakan (misalnya; untuk kegiatan akademik dan pembinaan kesiswaan) dan kemampuan dalam penyediaan anggaran merupakan petunjuk kelayakan (feasibility) sebuah institusi persekolahan. Institusi pendidikan dan pelatihan harus mampu menggaransi bahwa setiap item kegiatan yang akan dilakukan didukung oleh kemampuan financial yang memadai. Menurut Danim, pembiayaan pendidikan mencakup 4 aspek antara lain: 1) Pembelajaan capital (capital expenditures), adalah pengeluaran lembaga pendidikan untuk mendapatkan aset-aset yang dibutuhkan seperti: tanah, bangunan atau peralatan-peralatan berat yang bersifat mayor lainnya. 2) Pembelanjaan rutin (current expenditures), adalah pengeluaran lembaga pendidikan yang berlangsung secara kontinu dan bersifat berulang-ulang untuk memperlancar operasi program akademik dan non akademik
2
Syaiful syagala, manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, Jakarta; Nimas Multima, 2004. hal; 175
7
3) Pembelanjaan pendidikan (educational expenditures) merupakan bagian dari pembelanjaan pendidikan dan pembelanjaan umum dari lembaga pendidikan, yang terkait langsng dengan kepentingan pembelanjaan dan kesejahteraan siswa 4) Pembelanjaan pendidikan dan umum (educational and general expenditures), merupakan pembelanjaan rutin lembaga pendidikan yang bersifat mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran penelitian dan pengembangan, penelitianpenelitian terorganisasi serta pelayaan kepada masyarakat.
c.
Klasifikasi pembiayaan pendidikan Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya
(input) baik berupa barang (natural atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Klasifikasi biaya secara garis besar terbagi menjadi dua; 1) biaya uang (money cost) dan biaya kesempatan (oppprtunity cost) Biaya uang dari suatu kegiatan ekonomi adalah biaya pendidikan yang riil dikeluarkan oleh penyelenggaraan pendidikan seperti gaji tenaga kependidikan dan gaji tenaga non kependidikan. Biaya bahan dan peralatan serta biaya sering disebut gedung. Sedangkan biaya kesempatan yang sering disebut sebagai biaya alternative adalah biaya uang yang menghilang. Dalam kaitannya dengan dana pendidikan, Thomas (1985) mengungkapkan adanya klasifikasi dana dalam pendidikan antara lain sebagai berikut: a. Dana langsung dan dana tak langsung. Dana langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangka dana tak lengsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Misalnya: biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan.
8
b. Dana masyarakat dan dana pribadi. Dana masyarakat adalah dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan atau pengeluaran rumah tangga. c. Dana bentuk uang dan bukan dana bentuk uang . Dalam konteks perencaan pendidikan pemahaman terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efesiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya diukur dari perubahan-perubahan kuantitatidf dan kualitatif.3
Konsep pembiayaan pendidikan yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat diepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Dalam hal ini bagaimana perencanaan, sumber dana, distribusi dan pengawasan atau evaluasi, serta pertanggung jawaban kepala sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan.
3
Supriadi, dedi, Prof, Dr, Satuan Biaya Pendidikan (dasar dan menengah), cet-2 , Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal; 4
9
2.
PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Perencanaan (planning) adalah: 1) pemilihan penetapan tujuan-tujuan
organisasi, 2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan factor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum mengerjakan seseuatu harus disusun terlebih dahulu dalam suatu perencanaan, dengan maksud untuk melancarkan pencapaian tujuan, termasuk dalam mengelola menajemen keuangan di sekolah. Arti dari manajemen keuangan itu sendiri adalah tindakan pengurusan tata usaha keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mewujudkan
tertib
administrasi keuangan. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah
untuk
merencanakan,
melaksanakan
dan
mengevaluasi
serta
mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan itu sendiri. Rencana-rencana dibutukan untuk memberikan kepada organisasi tujuantujuannya dan menetapkan prosedur terbaik Untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Disamping itu, rencana memungkinkan; a. organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. b. para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih, dan c. kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkatan kemajuan tidak memuaskan.
10
Planning dapat dirumuskan oleh Piet Sahertian sebagai langkah persiapan yang diarahkan kepada tujuan dan bertitik kulminasi pada suatu keputusan yang berfungsi sebagai landasan bagi langkah tindakan selanjutnya.4 Dalam sebuah perencanaan pembiayaan pendidikan, perlu adanya penyusunan anggaran yang merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau kesepakatan antara puncak pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dengan bawahan dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran pada sekolah, perencanaan anggaran itu tertuang pada rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS). RAPBS mencerminkan kekuatan sekolah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa. RAPBS terdiri atas rencana pendapatan dan pengeluaran atau belanja sekolah. Dalam rencana pendapatan, terdapat komponen sumber dari pemerintah, siswa (terutama dari iuran rutin sekolah, atau lazim disebut iuran BP3) dan sumbangan masyarakat lainnya. Sementara itu untuk pengeluaran terdapat komponen gaji guru (pegawai) yang biasanya paling dominan dan non gaji (pemeliharaan dan pengadaan sarana penunjang. RAPBS juga ditentukan oleh sejumlah siswa sekolah yang jumlah siswanya besar akan mendapatkan dana yang lebih besar pula dari iuran siswa yang dikelola oleh sekolah bersama BP3 atau komite sekolah. Pada
era
manajemen
berbasis
sekolah
(MBS)
sekarang
badan
penyelenggaraan pendidikan (BP3) dihapus dan fungsinya diwadahi dalam komite sekolah. Namun pada kenyataannya, RAPBS juga tidak dengan sendirinya mencerminkan keseluruhan dana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah, karena dalam kenyataannya banyak dana lain yang dikelola oleh sekolah
4
Sehartian, A, Piet, Dimensi Administrasi Pendidikan, Surabaya;Usaha Nasional, 1994, hal;254
11
tetapi tidak dicatat dalam RAPBS atau tidak langsung dikelola oleh sekolah namun dikeluarkan oleh keluarga siswa untuk membiayai kebutuhan sekolah. Dalam dunia pendidikan (sekolah) sangat terpengaruhi oleh berbagai perubahan, baik dalam aspek politik, sosial budaya, ekonomi, tehnologi, industry, maupun informasi. Pembaharuan dalam aspek-aspek tersebut menuntut para pengambil keputusan kebijakan pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan demikian, dalam penyusunan RAPBS penting untuk diperhatikan berbagai peluang pembiayaan pendidikan. Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBS dimulai dengan mengkaji perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan, tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang mungkin membuka peluang dalam hubungan ini pemberian kewenangan kepada kepala sekolah (otonomi) untuk mengelola keuangan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya menjadi sangat strategis. Dalam strategi RAPBS sangat dipengaruhi oleh misi dan factor lingkungan pendidikan (sekolah). Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sekolah mencakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakupp kondisi sosial ekonomi dan aspirasi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orangtua, globalisasi informasi dan tehnologi dan industri yang berkkembang sangat cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Analisis factor internal sekolah sangat diperlukan dalam menyusun RAPBS. Analisis keefektifan biaya (cost effectiveness analysis) merupakan cara terbaik dalam menyusun RAPBS yang berorientasi terhadap skala prioritas dan mutu.5 Kemudian proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut; 5
Fattah, Nanang, Dr, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cet-3,Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Hal; 56
12
a. Pada tingkat kelompok kerja, pada tingkat sekolah kelompok kerja terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antaralain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. b. Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah, kemudian melakukan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS c. Sosialisasi dan legalitas, pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada kantor Inspeksi Pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.6
Partisipasi public dalam pengelolaan sekolah menjadi salah satu cara pencegahan penyelewengan anggaran dana. Menurut coordinator divisi monitoring pelayanan public yang juga seorang penulis buku “Sekolah Harapan, Sekolah anti korupsi”. Menambahkan, diperlukan actor-aktor aktif di sekolah untuk menjamin transparasi dana sekolah, “melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dana masyarakat dalam penyusunan RAPBS partisipatif”.7 Di dalam menyusun rencana anggaran, harus ada seseorang yang bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh proses penganggaran organisasi yang bekerja dibawah arahan tim anggaran. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh tim anggaran dan departemen anggaran. Tim atau komite anggaran anggotanya terdiri atas manajer divisi dan manajer lainnya yang melaksanakan fungsi-fungsi pokok kegiatan suatu organisasi atau unit organisasi. Tim anggaran berperan dalam pemeriksaan anggaran yang dibuat, memberikan tuntutan kebijakan dan tujuan anggaran, mengasistensi 6
Mulyasa, E, Dr.M.Pd, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006. h.200-201 7 www.antikorupsi.org Mengembalikan manajemen Sekolah Kepada Masyarakat.
13
unit-unit
penyusunan
anggaran,
menyelesaikan
berbagai
konflik
anggaran,
menyetujui anggaran final (sebelum disetujui oleh dewan komisaris), serta memonitor kerja aktual dari pelaksanaan anggaran. Dibawah ini merupakan contoh konsep pembiayaan sekolah umumnya untuk waktu satu tahun akademik. Untuk pembiayaan kurikulum dan pembelajaran berbagai kegiatan secara sederhana dapat dilihat rinciannya pada tabel;8 Tabel 2 Pokok budget Kurikulum
Projek Perencanaan Penyusunan Kurikulum
Penyusunan SAP Buku Pegangan Guru Buku Pegangan Siswa Metode Pembelajaran
Projek Projek Pengkoordinasian Pelaksanaan Rapat MGMP Perubahan Kurikulum Menuju KTSP Rapat MKKS Penyusunan SAP Kontekstual Rapat Guru Penyusunan Bidang Studi dan Buku Rumpun pegangan Guru Rapat dengan Pengadaan Komite Sekolah Buku Pegangan Siswa Koordinasi Pengayaan sekolah dengan materi dunia bisnis metode Pembelajaran
Projek Pengendalian Undangan Rapat
Transport Rapat
Daftar Hadir
Notulen Rapat
(laporan pertaggungjawaban keuangan)
8
Dr. Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta; Pustaka Bok Publisher. 2007. Hal; 58-63
14
PBM
Evaluasi
guru Media Pengadaan pembelajaran media pembelajaran Jadwal Rapat guru Tatap muka pembelajaran lengkap di kelas Rencana Pembentukan Belajar di kegiatan guru pembimbing laboratorium bidang studi studi wisata Pedoman Pembentukan Studi wisata praktek panitia karyawisata Pedoman Rapat pengelola Penelitian karyawisata lab siswa Jadwal ujian Rapat guru Pelaksanaan Formatif tes dan ujian Ujian sumatif Pembentukan Pelaksanaan panitia tes dan ME ujian Ujian Pelaksanaan Nasional Akreditasi Sekolah Kartu tes Tata tertib
Buku, barang, alat
Arsip jadwal Arsip pedoman praktek, petunjuk karyawisata Laporan praktek dan karya wisata
Nilai formatif Nilai sumatif
Nilai Ebtanas
Sertifikat evaluasi program Sertifikat evaluasi manajerial
Adapun untuk budget kesiswaan rinciannya pada tabel berikut ini; Tabel 3 Budget pokok Siswa baru
Perencanaan
Pengkoordinasikan Pelaksanaan
Pengendalian
Promosi
Rapat komite Publikasi Software dan sekolah, pimpinan melalui media hardware sekolah, guru, elektronik dan SPMB 15
karyawan lengkap Penetapan Konsultasi dengan target siswa Dinas Pendidikan baru Pembentukan panitia PSB
Jadwal kegiatan panitia
Organisasi siswa
Pembentukan organisasi kesiswaan yang baik
Pembinaan semua organisasi kesiswaan yang baik
Pengelolaan output
Rencana pembentukan organisasi alumni
Rapat pimpinan sekolah, bidang kesiswaan dan perwakilan siswa senior
cetak atau media lainnya Penyusunan Sistem Informasi PSB Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Pemberian tanda terima kepada calon yang memenuhi syarat Pembentukan tata tertib dan persyaratan pembentukan organisasi siswa
Dokumen pendaftaran
Dokumen informasi dan penerimaan Daftar siswa baru yang teregistrasi sesuai kalender
Dokumendokumen yang berkaitan dengan pembentukan organisasi kesiswaan Pemilihan Dokumen umum siswa pengesahan pengajuan organisasi calon kepada kesiswaan kepala sekolah dan penetapan susunan kepengurusan Rapat pimpinan Pembentukan Dokumen dengan perwakilan organisasi alumni alumni alumni, jaringan 16
alumni, dan pelacakan alumni
3.
SUMBER DANA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan
subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahunnya oleh lembaga sekolah dari sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orangtua murid (BIP3), dan masyarakat. Penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat terdiri dari gaji, subsidi atau bantuan pembiayaan penyelenggaraan SDN (SBPP-SDN), dan dana operasional perawatan (DOP). Adapun menurut buku Pembiayaan pendidikan di Indonesia membagi empat golongan sumber dana antaralain; 1) hasil penerimaan umum pemerintah, pada dasarnya merupakan sumebr yang terpenting untuk pembiayaan pendidikan. Termasuk dalam golongan ini semua penerimaan pemerintah disemua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman oleh pemerintah. Besarnya biaya dan penerimaan pemerintah tersebut ditentukan oleh aparat keuangan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, yang dipertimbangkan berdasarkan prioritas-prioritas pendidikan dibandingkan dengan kegiatan pemerintah dibidang lainnya. 2) penghasilan pemerintah khusus diperuntukan pendidikan, meskipun itu merupakan suatu bagian dari penerimaan pemerintah, perlu dipisahkan dalam pembahasan ini. Termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNISCO, pinjaman dari Bank Dunia dan sebagainya.
17
3) iuran sekolah, adalah pembayaran orang tua murid langsung kepada sekolah, berdasarkan jumlah anak mereka yang dididik di sekolah tersebut. Keputusan mengenai sekolah yangmana anak-anak mereka akan dididik dan apakah iuran sekolah tersebut akan dibayar adalah hak orangtua murid, walaupun jumlah iuran itu biasanya ditentukan oleh pemerintah atau sekolah atau Yayasan. Peranan orangtua murid dalam menentukan jumlah itu biasanya terbatas kepada keanggotaannya badan sekolah, Yayasan, dan sebagianya. 4) sumbangan-sumbangan sukarela lainnya, termasuk juga sumbangan perseorangan. Sumbangan dari masyarakat, panti darma atau badan agama (baik dalam negeri maupun luar negeri), berupa uang tunai, barang, jasa-jasa, hadiah-hadiah, pinjamandan segala usaha sekolah sendiri untuk mengumpulkan dana.9 Hubungan Pembantuan Keterbatasan pemerintah dan institusi pendidikan menyediakan dan mengalokasikan dana menuntut adanya upaya kreatif untuk memperoleh bantuan dana dari sumber luar. Diluar kerangka sumber dana institusi seperti telah disebutkan, aliran dana dari sumber luar dapat diperoleh dengan cara hubungan pembantuan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Beranjak dari pengalaman yang ada, model hubungan pembantuan yang diharapkan dapat mengambil manfaat secara edukasional atau ekonomis, yaitu model agrimen, model pensponsoran, dan model pemerintahan. Deskripsi masing-masing model tersebut antara lain; 1. Model agrimen. Pada model ini bantuan manusia dan sumber capital dicapai dengan agrimen diantara dua institusi tanpa kehilangan identitas institusinya. Rasional dari model ini adalah fleksibilitas, kesukarelaan berkolaborasi, dan memelihara keragaman. Pada model ini, masing-masing institusi bebas untuk membawa partner akademik 9
Daroesman, Ruth, pembiayaan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta; PT.Badan Penerbit Indonesia Raya, 1975, Hal; 21-23
18
dan fasilitas dari institusinya, tanpa ada hambatan dilihat dari identitas organisasi. Bentuk kerjasamanya antaralain; a. Konsorsium lintas lembaga b. Konsorsium lintas departemen c. Pengembangan staf bersama-sama d. Kerjasama program penelitian e. Layanan resiprokal, dan f. Penggunaan bangunan secara bersama-sama, dsb.
2. Model pensponsoran. Pada model ini merepresentasikan aransemen diantara sebuah organisasi besar, yang sudah benar-benar mapan, dan bonafide dalam pendanaan dengan sebuah organisasi lain yang sangat memerlukan bantuan dana. Lembaga yang bertindak sebagai sponsor berhak menentukan criteria aspek akademik dan peralatan yang diperlukan sebagai persyaratan pemberian bantuan. Pola pensponsoran ini menguntungkan karena membuka peluang optimalisasi sumber daya yang ada dari lembaga sponsor untuk menghilangkan kejenuhan yang potensial.
3. Model pemerintahan, Model ini merupakan sebuah model ketika pemerintah menjadi penyandang dana sekaligus menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara proyek. Dengan pola ini akan didapat beberapa keuntungan, antara lain; a. Sumber-sumber relative terkonsentrasi pada satu institusi, tidak tersebar pada banyak institusi. b. Adanya konsentrasi sumber-sumber mendorong kualitas tinggi dalam bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian, layanan kesiswaan. c. Aksibilitas sumber-sumber fasilitas membantu optimism penggunaan sumbersumber
19
d. Pola manajemen tunggal memungkinkan gerak pekerjaan dilakukan secara cepat.10
4. DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Ada beberapa Peran tingkat ketersediaan dana penyelenggaraan pendidikan diantaranya, sebagai berikut; a. Peran Ketersediaan Biaya untuk Ketenagaan b. Peran ketersediaan dana untuk pengadaan dan pemanfaatan sarana –prasarana c. Peran ketersediaan dana untuk biaya operasional11 Dalam buku dasar-dasar perencanaan pendidikan dijelaskan bahwa ada beberapa komponen yang perlu dibiayai pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komponen-komponen itu antaralain; 1) Untuk pelaksanaan pelajran per-murid atau perkelas 2) Untuk tata usaha sekolah 3) Untuk kesejahteraan pegawai 4) Untuk porseni (pecan olahraga dan seni) sekolah 5) Untuk penyediaan buku laporan pendidikan 6) Untuk penyelenggaraan UAN 7) Untuk pengadaan STTB 8) Untuk supervise 9) Untuk pembinaan pengelolaann subsidi atau bantuan 10) Untuk pendataan.12
10
Danim Sudarwan, Prof.Dr. Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta; Bumi Aksara, 2008. Hal; 149150 11 www.google.com (Asri Physic 07_UNHALU Makalah pembiayaan pendidikan.mht) 12 Enoch, Jusuf, Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan, Jakarta; Bumi Aksara, 1995, Hal; 192
20
Seluruh komponen haruslah memperoleh perhatian yang sama, karena seluruh komponen akan saling berkaitan dan seluruhnya mendukung tercapainya mutu pendidikan di sekolah itu sendiri. Komponen di atas, belum sepenuhnya memenuhi segala kebutuhan dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah, misalnya untuk pemeliharaan sekolah belum dimasukkan pada komponen tersebut. Pendanaan untuk pemeliharaan sekolah, dananya dimasukkan dalam program inpres sekolahdan untuk pemeliharaan sekolah sebesar 51% prosentase dana yang diberikan oleh pemerintah dapat diketahui berdasarkan data yang dikutip dari buku studi model pembiayaan pendidikan dasar 9tahun, antara lain sebagai berikut; a. pemeliharaan sekolah
51,88%
b. penyelenggaraan pelajaran
12,26%
c. kesejahteraan pegawai
16,90%
d. tata usaha
5,70%
e. penyelenggaraan EBTA, pengadaan STTB
5,20%
5. EVALUASI TERHADAP PENGGUNAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Sebelum membahas mengenai evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan di sekolah, terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai pengawasan terhadap anggaran pendidikan. Konsep Pengawasan Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan pengawasan anggaran adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara 21
rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan dan jika perlu diproses secara hukum. Pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan dibandingkan dengan standard an mengoreksi kesenjangan-kesenjangan maka proses pengawasan tidak akan terlaksana tanpa informasi.13 Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem.
Prinsip-Prinsip Pengawasan Dalam
kebijakan
umum
pengawasan
Departemen
Pendidikan
dan
Kebudayaan (Rakernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut: a) Sistem pengawasan funsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup keseluruhan aktivitas program disetiap bidang organisasi. b) Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparta pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi. c) Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen. d) Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyelesaian masalah dengan konsepsional dan secara meneluruh. e) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi dan integrasi pribadi yang baik.
13
Dr.Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. 2006. h. 101
22
f) Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi g) Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk mengadakan perbaikan h) Objektif dan komprehensif i) Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi j) Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat k) Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.14
Prosedur Pengawasan Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu; a. Memantau (memonitoring) b. Menilai, dan c. Melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau memonitoring dilakukan terhadap kinerja aktual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya.
Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan criteriakriteria yang telah digariskan dalam perencanaan. Apakah terdapat penyimpangan (deviasi) maka diusahakan adanya perbaikan dan korelasi yang direkomendasikan kepada pimpinan evaluasi. Di bawah ini merupakan gambar skematik kegiatan proses pengawasan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut;
INPUT
PROSES
14
Fattah, Nanang, Dr, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cet-3, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya, 2004, Hal; 65-66
23
Kinerja aktual
Monitoring-Evaluasi-Laporan
Rekomendasi
Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu; a) Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai dengan hasil akhir yang diharapkan. b) Unsure adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran c) Ukuran dan standarisasi dari pengawasan d) Tehnik-tehnik pengawasan
Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu; a) Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu. b) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan c) Mengidentifikasikan penyimpangan (deviasi) d) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi
Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh luar lembaga (external audit) seperti badan pemeriksa keuangan (BPK) atau akuntan public yang mempunyai
24
sertifikasi dan pimpinan langsung (internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya. Hasil-hasil dari pemeriksaan, baik secara audit
internal maupun audit
eksternal berdasarkan atas temuan-temuan praktis di lapangan yang kemudian dilaksanakan, dibahas bersama kemudian direkomendasikan.
Sasaran Pemeriksaan (Audit) a) Pemeriksaan Kas Salah satu kegiatan pada pemeriksaan keuangan dan ketaatan ada peraturannya (financial audit), yaitu pemeriksaan kas. Pemeriksaan ini untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang sebenarnya ada melalui catatannya. Sebagai ketentuan, dalam pemeriksaan kas harus dipenuhi syarat sebagai berikut; a. Pemeriksaan harus mempunyai surat bukti diri b. Pemeriksaan harus mempunyai surat tugas c. Pemeriksaan kas dilaksanakan pada hari keja d. Pemeriksaan kas harus dilakukan secara mendadak e. Pemeriksaan kas harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang Aturan umum dalam pembukuan setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kwitansi), semua transaksi dicatat sesuai dengan urutan waktu (kronologis). Setiap halaman buku kas harus dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan. Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah atau bendahara komite sekolah. Pada akhir bulan buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo rekening di bank.15
15
www.disdik-kotasmg.org manajemen sekolah
25
b) Pemeriksaan Pengurusan Barang Pemeriksaan barang dilakukan terhadap seluruh persediaan barang yang ada. Pemeriksaan barang sifatnya lebih kompleks daripada pemeriksaan kas, daripada pemeriksaan kas, karena bukan saja banyaknya jenis barang, tetapi juga membandingkan jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada. Pengawasan barang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan termasuk juga petugas BPK. Pemeriksaan dilakukan di gudang atau tempat penyimpanan barang atau tempat dilakukannya pencatatan. Apabila terdapat kerugian Negara yang disebabkan karena kelalaian petugas yang dapat dilakukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan barang dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut; a. Jika terdapat kesangsian dari pengurusan barang yang baik b. Jika terdapat penggantian dari pengurus barang yang lama kepada pengurus barang yang baru c. Pada akhir tahun anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban d. Pada saat tertentu apabila persediaan barang tidak terlalu banyak e. Apabila diperlukan akan mendukung pemeriksaan yang lain.
c) Tuntutan Ganti Rugi Dengan diadakannya pengawasan pada pengurusan uang atau barang dapat diketahui hal-hal sebagai berikut; a. Pemeriksaan berturut-turut memperlihatkan administrasi yang diteliti dari rasa tanggung jawab bendaharawan pemegang kas atau bendaharawan material yang dapat diuji. b. Pemeriksaan menimbulkan persangkaan ketidakwajaran terhadap hal yang masih diperlukan penyelidikan dapat tidaknya bendaharawan disalahkan c. Pemeriksaan menimbulkan dugaan keras adanya pelanggaran umum 26
Bendahrawan dapat dituntut untuk mengganti kerugian berdasarkan pasal 77 ICW, sedangkan pengawasan dapat dituntut juga berdasarkan pasal 74 ICW.
d) Pemeriksaan Anggaran Pre-Audit Pemeriksaan ini biasa dilakukan oleh akuntan dengan istilah internal control (pengendalian item) yang meliputi rencana organisasi dan semua metode serta kebijaksanaan yang terkoordinasi dalam suatu kantor untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketetapan dan sampai berapa jauh data dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditatati kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan.16 Dalam pengawasan, keterlibatan pengawas pihak eksternal sekolah juga dibutuhkan ini Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, pengawasan keuangan pihak eksternal sekolah dilaksanakan oleh petugas dari Bawasda, dan Dinas Pendidikan, baik dana yang bersumber dari pemerintah (UYHD, OPF, dan DBO) maupundana dari masyarakat (orangtua peserta didik). Pengawasan Manajemen keuangan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Bawasda tersebut dilakukan secara rutin satutahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan sekolah. Secara umum Kegiatan pengendalian atau pengawasan anggaran meliputi rencana penerapan anggaran, catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran (pembukuan) serta laporan yang transparan dan akurat (akuntabilitas)
Konsep Evaluasi Evaluasi
merupakan
tahap
terakhir
setelah
tahap
perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat criteria yang 16
Fattah, Nanang, Dr, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cet-3, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya, 2004, Hal; 66-72
27
disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk; a. Memperolah dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana atau prasana, biaya) secara efisien dan ekonomis. c. Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.17 Evaluasi merupakan elemen kunci dalam perencanaan. Jika sebuah sekolah mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya. Proses evaluasi harus focus pada pelanggan, dan mengeksplorasi dua isu; pertama, tingkatan dimana sekolah mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal, dan kedua, sejauhmana sekolah mampu mencapai misi dan tujuan strategisnya. Untuk memastikan bahwa sebuah proses evaluasi mampu mengawasi tujuan individual dan sekolah tersebut, maka evaluasi tersebut harus dilakukan dalam tiga level evaluasi, diantaranya; a. Segera, yaitu melibatkan pemeriksaan harian. Tipe evaluasi ini biasanya berlangsung secara informal dan dilakukan oleh individu guru atau pada tingkat tim. b. Jangka pendek, yaitu membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan lebih spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnyadan sedang meraih potensinya. Tujuannya evaluasi pada tingkatan ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Evaluasi jangka pendek dapat digunakan sebagai sebuah metode control mutu yang menyoroti kesalahan dan masalah.
17
Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan……h.107-108
28
c. Jangka panjang, yaitu sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh institusi secara keseluruhan. Tipe evaluasi ini dilakukan sebagai sebuah usaha pembuka dalam memperbaharui rencana strategis. Tujuan terpenting dari evaluasi ini adalah pencegahan.18 Fungsi evaluasi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai sebuah upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta meggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antaralain19; No. Komponen 1 Biaya Investasi
Aspek Penyusunan RAPBS
Jenis dokumen SNP Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah Sarana dan Dokumen catatan tahunan berupa prasarana dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara meyeluruh Pengembangan Dokumen pembelanjaan biaya untuk pendidik dan tenaga pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan berdasarkan Rencana Kerja anggaran Sekolah (RKAS) untuk
18
Sallis Edward, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan), Jogjakarta; IRCISoD, 2006, Hal;236-237 19 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, instrument Dokumen Portofolio (Monitoring dan Evaluasi), Jakarta; 2010
29
Modal kerja
2
Biaya Operasional
Gaji pendidik
Gaji tenaga kependidikan
Kegiatan pembelajaran
Kegiatan kesiswaaan
ATK
Bahan habis pakai
Alat habis pakai
Kegiatan rapat Transport dan perjalanan dinas Penggandaan soalsoal ujian Daya dan jasa
pemenuhan SNP Dokumen modal kerja (operasional) untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir untuk pemenuhan SNP Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP Dokumen pengalokasian biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP Dokumen pengeluaran biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP Dokumen pengeluaran biaya pengadaaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran Dokumen pengeluaran biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat Dokumen pengeluaran biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas Dokumen pengeluaran biaya penggandaaan soal ujian Dokumen pengeluaran biaya pengadaan daya dan jasa
30
3
Biaya operasional
Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung Sumbangan pendidikan Uang sekolah Subsidi silang Biaya lain
operasional
Penetapan operasional
4
Trasnparasi dan akuntabilitas
biaya
Pengelolaan biaya operasional Pedoman pengelolaan keuangan Pembukuan biaya operasional Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. Dokumen pemungutan atau sumbangan uang sekolah Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu Dokumen penggalangan biaya operasional lain di samping iuran komite rutin dan fisik sekolah Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan degan melibatkan berbagai pihak Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat Dokumen pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS (RAPBS) Dokumen pembukuan biaya operasional Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana
Bagaimanapun sekolah harus menyusun laporan keuangan kepada pihakpihak yang memberikan biaya pendidikan yang dikelola oleh sekolah. Misalnya dana dari asal komite sekolah, maka laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada komite sekolah atau atas pemanfaatan-pemanfaatan dana itu. Misalnya dana
31
yang berasal dari donatur untuk pembelian buku sekolah, maka kepala sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana tersebut. Seluruh laporan keuangan sekolah akan dilakukan pengecekan secara acak atau total oleh eksternal audit, atau petugas pemerintah yang memiliki kompetensi melakukan audit atas instansi public. Komite sekolah secara periodic haruslah menerima laporan keuangan pihak sekolah bahkan mendiskusikan dalam suatu forum. Pengecekan dari pemerintah sifatnya akan sangat mendalam. Setiap rupiah yang dibelanjakan akan dilakukan pengecekan mana bukti pembayarannya, mana bukti penyerahannya, dan mana barangnya. Apakah ada kesesuaian antara kuitansi dengan jenis barang yang dibeli. Kepala sekolah harus bertanggung jawab (responsible) atas pemakaian rupiahnya, laporan harus transparan (transparansi) dan siap digugat (akontabel) manakala pemakaian rupiah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kepala sekolah memiliki wewenag membelanjakan semua rupiah yang dimiliki sekolah untuk menunjang kelancaran kegiatan sekolah dan memberikan pelayanan pembelajaran sebaik-baiknya kepada siswa. Kepala sekolah tidak boleh terlalu pelit membelanjakan uang sekolah yang dapat menyebabkan proses belajar mengajar siswa jadi terganggu. Atau sebaliknya kepala sekolah tidak boleh terlalu boros sehingga uang sekolah habis sebelum mas keuangan itu berakhir. Keduanya menunjukkan keuangna sekolah tidak efisien. Kemudian bila ada revisi anggaran, maka suatu organisasi disusun berdasarkan asumsi-asumsi bahwa kondisi tertentu akan berlaku selama tahun anggaran. Jika kondisi sesungguhnya ternyata berbeda dengan yang diasumsikan maka sangat mungkin untuk melakukan revisi anggaran.
32
Revisi anggaran dapat dilaksanakan dengan salah satu dari dua macam prosedur berikut; a. Dilakukan secara sistematis, misalnya setiap triwulan, semesteran, dan sebagainya b. Hanya dilakukan jika kondisi yang mendasari penyusunan anggaran menyimpang dari yang diasumsikan semula.20
Dari uraian-uraian di atas penulis mengadopsi konsep pembiayaan menurut Nanang Fattah untuk melandaskan konsep kerangka berpikir sebagai berikut;
B. KERANGKA BERPIKIR Sebagaimana penulis ketahui bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah memiliki peranan penting, pembiayaan pendidikan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Karena pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya dalam waktu yan relative sigkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Apa yang dikemukakan di atas menjadi penting apabila sekolas sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan, yang salah satu keberhasilannya dipengaruhi oleh pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik. Namun pada kenyataannya, sekolah belum efektif dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari hal berikut; (1) kurangnya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, (2) kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, (3) kurang seimbangnya penyaluran atau distribusi terhadap dana 20
Sony Yuwono, dkk, Penganggaran Sektor Publik(Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD), Malang; Bayumedia Publishing, 2005. h. 34
33
yang diperoleh, (4) kurangnya keterlibatan pihak luar seperti komite sekolah dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah, agar terciptanya transparansi keuangan sekolah. Sedangkan sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga sekolah perlu melakukan peningkatan-peningkatan mutu pendidikan melalui pembiayaan pendidikan yang efektif. Dengan membandingkan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah dengan keadaan nyata di sekolah yang menjadi sasaran penelitian, maka tergambarlah permasalahan yaitu lemahnya pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah. Akan tetapi, muncul permasalah dalam upaya pencapaian peningkatan pembiayaan pendidikan tersebut yakni, belum terpenuhinya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, evaluasi pembiayaan pendidikan tidak melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah. Dalam upaya mencapai tujuan di atas, maka masalah-masalah di atas perlu dicarikan solusinya melalui beberapa strategi kegiatan seperti; (1) kegiatan pedoman penyusunan RAPBS yang baik, (2) kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur agar tidak terjadiya kekurangan dana, (3) kegiatan pembinaan dari yayasan agar lebih baik dalam penyusunan RAPBS, yaitu pada kegiatan pengawasan dan evaluasi komite dilibatkan agar terjadinya transparansi keuangan sekolah. Dengan demikian melalui beberapa peningkatan sekolah dalam hal pembiayaan pendidikan, maka diharapkan akan terjadi peningkatan pembiayaan pendidikan yang baik, yang akan berdampak pada keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidikan untuk di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan.
34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan penelitian Dalam penelitian pembiayaan pendidikan ini penulis mempunyai tujuan antara lain; 1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan dalam penyusunan RAPBS di MA An Najah Petukangan Selatan Jakarta. 2. Upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di MA AnNajah Petukangan Selatan Jakarta. 3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA AnNajah Petukangan Selatan Jakarta.
B. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian dilaksanakan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada masa dan bulan belajar mengajar efektif yaitu dari bulan Juli sampai dengan Agustus, sehingga memudahkan penelitian untuk menjaring data dan informasi yang dibutuhkan dari responden. Hal ini untuk memungkinkan peneliti memahami lebih dalam obyek penelitian, kemudian benar-benar mendapatkan gambaran jelas tentang obyek tersebut.
35
C. Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode
deskriptif. Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan tertentu yang terlebih dahulu menganalisis kejadiannya, untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Dalam hal ini penelitian akan mengadakan observasi untuk megumpulkan keterangan seluas-luasnya mengenai hal tersebut Responden dalam penggalian data dan penelitian ini adalah direktur pendidikan, kepala sekolah, bendahara. Sesuai dengan sifat dan tujuan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang juga bersifat kualitatif, yaitu menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisa kualitatif dengan tahapan proses klasifikasi dan kategorisasi data kemudian di interfikasi dengan mengacu kepada kerangka berfikir penelitian.
D. Teknik dan instrumen pengumpulan data Studi lapangan (field research), yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan yang terdapat dilapangan berdasarkan kenyataan yang ada dengan melakukan; 1. Observasi Teknik ini digunakan untuk merekam bentuk-bentuk pelaksanaan RAPBS, khususnya proses keuangan pada tahap perencanaan melalui pengamatan
dokumen-dokumen
dan
proses
pelaksanaan
kegiatan
keuangan.
2. Wawancara Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.
36
Wawancara digunakan peneliti untuk menganalisa data dan informasi tentang pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di sekolah. Sumber datanya terdiri dari direktur pendidikan, kepala sekolah, dan bendahara MA AnNajah Petukangan Selatan Jakarta. Informasi yang dibutuhkan antaralain; 1. Perencanaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS 2. Pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah seperti SPP, BOS, uang dari donatur lain. 3. Distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; efektifnya pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi gaji dan honor, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan lain seperti konsumsi, rapat, pertanggung jawaban pembiayaan sekolah dan sebagainya. 4. Evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; keterlibatan pengawas
eksternal
seperti
komite
sekolah,
agar
terciptanya
transparansi pembiayaan sekolah.
3.
Studi Dokumentasi Studi dokumentasi digunakan untuk melihat fakta dan hasil pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan Dokumen yang diteliti meliputi; RAPBS, buku bayaran sekolah, buku kas pemasukan dan pengeluaran pembiayaan.
Tehnik penelitian yang utama adalah wawancara, yaitu mewawancarai Direktur pendidikan, Kepala sekolah dan bendahara untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An Najah Petukangan Selatan Jakarta.
37
E. Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data Tabel 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan selatan, Jakarta
NO VARIABEL 1
Pembiayaan
DIMENSI 1. Profil Sekolah
pendidikan
INDIKATOR
JUMLAH
belakang
6
Latar
berdirinya
sekolah Visi dan misi sekolah Struktur organisasi Keadaan
sumber
daya
manusia Keadaan sarana dan prasarana Prestasi yang pernah diraih 2. Perencanaan pembiayaan pendidikan.
5 Merencanakan
rangkaian
biaya yang dibutuhkan Merencanakan program
yang
programmenjadi
prioritas Memperkirakan
biaya
perencanaan itu Kapan dan Siapa saja yang terlibat
dalam
penyusunan
yang
bertanggung
dalam
penyusunan
RAPBS Siapa jawab
38
RAPBS 3. Identifikasi
3
Sumber Dana
Sumber dana Besarnya sumber dana Pembukuan
terhadap
pendapatan 4. Distribusi
2
pembiayaan
Alokasi pengunaan dana
pendidikan
Sisa distribusi dana
5. Evaluasi
dan
9
pengawasan
Pengawasan anggaran
pembiayaan
Memantau
pendidikan
penggunaan
pembiayaan pendidikan Melaporkan
hasil-hasil
temuan dan kegiatan Pemeriksaan terhadap kas Hal apa saja yang dilakukan dalam pengawasan Evaluasi Apakah ada kegiatan evaluasi Kapan evaluasi dilaksanakan. Siapa saja yang melakukan evaluasi Kepada
siapa
dipertanggungjawabkan hasil evaluasi Tindak lanjut hasil evaluasi
39
F. Teknik Pengolahan dan analisis data Dalam
pengumpulan
data,
peneliti
menggunakan
pengecekan
keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi dalam hal ini peneliti membandingkan data dari hasil wawancara, studi dokumentasi dengan referensi dari buku sebagai pendukung keabsahan data, berikut macam triangulasi yang digunakan:1 1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. Triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu: a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara langsung. b. Pengecekkan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam hal ini melalui sumber data yaitu direktur pendidikan, kepala sekolah dan bendahara dengan metode wawancara. 3. Triangulasi teori, yaitu menguji data dengan membandingkan data dengan mengadakan pengecekkan referensi pendukung untuk lebih mengangkat derajat kepercayaan. Dalam hal ini peneliti, membandingkan data dari hasil wawancara dengan referensi dari buku sebagai pendukung keabsahan data. Teknik analisa data ini menggunakan deskriptif analisis, setelah diperoleh dari lapangan, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis kemudian hasilnya diambil dan dijadikan kesimpulan.
1
Prof. Dr. Lexy J. Meleong,M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), cet. ke-8, h.330
40
BAB IV HASIL PENELITIAN 1. Gambaran umum MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA Profil Madrasah Aliyah An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Tabel 4 Profil Sekolah Identitas Sekolah
No. 1
Nama Sekolah
; M.A.AN-Najah
2
N.I.S
; 20109380
3
N.S.S
; 31 231 711 1010
4
Alamat Sekolah
; Jl. Ciledug Raya Petukangan Selatan
5
Kecamatan
; Pesanggrahan
6
Kabupaten/Kota
; Jakarta Selatan
7
Provinsi
; DKI Jakarta
8
Kode Pos
; 12270
9
Tlp/Fax
; 021-7359616
10
Status Sekolah
; Swasta
11
Kegiatan Belajar
; Pagi
12
Nama Yayasan
; Yayasan An-Najah
13
Nomor Akte Pendidikan
; WJ/MAN/1679/1994
14
Tahun Berdiri Sekolah
; 1985
41
15
Status Tanah/ Kepemilikan
; Sendiri
16
Status Bangunan
; Sendiri
17
Status Akreditasi
; A/ Tahun 2010
Sejarah berdirinya MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Sejarah yayasan An-najah dimulai sejak tanggal 10 Syawal tahun 1948. Pada masa itu didirikan suatu lembaga pendidikan bernama Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal yang diprakarsai dan didirikan oleh KH. Abdillah Amin. Lembaga ini sendiri merupakan cikal bakal Darun Najah Petukangan. Pada tahun 1985 atau tepatnya 12 April 1985, Yayasan An-Najah yang memfokuskan pada unit usaha di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial ini dikukuhkan secara hukum oleh Abdillah Amin dan H. Dedy Faried Wadjdy dengan akte notaries no.21 yang dibuat dihadapan R. Soerojo Wongsowidjojo. SH di Jakarta. Lembaga pendidikan ini kemudian diberi nama Balai pendidikan Darun Najah Petukangan Selatan Jakarta yang berarti tempat Tempat keberhasilan atau Tempat Kesuksesan. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2006 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1427 H semua lembaga pendidikan Darun najah petukangan Dari tingkat TK, SD, MTs dan MA menyesuaikan diri dengan nama yayasan pengelolanya yakni An-Najah yang berarti “KEBERHASILAN ATAU KESUKSESAN”. Yayasan An-Najah yang terdiri dari Raudhatul Athfal/TK, Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Islam, Madrasah Tsanawiyah/SMP, Madrasah Aliyah/SMU Berkembang dengan pesat dan telah memiliki ribuan alumnus yang tersebar dipelosok tanah air.
2. Visi dan Misi Pendidikan Madrasah Aliyah mempunyai VISI antaralain sebagai berikut; “Cerdas, Inovatif, Mandiri, Berwawasan IPTEK, dan Berlandaskan IMTAQ”
42
Adapun MISI nya antaralain; Meningkatkan kualitas akademik Mengembankan penelitian untuk mendapatkan gagasan baru yang berorientasi kepada masa depan Menumbuhkan Life Skill dan Jiwa usaha yang kompetitif Mengembangkan kreativitas siswa dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler Menumbuhkan semangat belajar untuk mengembangkan IPTEK berlandaskan IMTAQ
3. Sumber daya kependidikan a. Keadaan guru Tabel 5 Keadaan guru No . 1
Nama Drs. H. Ashari, MM
2
L/P L
Pendidikan terakhir S2 LPMI
Jabatan Pengawas Pendidikan
Drs. Bukhori
L
S1 IAIN
Kepala sekolah
3
Abd. Hamid M, S.Pd
L
S1 UHAMKA
Wakasek
4
Warsono, S.Pd
L
S1 IKIP
Wakasek
5
H.M. Yamin, BA
L
SM. IAIN
Pengawas Pendidikan
6
Yuniati, S.Pd
P
S1 IKIP
Wali Kelas
7
Dra. Titin Rahmawati
P
S1 IAIN
Wali Kelas
8
Muh. Mauluddin, S.Pd L
S1 STKIP
Wali Kelas
9
M. Zuhri, S.Ag
L
S1 IAIN
Wali Kelas
10
Maulina Kusuma, S.Si
P
S1 UI
Wali kelas
11
M. Ikhlas, S.Pd
L
S1 Uhamka
Wali kelas
12
Hadromi, S.Ag
L
S1 STAIDA
Guru BP/Bk
13
Eka Syahrudin S.Pd
L
S1 UNJ
Guru TIK/ Fotografer
43
14
H. Tamzis, S.PD
L
S1 UT
Guru Matematika
15
Ulfah Shihah, S.Ei
P
S1 UIN
Guru Ekonomi
16
Asep Djakamaya
L
D2 FPOK
Guru Penjasorkes
17
Arfan Fitriyadi
L
S1 UI
Guru Fisika
18
Muh. Slam, S.Pd
L
S1 UHAMKA
Guru Bahasa Jepang
19
Fajar almunawar
L
S1 STKIP
Perpus
20
Lestari Permatasari
P
S1 UIN
Guru Ekonomi
Kebanyakan personil di atas sudah berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS)
b. Keadaan siswa MA AN-NAJAH Petukangan Selatan terdiri dari 7 kelas, masing-masing ada dua rombongan belajar, antara lain;
Tabel 6 Keadaan Siswa MA AN-NAJAH No. 1 2 3 4 5
Kelas Kelas X Kelas XI IPA Kelas XI IPS Kelas XII IPA Kelas XII IPS Jumlah
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 29 23 8 8 16 10 7 6 6 9 66 56
Jumlah 52 16 26 13 15 122
44
c. Keadaan pegawai Tabel 7 Keadaan Karyawan No.
Nama
Jabatan
1
Huldi
Tata usaha
2
Mardawi S.Pd
Bendahara
3
Anshori
Karyawan
4
Wawan
Karyawan
5
Jamal
Security
6
H.Umar
Security
d. Keadaan sarana dan prasarana Tabel 8 Sarana dan Prasarana MA AN-Najah Jakarta No
Jenis Sarana
1
Ruang perpustakaan
2
Ruang laboratorium
Jumlah
Keterangan
1
Baik
a. IPA
1
Baik
b. BAHASA
1
Baik
c. KOMPUTER
1
Baik
3
Ruang kesenian/keterampilan
1
Baik
4
Ruang media/ ruang audio visual
1
Baik
5
Lapangan olahraga
1
Baik
6
Buku perpustakaan a. Fiksi
Cukup
Baik
b. Non fiksi
Cukup
Baik
c. referensi
Cukup
Baik
45
7
8
9
Alat peraga/ alat sumber belajar a. matematika
Cukup
Baik
b. IPA
Cukup
Baik
c. IPS
Cukup
Baik
d. BAHASA
Cukup
Baik
a. Kesenian
Cukup
Baik
b. Keterampilan
Cukup
Baik
c. Pendidikan jasmani
Cukup
Baik
a. OHP
Cukup
Baik
b. Audio Player/Radio
Cukup
Baik
c. Video Player/TV
Cukup
Baik
d. Slide projector
Cukup
Baik
e. Computer untuk
Cukup
Baik
Cukup
Baik
a. Kaset pembelajaran
Cukup
Baik
b. VCD Pembelajaran
Cukup
Baik
Alat praktik
Media pendidikan
pembelajaran f. Papan display 10
Software
46
e. Struktur organisasi
Tabel 9 Struktur Organisasi No
Nama
Jabatan
1
Drs. Ashari MM
Direktur pendidikan dan Pengawasan
2
H.M. Yamin BA
Direktur pendidikan dan pengawasan pengajaran
3
Drs. Bukhori S.Pd
Kepala sekolah
4
Abd. Hamid S.Pd
Wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan dan Humas
5
Warsono, S.pd
Wakil Kepala sekolah Bidang Kurikulum dan sarana
6
Mardawi S.Pd
Bendahara
7
M. Ikhlas S.Pd
Pembina OSIS
8
Huldi
Tata Usaha
9
Maulina Kusuma, S.Si
Wali Kelas X
Muh. Ilyas S.pd 10
Mauluddin, S.Pd
Wali Kelas XI
M. Zuhri S.Ag 11
Titin Rahmawati, S.Ag
Wali Kelas XII
Yuniati S.Pd
f. Prestasi sekolah yang pernah diraih Sebagai suatu lembaga pendidikan. MA An-Najah tidak hanya bisa dipandang sebelah mata saja. Hal ini terbukti betapa banyaknya prestasi yang sudah diukir oleh sekolah ini. Prestasi tersebut ada yang disumbangkan oleh siswa maupun siswinya atas nama almamater keseluruhan. Dengan berbagai prestasi yang telah didapatkan, maka MA An-Najah Jakarta banyak dikenal oleh lingkungan masyarakat sekitarnya maupun di luar
47
lingkungan, sehingga sampai sekarang MA An-Najah selalu eksis menyemarakan pendidikan di negri kita ini. Adapun perlombaan yang pernah diikuti oleh MA An-Najah ini antara lain sebagai berikut; Juara III Tingkat rema putra dalam rangka pekan Harlah II FKRM Ciledug Juara II Peragaan pentas Seni Tingkat WIRA Juara III lomba Kaligrafi, Festival Seni Islam Juara III Lomba Baris Berbaris Tingkat MA Se-Jakarta Selatan Juara I Lomba P3K PMR Juara Favorit festival band Di SMA Cendrawasih Juara II Lomba Pidato Juara III Lomba Baca Puisi Tingkat SLTA se Jakarta Selatan Juara III Tingkat Penegak Husada Bakti Pramuka Se Jakarta Selatan
4. Penerapan pembiayaan pendidikan Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta, penulis telah terjun langsung ke sekolah ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan direktur pendidikan dan pengawasan, kepala sekolah, dan bendahara sekolah. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan itu terdapat beberapa tingkatan proses yang terdiri dari ; perencanaan, sumber dana, distribusi pembiayaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan biaya sekolah.
a. Perencanaan Kegiatan perencanaan keuangan memegang peranan penting dalam memulai kegiatan pelaksanaan pembiayaan, baik atau tidaknya penerapan pembiayaan pendidikan akan terlihat dari bagaimana kepala sekolah merencanakan keuangan
48
untuk sekolahnya, baru kemudian dilihat kenyataan atau realita terhadap rencana yang disusun atau ditetapkan oleh sekolah Dalam perencanaan keuangan sekolah dilakukan identifikasi dan analisis factor yang berpengaruh terhadap perencanaan keuangan sekolah, anggaran keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, strategi anggaran, sumber pendanaan sekolah, pengeluaran sekolah dan upaya dalam mencari dana lain. Keuangan sekolah merupakan salah satu factor yang menentukan di sekolah, sehingga dalam pengelolaannya harus oleh orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) maka sekolah sudah mulai kreatif dan pandai dalam mengatur keuangan sekolah. Kegiatan perencanaan keuangan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta dilakukan sebelum masuk tahun ajaran baru, dalam rapat kerja untuk mengevaluasi pembiayaan kemudian disusun rencana anggaran pembelanjaan sekolah yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan.pertemuan di dalam kegiatan perencanaan keuangan dihadiri oleh kepala yayasan, direktur pendidikan dan pengawasan, kepala sekolah, bendahara. Semua permasalahan yang berhubungan dengan sekolah dibahas secara tuntas, mulai dari anggaran yang ada, kebutuhan-kebutuhan sekolah, kondisi guru dan siswa serta berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dalam penyusunan anggaran, dilakukan terlebih dahulu dengan mengadakan pertemuan yaitu kepala sekolah bersama dengan yayasan melakukan rapat internal tentang rancangan anggaran sekolah (RAPBS) Tanpa sebuah rencana yang matang tidak mungkin sekolah dapat berjalan dengan baik. Rencana keuangan dibuat kepala sekolah bersama dengan yayasan untuk membuat RAPBS atau Rencana Anggaran Belanja Sekolah dengan aturan yang berlaku.
49
Adapun proses pembuatan RAPBS secara terperinci sebagai berikut; a. Kepala sekolah bersama dengan yayasan mengadakan rapat bersama untuk merancang anggaran sekolah yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan setelah evaluasi anggaran untuk tahun sebelumnya. Kemudian disusun rencana anggaran. b. Kepala sekolah bersama dengan yayasan melakukan rapat untuk menyetujui atau merevisi hasil rancangan anggaran sekolah yang telah dirapatkan sebelumnya. c. Mensosialisasikan anggaran sekolah kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan.
Setelah RAPBS dirancang maka dilakukan jadwal kegiatan pengelolaan keuangan MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta dengan perincian perkegiatan tiap bulannya selama satu tahun mendatang. Dari jadwal ini pengelolaan keuangan lebih terperinci dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu pula anggaran dana yang tertera di RAPBS dapat dikontribusikan sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Supaya pelaksanaan APBS dapat sesuai dengan yang direncanakan maka, sistem yang berlaku dilembaga pendidikan MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA merupakan sistem sentralistik, keuangan seluruhnya ditangani oleh pihak yayasan, pengelolaan keuangan sekolah ditangani oleh tenaga keuangan yang kompetensi dibidangnya. Untuk pelayanan pembayaran SPP para peserta didik menggunakan buku khusus yang telah disediakan oleh bendahara sekolah. Pihak Div.keuangan akan melakukan pemanggilan wali murid bagi para siswa yang terlambat dalam pembayaran SPP. Hingga saat ini dana yang telah diperuntukan dapat dikatakan telah memberi
kontribusi
terhadap
keberhasilan
pendidikan,
sehingga
anggaran
perbelanjaan sekolah (APBS) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang yang tercatat dalam APBS tersebut. Apabila pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara seperti diatas maka pelaksanaan APBS akan selaras dan seimbang tidak mengalami kendala antara perencanaan dan pelaksanaan. 50
Permasalahan yang timbul dari proses perencanaan ini adalah bahwa sekolah dalam penyusunan RAPBS tidak melibatkan guru dan komite dalam pelaksanaannya. Solusi dari permaslahan ini adalah sebaiknya sekolah mengikuti kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pedoman penyusunan RAPBS yang efektif, agar guru dan komite dilibatkan dalam proses perencanaan penyusunan RAPBS. Karena guru dan komite juga mempunyai peranan penting dalam penyusunan RAPBS karena guru lebih mengetahui kondisi kelas, kebutuhan siswa, guru dan kebutuhankebutuhan dalam proses belajar mengajar.
b. Sumber dana Ada dua cara memperkirakan biaya pendidikan, yaitu; 1. Memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan 2.memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.1 RAPBS pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan atau pendapatan sekolah dan pengeluaran atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Adapun sumber pendapatan keuangan sekolah mayoritas berasal dari wali murid yang berupa uang pangkal serta uang SPP perbulannya, sedangkan sumber lainnya berasal dari pemerintah misalnya uang pelaksanaan ujian nasional. Masalah yang timbul dalam sumber dana pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan adalah kurang kreatifnya sekolah dalam mengelola sumber dana sehingga akan terjadinya beban kepada siswa karena mayoritas sumber dana sekolah berasal dari siswa. Seperti uang pangkal dan uang SPP. Solusi dari permasalahan ini adalah sekolah mengadakan kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur dan masyarakat untuk menutupi
1
. Outline perkuliahan ekonomi pendidikan, pada semester VIII, 2010
51
kekurangan dana. Seperti sekolah mengadakan bazaar buku dan atribut sekolah berupa kaos, pernak-pernik, bros, peniti dan lain sebagainya.
c. Distribusi Adapun rincian distribusi pembiayaan pendidikan MA AN-NAJAH adalah sebagai berikut; Untuk pemeliharaan sekolah Penyelenggaraan pelajaran Kesejahteraan pegawai Tata usaha Penyelenggaraan ujian, pengadaan ijazah Untuk supervise Untuk pembinaan pengelolaan subsidi atau bantuan
Permasalahan yang timbul dari proses distribusi atau penyaluran adalah mayoritas penyaluran diprioritaskan untuk pengeluaran kebutuhan staf seperti gaji, belum banyak menutupi pengeluaran kegiatan proses belajar mengajar . Pengalokasian anggaran diperuntukan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar. Kemudian adanya pengetatan distribusi, artinya penyaluran keuangan harus sesuai dengan kebutuhan dan harus diminimalisir pengeluaran sekolah agar tidak terjadinya pemborosan . d. Pengawasan dan evaluasi pembiayaan Dalam pengawasan pembiayaan pendidikan MA AN-NAJAH Petukangan Selatan Jakarta, sekolah melaksanakan pengawasan yang dilakukan hanya oleh pihak internal Untuk pelaksanaan pengawasan secara internal, kepala sekolah dan yayasan mengawasi penerimaan dan pemasukan keuangan. Dalam tahap evaluasi ini dapat
52
dijadikan tahap pengendalian, dimana uang yang digunakan selama satu semester dapat terkendali sehingga uang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan senantiasa diawasi oleh tim pengawas internal yang dibentuk oleh pihak sekolah yang benar-benar dapat diandalkan kemempuan dan kejujurannya, kegiatan pengawasan ini dilakukan secara berkala, kegiatan evaluasi keuangan sekolah selalu dilaksanakan pada akhir semester, guna mendapatkan informasi tentang hasil dari kegiatan tersebut, dimana informasi hasil ini kemudian akan dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Seharusnya Kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah melibatkan guru, serta komite sekolah. Setelah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembelajaran usai dilakukan yang menggunakan keuangan sekolah selanjutnya adalah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dibuat oleh semua yang telah ditujuk sebagai penanggung jawab atas dana yang diperuntukan. LPJ tersebut kemudian akan diaudit oleh internal audit, terhadap kegiatan yang akan dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan atas proposal yang telah diajukan. Laporan pertanggungjawaban menjadi bahan referensi terhadap perencanaan keuangan serta pengelolaan keuangan guna meningkatkan efesiensi serta efektifitas dari penggunaan dana tersebut. Permasalahan yang timbul dari tahap pengawasan dan evaluasi adalah bahwa sekolah tidak melibatkan komite dalam proses pengawasan dan evaluasi sehingga terjadinya keragu-raguan terhadap pelaksanaan pembiayaan di sekolah. Solusi dari permaslahan di atas adalah bahwa sekolah seharusnya melibatkan komite dalam proses kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan guna terciptanya pembiayaan pendidikan yang baik serta terciptanya transparansi keuangan sekolah. Komite juga dapat memberikan masukan-masukan kepada sekolah tentang pelaksanaan pembiayaan pedidikan yang efektif.
53
Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahawa pengelolaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat melalui perencanaan RAPBS , sekolah hanya melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan pihak yayasan, sumber dana, sekolah hanya memiliki sumber dana yang mayoritas berasal dari walimurid atau siswa, distribusi atau penyaluran, sekolah mayoritas penyaluran dana itu untuk gaji guru atau kesejahteraan pegawai, pengawasan dan evaluasi, sekolah tidak melibatkan komite sekolah dalam proses pengawasan dan evaluasi ini. Upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. (1) kegiatan pedoman penyusunan RAPBS yang baik, (2) kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur agar tidak terjadiya kekurangan dana, (3) kegiatan pembinaan dari yayasan agar lebih baik dalam penyusunan RAPBS, yaitu pada kegiatan pengawasan dan evaluasi komite dilibatkan agar terjadinya transparansi keuangan sekolah.
54
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta
Selatan
belum
efektif.
Dikarenakan
dalam
langkah-langkah
pelaksanaan masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dilakukan, yaitu dalam perencanaan RAPBS, sumber dana, distribusi, pengawasan dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Seperti; Perencanaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan, evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah.
2. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang belum maksimal dilaksanakan karena adanya pengendalian kurang dilaksanakan dari tahap perencanaan RAPBS sampai dengan evaluasi pembiayaan.
55
B. SARAN 1. Untuk manajemen MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA supaya melibatkan guru dalam penyusunan RAPBS, karena akan dapat menimbulkan kerjasama yang baik antara yayasan dengan guru yang terkait, dan juga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akutabilitas pengelolaan kuangan sekolah. 2. Untuk manajemen MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA tetap mengawasi penggunaaan keuangan sekolah guna mengantisipasi penyalahgunaan keuangan. 3. Lembaga
pendidikan
MA
AN-NAJAH
PETUKANGAN
SELATAN
JAKARTA diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester menjadi evaluasi dilakukan setiap kegiatan yang menggunakan dana sekolah, sehingga pihak manajemen MA ANNAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA mendapatkan sejumlah informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program yang telah dilaksanakan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta dapat mempertahankan tingkat efektif dan efesien keuangan sekolah dalam perencanaan maupun pengelolaan. 4. Kepada Kepala sekolah, Bendahara, dan pihak Yayasan untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam hal pelaporan dan penerimaan keuangan supaya lebih terkontrol lagi.
56
DAFTAR PUSTAKA Undang-undang
Dasar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Pendidikan No.20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional, Jakarta; Depag. 2005 Prof. Dr. Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan (Dasar dan Menengah) Cet.ke-2, Bandung; PT.Remaja Rosydakarya. 2004 Dr. T.Hani Handoko, MBA, Manajemen edisi ke-2 Cet.13, Jogjakarta; BPPE. 1998 Syaiful
Sagala,
Manajemen
Berbasis
Sekolah
Dan
Masyarakat
(Strategi
Memenangkan Persaingan Mutu), Jakarta; PT.Nimas Multima. 2004 Piet A Sehartian, Dimensi Administrasi Pendidikan, Surabaya; Usaha Nasional.1994 Dr. Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan Cet-3, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya. 2004 Ruth Daroesman, Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta; PT. Badan Penerbit Indonesia Raya. 1975 Jusuf Enoch, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan, Jakarta; Bumi Aksara. 1995 Sony Yuwono, Dkk, Penganggaran Sektor Publik, Malang; Bayumedia Publishing. 2005 Prof. Dr. Lexy J.Meleong MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. 2007 Edward Sallis, Total Quality Management (Manajemen Mutu terpadu), Jogjakarta; IRCISoD. 2006 Dr. Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan, Bandung; PT.Remaja RosdaKarya. 2006 57
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya. 2005 Danim Sudarwan, Prof. Dr, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta; Bumi Aksara, 2008 Dr. Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta; Pustaka Book Publisher. 2007 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, instrument Dokumen Portofolio (Monitoring dan Evaluasi), Jakarta; 2010 www.disdik-kotasmg.org jurnal Manajemen sekolah www.antikorupsi.org Mengembalikan Manajemen Sekolah Kepada Masyarakat
www.google.com (Asri Physic 07_UNHALU Makalah pembiayaan pendidikan.mht)
OUTLINE perkuliahan Ekonomi Pendidikan Semester VIII, 2010
58
