PERBANDINGAN PENERAPAN PENCATATAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PSAK 59 PADA BPRS AL BAROKAH DENGAN PSAK SYARIAH 105. Skripsi

PERBANDINGAN PENERAPAN PENCATATAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PSAK 59 PADA BPRS AL BAROKAH DENGAN PSAK SYARIAH 105

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh :

SYARIFAH WINANTI 205046100649

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keleuarga, sahabat dan pengikutnya. Atas keMaha Penyayangan Allah-lah skripsi yang berjudul “Perbandingan Penerapan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK No. 59 pada BPRS Al Barokah dengan PSAK Syariah No.105“ dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh keterbatasan, penulis menyadari betapa sederhananya karya tulis ini, dan masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis tidak menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang begitu dalamnya kepada : 1. Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bpk. Supriyono, SE., MM dan Bpk. M. Dawud Arif Khan, SE., Ak., M.Si., CPA sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar mendampingi penulis selama hampir 2 tahun terakhir dan senantiasa memberikan masukan serta pengertian kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini. 3. Kedua Orang tua tercinta, Drs. H. Abdul Manan Hayoto, MM., dan Dra. Hj. Widiastuti S. Manan, M.Si., yang senantiasa mendoakan penulis di setiap

i

waktu tanpa mengenal lelah. Tak pernah bosan untuk menasehati. Juga menegur dan mengingatkan dikala penulis berbuat kesalahan, yang sangat penulis sadari semua adalah bentuk cinta dan kasih sayang Orang tua dan demi kebaikan penulis. Skripsi ini untuk Papa dan Mama. 4. Kakak tercinta Ahmad Winanto, SE beserta istri Reni Ratnawati, SE terima kasih karena sudah meluangkan waktunya menjadi tempat bertanya dan mengkonsultasikan segala hal yang khusunya berhubungan dengan skripsi. Juga untuk keponakan pertamaku Naira Falisha Ahmad (Nafa), melihat proses kelahiranmu membuat Tante semakin cinta sama Eyang. 5. Keluarga besar Soemartono DAT 48. 6. Sahabat terkasih Lia Marlia, Nur Sholihah, Marfani Mahaly, Yusuf Ardi Suhartomo, Zaki Amani dan Dwi Nur Cahyani Kusumaningtyas, yang tak pernah bosan menanyakan kapan skripsi ini akan selesai, terima kasih untuk semua motivasi yang sudah kalian berikan. 7. Irwan Royansyah. Terima kasih sudah setia menemani dalam suka dan duka. Mudah-mudahan silaturrahim kita akan tetap terjalin dengan baik, walau semua sudah tak seperti dulu lagi. 8. Ibu Euis Amalia, M.Ag dan Bpk. Mu’min Rouf, MA., yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ii

9. Segenap Dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 10. Segenap pimpinan dan staf Perpustakaan Utama UIN Syarf Hidayatullah atas pelayanannya dalam melengkapi bahan penelitian. 11. Segenap pimpinan dan staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah atas keramahannya dalam pelayanan dan kelengkapan bahan penelitian. 12. Pihak BPRS Al Barokah, Depok Timur khususnya kepada Bapak Nur Rochim yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 13. Teman-teman PS A angkatan 2005, yang telah menjadi teman setia selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum tercinta ini. Dan kepada semua pihak yang sudah banyak membantu baik moriil maupun materiil. Sungguh, hanya Allah SWT-lah yang dapat membalas semua kebaikan kalian.

Jakarta, September 2011

Syarifah Winanti

iii

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, September 2011

Syarifah Winanti

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv DAFTAR ISI ........................................................................................................ v

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 6 D. Review Terdahulu ................................................................... 8 E. Objek Penelitian ...................................................................... 11 F. Metodologi Penelitian ............................................................. 11 G. Sistematika Penulisan ............................................................. 13

BAB II

PEMBIAYAAN DAN AKUNTANSI SYARI’AH A. Pengertian BPRS ..................................................................... 15 B. Pengertian Pembiayaan dan Macamnya ................................. 22 C. Pembiayaan Mudharabah ....................................................... 29 D. Pengertian dan Prinsip Akuntansi Syari’ah ............................ 39 E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 .... 43

v

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS AL BAROKAH A. Sejarah Singkat BPRS Al Barokah ......................................... 59 B. Visi dan Misi BPRS Al Barokah ............................................ 62 C. Struktur Organisasi BPRS Al Barokah ................................... 62 D. Prosedur Pengajuan Pembiayaan BPRS Al Barokah .............. 64 E. Prinsip Akad BPRS Al Barokah ............................................. 66 F. Produk dan Layanan BPRS Al Barokah ................................. 67

BAB IV

PERBANDINGAN PENERAPAN PENCATATAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PSAK NO. 59 PADA BPRS AL BAROKAH DENGAN PSAK SYARIAH NO.105 A. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Al Barokah .................................................................................... 70 B. Perbandingan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK Syariah No. 105 ............................................................ 77

vi

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. 89 B. Saran ....................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 90 LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. 92

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab pengambilan keputusan bisnis di antaranya didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi mempunyai peranan penting, baik mulai dari proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam berbagai tulisan mengenai tanggapan atau kritik terhadap akuntansi sekarang, mulai tampak adanya ketidakpuasan terhadap apa yang diberikan akuntansi konvensional pada masyarakat. Berbagai kasus yang terjadi di masyarakat adalah masih ditemukannya manipulasi laporan akuntansi yang seharusnya dilaporkan.1 Keuntungan atau laba merupakan target dari sebuah perusahaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teori akuntnasi. Laba menempati posisi penting dalam akuntansi, baik akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah. Perbedaan yang paling substansial adalah laba perusahaan menurut akuntansi syariah dikembangkan sebagai dasar penentuan besarnya zakat hasil

1

M. Akhyar Adnan, Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya, Yogyakarta: UII Press, 2005, cet.II, h.vi

1

2

usaha, dasar pendistribusian dividen, dasar penentuan pajak kepada pemerintah dan sebagai dasar untuk memprediksi laba perusahaan pada periode selanjutnya. Penyajian laporan keuangan menjadi mengemuka seiring dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau investor sebelum melakukan aktivitas bisnis. Secara ekonomi, investor menanamkan modalnya untuk mendapatkan hasil (return) dalam periode tertentu (dalam jangka pendek atau jangka panjang) serta tidak sukanya investor terhadap risiko. Untuk meminimalisir risiko, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menganalisis financial performance perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan (financial statement) merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya pemilik. Sedangkan laporan laba-rugi (income statement) merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang dijadikan salah satu parameter mengukur kinerja perusahaan.2 Laporan keuangan juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang go public khususnya di Indonesia, diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan

2

Iwan Triyuwono dan Mohamad As’udi, Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat, Jakarta: Salemba Empat, 2001, edisi pertama, h. 1.

3

secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat. Seiring dengan makin maraknya perekonomian syariah, sudah waktunya diberlakukan laporan keuangan berbasis syariah menggantikan laporan keuangan konvensional. Diharapkan dengan laporan keuangan berbasis syariah dapat menekan berbagai penyimpangan, manipulasi, dan penghasilan tidak halal lainnya.3 Berdasar pendekatan di atas, keberadaan akuntansi syariah tidak terlepas dengan etika moral dalam menghasilkan atau mengupayakan suatu tingkat keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan.4 Standar akuntansi tersebut harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam atau lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Mudharabah secara teknis adalah kontrak atau akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah merupakan salah satu bentuk

3

Perlu, Pembukuan Syariah, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/31/0605.htm, diakses pada tanggal 12 Maret 2009 4

Agus Eko Sujianto, Prinsip, Konsep Dasar dan Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Syariah, Ahkam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No. 1 (Juli 2005) h. 16-23

4

kegiatan investasi yang diatur dalam ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti, sebagaiana Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 282,:           

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. “

Urgensi pencatatan dalam ajaran Islam tersebut sejalan dengan konsep akuntansi yang berupaya untuk menjaga keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability (pertanggungjawaban) dalam menjaga keakurasiannya.5 Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas. Akuntansi harus didasarkan pada etika ketika realitas dibangun dalam kaitannya dengan etika. Jika tidak, realitas Islam dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang tertarik padanya.6 BPRS Al Barokah dalam prakteknya masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 untuk pencatatan penjurnalan pembiayaan mudharabahnya. Hal ini dikarenakan BPRS Al Barokah belum

5

Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 121

6

Iwan Triyuono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, Yogyakarta: LKIS, 2000, h. 23

5

merasa perlu untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 105 yang khusus membahas tentang mudharabah dan sudah efektif mulai Januari 2008 lalu. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis membuat skripsi ini dengan judul “Perbandingan Penerapan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK No. 59 pada BPRS Al Barokah dengan PSAK Syariah No.105”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam membahas skripsi ini penulis perlu membatasi permasalahan yang diuraikan dengan batasan yang tegas agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan dan tercapainya efektifitas dari penelitian ini. BPRS Al Barokah dalam hal ini masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 untuk pencatatan penjurnalan pembiayaan mudharabahnya. Oleh karena itu penulis membatasi pada pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah PSAK No. 59 yang diterapkan oleh BPRS Al Barokah dan membandingkannya dengan PSAK Syariah No. 105.

6

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan penulis memberikan perumusan antara lain: 1. Bagaimana pencatatan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS Al Barokah? 2. Apakah pencatatan pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Barokah, sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akunansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 105? Jika belum, mengapa BPRS Al Barokah belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.105 dalam pencatatannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pencatatan pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BPRS Al Barokah. 2. Untuk mengetahui Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh BPRS Al Barokah dalam pencatatan pembiayaan mudharabahnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah: Bagi Lembaga Keuangan Syariah 1. Sebagai sumber informasi untuk pengembangan BPRS dan lembaga keuangan syariah lainnya di masa yang akan datang.

7

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh BPRS Al Barokah selama ini. 3. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja BPRS Al Barokah selama ini.

Bagi Peneliti 1. Dapat menambah pengalaman serta latihan dalam memechkan masalahmasalah. 2. Sebagai sarana menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan jurusan yang ditekuni selama kuliah. 3. Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai analisis perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

8

D. Review Terdahulu

No 1

Penelitian Sebelumnya

Penulis

Judul :

Judul :

Analisis Perlakuan Akuntansi

Perbandingan Penerapan Pencatatan

Pembiayaan pada BMT Al Husnayain

Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK No. 59 pada BPRS Al Barokah dengan PSAK Syariah No. 105.

2

Rumusan Masalah :

Rumusan Masalah :

- Bagaimana perlakuan akuntansi

- Bagaiamana pencatatan pembiayaan

pembiayaan syariah pada BMT Al

mudharabah yang diterapkan oleh BPRS

Husnayaian yang meliputi,

Al Barokah

pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Qardhul Hasan? -

- Apakah pencatatan pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Barokah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 105? Jika belum, mengapa BPRS Al Barokah belum menerapkan PSAK Syariah No. 105 dalam pencatatannya.

3

Metode Penelitian :

Metode Penelitian :

- Analisia Deskriptif

- Analisa Deskriptif

- Library Search

- Penelitian Kepustakaan

9

- Field Research

4

- Penelitian Lapangan

Hasil Akhir :

Hasil Akhir :

Dilihat dari perlakuan pencatatan

- BPRS Al Barokah menerapkan PSAK

akutansinya, masih belum sesuai

Syari’ah dalam pencatatan pembiayaan

dengan PSAK No. 59. hal ini

mudharabahnya.

disebabkan karena masih kurangnya pemahaman pengelola BMT Al Husnayain mengenai transaksi pembiayaan syariah dan pencatatan akuntansinya.

10

No 1

Penelitian Sebelumnya

Penulis

Judul :

Judul :

Penerapan Prinsip Akuntansi

Aplikasi Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan Murabahah PT. BPRS

Mudharabah dalam Bank Syariah

Wakalumi, Ciputat 2

Rumusan Masalah :

Rumusan Masalah :

Bagaimana mekanisme perhitungan

- Bagaiamana pencatatan pembiayaan

pada pembiayaan murabahah pada

mudharabah yang diterapkan oleh BPRS

BPRS Wakalumi, yang menggunakan

Al Barokah

pendekatan lending rate?.

- Apakah pencatatan pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Barokah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 105? Jika belum, mengapa BPRS Al Barokah belum menerapkan PSAK Syariah No. 105 dalam pencatatannya

3

Metode Penelitian :

Metode Penelitian :

- Analisia Deskriptif

- Analisa Deskriptif

- Library Search

- Penelitian Kepustakaan

- Field Research

- Penelitian Lapangan

11

4

Hasil Akhir :

Hasil Akhir :

BPRS Wakalumi menggunakan

- BPRS Al Barokah menerapkan PSAK

metode lending rate yang tidak jauh

Syari’ah dalam pencatatan pembiayaan

berbeda dengan metode yang

mudharabahnya.

digunakan pada bank konvensional, hal ini dikarenakan memang belum adanya metode yang baku tentang perhitungan margin keuntungan murabahah.

E. Objek Penelitian Penulisan skripsi ini memilih BPRS Al Barokah, Jl. Proklamasi Blok A No. 9, Sukmajaya-Depok sebagai objek penelitian.

F. Metodolodi Penelitian 1. Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu dengan cara memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana langkahlangkah penelitian ini dilakukan, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan. Adapun dalam menganalisis data tersebut adalah:

12

a) Melakukan analisis terhadap pencatatan pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Barokah. b) Melakukan analisis terhadap standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh BPRS Al Barokah. Jenis data yang akan diteliti adalah : a) Data primer, yaitu data-data hasil wawancara dan observasi dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan pihak atau personil BPRS Al Barokah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. b) Data sekunder, yaitu data-data yang disajikan oleh pihak BPRS Al Barokah dan data-data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 2. Teknik Pengumpulan Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha mencari data-data yang diperlukan melalui: a) Penilitian kepustakaan, adalah penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan teori-teori yang berhubungan dengan transaksi dan perlakuan akuntansi untuk piutang. b) Penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara meneliti langsung ke BPRS Al Barokah untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan bagi penelitian.

13

3. Teknik Penulisan Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

G. Sistematika Penulisan Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa hal dalam pembahasan sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Review Terdahulu, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Objek Penelitian, Metodologi Penelitan, dan Sistematika Penulisan. Bab II. Pembiayaan dan Akuntansi Syariah., yang meliputi Pengertian BPRS, Pengertian Pembiayaan dan macamnya, Pembiayaan Mudharabah, Pengertian dan Prinsip Akuntansi Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No. 105 Bab III. Gambaran Umum BPRS Al Barokah meliputi Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Prosedur Pengajuan Pembiayaan, Prinsip Akad, Produk dan Layanan BPRS Al Barokah

14

Bab IV. Perbandingan Penerapan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK NO. 59 pada BPRS Al Barokah dengan PSAK Syariah NO.105, yang meliputi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Al Barokah dan Perbandingan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK Syariah No. 105. Bab V. Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran Daftar Pustaka Lampiran.

BAB II PEMBIAYAAH DAN AKUNTANSI SYARIAH

A. Pengertian BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Definisi pembiayaan berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya, No. 10 Tahun 1998. Pembiayaan berarti dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa)1.

1

Ikhtisar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

15

16

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah umumnya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan pada masyarakat. Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi2 : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentagan dengan prinsip syariah. b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau Musyarakah. b. Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, Salam atau Istishna. c. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh. d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik. e. Pengambilalihan hutang berdasarkan akad Hiwalah. 3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad Wadi’ah atau Investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentagan dengan prinsip syariah. 2

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 21.

17

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unis Usaha Syariah 5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang untuk : 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 4. Melakukan penyertaan modal. 5. Melakukan usaha perasuransian. 6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan karakter yang dimiliki BPRS sebagai bank yang tidak sepenuhnya sama dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dibuatlah ketentuanketentuan khusus dalam memperjelas mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah internal di dalamnya. Seperti diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

18

Latar belakang diterbitkannya PBI ini adalah untuk memberkan landasan hukum yang lebih jelas mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan serta kegiatan usaha BPRS. Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum. PBI ini dikeluarkan sebagai penyesuaian atas 2 PBI berikut sekaligus mencabut PBI dimaksud pada tanggal berlakunya PBI ini, yaitu 3: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dan 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 3. BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia, berupa: a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS.

3

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

19

b. Izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan ushaa BPRS setelah persiapan sebagaimana dalam huruf (a) selesai dilakukan. 4. Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas dengan modal disetor BPRS paling kurang sebesar : a. Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. b. Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut di atas. c. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) di atas. Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum yang dipersyaratkan. 5. BPRS dilarang didirikan dan/atau dimiliki oleh pihak bukan Warga Negara atau bukan badan hukum Indonesia. 6. BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas frase ”Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau ”BPR Syariah” atau ”BPRS” pada penulisan namanya dan logi iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.

20

7.

BPRS wajib memiliki Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dalam hal BPRS tidak memiliki PSP, maka salah satu pemegang saham akan ditunjuk sebagai PSP oleh Bank Indonesia. PSP berfungsi sebagai koordinator pemegang saham untuk mengefektifkan komunikasi antara pemilik bank dengan stakeholder.

8. Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru, tunduk kepada tatacara perubahan kepemilikan BPRS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

penggabungan

(merger),

peleburan

(konsolidasi)

dan

pengambilalihan (akuisisi). 9. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPRS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, sedangkan jumlah Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang. 10. Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif. 11. Rencana

pemberhentian

dan/atau

pengunduran

diri

anggota

Dewan

Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

21

12. Pembukaan Kantor Cabang BPRS harus berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya dan telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS serta didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai. 13. BPRS yang akan membuka Kantor Cabang harus menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang. 14. Pemindahan alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama dan harus mempertimbangkan kepentingan nasabah serta mendapat izin dari Bank Indonesia. 15. Pembukaan, Pemindahan dan Penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Penutupan sementara di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

22

B. Pengertian Pembiayaan dan Macamnya Pengertian Pembiayaan Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangan membutuhkan sumber modal. Jika tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihka lain seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syari‟ah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh, dan d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara Bank Syari‟ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

23

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil4. Pembiayaan juga mempunyai pengertian pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan

yang

dikeluarkan

untuk

mendukung

investasi

yang

telah

direncanakan5. Pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat penghargaan syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indoneisa (Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003)6

4

Undang-Undang ini diakses pada tanggal 22 Maret 2011 dari

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf 5

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah., Yogyakarta: UPP-AMP YKPN,

2005. h.17 6

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000,cet.ke-4, h.92

24

Macam-macam Pembiayaan Sesuai dengan akad pengembangan produk, bank syariah memiliki macam-macam pembiayaan. Yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:7 a. Pembiayaan menurut tujuan : 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendapat modal dalam rangka pengembangan suatu usaha. 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. b. Pembiayaan menurut jangka waktu : 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, di mana pembiayaan ini dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2) Pembiayaan jangak waktu menengah, di mana pembiayaan ini dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun samapi dengan 5 tahun. 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, di mana pembiayaan dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Sedangkan jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:8

7 8

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, op. cit., h. 22 Ibid, h. 22-25

25

a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut: 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: a) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. b) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampuradukan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di natara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelum akad perjanjian. 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: a) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli anatara bank dan nasabah di mana Bank syariah membeli barag yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan

26

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank syariah dan nasabah. b) Pembiayaan Salam Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. c) Pembiayaan Istishna Pembiayaan Istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati anatar pemesan dan penjual. 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan: a) Pembiayaan Ijarah Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. b) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bil-Tamlik/Wa Iqtina Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bil-Tamlik/Wa Iqtina yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

27

4) Surat Berharga Syariah Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal anatar lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. 5) Penempatan Penempatan adalah penanaman dana Bank syariah pada Bank syariah lainnya dan/atau Bank Perkreditan Syariah anatar lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadi’ah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah,

pembiayaan

yang

diberikan,

Sertifikat

Investasi

Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. 6) Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity swap) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang keungan syariah adalah Bank syariah, BPR syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain

28

berdasarkan prnsip syariah sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku. 7) Penyertaan Modal Sementara Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal Bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (dept in equity swap) sebgaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity swap) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. 8) Transaksi Rekening Administratif Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (off balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain berdasarkna prinsip syariah. 9) Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi’ah. SWBI tersebut

29

merupakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter.9

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan Pinjaman Qardh. Pinjaman Qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara Bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

C. Pembiayaan Mudharabah Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali bila disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.

SKEMA MUDHARABAH

9

Indonesia.

PBI Nomor: 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentag Sertifikat Wadi‟ah Bank

30

Pemilik Dana

1 ) )

Akad Mudharabah

1 ) )

Pengelola Dana

2 ) ) Proyek Usaha Porsi Rugi

Porsi Laba

4 ) )

Porsi Laba 3 ) )

4 ) )

Hasil Usaha: Apabila untung akan dibagi sesuai nisbah, Apabila rugi ditanggung pemilik dana

5 ) )

Keterangan: 1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. 2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. 3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. 4. Jika untuk dibagi sesuai nisbah. 5. Jika rugi ditanggung oleh pemilik dana

31

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek uang yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saransaran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuanngan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihakpihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko dalam hal transaksi mudharabah, pemilik dana menanggung kerugian finansial dan pengelola dana akan memiliki risiko nonfinansial. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ali ra: “Pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.”

32

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan ketika pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu: 1. Mudharabah Mutlaqah Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.

33

2. Mudharabah Muqayyadah Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikn batasan kepada pengelola antara lain mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi terikat. 3. Mudharabah Musytarakah Adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah yang merupaka perpaduan akad mudharabah dan akad musytarakah.

Adapun landasan pembiayaan mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah adalah : 1. Firman Allah QS. An Nisa‟ ayat 29:

...ْ‫ض يِ ُْكُى‬ ٍ ‫ٍ َحسَا‬ ْ َ‫ٌ حِجَازَ ًة ع‬ َ ْ‫ٌ َحكُى‬ ْ َ‫عمِ اِالَ أ‬ ِ ‫ََآ أَ َُهَا انَرٍََِْ آيَ ُىْا الَحَ ْؤ ُكهُىْا َأيْىَاَنكُ ْى بَُْ َُكُ ْى بِانْبَا‬ “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.

34

2. Firman Allah QS. Al Ma‟idah ayat 1:

… ‫ََاأَ َُهَا انَرٍََِْ آيَ ُىْا أَوْفُىْا بِا ْنعُقُىْ ِد‬ “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 3. Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 283:

...َُّ‫ َونَُْ َخقِ اهللَ زَب‬،َُّ‫ضكُ ْى َبعْضًا َفهْ ُئَ ِد انَرِي اإْ ُحًٍَِ َأيَا َخ‬ ُ ْ‫ٍ َبع‬ َ ِ‫فَبٌِْ َأي‬.. “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 4. Hadis Nabi Riwayat Thabrani:

‫ال‬ َ ٌ ْ َ‫عهًَ صَاحِبِِّ أ‬ َ ‫ط‬ َ ‫ل يُضَازَبَتً ِاشْ َخ َس‬ َ ‫غهِبِ اِذَا دَفَ َع ا ْنًَا‬ َ ًُ ‫ٍ عَبْ ِد ا ْن‬ ُ ْ‫ض ب‬ ُ ‫كَاٌَ سَُِدََُا ا ْنعَبَا‬ ‫ك‬ َ ‫م َذِن‬ َ ‫ٌ َف َع‬ ْ ِ‫ فَب‬،ٍ‫ث كَبِدٍ َزعْبَت‬ َ ‫ٌ بِ ِّ دَابَ ًت ذَا‬ َ ِ‫ال َشْ َخس‬ َ َ‫ و‬،‫ل بِ ِّ وَادًَِا‬ َ ‫ال َ ُْ ِص‬ َ َ‫ و‬،‫حسًا‬ ْ َ‫ك بِ ِّ ب‬ َ ‫سُه‬ َْ ً‫سهَ َى فَؤَجَاشَ ُِ (زواِ انغبساٍَ ف‬ َ ‫عهَُْ ِّ وَآنِ ِّ َو‬ َ ‫هلل‬ ُ ‫صهًَ ا‬ َ ‫هلل‬ ِ ‫ش ْسعُُّ َزسُ ْىلَ ا‬ َ َ‫ فَ َبهَغ‬،ًٍَِ‫ض‬ َ .)‫األوسظ عٍ ابٍ عباض‬ “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

35

5. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: ،ٍ‫جم‬ َ َ‫ َانْبَُْعُ ِانًَ أ‬:ُ‫ٍ انْ َب َسكَت‬ َ ِ‫د فِ ُْه‬ ٌ َ‫ َثال‬:َ‫قَال‬

َ‫سهَى‬ َ ‫عهَُْ ِّ وَآنِ ِّ َو‬ َ ‫هلل‬ ُ ‫صهًَ ا‬ َ ٍ َ ِ‫ٌ انَُب‬ َ َ‫أ‬

)‫ج الَ ِنهْبَُْ ِع (زواِ ابٍ ياجّ عٍ صهُب‬ ِ َُْ‫شعِ ُْسِ ِنهْب‬ َ ‫ظ انْ ُب ِس بِان‬ ُ ‫خ ْه‬ َ َ‫ و‬،ُ‫وَا ْنًُقَازَضَت‬ “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.‟” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 6. Hadis Nabi Riwayat Tirmizi dari „Amr bin „Auf:

ًَ‫عه‬ َ ٌ َ ‫سِهًُى‬ ْ ًُ ‫حسَايًا وَا ْن‬ َ ‫م‬ َ‫ح‬ َ َ‫حالَالً أَوْ أ‬ َ ‫حسَ َو‬ َ ‫صهْحًا‬ ُ ‫ال‬ َ ِ‫سِهًٍَُِ ا‬ ْ ًُ ‫ٍ ا ْن‬ َ َُْ‫ح جَا ِئ ٌص ب‬ ُ ْ‫ّصه‬ ُ ‫اَن‬ .‫حسَايًا‬ َ ‫م‬ َ‫ح‬ َ َ‫حالَالً أَوْ أ‬ َ ‫حسَ َو‬ َ ‫ش ْسعًا‬ َ َ‫عهِىْ اِال‬ ِ ‫شسُو‬ ُ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat

dengan

syarat-syarat

mereka

kecuali

syarat

yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Sebelum melakukan akad mudharabah, terlebih dulu harus memenuhi rukun dan beberapa ketentuan syariah akad mudharabah, antara lain: Rukun mudharabah: a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana. b. Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja c. Ijab Kabul/serah terima d. Nisbah keuntungan

36

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut: 1. Pelaku a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim c. Pemilik dana tidak boleh ikut cambur dalam pengelolaan usa tetapi boleh mengawasi. 2. Objek Mudharabah Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dilakukannya akad mudharabah. 

Modal a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset senilai (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. b. Modal harus tunai dan tidak hutang. Tanpa adanya setora modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja. c. Modal harus diketahui dengan jumlah yang jelas sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap tejadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

37

e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka ianggap terjadi pelanggaran keuali atas seizin pemilik dana. f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tdak dilarang secara syariah. 

Kerja a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, managment skill dan lain-lain. b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasikan oleh pemilik dana. c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam bentuk kontrak. e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/upah.

38

3. Ijab Kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4. Nisbah Keuntungan a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak utuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sana dengan memeberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabiq, 2008): 1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

39

2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus bersikap hati-hatidengan beritikad baik. 5. Modal sudah tidak ada.

D. Pengertian dan Prinsip Akuntani Syariah Pengertian Akuntansi Syariah Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Islam termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilainilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga

40

menghasilkan laporan keangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah dibutuhkan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaski yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.10 Akuntansi sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 282 Artinya ”Hai orang-orang yang beriman, apaila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di anatara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah

penulis

enggan

menuliskannya

sebagaimana

Allah

telah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau leah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah

10

Sri Nurhayati dan Washilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat, 2009, h.2

41

walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orag saksi (dari orang-orang lelaki) di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi menginagtkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan

persaksian

dan

lebih

dekat

kepada

tidak

(menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.”

42

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah Secara filosofis teori akuntansi syariah memiliki prinisp-prinsip sebagai berikut11: 1. Humanis Humanis memberikan suatu pengertian bahwa akunstansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktekkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Emansipatoris Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktek akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan. Pembebasan dari ikatan-ikatan semua yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semua (pseudo power), dan pembebasan dari ideologi semu. 3. Transendental Transendental mempunyai makna bahwa teori akuntansi syariah melintas batas disiplin ilmu ilmu akuntansi itu sendiri. Dengan prinsip ini teori

11

Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006, ed.I, h. 320-321.

43

akuntansi syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya, seperti; sosiologi, psikologi, dan lainya. 4. Teleologikal Teleologikal memberikan suatu dsar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan yaitu, falah (kemenangan).

E. Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 10512 Prinsip Pembagian Hasil Usaha 11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana

12

Standar Akuntansi Keuangan/Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat, 2007

44

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. 13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian 14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

45

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. 18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipeuhi; b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang 19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Penghasilan Usaha 20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

46

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. 23. Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. 24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Akuntansi untuk Pengelola Dana 25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercantumnya. 26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13

47

27. Pengelola dana kengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. 29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Sehingga selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal maka yang menanggung kerugiannya adalah pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

48

Adapun perlakuan akuntansi mudharabah PSAK Syariah No. 105 dalam buku Sri Nurhayati dan Washilah “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2” adalah sebagai berikut13: 1. Akuntansi untuk Pemilik Dana 1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pegelola dana. 2) Pengukuran investasi mudharabah: (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat akad. Ada dua (2) alasan tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset nonkas (Siswantoro, 2003). 

Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.

13

Sri Nurhayati dan Washilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat, 2009, h.120-125

49



Penggunaan nilai yang disetujui (agreed value) oleh pihak yang melakukan investasi kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep representational fathfulness dalam pelaporan. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang

dibayarkan. Jurnal pada saat penyerahan kas: Db. Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Kas

xxx

Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Kemungkinannya ada 2: 

Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas: Db. Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Keutungan Tangguhan

xxx

Kr. Aset Nonkas

xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan: Db. Keuntungan Tangguhan Kr. Keuntungan

xxx xxx

50



Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas: Db. Investasi Mudharabah

xxx

Db. Kerugian Penurunan Nilai

xxx

Kr. Aset Nonkas Mudharabah

xxx

3) Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas: (a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnal: Db. Kerugian Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Investasi Mudharabah

xxx

(b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha.

51

Jurnal: Db. Kerugian Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Penyisihan Investasi Mudharabah

xxx

Db. Kas

xxx

Db. Penyisihan Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

xxx

4) Kerugian Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal: Db. Kerugian Investasi Mudharabah Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

xxx xxx

Catatan: Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal mudharabah.

52

5) Hasil usaha Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnal: Db. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

xxx

Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil Jurnal: Db. Kas

xxx

Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

xxx

6) Akad mudharabah berakhir Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal: Db. Kas/Piutang/Aset Nonkas

xxx

Db. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah

xxx

53

ATAU Db. Kas/Piutang/Aset Nonkas

xxx

Db. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

xxx

Db. Kerugian Investasi Mudharabah

xxx

Kr. Investasi Mudharabah

xxx

7) Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). 8) Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain; (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

54

2. Akuntansi untuk Pengelola Dana 1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. 2) Pengukuran dana syirkah temporer Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Jurnal: Db. Kas/Aset nonkas

xxx

Kr. Dana Syirkah Temporer

xxx

3) Penyaluran kembali dana syirkah temporer Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer: Db. Kas/Piutang Kr. Pendapatan yang belum dibagikan

xxx xxx

55

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil usaha yang menjadi porsi hak pemilik dana. Jurnal: Db. Beban Bagi Hasil Mudharabah

xxx

Kr. Utang Bagi Hasil Usaha Mudharabah

xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil: Db. Utang Bagi Hasil Mudharabah

xxx

Kr. Kas

xxx

4) Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional yaitu: Saat mencatat pendapatan: Db. Kas/Piutang

xxx

Kr. Pendapatan

xxx

Saat mencatat beban: Db. Beban Kr. Kas/Utang

xxx xxx

56

Jurnal penutup yang dibuat akhir periode (apabila diperoleh keuntungan): Db. Pendapatan

xxx

Kr. Beban

xxx

Kr. Pendapatan yang Belum dibagikan

xxx

Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana: Db. Beban Bagi Hasil Mudharabah

xxx

Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah

xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil usaha: Db. Utang Bagi Hasil Mudharabah

xxx

Kr. Kas

xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian: Db. Pendapatan

xxx

Db. Penyisihan Kerugian

xxx

Kr. Beban

xxx

5) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Jurnal: Db. Beban Kr. Utang Lain-lain/Kas

xxx xxx

57

6) Di akhir akad Jurnal: Db. Dana Syirkah Temporer

xxx

Kr. Kas/Aset Nonkas

xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya Jurnal: Db. Dana Syirkah Temporer

xxx

Kr. Kas/Aset Nonkas

xxx

Kr. Penyisihan Kerugian

xxx

7) Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada) (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada peilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. 8) Pengungkapan Pengelola dana menungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

58

(a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain; (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS AL BAROKAH

A. Sejarah singkat dan Perkembangan BPRS Al Barokah Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sebagai salah satu bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tidak bisa dilepas dari sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada masa-masa sebelumnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakkan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO (Paket tanggal 27 Oktober 1998), pada hakikatnya merupakan model baru dari Lumbung Desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namanya khususnya di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga tahun 1967. Sejak dikeluarkan Undang-Undang tentang Perbankan, status hukumnya menjadi lembaga keuangan bank dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan desa. Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selain didasari oleh tuntutan berusaha (Muamalah) sesuai hukum (Syariah) Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restukturisasi perekonomian di Indonesia yang dituangkan kedalam berbagai kebijakkan keuangan dan moneter Perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijakan yang

59

60

membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga, yang kemudian dikenal dengan Bank tanpa Bunga. PT. BPR Syariah Al-Barokah yang berkedudukan Jalan Proklamasi Blok A No. 9 Depok, didirikan dengan Akta Nomor 56 Notaris Harun Kamil SH tanggal 12 Juni 1995, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Keuangan

Republik

Indonesia

dengan

surat

keputusan:

Nomor

KEP-

046/KM.17/1996, tertanggal 6 Februari 1996 dan mulai melaksanakan kegiatan dan beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996 Ide konkrit pendirian PT. BPR Syariah Al-Barokah berawal dari sebuah kegiatan pengajian yang diikuti oleh para pensiunan Karyawan PT. Stanvac Indonesia, yang masih aktif bekerja di PT. Exspan Sumatera, PT. Exspan Nusantara, dan PT. Exspan Petrogas Intranusa yang merupakan bagian dari PT. Medco Energi, yakni perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi. Para

pensiunan

karyawan

PT.

Stanvac

Indonesia

ini

akhirnya

menghasilkan ide dan kesepakatan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai sistem operasional berdasarkan syariah Islam yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil (Mudharabah), usaha berserikat (Musyarakah), dan jual beli (Murabahah).1 Pada saat penandatanganan Akta Pendirian PT. BPR Syariah Al-Barokah terdapat 25 (dua puluh lima) orang sebagai pemegang saham yang mendukung 1

PT. BPRS Al-Barokah, Profil Perusahaan PT.BPRS Al-Barokah, (Jakarta: PT. BPRS Al-Barokah, 1996)

61

penuh pendirian bank tersebut. Dengan Modal Dasar sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai kepada Bank Indonesia sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai Deposito. Kemudian setelah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka Bank Indonesia mengizinkan PT. BPR Syariah Al-Barokah beroperasi dan pada tanggal 11 Maret 1996 secara resmi PT. BPR Syariah Al Barokah melaksanakan kegiatannya. Dengan perkembangan yang terus maju maka PT. BPR Syariah AlBarokah sejak tahun 2005 telah merubah Modal Dasar menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan Modal Disetor sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).2 PT. BPR Syariah Al-Barokah adalah Bank yang aktivitasnya dan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, antara lain menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip jual beli (Murabahah), bagi hasil (Mudharabah), berserikat (Musyarakah), dan kerja sama dalam bidang keuangan dan perbankan yang berpedoman kepada ketentuan syariah (hukum Islam).

2

Ibid.

62

B. Visi dan Misi BPRS Al Barokah Visi dari PT. BPR Syariah Al-Barokah yaitu menjadi salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. Misi dari PT. BPR Syariah Al-Barokah yaitu: 1. Memberdayakan potensi ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah Islam 2. Menggalang dan menyalurkan dana guna meningkatkan kemakmuran dan rasa keadilan.3

C. Struktur Organisasi BPRS Al Barokah Sebagai BPRS yang akan terus berkembang, BPRS Al Barokah didukung oleh struktur organisasi yang memadai dengan kelengkapan fungsi-fungsi pengendalian yang dibutuhkan BPRS. Struktur organisasi yang disusun bersifat fleksibel dalam arti bila terjadi pengembangan kebutuhan atau perubahan dalam deskripsi tugas, maka pos atau bagian dapat dikembangakn sesuai dengan kebutuhan. Secara garis besar struktur organisasi di maksud adalah sebagai berikut :

3

Ibid.

63

Fatwa-Fatwa

D.S.N M.U.I

R.U.P.S

Dewan Komisaris

D.P.S

Direktur Utama

Direktur

Personalia

Litbang & Pemasaran

Keterangan: D. S. N M. U. I D. P. S R. U. P. S

Promosi

Penagihan

= Dewan Syariah Nasional = Majelis Ulama Indonesia = Dewan Pengawas Syariah = Rapat Umum Pemegang Saham

Akuntansi

Keuangan

Kasir

64

D. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Al Barokah dimulai dengan adanya rencana pengembangan usaha oleh nasabah. Lalu nasabah dapat langsung datang ke BPRS Al Barokah untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

berupa

data

historis

usaha/perusahaan,

data

proyeksi

usaha/perusahaan dan data jaminan/agunan. Setelah dianggap cukup, data tersebut akan diberikan kepada pihak BPRS Al Barokah akan memeriksa persyaratan tersebut, mengkonfirmasi data dan dokumen yang telah diberikan oleh nasabah. Jika semua persyaratan lengkap maka pihak BPRS Al Barokah akan melakukan analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy) yang diikuti dengan analisa keuangan. Jika nasabah tersebut dianggap layak untuk menerima pembiayaan makan akan langsung disetujui pembiayaannya. Jika dianggap tidak layak maka akan diberi kesempatan untuk merevisinya dari awal, namun jika sudah direvisi dan tetap tidak layak juga, maka BPRS Al Barokah tidak akan menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Adapun dalam bentuk bagan, dapat di gambarkan sebagai berikut :

65

Rencana Pengembangan Usaha

Mengisi Formulir Permohonan

Melengkapi Persyaratan :  Data histories usaha/perusahaan  Data proyeksi usaha/perusahaan  Data jaminan/agunan

Tidak

Persyaratan Lengkap ? Ya

Penyeerahan Dokumen ke BPRS

Konfirmasi data/dokumen

Tidak

Persyaratan Lengkap ? Ya

Analisa Kelayakan 5 C

Analisa Keuangan

Tidak

Revisi ?

Layak ? Tidak

Stop

Ya

Persetujuan Pembiayaan

66

E. Prinsip Akad BPRS Al Barokah 1. Prinsip Kerjasama Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian, bagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Bentuk produk ini dapat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. 2. Prinsip Jual Beli Prinsip ini merupakan penyaluran dalam bentuk jual beli dengan pembiayaan ditangguhkan dengan cara penjualan barang dari BPRS kepada nasabah dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BPRS. Akad yang dapat dipakai dalam prinsip ini adalah murabahah4. 3. Prinsip Kebajikan Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented, lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi Bisnis Usaha Kecil (BUK) yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada BPRS, tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya administrasi pembiayaan.

4

Hertanto Widodo (ed), Pedoman Praktis Operasional BPRS, (Bandung, MIZAN, 1999), h.48

67

Sumber pembiayaan ini hanya satu sumber yang boleh dilakukan, yaitu dari simpanan yang berasal dari dana titipan yang bersuber dari ZIS atau harus merupakan kekayaan BPRS tersebut. Yang termasuk dalam prinsip kebajikan adalah Qardhul hasan.

F. Produk dan Layanan BPRS Al Barokah5 PENGHIMPUNAN DANA a. Tabungan Mudharabah Al-Barokah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syari’ah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak nerdasarkan nisbah yang telah disepakati. b. Deposito Mudharabah Al-Barokah Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya mudharabah, di mana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan 6 bulan 12 bulan dan seterusnya. c. Tabungan Wadi’ah Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan yakni wadi’ah. Bank akan

5

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Bank Indonesia

68

memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

PENYALURAN DANA a. Piutang Murabahah Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin

yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. b. Piutang Wakalah Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. c. Piutang Ijarah Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. d. Piutang Qard Transkasi pinjam meminjam dana tanpa imbalan degan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu e. Pembiayaan Mudharabah

69

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung materiil dan kehilangan imbalan kerja. f. Pembiayaan Musyarakah Perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal kedua belah pihak digabungkan utuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

BAB IV PERBANDINGAN PENERAPAN PENCATATAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PSAK NO. 59 PADA BPRS AL BAROKAH DENGAN PSAK SYARIAH NO.105

A. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Al Barokah. Untuk

lebih

memahami

penerapan

akuntansi

pembiayaan

mudharabah pada BPRS Al Barokah, akan diperjelas melalui studi kasus di bawah ini : Contoh kasus 1 BMT Al Husnayain memerlukan dana sebesar Rp. 40.000.000,untuk jangka waktu 10 bulan.yang akan disalurkan oleh BMT Al Husnayain kepada mitra usahanya dengan akad jual-beli (Murabahah). Angsuran pokok mitra usaha kepada BMT Al Husnayain sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan. Sedangkan hasil (keuntungan) akan dibagi dan dibayarkan pada setiap bulannya akhir periode kerjasama dengan nisbah yang telah disepakati oleh BMT Al Husnyaian dan BPRS Al Barokah adalah 60:40.

70

71

Kerjasama antara BMT Al Husnayain dengan BPRS Al Barokah dengan akad bagi hasil (Mudharabah) dengan alur kerjasama sebagai berikut : Mudharabah BPRS AL BAROKAH

BMT AL HUSNAYAIN

Hasil

Angsuran

Dari data di atas, BPRS Al Barokah membuat penjurnalan sebagai berikut: Jurnal pada saat pencairan dana mudharabah oleh BPRS Al Barokah kepada BMT Al Husnayain, Db. Pembiayaan Mudharabah Husnayain

Rp. 40.000.000

Kr. Kas BPRS Al Barokah

Rp. 40.000.000

Jurnal pada saat pembayaran biaya administrasi oleh BMT Al Husnayain, Db. Rekening BMT Al Husnayain Kr. Kas BPRS Al Barokah

Rp.

600.000 Rp.

600.000

72

Jurnal pembayaran angsuran pokok oleh BMT Al Husnayaian, Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Pembiayaan Mudharabah Husnayain

Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000

Penerimaan bagi hasil dari BMT Al Husnayain yang dibayarkan per bulan kepada BPRS Al Barokah, Pada bulan ke-1 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.380.000. Nisbah bagi hasil untuk BPRS Al Barokah adalah 60:40. Sehingga bagi hasil bulan ke-1 adalah sebagai berikut : Db.

Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

552.000 Rp.

552.000

Pada bulan ke-2 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.236.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-2 adalah sebagai berikut : Db.

Kas BPRS Al Barokah Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

Rp.

494.400 Rp.

494.400

73

Pada bulan ke-3 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.092.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-3 adalah sebagai berikut : Db.

Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

436.800 Rp.

436.800

Pada bulan ke-4 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 948.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-4 adalah sebagai berikut: Db.

Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

379.200 Rp.

379.200

Pada bulan ke-5 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 804.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-5 adalah sebagai berikut: Db.

Kas BPRS Al Barokah Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

Rp.

321.600 Rp.

321.600

Pada bulan ke-6 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 660.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-6 adalah sebagai berikut:

74

Db.

Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

264.000 Rp.

264.000

Pada bulan ke-7 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 516.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-7 adalah sebagai berikut: Db.

Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

206.400 Rp.

206.400

Pada bulan ke-8 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 372.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-8 adalah sebagai berikut: Db.

Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

148.800 Rp.

148.800

Pada bulan ke-9 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 228.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-9 adalah sebagai berikut: Db.

Kas BPRS Al Barokah Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

Rp.

91.200 Rp.

91.200

75

Pada bulan ke-10 BMT Al Husnyaian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 84.000. Sehingga bagi hasil bulan ke-10 adalah sebagai berikut: Db.

Kas BPRS Al Barokah Kr. Pendapatan bagi hasil BMT Al Husnayain

Rp.

33.600 Rp.

33.600

Contoh kasus 2: CV. Dhaya Prima Sejati (Bpk. Basuki) memerlukan dana sebesar Rp. 498.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (gunning) pemeliharaan rutin kebersihan gerbang tol Paket G.02 dari Jasa Marga Highway Corp. Bagi hasil didapat dari 15% biaya overhead dari nominal dana yang dibutuhkan yaitu Rp. 74.700.000 yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan pada akhir periode kerjasama. Angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah Rp. 143.175.000/3 bulan.

76

Dari data di atas, BPRS Al Barokah membuat penjurnalan sebagai berikut: Jurnal pada saat pencairan dana mudharabah oleh BPRS Al Barokah kepada CV. Dhaya Prima Sejati (Bpk. Basuki), Db. Pembiayaan Mudharabah Bpk. Basuki Kr. Kas BPRS Al Barokah

Rp. 498.000.000 Rp. 498.000.000

Jurnal pada saat pembayaran biaya administrasi oleh CV. Dhaya Prima Sejati, Db. Rekening BMT Bpk. Basuki Kr. Kas BPRS Al Barokah

Rp. 1.830.000 Rp. 1.830.000

Jurnal pembayaran angsuran pokok oleh CV. Dhaya Prima Sejati (Bpk. Basuki), Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Pembiayaan Mudharabah Bpk. Basuki

Rp. 143.175.000 Rp. 143.175.000

77

Nisbah yang disepakati antara BPRS Al Barokah dengan CV. Dhaya Prima Sejati adalah 20:80. Penerimaan bagi hasil dari CV. Dhaya Prima Sejati yang dibayarkan pada akhir periode kerjasama. Db. Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Pendapatan bagi hasil Bpk. Basuki

14.940.000 Rp.

14.940.000

B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah PSAK Syariah No. 105 Dalam ketentuan pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah PSAK Syariah No.105 dijelaskan beberapa ketentuan mengenai pencatatan akuntansi penyerahan pembiayaan mudharabah, yakni: Paragraf 12, Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Paragraf 13 poin a, Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Paragraf 15 poin c (PSAK 59), Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

78

Sehingga, pencatatan akuntansi pada saat penyerahan pembiayaan, menurut PSAK No.105 adalah sebagai berikut: Contoh kasus 1: Db. Investasi Mudharabah BMT Husnayain Kr. Kas BPRS Al Barokah

Rp. 40.000.000 Rp. 40.000.000

Contoh kasus 2: Db. Investasi Mudharabah Bpk. Basuki Kr. Kas BPRS Al Barokah

Rp. 498.000.000 Rp. 498.000.000

Pembayaran angsuran pokok mudharabah dari nasabah, menurut PSAK No.59 adalah: Paragraf 16, Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Dengan jurnal sebagai berikut: Contoh kasus 1: Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Investasi Mudharabah BMT Husnayain

Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000

79

Contoh kasus 2: Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Investasi Mudharabah Bpk. Basuki

Rp. 143.175.000 Rp. 143.175.000

Pencatatan akuntansi penerimaan bagi hasil mudharabah menurut PSAK Syariah No.105 adalah: Paragraf 10, Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil usaha untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Paragraf 11, Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prisip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha hádala laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jira berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikrangi beban yang bekaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

80

Paragraf 20, Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadiny hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Paragraf 24, Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Dengan jurnal : Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah

xxx

Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah

xxx

Pada saat pengelola dana membayarkan bagi hasil, jurnalnya sebagai berikut : Db. Kas/Rekening Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

xxx xxx

Total keuntungan yang diperoleh oleh BMT Al Husnayain adalah Rp. 7.320.000, nisbah bagi hasil adalah 40% untuk BPRS Al Barokah dan 60% untuk BMT Al Husnyaian. Sehingga pendapatan bagi hasil yang diterima oleh BPRS Al Barokah sebesar 40% x Rp. 7.320.000 = Rp. 2.928.000 Menurut ketentuan di atas, jurnal yang diperlukan pada saat penerimaan bagi hasil secara tunai adalah:

81

Contoh kasus 1: Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp. 2.928.000

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

Rp. 2.928.000

Karena penerimaan bagi hasil dilakukan setiap bulan, maka menurut ketentuan di atas, penjurnalan menjadi: Bagi hasil bulan ke-1 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

552.000 Rp.

552.000

Bagi hasil bulan ke-2 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

494.400 Rp.

494.400

Bagi hasil bulan ke-3 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

436.800 Rp.

436.800

Bagi hasil bulan ke-4 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

Rp.

379.200 Rp.

379.200

82

Bagi hasil bulan ke-5 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

321.600 Rp.

321.600

Bagi hasil bulan ke-6 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

264.000 Rp.

264.000

Bagi hasil bulan ke-7 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

206.400 Rp.

206.400

Bagi hasil bulan ke-8 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

148.800 Rp.

148.800

Bagi hasil bulan ke-9 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

Rp.

91.200 Rp.

91.200

83

Bagi hasil bulan ke-10 adalah sebagai berikut : Db.Kas BPRS Al Barokah

Rp.

Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

33.600 Rp.

33.600

Contoh kasus 2: Bagi hasil didapat dari 15% biaya overhead dari nominal dana yang dibutuhkan yaitu Rp. 74.700.000 yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan pada akhir periode kerjasama. Nisbah bagi hasil adalah 20% untuk BPRS Al Barokah dan 80% untuk CV. Dhaya Prima Sejati. Sehingga pendapatan bagi hasil yang diterima oleh BPRS Al Barokah sebesar 20% x Rp. 74.7000.000 = Rp. 14.940.000 Menurut ketentuan di atas, jurnal yang diperlukan pada saat penerimaan bagi hasil secara tunai adalah: Db.Kas BPRS Al Barokah Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil mudharabah

Rp.

14.940.000 Rp.

14.940.000

84

Tabel 5.1 Perbandingan Pencatatan PSAK 59 dan PSAK Syariah 105 PSAK 59

PSAK Syari’ah 105 Perbedaan

(Riil)

(Belum diterapkan)

Jurnal pada saat penyerahan pembiayaan, adalah sebagai berikut : Db. Pembiayaan Mudharabah Kr. Kas BPRS Al Barokah

Db. Investasi Mudharabah Kr. Kas BPRS Al Barokah

Pada PSAK Syariah 105, Dana mudharabah yang disalurkan oleh

pemilik

dana

diakui

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan kepada

asset

nonkas

pengelola

dana

(paragraf. 12). Pada PSAK 59, pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran penyerahan kepada

kas asset

atau non

pengelola

(paragraph 14 poin a)

kas dana

85

Jurnal pada saat pembayaran angsuran pokok mudharabah dari nasabah, adalah sebagai berikut : PSAK 59

PSAK Syari’ah 105

(Riil)

(Belum diterapkan)

Db. Kas/Rekening Kr. Pembiayaan Mudharabah

Db. Kas/Rekening Kr. Investasi Mudharabah

Perbedaan

Pada

PSAK

pembayaran

59, kembali

setiap atas

pembiayaan mudharabah oleh pengelola

dana

mengurangi

saldo pembiayaan mudharabah (paragraf 16). Dalam PSAK Syariah 105 tidak disebutkan pada saat pembayaran

kembali

dana

mudharabah, sehingga dapat merujuk pada PSAK 59.

86

Jurnal pada saat penerimaan bagi hasil mudharabah, adalah sebagai berikut : PSAK 59

PSAK Syari’ah 105

(Riil)

(Belum diterapkan)

Db. Kas Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah

Perbedaan

Jika belum dibayarkan,

Pada

diakui sebagai piutang

Pembagian

dengan jurnal:

mudharabah dapat dilakukan

Db. Piutang pendapatan bagi

berdasarkan prinsip bagi hasil

hasil mudharabah

atau bagi laba (profit sharing).

Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah

PSAK

Syariah hasil

105, usaha

Jika berdasarkan prisip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto

Jika bagi hasil sudah

(gross

dibayarkan, jurnalnya

pendapatan

sebagai berikut :

Sedangkan

Db. Kas

prinsip

Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah

profit)

bukan

usaha jira

bagi

total

(omzet).

berdasarkan laba,

dasar

pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikrangi beban yang bekaitan dengan

pengelolaan

mudharabah. (paragraf 11)

dana

87

Bagian

hasil

yang

belum

dibayar oleh pengelola dana diakui

sebagai

piutang.

(paragraf 24) Pada PSAK 59, Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi

laba

dihitung

dari

pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan

mudharabah

(paragraf 25). Bagian

laba

dibayarkan

yang

oleh

tidak

pengelola

dana pada saat mudharabah selesai

atau

dihentikan

88

sebelum

masanya

berakhir

diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (pargraf 28)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Pencatatan pembiyaan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS Al Barokah mengacu pada ketentuan pencatatan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59. 2. BPRS Al Barokah dalam penerapannya belum menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah terbaru untuk mudharabah (PSAK Syariah No. 105) hal ini dikarenakan manajemen berpendapat belum dipandang perlunya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.105 tersebut. B. Saran 1. Agar BPRS Al Barokah mulai menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Syariah

terbaru

dalam

melakukan

pencatatan

akuntansi

pembiayaan mudharabah, hal ini dikarenakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah terbaru PSAK Syariah No. 105 sudah mulai diberlakukan per Januari 2008 dan agar lebih mengefektifkan kinerja BPRS Al Barokah.

89

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar Adnan, Muhammad. Akuntansi Syari’ah:Arah, Prospek dan Tantangannya, cet.II. Yogyakarta: UI Press, 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya

Eko Sujianto, Agus. “Prinsip, Konsep Dasar dan Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah”. Ahkam, Jurnal Hukum Islam, Vol 10 No. 1 (Juli 2005)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Ikhtisar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbnkan Syari’ah

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet.IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Bank Indonesia tahun 2008

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005

Nurhayati, Sri dan Washilah. Akuntansi Syariah di Indonesia, Ed.2, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Pernyataan Satandar Akuntansi Keuangan September 2007

90

91

PT. BPRS Al Barokah, Profil Perusahaan PT.BPRS Al Barokah. Jakarta: PT. BPRS Al Barokah, 1996 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI.2009 – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Safri Harahap, Sofyan. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Triyuwono, Iwan dan As’udi, Mohamad. Akuntansi Syari’ah:Memformulasikan Konsep Laba dala Konteks Metafora Zakat. Jakarta: Salemba Empat, 2001, edisi pertama.

Triyuwono, Iwan. Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, ed.I .............. . Organisasi dan Akutansi Syari’ah. Yogyakarta: LKIS, 2000

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Widodo, Hertanto (ed), Pedoman Praktus Operasional BPRS. Bandung: Mizan, 1999