ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015

Analisis Penerapan PSAK .... (Nur Safarah Yahdiyani) 1

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015 ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 59 AND PSAK NO. 106 ON MUSHARAKA FINANCING IN PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA 2015 Oleh: Nur Safarah Yahdiyani Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta [email protected] Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, sedangkan objek penelitian adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi: (1) pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, namun, pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena dihitung berdasarkan proyeksi; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, hal itu dikarenakan tidak adanya pengelompokkan unsurunsur neraca; dan (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi musyarakah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva musyarakah. Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, PSAK No. 59, PSAK No. 106 Abstract The purpose of this study was to determine the compliance of implementation of accounting for recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka financing transactions with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 in BPRS Formes Sleman, Yogyakarta for 2015. This study was a qualitative descriptive study. The variables of this study was musharaka financing in BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. The research subject was BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, while the research objects were recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka financing transactions. Data collection techniques of this study were interview and documentation. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of this study showed that financial statements of BPRS Formes Sleman, Yogyakarta which included: (1) recognition of musharaka financing consisting of investment recognition, loss recognition, revenue recognition, and expense recognition were generally in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, however, profit recognition of this transaction was not in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 because it was calculated based on projections; (2) measurement of musharaka financing in general was in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106; (3) presentation of musharaka financing was not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, it was because there was no categorization of elements of balance sheet; and (4) disclosure of musharaka financing was not fully in accordance

2 Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2016

with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, the incompliances were caused by a lack of disclosure of allowance for musharaka investment losses and impairment losses for musharaka assets. Keywords: Musharaka Financing, PSAK No. 59, PSAK No. 106

bahwa

PENDAHULUAN Pembangunan

dalam

sektor

bunga

(interest)

pada

bank

konvensional hukumnya haram karena

ekonomi merupakan pembangunan yang

termasuk

dalam

tidak sedikit mengeluarkan biaya karena

dilarang dalam agama, sedangkan dari

itu diperlukan lembaga-lembaga keuangan

aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha

sebagai penyedia kebutuhan dana di

terhadap

Indonesia, salah satunya adalah bank.

melanggar norma keadilan.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 pada Undang-

Berdasarkan

salah

kategori

satu

riba

pihak

yang

dinilai

Undang-Undang

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Syariah, terdapat dua jenis perbankan

Tahun 1992 tentang Perbankan, bank

syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan

adalah badan usaha yang menghimpun

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

dana

bentuk

Berbeda dengan BUS yang memiliki

simpanan dan menyalurkannya kepada

kegiatan dan pangsa pasar yang besar,

masyarakat dalam bentuk kredit atau

BPRS

bentuk-bentuk

memfokuskan diri pada aktivitas ekonomi

dari

masyarakat

lainnya

dalam

dalam

rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

merupakan

bank

yang

masyarakat lemah pada suatu daerah

Perbankan selama lebih dari satu

tertentu. Sesuai dengan pengertiannya

dekade ini telah berkembang sangat pesat,

bahwa bank berfungsi untuk menghimpun

khususnya

Sejak

dan menyalurkan dana kepada masyarakat,

berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1

BPRS juga menjalankan fungsi yang sama.

Mei 1992, perbankan syariah ikut serta

BPRS menghimpun dana dalam bentuk

dalam

simpanan dan investasi yang sesuai dengan

Indonesia.

perbankan

memajukan Perbankan

syariah.

perekonomian syariah

dengan

prinsip syariah dan menyalurkan dana

prinsip bagi hasil memang telah dicita-

kepada

masyarakat

dalam

bentuk

citakan oleh penduduk Indonesia yang

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Sistem

Muhammad Syafi’i Antonio (2001:

perbankan dengan prinsip bagi hasil ini

90) menjelaskan bahwa “secara umum,

menjadi alternatif instrumen keuangan

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

bagi masyarakat yang memiliki pandangan

dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu

mayoritas

beragama

Islam.


mudharadah, musyarakah, muzara’ah, dan

solusi yang menarik bagi permasalahan di

musaqah”. Namun pada praktiknya, akad

atas.

yang

sering

mudharabah

digunakan dan

akad

adalah

akad

musyarakah.

oleh

Pembiayaan

telah

didefinisikan

Muhammad

(2005:17)

sebagai

Pembiayaan dengan akad mudharabah dan

“pendanaan yang diberikan oleh suatu

musyarakah

sebagai

pihak kepada pihak lain untuk mendukung

pembiayaan yang ideal karena pembiayaan

investasi yang telah direncanakan, baik

ini

dilakukan

sendiri

keuntungan (profit sharing) dan prinsip

Definisi

lain

bagi

sharing).

diungkapkan oleh Muhammad Syafi’i

Kerugian pada pembiayaan mudharabah

Antonio (2001: 160) yang menyatakan

akan ditanggung oleh bank, kecuali bila

bahwa “pembiayaan adalah pemberian

nasabah

yang

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

menyebabkan

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

dapat

menggunakan

hasil

dikatakan

prinsip

kerugian

melakukan

bagi

(loss

kelalaian

disengaja

sehingga

kerugian.

Sedangkan

kerugian

hasil

pada

maupun

lembaga”.

tentang

pembiayaan

defisit unit”.

pembiayaan musyarakah ditanggung oleh

Musyarakah berasal dari bahasa

pihak bank dan nasabah sesuai dengan

Arab,

proporsi modal yang diberikan.

mencampur. Sofyan S. Harahap, Wiroso,

Menurut

Muhammad

Akhyar

dan

yaitu

syirkah

Muhammad

Yusuf

yang

berarti

(2010:

35)

Adnan (2005), masih terdapat beberapa

memberikan pendapat bahwa “musyarakah

kelemahan

dalam

adalah akad kerja sama di antara para

mudharabah,

yaitu

pembiayaan rentan

terjadi

pemilik modal yang mencampurkan modal

penyimpangan karena pihak nasabah tidak

mereka untuk tujuan mencari keuntungan”.

melengkapi diri dengan akuntabilitas yang

Dari

definisi-definisi

di

atas

memadai. Selain itu, terdapat pengertian

peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan

seolah pihak bank tidak memiliki hak

musyarakah

untuk intervensi dalam usaha yang sedang

antara sekurangnya dua pihak (dalam

dilaksanakan

Kondisi-

konteks ini adalah bank dan nasabah)

kondisi tersebut seringkali membuat pihak

untuk mendanai suatu usaha dalam bentuk

bank menentukan nisbah bagi hasil relatif

modal dan kerja. Dalam pembiayaan ini

cukup besar bagi pihak bank. Oleh karena

tidak hanya nasabah, namun pihak bank

itu, penelitian ini menyatakan bahwa

juga boleh ikut serta dalam manajemen

pembiayaan musyarakah dapat menjadi

tersebut. Keuntungan usaha dibagi sesuai

oleh

nasabah.

merupakah

pembiayaan

dengan kesepakatan pada saat akad,


sedangkan kerugian dibagi berdasarkan

yang menjadi pedoman dasar akuntansi

proporsi modal yang diberikan.

keuangan syariah bagi perbankan syariah

BPRS sebagai perbankan syariah yang melakukan aktivitas pembiayaan sesuai

dengan

prinsip

bank.

tidak

Dengan adanya PSAK No. 59 yang

terlepas dari proses pencatatan akuntansi.

mengatur tentang Akuntansi Perbankan

BPRS berkewajiban untuk melakukan

Syariah dan PSAK No. 106

pencatatan

aktivitas-aktivitas

mengatur tentang Akuntansi Musyrakah,

akuntansi yang terjadi dan selanjutnya

BPRS sebagai salah satu bagian dari

disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

perbankan

Laporan

menerapkan

atas

keuangan

syariah

maupun lembaga keuangan syariah non

yang

disajikan

syariah

sudah

prinsip

seharusnya

syariah

perlakuan

atas dana dan aset yang dikelola dan

musyarakah yang sesuai dengan PSAK

sebagai sarana utama bagi pihak-pihak

No. 59 dan PSAK No 106. Penerbitan

yang berkepentingan untuk pengambilan

PSAK Syariah diharapkan dapat menjadi

keputusan.

pedoman dalam praktik akuntansi bagi

sebagai

lembaga

penyusun

standar

akuntansi telah menyusun PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang

atas

dalam

merupakan bentuk pertanggungjawaban

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

akuntansi

yang

pembiayaan

BPRS sehingga dalam menyusun laporan keuangan,

BPRS

dapat

memenuhi

ketentuan syariah yang ada. PT.

Bank

Syariah

diberlakukan

2003.

merupakan salah satu BPRS yang telah

Kemudian, IAI kembali menyusun enam

berdiri sejak tahun 2009. Sesuai dengan

PSAK Syariah yang disahkan pada 27 Juni

tujuannya sebagai salah satu lembaga

2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008.

keuangan syariah, BPRS Formes Sleman,

Enam PSAK Syariah tersebut meliputi

Yogyakarta

PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan

mengembangkan usaha mikro, kecil, dan

Keuangan Syariah, PSAK No. 102 tentang

menengah dengan memberikan pembiayan

Akuntansi Murabahah, PSAK No. 103

syariah, baik berupa modal tetap maupun

tentang Akuntansi Salam, PSAK No. 104

modal usaha. Pemberian modal dalam

tentang Akuntansi Istishna’, PSAK No.

bentuk pembiayaan syariah dipilih oleh

105 tentang Akuntansi Mudharabah, dan

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta karena

PSAK

para pengusaha kecil dan menengah

No.

106

1

Januari

tentang

Akuntansi

Musyarakah. PSAK-PSAK Syariah inilah

ternyata

lebih

Sleman,

Rakyat

disahkan pada 1 Mei 2002 dan mulai pada

Formes

Pembiayaan

ikut

dapat

Yogyakarta

serta

bertahan

untuk

dan


berkembang dalam kondisi krisis dan tetap

sesuai dengan PSAK Syariah, belum

dapat memberikan tingkat laba investasi

diketahui. Fokus penelitian ini adalah pada

yang besar. Hal ini dikarenakan mereka

kesesuaian

dapat dengan cepat menyesuaikan diri

pembiayaan musyarakah terhadap PSAK

dengan lingkungan usaha yang selalu

No. 59 dan PSAK No. 106 di BPRS

berubah, serta dengan pengelolaan usaha

Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

yang sangat efisien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

Kendala yang dihadapi oleh BPRS

penerapan

mengetahui

transaksi

kesesuaian

penerapan

Formes Sleman, Yogyakarta hampir sama

akuntansi

mengenai

pengakuan,

dengan BPRS lainnya, yaitu pertama,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

minimnya sumber daya manusia yang ahli

laporan keuangan transaksi pembiayaan

dalam bidang akuntansi syariah. Hal

musyarakah dengan PSAK No. 59 dan

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara

PSAK No. 106 pada BPRS Formes

pendahuluan dengan staf bagian keuangan

Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Pada praktiknya, staf bagian keuangan BPRS

METODE PENELITIAN

tersebut

memiliki

Jenis Penelitian

pemahaman yang komprehensif tentang

Penelitian

akuntansi

masih

syariah,

belum

khususnya

tentang

pendekatan

ini

menggunakan

deskriptif

pembiayaan musyarakah. Kedua, nasabah

Sukmadinata

yang terdiri dari pengusaha mikro, kecil,

bahwa penelitian deskriptif merupakan

dan menengah masih 70% lebih belum

penelitian

mampu memahami dengan baik mengenai

mendeskripsikan

pembuatan

fenomena-

laporan

keuangan

syariah

(2009:

yang

72)

kualitatif. berpendapat

bertujuan atau

fenomena

untuk

menggambarkan yang

ada

dan

sehingga pihak bank harus menuntun

mengkaji aktivitas, karakteristik, serta

nasabah untuk membuat laporan keuangan

hubungannya

yang auditable.

Sedangkan metode kualitatif disimpulkan

Berdasarkan

fenomena

lain.

yang

oleh Lexy J. Moleong (2006: 6) sebagai

telah dilakukan di BPRS Formes Sleman,

“penelitian yang menghasilkan prosedur

Yogyakarta,

telah

analisis yang tidak menggunakan prosedur

melaksanakan prinsip syariah. Namun

analisis statistik atau cara kuantifikasi

sejauh mana penerapan akuntansi syariah

lainnya”. Penelitian deskriptif kualitatif

yang telah dilaksanakan, serta apakah

digunakan untuk menggambarkan dan

penerapan akuntansi syariah tersebut telah

menguraikan

bank

pengamatan

dengan

memang

kesesuaian

penerapan


akuntansi

mengenai

pengakuan,

a.


Wawancara Melakukan

tanya

jawab

guna


memperoleh informasi secara langsung

musyarakah dengan mengunakan acuan

kepada pihak yang bertanggung jawab atas

PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada

pembiayaan

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta.

Formes Sleman, Yogyakarta. b.

musyarakah

pada

BPRS

Dokumentasi Data yang diperoleh dengan cara

Waktu dan Tempat Penelitian

memanfaatkan dokumen yang berasal dari Penelitian dilaksanakan di BPRS Formes

Sleman,

penelitian Oktober

Yogyakarta,

waktu

berhubungan dengan objek penelitian.

pada

bulan

Dokumentasi

dengan

bulan

laporan

dilaksanakan 2015

sampai

catatan dan dokumentasi tertulis yang

yang

keuangan

diperoleh atas

adalah

pembiayaan

Januari 2016. Tahap pengumpulan data

musyarakah pada BPRS Formes Sleman,

dilakukan

Yogyakarta tahun 2015.

pada

bulan

Oktober

dan

November 2015, kemudian pada bulan

Data,

Desember 2015 sampai dengan Januari

Pengumpulan

2016

a.

dilakukan

penyusunan

laporan

penelitian.

Intrumen,

dan

Teknik

Data Data yang digunakan berupa hasil

wawancara

dan

dokumentasi

berupa


Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian dari penelitian ini

musyarakah pada tahun 2015. Teknik

adalah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta.

pengumpulan data menggunakan metode

sedangkan

adalah

wawancara dan dokumentasi. Wawancara

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

merupakan metode pengumpulan data

pengungkapan laporan keuangan transaksi

yang dilakukan dengan cara tanya-jawab

pembiayaan musyarakah di BPRS Formes

secara langsung kepada staf keuangan dan


customer service di BPRS Formes Sleman,

Prosedur

Yogyakarta.

objek

penelitian

Data yang digunakan adalah data primer

dan

data

sekunder.

Peneliti

melakukan pengumpulan data dengan

Dokumentasi

merupakan

data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan

transaksi

pembiayaan

musyarakah selama tahun 2015.

wawancara dan dokumentasi. b. Teknik Analisis Data


Langkah-langkah penelitian yang telah

dilakukan

peneliti

untuk

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015 yang telah dianalisis dalam bentuk

menganalisis data dalam penelitian ini

teks naratif dan tabel.

sesuai

3)

dengan

Miles

dan

Huberman

Penarikan Kesimpulan

(1984), yaitu sebagai berikut: 1)

Langkah ketiga dari teknis analisis

Reduksi Data

ini

Reduksi data merujuk pada proses

berdasarkan

pemilihan, abstraksi,

pemfokusan, dan

penyederhaan,

pentransformasian

data

adalah

penarikan penelitian

kesimpulan yang

telah

dilakukan. Peneliti menarik kesimpulan tentang

kesesuaian

pengakuan,

mentah yang terjadi dalam catatan-catatan


lapangan yang tertulis (Emzir 2011: 64-

atas pembiayaan musyarakah berdasarkan

65).

peneliti

PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 di BPRS

melakukan wawancara dan mengumpulkan

Formes Sleman, Yogyakarta pada tahun

data laporan keuangan tahun 2015 pada

2015.

Pada

penelitian

ini,

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Data yang

didapat

kemudian

dipilih

dan

disederhanakan untuk memudahkan proses analisis

kesesuaian

pengakuan,

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN Kantor

pusat

BPRS

Formes


Sleman, Yogyakarta terletak di Jalan Gito-

atas

Gati Km. 1, Grojogan, Pandowoharjo,

pembiayaan

musyarakah

dengan

mengunakan acuan PSAK No. 59 dan

Sleman,

PSAK No. 106 pada BPRS Formes

kegiatan menghimpun dana dari nasabah


dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana

2)

dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah,

Penyajian Data Miles

dan

Huberman

(1984)

Yogyakarta.

BPRS

memiliki

dan memberikan layanan jasa keuangan

menyatakan bahwa “yang paling sering

lainnya.

digunakan untuk menyajikan data dalam

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta adalah

penelitian kualitatif adalah dengan teks

pembiayaan

yang

mudharabah

bersifat

naratif”.

Peneliti

telah

Pembiayaan

yang

produktif dan

(pembiayaan pembiayaan

menyusun data dan hasil penelitian tentang

musyarakah),

kesesuaian

(pembiayaan murabahah dan pembiayaan

penyajian, pembiayaan

pengakuan, dan

pengukuran,

pengungkapan

musyarakah

atas

berdasarkan

PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada

pembiayaan

dilakukan

konsumtif

ijarah), dan pembiayaan untuk kebajikan (pembiayaan qardhul hasan).


BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

pembayaran uang tunai kepada nasabah

menetapkan persentase bagi hasil 25:75,

(mitra). Hal tersebut menunjukkan bahwa

yakni 25% untuk pihak BPRS dan 75%

praktik pengakuan investasi di BPRS

untuk

Formes Sleman, Yogyakarta telah sesuai

pihak

nasabah,

namun

pada

pelaksanaannya dapat dilakukan negosiasi

dengan PSAk No. 59 dan PSAK No. 106.

sesuai dengan kesepakatan kedua belah

2)

pihak.

Usaha

dengan

Pengakuan kerugian diakui dalam

pembiayaan musyarakah merupakan usaha

PSAK No. 59 pada paragraf 49 dan

yang sudah berjalan setidaknya selama tiga

paragraf 51, yaitu:

bulan. Dari usaha yang sudah berjalan

a)

tersebut,

dalam

dapat

yang

didanai

Pengakuan Kerugian

diperkirakan

besarnya

pendapatan yang akan datang.

mengenai

periode

terjadinya

secara

proporsional sesuai dengan kontribusi

Dari data hasil wawancara dan dokumentasi

dalam paragraf 49, kerugian diakui

perlakuan

modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah kerugian diakui dalam periode

akuntansi pembiayaan musyarakah, dapat

terjadinya

dianalisis sebagai berikut:

dengan

secara

proporsional

sesuai

kontribusi

modal

dengan

mengurangi pembiayaan musyarakah; dan b)

Hasil Penelitian dan Analisis Data

dalam paragraf 51, jika kerugian

yang terjadi dalam musyarakah akibat a.

Analisis

Kesesuaian

Pengakuan

Akuntansi Pembiayaan Musyarakah

di

kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha)

musyarakah,

maka

kerugian

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan

tersebut ditanggung oleh mitra pengelola

PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

usaha musyarakah; dan kerugian karena

1)

Pengakuan Investasi

kelalaian

Dalam PSAK No. 59 paragraf 41,

diperhitungkan sebagai pengurang modal

pembiayaan musyarakah diakui pada saat

mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra

pembayaran tunai atau penyerahan aktiva

mengganti kerugian tersebut dengan dana

non-kas kepada mitra musyarakah. Begitu

baru.

juga dengan PSAK No. 106 paragraf 27, investasi

musyarakah diakui pada saat

mitra

PSAK

musyarakah

No.

106

tersebut

menjelaskan

pengakuan kerugian sebagai berikut:

pembayaran kas atau penyerahan aset non-

a)

kas kepada mitra aktif. Pada praktiknya,

investasi musyarakah diakui sesuai dengan

pembiayaan musyarakah di BPRS Formes

porsi dana masing-masing mitra dan

Sleman,

mengurangi nilai aset musyarakah; dan

Yogyakarta

diakui

saat

dalam

paragraf

24,

kerugian


b)


pembiayaan

musyarakah

yang

non

akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif

performing diakhiri, maka laba yang

atau pengelola usaha, maka kerugian

belum diterima bank tidak diakui tetapi

tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau

diungkapkan dalam catatan atas laporan

pengelola usaha musyarakah.

keuangan (paragraf 50).

Sesuai dengan PSAK No. 59 dan

Sementara dalam PSAK No. 106,

PSAK No. 106, BPRS Formes Sleman,

pengakuan keuntungan dijelaskan sebagai

Yogyakarta mengakui kerugian dengan

berikut:

cara sebagai berikut:

a)

a)

kerugian diakui sesuai

dengan

dalam paragraf 09, keuntungan

usaha musyarakah dibagi di antara para

proporsi modal; dan

mitra secara proporsional sesuai dengan

b)

jika kerugian yang terjadi karena

dana yang disetorkan (baik berupa kas

kesengajaan mitra, kerugian ditanggung

maupun aset non-kas) atau sesuai nisbah

oleh mitra (pengelola modal).

yang

disepakati

oleh

para

mitra.,

sedangkan kerugian dibebankan secara 3)

Pengakuan Keuntungan

proporsional sesuai dengan dana yang

Dalam PSAK No. 59, penjelasan

disetorkan (baik berupa kas maupun aset

tentang pengakuan keuntungan tertuang

non-kas);

pada paragraf 48-50, yaitu:

b)

a)

mitra memberikan kontribusi atau nilai

apabila pembiayaan musyarakah

permanen

periode

lebih dari mitra lainnya dalam akad

dalam

musyarakah maka mitra tersebut dapat

periode terjadinya sesuai dengan nisbah

memperoleh keuntungan lebih besar untuk

bagi hasil yang disepakati (paragraf 48);

dirinya; bentuk keuntungan lebih tersebut

b)

apabila pembiayaan musyarakah

dapat berupa pemberian porsi keuntungan

menurun melewati satu periode pelaporan

yang lebih besar dari porsi dananya atau

dan terdapat pengembalian sebagian atau

bentuk tambahan keuntungan lainnya;

seluruh pembiayaan, maka:laba diakui

c)

dalam periode terjadinya sesuai dengan

bagi hasil untuk para mitra ditentukan

nisbah yang disepakati (paragraf 49); dan

berdasarkan nisbah yang disepakati dari

c)

pada saat akad diakhiri, laba yang

hasil usaha yang diperoleh selama periode

belum diterima bank dari pembiayaan

akad, bukan dari jumlah investasi yang

musyarakah yang masih performing diakui

disalurkan; dan

pelaporan,

melewati maka:

laba

satu

dalam paragraf 10, jika salah satu

diakui

sebagai piutang kepada mitra; untuk

dalam paragraf 11, porsi jumlah


d)

dalam paragraf 34, pendapatan

b)

dalam paragraf 50, pada saat akad

usaha investasi musyarakah diakui sebesar

diakhiri, laba yang belum diterima bank

bagian mitra pasif sesuai kesepakatan,

dari pembiayaan musyarakah yang masih

sedangkan kerugian investasi musyarakah

performing diakui sebagai piutang kepada

diakui sesuai dengan porsi dana.

mitra untuk pembiayaan musyarakah yang

Pada Yogyakarta,

BPRS

Formes

pengakuan

Sleman,

non performing diakhiri, maka laba yang

keuntungan

belum diterima bank tidak diakui tetapi

dilakukan seperti di bawah ini:

diungkapkan dalam catatan atas laporan

a)

keuangan.

pembayaran bagi hasil dilakukan

pada setiap pembayaran angsuran pokok


dan periode pembayaran telah disepakati

investasi

pada awal akad; dan

dikembalikan oleh mitra aktif pada saat

b)

pengakuan

penghasilan

musyarakah

yang

belum

usaha

diakhiri diakui sebagai piutang. Sesuai

diakui dari persentase untuk menentukan

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106,

perkiraan pendapatan penghasilan karena

BPRS

mayoritas pengelola dana adalah pedagang

mengakui piutang sebagai berikut:

mikro dan kecil yang tidak membuat

a)

pembukuan.

belum

Pengakuan keuntungan di BPRS Formes

Sleman,

Yogyakarta

belum

Formes

Sleman,

pembiayaan dibayar

Yogyakarta

musyarakah

oleh

pengelola

yang dana

(nasabah) diakui BPRS sebagai piutang; dan

sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59

b)

dan

dibayar oleh pengelola dana akan diakui

PSAK

No.

106.

Pengakuan

bagian hasil usaha yang belum

penghasilan usaha seharusnya diakui dari

BPRS sebagai piutang.

penghasilan usaha riil nasabah, bukan

5)

menggunakan persentase. 4)

Pengakuan beban diakui dalam

Pengakuan Piutang PSAK

No.

59

Pengakuan Beban

PSAK No. 59 sebagai berikut: menjelaskan

a)

dalam paragraf 42, biaya yang

pengakuan piutang sebagai berikut:

terjadi akibat akad musyarakah (misalnya,

a)

dalam paragraf 46, pada saat akad

biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui

diakhiri, pembiayaan musyarakah yang

sebagai bagian pembiayaan musyarakah

belum dikembalikan oleh mitra diakui

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra

sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra;

musyarakah; dan

dan

b)

dalam paragraf 51, aapabila terjadi

rugi dalam musyarakah akibat kelalaian


atau kesalahan mitra (pengelola usaha)

PSAK

musyarakah,

tersebut

akuntansi yang terdiri dari pengakuan

ditanggung oleh mitra pengelola usaha

investasi, pengakuan kerugian, pengakuan

musyarakah; rugi karena kelalaian mitra

piutang, dan pengakuan beban telah sesuai

musyarakah

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

maka

rugi

tersebut

diperhitungkan

No.

sebagai pengurang modal mitra pengelola

Namun,

usaha,

pembiayaan

kecuali

jika

mitra

mengganti

kerugian tersebut dengan dana baru.

praktik

pengakuan

Sedangkan dalam PSAK No. 106,

106.

Praktik

pengakuan

musyarakah keuntungan

pengakuan

akuntansi mengenai

belum

sesuai


pengakuan beban dilakukan seperti di

b.

bawah ini:


a)


dalam paragraf 18, biaya yang

terjadi akibat akad musyarakah (misalnya,

bagian

investasi

musyarakah

Pengukuran

pembiayaan

musyarakah dalam PSAK No. 59 paragraf

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra

42 adalah sebagai berikut:

musyarakat; dan

1)

b)

bentuk:


di


biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai

Analisis Kesesuaian Pengukuran

pembiayaan

musyarakah

dalam

akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif

a)

atau pengelola usaha, maka kerugian

dibayarkan; dan

tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau

b)

pengelola usaha musyarakah.

wajar dan jika terdapat selisih antara nilai

Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK

No.

106,

BPRS

melakukan

kas dinilai sebesar jumlah yang

aktiva non-kas dinilai sebesar nilai

wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan

pengakuan beban sebagai berikut:

atau kerugian bank pada saat penyerahan;

a)

dan

biaya yang terjadi terkait dengan

pembiayaan

musyarakah

tidak

diakui

sebagai pembiayaan musyarakat; dan b)

kerugian

akibat

kelalaian

2)

biaya yang terjadi akibat akad

musyarakah

(misalnya,

biaya

studi

atau

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai

kesalahan pengelola dana dibebankan pada

bagian pembiayaan musyarakah kecuali

pengelola dana dan tidak mengurangi

ada

investasi musyarakah.

musyarakah.

Belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 dan

persetujuan

dari

seluruh

mitra


Sementara pengukuran investasi

investasi terikat, laporan sumber dan

musyarakat dalam PSAK No. 106 paragraf

penggunaan

28 adalah sebagai berikut:

shadaqah (ZIS), serta laporan sumber

1)

penggunaan dana qardhul hasan. Namun,

dalam bentuk kas dinilai sebesar

danazakat,

jumlah yang dibayarkan; dan

kekosongan nasabah

2)

transaksi-transaksi

dalam bentuk aset nonkas dinilai

dan

yang melakukan

tersebut

tahun

antara nilai wajar dan nilai tercatat aset

menyajikan ketiga komponen laporan

non-kas, maka selisih tersebut diakui

keuangan tersebut pada tahun 2015.

a)

membuat

sepanjang

sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih

sebagai:

2015

infak,

BPRS

tidak


keuntungan

tangguhan

dan

menyajikan laporan laba rugi yang terdiri

diamortisasi selama masa akad; atau

dari pos pendapatan, beban usaha, hasil

b)

kerugian pada saat terjadinya.

usaha kotor, taksiran pajak penghasilan,

Praktik

dan sisa hasil usaha. Penjelasan secara

pembiayaan

pengukuran musyarakah

akuntansi

telah

sesuai

rinci

pos

pendapatan

dan

beban


dicantumkan dalam catatan atas laporan

Hal tersebut telah sesuai karena BPRS

keuangan. Taksiran pajak penghasilan

Formes Sleman, Yogyakarta mengukur

dihitung dari hasil usaha kotor yang

pembiayaan musyarakah sejumlah uang

diperoleh dari pendapatan dikurangi beban

yang dibayarkan BPRS kepada nasabah

usaha. Sisa hasil usaha diperoleh setelah

pada saat pencairan dana, yaitu setelah

mengurangkan hasil usaha kotor dengan

akad pembiayaan musyarakah disetujui.

taksiran pajak penghasilan.

c.

d.

Analisis

Kesesuaian

Penyajian


di

Analisis Kesesuaian Pengungkapan


di





Komponen

keuangan


BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang

telah mengungkapkan isi kesepakatan

telah dibuat terdiri dari neraca, lapran laba

utama usaha musyarakah seperti porsi

rugi, laporan arus kas, laporan perubahan

dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas

kekayaan bersih, serta catatan atas laporan

usaha

keuangan.

musyarakah.

BPRS

laporan

Formes

Sleman,

musyarakah BPRS

dalam Formes

akad Sleman,

Yogyakarta menyajikan komponen laporan

Yogyakarta menyajikan laporan distribusi

keuangan seperti laporan perubahan dana

bagi hasil yang mengungkapkan kisaran


persentase

bagi

hasil

dari

tabungan,

deposito, dan simpanan lainnya.

yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan

yang

dikemukakan

dalam

Catatan atas laporan keuangan

paragraf 110 dalam neraca atau laporan

yang dibuat oleh BPRS Formes Sleman,

laba rugi, pengakuan dilakukan dengan

Yogyakarta

gambaran

menyatakan pos tersebut baik dalam kata-

umum mengenai laba BPRS dan kebijakan

kata maupun dalam jumlah uang dan

akuntansi

Kebijakan

mencantumkannya ke dalam neraca atau

akuntansi tersebut antara lain terdiri dari

laporan laba rugi. Pos yang memenuhi

metode penyusustan aset tetap, metode

kriteria tersebut harus diakui dalam neraca

perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan

atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk

atas pos-pos laporan keuangan, serta

mengakui pos semacam itu tidak dapat

analisa

diralat melalui pengungkapan kebijakan

mengungkapkan

yang

dan

dipakai.

perhitungan

rasio

nilai

rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Berdasarkan analisis data di atas, dapat

diketahui

bahwa

akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

praktik


pengungkapan akuntansi belum seluruhnya

laba

sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK

sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah

No.

yang

106.

Ketidaksesuaian

tersebut

pembiayaan

disepakati

musyarakah

atas

hasil

diakui

usaha

dikarenakan tidak adanya pengungkapan

musyarakah, sedangkan rugi pembiayaan

penyisihan kerugian investasi musyarakah

musyarakah diakui secara proporsional

dan

sesuai dengan kontribusi modal. Begitu

pengungkapan

kerugian

akibat

penurunan nilai aktiva musyarakah.

juga dalam PSAK No. 106 paragraf 109, keuntungan usaha musyarakah dibagi di

Pembahasan

antara para mitra secara proporsional

a.

sesuai dengan dana yang disetorkan (baik

Pembahasan Mengenai Kesesuaian

Pengakuan

Akuntansi

Pembiayaan

berupa kas maupun aset non-kas) atau

Musyarakah di BPRS Formes Sleman,

sesuai nisbah yang disepakati oleh para

Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan

mitra. Sedangkan kerugian dibebankan

PSAK No. 106

secara proporsional sesuai dengan dana

Menurut Keuangan

Standar

(KDPPLKS,

Akuntansi

Paragraf

109)

dijelaskan bahwa: Pengakuan

yang disetorkan. Pada penghasilan

praktiknya, usaha

di

pengakuan

BPRS

Formes

(recognition)

Sleman, Yogyakarta belum sesuai dengan

merupakan proses pembentukan suatu pos

PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena


perhitungan nisbah bagi hasil diakui dari

jumlah

persentase untuk menentukan perkiraan

memasukkan

pendapatan penghasilan. Dalam Ariani

keuangan dalam neraca dan laporan laba

Kusumasari

pengakuan

rugi. Proses ini menyangkut pemilihan

keuntungan pada pembiayaan musyarakah

dasar pengukuran tertentu (KDPPLKS,

di BMT Beringharjo Cabang Malioboro

Paragraf 127).

(2011),

uang

untuk

mengakui

setiap

unsur

dan

laporan

juga belum sesuai dengan PSAK No. 59

Berdasarkan PSAK No. 59 paragraf

dan PSAK No. 106 dikarenakan anggota

42, pengukuran pembiayaan musyarakah

(pengelola

menerima

dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah

pembiayaan kurang dari Rp10.000.000,00

yang dibayarkan, sementara biaya yang

tidak membuat laporan keuangan sehingga

terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat

penentuan bagi hasil dihitung dari analisa

diakui

kelayakan usaha pada formulir pengajuan

musyarakah kecuali ada persetujuan dari

pembiayaan.

seluruh mitra musyarakah. Dalam PSAK

dana)

Nisbah

yang

bagi

hasil

sebagai

bagian

pembiayaan

seharusnya

No. 106 paragraf 38, pengukuran investasi

diperoleh dari persentase bagi hasil yang

musyarakah dalam bentuk kas dinilai

dihitung dari keuntungan riil yang didapat

sebesar jumlah yang dibayarkan.

nasabah. Praktik tersebut sulit dilakukan

Pada

karena sebagia besar usaha yang dimiliki

Yogyakarta,

para nasabah adalah usaha mikro dan kecil

diukur sejumlah uang yang dibayarkan

yang

BPRS pada saat pencairan dana. Secara

tidak

melakukan

pembukuan.

BPRS

Formes

pembiayaan

musyarakah

Sedangkan penentuan persentase nisbah

umum

pada awal perjanjian dilakukan sebagai

pengukuran

antisipasi

pihak

musyarakah di BPRS Formes Sleman,

BPRS apabila nasabah tidak jujur dalam

Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK

melaporkan keuntungan hasil usahanya.

No. 59 dan PSAK No. 106. Tidak terdapat

b.

pengukuran aset non-kas karena BPRS

karena

kekhawatiran


Pengukuran

Akuntansi

Pembiayaan

dapat

Sleman,

disimpulkan akuntansi

investasi aset non-kas.


c.

PSAK No. 106

Penyajian membahas

pembiayaan

tidak melayani pembiayaan dalam bentuk


Setelah

bahwa

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Akuntansi

Pembiayaan

tentang


pengakuan, hal yang diakui harus diukur.


“Pengukuran adalah proses penetapan

PSAK No. 106


Penyajian merupakan suatu hal

penyajian akuntansi transaksi pembiayaan

bagaimana transaksi-transaksi disajikan

musyarakah agar laporan keuangan yang

dalam laporan keuangan sehingga dapat

disajikan sesuai dengan PSAK No. 59 dan

dibaca

PSAK No. 106.

oleh

pihak-pihak

yang

membutuhkan seperti manajemen dan

d.

masyarakat umum. Pembahasan tentang

Pengungkapan

perlakuan akuntansi untuk penyajian atas


pembiayaan musyarakah meliputi PSAK


No. 59 paragraf 152-155, paragraf 162-

PSAK No. 106

165, paragraf 172, dan paragraf 178, serta

Akuntansi

Pembiayaan

Menurut Siegel dan Shim (1994: 147), “pengungkapan adalah informasi

PSAK No. 106 paragraf 36. Ariani


Kusumasari

(2011)

yang diberikan sebagai lampiran pada

menjelaskan bahwa penyajian neraca di

laporan keuangan sebagai catatan kaki atau

BMT

tambahan”.

Pembahasan

belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan

pengungkapan

akuntansi

PSAK

musyarakah

Beringharjo

No.

106

pengelompokkan

Cabang

karena

Malioboro

tidak

unsur-unsur

ada

neraca,

melainkan langsung mencantumkan akun-

meliputi

tentang pembiayaan

PSAK

No.

59

paragraf 196 dan paragraf 197 serta PSAK No. 106 paragraf 37.

akun dari unsur-unsur neraca, serta adanya

Dalam Ariani Kusumasari (2011),

ketidaksesuaian penempatan letak akun

pengungkapan

ijarah yang seharusnya diletakkan setelah

musyarakah di BMT Beringharjo Cabang

akun persediaan. Hal tersebut sama dengan

Malioboro telah sesuai dengan PSAK No.

penyajian neraca yang ada di BPRS

59 dan PSAK No. 106. Sebagai contohnya,

Formes Sleman, Yogyakarta. Tidak ada

BMT

pengelompokkan

neraca,

kerugian pembiayaan musyarakah pada

tetapi akun-akun dari unsur-unsur neraca

neraca. Pada BPRS Formes Sleman,

langsung

itu,

Yogyakarta,

pengungkapan

akuntansi

ketidaksesuain penempatan letak akun

pembiayaan

musyarakah

belum

seperti akun ijarah yang seharusnya

sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59

diletakkan setelah akun persediaan atau

dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian

akun istishna’ yang seharusnya diletakkan

tersebut karena laporan keuangan BPRS

sebelum akun ijarah pun masih terjadi.

Formes

Akan lebih baik jika BPRS Formes

mengungkapkan

Sleman,

pembiayaan musyarakah dan kerugian atas

unsur-unsur

tercantum.

Yogyakarta

Selain

memperhatikan

akuntansi

mengungkapkan

Sleman,

pembiayaan

penyisihan

Yogyakarta penyisihan

tidak

kerugian


penurunan nilai aktiva musyarakah juga

bukan dari laporan keuangan melainkan

tidak diungkapkan.

atas hasil proyeksi.

Menurut peneliti, pengungkapan

b.

Perlakuan

akuntansi

berfungsi sebagai penyedia kelengkapan

diterapkan

informasi tambahan yang berkaitan dengan

Yogyakarta

mengenai

pengukuran

laporan keuangan agar dapat dibaca dan

akuntansi

terhadap

pembiayaan

digunakan oleh pemakai laporan keuangan

musyarakah telah sesuai dengan PSAK

secara bijak. Oleh karena itu, sebaiknya

No. 59 dan PSAK No. 106.

BPRS

c.

Formes

melakukan

Sleman,

Yogyakarta

penyesuaian

terhadap

pengungkapan

akuntansi

BPRS

Formes

yang

Perlakuan

diterapkan

Sleman,

akuntansi

BPRS

Formes

yang Sleman,

pembiayaan

Yogyakarta mengenai penyajian akuntansi

musyarakah berdasarkan PSAK No. 59

terhadap pembiayaan musyarakah belum

dan PSAK No. 106.

sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Penyajian akuntansi

SIMPULAN DAN SARAN

pada

Simpulan

pengelompokkan

Berdasarkan hasil analisis data

neraca

dari unsur neraca.

Yogyakarta

d.

pembahasan

yang

diterapkan

bahwa:

Yogyakarta Perlakuan

diterapkan

akuntansi

BPRS

Yogyakarta akuntansi

yang

Formes

mengenai terhadap

unsur-unsur

neraca,

Perlakuan

dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan

a.

terdapat

tetapi langsung mencantumkan akun-akun

yang diperoleh dari BPRS Formes Sleman, dan

tidak

akuntansi

akuntansi

BPRS

Formes

yang Sleman,

mengenai

pengungkapan

terhadap

pembiayaan

Sleman,

musyarakah belum sepenuhnya sesuai

pengakuan


pembiayaan

Ketidaksesuaian

tersebut

yaitu

tidak

musyarakah yang terdiri dari pengakuan

adanya pengungkapan penyisihan kerugian

investasi, pengakuan kerugian, pengakuan

investasi musyarakah dan pengungkapan

piutang, dan pengakuan beban telah sesuai

kerugian akibat penurunan nilai aktiva


musyarakah.

Namun,

praktik

pembiayaan pengakuan

pengakuan

musyarakah keuntungan

akuntansi mengenai

belum

sesuai

Saran Berdasarkan

simpulan

di

atas,

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

peneliti dapat memberikan saran baik bagi

karena pengakuan keuntungan dihitung

manajemen

BPRS

Formes

Sleman,


Yogyakarta terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain: a.

Bagi

BPRS

Formes

Sleman,

Yogyakarta diharapkan dapat: 1)

memperbaiki

format

Harahap, S. S., Wiroso, dan Yusuf, Muhammad. (2010). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti. Ikatan

Akuntan Indonesia. (2002). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59. Edisi Pertama. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan

Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

penyajian

akuntansi pada laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. 2)

mengungkapkan

kerugian

investasi

penyisihan musyarakah

dan

besarnya kerugian akibat penurunan nilai aktiva

musyarakah

dalam

laporan

keuangannya. b.

Bagi

peneliti

selanjutnya

diharapkan untuk menambah studi kasus pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sehingga dapat menganalisa kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

atas

pembiayaan

musyarakah secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumasari, A. (2011). “Analisis Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro”. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Miles, M. B. and Huberman, M. A. (1984). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication. Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Adnan, M. A. (2005). Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. JAAI, 9, 159-169.

Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

__________ . (2005). Pengantar Akuntansi Syari’ah (Ed. 2). Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.

Bank Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syari’ah. Emzir. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015

Recommend Documents