NALISIS PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 (STUDI KASUS PADA BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA)
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM
OLEH : SARI ASIH INDAH DIYANAH 02391491
PEMBIMBING : 1. Drs. IBNU QIZAM. SE., M.Si. Akt. 2. MISNEN ARDIANSYAH. SE., M.Si
PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008
ABSTRAK ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 (STUDI KASUS PADA BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA)
Salah satu peran bank syariah adalah sebagai manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Ini menyebabkan bank syariah memiliki tanggungjawab ganda, secara vertikal kepada Allah, dan horizontal kepada para stakeholders. Pertanggungjawaban kepada para stakeholders diwujudkan dengan memberikan informasi keuangan yang terangkum dalam laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan interview atau wawancara. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif yaitu dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai dengan PSAK No. 59, semua laporan keuangan yang ada pada PSAK No. 59 ada pada BPRS Margirizki Bahagia, hanya saja dari laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia kurang detail dikarenakan tidak adanya transaksi. Pengakuan akun laporan keuangan antara PSAK No. 59 dengan BPRS Margirizki Bahagia menggunakan accrual basic, kecuali pada pendapatan bagi hasil yang menggunakan cash basic. Untuk pengukuran akun laporan keuangan antara PSAK No. 59 dengan BPRS Margirizki Bahagia sama-sama menggunakan historical cost, kecuali pada pendapatan bagi hasil yaitu menggunakan current cost. Untuk semua pengungkapan laporan keuangan antara PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia adalah sama.
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk: Ibunda tersayang (Alm) Ibunda tercinta (Alm) Ibunda terkasih (Alm) Ayahanda yang aku banggakan Kakak-kakak yang aku sayangi Keponakan-keponakanku yang aku sayangi
Serta:
ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Nama
ا
Alif
Tidak dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب
ba’
b
be
ت
ta’
t
te
ث
sa’
ׁs
es (dengan titik di atas)
ج
jim
j
je
ح
ha’
h
ha (dengan titik di bawah)
خ
kha
kh
ka dan ha
د
dal
d
de
ذ
żal
ż
zet (dengan titik di atas)
ر
ra’
r
er
ز
zai
z
zet
س
sin
s
es
ش
syin
sy
es dan ye
ص
sad
s
es (dengan titik di bawah)
ض
dad
d
de (dengan titik di bawah)
ط
ta
t
te (dengan titik di bawah)
ظ
za
z
zet (dengan titik di bawah)
viii
ع
‘ain
‘
koma terbalik
غ
gain
g
ge
ف
fa
f
ef
ق
qaf
q
qi
ك
kaf
k
ka
ل
lam
l
‘el
م
mim
m
‘em
ن
nun
n
‘en
و
waw
w
w
ﻩ
ha’
h
ha
ء
hamzah
‘
apostrof
ي
ya
Y
ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap ﻣﺘﻌﺪدة
ditulis
Muta’addidah
ﻋﺪّة
ditulis
‘iddah
C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulis h ﺣﻜﻤﺔ
ditulis
Hikmah
ﻋﻠﺔ
ditulis
'illah
اﻷوﻟﻴﺎء آﺮاﻣﺔ
ditulis
Karāmah al-auliyā'
اﻟﻔﻄﺮ زآﺎة
ditulis
Zakāh al-fitri
ditulis
a
ditulis
fa’ala
D. Vokal Pendek __َ___ ﻓﻌﻞ
fathah
ix
_____
ditulis
i
ditulis
żukira
ditulis
u
ditulis
yażhabu
Fathah + alif
ditulis
ā
ﺟﺎهﻠﻴﺔ
ditulis
jāhiliyyah
Fathah + ya’ mati
ditulis
ā
ﺗﻨﺴﻰ
ditulis
tansā
Kasrah + ya’ mati
ditulis
i
آﺮﻳﻢ
ditulis
karim
Dammah + wawu mati
ditulis
ū
ﻓﺮوض
ditulis
furūd
Fathah + ya’ mati
ditulis
ai
ﺑﻴﻨﻜﻢ
ditulis
bainakum
Fathah + wawu mati
ditulis
au
ﻗﻮل
ditulis
qaul
kasrah
ِ ذآﺮ dammah
__ُ___ ﻳﺬهﺐ
E. Vokal Panjang 1 2 3 4
F. Vokal Rangkap 1 2
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof ااﻧﺘﻢ
ditulis
a’antum
اﻋ ّﺪت
ditulis
u’iddat
ﺷﻜﺮﺗﻢ ﻟﺌﻦ
ditulis
la’in syakartum
x
H. Kata Sandang Alif + Lam Diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al". اﻟﻘﺮان
ditulis
Al-Qur’ān
اﻟﻘﻴﺎس
ditulis
al-Qiyās
اﻟﺴﻤﺎء
ditulis
al-Samā’
اﻟﺸﻤﺲ
ditulis
al-Syam
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya. اﻟﻔﺮوض ذوى
ditulis
żawi al-furūd
اﻟﺴﻨﺔ اهﻞ
ditulis
ahl al-sunnah
xi
MOTTO
“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat” (Q. S. Asy-Syuro(42): 20)
“Siapa yang menolong memberi nafas baru (melegakan) kepada seorang mukmin yang mengalami kesusahan yang menyesakkannya dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah menolong melegakan kesusahan yang menyesakkannya dan kesusahan-kesusahan hari kiamat” (Abu Hurairah R.a)
xii
KATA PENGANTAR Ç ΟْŠÏm§9# ⎯≈uΗ÷q§9#«!#Οó¡Î0
ﻠﻮ ﹸﺓﺍﻟﺼﻳ ِﻦ ﻭﺪ ﺍﻟﻴﹶﺎ ﻭﺪﻧ ﻮ ِﺭ ﺍﻟ ﻣ ﻰ ﹸﺃ ﻠﻦ ﻋ ﻴﺘ ِﻌﺴ ﻧ ﻭِﺑ ِﻪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9# ﺏ ﺭ ﺪ ِﻟّﻠ ِﻪ ﻤ ﺤ ﹶﺍﹾﻟ .ﺪ ﻌ ﺑ ﻣﺎ ﹶﺃ،ﻦ ﻴﻤ ِﻌ ﺟ ﺤِﺒ ِﻪ ﹶﺃ ﺻ ﻭ ﻰ ﹶﺍِﻟ ِﻪ ﻠﻭﻋ ﻦ ﻴﺳِﻠ ﺮ ﺍﹾﻟﻤﺎ ِﺀ ﻭﻧِﺒﻴﻑ ﹾﺍ َﻷ ِ ﺮ ﺷ ﻰ ﹶﺃ ﻠ ﻋﻼﻡ ﺴﹶ ﺍﻟﻭ Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dzat yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memimpin umat manusia menuju cahaya kebenaran sejati. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa kebaikan hati dari berbagai pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
xiii
4. Bapak Drs. Ibnu Qizam. SE., M.Si. Akt. Dan Bapak Misnen Ardiansyah. SE., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan segala kesabaran dan kebesaran jiwa telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Karyawan dan karyawati BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta yang telah bersedia
meluangkan
waktunya
untuk
memberikan
informasi
untuk
penyelesaian skripsi ini. 6. Ibu (Alm) dan Bapak tercinta terima kasih atas semua curahan kasih sayang, nasehat juga doa yang begitu besar dan berharganya bagi kami sebagai anakmu. 7. Kakak-kakakku tercinta terima kasih atas semua kasih sayang kalian, sampai kalian bosan untuk menanyakan kapan aku selesai. Buat keponakanku yang selalu menghiasi hari-hariku dengan penuh kegembiraan dan keceriaan. Sahabatku Mas Dwi terimakasih untuk semuanya. 8. Mas Aris dan keluarga terima kasih atas bantuannya, maaf selalu merepotkan. 9. Sahabatku Atun, Ati dan Imuh terimakasih banyak kalian tidak pernah bosan mendengarkan semua keluh kesahku. Buat Ulfah, terimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini. 10. Buat teman-teman “eks-Sakinah” Channy, Vita, Atin, Ana tidak lupa juga buat. Unah (kamu memang hebat, tidak ada yang bisa menggantikanmu) juga warga sakinah yang lain semoga ukhuwah kita tetap terjalin (terimakasih kalian selalu menerima aku apa adanya).
xiv
11. Teman-teman IKAPMAWI terimakasih, jaga kekeluargaan kita. Teman-teman KKN juga, kalian memang unik. 12. Teman-teman KUI ’02 semoga komunikasi kita tetap lancer, teman-teman kapan kita ngumpul lagi. 13. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 14. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segalanya. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis di terima di sisi Allah SWT. Penulis sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Yogyakarta,
17 Ramadhan 1429 H 17 September 2008 M Penyusun
Sari Asih Indah Diyanah
xv
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................ ....... i ABSTRAK ……………………………………………………………… ....... ii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .......................................................... . iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .......................................................... iv SURAT PERNYATAAN .................................................................................v PENGESAHAN SKRIPSI ...............................................................................vi HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................vii PEDOMAN TRANSLITERASI .....................................................................viii MOTTO ............................................................................................................ xii KATA PENGANTAR ..................................................................................... xiii DAFTAR ISI .....................................................................................................xvi DAFTAR TABEL ........................................................................................... xix DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xx BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………. 1 A. Latar Belakang Masalah ………………………………………… 1 B. Pokok Masalah ………………………………………………….. 5 C. Tujuan penelitian ………………………………………………... 6 D. Kegunaan Penelitian …………………………………………….. 6 E. Telaah Pustaka ………………………………………………… .. 7 F. Kerangka Teoritik ………………………………………………. 9 G. Metode Penelitian ……………………………………………… . 14
xvi
H. Sistematika Pembahasan …………………………………… ....... 16 BAB II LANDASAN TEORI ……………………………………………….18 A. Teori Akuntansi Syariah ……………………………………… ... 18 1. Sejarah Akuntansi Syariah ………………………………….. 18 2. Pengertian Akuntansi Syariah ………………………………. 22 3. Karakteristik Akuntansi Syariah ……………………………. 27 4. Prinsip Akuntansi Syariah …………………………………... 33 5. Laporan Keuangan ……………………………………….. .... 42 B. PSAK No. 59 …………………………………………………..... 49 BAB III GAMBARAN UMUM BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA ……. . 55 A. Sejarah Berdirinya PT.BPRS Margirizki Bahagia …………….. .. 55 B. Visi, Misi Dan Tujuan PT.BPRS Margirizki Bahagia .................. 57 C. Struktur Organisasi …………………………………………….. . 58 D. Prinsip Operasional BPRS ……………………………………….63 E. Produk dan Pelayanan BPRS …………………………………. ... 64 BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN ……………………………………………………. ... 70 A. Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 ……………………………………………70 1. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 …....................................................................... 70 2. Pengungkapan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 ….80
xvii
B. Penerapan Akuntansi Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 Dan PT.BPRS Margirizki Bahagia ……………………................. 90 1. Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 ………………… 90 2.
Laporan Keuangan PT.BPRS Margirizki Bahagia …………..97
3.
Catatan Atas Laporan Keuangan ……………………………103
BAB V PENUTUP …………………………………………………................118 A. Kesimpulan ………………………………………………………. 118 B. Saran-saran ……………………………………………………......119 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………121 LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………………………………………… .. 124
xviii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2. 1
Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi dalam Perspektif Islam Berdasarkan Pengukuran dan Penyingkapannya ...........
Tabel 2. 2
Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi Syariah Berdasarkan Pemegang Kuasa dan Pelaksana ..............................................
Tabel 2. 3
39
40
Ringkasan Perbedaan Prinsip Yang Melandasi Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional .....................................
41
Tabel 4. 1
Pengakuan Laporan Keuangan……………………………… .
113
Table 4. 2
Pengukuran Laporan Keuangan ...............................................
114
Tabel 4. 3
Pengungkapan Laporan Keuangan ...........................................
115
xix
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah.................................
38
Gambar 2. 2 Hubungan Pemakai Laporan Keuangan ..................................
45
Gambar 3. 1 Skema Struktur Organisasi .......................................................
59
xx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Islam sebagai agama telah ditempatkan sebagai suatu pilihan dan sekaligus ajarannya dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia yang memeluknya. Sehingga keberadaannya telah memberikan arahan dalam pengembangan peradaban umat manusia, utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam adalah agama bersifat terbuka yang selalu memberikan keleluasan kepada umatnya untuk berpikir ke depan, dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik.1 Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu lembaga perantara tersebut adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip
1
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, edisi ke-2 (Jakarta: Salemba Empat, 2005),
hlm. 7
1
2
syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam, dengan karakteristik, yakni:2 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya; 2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money); 3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas; 4. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan 5. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bankbank konvensional, maupun pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.3 Keberadaan perbankan syariah menimbulkan tantangan besar bagi para pakar ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah
2 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK No. 59 dan PAPSI (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 74-75 3
Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1
3
yang digunakan untuk mencari dasar bagi penerapan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi yang digunakan oleh perbankan konvensional yang telah lama kita kenal. Standar akuntansi perbankan syariah bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi transaksi yang meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha (keuangan) perbankan syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 59 khusus untuk perbankan syariah yang terpisah dari PSAK No. 31 tentang perbankan konvensional. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara prinsip operasi bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar tersebut yaitu bahwa bank syariah beroperasi atas dasar pembagian keuntungan atau kerugian, tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan riba yang diharamkan. PSAK No. 59 menurut Yaya cenderung menggunakan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang dikembangkan berdasarkan praktik akuntansi kontemporer yang kemudian di uji kesesuaiannya dengan syariat Islam, sekiranya tidak bertentangan, prinsip tersebut akan terus digunakan dengan terus dilakukan penyempurnaan sistem dan sekiranya bertentangan, prinsip tersebut akan ditolak penggunaannya. Pertimbangan utamanya adalah
4
kemudahan penggunaan metode ini dalam mengembangkan standar maupun praktik akuntansi untuk lembaga keuangan syariah.4 Perkembangan bank syariah menuntut infrastruktur yang akomodif antara lain ketentuan perbankan dan juga standar pembukuan atau pencatatan atas transaksi-transaksi yang dilakukan. Pada hakikatnya akuntansi bank syariah sama dengan akuntansi bank lainnya yang mengacu pada standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 31 tentang akuntansi perbankan seperti laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, namun demikian mengingat produk dan kebijakan atau metode yang di pakai terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan misalnya pengakuan pendapatan, imbalan dan biaya. Untuk itu sekarang sudah ada PSAK No. 59 tentang perbankan syariah yang baru terbit tanggal 1 Mei 2002 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2003.5 Diberlakukannya PSAK No. 59 dan PAPSI menjadikan laporan keuangan
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang akuntabel dan
sesuai dengan karakteristik syariah semakin dibutuhkan. Sehubungan dengan berlakunya PSAK No. 59 dan PAPSI, maka Bank Indonesia menyusun pedoman laporan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya BPRS, dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak
4
5
Ibid, hlm. 7
Iniche Mulya Sari, ”Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Atas Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta (2007), Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 2
5
yang membutuhkan dan mendukung sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu pelaporan keuangan BPRS sangat penting dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat melalui sistem pengawasan yang efektif. Peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kasus Pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”, karena setelah dikeluarkannya PSAK No. 59 yang merupakan standar akuntansi bank-bank syariah, dapat meningkatkan kepercayaan publik akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi, pembayaran zakat, infak dan shadaqah dengan menggunakan bank syariah. Sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana perkembangan perbankan syariah termasuk didalamnya BPRS Margirizki Bahagia yang menjadi salah satu perbankan syariah, khususnya pada pelaporan keuangan pada bank yang di teliti yaitu BPRS Margirizki Bahagia apabila dikaitkan dengan PSAK No. 59.
B. Pokok Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil dua pokok masalah: 1. Bagaimana
pelaporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia
Yogyakarta? 2. Apakah pelaporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK No. 59?
6
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan secara jelas pelaporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. 2. Untuk menjelaskan apakah pelaporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, telah sesuai dengan PSAK No. 59?
D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan: 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. 2. Secara Praktik Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan sebagai bahan pertimbangan serta perbaikan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan pihak yang terkait didalamnya. 3. Penelitian Selanjutnya Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bagi yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema ini maka mereka memiliki bahan referensi.
7
E. Telaah Pustaka Beberapa penelitian dan pembahasan tentang laporan keuangan bank syariah telah banyak dibahas setelah dikeluarkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah oleh IAI. kemudian penyusun berusaha untuk mencari sumber penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian. “Analisis Perbandingan dan Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional (Studi Kasus: BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta dan Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta).” Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana perumusan dan pelaporan keuangan BMT BIF Yogyakarta dengan BPD DIY. Dari hasil penelitian, ada perbedaan laporan keuangan BPD DIY yang sudah sesuai dengan PSAK No. 31 dan BMT BIF baru mempunyai tiga laporan keuangan Neraca, Laporan laba-rugi dan laporan dana ZIS. Sedangkan menurut PSAK No. 59 laporan keuangan ada delapan, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan dana ZIS, laporan dana qardhul hasan, serta catatan atas laporan keuangan. Tapi dari perbedaan ini dapat diketahui persamaan laporan keuangan BPD DIY dan BMT BIF, yaitu sama-sama mempunyai laporan keuangan neraca dan laporan laba-rugi.6
6
Ana Widiyati, “Analisis Perbandingan dan Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional (Studi Kasus: BMT BIF Yogyakarta dan Bank
8
Penelitian mengenai “Dasar Akrual dalam Akuntansi Bank Syariah.” Penelitian ini untuk menjelaskan aplikasi dasar akrual dalam akuntansi bank syariah. Hasil penelitian ini, bahwa dasar akrual dalam akuntansi bank syariah dapat diaplikasikan dalam pencatatan dan pembuatan laba rugi hanya untuk pengakuan: pendapatan murabahah, pendapatan salam dan salam paralel, pendapatan istishna, pendapatan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Sementara untuk pendapatan mudharabah dan musyarakah tidak dapat digunakan karena kedua sistem tersebut menggunakan sistem investasi yang pendapatan atau hasilnya tidak dapat diketahui sebelumnya sehingga harus menggunakan dasar kas. Bila kedua sistem tersebut menggunakan dasar akrual akan menyalahi aturan syariah.7 Penelitian lain yang berhubungan adalah “Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah PSAK No. 59, Studi kasus pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.” Penelitian ini untuk mengetahui apakah BPRS Margirizki Bahagia dalam praktiknya telah menerapkan sistem akuntansi syariah dalam produk pembiayaan musyarakah dan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 59. Hasil penelitian ini, bahwa sistem akuntansi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menggunakan cash basis baik untuk funding (pengumpulan dana),
BPD DIY),” Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 123. 7
Nadra Kuraisy, “Dasar Akrual Dalam Akuntansi Bank Syariah,” Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta (2003), Skripsi tidak dipublikasikan.
9
maupun financing (penyaluran dana). Dan masih banyak perbedaan dengan ketentuan yang ada di PSAK No. 59.8 Pada penelitian di atas, masing-masing tema sama-sama mengacu pada PSAK No. 59, kemudian ada yang menggunakan satu produk saja. Sehingga hasil dari masing-masing tema mempunyai perbedaan, tergantung pada masing-masing objek dan waktu penelitian. Walaupun objeknya sama, tapi untuk waktu penelitian berbeda, ada kemungkinan hasilnya berbeda. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil tema ini.
F. Kerangka Teoritik Secara normatif Al-Qur’an telah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻠﻴﻜﺘﺐ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﳝﻞ ﻫﻮ ﻓﻠﻴﻤﻠﻞ ﻣﻦ ﳑﻦ ﻓﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻓﺘﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ 8
ﻳﺎﻳﻬﺎ
ﺗﻀﻞ
Zulaekha, “Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 59, (Studi kasus pada BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyaakarta),” skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003), skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 83
10
ﻓﺈﻧﻪ
ﻛﺎﺗﺐ 9 ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ
ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ
ﺗﻜﺘﺒﻮﻫﺎ ﺑﻜﻢ
Dalam kaitannya dengan penerapan akuntansi (muhasabah) atau pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan selama bermuamalah, maka AlQur’an memberi rambu-rambu prinsip umum yang harus di ikuti dalam bermuamalah. Prinsip umum ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 di depan, yaitu: apabila manusia melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka ia harus melakukan pencatatan. Kegiatan muamalah dalam kerangka bisnis memiliki makna “berutang piutang.” Utang piutang pada intinya adalah berhubungan langsung dengan transaksi dagang. Di samping itu juga, utang piutang memiliki makna pinjaman kepada pihak lain baik itu kepada perorangan maupun lembaga. Dalam konteks inilah Al-Qur’an mengajarkan agar seluruh transaksi pinjam meminjam atau jual beli dilakukan penulisan transaksi juga. Jika demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan atau perusahaan.10 Oleh karena itu dengan mengacu Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 pada uraian tersebut, maka secara ringkas dapat dirumuskan prinsip umum akuntansi Islam sebagai berikut:11
9
Al-Baqarah (2): 282
10 Muhammad, Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40-41 11
Ibid, hlm. 42
11
1. Keadilan; 2. Kebenaran; dan 3. Pertanggungjawaban. Adapun prinsip-prinsip khusus akuntansi syariah adalah sebagai berikut:12 1. Cepat pelaporannya; 2. Dibuat oleh ahlinya (akuntan); 3. Terang, jelas, tegas dan informative; 4. Memuat informasi yang menyeluruh; 5. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal; 6. Terperinci dan teliti; 7. Tidak terjadi manipulasi; dan 8. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai). Dari prinsip-prinsip tersebut, maka aplikasi nash dalam kehidupan di dunia, khususnya dalam dunia bisnis adalah bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh seseorang (pengusaha) harus dilakukan perhitungan dan
pencatatan.
Semuanya
itu
akan
digunakan
sebagai
bahan
pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya bahwa prinsip-prinsip tersebut menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik dan adil. Al-Qur’an melindungi
12
Ibid.
12
kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tekanan akuntansi Islam bukanlah pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban.13 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa akuntansi syariah merupakan sistem dan praktik akuntansi yang lahir dalam masyarakat Islam. Pola hubungan dalam masyarakat Islam tersebut dilandasi dengan ketentuan syariat sehingga akuntansi juga harus dilandasi dengan ketentuan syariat. Pembahasan mengenai akuntansi syariat ini di dunia pendidikan masih berlanjut untuk saat ini, baik dengan melakukan perubahan yang diperlukan terhadap konsep dan praktek yang telah ada maupun dengan membangun konsep baru dari awal. Laporan keuangan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu (1) untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan (2) sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen. Perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dengan PSAK No. 59 adalah terletak pada standar akuntansi di Indonesia yang disusun oleh Dewan SAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) yang berada di bawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Standar akuntansi yang baku adalah sebagai berikut:14 1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan prinsip
13
14
Ibid, hlm. 42-43
Sofyan Syafri Harahap, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), hlm. 72
13
akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan. 2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntansi. 3. Memberikan “data base” kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi serta peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya. 4. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi dibidang teori dan prinsip akuntansi. Semakin banyak prinsip yang dikeluarkan, semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, polemik dan penelitian. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasadepan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasadepan. Oleh karena itu, laporan keuangan
14
menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.15
G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan. Di lihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang datanya tidak dapat di uji dengan statistik.16 Sedangkan apabila di lihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, menurut Ronny Kountur, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.17
2. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Observasi adalah teknik pengambilan data dengan cara mengamati kenyataan-kenyataan yang nampak di lapangan. Sutrisno Hadi (1986),
15
IAI, SAK, hlm. 5
16 Rony Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, cet. ke-2 (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105 17
Ibid,.
15
mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.18 b. Dokumentasi Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.19 c. Interview/Wawancara Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaktidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.20 3. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif. Metode induktif ini di pakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan 18
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, cet. ke-V (Bandung: Alvabeta, 2003), hlm. 7
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi VI (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231 20
Sugiyono, hlm. 130
16
umum. Apabila terdapat kesesuaian maka praktik transaksi yang telah dilakukan tersebut dapat dikatakan baik serta sesuai dengan standar yang ada. Demikian juga sebaliknya, sehingga dapat di ketahui kesesuaian dan perbedaan yang mungkin terjadi, maka dari sini dapat di ambil kesimpulan.
H. Sistematika Pembahasan Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, menguraikan tentang landasan teori. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: membahas tentang teori akuntansi syariah, akuntansi perbankan syariah, sampai pada praktik akuntansi syariah serta membahas tentang laporan keuangan. Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran umum BPRS Margirizki Bahagia mengenai latar belakang, produkproduknya, serta perkembangan keuangannya. Bab keempat, berisi tentang pembahasan akuntansi laporan keuangan yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan antara PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia.
17
Bab kelima, yaitu penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, disertai beberapa saran ysang mendukung bagi kinerja operasional BPRS Margirizki Bahagia.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Akuntansi Syariah 1. Sejarah Akuntansi Syariah Perkembangan akuntansi yang di kenal sekarang secara histories literature yang ada menyatakan bahwa akuntansi itu lahir dari tangan seorang pendeta Italia yang bernama Lucas Pacioli. Ia di samping sebagai pendeta adalah ahli matematika. Dalam buku yang ditulisnya yang terbit pada tahun 1494 dengan judul: Summa de arithmatica geometri et proportionalita, memuat suatu bab mengenai “double entry accounting sistem”.1 Namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah di kenal akuntansi. Ilmu matematika dan sistem angka di kenal Islam sejak abad ke-9 M, ini berarti ilmu matematika yang di tulis Pacioli pada tahun 1494 bukan hal yang baru lagi karena sudah di kenal Islam 600 tahun sebelumnya.2 Menurut Vernon Kam, dari Kalifornia State University: dalam buku Accounting Theorinya menyatakan bahwa: Dalam sejarahnya, di ketahui bahwa “double entry bookkeeping” muncul di Italia sekitar abad
1
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 133
2
Ibid, hlm. 134
18
19
ke-13. catatan yang ada yang paling tua yang kita miliki tentang “double entry” adalah pada tahun-tahun terakhir abad ke-13,3 namun adalah mungkin bahwa sistem double entry sudah ada sebelumnya. Secara kronologis perkembangan akuntansi di dunia Islam dapat di awali dengan pandangan Vangermeersch bahwa tempat tumbuhnya sistem pencatatan berpasangan masih diperdebatkan. Begitu juga dengan peneliti lain masih diragukan, sistem pencatatan berpasangan dalam bentuk yang sekarang kita kenal atau yang mendekati hal itu telah dipraktikan secara meluas pada abad ke-14, sehingga mereka ragu adanya praktik tersebut meluas di Italia pada abad ke-14, karena Lucas Pacioli hanya menyebutkan adanya praktik secara luas tanpa menyebutkan sejak kapan dan dimana sistem ini telah ada sejak lama. Semua ini beralasan, pertama, kosongnya masa sejarah dari sejarah akuntansi, Pacioli menyebarkan bukunya yang mengandung bab tentang akuntansi, yaitu pada tanggal 10 November 1494 M. kekosongan hampir mendekati 2000 tahun. Kedua, pusat-pusat pelatihan untuk mencetak pribadi-pribadi yang ahli dan mampu menggunakan sistem ini tidak ada di Italia, kecuali pada akhir abad 14, setelah kurang lebih dua abad dari munculnya buku Pacioli. Seorang peneliti, De Rover berpendapat, bahwa bab yang terdapat di dalam buku Pacioli tentang akuntansi hanyalah suatu bentuk nukilan dari apa yang ada pada saat itu beredar di antara para murid dan guru di sekolah aritmatika
3
hlm. 8.
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002),
20
dan perdagangan (Venetion Schole), sehingga Pacioli hanyalah penukil (transcriber) atau pencatat terhadap apa yang beredar pada saat itu.4 Kaum Muslimin di Mekkah menggunakan akuntansi untuk menentukan keuntungan dengan mengukur kelebihan yang ada pada aset mereka. Peradaban Islam di anggap sebagai peradaban Arab karena menggunakan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur’an. Orangorang Arab juga para pedagang yang hebat di Eropa, Afrika, dan Asia. Tapi pada hakikatnya, peradaban Islam bersumber dari Islam yang di bangun oleh kaum Muslimin. Islam juga menolak fanatisme golongan, sehingga tidak hanya dari kalangan orang-orang Arab. Bahkan, banyak dari ilmu yang ditemukan dan dikembangkan oleh kaum Muslimin nonArab.5 Orang-orang Eropa banyak yang mengunjungi dunia Islam sehingga terpengaruh dengan apa yang mereka rasakan di Negara Islam, sehingga mereka masuk Islam. Banyak peneliti mengatakan, bahwa para pedagang Italia telah menggunakan huruf-huruf Arab dan angka-angka Arab. Kemudian sistem pencatatan berpasangan telah di kenal oleh penduduk dahulu, dan sistem ini tersebar di Italia melalui perdagangan.6 Tahun 1202 M, Leonardo of Pisa Putra Bonnaci (Fibonnaci) dalam bukunya dimasukkan angka-angka Arab dan aritmatika yang keduanya ditemukan oleh kaum muslimin. Buku itu memuat bab-bab tentang 4
Muhammad, hlm. 14-15
5
Ibid, hlm. 16
6
Ibid, hlm. 16
21
aritmatika yang menjelaskan cara penjumlahan, pengurangan, menentukan harga, barter, dan persekutuan-persekutuan terutama yang serupa dengan syirkah tadlamun. Sistem ini sebelum sampai ke Eropa diuji coba penerapannya di Negara Islam.7 Di samping akuntansi, Negara Islam telah mengenal laporan keuangan yang di buat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Laporan keuangan yang terkenal di Negara Islam adalah Alkhitamah dan Alkhitamatul Jami’ah. Alkhitamah adalah laporan keuangan bulanan yang di buat pada setiap akhir bulan, yang memuat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan saldo bulanan. Sedangkan Khitamatul Jami’ah adalah laporan keuangan yang di buat oleh seorang akuntansi untuk diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Perkembangan akuntansi di Negara Islam tampak jelas pula bahwa seorang akuntan yang bertanggung jawab atas pembukuan pengeluaranpengeluaran harus meneliti pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perangkat Negara itu, untuk membuat ketetapan apabila terdapat perbedaan-perbedaan di antara tahun-tahun keuangan. Ini merupakan bukti lain tentang pengembangan pengertian akuntansi sebagai sarana informasi yang bertujuan mengambil keputusan sekitar jalannya pengeluaranpengeluaran itu. Hal ini mengandung pembatasan perbedaan apapun atau keraguan-keraguan dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah pembatasan
7
Ibid, hlm. 17
22
penanggung jawab perbedaan-perbedaan tersebut, lalu pengambilan tindakan yang pasti ketika perbedaan-perbedaan itu tidak dapat ditolerir.8 2. Pengertian Akuntansi Syariah Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Teori Akuntansi (1993, 2) memberikan kepanjangan kata akuntansi sebagai berikut.9 A: ANGKA K: KEPUTUSAN U: UANG N: NILAI T: TRANSAKSI/TJATATAN A: ANALISA N: NETRAL S: SENI I: INFORMASI Kata-kata ini dapat menjelaskan sendiri apa arti akuntansi itu di tinjau dari berbagai sudut. Akuntansi itu memberikan informasi kuantitatif (Angka), ia memberikan informasi untuk di pakai dalam proses pengambilan keputusan (Keputusan), ia hanya mencatat yang berdampak moneter dan nilai (Nilai), dengan nilai uang (Uang), ia hanya mencatat transaksi (Transaksi) yang terjadi dalam perusahaan, akuntansi juga merupakan bahan untuk di analisis (Analisa), ia netral (Netral) tidak memihak kepada pemakai laporan siapa-siapa, ia seni karena memerlukan berbagai pertimbangan dan keahlian khusus yang bersifat subjektif (Seni), dan ia merupakan sistem informasi (Informasi).10
8
Ibid, hlm. 33
9
Harahap, hlm. 27
10
Ibid.
23
Dalam buku “A Statement of Basic Accounting Theory, Akuntansi diartikan sebagai berikut: proses mengidentifikasikan, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.”11 Komite istilah “American Institute of Certified Publik Accountant (AICPA), mendefinisikan akuntansi dengan pengertian sebagai berikut: Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadiankejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”12 “Accounting
Principle
Board
(APB)
Statement
No.
4
mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.”13 Dengan perkembangan bisnis yang berbasis syariah, maka pembahasan akuntansi yang merupakan bahasa dan penjelas dari perkembangan bisnis tersebut juga semakin semarak di kaji dan di pelajari. Muhammad, berpendapat bahwa pada dasarnya akuntansi syariah tidak
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Ibid, hlm. 28
24
jauh berbeda secara teknis akuntansinya dengan akuntansi pada umumnya, di mulai dari pencatatan transaksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan (financial report) yang berupa neraca (balance sheet) dan laporan laba rugi (income statement).14 Akuntansi syariah menurut Iwan Triyuwono dan Gaffikin, merupakan salah satu upaya mendekerangkasi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teleological. Konskuensi ontologisme dari hal ini adalah bahwa akuntansi secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam hidup seharihari (ontology tauhid).15 Husein
dalam
pemikiran
akuntansi
Islam,
mendefinisikan
akuntansi syariah sebagai suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung
14
Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.
272 15
Muhammad, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7
25
kedzaliman, riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang diharamkan dan membahayakan. 16 Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis. Sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi
mempunyai
peranan
penting,
baik
mulai
dari
proses
pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Adapun
faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
percepatan
perkembangan akuntansi hingga sekarang diantaranya adalah:17 a. Adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar (maksimalisasi laba = jiwa kapitalis). Dengan adanya
laba
maka
perlu
pencatatan,
pengelompokan,
dan
pengikhtisaran dengan cara sistematis dan dalam ukuran moneter atas transakasi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan hasilnya. b. Pengakuan pengusaha akan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
16
Husein Syahatah, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam (Jakarta: Akbar Medika Eka Sarana, 2001), hlm. 14 17
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, hlm.8-9
26
c. Bisnis dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan “akhir dari suatu tujuan”. Dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis. Akan tetapi bisnis dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial. Dengan demikian, akan memberikan informasi yang secara potensial berguna untuk membuat keputusan ekonomi dan jika itu diberikan akan memberikan perluasan kesejahteraan sosial. Akuntansi syariah diharapkan mengikat individu pada satu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada ketentuan Tuhan.18 Jelas kiranya bahwa dalam akuntansi syariah laporan yang dihasilkan tidak cukup hanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang hanya di susun berdasarkan standar semata, tetapi laporan tersebut harus memperhatikan esensi penting dari ekonomi Islam yaitu dalam rangka menjalankan ketentuan syariah yaitu mencapai maslahah (meratakan kesejahteraan bagi umat).19 Selain ketiga laporan tersebut juga dibutuhkan laporan khusus mengenai perhitungan zakat, yang dapat dikalkulasikan dengan dua cara, cara pertama 2,5% dari jumlah modal sendiri dan cara kedua 10% dari laba bersih.20
18
Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah (Yogyakarta: LKis, 2005), hlm. 5
19
Zaidah Kusumawati, Menghitung Laba Perusahaan; Aplikasi Akuntansi Syariah (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2005), hlm. 16 20
Harahap, hlm. 238
27
Adanya akuntansi memiliki tujuan sebagai pemberi informasi (laporan keuangan) yang di dasari oleh keandalan, kejujuran, kepastian, keterbukaan, netralitas, dan kelengkapan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi. Tujuan akhir akuntansi (laporan keuangan) syariah adalah dapat mengikat pada individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada ketentuan Tuhan yang merupakan rangkaian dan tujuan syariat yaitu mencapai maslahah.21 Dalam bentuk konkretnya akuntansi syariah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Allah SWT, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar-benar tujuan syariah. 3. Karakteristik Akuntansi Syariah Islam sebagai suatu ideologi, masyarakat dan ajaran, tentunya sangat syarat dengan nilai. Dengan demikian bangunan akuntansi yang berlaku dalam masyarakat Islam tentunya harus menyesuaikan diri dengan karakteristik Islam itu sendiri. Teori tentang akuntansi dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar Al-Qur’an tentang suatu teori. Dengan kata lain nilai-nilai Al-Qur’an harus dijadikan prinsip-
21
Triyuwono, hlm. 25
28
prinsip dalam aplikasi akuntansi agar tujuan dan nilai Islam secara konsisiten dapat diterapkan dalam kehidupan muslim. Kaitannya
dengan
penerapan
akuntansi
(muhasabah)
atau
pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan selama bermuamalah maka Al-Qur’an memberikan rambu-rambu prinsip umum yang harus di ikuti dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip umum ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi yang berkaitan dengan organisasi atau teorinya. Akuntansi dalam perspektif Islam memiliki bentuk yang syarat dengan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Bentuk akuntansi yang memancarkan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban ini sangat penting, sebab informasi akuntansi
memiliki
kekuatan
untuk
mempengaruhi
pemikiran,
pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Konsep dasar akuntansi menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut:22 a. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrument Al-Qur’an dan Assunnah. Sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, konsep, prinsip dan teknik akuntansi. b. Penekanan pada accountability (pertanggungjawaban), kejujuran, kebenaran dan keadilan.
22
Husna Aulia, “Persepsi Analis Kredit Bank Syariah dan Analis Kredit Bank Konvensional Terhadap Tujuan Karakteristik Akuntansi Dalam Perspektif Islam,” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2006), Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 49
29
c. Permasalahan diluar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia
termasuk
untuk
kepentingan
“decision
usefulness”
(pengambilan keputusan). Rizal dan Shahul dalam penelitiannya fokus pada dua aspek karakteristik akuntansi dalam perspektif Islam yaitu:23 a. Aspek pengukuran keuangan Rizal dan Shahul memandang bahwa zakat sebagai bagian penting dalam penentuan alat pengukuran. Ada tiga alasan mengambil zakat sebagai fokus utama isu pengukuran yaitu: 1) Zakat adalah suatu konsep dalam Islam yang berhubungan dengan pengukuran aset. Alasan ini berdasarkan Al-Qur’an dan Assunnah yang mengatur mengenai nisab dan haul (batas minimal harta daan waktu). 2) Zakat senantiasa disebutkan dalam Al-Qur’an setelah perintah shalat dan merupakan salah satu pilar utama agama Islam. 3) Perkembangan akuntansi di awal pemerintahan Islam berhubungan dengan praktik ekonomi zakat. Menurut Atiya dalam Muhammad, standar akuntansi zakat tersebut adalah sebagai berikut:24
23
Ibid, hlm. 50
24
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, hlm. 161
30
1) Penilaian current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan ahli fiqih mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus di nilai berdasarkan harga pasar. 2) Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai aset, kalender harus di pakai kecuali untuk zakat pertanian. 3) Aturan mengenai independensi. Zakat yang di hitung tergantung pada kekayaan akhir. Piutang yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk. 4) Standar
realisasi.
Kenaikan
jumlah
di
akui
pada
tahun
bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat. 5) Nisab untuk zakat harus dihitung menurut ketentuan (hadits), sehingga
orang
yang
tidak
cukup
nisabnya
maka
tidak
berkewajiban mengeluarkan zakat. 6) Net total (gross) memerlukan net income. Setelah satu tahun penuh biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikeluarkan zakatnya. 7) Kekayaan dari aset. Setiap muslim yamg memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk di kenai zakat. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu
31
harta aset yang di miliki oleh seseorang atau perusahaan kemudian seseorang atau perusahaan tersebut mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat. Menurut Mirza dan Baydon dalam Rizal dan Shahul, sistem akuntansi dalam perspektif Islam mempunyai dual sistem dalam pengukuran aset. Argumen ini didasarkan pada premis bahwa perusahaan Islam perlu melakukan kontrak didasarkan pada past transaction dan zakat didasarkan atas current valuation maka pengukuran dilakukan sesuai dengan setiap tujuan yang ingin dicapai.25 Aplikasi
historical
cost
dalam
perhitungan
akuntansi
didasarkan pada argument bahwa historical cost memiliki reabilitas sumber informasi yang tinggi mengenai aset perusahaan, utang, operasi perusahaan dan manajemen kas. Mirza dan Baydon dalam Rizal dan Shahul berpendapat bahwa historical cost layak untuk konsep stewardship yang mereka percaya bahwa stewardship sebagai utama akuntansi dalam perspektif Islam.26 Sedangkan Rizal dan Shahul berpendapat bahwa historical cost tidak sesuai dengan dasar syariah apabila diaplikasikan pada perusahaan Islam. Prinsip penyelesaian kontrak tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan historical cost sebagai tujuan
25
Husna Aulia, hlm. 52
26
Ibid.,
32
pengukuran, karena kontrak merupakan future realization bukan past activity. Pada waktu pengukuran yang digunakan seharusnya current valuation karena penerapan historical cost dapat menyalahi prinsip kebenaran dalam pengungkapan dan membuka peluang perbuatan haram.27 b. Aspek disclosure (pengumuman) dan penyajiaan Ahim memberikan pendapat di dalam papernya bahwa terdapat dua kriteria penting disclosure dalam akuntansi dalam perspektif Islam, yaitu sebagai suatu bentuk akuntabilitas sosial dan aturan full disclosure. Kedua kriteria tersebut mendorong perlunya modifikasi laporan
keuangan
konvensional.
Rekomendasi
khusus
bentuk
modifikasi tersebut adalah A value Added Statement (VAS) sebagai pengukur kinerja perusahaan dan current value balance sheet sebagai tambahan historical cost balance sheet.28 Menurut Baydon dan Willet dalam Rizal dan Shahul, akuntabilitas sosial dan full disclosure merupakan dasar laporan perusahaan Islam. Mereka mendukung bahwa neraca current value dimasukkan sebagai bagian laporan perusahaan Islam. Sementara itu laporan laba rugi diturunkan ke catatan karena mempengaruhi organisasi sangat profit oriented. Sesuai perspektif Islam, a value
27
Ibid, hlm. 53
28
Ibid,.
33
added statement (VAS) seharusnya diaplikasikan untuk mrndukung terwujudnya akuntabilitas akuntansi dalam perspektif Islam.29 Hanifa dan Hudaib dalam Rizal dan Shahul berpendapat bahwa pentingnya disclosure dan penyajian laporan keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan syariah Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan diharapkan mengungkapkan transaksi terlarang (haram) yang dilakukan, kewajiban zakat yang seharusnya dikeluarkan dan tanggung jawab sosial.30 4. Prinsip Akuntansi Syariah Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perubahan masyarakat telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap organisasi akuntansi. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri hadirnya bank syariah pada khususnya dan sistem bisnis Islami (berdasarkan syariah) tentunya akan mempengaruhi dan menentukan organisasi akuntansi yang akan digunakan. Hal ini muncul karena karakteristik masyarakat Islam menuntut aspek-aspek yang berbeda dengan apa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis. Hal ini berarti bahwa akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan sistem akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan konvensional. Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi dalam perspektif Islam. Ketiga nilai tersebut telah
29
Ibid,.
30
Ibid,.
34
menjadi dasar yang universal dalam operasional akuntansi dalam perspektif Islam. Hal inilah yang menjadi inti dari surat Al-Baqarah ayat 282. secara ringkas dapat dirumuskan prinsip umum akuntansi syariah sebagai berikut:31 a. Prinsip pertanggungjawaban Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanat. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya yaitu dalam bentuk laporan akuntansi. b. Prinsip keadilan Dalam konteks akuntansi, kata “adil” dalam Al-Qur’an surat AlBaqarah ayat 282 secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus di catat dengan benar. c. Prinsip kebenaran Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.
31
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, hlm. 11-12
35
Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran pencatatan transaksi dapat terwujud apabila pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, cepat, terang, jelas, tegas, informan, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terdapat unsur manipulasi dan dilakukan secara terus menerus.32 Oleh karena itu, mengacu pada AlQur’an dan ciri-ciri pelaporan akuntansi dapat dirasionalisasikan prinsipprinsip khusus akuntansi dalam perspektif Islam sebagai berikut:33 a. Dilaporakan secara benar (QS. 10:5) b. Cepat pelaporannya (QS. 2:202; 3:19; 5:4; 13:41; 14:51; 24:39; 38:16; 40:17) c. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (QS. 13:21; 13:40; 23:117; 88:26) d. Terang, jelas, dan informative (QS. 17:12; 14:41; 84:8) e. Memuat informasi yang menyeluruh (QS. 6:52; 39:10) f. Informasi ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal (QS. 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40; 24:38; 38:39; 69:26) g. Terperinci dan teliti (QS. 65:8) h. Tidak terjadi manipulasi (QS. 69:20; 78:27) i. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai) (QS. 21:1; 38:26) Prinsip-prinsip khusus akuntansi tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan di dunia, khususnya dalam dunia ekonomi dan bisnis
32
Ibid, hlm. 90
33
Ibid, hlm.91
36
yaitu apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat seseorang (pengusaha) harus melakukan perhitungan atau pencatatan. Kesemuanya itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban yang tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya prinsip-prinsip tersebut menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik dan adil. Al-Qur’an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu pedoman akuntansi dalam
perspektif
Islam
bukanlah
pengambilan
keputusan
tetapi
pertanggungjawaban atau akuntabilitas (accountability).34 Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya. Karena syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial, dan filsafat moral. Dengan kata lain syariah berhubungan erat dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya hal akuntansi.35 Tidak seperti paradigma lain yang nampaknya memfokuskan pada peran khusus akuntansi dalam hal kegunaan pengambilan keputusan, informasi ekonomi dan pelaporan pendapatan secara benar, paradigma syariah mengenal semua perbedaan peran tersebut. Paradigma syariah akan memasukkan konsep pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi, yaitu dengan paradigma deduktif. Paradigma ini akan menggunakan dasar
34
Ibid, hlm. 91
35
Ibid, hlm. 138
37
penilaian tunggal dalam menentukan pendapatan (the true income/ deductive paradigm), pentingnya akuntan keuangan sebagai pihak yang memberikan layanan kelengkapan informasi keuangan.36 Menurut Muhammad teori sosiologi pada paradigma syariah menekankan pada:37 a. The extreme holistic-automistic, yaitu upaya untuk memahami masyarakat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. b. Radikal deskriptif, yaitu memahami isi yang ada dalam masyarakat hanya dengan melakukan deskripsi. Dengan demikian dapat dipahani bahwa paradigma syariah dalam akuntansi
akan
mempertimbangkan
berbagai
paradigma
dengan
menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi. Berdasarkan pijakan tersebut maka ada tiga dimensi yang saling berhubungan yaitu: 1) mencari keridloan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi, 2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan 3) mengejar kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.38 Pemenuhan ketiga bentuk aktivitas ini adalah termasuk dalam ibadah. Dengan kata lain akuntansi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim. Ketiga dimensi ini saling berhubungan untuk
36
Ibid, hlm.138-139
37
Ibid, hlm. 139
38
Ibid, hlm. 139
38
memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, masyarakat dan hak individu dengan berdasarkan prinsip syariah yang dapat di amati. Berdasarkan paparan yang ada maka secara visual kerangka konseptual akuntansi dalam perspektif Islam digambarkan sebagai berikut:39 Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Akuntansi Syari’ah
Syariah Moral
Sosial
Ekonomi Politik
Akuntansi Syari’ah Tujuan : • Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al-Falah) • Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya. Sebagai bentuk ibadah.
Teknik Pengukuran : Kepentingan : Tujuan Zakat Penentuan dan distribusi laba Pembayaran Pajak Penyingkapan Kepentingan : Pemenuhan tugas dan kewajiban sesuai dengan syari’ah • Halal • Bebas bunga • Zakat • Sadaqah • Upah pegawai • Pencapaian tujuan bnisnis • Menjaga lingkungan
39
Ibid, hlm. 139
Manusia Pemegang Kuasa+pelaksana Dasar : Moralitas/etika berdasarkan hukum Tuhan • Taqwa • Kebenaran • Pertanggungjawaban
39
Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa akuntansi dalam perspektif Islam akan mencapai tujuan yang lebih luas tentang keadilan sosio-ekonomi
dan
mengakui
bentuk
ibadah.
Prinsip-prinsip
ini
menunjukkan baik pada aspek teknis maupun kemanusiaan yang harus diturunkan dari syariah. Aspek teknis menunjuk pada kerangka akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaanya. Masalah kerangka berhubungan dengan pengukuran dan penyingkapan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti: zakat, bebas bunga dan transaksi bisnis yang dihalalkan dalam hukum Islam.40 Tabel 2. 1 Ringkasan postulat dan prinsip akuntansi dalam perspektif Islam berdasarkan pengukuran dan penyingkapannya Zakat Penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur secara pas, dibayarkan kepada delapan asnaf sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Qur’an atau disalurkan melalui baitul maal (lembaga zakat) Zakat dan pajak tidak akan diperlakukan sebagai beban tetapi suatu bentuk ibadah yang tujuannya untuk mencapai distribusi kekayaan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi. Diperlukan akuntan yang sesuai dan menggunakan beban dan ukuran yang benar. Diperlukan kehati-hatian dalam menghitung zakat dan mengeluarkan jumlah yang lebih besar disbanding kurang. Bebas bunga Entitas harus berbentuk bagi hasil atau kerja sama untuk menghindari bunga. Perputaran dana harus didasarkan pada bagi hasil dan kerja sama. Halal Menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan perjudian, alcohol, dan produk yang haram. Menghindari transaksi yang bersifat spekulatif seperti: bay al gharar, mulamash, munabadh, dan najash. Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntantansi Syariah (2005), hlm. 141
40
Ibid, hlm. 139
40
Sedangkan kerangka akuntansi yang berhubungan dengan masalah otoritas dan pelaksana didasarkan pada prinsip-prinsip seperti: taqwa, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Ini merupakan bentuk dasar yang mempengaruhi nilai-nilai akuntan muslim dan manajer yang juga dapat diamati melalui aktivitasnya.41 Tabel 2. 2 Ringkasan postulat dan prinsip akuntansi syariah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana Ketaqwaan Mengakui bahwa Allah SWT adalah Penguasa Tertinggi. Tuhan melihat setiap gerak yang akan dinilai pada hari pembalasan. Dapat membedakan yang benar dan yang salah. Mendapatkan bimbingan dari Allah SWT dalam pengambilan keputusan. Mencari berkah (kemurahan Allah SWT) Kebenaran Visi keberhasilan dan kegagalan yang meluas ke dunia yaitu mencapai maslahah. Memperbaiki hubungan baik dengan Allah (hablun minallah) dan hubungan dengan manusia (hablun minannaas). Pertanggung- Superioritas berada pada Allah. jawaban Amanah. Mengakui bahwa kerja adalah ibadah yang selalu dikaitkan dengan norma dan nilai “langit”. Mengakui bahwa kerja adalah amal sholih yang merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat (alfalah). Melaksanakan fungsi manusia sebagai khalifah di dunia dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Berbuat adil kepada semua ciptaan Allah bukan hanya pada manusia . Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntantansi Syariah (2005), hlm. 141 Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai perbedaan prinsip antara akuntansi konvensional dengan akuntansi dalam perspektif Islam sebagaimana tertera dalam gambar berikut.
41
Ibid, hlm. 139
41
Tabel 2. 3 Ringkasan perbedaan prinsip yang melandasi akuntansi syariah dan akuntansi konvensional Keterangan Akuntansi Konvensional Akuntansi dalam Perspektif Islam Postulat Entitas Pemisahan antara bisnis Entitas didasarkan pada bagi dan pemilik hasil Postulat Going Kelangsungan bisnis secara Kelangsungan bisnis secara terus menerus, persetujuan terus menerus yaitu Concern kontrak antara kelompok didasarkan pada realisasi yang terlibat dalam aktivitas dengan mengukur bagi hasil. keberhasilan aktivitas perusahaan. Setiap tahun dikenal zakat, Postulat Periode Tidak dapat menunggu kecuali untuk produk Akuntansi sampai akhir kehidupan pertanian yang dihitung setiap perusahaan dengan panen. mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan. Postulat Unit Nilai uang Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian dan emas Bertujuan untuk Menunjukkan pemenuhan Prinsip pengambilan keputusan hak dan kewajiban kepada Penyingkapan Allah SWT, masyarakat dan Penuh individu Berhubungan erat dengan Prinsip Realibilitas pengukuran konsep ketaqwaan, yaitu Obyektivitas digunakan dengan dasar pengeluaran materi maupun bias personal non materi untuk memenuhi kewajiban Berhubungan dengan Prinsip Materi Dihubungkan dengan pengukuran dan pemenuhan kepentingan relative tugas atau kewajiban kepada mengenai informasi Allah, masyarakat dan pembuatan keputusan individu Prinsip Dicatat dan dilaporkan Dicatat dan dilaporkan secara Konsistensi menurut pola GAAP konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah Prinsip Pemilihan teknik akuntansi Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan Konservasi yang sedikit pengaruhnya dampak baiknya terhadap terhadap pemilik masyarakat Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, hlm. 142
42
Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka akuntansi konvensional yang didasarkan pada ide-ide barat tidak sesuai untuk diterapkan pada masyarakat Islam. Ketidaksesuaiannya itu dapat terlihat pada aspek pengeliminasian nilai-nilai agama, penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan.42 5. Laporan Keuangan a. Pengertian Laporan Keuangan Media yang dapat di pakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan, yaitu hasil akhir proses akuntansi.43 Laporan keuangan (financial statement) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan bank pada suatu periode tertentu dan melibatkan neraca serta laporan laba rugi.44 Laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Inilah yang merupakan wujud jasa dari profesi akuntan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan
42
pertanggungjawaban
manajemen
atau
pengelolaan
Ibid, hlm. 142
43
Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 2 44
Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 62
43
perusahaan.45 Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam:46 1) Pengambilan keputusan investasi 2) Keputusan pemberian kredit 3) Penilaian aliran kas 4) Penilaian sumber-sumber ekonomi 5) Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana 6) Menganalisis penggunaan dana Dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang:47 1) Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. 2) Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang dimasa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya suratsurat berharga atau pinjaman-pinjaman.
45
Harahap, hlm. 38
46
Martono dan D. Agus Harjito, Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),
47
Zaki Baridwan, Intermediate Accounting (Yogyakarta: STIE YKPN, 1988), hlm. 2-3
hlm. 52
44
3) Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadiankejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumbersumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi mempunyai tujuan yang paling utama adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi calon investor, kreditur, dan para pemakai eksternal untuk pengambilan keputusan lainnya. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hubungan antara laporan keuangan, prinsip akuntansi, teori akuntansi serta fenomena sosial dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:
45
Gambar 2. 2
Hubungan Pemakai laporan Keuangan, Teori Akuntansi, dan Fenomena Sosial Pemakai laporan keuangan
Laporan keuangan
Fenomena sosial ekonomi
Prinsip Akuntansi
Teori akutansi Sumber: Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam b. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak di luar perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:48
46
1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan wakaf. Laporan keuangan yang di susun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.49
48
Ikantan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan; KDPPLKS Salemba Emban patria, 2007), par. 30, hlm. 6 49
IAI, par. 31, hlm. 6
(Jakarta:
47
Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:50 1) Memberikan informasi keuangan tentung jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu. 2) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 3) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 4) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 5) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode. 6) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. 7) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenisjenis modal bank pada waktu tertentu. 8) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
50
240
Kasmir, Manajemen Perbankan, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.
48
c. Keterbatasan laporan keuangan Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:51 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja 3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya di pilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 4) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi dari pada bentuk hukumnya (formalitas). 5) Di susun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 6) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
51
IAI, PAPSI, hlm. 17
49
7) Hanya melaporkan informasi yang material. 8) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. 9) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.
B. PSAK No. 59 PSAK No. 59 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transakasi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.52 Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah dan bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.53 Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.54 Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau:55
52
IAI, PSAK No. 59, par. 1
53
Ibid, par. 2
54
IAI, KDPPLKS, par. 109
55
Ibid, par. 110
50
1. ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas syariah; dan 2. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah transaksi di catat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (proses pembuatan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi). Kriteria-kriteria tersebut adalah, jika pos tersebut mempunyai manfaat ekonomis yang dapat mengalir dari atau ke dalam bank syariah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan andal.56 Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.57 Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat transaksi terjadi (proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi).58 Penyajian berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan yang berasal dari beberapa transaksi yang telah dilakukan disajikan dalam laporan keuangan (laporan keuangan yang menggambarkan pandangan yang wajar dan atau menyajikannya wajar, posisi keuangan, kinerja serta 56
Zulaekha, “Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 59, (Studi kasus pada BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyaakarta),” skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003), skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 5 57
IAI, KDPPLKS, par. 127
58
Zulaekha, hlm. 5
51
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan berhubungan dengan masalah suatu informasi tambahan yang penting perlu di catat dalam laporan keuangan (laporan keuangan bank syariah yang mengungkapkan informasi umum mengenai bank, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya).59 Harahap mengemukakan bahwa pernyataan standar akuntansi perbankan syariah (PSAK) tentang akuntansi perbankan syariah merupakan penjabaran yang lebih detail tentang standar penyusunan laporan keuangan. Misalnya diperjelas tentang standar pengakuan dan pengukuran berbagai item dan transaksi yang di kenal dalam bank syariah seperti: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, wadiah, qardh, transaksi berbasis imbalan, zakat, infak, dan shadaqah. 60 PSAK No. 59 masih merujuk pada standar akuntansi konvensional yang hanya diberi tambahan terhadap apa yang diatur dalam akuntansi konvensional dan menganggap tidak perlu ditolak. Harahap berpendapat akuntansi konvensional merupakan alat untuk melegitimasi keadaan struktur ekonomi sosial dan politik kapitalis. Akuntansi merupakan kesadaran palsu dan merupakan alat untuk memastikan bukan memberikan informasi yang
59
60
Zulaekha, hlm. 5-6
Alfiah, “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah,” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2006), Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 13
52
bertentangan dengan hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Akuntansi dianggap sebagai mitos, simbol, dan ritus yang berperan menciptakan aturan simbolis dalam mana masyarakat berinteraksi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan beberapa standar yang diatur dalam PSAK perbankan syariah adalah sebagai berikut: 1. Pemakaian dan kebutuhan informasi Pemakaian dan kebutuhan informasi sama dengan standar akuntansi konvensional namun ditambah dengan: pemilik dana investasi, pembayar zakat, infak dan shadaqah, dan dewan pengawas syariah. 2. Tujuan akuntansi keuangan Di sini dijelaskan bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah (a) menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis yang Islam, (b) menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan, (c) mengamalkan aktiva dan kewajiban bank serta kewajiban pihak lain secara memadai, (d) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
53
3. Tujuan laporan keuangan Tujuan laporan keuangan dalam bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan konvensional, namun ditambah lagi: (a) informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
dan
bagaimana
pendapatan
tersebut
diperoleh
serta
penggunaannya, (b) informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya, (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi, (d) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. 4. Asumsi dasar Asumsi dasar dalam akuntansi bank syariah secara umum sama dengan konvensional terkecuali dalam pengakuan pendapatan. Menurut standar ini, standar bank syariah memakai akrual terkecuali pada pembagian keuntungan menggunakan dasar kas. Menurut penulis dalam penjelasan ini tidak jelas posisi mana yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional,
kemungkinan
besar
adalah
keuntungan yang menggunakan dasar kas. 5. Karakteristik kualitas
dalam
hal
pembagian
54
Standar ini menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakteristik kualitatif bank Islam. 6. Unsur dan jenis laporan keuangan Unsur laporan keuangan dinyatakan pada dasarnya sama dengan standar yang berlaku umum namun ada beberapa hal yang memerlukan tambahan yaitu: investasi tidak bersyarat (terikat) yang bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. Investasi ini di tandai dengan sifat: (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana di maksud dengan dana lainnya, (b) keuntungan atau kerugian dapat dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian. Gambling dan Karim dalam Harahap, melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedua explosur draft ini harus di anggap sebagai suatu konsep temporer yang mesti disempurnakan nantinya setelah kerangka akuntansi Islam yang established lahir dari ideologi, masyarakat, sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami.61
61
Alfiah, hlm. 16
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA
A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Margirizki Bahagia BPR menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Adanya perkembangan lembaga keuangan BPR pasca UU No. 7 tahun 1992 tersebut dan kondisi lembaga keuangan pada umumnya terutama pada masa pasca krisis moneter tahun 1997, maka pengertian BPR mengalami perubahan dengan adanya UU No. 10 tahun 1998, pada pasal 1 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.1 Dari pengertian di atas, ada dua pengertian BPR yaitu, BPR yang melaksanakan
kegiatan
usahanya
secara
konvensional
yang
tidak
diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara konvensional dan kemudian disebut bank syariah. 1
Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), hlm. 118
55
56
BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya di atur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.2 Dalam hal ini BPRS merupakan lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan
sejarah
pendirian
PT.
BPRS
Margirizki
Bahagia
diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) organisasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendirian BPRS ini dimaksudkan secara langsung membantu pemberdayaan ekonomi umat terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Pada tanggal 21 dan 23 Juli 1992 di bentuk tim pendirian BPR (Syariah), pelaksananya adalah Dewan Pakar ICMI, sekretaris ICMI, Divisi Ilmu Ekonomi dan Kemasyarakatan (IEKMAS), dan Divisi Pembina Ekonomi Lemah dan Kemasyarakatan (PELMAS). Tanggal 25 Juli 1992, dihadapan notaris Umar Syamhudi, SH., dengan akta Notaris No. 84 dibuatlah akta pendirian BPR dengan nama PT. BPR Artha Amanah. Pendiri-pendirinya
merupakan
pemegang
saham,
yaitu:
Budi
Setyagraha, Ny. Raehana Fatimah, H. Totok Daryanto, Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., Dr. H. Ahmad WP, Dr. H. Amin Rais, Ny. Hj. Retno Sudibyo, Drs Dumairy, MA., H. Subari, Dr. H. Yahya Muhaimin, Ny. Hj.
2
hlm. 6
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005),
57
Chofifah, Ny. Hj. Alyah Rosyid Baswedan, H. Waris Sutjipto, Drs. Chumaidi Syarif Romas dan Dr. Agus Dwiyanto. Berdasarkan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1992 di bawah No. C. HT.01.01-A.5833 dengan akta perubahan Pertama No. 7 tanggal 7 Januari 1993 dihadapan notaris Umar Syamhudi, SH., nama PT. BPR Artha Amanah diganti menjadi PT. BPR yang bermodal Rp. 1 Milyar dan modal di setor Rp. 250.000.000 ini, untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman
sesuai
dengan
surat
tanggal
24
Mei
1993
No.
Ca-
HT.01.01.A.1518 maka dibuatlah akta perubahan kedua No. 36 tanggal 26 Mei 1993 dihadapan notaris Umar Syamhudi, SH. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4555 HT.01.01 tahun 1993, pada tanggal 8 Februari 1994 BPRS Margirizki Bahagia resmi menjalankan kegiatannya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dari sejak berdirinya sampai sekarang BPRS Margirizki Bahagia bertempat di Jl.Gedongkuning No. 153, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta.
B. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta Visi BPRS Margirizki Bahagia yaitu menjadikan BPRS Margirizki Bahagia sebagai salah satu bank yang tangguh dalam rangka membangun ekonomi umat, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan
58
pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha besar maupun kecil di daerah Yogyakarta. Pada perbankan syariah misi merupakan suatu pendekatan sistem permodalan yang diarahkan pada peningkatan produksi serta membimbing masyarakat untuk memahami asas-asas syariah dalam bermuamalah. Adapun misi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta adalah: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Alwadi’ah, Tabungan Mudharabah biasa, Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan SPP dan Deposito Investasi Mudharabah. 2. Memberikan pelayanan secara mudah, cepat, murah dan menengah. 3. Membantu pengusaha muslim di pedesaan. Adapun tujuan dari BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta adalah mengembangkan produk dan mengenalkan produk-produk yang ada kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan menjadi tertarik untuk bergabung dengan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Kemudian dengan semakin dikenalnya BPRS Margirizki Bahagia akan membuka cabang.
C. Struktur Organisasi Agar tujuan organisasi tercapai diperlukan pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam tubuh organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik maka akan mendukung keberhasilan perusahaan karena perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi BPRS Margirizki Bahagia berbentuk vertikal, dimana kesatuan perintah tetap dipertahankan. Setiap
59
atasan mempunyai sejumlah bawahan, dan setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Pelimpahan wewenang dari atasan berbentuk: 1. Secara horizontal ke atas yaitu hubungan antara pejabat yang mempunyai tingkat yang sama. 2. Secara vertikal ke atas yaitu hubungan antara pejabat yang mempunyai tingkatan lebih rendah ke pejabat yang tingkatannya lebih tinggi. 3. Secara vertikal ke bawah yaitu hubungan antara pejabat yang tingkatannya tinggi ke pejabat yang tingkatannya lebih rendah. BPRS Margirizki Bahagia di pimpin oleh seorang Direktur yang di pilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Dewan Komisaris dengan Pengawasan dan Pembinaan Dewan Syariah. Dibawah Direktur terdapat Kabag. Marketing, Kabag. Operasional, dan SPI. Kabag. Marketing membawahi Account Officer (AO), Remedial, Administrasi Pembiayaan dan Angsuran Pembiayaan. AO dan Remedial membawahi Teller, Pembukuan, Tabungan dan Keuangan. Dan Kantor Kas yang membawahi Kepala Kantor Administrasi dan Keuangan, dan seorang kolektor. Secara skematis Struktur organisasi BPRS Margirizki Bahagia dapat digambarkan sebagai berikut:
60
Gambar 3. 1 SKEMA STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS MB YOGYAKARTA
61
Keterangan: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi di BPRS di mana setiap anggota wajib untuk menghadirinya. 2. Dewan Komisaris a. Mewakili anggota (pendiri), Dewan komisaris berwenang membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan BPRS sehingga sesuai tujuan. b. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk: 1) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 2) Pengawasan tugas akhir 3) Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan. 3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Memberikan nasehat kepada pengawas untuk kemajuan BPRS, baik diminta atau tidak 4. Direktur a. Memimpin jalannya BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan Dewan Komisaris. b. Membuat rencana kerja secara periodik (berkala), meliputi: 1) Rencana pemasaran 2) Rencana pembiayaan 3) Rencana biaya operasional 4) Rencana keuangan
62
c. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Komisaris. d. Membuat laporan secara periodik (berkala) kepada Dewan Komisaris berupa: 1) Laporan perubahan baru 2) Laporan perkembangan perubahan 3) Laporan keuangan 5. Kepala Bidang Marketing Melayani semua anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tetap lancar. 6. Administrasi Pembiayaan Bertugas membuat administrasi pembiayaan dan membuat laporan perkembangan pembiayaan. 7. Account Officer (AO) Bertugas melakukan pengawasan kepada nasabah serta menganalisis proposal pembiayaan nasabah. 8. Supervisor Pembiayaan Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan serta mengajukan persetujuan perubahan kepada direktur. 9. Kepala Bidang Operasional Bertugas menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan.
63
10. Accounting Bertugas membuat jurnal dan buku besar, melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan bagi hasil pembiayaan serta menyusun laporan keuangan. 11. Teller Bertindak sebagai penerima uang dan membuat bukti penerimaan, melayani
dan
membiayai
pengambilan
simpanan,
melakukan
pembayaran sesuai perintah direktur serta membuat buku kas harian dan diperiksa oleh direktur. 12. Tabungan Bertanggungjawab atas pencatatan dan pengadministrasian transaksi tabungan setiap harinya. 13. Deposito Bertanggungjawab atas pencatatan dan pengadministrasian transaksi deposito setiap harinya.
D. Prinsip Operasional BPRS Prinsip-prinsip operasional BPRS terdiri dari sistem bagi hasil, sistem jual beli dan margi keuntungan dan sistem jasa. 1. Sistem bagi hasil Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.
64
2. Sistem jual beli dan margin keuntungan Yaitu suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang-barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli di tambah keuntungan (margin/mark up). 3. Sistem jasa Yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan baik bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain: bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.
E. Produk dan Pelayanan BPRS Margirizki Bahagia Kegiatan usaha yang dilakukan BPRS Margirizki Bahagia sama dengan kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah pada umumnya, yaitu penghimpunan
dana
masyarakat
dan
menyalurkan
kembali
kepada
masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan BPRS Margirizki Bahagia, antara lain: 1. Penghimpunan Dana Masyarakat Produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BPRS Margirizki Bahagia adalah: a. Tabungan Al-wadiah (yaa add-dhamanah)
65
Tabungan al-wadiah ini adalah simpanan berdasarkan syariah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam jam kerja dengan menggunakan slip pengambilan atau penyetoran. Penabung diberikan buku tabungan (butab) dan setiap akhir bulan diberikan insentif berupa bonus, karena akad penerimaan dana alwadiah titipan yang tidak menanggung resiko kerugian. b. Tabungan Mudharabah (tabah) Yaitu tabungan atau simpanan uang yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau syarat-syarat tertentu dengan menggunakan buku tabungan. Kepada penabung diberikan nisbah bagi hasil yang besarnya ditetapkan pada waktu akad ditandatangani, dan pembiayaannya akan diberikan pada setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata perbulan. c. Tabungan Haji (taji) Yaitu produk tabungan atau simpanan pada BPRS Margirizki Bahagia, yang mana simpanan ini disediakan bagi nasabah yang berminat untuk menjalankan ibadah haji. Penarikannya dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah haji sebagai setoran ONH atau kondisi tertentu. Tabungan haji menggunakan konsep mudharabah, dimana bagi hasil tabungan akan menambah saldo tabungan haji, sehingga dapat mempercepat mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah
66
haji. Penyetoran ONH bekerjasama dengan Bank BNI Syariah Yogyakarta. d. Tabungan Qurban (taqur) Yaitu simpanan nasabah yang berniat untuk menjalankan ibadah qurban. Dimana penarikannya dilakukan pada saat akan membeli hewan qurban atau pada kondisi tertentu. Tabungan qurban menggunakan konsep mudharabah, dimana bagi hasil dari keuntungan pengelola dana akan menambah saldo tabungan qurban. BPRS Margirizki Bahagia juga memberikan fasilitas pemesanan dan pembelian hewan qurban. e. Tabungan SPP BPRS Margirizki menawarkan produk tabungan SPS, yaitu simpanan nasabah yang berniat untuk membayar SPP bagi putra-putrinya, dimana penarikannya dapat dilakukan pada saat akan membayar SPP. Tabungan ini menggunakan konsep mudharabah, dimana bagi hasil keuntungan pengelola dana akan menambah saldo tabungan SPP, dan akan dibayarkan setiap bulan. f. Deposito Mudharabah Investasi melalui simpanan di BPRS Margirizki Bahagia yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank syariah. Jika waktu mudharabah adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan. Imbalan dalam bentuk berbagai pendapatan (bagi hasil) atas penggunaan dana tersebut
67
diberikan secara syariah. Besarnya nisbah bagi hasil untuk deposito ditetapkan setiap akhir bulan atas kesepakatan bersama. Untuk setiap hasil keuntungan yang dihasilkan oleh bank, diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setoran deposito mudharabah dapat dilakukan secara tunai atau dengan pemindahbukuan dari tabungannya di BPRS Margirizki Bahagi, begitu juga pencairannya. Deposito mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis. 2. Penyaluran Dana Masyarakat Produk-produk penyaluran dana yang terdapat di BPRS Margirizki Bahagia adalah sebagai berikut: a. Produk penyaluran dana melalui prinsip jual-beli 1) Pembiayaan Murabahah Yaitu suatu pembiayaan untuk pembelian barang yang jelas kriterianya, dimana barang tersebut digunakan atau diperlukan dalam proses produksi atau perputaran usaha. Pembayaran kembali dari harga pokok penjualan dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan atau dicicil setiap bulan. Bank akan memperoleh keuntungan atau mark up dari selisih antara harga jual dan harga beli dan akan dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati. 2) Pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang dengan sistem pembayaran kembali dengan angsuran atau cicilan. Pembiayaan
68
bai’ bithaman ajil diberikan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan dan membantu pengadaan kebutuhan barang pada nasabah yang kekurangan dana. b. Produk penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil 1) Pembiayaan Mudharabah Yaitu pembiayaan oleh bank, di mana bank sebagai shahibul maal menyediakan dana 100% kepada nasabah (mudharib) yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha yang akan ditekuninya untuk kegiatan usaha tersebut. Nisbah bagi hasil atas usaha tersebut ditetapkan berdasarkan perjanjian sesuai kesepakatan bersama. 2) Pembiayaan Musyarakah Yaitu pembiayaan di mana bank bersama-sama dengan mitra usaha menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu, di mana mitra dapat mengembalikan pinjaman berikut bagi hasil yang disepakati secara bertahap atau bagi hasil di bayar setiap bulan sedangkan pokok di bayar tangguh. 3) Pinjaman Kebajikan (qardh) Pinjaman qardh adalah merupakan perjanjian pemberian pinjaman oleh bank kepada kaum dhuafa untuk dikembangkan olehnya dan modal tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman tanpa memberikan tambahan imbalan dalam bentuk apapun. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu
69
(sesuai
kesepakatan
bersama)
dilakukan secara angsuran.
dan
pengembaliannya
dapat
BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN
A. Pengakuan,
Pengukuran
dan
Pengungkapan
Laporan
Keuangan
Menurut PSAK No. 59 1. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 a. Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam akuntansi bank syariah secara umum sama dengan konvensional terkecuali dalam pengakuan pendapatan. Menurut standar ini, standar bank syariah memakai akrual terkecuali pada pembagian keuntungan menggunakan dasar kas. Pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan (earned). Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat apakah kas telah di terima atau belum dari pelanggan selama periode ini.1 Pada dasar akrual, beban dan pendapatan yang saling terkait dilaporkan pada periode yang sama. Sebagai contoh, upah karyawan
1
Niswonger, Warren, Reeve, Fess, Prinsip-prinsip Akuntansi, alih bahasa Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, cet. ke-1 (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 98
70
71
dilaporkan sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasa dan bukan pada saat upah dibayarkan.2 Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran
kas
dimasadepan
serta
sumber
daya
yang
merepresentasikan kas yang akan diterima dimasadepan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 3 Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).4
2
Ibid.
3
Ikatan Akuntan Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Jakarta: Salemba Emban Patria, 2007), par. 41 4
Ibid, par. 42
72
Dodik Siswantoro mendukung digunakannya dasar akrual dalam pengakuan pendapatan bank syariah. Dodik beralasan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i membolehkan pengakuan laba walaupun masih dalam bentuk realisasi, belum diterima secara kas. Lebih lanjut, Dodik mengemukakan bahwa para akuntan kini mengakui keunggulan dasar akrual dari segi transparasinya. Dengan menggunakan sistem ini maka si penabung dapat mengetahui keuntungan yang akan diterimanya. Muhammad Akhyar Adnan mengakui bahwa dasar akrual lebih mengarah pada unsur keadilan bagi penabung yang dapat mengetahui haknya.5 Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:6 1) Biaya historis (histories cost). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas
5
Dodik Siswantoro, Republika (16 Juni 2003), dalam skripsi Nadra Kuraisy, “Dasar Akrual Dalam Akuntansi Bank Syariah,” skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta (2003), Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 96 6
IAI, KDPPLKS, par. 128
73
(atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. 2) Biaya kini (current cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin
akan
diperlukan
untuk
menyelesaikan
kewajiban
(obligation) sekarang. 3) Nilai realisasi atau penyelesaian (reliazable/settlement value). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly
disposal).
Kewajiban
dinyatakan
sebesar
nilai
penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) mengakui current value pada aset, utang dan investasi terikat dalam konsep laporan akuntansi. Tetapi karena kurangnya alat yang cukup, sehingga hal itu tidak direkomendasikan. Sebaliknya historical cost dibiarkan diaplikasi dan menggunakan laporan keuangan current value sebagai suplemen bagi investor
74
potensial dan pengguna lain. Bahkan dalam praktik, historical cost diaplikasikan oleh bank Islam.7 Aplikasi
historical
cost
dalam
perhitungan
akuntansi
didasarkan pada argumen bahwa historical cost memiliki reliabilitas sumber informasi yang tinggi mengenai aset perusahaan, utang, operasi perusahaan dan manajemen kas. b. Pengakuan dan pengukuran mudharabah Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:8 1) Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana; dan 2) Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:9 1) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran 2) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non-kas: a) Diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan b) Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank
7
Alfiah, “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah,” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2006), Skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 26 8
IAI, PSAK No. 59, par. 14
9
Ibid, par. 15
75
3) Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. c. Pengakuan dan pengukuran musyarakah Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah. 10 Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: 1) pembiayaan musyarakah dalam bentuk: a) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan b) aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan 2) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah
kecuali
musyarakah. 11
10
Ibid, par. 41
11
Ibid, par. 42.
ada
persetujuan
dari
seluruh
mitra
76
d. Pengakuan dan pengukuran murabahah Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan. 12 Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: 1) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat: a) dinilai sebesar biaya perolehan; dan b) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva; 2) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah: a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 13 e. Pengakuan dan pengukuran salam dan salam paralel Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
12
Ibid, par. 61.
13
Ibid, par. 62.
14
Hutang salam diakui pada saat bank
77
menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. 15 f. Pengakuan dan pengukuran istishna dan istishna paralel Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah sebagai berikut: 1) biaya istishna terdiri dari: a) biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan b) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra akad) yanng dialokasikan secara obyektif; 2) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna; 3) biaya
pra
akad
diakui
sebagai
biaya
ditangguhkan
dan
diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan; dan 4) biaya istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. 16
14
Ibid, par. 74
15
Ibid, par. 78.
16
Ibid, par. 90.
78
Pengakuan dan pengukuran biaya istishna paralel adalah sebagai berikut: 1) biaya istishna paralel terdiri dari: a) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan sub-kontraktor kepada bank; b) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif; dan c) semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada; dan 2) biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub kontraktor sebesar jumlah tagihan.
17
g. Pengakuan dan pengukuran ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama masa akad secara proprosional kecuali pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode tersebut.18 Piutang pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir
17
Ibid, par. 91.
18
Ibid, par. 109.
79
periode pelaporan.19 Beban ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui secara proposional selama masa akad.20 Pendapatan aktiva produktif yang non performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.21 h. Pengakuan dan pengukuran wadiah Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. 22 Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut: 1) Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya; 2) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank Syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; 3) Penerimaan bonus dari penempatan dana Syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
19
Ibid, par. 110.
20
Ibid, par. 118.
21
Ibid, par. 132.
22
Ibid, par. 137.
80
4) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-Syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.23 i. Pengakuan dan pengukuran qardh Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pandapatan pada saat terjadinya. 24 j. Pengakuan dan pengukuran sharf Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.25 Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban. 26 2. Pengungkapan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 a. Pengungkapan Umum Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
23
Ibid, par. 138.
24
Ibid, par. 142.
25
Ibid, par. 145.
26
Ibid, par. 146.
81
berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:27 1) Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan; 2) Peranan, sifat, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik; 3) Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company); dan 4) Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:28 1) Mengenai pemilihan metode akuntansi diantara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi; 2) Yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank syariah, jika ada; 3) Mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam setiap jenis transaksi; 4) Mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aset produktif bank syariah; dan
27
Ibid, par. 183
28
Ibid, par. 184
82
5) Konsolidasi laporan keuangan, jika ada. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jika ada, mengenai:29 1) Jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh syariah; 2) Jumlah dan sifat beban yang tidak sesuai dengan syariah; 3) Rencana penggunaan pendapatan non-halal sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi: 30 1) Metode
yang
digunakan
bank
untuk
menentukan
bagian
keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan; 2) Tingkat pengembalian; dan 3) Nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.
29
Ibid, par. 185
30
Ibid, par. 186
83
Bank syariah harus mengungkapkan hal-hal berikut:31 1) Jenis aset produktif, sektor ekonomi dan jumlah aset produktif masing-masing; 2) Jumlah aset produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; 3) Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai; 4) Jumlah aset produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aset produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan; 5) Klasifikasi aset produktif menurut jangka waktu, kualitas aset produktif, valuta, dan tingkat bagi hasil rata-rata; 6) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aset produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aset produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada periode akhir tahun; 7) Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan aset produktif bermasalah; 8) Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
31
Ibid, par. 187
84
9) Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio aset produktif; 10) Besarnya aset produktif bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; dan 11) Saldo aset produktif yang sudah dihentikan. b. Pengungkapan untuk setiap komponen laporan keuangan 1) Neraca Pengungkapan pembiayaan mudharabah mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:32 a) Jumalah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas; b) Kerugian atas penurunan nilai aset mudharabah, apabila ada; dan c) Persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan atau badan hokum. Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad musyarakah pada suatu periode.33 Bank
32
Ibid, par. 188
33
Ibid, par. 189
syariah
mengungkapkan
saldo
transaksi
murabahah
85
berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat.34 Pengungkapan transaksi istishna mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:35 a) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna selama periode berjalan; b) Biaya jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan; c) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak; d) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang; e) Nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan f) Nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik mencakup, tetapi tidak terbatas pada:36
34
Ibid, par. 190
35
Ibid, par. 191
86
a) Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah; b) Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir; c) Jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), jenis aset dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik objek sewa; d) Jumlah utang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai penyewa; dan e) Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiya bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Pengungkapan transaksi wadiah mencakup, tetapi tidak terbatas, pada: 37 a) Jumlah dana atau barang yang mengikuti prisip wadiah yadamanah; dan b) Jumlah
dana
wadiah
yang
diblokir
sebagai
jaminan
pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya. Bank syariah mengungkapkan transaksi wakalah yang belum diselesaikan berdasarkan jenis dan jumlah.38 Bank syariah
36
Ibid, par. 192
37
Ibid, par. 193
38
Ibid, par. 194
87
mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya.39 2) Laporan laba rugi Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.40 Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut dibawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:41 a) Pendapatan dan keuntungan investasi; b) Beban dan kerugian investasi; c) Laba (rugi) investasi; d) Bagian para pemilik dan investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian pengelola dana; e) Bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi; dan f) Bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai pengelola dana.
39
Ibid, par. 195
40
Ibid, par. 196
41
Ibid, par. 197
88
3) Laporan perubahan dana investasi terikat Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan perubahan dana investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:42 a) Periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana investasi terikat; b) Secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian), dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat; c) Sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi; dan d) Hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi. 4) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:43 a) Periode yang dicakup oleh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;
42
Ibid, par. 198
43
Ibid, par. 199
89
b) Dasar penentuan zakat para pemegang saham jika bank diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham; c) Rincian sumber dana zakat, infak, dan shadaqah; d) Dana zakat, infak dan shadaqah yang disalurkan bank selama periode laporan; dan e) Dana zakat, infak dan shadaqah yang belum disalurkan pada akhir periode laporan. 5) Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:44 a) Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan; b) Rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan c) Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.
44
Ibid, par. 200
90
B. Analisis Penerapan Akuntansi Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 1. Laporan Keuangan PSAK No. 59 Bank syariah dalam menyusun laporan keuangannya mengacu pada PSAK No. 59. Di samping mengacu pada PSAK No. 59, juga diperlukan suatu pedoman yang didalamnya merupakan kodifikasikodifikasi atas ketentuan-ketentuan akuntansi yang relevan dengan industri perbankan syariah dan memberikan panduan perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan akan memudahkan pemahaman dan menyeragamkan penyusunan laporan keuangan oleh bank syariah.45 Laporan keuangan yang di susun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum
45
IAI, PAPSI, hlm. viii
91
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasalalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.46 Pada dasarnya akuntansi bank syariah, secara teknik tidak jauh berbeda dengan akuntansi pada umumnya yang dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan berupa neraca (balance sheet) dan laporan laba rugi (income statement).47 Laporan keuangan bank syariah meliputi:48 a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam: 1) Laporan posisi keuangan (neraca) 2) Laporan laba rugi 3) Laporan arus kas 4) Laporan perubahan ekuitas b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
46
IAI, KDPPLKS, par. 31
47
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, edisi 2 (Jakarta: Salemba Emban Patria, 2005), hlm. 196-197 48
Ibid, hlm. 198
92
c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam: 1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah. 2) Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan (neraca) adalah gambaran harta, kewajiban dan modal sendiri bank syariah yang terbagi ke dalam dua sisi yaitu harta berada di sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal sendiri berada di sisi pasiva. Pada perkembangannya kemudian, istilah pasiva berubah menjadi kewajiban dan ekuitas. Aktiva adalah kekayaan perusahaan (bank syariah) yang bersangkutan, sedangkan kewajiban dan ekuitas adalah utang dan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan (bank syaria).49 Kemudian, unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca, dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan
49
Ibid, hlm. 197
93
secara khusus.50 Sedangkan pos zakat dalam laporan laba rugi bank syariah merupakan zakat milik pemegang saham yang memberikan kuasa kepada bank syariah untuk memotongkan zakatnya atas dividen yang diterimanya.51 Penyajian laporan arus kas dalam bank syariah harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.52 Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.53 Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:54 a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
50
IAI, KDPPLKS, par. 69
51
IAI, PAPSI, hlm. 202
52
IAI, PSAK No. 2, par. 9
53
Ibid, par. 10
54
IAI, PSAK No. 1, par. 66
94
b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Laporan
perubahan
ekuitas
perusahaan
menggambarkan
peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.55 Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi
55
Ibid, par. 67
95
berdasarkan jenisnya.56 Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:57 a. Saldo awal dana investasi terikat; b. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada awal periode; c. Dana investasi yang di terima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan; d. Penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan; e. Keuntungan atau kerugian dan investasi terikat; f. Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan sebagai agen investasi; g. Beban administrasi dan tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat; h. Saldo akhir dana investasi terikat; dan i. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode.
56
IAI, PSAK No. 59, par. 165
57
Ibid, par. 166
96
Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:58 a. Sumber dana zakat, infak dan shadaqah yang berasal dari penerimaaan: 1) Zakat dari bank syariah; 2) Zakat dari pihak luar bank syariah; 3) Infak; dan 4) Shadaqah. b. Penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah untuk: 1) Fakir; 2) Miskin; 3) Hamba sahaya (riqab); 4) Orang yang terlilit utang (gharim); 5) Orang yang baru masuk Islam (muallaf); 6) Orang yang berjihad (fisabilillah); 7) Orang yang dalam perjalanan (ibnusabil); dan 8) Amil. c. Kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak dan shadaqah; d. Saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; dan e. Saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah.
58
Ibid, par. 172
97
Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:59 a. Sumber dana, dana qardhul hasan yang berasal dari penerimaan: 1) Infak; 2) Shadaqah; 3) Denda; dan 4) Pendapatan non-halal. b. Penggunaan dana qardhul hasan untuk: 1) Pinjaman; 2) Sumbangan. c. Kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan; d. Saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan; dan e. Saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan. 2. Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia Pada hakekatnya sistem akuntansi termasuk sistem informasi. Dapat dikatakan bahwa produk dari sistem akuntansi adalah berbagai informasi yang dibutuhkan manajemen. Informasi yang dibutuhkan suatu organisasi sebagian besar berupa informasi tertulis berupa laporan-laporan. Berdasarkan PSAK No. 59, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan
59
Ibid, par. 178
98
penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Surat Edaran No. 7/52/DPbs Jakarta, 22 November 2005 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, bahwa laporan keuangan BPR Syariah terdiri dari: a. Neraca b. Laporan Laba Rugi c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada f. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul hasan h. Catatan Atas Laporan Keuangan Begitu
juga
dengan
BPRS
Margirizki
Bahagia
laporan
keuangannya terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan. Laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia sudah mencakup laporan keuangan yang ada di PSAK No. 59. Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan, maka BPRS Margirizki Bahagia bisa menghasilkan sebagian besar
99
pendapatannya dari pembiayaan yang dikeluarkan. Berdasarkan pengertian dan karakteristik produk operasionalnya, maka dapat di ketahui bahwa beberapa produk BPRS Margirizki Bahagia dapat langsung diketahui hasilnya dan beberapa produk tidak dapat diprediksi hasilnya (walaupun sebenarnya bila dilakukan perhitungan dapat diperkirakan). Neraca dalam laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dari segi transaksinya maupun dari segi pencatatannya. Laporan laba rugi BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai dengan PSAK No. 59. Akan tetapi ada transaksi yang di catat dalam laporan laba rugi dengan cara di gabung. Contoh: pendapatan operasional lainnya, pendapatan dari sewa. Kemudian untuk ijarah dalam laporan laba rugi tidak dicatat, padahal dalam neraca ada transaksi pembiayaan ijarah. Begitu juga dengan istishna dan salam, keduanya tidak di catat karena tidak adanya transaksi yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia. Laporan arus kas dalam PSAK No. 59 diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari BPRS Margirizki Bahagia sendiri juga mencakup dari ketiganya, begitu juga dengan pencatatan transaksinya. Laporan perubahan ekuitas dalam perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Begitu juga dengan BPRS
100
Margirizki Bahagia, laporan perubahan ekuitas menggambarkan kenaikan atau penurunan aset selama periode bersangkutan. Laporan perubahan dana investasi terikat pada BPRS Margirizki Bahagia sering tidak terjadinya transaksi, sehingga di catat pada laporan keuangan bernilai 0 (nol), yaitu pada tahun 2006 dan 2007. Akan tetapi untuk pelaporannya sama dengan apa yang ada di PSAK No. 59. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah dari segi pencatatannya sama dengan yang ada pada PSAK No. 59, akan tetapi dari pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah itu sendiri kurang sosialisasi, sehingga sering kali dana tersebut hanya bagi orang miskin dan fisabilillah saja, seperti transaksi yang terjadi pada tahun 2006 dan 2007. Pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah sepertinya hanya menunggu ada lembaga yang mengajukan proposal dan lain-lain, akan tetapi fungsi BPRS Margirizki Bahagia sendiri sebagai lembaga amil atau sebagai bagian dari rumah zakat kurang optimal. Penggunaan perolehan dana zakat, infak dan shadaqah dulu di akui sebagai titipan, dan BPRS Margirizki Bahagia tidak menyalurkan sendiri, akan tetapi melalui badan zakat yaitu Rumah Zakat Indonesia DSUQ Jl. Veteran No. 9, Umbulharjo, Yogyakarta. Setelah diberlakukannya PSAK No. 59 dan semakin berkembangnya laporan keuangan di BPRS sekarang penyalurannya sudah dilakukan sendiri.
101
Qardhul hasan merupakan produk yang sangat khusus yaitu hanya bisa diberikan jika bank syariah sudah menerima dana berupa zakat, infaq dan shadaqah masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan umat khususnya yang mustahaq terhadap zakat, infak dan shadaqah itu.60 Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan pada prinsipnya telah sama dengan PSAK No. 59, yang memuat rekeningrekening sumber dana qardhul hasan dari infaq, shadaqah, sumbangan, denda, pendapatan non halal, juga telah memuat penggunaan dana untuk pinjaman dan sumbangan, memuat pula kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan dana qardh, sumber dana qardh pada awal tahun, dan sumber dana qardh pada akhir tahun. Transaksinya seringkali hanya untuk pinjaman saja, sedangkan untuk sumbangan tidak terjadi transaksi. Demikian laporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia, yang pada dasarnya dari segi transaksi pencatatan sudah sesuai dengan PSAK No. 59. Akan tetapi setelah di lihat dari pencatatan transaksinya, bisa di bilang BPRS Margirizki Bahagia dalam usaha memasarkan produknya belum optimal sehingga tidak terjadi transaksi dan tidak ada catatan pada masing-masing laporan. Walaupun laporan keuangannya dilihat dari segi komersil atau keuntungan sudah lebih baik dan mengalami kemajuan.
60
97
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.
102
Akan tetapi dilihat dari segi sosial, BPRS Margirizki Bahagia kurang optimal, karena peran BPRS Margirizki Bahagia sebagai rumah zakat (baitul maal) belum sepenuhnya dilaksanakan, setelah dilihat dari pencatatan pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah dan laporan qardhul hasan yang belum sepenuhnya terlaksana. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam mengelola laporan keuangan sudah mengalami perkembangan yang lebih baik, setelah penulis melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dahulu laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia hanya melaporkan 4 komponen saja, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dan catatan atas laporan keuangan.61 Akan tetapi sekarang laporan keuangan BPRS Margirizki sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PAPSI. Berdasarkan materi yang disajikan dalam laporan keuangan publikasi BPRS Margirizki Bahagia semua sudah sesuai dengan komponen yang telah ditentukan dalam PSAK No. 59, walaupun dari laporan BPRS Margirizki Bahagia ada yang kurang detail atau masih ada yang digabung dikarenakan tidak adanya transaksi.
61
Zulaekha, “Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 59, (Studi kasus pada BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyaakarta),” skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003), skripsi tidak dipublikasikan, hlm. 72
103
3. Catatan atas laporan keuangan a. Umum 1) Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.62 2) Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:63 a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, dan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan. c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
62
IAI, PAPSI, hlm. 231
63
Ibid, hlm. 231
104
b. Ikhtisar kebijakan akuntansi Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:64 1) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan a) Dasar pengukuran laporan keuangan untuk aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, penghasilan dan beban. Misalnya, berdasarkan biaya historis (historical cost), biaya terkini (current cost), nilai realisasi (realizable value), nilai sekarang (present value), nilai wajar (fair value), berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. b) Dasar penyusunan laporan keuangan Misalnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual kecuali untuk: i
Pendapatan marjin dan piutang murabahah non performing, dan
ii Penghitungan pendapatan untuk bagi hasil menggunakan dasar kas. 2) Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: a) b) c) d) e) f) g)
64
Prinsip-prinsip konsolidasi Kas dan setara kas Penempatan pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Investasi efek-efek Piutang murabahah
Ibid, hlm. 233-234
105
h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w)
Piutang salam Piutang istishna Piutang pendapatan ijarah Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Penyisihan kerugian aktiva produktif Persediaan Aktiva yang diperoleh untuk ijarah Aktiva istishna dalam penyelesaian Penyertaan Kerjasama operasi Aktiva tetap dan penyusutannya Aktiva tidak berwujud Aktiva lain-lain Penurunan nilai aktiva Pengakuan pendapatan: i Marjin murabahah ii Transaksi salam iii Transaksi istishna iv Transaksi mudharabah v Transaksi musyarakah vi Ijarah vii Penyertaan viii Investasi efek x) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing y) Pajak penghasilan z) Program pension aa) Laporan perubahan investasi terikat bb) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah cc) Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dd) Penentuan jenis segmen primer (segmen usaha atau segmen geografi) dan jenis segmen sekunder (segmen usaha atau segmen geografi), jika mengungkapkan pelaporan segmen. Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan
106
relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.65 Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:66 1) Terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya: atau 2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan. Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.67 Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.68 Kebijakan
akuntansi
BPRS
Margirizki
Bahagia
telah
menggunakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
65
Ibid,, hlm. 6
66
Ibid, hlm. 8
67
Ibid,.
68
Ibid,.
107
tahun 2003. Secara garis besar kebijakan akuntansi yang dilaksanakan dalam tahun 2005 adalah sebagai berikut: 1) Pengakuan Pendapatan a) Pendapatan dari jual beli berupa margin murabahah, diakui pada saat penerimaan angsuran.69 Karena pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.70 Apabila transaksi murabahah pembayannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung dalam angsuran.71 b) Pendapatan dan transaksi ijarah multijasa diakui pada saat terjadinya penerimaan angsuran margin ijarah multijasa dari nasabah.72 Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan
69
Ibid, hlm. 197 dan PSAK No. 59, par. 65
70
IAI, PSAK No. 59, par. 55
71
IAI, PAPSI, hlm. 33
72
Ibid, hlm. 199
108
ijarah muntahiya bittamlik melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.73 c) Pendapatan dari bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat penerimaan angsuran dari nasabah.74 d) Pendapatan operasional utama lainnya seperti pendapatan administrasi, pendapatan jasa/bonus dari bank syariah lain di akui pada saat di terima bank.75 2) Pengakuan Biaya Biaya diakui, dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi.76 3) Penilaian Piutang dan Pembiayaan Piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan.77 Piutang maupun pembiayaan yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan cadangan penyisihan sebagai berikut: 73
IAI, PSAK No. 59, par. 109
74
IAI, PAPSI, hlm. 200
75
Ibid,.
76
IAI, KDPPLKS, par. 122
77
IAI, PSAK No. 59, par. 64, 14, 42 dan 43
109
Lancar:
0,5% dari saldo debet
Kurang lancar:
10% dari saldo debet dikurangi dengan jaminan/agunan yang dapat dikuasai oleh bank
Diragukan:
50% dari saldo debet dikurangi dengan jaminan/agunan yang dapat dikuasai oleh bank
Macet:
100% dari saldo debet dikurangi dengan jaminan/agunan yang dapat dikuasai oleh bank
4) Pinjaman Qardh Pinjaman qardh disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan.78 Pinjaman yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan cadangan penyisihan sebagai berikut: Lancar:
0,5% dari saldo debet
Kurang lancar:
10% dari
saldo
debet
dikurangi
dengan
jaminan/agunan yang dapat dikuasai oleh bank Diragukan:
50% dari
saldo
debet
dikurangi
dengan
jaminan/agunan yang dapat dikuasai oleh bank Macet:
100% dari saldo debet dikurangi dengan jaminan/agunan yang dapat dikuasai oleh bank
5) Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva tetap dinilai dengan harga perolehan yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva
78
IAI, PSAK No. 59, par. 142
110
tetap siap digunakan.79 Sedang perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan penggolongan nilai ekonomi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pengakuan pendapatan menurut SFAC No. 5 ada dua kriteria, yaitu:80 1) Pendapatan baru diakui setelah pendapatan terealisasi (realized) atau akan segera terealisasi (realizable). Pendapatan
dan
keuntungan
telah
terealisasi
bila
produk
perusahaan atau aktiva lain telah dipertukarkan dengan kas atau klain menerima kas. Pendapatan akan segera direalisasi
bila
barang penukar yang diterima mudah dikonversi menjadi kas atau setara dengan kas. 2) Pendapatan baru diakui bila pendapatan telah terhimpun (earned). Pendapatan telah terhimpun bila aktivitas untuk menghasilkan pendapatan tersebut telah berlangsung dan secara substansial telah selesai, sehingga suatu entitas berhak menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan. Menurut Darmawan bahwa pedoman umum untuk pengakuan pendapatan didasarkan pada penggabungan dua factor tersebut di atas. Untuk itu, penjualan di anggap sebagai aset atau saat terbaik untuk mengakui pendapatan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, pertama:
79
IAI, PAPSI, hlm. 131
80
Nadra Kuraisy, hlm. 98-99
111
saat
penjualan
penghimpunan
menunjukkan pendapatan
saat
telah
(realized),
selesainya
kedua:
saat
proses
penjualan
menunjukkan telah terealisasinya pendapatan.81 Pengakuan pendapatan pada kebijakan akuntansi di BPRS Margirizki Bahagia juga menggunakan kedua kriteria tersebut karena pendapatan diakui setelah pendapatan terealisasi pada saat penerimaan kas. Pendapatan bank syariah berdasarkan pembiayaan dalam keadaan normal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:82 1) Pendapatan yang pasti diterima; Merupakan pendapatan yang akan diterima, baik sekarang maupun nanti oleh bank syariah setelah terjadinya akad.yang termasuk di dalam kelompok ini adalah: a) Pendapatan murabahah b) Pendapatan salam dan salam parallel c) Pendapatan istishna d) Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik 2) Pendapatan yang tidak pasti diterima Merupakan pendapatan yang tidak pasti akan diterima oleh bank, karena tergantung pada beberapa faktor yang tidak pasti. Selain itu pada pembiayaan ini, bank syariah mengambil posisi sebagai investor. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu:
81
Darmawan, Republika (2001), dalam skripsi Nadra Kuraisy, hlm. 99
82
Ibid, hlm. 108
112
a) Pendapatan mudharabah b) Pendapatan musyarakah Dalam laporan laba rugi, pendapatan yang diperoleh dari kelompok pertama dapat diakui secara akrual walaupun belum diterima secara kas. Sementara akun untuk kelompok kedua disajikan dalam laporan investasi pendapatan dari pembiayaan yang non performing tidak perlu disajikan dalam laporan laba rugi, cukup pada catata atas laporan keuangan. Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain.83 Sedangkan pada penilaian piutang dan pembiayaan serta pinjaman qardh dibuatkan cadangan penyisihan sebagai kemungkinan tak tertagih yang ditentukan langsung persentase porsinya oleh Bank Indonesia, sehingga BPRS Margirizki Bahagia hanya sebagai pelaksana. Berikut
ini
perbandingan
pengakuan,
pengukuran,
dan
pengungkapan laporan keuangan antara PSAK 59 dan BPRS Margirizki Bahagia:
83
IAI, PSAK No. 31, par. 90
113
No 1
2
Table 4. 1 Pengakuan Laporan Keuangan antara PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia Laporan Keuangan PSAK 59 BPRS MB Keterangan NERACA Aktiva Aktiva Lancar Sesuai Accrual Basic Accrual Basic − Kas 84 Sesuai Accrual Basic Accrual Basic − Penempatan pada bank lain 85 Sesuai Accrual Basic Accrual Basic − Pembiayaan Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Aktiva Tetap Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Aktiva Lainnya Hutang (Kewajiban) Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Kewajiban Segera Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Hutang Lancar Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Hutang Jangka Panjang Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Hutang Lainnya 86 Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Investasi tidak terikat Modal (Ekuitas) Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Modal Saham disetor Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Laba ditahan Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Modal Lainnya LAPORAN LABA RUGI Pendapatan operasional Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Pendptn Bagi Hasil Sesuai Cash basic Cash Basic Pendapatan lainnya Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Beban Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Untung/Rugi Sesuai Accrual Basic Accrual Basic Sumber: Data diolah
84
Ibid, hlm. 26
85
Ibid, hlm. 51 dan57
86
Ibid, hlm. 176
114
No 1
2
Tabel 4. 2 Pengukuran Laporan Keuangan antara PSAK 59 dan BPRS MB Laporan Keuangan PSAK 59 BPRS MB NERACA Aktiva Aktiva Lancar Historical Cost Historical Cost 87 Historical Cost Historical Cost − Kas 88 Historical Cost Historical Cost − Penempatan pada bank lain 89 Historical Cost Historical Cost − Pembiayaan 90 Historical Cost Historical Cost Aktiva Tetap 91 Historical Cost Historical Cost Aktiva Lainnya Hutang (Kewajiban) Historical Cost Historical Cost Kewajiban segera 92 Historical Cost Historical Cost Hutang Lancar 93 Historical Cost Histirical Cost Hutang Jangka Panjang 94 Historical Cost Historical Cost Hutang Lainnya 95 Historical Cost Historical Cost Investasi tidak terikat Modal (Ekuitas) Historical Cost Historical Cost Modal Saham disetor Historical Cost Historical Cost Laba ditahan Historical cost Historical cost Modal Lainnya LAPORAN LABA RUGI Pendapatan operasional Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan lainnya Beban Untung/Rugi Sumber: Data diolah
Historical Cost Current Cost Current Cost Historical Cost Historical Cost
87
Ibid, hlm. 19
88
Ibid, hlm. 26
89
IAI, PSAK No. 59, par. 15 dan 44
90
IAI, PAPSI, hlm. 132
91
Ibid, hlm. 139
92
Ibid, hlm. 144
93
Ibid, hlm. 150
94
Ibid, hlm. 58
95
Ibid, hlm. 177
Historical Cost Current Cost Current Cost Historical Cost Historical Cost
keterangan
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
115
Tabel 4. 3 Pengungkapan Laporan Keuangan antara PSAK 59 dan BPRS MB No Laporan Keuangan PSAK 59 BPRS MB Keterangan 1 NERACA Aktiva Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Aktiva Lancar Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan − Kas − Penempatan pada bank Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan lain Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan − Piutang Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan − Pembiayaan Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan − Persediaan Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Aktiva Tetap Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Aktiva Lainnya Hutang (Kewajiban) Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Kewajiban segera Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Hutang Lancar Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Hutang Jangka Panjang Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Hutang Lainnya Sesuai Lap. Keu.&cttn Lap. Keu.&cttn Investasi tidak terikat lap. ats lap. ats Keuangan Keuangan Modal (Ekuitas) Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Modal Saham disetor Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Laba ditahan Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Modal Lainnya 2 LAPORAN LABA RUGI Pendapatan operasional Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Pendapatan Bagi Hasil Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Pendapatan lainnya Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Beban Sesuai Lap. Keuangan Lap. Keuangan Untung/Rugi Sumber: Data diolah Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan laporan keuangan dalam laporan neraca dan laporan laba rugi. Pengakuan antara PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia semua menggunakan accrual basic kecuali pada pendapatan bagi hasil yang menggunakan cash basic.
116
Pada awal tahun pelaporan keuangan hingga tahun 2003, BPRS Margirizki Bahagia dalam mengelola laporan keuangan menerapkan sistem cash basis untuk pencatatan akuntansinya, BPRS margirizki Bahagia mencatat semua transaksi keuangan baik funding maupun financing secara langsung dan tunai sesuai dengan transaksi yang terjadi. BPRS Margirizki Bahagia mencatat keuangan dengan proses akuntansi yang diterima secara tunai, berdasarkan kas yang telah benar-benar diterima atau dikeluarkan.96 Dengan demikian dalam pembuatan laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, BPRS Margirizki Bahagia tidak dapat menggunakan salah satu dasar saja. BPRS Margirizki Bahagia tidak dapat memilih menggunakan dasar kas saja atau dasar akrual saja karena hal tersebut tidak akan menghasilkan informasi yang akurat. Seperti dalam laporan laba rugi untuk pendapatan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Bila menggunakan dasar kas saja maka informasi yang diberikan tidak akan mencakup pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak menyangkut penerimaan atau pengeluaran kas. Hal ini akan menghasilkan informasi yang tidak akurat karena laporan laba rugi hanya memberikan informasi transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas dan tidak memberikan informasi mengenai kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan di terima di masa depan. Sementara informasi inilah yang ingin diketahui oleh para stakeholder.
96
Zulaikha, hlm. 49
117
Sebaliknya apabila hanya menggunakan dasar akrual maka bank akan memperoleh informasi yang akurat namun akan kesulitan di dalam perhitungan bagi hasil.97 Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran antara PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia di atas, semua sudah sesuai dan untuk pendapatan bagi hasil menggunakan biaya kini (current cost).
97
Nadra Kuraisy, hlm. 107
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan BPRS Margirizki Bahagia pada dasarnya dalam pencatatan laporan dan pelaporan akuntansinya sudah sesuai dengan apa yang ada di PSAK No. 59 dan PAPSI yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia bersama dengan Majelis Ulama Indonesia. Sesuai dengan analisis dan pembahasan pada bab IV diatas, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan: 1. Metode pencatatan pengakuan akun laporan keuangan dan pengukuran akuntansi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menggunakan accrual basic baik untuk funding (pengumpulan dana dari nasabah) maupun financing (penyaluran dana kepada nasabah). Kecuali pendapatan bagi hasil yang menggunakan cash basis. Untuk pengukuran akun laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia menggunakan historical cost, kecuali pada pendapatan bagi hasil yaitu menggunakan current cost. 2. Penyajian pada laporan neraca dan laporan laba rugi BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai walaupun ada bagian-bagian tertentu yang kurang detail dikarenakan tidak adanya transaksi pada rekening tersebut, tapi pada dasarnya sudah sesuai dengan PSAK No. 59. 3. Laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia sudah mencakup delapan komponen sesuai dengan apa yang ada di PSAK No. 59 yaitu: neraca;
118
119
laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan serta catatan atas laporan keuangan.
B. Saran-saran Pembahasan mengenai akuntansi khususnya pada bank-bank syariah sangat luas dan penelitian ini tidak dapat mencakup semua permasalahan yang ada.
Oleh
karena
itu
penyusun
memberikan
saran-saran
untuk
mengembangkan penelitian lain yaitu: 1. BPRS Margirizki Bahagia kurang memasarkan produk-produknya sehingga dalam laporan keuangannya tidak ada pencatatan transaksi, walaupun produk-produk dari BPRS Margirizki Bahagia sudah sangat bagus. BPRS Margirizki Bahagia supaya dalam perannya sebagai rumah zakat (baitul maal) lebih optimal sehingga masyarakat lebih percaya lagi, kemudian untuk pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah serta dana qardhul hasan menjadi lebih baik lagi. 2. PSAK No. 59 : Akuntansi Perbankan Syariah yang merupakan penjabaran yang lebih detail tentang standar penyusunan laporan keuangan, juga masih merujuk pada standar akuntansi konvensional yang hanya diberi tambahan terhadap apa yang diatur dalam akuntansi konvensional dan menganggap tidak perlu ditolak. Kemudian sekarang dikeluarkan PSAK baru yang dikhususkan bagi entitas syariah yaitu tidak hanya bagi
120
perbankan, semoga dengan banyaknya perubahan syariah Islam tetap menjadi pedomannya. 3. Bagi para peneliti berikutnya yang akan meneliti dalam bidang yang sama hendaknya mencari tema-tema yang lebih berkualitas, yang lebih khusus seperti: karena penyajian dalam bank syariah menggunakan dasar akrual dan dasar kas kemudian diterapkan dalam perbankan syariah dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
A. Kelompok Al Qur’an Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989. B. Kelompok Fiqh Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: STIE YKPN, 2002. C. Kelompok Akuntansi Baridwan, Zaki, Intermediate Accounting, Yogyakarta: STIE YKPN, 1988. Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Islam, cet. ke-1, Jakarta: BUMI AKSARA, 1997. __________________, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59: Akuntansi Perbankan Syari’ah, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2007. __________, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002. __________, Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia (PAPSI), cet. ke-1, Jakarta: IAI, 2003. __________, Standar Akuntansi Keuangan; KDPPLKS, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2007. Kuraisy, Nadra, “Dasar Akrual Dalam Akuntansi Bank Syariah,” Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2003. Kusumawati, Zaidah, Menghitung Laba Perusahaan; Aplikasi Akuntansi Syari’ah, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
121
122
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari’ah, edisi ke-2 Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2005. _________, Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2000. Niswonger, Warren, Reeve, Fess, Prinsip-prinsip Akuntansi, alih bahasa Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 1999. Syahatah, Husein, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, cet. ke-1, alih bahasa Khusnul Fatarib, Jakarta: AKBAR MEDIA EKA SARANA, 2001. Triyuwono, Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2000. Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005. Wiyono, Slamet Cara mudah memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK No. 59 dan PAPSI, Jakarta: PT. Grasindo, 2005 D. Kelompok Lain-lain Alfiah, “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2006. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 Aulia, Husna, “Persepsi Analis Kredit Bank Syariah dan Analis Kredit Bank Konvensional Terhadap Tujuan Karakteristik Akuntansi Dalam Perspektif Islam,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2006. BPRS Margirizki Bahagia, Profile Keuangan Syariah BPRS MB, Yogyakarta: BPRS MB, 2007. Hidayah, “Norma-norma hukum Islam Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Studi Pada PSAK No. 59),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dipublikasikan. Kasmir, Manajemen Perbankan, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
123
Kountur, Ronny, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: PPM, 2004. Martono dan D. Agus Harjito, Manajemen Keuangan, Yogyakarta: Ekonisia, 2002. Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. _________, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005. Partanto, Pius. A dan Al Barry, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994. Sari, Iniche Mulya, ”Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Atas Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta tidak dipublikasikan, hlm. 2 Sawir, Agnes, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, cet ke-5, Bandung: ALFABETA, 2003. Widiyati, Ana “Analisis Perbandingan dan Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, (Studi Kasus: BMT BIF Yogyakarta dan Bank BPD DIY)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2006. Widodo, Hertanto DKK, Panduan Praktis Operasional BMT, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999. Zulaekha, “Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 59, (Studi kasus pada BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyakarta),” Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak dipublikasikan, 2003.
LAMPIRAN I TERJEMAHAN
Hlm
Terjemahan BAB I
10
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuluskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mau mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)apabila mereka dipanggil; janganlah kamu jemumenulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Surat Al-Baqarah (282)
LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH Sofyan Safri Harahap Sofyan Safri Harahap adalah dosen FE Universitas Trisakti Jakarta. Pernah bekerja di PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Duta, PT. Perkebunan, PD Paya Pinang. Beliau menamatkan sarjana ekonomi jurusan akuntansi di FE USU tahun 1988, pada tahun 1997 mengikuti program Ph. D di Australia. Beliau pernah mengambil short course di The University of Kentucky Lexington USA tahun 1991. Sewaktu mahasiswa mendapat beasiswa supersemar, mahasiswa teladan FE USU 1978/1979, Dosen teladan FE USU dan USU tahun 1990/1991. Beliau mengajar di FE USU dan di beberapa perguruan tinggi swasta di Medan. Pernah menjabat ketua STIM Medan dan ketua jurusan akuntansi FE UMSU Medan. Beliau juga menulis di beberapa majalah dan surat kabar baik lokal maupun nasional.
Iwan Triyuwono Lahir di Bangkalan pada 30 Juni 1961, menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya (1986), Master of Economics di Macquarie University Australia (1992), dan Ph. D in Accounting di University of Wollongong Australia (1996). Penulis mempelopori lahirnya wacana Akuntansi Syariah di Indonesia sejak 1996. Aktif menulis artikel tentang konsep Akuntansi Syari’ah di beberapa jurnal, seperti: International Journal of Accounting and Business Society, Ulumul Qur’an, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, dan The Gajah Mada International Journal of Business. Buku yang telah dipublikasikan adalah “Organisasi dan Akuntansi Syari’ah”. Di samping aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, penulis juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya, Direktur Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam (PPBEI) FE Unibraw, Wakil Ketua Ikatan Akuntan Pendidik Kompartemen Akuntan Pendidik, dan sebagai Wakil ketua International Institute of Islamic Thougt Indonesia (IIIT).
Muhammad Lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaanya diraih di IKIP Yogyakarta tahun 1990 pada keahlian Bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Beliau pernah mengikuti Short Course Perbankan Syari’ah di Syari’ah Banking Institute Yoyakarta tahun 1995. Gelar Master di capai di Magister Studi Islam UII dalam waktu 17 bulan. Beliaupun dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada konsentrasi Ekonomi Islam. Buku-buku
yang pernah beliau tulis diantaranya: Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Teknik Perhitungan Bagi Hasil, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Alqur’an, Reksadana Syari’ah, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, dan lainlain.
Zaidah Kusumawati Lahir di Ngawi, 10 Agustus 1978. pendidikan formalnya di tempuh di SDN 1 Gentonh (1990), kemudian di SMPN 1 Jogonegoro (1993), MAN Paron (1996), Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2001) dan Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam. Beberapa karya tulisnya diantaranya: Tuntutan bagi calon Ibu mengenai seluk beluk kehamilan dan kelahiran bayi. (karya tulis 1995), Peranan Akuntansi Syariah sebagai Konsep Akuntansi Pembuka ke Arah Akuntansi Pasca Newton (Skripsi, 2000), Perhitungan Laba dalam Akuntansi Syariah: Aplikasi pada Perusahaan Dagang.
Slamet Wiyono Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 12 Januari 1958. Pendidikan S-1 selesai pada tahun 1984 di UGM pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Program S2 pada bidang Business Administration (MBA) konsentrasi akuntansi dan keuangan di Belanda. Sebelum. Sekarang menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta sejak 1984. selain aktif mengajar, juga aktif dalam penelitian-penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, dan pelatihan-pelatihan serta konsultasi di bidang akuntansi, keuangan, kewirausahaan, dan pengembangan potensi diri. Buku yang diterbitkan: Manajemen Potensi diri, cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah.
Tabel-Tabel Laporan Keuangan PSAK NO. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta 1. Laporan Keuangan PSAK No. 59 a. Neraca PSAK No. 59 Aktiva 1. Kas 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 3. 4. 5. 6.
Giro Pada Bank Lain Penempata Pada Bank Lain Investasi Piutang a. Murabahah b. Salam c. Istishna 7. Pembiayaan Mudharabah 8. Pembiayaan Musyarakah 9. Pinjaman Qardh 10. Penyaluran Dana Investasi Terikat 11. Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif 12. Persediaan 13. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi 14. Ijarah 15. Aktiva Istishna dalam Penyelesaian 16. Penyertaan Pada Entitas Lain 17. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan 18. Piutang Pendapatan bagi hasil 19. Piutang pendapatan ijarah 20. Aktiva lainnya
Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas Kewajiban 1. Kewajiban segera 2. Bagi hasil yang belum dibagikan 3. Simpanan a. Giro wadiah b. Tabungan wadiah 4. Simpanan dari Bank Lain a. Giro wadiah b. Tabungan wadiah 5. Hutang: a. Hutang salam a. Hutang Istishnaa a. Kewajiban lain-lain 6. Kewajiban dana investasi terikat (executing) 7. Hutang pajak 8. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 9. Pinjaman yang diterima 10. Pinjaman subordinasi
Investasi tidak terikat 1. Investasi tidak terikat dari bukan bank a. Tabungan Mudharabah b. Deposito mudharabah 2. Investasi tidak terikat dari bank a. Tabungan Mudharabah b. Deposito mudharabah Ekuitas 1. Modal disetor 2. Tambahan modal disetor 3. Saldo laba/rugi
Total Aktiva
Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas
Sumber: IAI, PAPSI 2003, hlm. 194 b. Laporan Laba Rugi PSAK No. 59 Pedapatan Operasi Utama 1. Pendapatan dari jual beli a. Pendapatan margin murabahah b. Pendapatan salam paralel c. Pendapatan istishna paralel i. Pendapatan istishna ii. Harga pokok istishna Pendapatan bersih istishna parallel 2. Pendapatan dari sewa a. Pendapatan sewa b. Keuntungan pelepasan aktiva ijarah c. Keuntungan lainnya Total Pendapatan sewa d. Beban penyusutan aktiva ijarah e. beban pemeliharaan aktiva ijarah f. beban sewa aktiva ijarah g. rugi pelepasan aktiva ijarah Total beban sewa Pendapatan bersih sewa 3. Pendapatan dari bagi hasil a. Pendapatan bagi hasil mudharabah b. Pendapatan bagi hasil musyarakah Total Pendapatan dari bagi hasil 4. Pendapatan operasi utama lainnya a. Pendapatan bonus SWBI b. Bagi hasil sertifikat IMA c. Surat berharga Syariah lainnya Total pendapatan operasi utama lainnya Total pendapatan operasi utama lainnya 5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat Pendapatan bank sebagai mudharib 6. Pendapatan operasi lainnya a. pendapatan fee hiwalah b. pendapatan fee rahn c. pendapatan fee kafalah d. pendapatan fee kafalah e. pendapatan fee investasi terikat f. penerimaan kelebihan qardh g. pendapatan administrasi h. pendapatan transaksi valuta asing Total Pendapatan Operasi Lainnya
7. Beban operasi lainnya a. beban bonus wadiah b. beban bagi hasil sertifikat IMA c. kerugian penurunan aktiva d. beban penyisihan kerugian aktiva produktif e. beban penyusutan aktiva tetap f. beban transaksi valuta asing g. beban premi dalam rangka penjaminan h. beban sewa i. beban promosi j. beban administrasi dan umum Total Beban Operasi Lainnya 8. Pendapatan non-operasi 9. Beban non-operasi 10. Zakat 11. Pajak
Sumber: IAI, PAPSI, hlm. 203-204 c. Laporan Arus Kas PSAK No. 59 Arus kas dari aktivitas operasi Laba/rugi bersih Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi kas Bersih diperoleh dari kegiatan operasi Penyusutan aktiva tetap Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk: Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Efek-efek Pembiayaan Persediaan Aktiva Penyertaan Aktiva lain Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat-surat berharga Laba penjualan aktiva tetap Pendapatan dividen Amortisasi biaya emisi saham Amortisasi aktiva tidak berwujud Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Perubahan aktiva dan kewajiban operasi Penempatan pada bank lain Surat berharga Pembiayaan Aktiva lain-lain
Simpanan: Giro Tabungan deposito berjangka Sertifikat deposito Kewajiban segera lainnya Hutang pajak Kewajiban lain Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) kegiatan operasi Arus kas dari Aktivitas Investasi: Penyertaan saham Perolehan aktiva tetap Selisih kurs penjabaran laporan keuangan untuk aktiva tetap Hasil penjualan aktiva tetap Penerimaan dividen Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) kegiatan investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima Hasil penerbitan saham Pembayaran dividen Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) kegiatan pendanaan KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
Sumber: IAI, PAPSI 2003, hlm. 212 d. Laporan Perubahan Ekuitas PSAK No. 59 Uraian Saldo pada tanggal 31 januari, disajikan terdahulu Penyesuaian sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi baru atas pajak penghasilan Saldo pada tanggal 31 januari, disajikan kembali Pengurangan selama tahun berjalan Ditentukan untuk cadangan tujuan Ditentukan untuk cadangan umum Pembagian dividen Rugi bersih selama tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 desember Hasil penerbitan saham dari penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan hak memegang efek terlebih dahulu Penambahan selama tahun berjalan Ditentukan untuk cadangan tujuan Rugi bersih selama tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 desember
Sumber: IAI, PAPSI, hlm. 215 e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat PSAK No. 59 Uraian
Portofolio A
Portofolio B
Saldo awal Jumlah unit investasi awal periode Nilai per unit investasi Penerimaan dana Penarikan dana Keuntungan (rugi) investasi Biaya administrasi Fee bank sebagai agen/manajer investasi Saldo investasi pada akhir periode Jumlah unit investasi akhir periode Nilai unit investasi akhir periode
Sumber: IAI, PAPSI, hlm. 221 f. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dan Zis PSAK No. 59 Catatan Sumber dana ZIS Zakat dari bank Zakat dari pihak luar bank Infak dan shadaqah Total sumber dana Penggunaan dana ZIS Fakir Miskin Amil Orang yang baru masuk Islam (muallaf) Orang yang terlilit hutang (ghorim) Hamba sahaya (riqab) Orang yang berjihad (fisabilillah) Orang yang dalam perjalanan (ibnusabil) total penggunaan kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan sumber dana ZIS pada awal tahun sumber dana ZIS pada akhir tahun
Sumber: IAI, PAPSI, hlm. 225 g. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan Catatan
Total
Sumber dana qardh Infak dan shadaqah Sumbangan/hibah Pendapatan non halal Total sumber dana Penggunaan dana qardh Pinjaman Sumbangan Total penggunaan qardh Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan Sumber dana qardh pada awal tahun Sumber dana qardh pada akhir tahun
Sumber: IAI, PAPSI, hlm. 230 2. Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta a. Neraca NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6
POS-POS AKTIVA Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada Bank Lain Piutang Murabahah Piutang Salam Piutang Istishna Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Ijarah Qardh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/Aktiva Istishna Persediaan Aktiva Tetap dan Inventaris Akumulasi penghapusan Aktiva Tetap -/Aktiva lain-lain Jumlah PASIVA Kewajiban Segera Tabungan Wadiah Kewajiban kepada Bank Indonesia Kewajiban lain-lain Pinjaman yang diterima Pinjaman Subordinasi
TH
TH
7 8
9
Modal Pinjaman Dana Investasi tidak terikat a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah Ekuitas a. Modal disetor b. Tambahan Modal Disetor c. Selisih penilaian kembali aktiva tetap d. Cadangan e. Saldo Laba (rugi) Jumlah
Sumber: laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia b. Laporan Laba Rugi POS-POS PENDAPATAN OPERASIONAL 1. Pendapatan Operasional dari penyaluran dana a. Pendapatan dari pihak ketiga bukan bank b. Pendapatan dari Bank Indonesia c. Pendapatan dari bank lain 2. Pendapatan operasional lainnya BAGI HASIL BAGI PEMILIK DANA -/1. Pihak ketiga bukan bank a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c. Lainnya 2. Bank Indonesia 3. Bank-bank lain PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL BEBAN OPERASIONAL 1. Bonus titipan wadiah 2. Beban administrasi dan umum 3. Beban personalia 4. Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif 5. Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN NON OPERASIONAL BEBAN NON OPERASIONAL LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK ZAKAT TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
TH
TH
Sumber: Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia c. Laporan Arus Kas Uraian
TH
TH
Laba/rugi bersih setelah pajak penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi Kenaikan (penurunan) penyusutan aktiva tetap Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) Kenaikan (penurunan) giro pada bank lain Kenaikan (penurunan) penempatan pada bank lain Kenaikan (penurunan) piutang Kenaikan (penurunan) pembiayaan Kenaikan (penurunan) aktiva lain Laba (rugi) penjualan aktiva tetap Perubahan aktiva dan kewajiban pada bank lain Penurunan (kenaikan) penempatan pada bank lain Penurunan (kenaikan) piutang murabahah Kenaikan (penurunan) pendapatan murabahah ditangguhkan Penurunan (kenaikan) pembiayaan mudharabah Penurunan (kenaikan) pembiayaan musyarakah PENURUNAN (kenaikan) QARDH Penurunan (kenaikan) AKT. IJARAH Penurunan (kenaikan) margin ijarah ditangguhkan Penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain Simpanan: (penurunan) kenaikan kewajiban segera lainnya (penurunan) kenaikan bagi hasil yang belum dibagikan (penurunan) kenaikan tabungan al-wadiah (penurunan) kenaikan tabungan al-wadiah bank (penurunan) kenaikan kewajiban segera lainnya (penurunan) kenaikan taksiran pajak yang harus dibayar (penurunan) kenaikan tabungan mudharabah (penurunan) kenaikan deposito mudharabah Selisih karena penjabaran laporan keuangan Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi Arus kas dari aktivitas investasi Penyertaan saham Kenaikan (penurunan) perolehan aktiva tetap Laba (rugi) hasil penjualan aktiva tetap Kenaikan (penurunan) penerimaan dividen Kas siperoleh (digunakan) untuk kegiatan investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) pinjaman diterima Kenaikan (penurunan) tambahan modal disetor Kenaikan (penurunan) cadangan Kenaikan (penurunan) pembagian laba atau pembayaran dividen Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk kegiatan pendanaan
Kenaikan bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas awal tahun Kas dan setara kas akhir tahun
Sumber: Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia d. Laporan Perubahan Ekuitas Uraian
Catt
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh
Tambaha n modal disetor
Selisih penilaian kembali aktiva tetap
Selisih penilaian nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual
Pendapatan komprehensi f lain
Saldo pada tanggal 31 Desember 2005 Penyesuaian sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi baru atas pajak penghasilan Saldo pada tanggal 1 Januari 2006 disajikan kembali Penambahan selama tahun berjalan Pengurangan selama tahun berjalan Ditentukan untuk cadangan tujuan Pembagian dividen Laba/rugi bersih selama tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Desember 2006 Hasil penerbitan saham dari penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu Penambahan selama tahun berjalan Ditentukan untuk cadangan tujuan Pembagian dividen Pemakaian cadangan tujuan Laba/rugi bersih selama tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Desember 2007
Sumber: Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia e. Laporan Komitmen Dan Kontinjensi POS-POS
TH
TH
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Saldo laba ya peng Cadangan tujuan
TAGIHAN KOMITMEN a. Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum ditarik b. lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN a. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik b. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI a. Garansi yang diterima b. Pendapatan yang akan diterima c. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKUKAN PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANNELING)
Sumber: Laporan Keuangan BPR Syariah Margirizki Bahagia f. Laporan Perubahan Dana Investasi Tidak Terikat URAIAN Saldo awal Jumlah unit investasi awal periode Nilai perunit investasi Penerimaan dana Penarikan dana Keuntungan (rugi) investasi Biaya administrasi Fee bank sebagai agen/manajer investasi Saldo investasi pada akhir periode Jumlah unit investasi akhir periode Nilai unit investasi akhir periode
PORTOFOLIO A
PORTOFOLIO B
TOTAL
Sumber: Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia g. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zis KETERANGAN SUMBER DANA ZIS a. Zakat dari Bank b. Zakat dari pihak luar Bank c. Infak dan shadaqah Total sumber dana PENGGUNAAN DANA ZIS a. Fakir b. Miskin c. Amil
CATATAN
Dari penabung dan deposan
TH
d. Orang yang baru masuk Islam (muallaf) e. Orang yang terlilit hutang (ghorim) f. Hamba sahaya g. Orang yang berjihad (fisabilillah) h. Orang yang dalam perjalanan Total Penggunaan Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan Sumber dana ZIS pada awal tahun Sumber dana ZIS pada akhir tahun
Sumber: Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia h. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan KETERANGAN SUMBER DANA QARDHUL HASAN a. Infak dan shadaqah b. Denda c. Sumbangan atau hibah d. Sisa saldo pendapatan non halal
CATATAN
Dari Bank Muamalat Indonesia Dari pendapatan Jasa Bank Konvensional
Total sumber dana
PENGGUNAAN DANA QARDHUL HASAN a. Pinjamaan Total penggunaan Qardh Kenaikkan (penurunan) sumber atas penggunaan Sumber dana qardh pada awal tahun Sumber dana qardh pada akhir tahun
Sumber: Laporaan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia
TH
CURRICULUM VITAE
Nama
: Sari Asih Indah Diyanah
Tempat/Tgl Lahir
: Kebumen, 17 Mei 1984
Jenis Kelamin
: Perempuan
Alamat Asal
:
RT.
03/02
KarangDuwur-Petanahan-Kebumen-Jawa
Tengah 54382 Alamat Jogja
: Jl. Nusa Indah No. 165 Kwarasan-Nogotirto-GampingSleman
Telp/HP
: +6281328657974.
NAMA ORANG TUA Ayah
: Abdul Djamil
Ibu
: Bandiyah (Almh)
Pekerjaan Orang tua : Swasta.
RIWAYAT PENDIDIKAN: a. TK
: TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (1992)
b. SD
: SD N 1 KarangDuwur-Petanahan-Kebumen (1993)
c. SLTP : MTsWI KarangDuwur-Petanahan-Kebumen (1999). d. SMU : MAWI KarangDuwur-Petanahan-Kebumen (2002). e. PT
: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2002).
