ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.105 AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SIDOGIRI DI KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG

Journal Riset Mahasiswa xxxxxxx (JRMx) ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.105 AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SIDOGIRI DI KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG Tri Wulandari (Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang) e-mail : [email protected]

Dr. Abdul Halim, SE,AK,MM,CA Ati Retna Sari, SE,AK,MSA,CA (Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

ABSTRAK : Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tentang Implementasi PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak menerapkan transaksi berdasarkan PSAK 105 tentang perlakuan akuntansi mudharabah. Dari hasil perhitungan indeks pengungkapan menunjukan bahwa kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tergolong dalam pengungkapan yang lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungn jumlah indeks yang telah diungkapkan sebanyak 7 poin dan membandingkannya dengan total keseluruhan indeks yang seharusnya diungkapkan yaitu 10 poin, sehingga dapat menghasilkan angka index pengungkapan sebesar 70 %. Ada beberapa poin yang belum diungkapkan antara lain yaitu : Dalam penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai, Dalam PSAK 105paragraf 25. BMT Sidogiri Kecamatan Pagak dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai kewajiban lancar bukan sebagai dana syirkah temporer. Dalam penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak Belum sesuai. Dalam PSAK 105 paragraf 29. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak hak pihak ketiga diakui sebagai beban bagi hasil. Dalam Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai. Dalam PSAK 105 paragraf 39. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak rincian dana syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek. Dari beberapa poin yang belum diungkapkan pada BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak disebabkan karena latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai yang belum memahami tentang transaksi atau standart syariah. Dikarenakan pada penelitian ini peneliti hanya mendapatkan data yang diperoleh kurang memadai, karena peneliti hanya melakukan penelitian di tingkat cabang pembantu, maka untuk peniliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ditingkat cabang atau pusat agar data yang diproleh dapat memadai dan lengkap Kata Kunci: PSAK No.105, Akuntansi Mudharabah, Indeks Pengungkapan PENDAHULUAN Akuntansi di dalam islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak – hak dan kewajiban secara adil. Akuntansi di dalam islam juga harus memfokuskan pada peloporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil – hasil operasinya, dengan cara mengungkapan apa yang halal dan apa yang haram. Ini berarti bahwa akuntansi keuangan di dalam islam mempunyai sasaran – sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di dalam islam. Seorang akuntan di dalam islam ketika membuat

http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id


pencatatan transaksi baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang akan disajikan dalam laporan keuangan haruslah jujur dan bertanggung jawab serta sesuai dengan PSAK Perbankan Syariah. Penghimpunan dana sangat penting bagi bank syariah maupun BMT karena akan digunakan sebagai sumber dana untuk kegiatan operasional bank syariah maupu BMT dengan berbasis islam. Sehingga peneliti ingin menganalisis penerapan PSAK 105 pada BMT Sidogiri Kecamatan Pagak.

TINJAUAN PUSTAKA PSAK No.105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian operasional organisasi. Akan tetapi penekanan pada PSAK tersebut adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada mudharabah sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku dilapangan. Dalam PSAK No.105 juga mengatur perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi 2 unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh dewan syariah nasional yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut : a.

Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat. b.

Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.

c.

Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.



Lembaga keuangan syariah secara operasional dibina dan diawasi oleh departemen keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsi-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah MUI. 1.

Pengakuan dan pengukuran a.

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut : 1.

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

2.

Investasi mudharabah dalm bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

c.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang buka kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudaharabah.

d.

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

e.

Usaha mudaharabah diangggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

f.

Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namn diperhitungkan pada saat bagi hasil.

g.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukan oleh : 1.

Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi

2.

Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan yang telah ditentukan dalam akad

3. h.

Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mdharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

i.

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporanm penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

j.

Kerugian yanng terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan, kerugian investasi.



k.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pegelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

l.

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. n.

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

o.

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan.

p.

Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

q.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.

r.

Hak pihak ketiga atas bai hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

s.

Kerugian yang diakibatkan oleh keslaahn atau kelallaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

t.

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalm mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebgai investasi mudharabah.

u.

Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyrakah.

2.

Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi mudahrabah dalam laporan keuangan: a.

Dana syirkah temporeer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.

b.

Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum duserahkan kepada pemilik dana disajikan dana sebgai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

3.

Pengungkapan Pengelola dana mengungkapan hal – hal yang terkait transaksi mmudharabah, tetapi tidak terbatas, pada : a.

Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudahrabah dann lain – lain

b.

Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.



c.

Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah

d.

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian laporan Keuangan syariah. Definisi disclosure index menurut Chariri dan Ghozali (2005) memiliki arti

tidak menutupi. Jika dihubungkan dengan laporan keuangan disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Sedangkan Putranto (2012) memberikan pengertian indeks pengungkapan merupakan rasio antara jumlah elemen (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi maksimum dipenuhi. Menurut Imhoff dalam Almilia dan Retrinasari (2007), bahwa tingginya kualitas informasi akan sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Untuk mengukur kelengkapan pengungkapan. Untuk perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dapat melakukan tahap- tahap berikut ini : a.

Memberi skor untuk setiap item pelengkap secara dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan maka diberi nilai 1(satu), dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0 (nol).

b.

Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.

c.

Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan totl skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan.

METODE Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara ataupun dokumentasi dimana yang menggambarkan keadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak secara langsung menjadi objek penelitian.Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data yang diperoleh dari pengurus Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak dalam hal ini adalah bapak Abd. Salim selaku Ketua Capem Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak yang menangani langsung bagian yang terkait dengan transaksi mudharabah pada periode 2014 dan 2015. Sehingga sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data internal.Sumber data dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat bersumber dari catatan yang ada pada koperasi Baiutl Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak seperti profil dan laporan keuangan

yang ada di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sidogiri

dikecamatan Pagak.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.



PEMBAHASAN Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak

menyajikan laporan

keuangan transaksi mudharabah kedalam bagian laporan keuangan umum perusahaan. Penyajian laporan keuangan transaksi mudharabah tidak disajikan secar terpisah sehingga diperlukan catatancatatan tambahan sebagai tambahan informasi terutama untuk transaksi mudharabah yang telah dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan ekonomi bagi pengguna laporan keuangan. Belkaoui (2011), menyebutkan bahwa ada dua kelompok pengguna laporan keuangan yaitu pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Pengguna langsung meliputi pemilik perusahaan dan para pemegang saham, kreditor dan pemasok, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja dalam suatu organisasi dan para pelanggan. Sedangkan pengguna tidak langsung meliputi analis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan atau pendaftaran, pers keuangan dan agen-agen pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja,pesaing, masyarakat umum, dan dan departemen pemerintah lainnya. Penyajian laporan keuangan sehendaknya disajikan secara wajar yang diungkapkan oleh scott dalam Bellkaoui (2011), yaitu bahwa aturan, prosedur, dan teknik akuntansi hendaknya wajar, tidak bias dan tidak memihak. Mereka hendaknya tidak bertindak untuk melayani suatu kepentingan tertentu. Setiap terjadinya mudharabah di BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak ada perjanjian-perjanjian secara tertulis antara pihak BMT dengan pihak nasabah. Perjanjian-perjanjian ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, diantaranya tentang pihak-pihak yang terkait transaksi mudharabah, kesepakatan nisbah, definisi mudharabah,tentang dokumen jaminan pembiayaan, cara pembayaran transaksi mudharabah, jangka waktu pembayaran mudharabah, batasan-batasan terhadap pengelola dana, syarat-syarat realisasi, serta penyertaan saksi-saksi terjadinya akad mudharabah. Menurut Chariri dan Ghozali (2005), menyatakan bahwa apabila suatu transaksi atau peristiwa tertentu tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan utama, maka transaksi-transaksi tersebut dapat diungkapkan melalui cara lain, seperti catatan atas laporan keuangan, informasi pelengkap, media pelaporan ain, dan informasi lain. Ada beberapa item yang telah diungkapkan oleh BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak yaitu Pengakuan dan pengukuran 1) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. 2) Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 3) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil. 4) Kerugian yang diakibatkan oleh keslaahn atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. 5) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. 6) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum duserahkan kepada pemilik dana disajikan dana sebgai pos bagi hasil yang belum



dibagikan di kewajiban. 7)Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudahrabah dann lain – lain. 8) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Selain ada item-item yang sudah sesuai, di BMT sidogiri Kecamatan Pagak masih ada item-item yang belum sesuai. Item-item yang belum diungkapkan pada BMT sidogiri Kecamatan Pagak ada 3 (tiga) item antara lain yaitu : 1.

Penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai, Dalam PSAK 105paragraf 25 yaitu “ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”. BMT Sidogiri Kecamatan Pagak dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai kewajiban lancar bukan sebagai dana syirkah temporer. Apabila dilihat dari hasil penelitian ini, penyajian yang belum sesuai dengan PSAK 105 atau akad mudharabah disebabkan karena latar belakang pendidikan dan kurangnya pengalaman pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak terhadap akuntansi keuangan syariah. Pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sepenuhnya mengusai atau mengerti tentang penyajian transaksi mudharabah. Di dalam penyajian transaksi ini apabila salah menyajikan maka akan mempengaruhi laporan neraca, karena apabila dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai kewajiban lancar bukan sebagai dana syirkah temporer maka pada saat pengelola dana atau entitas mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola dana. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari indivdu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah kotemporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian entitas syariah. Dana syirkah temporer juga tidak bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan noninvestasi (KDPPLKS paragraf 87-88). Lembaga keuangan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak dalam melakukan penyajian dana syirkah temporer pada neraca tidak boleh disajikan sebagai kewajiban lancar, karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk



mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian entitas syariah. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak harus memasukkan pada pos tersendiri yaitu pada pos syirkah temporer. 2.

Penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak Belum sesuai, PSAK 105 paragraf 29 yaitu “ Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah kotemporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana “. Pada BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak bagi hasil pendapatan kepada nasabah diakui sebagai beban bagi hasil. Apabila dilihat dari hasil penelitian ini, penyajian yang belum sesuai dengan PSAK 105 atau akad mudharabah disebabkan karena latar belakang pendidikan dan kurangnya pengalaman pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak. Pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sepenuhnya mengusai atau mengerti tentang penyajian transaksi mudharabah. Di dalam penyajian transaksi ini apabila salah menyajikan maka akan mempengaruhi pada laporan laba rugi, karena apabila hak pihak ketiga atas bagi hasil pada laporan laba dimasukkan sebagai beban bagi hasil maka beban pada BMT Sidogiri Kecamatan Pagak akan mengalami kenaikan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, hak pihak ke tiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban ( ketika untung ) atau pendapatan (ketika rugi) (KDPPLKS paragraf 107). Dari penjelasan tersebut maka lembaga keuangan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak pada saat membagihasilkan pendapatan kepada nasabah, disajikan sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil pada laporan laba rugi. Sehingga pada laporan laba rugi BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak dapat sebagai alat ukur kinerja entitas syariah.

3.

Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai, PSAK 105 paragraf 39 (b) yaitu “ Pengelola dana mengungkapkan hal – hal terkait transaksi mudharabah, rincian dana syirkah temporer yag diterima berdasarkan jenisnya”. Pada BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak rincian dana syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek. Apabila dilihat dari hasil penelitian ini, pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAK 105 atau akad mudharabah disebabkan karena latar belakang pendidikan dan kurangnya pengalaman pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak. Pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sepenuhnya mengusai atau mengerti tentang pengungkapan transaksi mudharabah. Di dalam pengungkapan



transaksi ini apabila salah mengungkapan maka akan mempengaruhi catatan atas laporan keuangan, karena apabila pengelola dana tidak mengungkapkan hal – hal yag terkait transaksi mudharabah seperti rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasakan jenisnya maka pihak yang membaca akan salah paham dalam mengartikan catatan atas laporan keuangan tersebut. Maka dari itu BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak dalam mengungkapkan hal- hal terkait transaksi mudharabah, harus dengan rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, selain itu dana syirkah temporer bukan diakui sebagai kewajiban. Hasil penelitian ini menunjukkah bahwa kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tergolong dalam pengungkapan yang lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan tingkat indek pengungkapan yaitu sebesar 62,5%. Hal tersebut diperoleh dari hasil perhitungan jumlah poin yang telah diungkapkan yaitu sebanyak 5 poin dan membandingkannya dengan keseluruhan poin yang sebanyak 8 poin. Pengungkapan ini sudah cukup memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Menurut Lang dan Lundholm (1993) dalam Ningrum (2007), yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan tinggi merupakan perusahaan dengan kinerja bagus. Hal ini ditunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifkan antara tingkat pengungkapan dengan kinerja perusahaan. Sehingga, BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak seharusnya dapat meningkatkan informasi-informasi yang memang seharusnya diungkapkan agar kelengkapan pengungkapan jauh lebih baik. Jika dalam laporan keuangan tidak disajikan informasi-informasi tersebut, maka perusahaan harus memaparkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan atau catatan dalam bentuk laiin yang mampu memberikan informasi yang lebih terinci. Hal ini berbeda dengan pendapat Hendriksen dan Breda (1992) dalam buku Chariri dan Ghozali menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang mengartikan bahwa pengungkapan penuh atas laporan keuangan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dalam membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap. Pernyataan tersebut sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh Anwar (2010), bahwa suatu pengungkapan yang memadai akan berdampak positif bagi para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Namun perlu dipertimbangkan bahwa manfaatnya harus lebih besar dibadingkan dengan biaya yang terjadi. Sehingga perlu dilihat informasi mana yang penting untuk disajikan, karena infromasi yang berlebihan juga tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Sehingga entitas harus mampu memilih informasi-informasi apa yang perlu diungkapkan dan informasi yang tidak perlu diungkapkan.



Perusahaan juga perlu meningkatkan jumlah item yang seharusnya diungkapkan, sehingga laporan keuangan lebih dapat diandalkan. Jika dalam laporan keuangan tidak mencakup informasi-informasi tersebut, maka perusahaan harus memaparkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Jika semua informasi dapat disajikan dengan baik, maka kebutuhan pemegang saham atas informasi tersebut dapat terpenuhi, sehingga mereka ada gambaran tentang kemampuan perusahaan. Hal ini bermanfaat bagi pengambilan keputusan, selain itu perlunya meningkatkan pemahaman bagi Sumber Daya Manusi (SDM) perusahaan tentang transaksi syariah khususnya transaksi mudharabah, sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi mudharabah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau standart yang berlaku. Upaya yang harus dilakukan BMT Sidogiri agar lembaga keuangan tersebut dapat menyajikan informasi- informasi dengan baik, maka lembaga keuangan tersebut harus mengembangkan pemahaman bagi Sumber Daya Manusia perusahaan. Menurut Martoyo (1992), tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, ketrampilan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran – sasaran program ataupuntujuan organisasi. Menurut Manullang (1980), tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama dengan tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif, adalah untuk memperoleh tiga hal anatara lain yaitu untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan dan merubah sikap. Apabila disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pegawai pada umumnya agar pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien , agar pengawasan lebih sedikit terhadap pegawai, agar pegawai lebih cepat berkembang. Oleh karena itu BMT Sidogiri agar dapat memahami dan menerapkan standar keuangan syariah yang benar maka harus di adakan pengembangan seperti pendidikan dan pelatihan di tingkat pusat sidogiri atau pun di tingkat Cabang.


ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.105 AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SIDOGIRI DI KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG

Recommend Documents