ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (STUDI PADA 4 BMT DI JAKARTA SELATAN) Skripsi

ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (STUDI PADA 4 BMT DI JAKARTA SELATAN) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Disusun Oleh : SORAYA NIM: 107046102039

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011

ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (STUDI PADA 4 BMT DI JAKARTA SELATAN) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) Oleh:

SORAYA NIM: 107046102039

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Anwar Abbas, M.Ag, MM

Dwi Nur’aini Ihsan, SE.,MM

NIP : 195502151983031002

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 7 5

Juni

2011 M

Rajab

1432 H

Soraya

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi pada empat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an dengan judul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an sudah sesuai dengan PSAK No.105. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah. Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an menerapkan PSAK 105 secara penuh dan selalu mengupdate setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kata kunci: Perlakuan akuntansi, PSAK 105, pembiayaan mudharabah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta, yang senantiasa melimpahi kehidupan penulis. Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut- Nya. Alhamdulillah, meskipun penulis mengalami banyak rintangan dan rintangan dalam menyelesaikan studi maupun skripsi ini, namun penulis dapat memetik hikmah dari pengalaman yang penulis alami. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, dan Bapak Mu’min Rauf, MA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat. 3. Bapak Dr. H. Anwar Abbas, M.Ag, MM dan Ibu Dwi Nur’aini Ihsan, SE.,MM atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Subandikot, Amd dan Bapak Irwansyah, S.Pdi selaku General Manager dan Kepala Bagian Marketing BMT Ta’awun, Ibu Risnawati dan Bapak Andrie selaku Manager Operasional Keuangan dan Manager Marketing BMT

vi

Al-Kariim, Bapak Ahmad Ruslan dan Ibu Dra. Ida Saidah selaku General Manager dan Manager Pembiayaan BMT El-Syifa, serta Bapak Muhammad Lukman, SE selaku General Manager BMT Daarul Qur’an yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti. 5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 6. Orang tuaku tercinta, Ibunda Nurmanzily dan Ayahanda Suraidi. Terima kasih atas setiap Doa’nya. Berkat doa dan motivasi mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 7. My brother and my sister, Robby dan Reny. Terima kasih atas support dan semangatnya. 8. My lovely, Arief yang sudah membantu penulis dari awal hingga saat ini, yang selalu memberikan ide-idenya dan selalu mengingatkan penulis untuk tidak bermalas-malasan. 9. My Best Friends, Mega, Kiki, Dwita, Ida dan Elda yang memberikan masukan dan diskusi-diskusi yang berarti serta seluruh rekan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya PS B Angkatan 2007 yang telah menemani hari-hariku selama kuliah. 10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di UIN hingga akhir. vii

Hanya kepada Allah, penulis memanjatkan doa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 6 Mei 2011

Soraya

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Lembar Pengesahan Skripsi Abstrak Kata Pengantar

vi

Daftar Isi

ix

Daftar Tabel

xii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………….......

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………………..... 10 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………................ 10 D. Kajian Penelitian Terdahulu……………………………………… 11 E. Kerangka Teori dan Konsep……………………………………..... 11 F. Metode Penelitian………………………………………………..... 13 G. Sistematika Penulisan …………………………………………….. 15 BAB II

TINJAUAN TEORITIS A. Pembiayaan Mudharabah 1.

Pengertian Pembiayaan Mudharabah…………………………. 17

2.

Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah………………….. 20

3.

Prinsip-prinsip Pembiayaan Mudharabah……………………... 22

4.

Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah……………….. 26

ix

5.

Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan………… 27

B. PSAK 105………………………………………………………… 29 C. Laporan Keuangan BMT…………………………………………. 36 BAB III GAMBARAN UMUM BMT A. BMT TA’AWUN 1. Sejarah Berdirinya BMT Ta’awun……………………………. 50 2. Produk yang ditawarkan BMT Ta’awun……………………… 51 3. Pendapatan BMT Ta’awun……………………………………. 54 B. BMT AL-KARIIM 1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Kariim…………………………... 55 2. Produk yang Ditawarkan BMT Al-Kariim……………………. 56 3. Pendapatan BMT AL-Kariim…………………………………. 57 C. BMT EL-SYIFA 1. Sejarah Berdirinya BMT El-Syifa…………………………….. 58 2. Produk yang ditawarkan BMT El-Syifa………………………. 58 3. Pendapatan BMT El-Syifa…………………………………….. 60 D. BMT DAARUL QUR’AN 1. Sejarah Berdirinya BMT Daarul Qur’an………………………. 61 2. Produk yang ditawarkan BMT Daarul Qur’an ……………….. 63 3. Pendapatan BMT Daarul Qur’an……………………………… 66 BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT x

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ta’awun………………………………………………… 68 2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Kariim………………………………………………. 71 3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di BMT El-Syifa…………………………………………………. 74 4. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di BMT Daarul Qur’an…………………………………………... 76 B. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah pada BMT dengan PSAK No. 105…………………………………….. 79 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………. 101 B. Saran……………………………………………………...……… 102

Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Neraca BMT………………………………………………………………43 Tabel 2.2 Laporan laba rugi BMT…………………………………………………...45 Tabel 2.3 Laporan perubahan modal BMT………...………………………………...47 Tabel 2.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zis BMT………..………………48 Tabel 2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan………………….48 Tabel 4.1 Hasil Analisis Kesesuaian Transaksi Yang Dilakukan BMT dengan PSAK 105…………………………………………………………………98

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam hal memenuhi kebutuhannya sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya. Mengenai kegiatan ekonomi tersebut terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Hukum ashal dari muamalah adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya.” Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash (Quran dan Hadits). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam.1 Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut dijadikan wahana yang mampu menghimpun dan

1

Nuruddin Mhd. Ali, “Tujuan Ekonomi Dalam Islam”, artikel diakses pada 16 november 2010 dari http://www.db2.wikispaces.com/.../sm2003+Tujuan+Keuangan+Syariah.

1

2

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.2 Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.3 Banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan dengan nilainilai syariah. Selain itu juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam, terlebih lagi setelah dikeluarkannya fatwa oleh MUI bahwa bunga bank itu haram membuat masyarakat sadar akan kebutuhan bertransaksi ekonomi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Berkembangnya lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan bank seperti perbankan syariah mencapai 47,56% pada tahun 2010, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 33,37%. Tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang tumbuh, di lembaga keuangan non bank seperti BMT pun juga mengalami kemajuan pesat. Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) hingga

2

3

Sigit Triandaru dan Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.10. Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35.

3

Desember 2010 berhasil memfasilitasi kelahiran sebanyak 3.872 lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang seluruhnya melayani pembiayaan pelaku usaha mikro.4 Salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.5 Namun, dibalik pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah yang ada saat ini, lembaga keuangan syariah justru lebih memilih memberikan pembiayaan yang berbasis non bagi hasil seperti murabahah ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Dibanding mudharabah, akad murabahah masih mendominasi hingga 60% pada produk perbankan syariah di Indonesia.6 Dalam statistik perbankan syariah bulan Maret 2011, komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS

4

Mulia Ginting Munthe, “Pinbuk inisiasi kelahiran 3.872 BMT”, artikel diakses pada 20 mei 2011dari http://www.bisnis.com/ekonomi/mikro-ukm/14705-pibuk-berhasil-inisiasi-kelahiran-3872bmt.html 5 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 61. 6 “Produk perbankan syariah”, Republika, 28 April 2011. diakses pada 14 mei 2011 dari http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/04/28/lkcpm9-murabahah-masihdominasi-produk-perbankan-syariah

4

untuk jenis pembiayaan murabahah mencapai 40,887 milyar sementara untuk pembiayaan mudharabah hanya 8,767 milyar. Mendominasinya produk murabahah ketimbang mudharabah membuktikan bahwasannya lembaga keuangan syariah memilih pembiayaan yang bersifat konsumtif daripada pembiayaan bersifat produktif. Berdasarkan jenis penggunaan per maret 2011 pembiayaan lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi yaitu sebesar 27,112 milyar daripada untuk investasi yang jumlahnya hanya 14,370 milyar. Muhammad (2010), menyebutkan bahwa mendominasinya murabahah ketimbang mudharabah sesungguhnya bersumber dari dua permasalahan utama, yaitu moral hazard, dimana tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun yang dilakukan oleh LKS itu sendiri dan masalah kedua adalah adverse selection, yaitu masalah ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha.7 Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah menurut Irfan Syauqi Beik, (2006) mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:8 Pertama, Pembiayaan mudharabah akan menggerakkan sektor rill karena pembiayaaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan

7

8

Muhammad Imaduddin, “Mudharabah dan Optimalisasi Sektor Riil”, artikel diakses pada 11 oktober 2010 dari http://zonaekis.com/mudharabah-dan-optimalisasi-sektor-riil#more-1308. Irfan Syauqi Beik. “Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil”, artikel diakses pada 11 Oktober 2010 dari http:pesantrenvirtual.com.

5

kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, Peningkatan

persentase

pembiayaan

mudharabah

akan

mendorong

tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. Ketiga, Pola pembiayaan mudharabah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat menggerakkan sektor rill adalah BMT. BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan.9 Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (business oriented) dan sosial (social oriented). BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia.10 BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, yang 9

Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 83. 10 Rizal yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba empat, 2009), h. 22.

6

disebut baitut tamwil.11 Dengan demikian BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.12 BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang segmen usahanya melayani masyarakat kecil khususnya para pengusaha yang tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah karena sering dianggap unbankable. BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, dimana ini jelas bukan sesuatu yang biasa dilayani perbankan baik dikarenakan alasan nasabah yang unbankable, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan risiko bagi perbankan.13 Khaerul Umam (2009), mengungkapkan bahwasannya operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (grass root), hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Tidak hanya itu saja, di 11

Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Ekonisia, 2008) edisi 3. h.103. Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35. 13 BMT Isra Indramayu, “Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat”, artikel diakses pada 16 juli 2011dari http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=373821131183&i&index=0 12

7

sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal.14 Diantara keunggulan BMT lainnya berkenaan dengan pembiayaan dunia usaha adalah BMT mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya.

15

Hal semacam ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik

yang konvensional maupun syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan (sustainable).16 Saat Suharto, direktur BMT ventura dalam wawancaranya dengan jurnal nasional mengungkapkan bahwasannya kelebihan BMT sehingga masyarakat mikro lebih suka dibandingkan bank karena BMT

memiliki keluwesan dalam memberikan

pembiayaan, sedangkan bank tidak. Karena menurutnya pada bank ada requirement yang diatur peraturan bank sentral, ada istilah non dan bankable.17 Keberadaan BMT sebagai suatu lembaga keuangan non bank, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. BMT juga berkewajiban melakukan pencatatan atas

14

Khaerul Umam, “Strategi Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro”, artikel diakses pada 16 juli 2011 dari http://khaerul21.wordpress.com/2009/10/15/%E2%80%9Cstrategi-optimalisasi-peran-bmtsebagai-penggerak-sektor-usaha-mikro%E2%80%9D/ 15 Wawancara dengan Bapak Subandikot, General Manager BMT Ta’awun. Cipulir. 25 Februari 2011 16 BMT Isra Indramayu, “Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat”, artikel diakses pada 16 juli 2011dari http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=373821131183&i&index=0 17 “Harus jemput bola.” Jurnal nasional, 24 Mei 2011 , diakses pada 16 Juli dari http://nasional.jurnas.com/newspaper/20110524

8

aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna’), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.18 Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Sementara PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007.19 PSAK 101-106 inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan syariah terhadap transaksi - transaksi yang dipraktekkan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

18

http://saripedia.wordpress.com/2010/08/23/majalah%C2%A0akuntan%C2%A0indonesia/ diakses pada 15 november 2010 19 Dwi Suwiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. vi.

9

Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan mudharabah yang diberlakukan mulai awal januari 2008, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan Islam non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.20 Karena akuntansi Syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti earning management, income smoothing, window dressing, lapping dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan.21 Dari jumlah BMT yang ada di daerah Jabodetabek, BMT Jakarta selatan memiliki jumlah BMT paling banyak yaitu 17 BMT (sumber data:Dhuha Nusantara). BMT di Jakarta selatan sekiranya telah berperan aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat di daerah Jakarta selatan dimana kebanyakan nasabahnya berasal dari usaha mikro seperti para pedagang pasar dan usaha kecil lainnya. Dan dari 17 BMT penulis memilih 4 BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT 20

Agus Basuki, “Akuntansi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Arafah Solo (Perspektif Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) syariah 2007.”diakses pada 11 Oktober 2010 dari http://etd.eprints.ums.ac.id/7783/ 21 Dian Triyanti, “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, Dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta”, diakses pada 17 November 2010. http://etd.eprints.ums.ac.id/2443/

10

Daarul Qur’an sebagai objek penelitian karena keempat BMT ini menyalurkan pembiayaan mudharabah dalam salah satu produk penyaluran dananya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi pembiayaan mudharabah yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105” (Studi Pada 4 BMT di wilayah Jakarta Selatan). B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan masalah Dalam skripsi ini penulis meneliti kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT di Jakarta Selatan, namun penulis membatasi dari 17 BMT yang ada hanya 4 BMT yang diteliti yaitu BMT Daarul Qur’an, BMT Al-Kariim, BMT Ta’awun dan BMT El-Syifa. 2. Perumusan masalah a. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT telah sesuai dengan PSAK 105? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT telah sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi peneliti

11

Dapat menambah pengetahuan

tentang proses pencatatan

akuntansi

pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105. 2. Bagi BMT Sebagai bahan pertimbangan bagi BMT agar dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105. 3. Bagi Akademisi Menambah pengetahuan tentang bagaimana setiap transaksi pembiayaan mudharabah dijalankan sesuai perlakuan akuntansi syariah. D. Kajian Penelitian Terdahulu Tinjauan tentang studi terdahulu yang relevan dengan tema yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut: No.

Nama dan Judul

Hasil penelitian

1.

Skripsi,“Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT Syariah UMMAT LUMAJANG”. Oleh Nafi Rismawati tahun 2006

2.

Skripsi,“ Penerapan Akuntansi Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah”.oleh Fajar Rahman tahun 2008

3.

Skripsi, “Evaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana & pembiayaan di BMT Yogyakarta

Peneliti membahas konsep penerapan akuntansi sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah.. hasil penelitian menunjukkan bahwasannya secara keseluruhan BMT Syariah Ummat Lumajang dalam hal akuntansi pembiayaan mudharabahnya sudah sesuai dengan PSAK 59. Peneliti membahas konsep penghimpunan dana mudharabah dan perlakuan akuntansi penghimpunan dana mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlakuan akuntansi penghimpunan dana mudharabah pada Bank BTN KCS Jakarta sudah sesuai dengan PSAK 59. Peneliti membahas Perlakuan akuntansi akad penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya

Perbedaan Dalam penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105 Dalam penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105 Dalam penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta

12

(studi kasus pada BMT Artha mulia insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)”. Oleh Diyana Al-Barra tahun 2006

4.

Skripsi, “Analisis perlakuan akuntansi terhadap Pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti haji malang”. Oleh Maryanto Widodo tahun 2009

5.

Skripsi, “Analisis Kesesuaian PSAK 102 Terhadap Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT.BTN Syariah Jakarta”. Oleh Naidy Sultony tahun 2010

6.

Skripsi “Analisis perlakuan akuntansi Ijarah pada lembaga keuangan mikro syariah Studi pada BMT Ta’awun dan BMT Al-Fath”. Oleh Ajeng Ayu Kartini tahun 2009

perlakuan akuntansi pada kedua BMT masih belum sesuai dengan PSAK 59 yaitu pada saat simpanan berjangka mudharabah jatuh tempo, saat nasabah belum mampu mengembalikan pembiayaan pada BMT dan pada saat terjadi kerugian. Peneliti membahas mengenai perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS. Hasil analisis menunjukkan bahwasannya perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Haji Malang masih belum sesuai dengan PSAK 102. Ketidaksesuaian terjadi pada penyajian potongan pelunasan dan margin murabahah Peneliti membahas konsep pembiayaan murabahah serta perlakuan akuntansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlakuan akuntansi murabahah pada Bank BTN masih belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan Peneliti membahas perlakuan akuntansi ijarah pada BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlakuan akuntansi ijarah yang dilakukan oleh kedua BMT sudah mengacu pada PSAK 59.

Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105

Dalam penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105

Dalam penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105

Dalam penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105

E. Kerangka Teori dan Konseptual Kerangka teori merupakan teori-teori mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi baik teori yang bersifat umum maupun teori yang bersifat khusus yang terkait dengan topik kajian. Hal-hal yang termasuk dalam objek penelitian dijelaskan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

13

Pembiayaan

: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.22

Mudharabah

: Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.23

Akuntansi

: Proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.24

F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang berusaha memberikan gambaran penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan mengumpulkan data, menyusun/ mengklasifikasi sifatnya, menganalisa dan menginterpretasikannya.

22

Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), h. 324. M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek . h.95. 24 Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar (Jakarta: Salemba Empat, 2004) Edisi Lima, h. 3. 23

14

2. Objek Penelitian Objek penelitian penulis adalah aplikasi akuntansi mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan yaitu BMT Daarul Qur’an, BMT Al-Karim, BMT Ta’awun dan BMT El-Syifa. 3. Sumber data Dalam mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data-data berupa data dari sumber secara langsung (data primer) sebagai objek studi.25 Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan staff akunting BMT untuk mendapatkan beberapa informasi. Penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang disajikan oleh BMT berupa laporan laba rugi dan laporan neraca BMT, aturan PSAK 105 dan berbagai literatur mengenai pembiayaan mudharabah serta akuntansinya. 4. Teknik pengumpulan data a. Penelitian kepustakaan (library research) Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku laporan keuangan, buku akuntansi mudharabah dan buku produk perbankan yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

25

Suyoko Efferin, dkk, Metode Penelitian untuk akuntansi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 14.

15

b. Penelitian lapangan (field research) Untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis langsung terjun ke obyek penelitian yaitu pada lembaga yang diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan staff akunting BMT. 2) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari BMT. c. Teknik Analisa Teknik

analisis

data

yang

digunakan

adalah

dengan

cara

mengidentifikasi dari perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan keempat BMT kemudian melakukan analisis untuk menilai kesesuaiannya yaitu dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT dengan PSAK 105. d. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Buku Pedoman Skripsi, yang disusun oleh tim Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. G. Sistematika Penulisan BAB I,

PENDAHULUAN,

membahas

latar

belakang

masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, kajian kepustakaan terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

16

BAB II,

TINJAUAN TEORITIS, merupakan landasan teori mengenai pengertian

pembiayaan

mudharabah,

landasan

hukum

mudharabah, prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah, Tujuan dan manfaat pembiayaan mudharabah, aplikasi pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah, PSAK 105 dan laporan keuangan BMT. BAB III

GAMBARAN UMUM BMT, memuat secara rinci sejarah berdirinya

BMT, produk

yang ditawarkan

BMT dan

pendapatan BMT. BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN, memuat uraian secara rinci mengenai

analisis

perlakuan

akuntansi

pembiayaan

mudharabah di BMT dan analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT dengan PSAK No. 105. BAB V

PENUTUP, dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan Mudharabah 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”1 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana kepada nasabah yang dilakukan oleh bank dalam rangka memproduktifkan dananya agar tidak menganggur (idle) baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Akibat dari penyaluran dana tersebut, bank memperoleh imbalan berupa bagi hasil, margin, sewa atau bahkan tanpa imbalan.

1

Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lima Undang-Undang Moneter & Perbankan (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 138.

17

18

Istilah pembiayaan dengan kredit hampir sama karena keduanya sama-sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun sewa menyewa sehingga imbalan yang diperolehnya pun berupa bagi hasil, margin dan pendapatan sewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjam. Dampaknya terasa pada saat rendahnya tingkat penerimaan peminjam sedangkan biaya bunga tetap. Akibatnya, peminjam tidak bisa membayar pokoknya sekaligus bunga yang terus berlipat. Dalam keadaan inilah peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan membayar bunga, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.2 Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam berdagang, di dalam fiqh Islam disebut dengan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharaba (memukul, bergerak), dharaba fil-mal (berdagang, memperdagangkan). 3 Disebut juga qiradh, yang berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan), karena pemilik memotong bagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.4

2

Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, h. 67. Isriani dan Muhammad giharto, Kamus perbankan syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat & Perbandingan Dengan Bank Konvensional (Jakarta: Marja, 2007) cet.1 h. 51. 4 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 136. 3

19

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharabah adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.5 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam berdagang.6 Menurut Wahbah Az-Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa mudharabah adalah pemilik modal menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. 7 Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan kepada mudharib (pengelola dana) oleh shahibul maal (pemilik dana), dimana pemilik modal memberikan kepercayaan dananya untuk dikelola oleh mudharib sebesar 100% dana. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. 5

AH. Azharudin Lathif, Fiqh Mu’amalat (Jakarta: UIN Jakarta Press,2005), h.134. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 1996), cet. Ke 1, h.1196. 7 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) h. 69. 6

20

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi. Mudharib, sebagai orang yang diberi amanah dituntut untuk bersikap hati-hati dalam mengelola dana shahibul maal. Untuk itu, ia harus pintar dalam menyalurkan dana yang telah diberikan shahibul maal ke dalam bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan yang optimal. Apabila bisnisnya tersebut merugi, maka shahibul maal akan menanggung kerugian tersebut sebagai pengurang modal sedangkan mudharib akan kehilangan kerja keras dan managerial skill selama bisnis berlangsung, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dan penipuan. Dalam pembiayaan mudharabah, pemilik dana tidak boleh melakukan pengawasan kerja yang bisa menimbulkan campur tangan dalam usaha mudharib, karena hanya mudharib saja yang dapat mengurus modal sejauh ia mengetahui baik buruknya dalam menjalankan urusan perniagaan.8 Shahibul maal hanya mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan saja tanpa mencampuri usaha mudharib. 2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah a. Al-Qur’an 1) Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

8

Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam. Penerjemah Drs. Aswin Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet. ke 3, h. 69.

21

….. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu….”. 2) Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

… Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 3) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...

…

Artinya: “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. b. Hadits Hadis Nabi Riwayat Thabrani:

22

)

( Artinya:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).9 3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Mudharabah a.

Rukun Pembiayaan Mudharabah Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun pembiayaan mudharabah adalah ijab

dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun pembiayaan mudharabah, yakni: 1) Dua pihak yang berakad (shahibul maal/pemilik modal dan mudharib/pengelola modal) 2) Materi yang diperjanjikan atau objek

yang diakadkan terdiri atas

modal (maal), kerja dan keuntungan. 3) Shigot, yakni serah (ijab) dan terima (qabul)10

9

Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Adrian, Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum, h. 75

10

23

Menurut Adiwarman Karim, rukun pembiayaan mudharabah adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek mudharabah (modal &kerja), persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan. 11 b. Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah Adapun

Syarat-Syarat

yang

harus

dipenuhi

dalam

pembiayaan

mudharabah: 1) Pelaku a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh b) Pelaku dapat melakukan mudharabah baik dengan sesama atau dengan non muslim. Boleh saja melakukan mudharabah dengan non muslim tetapi yang dapat dipercaya dan juga dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga bisnis yang dijalankan tersebut bebas dari riba dan juga bentuk-bentuk yang dilarang oleh syariah. c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. 2) Objek mudharabah (modal dan kerja) a) Modal i.

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

11

Adiwarman A karim, Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 205.

24

ii.

Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.

iii.

Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

iv.

Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

v.

Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

vi.

Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b) Kerja i.

Kontribusi

pengelola

dana

dapat

berbentuk

keahlian,

ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. ii.

Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

iii.

Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

25

iv.

Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.

v.

Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3) Ijab Kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4) Nisbah keuntungan a) Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c) Shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.12

12

Nurhayati dan wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h. 116117.

26

4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis, dan pihak yang pandai dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Maka dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terciptalah hubungan kemitraan antara keduanya.

13

Oleh sebab itu, bisnis

penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak. Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplikasikan beberapa hal penting: pertama, kedua pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu berangkat dari kebersamaan, suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling ridha satu sama lain. Kedua, sebagai dua pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, shahibul maal dan mudharib, memiliki orientasi yang sama yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam suatu bisnis yang menguntungkan (laba) baik secara material maupun spiritual.14 Tujuan dari pembiayaan mudharabah adalah sebagai salah satu pembiayaan yang berfungsi sebagai penguatan modal kerja, dimana LKS menjadi sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang mengalami defisit untuk usaha produktif sebagai modal 13

Shaleh ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul haq, 2004), h. 170. 14 Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 65-66.

27

kerja usaha, sehingga fungsi LKS ini akan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat, memberi peluang pada masyarakat miskin untuk mengakses sumber daya ekonomi, dan mampu menstimulasi usaha yang dilakukan masyarakat miskin.15 Adapun manfaat dari pembiayaan mudharabah adalah16 1) Shahibul maal akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha mudharib meningkat. 2) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha mudharib sehingga tidak memberatkan mudharib. 3) Mudharib akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 4) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Dalam bank konvensional, bank akan menagih kredit yang diterima nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 5. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah Dalam aplikasinya di perbankan syariah, penyaluran dana dengan skema mudharabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

15 16

Ibid., h. 6. Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. hal. 97-98.

28

a. Mudharabah mutlaqoh Dalam mudharabah mutlaqoh, pengelola dana tidak diberi batasan mengenai bisnis yang akan dijalani dan daerah tempat usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu).17 Jadi pengelola memiliki kebebasan yang penuh untuk menyalurkan dananya ke bisnis apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun apabila ternyata pengelola dana lalai atau melakukan kecurangan sehingga menyebabkan kerugian maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. b. Mudharabah Muqayyadah Dalam jenis mudharabah ini, pemilik dana memberi batasan-batasan kepada pengelola dana mengenai tata cara bisnis, tempat usaha maupun sektor usaha yang nantinya akan dijalankan. Nasabah terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank syariah sehingga mudharabah muqayyadah ini dikenal sebagai investasi terikat.18 Dalam mudharabah muqayyadah, peran bank syariah hanya sebagai agen yang menghubungkan pemilik dana mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dengan pelaksana usaha.19 Selanjutnya bank akan menginvestasikan dana shahibul maal tersebut ke dalam proyek tertentu yang

17

Ibid., h. 97. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga perekonomian Umat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 73. 19 Rizal yaya, dkk. Akuntansi Perbankan Syariah. h. 63. 18

29

telah ditentukan oleh shahibul maal. Dari upaya memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu sebagaimana yang telah disepakati. c. Mudharabah Musytarakah Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad mudharabah musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. 20 Pembagian bagi hasil usaha mudharabah antara pemilik dana dengan pengelola dana dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing)/bagi laba (profit sharing). Dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset), sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan mudharabah.21 B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi mudharabah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran,

20 21

Ibid,.h. 123 Dwi Suwiknyo. Pengantar Akuntansi Syariah. h. 78.

30

pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, bank sebagai pemilik dana atau shahibul maal sebagai berikut:22 1. Pengakuan dan pengukuran a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 12) b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105: Paragraf 13) c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudaharabah. (PSAK 105: Paragraf 14)

22

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.105.2-105.6

31

d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 15) e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16) f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 17) g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan /atau yang telah ditentukan dalam akad; atau 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105: Paragraf 18) h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 19) i. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105: Paragraf 20)

32

j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan 2) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105: Paragraf 21) k. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105: Paragraf 22) l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 23) m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 24) 2. Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: Paragraf 36) 3. Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

33

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105: Paragraf 38) Ilustrasi jurnal 23 a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (PSAK 105 Paragraf 13 1b(1)): Rekening Dr. Investasi mudharabah Cr. Kas

Debet xxx

Kredit xxx

b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas: 1) Jika nilai wajar aset mudharabah non kas sama dengan nilai tercatatnya (PSAK 105 Paragraf 13 1b(2)) Rekening Dr. Investasi mudharabah Cr. Aset non kas mudharabah

Debet xxx

Kredit xxx

2) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi

23

Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, h. 119-121.

34

sesuai jangka waktu akad mudharabah (PSAK 105 Paragraf 13 1b(2a)) Rekening Dr. Investasi mudharabah Cr. Keuntungan Tangguhan Cr. Aset Nonkas

Debet xxx

Kredit xxx xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan: Rekening Dr. Keuntungan tangguhan Cr. Keuntungan

Debet xxx

Kredit xxx

3) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 Paragraf 13 1b(2b)) Rekening Dr. Investasi mudharabah Dr. Kerugian penurunan nilai Cr. Aset Nonkas mudharabah

Debet xxx xxx

Kredit

xxx

c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 14 1c)) Rekening Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Cr. Investasi Mudharabah

Debet xxx

Kredit xxx

35

d. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 19 1h)) Rekening Dr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo Cr. Investasi mudharabah

Debet xxx

Kredit xxx

e. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. (PSAK 105: Paragraf 21 1j) Rekening Dr. Kerugian investasi mudharabah Cr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah

Debet xxx

Kredit xxx

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105: Paragraf 21 1j (1) dan 1j(2)). Rekening Dr. Kas/piutang/aset nonkas Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah Cr. Investasi Mudharabah Cr. Keuntungan

Debet xxx xxx

Kredit

xxx xxx

ATAU: Rekening Dr. Kas/piutang/aset nonkas Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah Dr. Kerugian Cr. Investasi mudharabah

Debet xxx xxx xxx

Kredit

Xxx

36

f. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 24 1m) Rekening Dr. Piutang pendapatan bagi hasil Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah

Debet xxx

Kredit xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil: Rekening Dr. Kas Cr. Piutang pendapatan bagi hasil

Debet xxx

Kredit xxx

C. Laporan Keuangan BMT Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.24 Sofyan S. Harahap mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu produk atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.25 Adapun tujuan laporan keuangan BMT adalah 1) Memberikan informasi bagi para pemakai laporan keuangan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan terhadap BMT. Informasi ini dibutuhkan baik 24 25

Pengertian laporan keuangan, diakses pada 20 Oktober 2010 dari www.wikipedia.com Sofyan S. Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 7.

37

pihak intern maupun ektern BMT. Diantara yang termasuk pihak intern BMT adalah pengurus BMT, pengelola BMT dan anggota BMT sedangkan pihak extern adalah PINBUK, dinas koperasi kabupaten/kota, dinas koperasi propinsi, departemen koperasi, UMKM, pemerintahan desa, dan masyarakat.26 2) Sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen BMT. Untuk itu, laporan keuangan BMT harus dapat menggambarkan ketiga aktivitas yang dilakukan BMT, yang meliputi keuangan, sektor riil, dan sosial.27 Agar laporan keuangan BMT berguna bagi para pemakai laporan keuangan maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 28 a. Dapat dipahami Informasi keuangan yang ditampilkan dalam laporan keuangan harus jelas sehingga

mudah

dimengerti

dan

dipahami

oleh

pihak-pihak

yang

berkepentingan. Dengan demikian, para pembaca laporan keuangan tersebut dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi yang didapatnya. b. Relevan Data yang diolah serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya yang ada kaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Data atau informasi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan tidak perlu disajikan.

26

M.Amin Azis dan Rahmadi, Akuntansi BMT (Jakarta: Pinbuk Press, 2006), h. 1. Hertanto widodo, dkk, Panduan praktis operasional Baitul Maal (Bandung: mizan, cet-2, 2000), h. 87. 28 Ibid., h. 71-75.

27

38

c. Andal Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus memenuhi kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. d. Dapat dibandingkan Laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya untuk mengikuti perkembangan (trend) posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga harus dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, dalam hal ini antar BMT, untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja secara relatif. Laporan keuangan BMT terdiri dari: 29 a. Neraca Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah aktiva, jumlah kewajiban dan jumlah modal perusahaan dalam suatu periode tertentu. Komponen-komponen yang ada dalam neraca BMT antara lain sebagai berikut: 1) Aktiva a) Harta lancar

29

Amin azis dan Rahmadi. Akuntansi BMT. h. 35-41.

39

Semua kekayaan yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Yang termasuk harta lancar BMT adalah: Kas, giro pada bank, penempatan dana BMT pada bank syariah maupun BMT, piutang yang terdiri atas: piutang murabahah, piutang salam, pembiayaan mudharabah, pembiayaan

musyarakah, pinjaman qardhul hasan,

penyisihan kerugian aktiva produktif, penyertaan modal pada bank syariah, BMT atau pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. b) Harta tetap Semua harta yang digunakan dalam beberapa tahun seperti tanah, gedung, peralatan kantor, kendaraan dan lain sebagainya, nilai harta tetap yang dicantumkan dalam sebuah neraca haruslah berdasarkan nilai perolehannya. c) Harta lain-lain Harta yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya tetapi menghasilkan manfaat bagi perusahaan misalnya harta tetap yang telah dihentikan penggunaannya dan siap untuk dilepaskan, jaminan/agunan, biaya dibayar dimuka, hak patent, lisensi, surat-surat perizinan usaha (biaya pra operasional) dan lain-lain. umumnya harta ini bermanfaat lebih dari satu tahun sehingga harus diamortisasikan sedangkan yang manfaatnya dibawah satu tahun dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya.

40

2) Kewajiban (hutang) a) Kewajiban lancar Adalah kewajiban BMT kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. b) Simpanan i.

Giro wadiah Titipan anggota BMT maupun pihak lain yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro serta mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan BMT. ii.

Simpanan wadiah Titipan anggota BMT maupun pihak lain yang penarikannya sesuai

dengan syarat tertentu yang telah disepakati. c) Investasi tidak terikat Investasi tidak terikat merupakan mudharabah mutlaqah yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberi kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/BMT) dalam pengelolaan investasi. Investasi tidak terikat terdiri dari simpanan mudharabah dan simpanan mudharabah berjangka. d) Kewajiban jangka panjang (hutang pihak ketiga) Hutang yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya titipan dana jamsos, ZIS dan lainnya.

41

3) Modal a) Simpanan pokok khusus Simpanan para pendiri BMT yang minimal terdiri dari 20 anggota BMT, simpanan ini tidak bisa diambil maupun dialihkan ke pihak lain kecuali ditetapkan dalam rapat anggota. b) Simpanan pokok Sejumlah simpanan yang nilainya sama dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada saat masuk menjadi anggota BMT yang besaran dan cara pembayarannya ditetapkan oleh rapat anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT. c) Simpanan wajib Sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada BMT dalam waktu atau kesempatan tertentu sesuai keputusan rapat anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT. d) Tabarru’ Akad yang berkaitan dengan transaksi non profit. Akad ini berorientasi pada kegiatan ta’awun atau tolong menolong dalam akad ini juga tidak dipersyaratkan adanya imbalan. e) Cadangan umum

42

Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapatkan persetujuan rapat anggota BMT sesuai dengan dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar rumah tangga. f) Laba ditahan Saldo laba bersih yang oleh rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. g) Saldo laba (rugi) Saldo dari akumulasi hasil usaha dari tahun-tahun lalu yang telah dikurangi untuk cadangan umum, laba di tahan dan koreksi laba (rugi) tahun lalu. h) Laba (rugi) tahun berjalan Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Dalam hal pada tahun berjalan BMT mengalami kerugian, maka seluruh kerugian menjadi faktor pengurang dari modal. Adapun format bentuk neraca sebagai berikut:

43

Tabel 2.1 Neraca BMT Per 31 Desember 20xx AKTIVA

Harta Lancar: - Kas - Penempatan Dana - Piutang Mudharabah - Pembiayaan Mudharabah - Pembiayaan Musyarakah - Pinjaman Qardhul Hasan - Penyisihan Kerugian Akt.Produktif - Penyertaan Modal Jumlah Harta Lancar

Per 31/12/20xx

Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx

Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx

Jumlah hutang lancar

Rp.x.xxx

Hutang jangka panjang: - Hutang ke pihak ketiga - Titipan zis - Titipan jamsos Jumlah hutang jgkpanjang

Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx

Modal: - Simpanan pokok khusus - Simpanan pokok - Simpanan wajib - Tabarru’ - Modal penyertaan - Cadangan umum - Saldo laba (rugi) - Laba (rugi) tahun berjalan

Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx

Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.x.xxx Rp.(xxx) Rp.x.xxx

Harta lain-lain: - Biaya pra operasional - Akumulasi amortisasi

Rp.x.xxx Rp.(xxx)

- Biaya dibayar dimuka

Rp.x.xxx

JUMLAH AKTIVA

Hutang lancar: - Kewajiban segera - Simpanan: Giro wadi’ah Simpanan wadi’ah - Investasi tidak terikat: - Simpanan mudharabah - Simpanan mudharabah bjgk

Per 31/12/20 xx

Rp.x.xxx

Harta Tetap: - Tanah - Gedung - Kendaraan - Peralatan Kantor - Akumulasi Penyusustan Jumlah harta tetap

Jumlah harta lain-lain

KEWAJIBAN+MODAL

Rp.x.xxx Rp.x.xxx

Jumlah modal

JUMLAH KEWAJIBAN+MODAL Sumber: Amin azis dan Rahmadi dalam Buku Akuntansi BMT hal 39

Rp.x.xxx Rp.x.xxx

b. Laporan laba/rugi Laporan laba/rugi disusun untuk melihat hasil operasi perusahaan dalam satu periode tertentu karena dalam laporan ini menggambarkan keberhasilan

44

atau kegagalan dalam upaya mencapai keuntungan yang ditargetkan. Laporan laba rugi terdiri dari: 1) Pendapatan Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan harta atau penurunan hutang yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari setoran pendiri (pemilik). Pendapatan operasi BMT antara lain: a) Pendapatan operasi utama yang terdiri dari: Pendapatan dari jual beli (marjin) yaitu pendapatan marjin murabahah dan pendapatan bersih salam dan pendapatan bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah b) Pendapatan sewa (ijarah) c) Pendapatan operasi utama lainnya, yang terdiri dari pendapatan bonus wadi’ah dan penerimaan non halal d) Pendapatan bagi hasil BMT sebagi mudharib e) Pendapatan operasi lainnya Pendapatan jasa BMT berbasis imbalan terdiri dari: fee al hawalah (perpindahan), fee wakalah (mewakilkan), fee al kafalah (pengalihan tanggung jawab), Fee ar rahn (gadai), Fee pinjaman qardhul hasan dan pendapatan dari administrasi pembiayaan f) Pendapatan di luar operasi yang terdiri dari: keuntungan pelepasan aktiva tetap, pendapatan hibah dan pendapatan lainnya

45

2) Biaya Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya harta atau bertambahnya hutang yang mengakibatkan penurunan modal termasuk pembagian kepada pemilik modal (pendiri). Biaya operasional dalam BMT antara lain: a) Biaya bonus simpanan dan giro berdasarkan prinsip wadi’ah b) Biaya bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka mudharabah c) Rugi investasi tidak terikat (simpanan masyarakat) akibat kelalaian BMT sebagai mudharib. d) Biaya operasional lainnya e) Biaya diluar operasi f) Zakat g) Pajak Adapun bentuk format dari Laporan laba/rugi terlihat seperti berikut ini: Tabel 2.2 Laporan Laba/Rugi BMT Per 31 Desember 20xx Per 31/12/20xx Pendapatan Operasi Utama: Pendapatan Dari Jual Beli: - Murabahah - Salam Pendapatan Dari Bagi Hasil: - Pembiayaan Mudharabah - Pembiayaan Musyarakah

Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx

46

Pendapatan Sewa Pendapatan Operasi Utama Lainnya Pendapatan Di Luar Operasi: Keuntungan Pelepasan Aktiva Tetap Pendapatan Hibah Pendapatan Lain-Lain Jumlah Pendapatan Biaya Operasi Utama: Biaya Bonus - Giro Wadi’ah - Simpanan Wadi’ah Biaya Bagi Hasil - Simpanan Mudharabah - Simpanan Berjangka Mudharabah Biaya Operasional Lainnya: - Biaya Personalia - Biaya Administrasi Dan Umum - Biaya Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif - Biaya Penyusutan - Biaya Amortisasi Biaya Diluar Operasi: - Biaya Kerugian Penjualan Aktiva Tetap - Biaya Lain-Lain - Zakat - Pajak Jumlah Biaya LABA/RUGI

Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx

Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx

Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx

Sumber: Amin azis dan Rahmadi dalam Buku Akuntansi BMT hal 42

c. Laporan perubahan modal Modal akan berpengaruh apabila perusahaan memperoleh laba karena laba tersebut akan menambah modal. Begitu pula sebaliknya bila perusahaan memperoleh kerugian maka akan mengurangi modal. Modal dapat juga bertambah bila pemilik/pendiri menambah investasi, menambah setoran modal, adanya titipan dana dan adanya modal penyertaan dari pihak lain.

47

informasi perubahan modal ini disajikan dalam bentuk laporan perubahan modal. Adapun bentuk format laporan perubahan modal terlihat sebagai berikut: Tabel 2.3 BMT Malikussaleh Laporan Perubahan Modal Per 31 Desember 20xx Modal BMT 01/01/20XX Simpanan Pokok Khusus Simpanan Pokok Simpanan Wajib Ditambah: Laba (rugi) bersih Dikurangi: Anggota Yang Keluar

Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp.xx.xxx Rp.xx.xxx

Rp.xx.xxx

Modal BMT 31/12/20xx Rp.xx.xxx Sumber: Amin azis dan Rahmadi dalam Buku Akuntansi BMT hal 43

d. Laporan sumber penggunaan dana ZIS dan qardhul hasan Laporan sumber penggunaan dana ZIS dan qardhul hasan adalah untuk menunjukkan sumber dan penggunaan ZIS dan penggunaan qardul hasan selama jangka waktu tertentu. Sumber ZIS dan qardhul hasan berasal dari: infaq, shadaqah, denda yang berasal dari keterlambatan pelunasan piutang, sumbangan yang didapatkan dari nasabah atau pihak luar dan hibah. Adapun format laporan sumber dan penggunaan ZIS adalah sebagai berikut:

48

Tabel 2.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS Untuk Tahun 20xx Catatan Saldo Awal Dana ZIS Sumber Dana ZIS: a. Zakat dari BMT b. Zakat dari pihak luar BMT c. Infaq d. Shadaqah

20xx

Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx

Jumlah dana ZIS Penggunaan dana ZIS: a. Fakir b. Miskin c. Amil d. Orang yang baru masuk islam (mu’allaf) e. Orang yang terlilit hutang (Ghorim) f. Hamba Sahaya (Riqab) g. Kepentingan Fisabilillah h. Orang yang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil) Jumlah penggunaan Dana ZIS Kenaikan (penurunan Dana ZIS Saldo Akhir Dana ZIS Sumber: Amin azis dan Rahmadi dalam Buku Akuntansi BMT hal 46

Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx

Dan bentuk format laporan sumber penggunaan dana qardhul hasan adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan Untuk Tahun 20xx Catatan Saldo Awal Dana Qardhul Hasan Sumber Dana Qardhul Hasan: a. Infaq dari pihak luar atau dari nasabah BMT b. Shadaqah dari pihak luar atau dari nasabah BMT c. Denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan d. Sumbangan dari nasabah BMT maupun pihak luar

20xx

Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx

49

Jumlah dana Qardhul Hasan Penggunaan dana Qardhul Hasan: a. Pinjaman kebajikan b. Pinjaman social Jumlah penggunaan Dana Qardhul Hasan Saldo akhir Dana Qardhul Hasan Saldo Akhir Dana ZIS Sumber: Amin azis dan Rahmadi dalam Buku Akuntansi BMT hal 47

Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx Rp.xxx

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

A. BMT Ta’awun 1. Sejarah Berdirinya BMT Ta’awun BMT Ta’awun merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syari’ah yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan sistem syari’ah dan metode nisbah bagi hasil. BMT Ta’awun bergerak di bidang usaha mikro (kecil menengah). Mayoritas nasabah BMT Ta’awun adalah yang memiliki usaha kecil baik di PD pasar maupun di Home Industri yang membutuhkan tambahan modal dengan nominal kecil untuk pengembangan usahanya, dimana hal tersebut belum bisa direalisasikan oleh bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lain yang hanya bisa merealisasikan tambahan modal dengan nominal besar. BMT Ta’awun mulai beroperasi pada bulan Mei 2004. Pada waktu itu, BMT hanya memiliki modal sebesar Rp.100.000.000,-. Dana tersebut berasal dari dana sosial pribadi dan beberapa investor yang dimotori oleh AMK (Anak Muda Kreatif) Cipulir. Adapun Para pendiri dan penggagas serta pengurus berdirinya BMT Ta’awun adalah dari unsur pemuda Cipulir yaitu Saifuddin SHI, Fajaruddin Malik, Subandikot Amd, Syahruddin S.Kom, Abdul Kodir SHI dan Danang. Sedangkan dari unsur pengawas BMT Ta’awun yaitu Ir. Moch. Agus Tiono, Hilwin Manan, Ir. Edi Supriyanto, Abdul Khoir, Masyhuri Husein S.Ag, dan Drs. Syafei serta 50

51

mendapat dukungan dari warga Jl. H.Amsar Cipulir. Perjalanan BMT Ta’awun baru

diresmikan

pada

tanggal

21

Juli

2005

dengan

legal

SIUP

No.01696/1.824.51, SK MENKOP dan UKM No. 0254/BH/-1.82/VII/2005, AKTA NOTARIS ARNASYAA PATTINAMA SH No.6 di Jakarta. 2. Produk yang ditawarkan BMT Ta’awun BMT Ta’awun sebagai salah satu lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan lain yang pada umumnya menawarkan jasa tabungan untuk menghimpun dana dan jasa pembiayaan untuk penyaluran dana. Secara rinci produk-produk yang ditawarkan BMT Ta’awun adalah a. Produk penghimpunan dana BMT Ta’awun terdiri dari: 1) Simpanan Ta’awun Simpanan yang bersifat umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan konsep mudharabah, dimana dana akan dikelola BMT agar mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil dengan setoran awal minimal Rp. 20.000. 2) Simpanan Pendidikan Simpanan yang biasa digunakan untuk persiapan pendidikan, dan proses pengambilannya disesuaikan dengan masa-masa pendidikan yaitu

persemester,

ketika

kenaikan

kelas/tingkat,

sekolah/kuliah dengan setoran awal minimal Rp. 20.000.

mendaftar

52

3) Simpanan Idul Fitri Simpanan yang digunakan untuk kebutuhan menjelang Idul fitri dan proses pengambilannya hanya bisa dilakukan 1 bulan sebelum hari raya Idul fitri dengan minimal setoran awal Rp. 20.000. 4) Simpanan Idul Qurban Simpanan yang dipersiapkan bagi nasabah yang berniat untuk menjadi seorang mudhahi (pengkurban) pada saat hari raya Idul Adha dan penarikan dapat dilakukan sebelum menjelang hari raya. 5) Investasi mudharabah berjangka Simpanan berjangka yang sistem pengambilannya hanya pada jangka tertentu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. b. Produk Penyaluran dana BMT Ta’awun terdiri dari: 1) Pembiayaan Murabahah Produk pembiayaan dengan sistem jual beli syariah dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang (pembiayaan) ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, sementara pembayaran bisa dilakukan dengan tunai, tangguh, ataupun dicicil. 2) Pembiayaan Musyarakah Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan pembagian nisbah sesuai kesepakatan dan resiko usaha ditanggung sesuai porsi kerjasama.

53

3) Pembiayaan mudharabah Kerjasama antar pemilik modal dengan pemilik tenaga. Dalam hal ini BMT memberikan permodalan kepada pengusaha yang sudah memiliki skill dan tenaga kerja tetapi belum memiliki modal sama sekali, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Jenis pembiayaan mudharabah di BMT Ta’awun terdiri dari:1 a) Mudharabah Biasa: Modal seluruhnya dikeluarkan oleh BMT sebagai shahibul maal. b) Mudharabah Musyarakah: usaha baru yang modalnya dikeluarkan BMT dan mudharib memberikan sedikit modal. c) Mudharabah Muqayyadah: mudharabah yang dikeluarkan kepada lembaga / instansi tapi dikhususkan pada pembiayaan tertentu (ex: pinjaman karyawan) Dana mudharabah yang disalurkan oleh BMT Ta’awun dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. 4) Pembiayaan ijarah Pembiayaan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, dengan memberikan upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa.

1

Wawancara dengan Bapak Irwansyah,, Kepala Bagian Marketing BMT Ta’awun. Cipulir, 25 Februari 2011

54

5) Pembiayaan al-qardh Pembiayaan kepada nasabah yang dapat ditagih tanpa minta imbalan atau kelebihan dari pokok pinjaman. Pinjaman ini hanya diberikan kepada para dhu’afa atau mustahik zakat. 3. Pendapatan BMT Ta’awun Pendapatan BMT Ta’awun berasal dari beberapa pembiayaan yang disalurkan yang terdiri dari pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah. Pendapatan lainnya berasal dari jasa administrasi, penempatan pada bank dan pendapatan lain-lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pemberian pembiayaan, oleh BMT akan didistribusikan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pendapatan yang diperoleh BMT Ta’awun yang berasal dari pembiayaan berupa: a. Pendapatan margin Pendapatan margin diperoleh BMT Ta’awun dari membiayai pembelian barang, yaitu selisih dari harga beli dengan harga jual barang. b. Pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil diperoleh dari hasil usaha antara BMT dengan mitra/anggota yang berbentuk mudharabah dan musyarakah. Adapun keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi pengelola dana dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama BMT.

55

c. Pendapatan sewa Pendapatan yang diperoleh BMT Ta’awun dari jasa ijaroh yaitu menyewakan barang kepada mitra/anggota tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. B. BMT AL-Kariim 1. Sejarah Berdirinya BMT AL-Kariim Bermula dari diklat ZIS dan ekonomi Syariah yang diadakan oleh Dompet Dhuafa Republika tanggal 11 s/d 15 Januari 1995 di Yogyakarta yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Diantara peserta dari Jakarta tercatat nama seperti Deni Nuryadin. SE, M. Ikhwan dan Suleman Hayyun yang kemudian mereka bertiga bertekad membentuk Baitul Maal wat Tamwil di Jakarta dan setelah itu mereka magang di BPRS Bina Amwalul Hasanah Cinere. Ide Pendirian BMT mendapat sambutan positif dari beberapa Remaja Masjid Pondok Indah diantaranya Iwan Setiawan. SMI, Febriyanti Husni. SE, Syafri Muharam. SE, M. Zakarullah Zein. SE, serta simpatisan lain seprti Ir. Engkus Kusnandar.

M.Ed

Dan

Dra.

Ramiah.

Kesepuluh

remaja

tersebut

memproklamirkan berdirinya BMT Al Karim yang bertempat di Masjid Raya Pondok Indah pada tanggal 15 Juli 1995. Tahun 1995, BMT Al Kariim pindah menempati gedung baru yang dibangun dari 13 kios di Pasar Jaya Pondok Indah, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan pada tahun 2006 BMT Al kariim menempati gedung dalam bentuk ruko tiga tingkat yang lebih kondusif di Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

56

BMT Al-Kariim beroperasi dengan legalitas dari Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah RI No.77/BH/KDK.9.4/X/2000 2. Produk yang ditawarkan BMT Al Kariim a. Produk penghimpunan dana BMT Al-Kariim terdiri dari: 1) Simpanan Mudharabah Al-Kariim 2) Simpanan Pendidikan AL-Kariim 3) Simpanan Berjangka AL-Kariim 4) Simpanan Idul Fitri AL-Kariim 5) Simpanan Qurban Al-Kariim b. Produk Penyaluran dana BMT Al Kariim terdiri dari: 1) Pembiayaan Murabahah 2) Pembiayaan Musyarakah 3) Pembiayaan ijarah 4) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan dengan akad kerjasama modal usaha dengan seluruh modal disediakan oleh BMT dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Al-Kariim adalah pembiayaan mudharabah mutlaqoh, dimana BMT memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.2

2

Wawancara dengan Bapak Andrie, Manager Marketing. Jakarta, 2 Maret 2011.

57

Dana mudharabah yang diberikan BMT Al-Kariim kepada nasabah pembiayaan mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aktiva lancar. 5) Pembiayaan Rahn Pembiayaan dengan akad gadai barang. BMT akan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 3. Pendapatan BMT AL-Kariim Pendapatan BMT AL-Kariim berasal dari beberapa pembiayaan yang disalurkan yang terdiri dari pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan rahn. Pendapatan lainnya berasal dari pendapatan administrasi dan pendapatan bagi hasil dari penempatan pada bank. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pemberian pembiayaan, oleh BMT akan didistribusikan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pendapatan yang diperoleh BMT AL-Kariim dari hasil pembiayaan berupa: a. Pendapatan margin b. Pendapatan bagi hasil c. Pendapatan jasa Pendapatan jasa yang diperoleh BMT berasal dari jasa rahn, yaitu penitipan nasabah kepada BMT maupun jasa ijaroh, yaitu jasa dimana BMT menyewakan peralatan/tempat kepada nasabahnya.

58

C. BMT El-Syifa 1. Sejarah Berdirinya BMT El-Syifa BMT El-Syifa berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 21 Mei 1996. Berawal dari kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang bersifat syariah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut didirikanlah BMT El-Syifa yang diharapkan dapat mengatasi keuangan masyarakat terutama untuk pengusaha kecil bawah. Pada tanggal 31 Mei 1996 bertempat di Pamulang BMT El-Syifa diresmikan oleh Direktur BMI, Zainul Nur dan satu bulan kemudian, Dirut PINBUK memberikan sertifikat operasi No. 093007/PINBUK/VI/96 kepada BMT El-Syifa. Sementara badan hukum yang dipakai adalah SK Menkop dan PPK Nomor. 045/BH/KWK/II/1995. 2. Produk yang ditawarkan BMT El-Syifa a. Produk penghimpunan dana BMT El-Syifa terdiri dari: 1) Tabungan Amanah Mudharabah 2) Tabungan Pendidikan 3) Tabungan Hari Raya 4) Tabungan haji 5) Tabungan Walimah Simpanan yang dipersiapkan bagi anggota yang berniat untuk melaksanakan walimah ursy. Simpanan ini dapat ditarik ketika akan melaksanakan walimah ursy (pernikahan).

59

b. Produk Penyaluran dana BMT El-Syifa terdiri dari: 1) Pembiayaan Murabahah 2) Pembiayaan mudharabah Pembiayaan dengan akad kerjasama modal usaha dengan seluruh modal disediakan oleh BMT dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT El-Syifa yaitu: 3 a) Mudharabah mutlak: Pembiayaan dengan sistem bagi hasil keuntungan antara pihak pemberi modal dan pihak pengguna modal dengan nisbah yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu dengan ketentuan mutlak berada di tangan pemberi modal. b) mudharabah muqayyadah: Pembiayaan dengan sistem bagi hasil keuntungan antara pihak pemberi modal dan pihak pengguna modal dengan nisbah yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu yang terikat dengan ketentuan bersama. Dana mudharabah yang diberikan BMT El-Syifa kepada nasabah pembiayaan mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aktiva.

3

Wawancara dengan Bapak Ahmad Ruslan, General Manager BMT El-Syifa. Ciganjur, 11 Maret 2011

60

3) Pembiayaan Ba’I Bithaman Ajil (BBA) Pembiayaan

yang

hampir

sama

dengan

murabahah

namun

pembayarannya dilakukan dengan mengangsur (mencicil) dalam waktu yang panjang. 4) Pembiayaan al-qardh Pembiayaan yang hanya diberikan khusus kepada 8 golongan (mustahiq) yang memerlukan modal kerja dan harus dikembalikan dengan mencicil tanpa dibebani bagi hasil. Dana ini diberikan dari Baitul Maal. 3. Pendapatan BMT El-Syifa Pendapatan BMT El-Syifa berasal dari beberapa pembiayaan yang disalurkan yang terdiri dari pembiayaan murabahah, mudharabah dan Ba’I Bithaman Ajil (BBA). Pendapatan lainnya berasal dari pendapatan administrasi dan pendapatan dari penempatan pada bank. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pemberian pembiayaan, oleh BMT akan didistribusikan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Diantara Pendapatan yang diperoleh BMT El-Syifa dari pembiayaan berupa: a. Pendapatan margin b. Pendapatan bagi hasil

61

D. BMT Daarul Qur’an 1. Sejarah Berdirinya BMT Daarul Qur’an Tumbuhnya Bank Syariah di awal tahun 90-an, ketika itu dimulai oleh sejumlah BPRS di Jawa Barat dan Bank Muamalat Indonesia di Jakarta, meski didukung oleh banyak kalangan, namun dipastikan tidak dapat serta merta menyentuh ummat yang justru sebagian besar berada dilapisan bawah, karena sifat perbankan yang pada umumnya tidak membuka akses pendanaan bagi mereka yang secara tradisional digolongkan sebagai “unbankable”. Kondisi ini memberikan inspirasi bagi sejumlah kalangan untuk menumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dengan prinsip bagi hasil, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil (disingkat BMT). Pendirian BMT secara fantastis terjadi di masa orde baru memberi sedikit ruang kepada umat Islam untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah bangsa, dalam hal ini kemiskinan dan pengangguran. Kala itu, melalui PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang berafiliasi pada ICMI, pemerintah mencanangkan Gerakan 10.000 BMT. Saat ini tidak ada data yang pasti atau meyakinkan berapa BMT yang telah didirikan, berapa yang masih beroperasi dan berapa yang masih beroperasi dan sehat.

Begitu pula jumlah nasabah atau mitra yang telah dibiayai dan lalu

berkembang usahanya, hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa pihak (BMT-BMT dan Lembaga pendamping BMT) dapat diketahui bahwa:

62

a. Sebahagian besar BMT memilih badan hukum koperasi meski tidak benarbenar efektif sebagai koperasi. Selebihnya menjadi salah satu unit usaha sebuah koperasi (seperti kopontren) atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) banyak juga yang belum berbadan hukum. b. Persoalan yang seringkali diutarakan adalah rendahnya kualitas SDM termasuk pemahaman tentang fiqh-muamalah, terbatasnya akses pendanaan, bahkan terhadap bank-bank di daerah-daerah; prosedur operasi yang tidak standar serta lemahnya fungsi pengawasan baik keuangan maupun segi syariahnya. Sementara itu ditingkat nasabah/mitra, keluhan yang dirasakan dimana-mana adalah hampir tidak bisa membedakan praktek sistem bagi hasil dengan bunga-konvensional. Dibalik berbagai kelemahan yang ada, BMT setidaknya telah ikut berpartisipasi di dalam menguatkan usaha-usaha mikro, bahkan menjadi penyangga yang sangat berarti di masa krisis bagi ratusan ribu bahkan mungkin jutaan keluarga berpenghasilan rendah sehingga tidak jatuh miskin atau menjadi sangat miskin. Keberhasilan ini cukup menjadi indikasi bahwa BMT sesungguhnya menyimpan potensi yang sangat besar untuk berperan aktif atau berkontribusi banyak dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi rakyat. Karena hal itulah maka Yayasan Daarul Qur'an yang bergerak dibidang bantuan pendidikan bagi para dhu'afa, santunan fakir-miskin dan anak-anak yatim-piatu, atas prakarsa Alm. KH. Masyhuri Syahid, M.A sebagai pimpinan dan pengasuh

63

Yayasan pada Januari 2005 mendirikan BMT Daarul Qur'an bekerjasama dengan mahasiswa Program Pasca Sarjana Ekonomi Keuangan Syariah Universitas Indonesia Angkatan V. 2. Produk yang ditawarkan BMT Daarul Qur’an a. Produk penghimpunan dana BMT Daarul Qur’an terdiri dari: 1) Simpanan Wadi’ah Daarul Qur'an Simpanan Titipan Dana Pihak Ketiga di BMT Daarul Qur’an (DQ), dimana Nasabah (anggota) akan mendapat bonus dari pendapatan atas dana tersebut, namun jumlahnya tidak diperjanjikan sebelumnya. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. Setoran awal minimum Rp. 20.000,- dan selanjutnya Rp 1.000 2) Simpanan Idul Fitri Simpanan ini diperlukan bagi nasabah (anggota) yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana yang diinvestasikan. Pengambilan simpanan hanya dapat dicairkan 2 (dua) minggu mendekati hari raya Idul Fitri. Setoran awal minimum Rp. 50.000; (porsi/nisbah bagi hasil BMT : Nasabah = 60% : 40%. 3) Simpanan Qurban Simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah (anggota) yang ingin melaksanakan

ibadah

qurban

dan

nasabah

(anggota)

akan

64

mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Pengambilan simpanan ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) minggu menjelang hari raya Qurban (Idul Adha). Setoran awal minimum Rp. 100.000; (porsi /nisbah bagi hasil BMT : Nasabah = 60% :40%). 4) Simpanan Haji (sihaji) Simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah (anggota) yang ingin melaksanakan ibadah haji. Pengambilan simpanan ini ketika saldo simpanan cukup untuk menunaikan ibadah haji. Setoran awal minimum Rp. 500.000; (porsi / nisbah bagi hasil BMT : Nasabah = 50% : 50%). 5) Simpanan Berjangka Mudharabah Lebih dikenal dengan Deposito Mudharabah. Setoran minimal Rp. 5.000.000,- porsi/nisbah bagi hasil sbb : 1 bulan (BMT DQ : Nasabah = 65% : 35%) 3 bulan (BMT DQ : Nasabah = 60% : 40%) 6 bulan (BMT DQ : Nasabah = 50% : 50%) 12 bulan (BMT DQ : Nasabah = 40% : 60%) b. Produk Penyaluran dana BMT Daarul Qur’an terdiri dari: 1) Pembiayaan Murabahah 2) Pembiayaan Musyarakah 3) Pembiayaan mudharabah

65

Kerjasama usaha /modal dimana sumber modal sepenuhnya dari pihak BMT dimana keuntungan usaha tersebut dibagi secara berimbang sesuai porsi jumlah dana atau kesepakatan bersama. Jenis pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Daarul Qur’an yaitu:4 a) Mudharabah mutlaqoh: mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. b) Mudharabah muqayyadah: mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana. Dana mudharabah yang diberikan BMT Daarul Qur’an kepada nasabah pembiayaan mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aktiva. 4) Pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik Pembiayaan ijaroh merupakan pembiayaan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, dengan memberikan upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa. Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik pembiayaan yang diikuti pemindahan kepemilikan barang.

4

Wawancara dengan Bapak Muhammad Lukman, General manager BMT Daarul Qur’an. Menteng dalam tebet, 15 Maret 2011

66

5) Pembiayaan qardhul hasan Pinjaman yang hanya diberikan kepada para dhu’afa atau mustahik zakat.

Dalam

pembiayaan

ini,

nasabah

hanya

diwajibkan

mengembalikan pokok pinjaman. Namun pihak BMT diperbolehkan untuk menerima tambahan dana yang merupakan pemberian secara suka rela dan hal ini tidak dicantumkan dalam perjanjian. 3. Pendapatan Daarul Qur’an Pendapatan BMT Daarul Qur’an berasal dari beberapa pembiayaan yang disalurkan yang terdiri dari pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah/ijarah muntahiya bittamlik. Pendapatan lainnya berasal dari administrasi pembiayaan, penempatan pada bank, administrasi tabungan dan operasional lainnya. Pendapatan yang diperoleh BMT Daarul Qur’an dari pembiayaan berupa: a. Pendapatan margin Pendapatan margin diperoleh BMT Daarul Qur’an dari membiayai pembelian barang, yaitu selisih dari harga beli dengan harga jual barang. b. Pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil ini diperoleh dari hasil usaha antara BMT dengan anggota yang berbentuk mudharabah dan musyarakah. Adapun keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi pengelola dana dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasional BMT Daarul Qur’an.

67

c. Pendapatan sewa Pendapatan yang diperoleh BMT Daarul Qur’an dari menyewakan barang kepada nasabah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT 1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ta’awun1 Dalam pembiayaan mudharabah, BMT Ta’awun mengenakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap amanah terhadap pembiayaan yang telah diberikan BMT. Prinsip jaminan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun diantaranya ada yang dikenakan jaminan dan ada yang tidak dikenakan jaminan. Untuk nasabah corporate oleh BMT Ta’awun dikenakan jaminan yang jumlahnya sepadan dengan nilai pembiayaannya sedangkan untuk nasabah binaan, terkadang BMT Ta’awun tidak mengenakan jaminan. Diantara jaminan yang dikenakan oleh BMT Ta’awun yaitu berupa sertifikat/surat berharga lainnya dan personal garansi. Jika pembiayaan tersebut dikenakan jaminan, maka BMT akan meminta surat kuasa untuk menjual. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Dalam pemberian pembiayaan mudharabah, BMT Ta’awun lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk dana daripada barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka mudharib harus menyertakan pembelian bon/kwitansi atas pembelian barang tersebut.

1

Wawancara dengan Bapak Subandikot, General Manager BMT Ta’awun. Cipulir. 25 Februari 2011.

68

69

Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Ta’awun yaitu sebesar Rp. 60.000.000.- sesuai dengan BMPK BMT. Dalam prinsip pembagian hasil usaha mudharabah, BMT Ta’awun menggunakan prinsip profit and loss sharing, dimana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba bersih dari usaha (net profit) dan kerugian ditanggung oleh BMT selama bukan karena kelalaian mudharib. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, BMT Ta’awun mengakuinya secara cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. BMT Ta’awun tidak mengakui pendapatan bagi hasil sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya meskipun nasabah sudah melaporkan pendapatannya tanpa disertai pembagian bagi hasil untuk BMT. Pada pengembalian dana mudharabah di BMT Ta’awun dilakukan secara bulanan/per 3 bulan sekali beserta bagi hasilnya. Usaha yang dibiayai oleh BMT Ta’awun harus memiliki syarat minimal usaha tersebut sudah berjalan 1 tahun. Tetapi untuk nasabah binaan, BMT terkadang memberikan pembiayaan untuk usaha yang baru dimulai. Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, BMT Ta’awun membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati antara BMT dengan nasabah. Selain itu, nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan tawar menawar antara pihak BMT dengan nasabah. Jurnal yang digunakan BMT Ta’awun berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang dilakukannya adalah

70

1) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah:2 Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. BDD persediaan materai Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan

Debet Rp. XXX

Kredit Rp. Rp. Rp.

XXX XXX XXX

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi: Rekening Dr. Titipan premi asuransi pembiayaan Cr.Kas

Debet Rp. XXX

Kredit Rp.

XXX

2) Pada saat penyerahan investasi mudharabah: Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr.Rekening nasabah

Debet Rp. XXX

Kredit Rp.

XXX

3) Pada saat penerimaan bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan: Rekening Dr. Kas/Rekening nasabah Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

2

Debet Rp. XXX

Kredit Rp. Rp.

XXX XXX

Biaya administrasi BMT Ta’awun sebesar Rp 5000 untuk semua plafond dan Biaya premi asuransi tergantung dari jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan.

71

4) Pada saat nasabah mampu mengembalikan investasi mudharabah sebelum jatuh tempo: Rekening Db.Rekening nasabah Cr.Pembiayaan Mudharabah

Debet Rp. XXX

Kredit Rp.

XXX

5) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah: Tidak dilakukan penjurnalan 2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT Al-Kariim3 Dalam pembiayaan mudharabah, pengenaan jaminan tidak mutlak. Tetapi untuk menghindari wanprestasi/ menjaga kepercayaan kedua belah pihak, BMT Al - Kariim mengenakan jaminan kepada nasabahnya. Syarat jaminan yaitu nilainya kurang lebih sama dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang dikenakan oleh BMT Al-Kariim biasanya berupa benda bergerak/ kendaraan bermotor, rumah dan personal garansi. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Dalam pemberian pembiayaan, BMT Al-Kariim hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk dana saja sedangkan batas maksimum pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Karim yaitu sebesar Rp. 50.000.000.Prinsip pembagian hasil usaha mudharabah BMT AL-Kariim menggunakan metode revenue sharing (laba kotor), sedangkan untuk pengakuan pendapatan

3

Wawancara dengan Bapak Andrie, Manager Marketing. Cileduk, 2 Maret 2011

72

bagi hasil diakui secara cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. BMT AL- Kariim tidak mengakui pendapatan sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya. Pada pengembalian dana mudharabah di BMT AL-Kariim dilakukan secara bulanan/per 3 bulan sekali beserta bagi hasilnya. Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, BMT AL-Kariim membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati. Selain itu, nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan tawar menawar, cash flow dan usaha nasabah. Jurnal yang digunakan BMT Al-Kariim berkaitan dengan transaksi mudharabah yang dilakukannya adalah: 1) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah: 4 Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. BDD Persediaan Materai Cr. Titipan notaris pembiayaan Cr. Titipan dana premi asuransi

Debet Rp.

Kredit XXX Rp. Rp. Rp. Rp.

XXX XXX XXX XXX

Pada saat BMT membayarkan ke notaris: Rekening Db.Titipan notaris pembiayaan Cr.Kas 4

Debet Rp.

Kredit XXX Rp.

XXX

Biaya administrasi ditentukan sebesar 1% dari plafond yang diberikan, biaya notaris tergantung dari jumlah pembiayaan sedangkan premi asuransi tergantung dari jumlah plafond dan jangka waktu pembiayaan.

73

Pada saat BMT membayarkan premi asuransi kepada perusahaan asuransi Rekening Db.Titipan dana premi asuransi Cr.Kas

Debet Rp.

Kredit XXX Rp.

XXX

2) Pada saat penyerahan investasi mudharabah: Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr. Rekening nasabah

Debet Rp.

Kredit XXX Rp.

XXX

3) Pada saat penerimaan bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan: Rekening Dr. Rekening nasabah Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Debet Rp.

Kredit XXX Rp. Rp.

XXX XXX

4) Pada saat nasabah mampu mengembalikan investasi mudharabah sebelum jatuh tempo: Rekening Db. Rekening nasabah Cr. Pembiayaan Mudharabah

Debet Rp.

Kredit XXX Rp.

5) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah: Tidak dilakukan penjurnalan

XXX

74

3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di BMT El-Syifa5 Dalam pembiayaan mudharabah, BMT El-Syifa mengenakan jaminan kepada anggotanya yang ingin mengajukan pembiayaan. Pengenaan jaminan tersebut dimaksudkan agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan terhadap pembiayaan yang telah diterimanya. Syarat jaminan yaitu minimal sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Diantara jaminan yang dikenakan oleh BMT El-Syifa berupa BPKB, surat tanah, personal garansi dan kebanyakan dari jaminan tersebut berupa girik. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila anggota terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Dalam pemberian pembiayaan, BMT El-Syifa hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk dana saja dan batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar Rp 60.000.000.-. Prinsip pembagian hasil usaha mudharabah yang digunakan oleh BMT ElSyifa adalah prinsip profit sharing (bagi laba), sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil diakui secara cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. BMT El-Syifa tidak mengakui pendapatan sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya. Pada pengembalian dana mudharabah di BMT El-Syifa dilakukan secara bulanan, 3 bulan sekali atau dibayar sekaligus

5

Wawancara dengan Bapak Ahmad Ruslan, General Manager BMT El-Syifa. Ciganjur, 11 Maret 2011

75

diakhir pembiayaan sedangkan untuk bagi hasilnya harus dibayar secara bulanan atau mingguan sesuai dengan akad. Usaha yang dibiayai oleh BMT El-Syifa harus sudah berjalan minimal 1 tahun. Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, BMT El-Syifa akan membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati. Jurnal yang digunakan BMT El-Syifa berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang dilakukannya: 1) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah: 6 Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. Persediaan Materai

Debet Rp.

Kredit XXX Rp. Rp.

XXX XXX

2) Pada saat penyerahan investasi mudharabah: Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr. Rekening nasabah

Debet Rp.

Kredit XXX Rp.

XXX

3) Pada saat penerimaan bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan:

6

Biaya administrasi ditentukan sebesar 2% dari plafond yang diberikan. Pada BMT El-Syifa tidak terdapata biaya notaris ataupun biaya asuransi

76

Rekening Dr. Rekening nasabah Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Debet Rp.

Kredit XXX Rp. Rp.

XXX XXX

4) Pada saat nasabah mampu mengembalikan investasi mudharabah sebelum jatuh tempo: Rekening Db. Rekening nasabah Cr. Pembiayaan Mudharabah

Debet Rp.

Kredit XXX Rp.

XXX

5) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah: Tidak dilakukan penjurnalan 4. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Daarul Qur’an 7 Dalam pembiayaan mudharabah, BMT Daarul Qur’an mengenakan jaminan yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikannya. Pengenaan jaminan ini tidak seperti pembiayaan murabahah yang jaminannya harus sepadan dengan nilai pembiayaannya. Jaminan yang dikenakan oleh BMT Daarul Qur’an antara lain berupa BPKB, sertifikat rumah, dan surat kontrak usaha. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. BMT Daarul Qur’an memberikan pembiayaan mudharabah berupa dana. Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Daarul Qur’an yaitu sebesar Rp. 50.000.000.7

Wawancara dengan Bapak Muhammad Lukman, General manager BMT Daarul Qur’an. Menteng dalam tebet, 15 Maret 2011

77

Prinsip

pembagian

hasil

usaha

mudharabah

BMT

Daarul

Qur’an

menggunakan metode revenue sharing, dimana perhitungan nisbah bagi hasil didasarkan atas laba kotor dari usaha (gross profit). Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil diakui secara cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima sehingga BMT Daarul Qur’an tidak mengakui pendapatan sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya. BMT Daarul Qur’an belum bisa menerapkan profit sharing sebagaimana dengan BMT lainnya karena kendala tenaga dan juga dalam profit sharing terdapat biaya-biaya operasional yg harus diperhitungkan dengan benar. Pada pengembalian dana mudharabah di BMT Daarul Qur’an dilakukan secara bulanan beserta bagi hasilnya dan usaha yang dibiayai oleh BMT Daarul Qur’an kurang lebih harus sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan tergantung dari kelayakan usaha tersebut. Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, BMT Daarul Qur’an akan membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati. Penentuan nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan tawar menawar anggota dengan pihak BMT Daarul Qur’an. Jurnal yang digunakan BMT Daarul Qur’an berkaitan dengan transaksi mudharabah yang dilakukannya:

78

1) Pada saat mengakui biaya sehubungan dengan akad mudharabah:8 Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. Persediaan materai Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan

Debet Rp. XXX

Kredit Rp. Rp. Rp.

XXX XXX XXX

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi: Rekening Dr. Titipan premi asuransi pembiayaan Cr.Kas

Debet Rp. XXX

Kredit Rp.

XXX

2) Pada saat penyerahan investasi mudharabah: Rekening Dr.Pembiayaan mudharabah Cr. Rekening nasabah

Debet Rp. XXX

Kredit Rp.

XXX

3) Pada saat penerimaan bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan: Rekening Dr. Rekening nasabah Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Debet Rp. XXX

Kredit Rp. Rp.

XXX XXX

4) Pada saat nasabah mampu mengembalikan investasi mudharabah sebelum jatuh tempo: Rekening Dr. Rekening nasabah Cr. Pembiayaan mudharabah

8

Debet Rp. XXX

Kredit Rp.

XXX

Biaya administrasi BMT Daarul Qur’an ditentukan dari 1% x jumlah plafon dan biaya asuransi tergantung dari jumlah plafon yang diberikan dan jangka waktu investasi.

79

5) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah: Tidak dilakukan penjurnalan B. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT dengan PSAK No. 105 Setelah melihat jurnal transaksi investasi mudharabah yang dilakukan oleh BMT, untuk menganalisisnya penulis menggunakan contoh kasus yang terjadi di masing-masing BMT. 1. BMT Ta’awun Contoh kasus: Bapak Adi mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp.10.000.000 untuk pembelian 4 buah komputer untuk usaha warnetnya kepada BMT Ta’awun. BMT Ta’awun menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan: a) Biaya administrasi Rp. 5.000 dan biaya asuransi sebesar Rp 20.000 b) Nisbah disepakati Nasabah: BMT = 70:30 dari laba bersih c) Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 1 tahun. d) Pembayaran angsuran Rp. 2.500.000/3 bulan, dilakukan bersamaan dengan bagi hasil yang diterima BMT. 1) Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad mudharabah:9

9

Biaya administrasi BMT Ta’awun sebesar Rp 5000 untuk semua plafond dan Biaya premi asuransi tergantung dari jumlah pembiayaan, usia dan lamanya pembiayaan.

80

Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. BDD persediaan materai Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan

Debet Rp. 31.000

Kredit Rp. Rp. Rp.

5.000 6.000 20.000

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi: Rekening Dr. Titipan premi asuransi pembiayaan Cr.Kas

Debet Rp. 20.000

Kredit Rp.

20.000

Analisis transaksi diatas: Dalam penjurnalan transaksi biaya-biaya, biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah Rp. 5.000 diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT Ta’awun. Adapun biaya materai Rp. 6.000 yang dibayar nasabah diakui dengan mengkredit rekening biaya dibayar dimuka persediaan materai yang menunjukkan penggunaan persediaan materai BMT. Sedangkan untuk biaya asuransi, BMT melakukan pengurusan asuransinya beberapa hari setelah penandatanganan kontrak, sehingga BMT mengakui biaya asuransi yang dibayar nasabah sebagai titipan premi asuransi. Dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya-biaya sehubungan dengan akad tidak ada pembahasannya. 2) Pada saat pencairan investasi mudharabah Rp.10.000.000: Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr.Rekening Bapak Adi

Debet Rp. 10.000.000

Kredit Rp. 10.000.000

81

Analisis transaksi diatas: Berdasarkan transaksi diatas, BMT mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Bapak Adi sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan

kas

sehingga

mengakibatkan

bertambahnya

pembiayaan

mudharabah sebesar Rp. 10.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Bapak Adi disebelah kredit sebesar Rp. 10.000.000. Dalam PSAK 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.” Pada transaksi diatas belum sesuai karena BMT Ta’awun mengakui dana mudharabah yang dibayarkannya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah sebagaimana yang terdapat pada (PSAK 105 paragraf 12). Dalam PSAK 105 paragraf 16: ”Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.” Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Ta’awun, usaha mudharabah mulai berjalan ketika BMT Ta’awun mencairkan dana mudharabah-nya ke rekening Bapak Adi. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 16).

82

3) Apabila Bapak Adi membayar bagi hasil jika laba bersih yang diperoleh Rp. 1.000.000 beserta angsuran pokok Rp.2.500.000 Rekening Dr. Rekening Bapak Adi Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Rp.

Debet 2.800.000

Kredit Rp. Rp.

2.500.000 300.000

Analisis transaksi diatas: Pada transaksi diatas, Bapak Adi membayar angsuran pembiayaan mudharabah Rp. 2.500.000 beserta bagi hasil Rp. 300.000 (Rp.1000.000 x 30%). Dalam PSAK 105 paragraf 9:”Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.” Dalam hal ini, BMT Ta’awun menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini BMT Ta’awun sudah sesuai dengan (PSAK 105 Paragraf 9). Dalam PSAK 105 paragraf 10: ”Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.” BMT Ta’awun mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan

83

dalam akad. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT Ta’awun sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 10). 4) Jika Bapak Adi telat membayar angsuran investasi mudharabah. Tidak dilakukan penjurnalan Analisis transaksi diatas: Dalam PSAK 105 Paragraf 19: ”Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.” Pada transaksi diatas BMT Ta’awun tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran mudharabah. BMT hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah. Maka transaksi diatas tidak sesuai dengan (PSAK 105: Paragraf 19), jurnal yang seharusnya dibuat BMT Ta’awun pada saat Bapak Adi tidak membayar angsuran pokok adalah: Rekening Debet Kredit Dr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo Rp. 2.500.000 Cr. Investasi mudharabah Rp.2.500.000 Jadi ketika Bapak Adi membayar pokok, jurnal yang harus dibuat BMT: Rekening Debet Dr. Kas/Rekening nasabah Rp.2.500.000 Cr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo

Kredit Rp.2.500.000

84

2. BMT Al-Kariim Contoh kasus: Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 40.000.000 untuk usaha konveksi pembuatan seragam sekolah. Untuk itu Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan

kepada BMT

Al-Kariim. BMT

Al-Kariim

menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan: a) Biaya administrasi Rp. 400.000 (1% dari jumlah plafon), biaya materai Rp. 6.000 b) Biaya asuransi sebesar Rp 80.000 dan biaya notaris Rp. 100.000 c) Nisbah disepakati nasabah: BMT = 60:40 dari laba bruto d) Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 6 bulan. e) Pembayaran angsuran Rp. 20.000.000/3 bulan beserta bagi hasil. 1) Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad mudharabah10 Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. BDD Persediaan Materai Cr. Titipan notaris pembiayaan Cr. Titipan dana premi asuransi

10

Debet Rp. 586.000

Kredit Rp. Rp. Rp Rp.

400.000 6.000 100.000 80.000

Biaya administrasi 1% X Rp. 40.000.000 = Rp. 400.000. Besarnya premi tergantung dari jumlah plafond dan jangka waktu pembiayaan sedangkan beban notaris tergantung dari plafond

85

Pada saat BMT membayarkan ke notaris Rekening Db.Titipan notaris pembiayaan Cr.Kas

Debet Rp. 100.000

Kredit Rp.

100.000

Pada saat BMT membayarkan premi asuransi kepada perusahaan asuransi Rekening Db.Titipan dana premi asuransi Cr.Kas

Debet Rp. 80.000

Kredit Rp.

80.000

Analisis transaksi diatas Berdasarkan

transaksi

diatas,

BMT

Al-Kariim

mengakui

biaya

administrasi Rp.400.000 sebagai pendapatan administrasi. Biaya administrasi ditentukan sebesar 1% dari jumlah plafon yang diberikan kepada nasabah. Untuk pembayaran notaris dan asuransi, BMT Al-Kariim melakukan pembayarannya secara tidak langsung sehingga biaya notaris dan asuransi yang telah dibayarkan nasabah diakui sebagai titipan notaris dan titipan premi asuransi. Di dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya- biaya administrasi tidak ada pembahasannya. Untuk itu, BMT Al-Kariim membuat pencatatan sendiri untuk mengakui biaya administrasi yang telah dibayarkan nasabah sebagai pendapatan administrasi. 2) Pada saat pencairan investasi mudharabah Rp.40.000.000: Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr. Rekening Bapak Ahmad

Debet Rp. 40.000.000

Kredit Rp. 40.000.000

86

Analisis terhadap transaksi diatas Berdasarkan transaksi diatas, BMT Al-Kariim mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Bapak Ahmad sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas sebesar Rp. 40.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Bapak Ahmad disebelah kredit sebesar Rp. 40.000.000. Dalam PSAK 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.” Pada transaksi diatas belum sesuai karena BMT Al-Kariim mengakui dana mudharabah yang dibayarkannya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah sebagaimana yang terdapat pada (PSAK 105 paragraf 12). Dalam PSAK 105 paragraf 16: ”Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.” Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Al-Kariim, usaha mudharabah mulai berjalan ketika BMT Al-Kariim mencairkan dana mudharabah-nya ke rekening Bapak Ahmad. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 16). 3) Apabila Bapak Ahmad membayar bagi hasil jika laba kotor yang diperolehnya Rp. 10.000.000 beserta angsuran pokok Rp. 20.000.000

87

Rekening Dr. Rekening Bapak Ahmad Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Rp.

Debet 60.000.000

Kredit Rp. Rp.

20.000.000 40.000.000

Analisis transaksi diatas: Pada mudharabah

transaksi Rp.

diatas,

Bapak

Ahmad

20.000.000

beserta

bagi

membayar hasil

Rp.

angsuran 40.000.000

(Rp.10.000.000 x 40%). Dalam PSAK 105 paragraf 9:”Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.” Dalam hal ini, BMT Al-Kariim menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini BMT Al-Kariim sudah sesuai dengan (PSAK 105 Paragraf 9). Dalam PSAK 105 paragraf 10: ”Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.” BMT Al-Kariim mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu 40% dari laba kotor yang diperoleh nasabah. Nisbah ini disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang

88

dilakukan oleh BMT Al-Kariim sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 10). 4) Jika pada

saat jatuh tempo Bapak Ahmad tidak mampu

mengembalikan angsuran pokok Rp. 20.00.000. Tidak dilakukan penjurnalan

Analisis transaksi diatas: Dalam PSAK 105 Paragraf 19: ”Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.” Pada transaksi diatas BMT Al-Kariim tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah tidak mampu mengembalikan sisa pokok angsuran mudharabah. BMT hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah. Maka transaksi diatas tidak sesuai dengan (PSAK 105: Paragraf 19), jurnal yang seharusnya dibuat BMT Al-Kariim pada saat Bapak Ahmad tidak membayar angsuran pokok adalah: Rekening Debet Kredit Dr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo Rp.20.000.000 Cr. Investasi mudharabah Rp.20.000.000 Jadi ketika Bapak Ahmad membayar pokok, jurnal yang harus dibuat BMT: Rekening Debet Kredit Dr. Kas/Rekening nasabah Rp.20.000.000 Cr. Piutang investasi mudharabah jatuh Rp.20.000.000 tempo

89

3. BMT EL-Syifa Contoh kasus: Bapak Rudi mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 3.000.000 untuk usaha es buah kolang-kaling. Untuk itu Bapak Rudi mengajukan pembiayaan kepada BMT El-Syifa dan menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan: a) Biaya administrasi Rp. 60.000 (2% dari jumlah plafon), biaya materai Rp.6.000 b) Nisbah disepakati nasabah: BMT = 60:40 dari laba bersih c) Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 12 bulan. d) Pembayaran angsuran Rp. 250.000/ bulan beserta bagi hasil. 1) Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad mudharabah: 11 Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. Persediaan Materai

Rp.

Debet 66.000

Kredit Rp. Rp.

60.000 6.000

Analisis transaksi diatas Berdasarkan transaksi diatas, BMT El-Syifa mengakui biaya administrasi Rp. 60.000 sebagai pendapatan administrasi. Biaya administrasi ditentukan sebesar 2% dari jumlah plafon yang diberikan kepada nasabah. Pada BMT El-

11

Biaya administrasi ditentukan sebesar 2% dari plafond yang diberikan. Pada BMT El-Syifa tidak terdapata biaya notaris ataupun biaya asuransi

90

Syifa tidak terdapat biaya notaris dan asuransi. Di dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya- biaya administrasi tidak ada pembahasannya. 2) Pada saat pencairan investasi mudharabah Rp. 3.000.000 ke rekening Bapak Rudi Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr. Rekening Bapak Rudi

Rp.

Debet 3.000.000

Kredit Rp.

3.000.000

Analisis transaksi diatas Berdasarkan

transaksi diatas,

BMT El-Syifa mengakui dana

mudharabah yang diberikan kepada Bapak Rudi sebagai pembiayaan mudharabah

pada

saat

penyerahan

kas

sehingga

mengakibatkan

bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 3.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Bapak Rudi disebelah kredit sebesar Rp. 3.000.000. Dalam PSAK 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.” Pada transaksi diatas belum sesuai karena BMT El-Syifa mengakui dana mudharabah yang dibayarkannya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah sebagaimana yang terdapat pada (PSAK 105 paragraf 12).

91

Dalam PSAK 105 paragraf 16: ”Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.” Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT El-Syifa, usaha mudharabah mulai berjalan ketika BMT El-Syifa mencairkan dana mudharabah-nya ke rekening Bapak Rudi. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 16). 3) Apabila Bapak Rudi membayar bagi hasil jika laba bersih yang diperolehnya Rp. 100.000 beserta angsuran pokok Rp. 250.000 Rekening Dr. Rekening Bapak Rudi Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Rp.

Debet 290.000

Kredit Rp. Rp.

250.000 40.000

Analisis transaksi diatas: Pada transaksi diatas, Bapak Rudi membayar angsuran mudharabah Rp. 250.000 beserta bagi hasil Rp. 40.000 (Rp. 100.000 x 40%). Dalam PSAK 105 paragraf 9:”Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.” Dalam hal ini, BMT El-Syifa menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran mudharabah dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini BMT El-Syifa sudah sesuai dengan (PSAK 105 Paragraf 9).

92

Dalam PSAK 105 paragraf 10: ”Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.” BMT El-Syifa mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu 40% dari laba yang diperoleh nasabah. Nisbah ini disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT El-Syifa sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 10). 4) Jika Bapak Rudi telat membayar angsuran pokok Rp. 250.000 Tidak dilakukan penjurnalan

Analisis transaksi diatas: Dalam PSAK 105 Paragraf 19: ”Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.” Pada transaksi diatas BMT El-Syifa tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pokok angsuran mudharabah. BMT hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah. Untuk setiap penunggakan angsuran, BMT El-Syifa mengenakan denda yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat di dalam akad. Maka transaksi diatas tidak sesuai dengan

93

(PSAK 105 Paragraf 19), jurnal yang seharusnya dibuat BMT El-Syifa pada saat Bapak Rudi tidak membayar angsuran pokok adalah: Rekening Debet Dr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo Rp. 250.000 Cr. Investasi mudharabah

Kredit Rp.250.000

Jadi ketika Bapak Rudi membayar pokok, jurnal yang harus dibuat BMT: Rekening Debet Dr. Kas/Rekening nasabah Rp.250.000 Cr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo

Kredit Rp.250.000

4. BMT Daarul Qur’an Contoh kasus: Bapak Andi mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.000.000 untuk usaha warung sembako. Untuk itu Bapak Andi mengajukan pembiayaan kepada BMT Daarul Qur’an. Dan BMT Daarul Qur’an menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan: a) Biaya administrasi Rp. 100.000 (1% dari jumlah plafon), biaya materai Rp.6.000 dan biaya asuransi Rp. 20.000 b) Nisbah disepakati nasabah: BMT = 70:30 dari laba kotor c) Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 10 bulan. d) Pembayaran angsuran Rp. 1.000.000/ bulan beserta bagi hasil. 1) Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad mudharabah

94

Rekening Dr.Kas Cr.Pendapatan administrasi Cr. Persediaan materai Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan

Debet Rp. 126.000

Kredit Rp. Rp. Rp.

100.000 6.000 20.000

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi: Rekening Dr. Titipan premi asuransi pembiayaan Cr.Kas

Debet Rp. 20.000

Kredit Rp.

20.000

Analisis transaksi diatas Dalam penjurnalan transaksi biaya-biaya, biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah Rp. 100.000 diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT Daarul Qur’an. Adapun biaya materai Rp. 6.000 yang dibayar nasabah diakui dengan mengkredit rekening persediaan materai. Sedangkan untuk biaya asuransi, BMT mengakuinya sebagai titipan premi asuransi karena BMT tidak langsung membayarkan premi kepada perusahaan asuransi. Dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya-biaya sehubungan dengan akad tidak ada pembahasannya. Untuk itu, BMT Daarul Qur’an membuat pencatatan sendiri untuk mengakui biaya administrasi yang telah diterimanya sebagai pendapatan. 2) Pada saat pencairan investasi mudharabah Rp.10.000.000 ke rekening Bapak Andi Rekening Db.Pembiayaan mudharabah Cr. Rekening Bapak Rudi

Rp.

Debet 10.000.000

Kredit Rp.

10.000.000

95

Analisis transaksi diatas Berdasarkan transaksi diatas, BMT Daarul Qur’an mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Bapak Andi sebagai pembiayaan mudharabah

pada

saat

penyerahan

kas

sehingga

mengakibatkan

bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Bapak Andi disebelah kredit sebesar Rp. 10.000.000. Dalam PSAK 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.” Pada transaksi diatas belum sesuai karena BMT Daarul Qur’an mengakui dana mudharabah yang dibayarkannya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah sebagaimana yang terdapat pada (PSAK 105 paragraf 12). Dalam PSAK 105 paragraf 16: ”Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.” Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Daarul Qur’an, usaha mudharabah mulai berjalan ketika BMT mencairkan dana mudharabah-nya ke rekening Bapak Andi. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 16).

96

3) Apabila Bapak Andi membayar bagi hasil jika laba kotor yang diperoleh Rp. 1000.000 beserta angsuran pokok Rp. 1.000.000 Rekening Dr. Rekening Bapak Andi Cr.Pembiayaan mudharabah Cr.Pendapatan Bagi hasil

Rp.

Debet 1.300.000

Kredit Rp. Rp.

1.000.000 300.000

Analisis transaksi diatas: Pada transaksi diatas, Bapak Andi membayar angsuran mudharabah Rp. 1.000.000 beserta bagi hasil Rp. 300.000 (Rp. 1000.000 x 30%). Dalam PSAK 105 paragraf 9:”Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.” Dalam hal ini, BMT Daarul Qur’an menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran mudharabah dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini BMT Daarul Qur’an sudah sesuai dengan (PSAK 105 Paragraf 9). Dalam PSAK 105 paragraf 10: ”Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.” BMT Daarul Qur’an mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu 30%. Nisbah ini disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka

97

dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT Daarul Qur’an sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 10). 4) Jika Bapak Andi telat membayar angsuran Rp. 1.000.000 Tidak dilakukan penjurnalan

Analisis transaksi diatas: Dalam PSAK 105 Paragraf 19: ”Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.” Pada transaksi diatas BMT Daarul Qur’an tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah telat membayar angsuran pokok mudharabah. BMT hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah. Sama halnya dengan BMT El-Syifa, BMT Daarul Qur’an mengenakan denda pada setiap penunggakan angsuran yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka transaksi diatas tidak sesuai dengan (PSAK 105: Paragraf 19), jurnal yang seharusnya dibuat BMT Daarul Qur’an pada saat Bapak Andi tidak membayar angsuran pokok adalah: Rekening Debet Kredit Dr. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo Rp. 1.000.000 Cr. Investasi mudharabah Rp.1.000.000

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Transaksi yang dilakukan BMT masih belum sesuai dengan PSAK 105 antara lain: a. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an mengakui dana

mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan

mudharabah pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah. Menurut PSAK 105, dana

mudharabah yang disalurkan pada saat

pembayaran kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah. a. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi juga terjadi pada saat nasabah menunggak angsuran. Keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT AlKariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an tidak melakukan penjurnalan pada saat nasabah menunggak angsuran pembiayaan. Dalam PSAK 105 disebutkan bahwa Jika akad mudharabah berakhir sebelum

101

102

atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. B. Saran 1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak BMT menerapkan PSAK 105 (akuntansi pemilik dana) sebagai acuan dalam perlakuan akuntansinya dan selalu mengupdate setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia. 2. Untuk perguruan tinggi, penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan materi yang sama tetapi pada lembaga keuangan yang berbeda karena ternyata tidak semua lembaga keuangan syariah mengacu pada PSAK 105 atau pada sampel yang lebih luas lagi. 3. Untuk Kementrian Koperasi Indonesia yang menaungi seluruh koperasi di Indonesia agar memberikan informasi teraktual mengenai PSAK terbaru yang berkaitan dengan sistem pencatatan akuntansi di koperasi karena dari 4 BMT yang diteliti, belum mengetahui akan adanya PSAK terbaru yang merevisi PSAK 59.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur’anul Karim A.Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008. Ayu Kartini, Ajeng. “Analisis perlakuan akuntansi Ijarah pada lembaga keuangan mikro syariah Studi pada BMT Ta’awun dan BMT Al-Fath”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Anggota IKAPI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lima Undang-Undang Moneter & Perbankan. Bandung: Fokusmedia, 2009. Antonio, M. Syafi’I. Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Ash-Shawi, Shaleh dan al-Muslih, Abdullah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004. Azis, M.amin dan Rahmadi. Akuntansi BMT. Jakarta: Pinbuk Press, 2006. Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam, cet.I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 1996. Djazuli dan Janwari, Yadi. Lembaga-lembaga perekonomian Umat. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002. Dunil, Z. Kamus Istilah Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 2004. Efferin, Suyoko.dkk. Metode Penelitian untuk akuntansi. Malang: Bayumedia Publishing, 2004. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Isriani dan Muhammad giharto. Kamus perbankan syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat & Perbandingan Dengan Bank Konvensional, cet.I. Jakarta: Marja, 2007. Lathif, AH. Azharudin. Fiqh Mu’amalat. Jakarta: UIN Jakarta Press,2006. Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2002. , Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Muslehuddin, Muhammad. Sistem Perbankan Dalam Islam, cet.III. Penerjemah Drs. Aswin Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. Nurhayati dan wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008. Rahman, Fajar. “Penerapan Akuntansi Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2008. S. Harahap, Sofyan. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Ed.V. Jakarta: Salemba Empat, 2004. Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi III. Jakarta: Ekonisia, 2008. Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005. Sultony,Naidy. “Analisis Kesesuaian PSAK 102 Terhadap Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT.BTN Syariah Jakarta”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah). Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004. Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Suwiknyo, Dwi. Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Triandaru, Sigit dan Totok. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Wawancara dengan Bapak Andrie, Manager Marketing. Jakarta, 2 Maret 2011. Wawancara dengan Bapak Ahmad Ruslan, General Manager BMT El-Syifa. Ciganjur, 11 Maret 2011. Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Kepala Bagian Marketing BMT Ta’awun. Cipulir, 25 Februari 2011 Wawancara dengan Bapak Muhammad Lukman, General manager BMT Daarul Qur’an. Menteng dalam tebet, 15 Maret 2011 Wawancara dengan Bapak Subandikot, General manager BMT Ta’awun. Cipulir, 25 Februari 2011 Widodo, Hertanto.dkk. Panduan praktis operasional Baitul Maal, cet.II. Bandung: Mizan, 2000. Yaya, Rizal. dkk. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Al-Barra, Diyana. “Evaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana & pembiayaan di BMT Yogyakarta (studi kasus pada BMT Artha mulia insani dan BMT AlIkhlas Yogyakarta)”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2006. Diakses dari rac.uii.ac.id/server/document/Public/2008050502405801312119.pdf Basuki, Agus. “Akuntansi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Arafah Solo (Perspektif Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) syariah 2007.”diakses pada 11 Oktober 2010. http://etd.eprints.ums.ac.id/7783/ BMT Isra Indramayu, “Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat”, artikel diakses pada 16 juli 2011dari http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=373821131183&i&index=0 “Harus jemput bola.” Jurnal nasional, 24 Mei 2011 , diakses pada 16 Juli dari http://nasional.jurnas.com/newspaper/20110524

http://saripedia.wordpress.com/2010/08/23/majalah%C2%A0akuntan%C2%A0indon esia/diakses pada 15 november 2010 Imaduddin, Muhammad, “Mudharabah dan Optimalisasi Sektor Riil.” Artikel diakses pada 11 oktober 2010 dari http://zonaekis.com/mudharabah-dan-optimalisasisektor-riil#more-1308 Laporan perkembangan perbankan syariah 2010 diakses dari www.bi.go.id Mhd. Ali, Nuruddin, “Tujuan Ekonomi Dalam Islam”. Artikel diakses pada 16 november2010dari http://www.db2.wikispaces.com/.../sm2003+Tujuan+Keuangan+Syariah. Munthe, Mulia Ginting, “Pinbuk inisiasi kelahiran 3.872 BMT”. Artikel diakses pada 20 mei 2011dari http://www.bisnis.com/ekonomi/mikro-ukm/14705-pibukberhasil-inisiasi-kelahiran-3872-bmt.html “Pengertian laporan keuangan.” diakses pada www.wikipedia.comwww.wikipedia.com

20

Oktober

2010

dari

“Produk perbankan syariah”, Republika, 28 April 2011. diakses pada 14 mei 2011 dari http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/04/28/lkcpm9murabahah-masih-dominasi-produk-perbankan-syariah Rismawati, Nafi. “Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT Syariah Ummat Lumajang”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006. Diakses dari http://student-research.umm.ac.id/print/student_research_4593.html Statistik perbankan syariah per maret 2011 diakses dari www.bi.go.id. Syauqi Beik, Msc., Irfan “Bank Syariah dan Pengembangan Sektor riil”, artikel diakses pada 15 november 2010 dari http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomisyariah Triyanti, Dian. “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, Dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta”, diakses pada 17 November 2010. http://etd.eprints.ums.ac.id/2443/ Umam, Khaerul. “Strategi Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro”, artikel diakses pada 16 juli 2011 dari

http://khaerul21.wordpress.com/2009/10/15/%E2%80%9Cstrategioptimalisasi-peran-bmt-sebagai-penggerak-sektor-usaha-mikro%E2%80%9D/ Widodo, Maryanto.“Analisis perlakuan akuntansi terhadapPembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti haji malang”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2009 diakses dari skripsi.umm.ac.id/.../jiptummpp-gdl-s1-2009-maryantowi-16573-