SKRIPSI. ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (Studi Pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari)

SKRIPSI ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (Studi Pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari)

OLEH MUHAMMAD PRAGA KAMALUDIN B1C1 12 091

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017

ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (Studi Pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Halu Oleo untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana

OLEH

MUHAMMAD PRAGA KAMALUDIN B1C1 12 091

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017

ABSTRAK

Muh. Praga Kamaludin, 2017. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Pada BMT Amanah Cabang Kendari). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo. Pembimbing : (1) Dr. Muntu Abdullah, Se., M.Si., Ak., CA, (2) Ika Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil BMT Amanah Cabang Kendari dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan PSAK 105. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dideskripsikan tentang sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari yang disesuaikan dengan PSAK 105. Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari menunjukan bahwa sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT Amanah Kendari, analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari secara umum telah sesuai dengan PSAK 105.

Kata Kunci : Kesesuaian Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105

vi

ABSTRACT

Muh. Praga Kamaludin, 2017. Analysis Suitability Accounting Treatment Mudharabah with PSAK 105 (Study in BMT Amanah Branch of Kendari) lC. Essay. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Halu Oleo. Counselors : (1) Dr. Muntu Abdullah, Se., M.Si., Ak., CA, (2) ) Ika Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA.

The purpose of this study was to determine the accounting treatment system of financing is done on the Baitul Maal wat Tamwil BMT Amanah Branch of Kendari accordance with PSAK 105. The method used is descriptive qualitative data obtained from the interviews will be described on the accounting treatment system of financing on the BMT Amanah Branch of Kendari and analyze the suitability of the accounting treatment of financing at BMT Amanah Branch of Kendari adjusted with PSAK 105. Results of research conducted in BMT Amanah Branch of Kendari shows that the accounting treatment system of financing is done on the BMT Amanah Branch of Kendari in accordance with Standard Operating Company (SOP) in the BMT Amanah Kendari, analysis of the suitability of the accounting treatment of financing at BMT Amanah Branch of Kendari in general have been appropriate with PSAK 105.

Keyword: Suitability Accounting Treatment, Financing Mudharabah, PSAK 105

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrobbil'alamin

Puji

dan Syukur

peneliti

panjatkan

kehadirat Allah Subhaanahu Wa Ta’ala, atas rahmat dan Karunia-Nya serta shalawat serta salam kepada junjungan suri tauladan, manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad ‫ﷺ‬ sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105 (Studi Pada BMT Amanah Cabang Kendari)” Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu oleo Kendari. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti menghadapi banyak kesulitan baik dalam segi materi, waktu, pikiran dan tenaga. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi -tingginya kepada kedua orang tua yang peneliti sayangi dan banggakan yakni Ayahanda Zakaria Sidik dan Ibunda Yeni Kurniasari yang senantiasa memberikan doa, cinta, nasihat, bimbingan, peringatan, perintah larangan dan kasih sayangnya dalam bentuk moril maupun materil selama ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya penulisan skripsi ini senantiasa mengalami kendala dan hambatan, namun berkat Rahmat Allah Subhannallahu Wa Ta’ala serta dorongan bantuan dari berbagai pihak sehingga segala tantangan dan rintangan dapat teratasi. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis haturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya

viii

kepada Bapak Dr. Muntu Abdullah, Se., M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing I dan Ibu Ika Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti. Ucapan terima kasih peneliti juga sampaikan kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Supriadi Rustad M.Si. selaku Rektor Universitas Haluoleo.

2.

Ibu Dr. H. Rostin, SE., MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi.

3.

Ibu Tuti Dharmawati, SE., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4.

Bapak Safaruddin, SE., M.SA., Ak., CA

selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi. 5.

Bapak Dr. H. Nasrullah Dali, SE., M.Si., Ak., CA, Ibu Ibu Tuti Dharmawati, SE., M.Si., Ak., QIA., CA dan Ibu Santiadji Mustafa, SE., M.SA., Ak., CA selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ekonomi Uho.

7.

Kepala Cabang BMT Amanah Cabang Kendari yang telah mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

8.

Karyawan BMT Amanah Cabang Kendari yang telah membagi pengalaman serta sumbangsih pemikiran dalam proses penyelesain skripsi ini.

9.

Keluargaku Alfan Primananda, Wida, Inang, Juma, Sulis, Yuli, Mela, Lula, dan yang lainnya terima kasih atas motivasi serta dukungan finansial selama ini hingga penyelesaian tugas akhir penulis. ix

10.

Teman-teman mulai dari 4 tahun lalu, akuntansi kelas C 012 Puspita Hasir yang masih mencari belahan jiwa, Yang Mega yang telah menaiki tangga kedewasaan, Iwayan Eka, Auliyana, Abdul Razak, Syamsul Ma’rif, Marianus TJ, Indra Bayu, Ardino, Juita Puspita Sari, Rahmawati Hidayat, Muhammad Hidayat, Mulyadin, La ode Harsila, Mulyadin teman – teman mahasiswa veteran seperjuanganku, Rinto Kuswantoro yang telah melanjutkan S2, Muhammad Tonasa, Si Made Ngurah yang telah menyelesaikan S1, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini.

11.

Teman susulan akuntansi 012, Rizal, Mifta, Utsman, Cindhy Amelia Lati, Mulawati, Waode Nela, Andi Nurjanna, Andi Elsa, Hariana, Wahda, Ipul, Sanyoto, Jong, Dwi, Ishak, yang sama-sama berjuang dipenghujung semester akhir.

12.

Teman - teman KKN di Posko Tinanggea Roraya, Sumran Aswindo Selaku Kordes Roraya, Ical, Icha, Mia, Yuyun, Azhar, Untung, Indah, Hardin, yang memotivasi selama KKN dan semoga bisa berkumpul kembali.

13.

Jelasnya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat disebutkan terima kasih atas semuanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pribadi.

x

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Kendari,

2017

Penulis

xi

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL..................…………………………………………... HALAMAN JUDUL........................................................................................ HALAMAN PERNYATAAN.......................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………………….... HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... ABSTRAK……...………………………………………………………….... KATA PENGANTAR……...……………………………………………….. DAFTAR ISI ……...………………………………………………………… DAFTAR TABEL ………………………………………………………....... DAFTAR SKEMA …………………………………………………………..

i ii iii iv v vi viii xii xiv xv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………..... 1 1.2 Rumusan Masalah ………………………………………........ 9 1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………...... 9 1.4 Manfaat Penelitian …………………………………………… 10 1.5 Ruang Lingkup Penelitian…………………………………..... 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu ……………………………………….... 2.2 Pengertian Pembiayaan ……………………………………… 2.3 Pengertian Mudharabah……………………………………… 2.4 Pengertian Pembiayaan Mudharabah ……………………….. 2.5 Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah ………………... 2.6 Prinsip-Prinsip Pembiayaan Mudharabah …………………... 2.7 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah ……………... 2.8 Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. 2.9 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 ………………. 2.10 Laporan Keuangan BMT …………………………………….. 2.11 Kerangka Pemikiran ………………………………………….

12 16 17 18 19 20 23 24 25 29 37

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Obyek Penelitian ……………………………………………... 3.2 Jenis Data …………………………………………………….. 3.3 Sumber Data ………………………………………………….. 3.4 Metode Analisis Data ………………………………………… 3.5 Definisi Operasional ………………………………………….

38 38 38 38 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Wat Tanwil…………………..................... 4.1.1 Sejarah Singkat BMT Amanah Kendari........................ 4.1.2 Visi dan Misi BMT Amanah Kendari........................... 4.1.3 Tujuan BMT Amanah Kendari...................................... 4.1.4 Struktur Organisasi BMT Amanah Kendari.................. 4.1.5 Jenis Produk dan Kegiatan di BMT Amanah Kendari..

ix

40 40 41 42 43 47

4.2 Hasil Penelitian…………………………………………........................... 4.2.1 Sistem Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah yang Dilakukan Pada BMT Amanah Cabang Kendari............................................................. 4.2.2 Analisis Keseuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabaah Pada BMT Amanah Cabang Kendari Dengan PSAK 105........................................................ 4.3 Pembahasan…………………………………………............................... 4.3.1 Sistem Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah yang Dilakukan Pada BMT Amanah Cabang Kendari............................................................. 4.3.2 Analisis Keseuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabaah Pada BMT Amanah Cabang Kendari Dengan PSAK 105........................................................ BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan............................................................................... 5.2 Saran......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

x

48

48

52 53

53

56

59 59

DAFTAR TABEL Tabel Tabel 1.1

Halaman Pembagian Hasil dan Pendapatan yang Diperoleh Untuk Pemilik Dana dan Pengelola Dana…………............................ 9

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu………………………………………..

xi

15

DAFTAR SKEMA Skema

Halaman Kerangka Pikir ……………………………………………….

37

Skema 4.1.4 Struktur Organisasi BMT Amanah Kendari ............................

46

Skema 2.10

xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah

melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Dampak dari over regulated terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kehidupan ekonomi pada periode tersebut. Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhatihati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung,

Menteri/Ketua

Badan

Pertahanan

Nasional,

dan Ketua

Badan

Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya

1

2

ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Perbankan Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi terutama pada tahun 1989-90. Pada tahun 1989, jumlah dana yang berhasil dihimpun meningkat 45 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 54,4 triliun rupiah. Pada tahun 1990, jumlah dana yang dihimpun mencapai 83,2 triliun, meningkat 52,9 persen atau 121.7 persen dari tahun 1988. Hal yang sama juga terjadi pada penyaluran kredit. Pada 1989, kredit yang disalurkan perbankan melonjak 44,5 persen menjadi 63.6 triliun rupiah dan mencapai 97,70 triliun rupiah atau meningkat 122.0 persen pada 1990. Pelonggaran sistem likuiditas tersebut ternyata menyebabkan situasi ekonomi memanas (over heated) dan menimbulkan pengaruh semakin tingginya inflasi. Jumlah uang beredar meningkat tajam sebesar 23,4 persen pada 1989 dan 73,2 persen pada 1990. Demikian juga tingkat inflasi hampir mencapai dua digit 9,5 persen pada 1990 dan tetap pada tingkat yang sama pada 1991 Keadaan ini memaksa pemerintah memberlakukan kebijaksanaan baru dalam bidang moneter pada tahun 1990. Paket Deregulasi Januari 1990 diluncurkan untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20 persen dari kreditnya kepada kredit usaha kecil (KUK). Pada tahun yang sama juga, dengan terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat (Tight Money

3

Policy) serta menarik dana milik BUMN dari beberapa bank untuk mendinginkan suku perekonomian dalam negeri. Pemerintah di samping itu juga menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk menarik dana dari masyarakat. Meningkatnya suku bunga SBI tersebut membawa dampak peningkatan suku bunga perbankan lainnya seperti Surat Berharga Pasar Uang dan Interbank Call Money. Pada tahun 1989 terjadi peningkatan tajam tingkat bunga SBI dari 15,15 persen menjadi 19,88 persen, tingkat bunga SBPU dari 17,00 persen menjadi 20,84 persen dan tingkat bunga interbank dari 12,57 persen menjadi 21,53 persen. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia juga dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi

sektor-sektor perekonomian

nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam

bertransaksi,

investasi

yang

beretika,

mengedepankan

nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih

4

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Islam memperbolehkan sistem ekonomi dengan aturan yang ada dalam AlQur’an dan Al-Hadits yang telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti melalui nilai-nilai yang universal. Dalam transaksi ekonomi (Muamalah), harus didasarkan pada kejujuran, dan keadilan. Baik dalam perdagangan, kerjasama, maupun semua aspek dalam melakukan sistem ekonomi. Sistem barter baik melalui jual beli, sewa menyewa, pegadaian, kerja sama dan lainnya. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa : “ Hukum ashal dari muamalah adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya.’ Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil nash (Qur’an dan Hadits). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip islam”(Ali:2010). Kegiatan ekonomi syariah telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi

5

perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsipprinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara BMT dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi BMT, maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT harus disediakan dengan baik agar mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada Al Qur’an dan Al Hadits. BMT sebagai lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada

6

masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk BMT Syariah. Di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, BMT menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, BMT memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akuntansi keuangan menurut Sugiarto (2002) menyatakan bahwa : “Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala. Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap para pemegang saham.” BMT sebagai lembaga keuangan syariah memerlukan akuntansi yang berdasarkan syariah. Akuntansi syariah yang dikembangkan antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, pengungkapan hak dan kewajiban secara adil serta sistem pembagian hasil dari suatu usaha yang dijalankan oleh beberapa pihak tertentu. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.

7

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: ....‫يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم‬

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa: 29) ‫ب‬ َ ُ‫َ َكاتِب أ َ ْن يَ ْكت‬ َ َْْ‫يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا تَدَايَ ْنتُ ْم ِب َد ْي ٍن إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُبُوهُ َو ْليَ ْكتُبْ بَ ْينَ ُك ْم َكاتِب ِبا ْل ََ ْد ِِ َو ََ ي‬ َّ ُ‫َك َما َعلَّ َمه‬ ُّ ‫َّللاُ فَ ْليَ ْكتُبْ َو ْليُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ا ْل َح‬ .... َ‫َّللا َربَّهُ َو ََ يَ ْبخَسْ ِمنْهُ َشيْئا فَإ ِ ْن َكان‬ َ َّ ‫ق‬ ِ َّ‫ق َو ْليَت‬ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Qs. Al Baqarah:282). Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna’), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan mudharabah yang diberlakukan mulai awal januari 2008, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menetapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank di Indonesia, Sehingga BMT sebagai lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu

8

pada ketentuan akuntansi syariah. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti earning management, income smoothing, window dressing, lapping dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan. Data Penghimpunan BMT Indonesia pada tahun 2010, telah ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia. Total asset yang dikelola mencapai nilai Rp. 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. Terdapat 6 BMT yang tersebar di Sulawesi Tenggara yaitu BMT Ummat Kendari, BMT Maflihun Kendari, BMT Amanah Kendari, BMT Muamalah Kendari, BMT Berlian Kendari, dan BMT Berkah Syariah BauBau. Pimpinan Baitul Maal wat Tamwil Amanah Cabang Kendari, Sudah ada Masyarakat yang menggunakan akad mudharabah, karena perlakuan binaannya yang sudah mulai berjalan. Dari pembagian hasilnya pemberi dana mendapatkan Rp. 100.000 dan pengelola Rp. 50.000. Dalam pembagian hasilnya yang didapat Rp. 200.000, yang dilaporkan Rp. 100.000. Namun, dalam akad mudharabah yang ada di Kendari belum meyakinkan. Dari pendapatan yang didapat untuk pemberi dana Rp. 100.000 tapi yang dilaporkan hanya Rp. 50.000. Padahal Nisbah yang ditentukan diawal, si pengelola mendapatkan hasil yang lebih besar karena terdapat biaya Operasional, dan biaya-biaya lainnya. Pengguna produk mudharabah di Kendari telah mencapai 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

9

Tabel 1.1 Pembagian Hasil dan Pendapatan yang Diperoleh Untuk Pemberi Dana dan Pengelola Dana No 1. 2. 3.

Keterangan Pembagian Hasil Untuk Pemberi Dana dan Pengelola Dana Pembagian Hasil yang Dilaporkan Pendapatan yang Diperoleh

Pemberi Dana Rp. 100.000

Pengelola Dana Rp. 50.000

Rp. 200.000 Rp. 100.000

Rp. 100.000 Rp. 50.000

Fenomena diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan

judul

“Analisis

Kesesuaian

Perlakuan

Akuntansi

Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105” (Studi Pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari).

1.2

Rumusan Masalah Adapun latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut; 1. Bagaimanakah sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil BMT Amanah Cabang Kendari? 2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan PSAK 105?

1.3

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut: 1. Untuk

mengetahui

sistem

perlakuan

akuntansi

pembiayaan

mudharabah dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil BMT Amanah Cabang Kendari.

10

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan PSAK 105. 1.4

Manfaat Penelitian Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: a. Bagi Peneliti Semoga penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang konsep-konsep ilmu ekonomi islam dalam pekembangan bank syariah yang bebas dari larangan agama. b. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Cabang Kendari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang. c. Bagi Akademisi, Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar, dan lainnya.

1.5

Ruang Lingkup Penelitian Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Cabang Kendari dan selanjutnya disesuaikan

11

dengan PSAK 105. Beberapa indikator diantaranya kesiapan Sumber Daya Manusia. Buku Sugiyono (2011 : 345) menyebutkan bahwa: “Informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu ‘membukakan pintu’ kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian.” Informan kunci diantaranya bagian manager dan bagian accounting yang ada di BMT Amanah, lalu beberapa karyawan terkait pada BMT Amanah untuk melengkapi data yang diinginkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Penelitian Terdahulu Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait masalah ini.

Salah satunya adalah skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105 Studi Pada 4 BMT di Jakarta Selatan” Oleh Soraya tahun 2011. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan Selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105. Metode yang digunakan dalam penelitian Soraya adalah dekriptif analitis, yang berusaha memberikan gambaran penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan mengumpulkan data, menyusun/mengklasifikasi sifatnya, menganalisa, dan menginteprestasikannya. Dalam penelitian milik Soraya disimpulkan bahwa, terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi yang terjadi pada saat keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah. Menurut PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan pada saat pembayaran kas atau asset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah. Kesimpulan selanjutnya, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat nasabah menunggak angsuran. Keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT AlKariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an tidak melakukan penjurnalan pada saat nasabah menunggak angsuran pembiayaan. Dalam PSAK 105 disebutkan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh

12

13

tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Penelitian lain yang terkait dalam pembahasan ini adalah skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen” Oleh Indrawati tahun 2012. Dalam penelitiannya, Indrawati membahas tentang system yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen yang selanjutnya disesuaikan dengan PSAK 105. Metode yang digunakan Indrawati adalah metode penelitian deskriptif komparatif. Metode penelitian ini menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian Indrawati disimpulkan bahwa, sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT Surya Maspul Belajen dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur aplikasi pembiayaan mudharabah, prosedur realisasai pembiayaan mudharabah, prosedur monitoring pembiayaan mudharabah, dan prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah. Kebijakan akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh BMT Surya Maspul telah sesuai dengan PSAK 105 baik dari sisi karakteristik, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Seperti, penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Surya Maspul Belajen ditentukan secara bersama-sama antara BMT dan nasabahnya yang pada akhirnya tertuang dalam suatu

14

akad/perjanjian dan BMT tidak menetapkan suatu bunga tetap, melainkan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah. Kesimpulan selanjutnya, Penerapan Akuntansi Mudharabah pada BMT Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK 105 tetapi belum sesuai dengan syariah islam seperti kriteria analisis pembiayaan yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Penelitian lain yang berhungan dengan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul ”Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah” oleh Yulistyanti tahun 2013. Yulistyanti membahas tentang standar akuntansi yang digunakan sebagai prinsip syariah yang merupakan kunci sukses untuk menjalankan sistem dalam rangka melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Bank Syariah dalam penelitian ini yaitu Bank Permata Syariah perlu menerapkan konsep yang tepat dan relevan dalam perlakuan akuntansi pada transaksi-transaksi yang terjadi dalam bank tersebut dan disesuaikan dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi

mudharabah. Penelitian Yulistyanti

menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh data yang lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitian Yulistyanti Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan Bank Permata Syariah dengan prinsip bagi hasil. Perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Bank Permata Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah untuk setiap pencatatan dalam transaksinya. Hanya

15

pada penyajian laporan Laba/Rugi tidak sesuai dengan PSAK No. 105 yang menyatakan

bahwa

Laba/Rugi

disajikan

dalam

bentuk

pengelompokan

pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Sedangkan pada Bank Permata Syariah disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan menurut sistem yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No.

Nama dan Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

1.

Soraya tahun 2011”Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105 Studi Pada 4 BMT di Jakarta Selatan”.

Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari, lalu disesuaikan dengan PSAK 105.

2.

Indrawati tahun 2012“Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen”.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi yang terjadi pada saat keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT AlKariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Akuntansi Mudharabah pada BMT Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK 105 tetapi belum sesuai dengan syariah islam seperti kriteria analisis pembiayaan yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral).

Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari Lalu disesuaikan dengan PSAK 105.

16

3

2.2

Yulistyanti tahun 2013. ”Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan mudharabah Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah”.

Hasil Penelitian Menunjukkan Perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Bank Permata Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah untuk setiap pencatatan dalam transaksinya.

Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari, lalu disesuaikan dengan PSAK 105.

Pengertian Pembiayaan IKAPI (2009:138) menyatakan bahwa:

“Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/UUS dan pihak-pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.” Pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana kepada nasabah yang dilakukan oleh bank dalam rangka memproduktifkan dananya agar tidak menganggur (idle) baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Akibat dari penyaluran dana tersebut, bank memperoleh imbalan berupa bagi hasil, margin, sewa atau bahkan tanpa imbalan. Istilah pembiayaan dengan kredit hampir sama karena keduanya samasama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli maupun sewa menyewa sehingga imbalan yang diperolehnya-pun berupa bagi hasil,

17

margin dan pendapatan sewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan

imbalan

bunga

untuk

memperoleh

pendapatan,

padahal

sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjam. Dampaknya terasa pada saat rendahnya tingkat penerimaan peminjam sedangkan biaya bunga tetap. Akibatnya, peminjam tidak bisa membayar pokoknya sekaligus bunga yang terus berlipat. Dalam keadaan inilah peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan membayar bunga, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan (Antonio:67). 2.3

Pengertian Mudharabah Mudharabah dalam hakikatnya di buku Giharto (2007:51) adalah :

“Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam berdagang, di dalam fiqh Islam disebut dengan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharaba (memukul, bergerak) dharaba fil-mal (berdagang, memperdagangkan).” Suhendi (2007:136) dalam bukunya menyebutkan bahwa : “Disebut juga qiradh, yang berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan), karena pemilik memotong bagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan”. Para ulama fiqh secara terminologi mendefinisikan mudharabah yang ada dalam buku Lathif (2005:134) adalah : “Pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”. Ensiklopedi Hukum Islam, Dahlan (1996:1196) menyebutkan bahwa : “Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam berdagang”.

18

Wahbah Az-Zuhaily sebagaimana yang dikutip dalam buku Sutedi (2009:69) bahwa : “Mudharabah adalah pemilik modal menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dari kesungguhannya”. 2.4

Pengertian Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan kepada

Mudharib (pengelola dana) oleh shahibul maal (pemilik dana), dimana pemilik modal memberikan kepercayaan dananya untuk dikelola oleh mudharib sebesar 100% dana. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi. Mudharib, sebagai orang yang diberi amanah dituntut untuk bersikap hati-hati dalam mengelola dana shahibul maal. Untuk itu, ia harus pintar dalam menyalurkan dana yang telah diberikan shahibul maal ke dalam bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan yang optimal. Apabila bisnisnya tersebut merugi, maka shahibul maal akan menanggung kerugian tersebut sebagai pengurang modal sedangkan mudharib akan kehilangan kerja keras dan managerial skill selama bisnis berlangsung, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dan penipuan. Muslehuddin (2004:69) menyebutkan bahwa: “Dalam pembiayaan mudharabah, pemilik dana tidak boleh melakukan pengawasan kerja yang bisa menimbulkan campur tangan dalam usaha mudharib, karena hanya mudharib saja yang dapat mengurus modal sejauh ia mengetahui baik buruknya dalam menjalankan urusan perniagaan”.

19

shahibul maal hanya mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan saja tanpa mencampuri usaha mudharib. 2.5

Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah a. Al-Qur’an 1) Firman Allah QS. Al-Nisa’ [4]:29: ...‫يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu…”. 2) Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]:1: ....‫يا أَي َها الَّذينَ آ َمنُوا أَوْ فُوا ِبا ْل ُعقُود‬ Artinya : “Hai orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu....” 3) Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283: ْ ‫ضا فَ ْليُ َؤ ِّد الَّ ِذي‬ ....ُ‫َّللا َربَّه‬ ُ ‫فَإ ِ ْن أَ ِمنَ بَ ْع‬... ً ‫ض ُك ْم بَ ْع‬ َ َّ ِ‫اؤتُ ِمنَ أَ َمانَتَهُ َو ْليَتَّق‬ Artinya: “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia berktakwa kepada Allah Tuhannya…”. b. Hadis Nabi Riwayat Thabrani : Artinya : "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.

20

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 2.6

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Mudharabah

2.6.1 Rukun Pembiayaan Mudharabah Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa : “Rukun pembiayaan mudharabah adalah ijab dan Kabul”. Adapun menurut jumhur ulama ada tiga rukun pembiayaan mudharabah, yakni: 1) Dua pihak yang berakad (shahibul maal/pemilik modal dan mudharib/pengelola modal). 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal (maal), kerja dan keuntungan. 3) Shigot, yakni serah (ijab) dan terima (qabul). Rukun pembiayaan mudharabah adalah : “Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek mudharabah (modal & kerja), Persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan” (Karim,2008:205). 2.6.2 Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah Adapun

syarat-syarat

yang

harus

dipenuhi

dalam

pembiayaan

mudharabah : 1) Pelaku a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh b) Pelaku dapat melakukan mudharabah baik dengan seksama atau dengan non muslim. Boleh saja melakukan mudharabah dengan non muslim tetapi yang dapat dipercaya dan juga dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan

21

modal dari pihak muslim sehingga bisnis yang dijalankan tersebut bebas dari riba dan juga bentuk-bentuk yang dilarang oleh syariah. c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. 2) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 1) Modal I.

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

II.

Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

III.

Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

IV.

Pengelola

dana

tidak

diperkenankan

untuk

memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana. V.

Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

VI.

Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

22

2) Kerja I.

Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

II.

Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

III.

Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

IV.

Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.

V.

Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3) Ijab Kabul Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihakpihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4) Nisbah Keuntungan a) Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c) “Shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. (Nurhayati,2008:116-117)”

23

2.7

Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah Shawi (2004:170) pembiayaan mudharabah merupakan :

“Pembiayaan yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis, dan pihak yang pandai dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Maka dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terciptalah hubungan kemitraan antara keduanya”. Bisnis penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak. Muhammad (2009:65-66) menyatakan bahwa : “ Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplikasikan beberapa hal penting: pertama, kedua pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu berangkat dari kebersamaan, suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling ridha satu sama lain. Kedua, sebagai dua pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, shahibul maal dan mudharib, memiliki orientasi yang sama yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam suatu bisnis yang menguntungkan (laba) baik secara material maupun spiritual”. Tujuan dari pembiayaan mudharabah adalah : “Sebagai salah satu pembiayaan yang berfungsi sebagai penguatan modal kerja, dimana LKS menjadi sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang mengalami defisit untuk usaha produktif sebagai modal kerja usaha, sehingga fungsi LKS ini akan menstimulasikan tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat, memberi peluang pada masyarakat miskin untuk mengakses sumber daya ekonomi, dan mampu menstimulasikan usaha yang dilakukan masyarakat miskin” (Soraya,2011:37). Adapun manfaat dari pembiayaan mudharabah adalah : 1. Shahibul maal akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha mudharib meningkat. 2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha mudharib sehingga tidak memberatkan mudharib.

24

3. Mudharib akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 4. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Dalam bank konvensional, bank akan menagih kredit yang diterima nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 2.8

Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah Perbankan syariah dalam aplikasinya, penyaluran dana dengan skema

mudharabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Mudharabah mutlaqoh Soraya (2011:39) dalam bukunya menyebutkan mudharabah mutlaqoh yaitu : “Pengelola dana tidak diberi batasan mengenai bisnis yang akan dijalani dan daerah tempat usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu)”. Pengelola memiliki kebebasan yang penuh untuk menyalurkan dananya ke bisnis apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun apabila tenyata pengelola dana lalai atau melakukan kecurangan sehingga menyebabkan kerugian maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

25

b. Mudharabah Muqayyadah Janwari (2002:73) menyebutkan bahwa jenis mudharabah ini ; “Pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana mengenai tata cara bisnis, tempat usaha maupun sektor usaha yang nantinya akan dijalankan. Nasabah terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank syariah sehingga mudharabah muqayyadah ini dikenal sebagai investasi terikat”. Mudharabah muqayyadah dalam peran bank syariah : “Hanya sebagai agen yang menghubungkan pemilik dana mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dengan pelaksana usaha” (Yaya,2009:63). Bank selanjutnya akan menginvestasikan dana shahibul maal tersebut ke dalam proyek tertentu yang telah ditentukan oleh shahibul maal. Dari upaya memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu sebagaimana yang telah disepakati. c. Mudharabah Musytarakah Mudharabah Musytarakah adalah : “Bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad mudharabah musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi” (Soraya,2011:40). Suwiknyo (2010:78) dalam bukunya menyebutkan bahwa : “Pembagian bagi hasil usaha mudharabah antara pemilik dana dengan pengelola dana dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing)/ bagi laba (profit sharing). Dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset), sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang diberkaitan dengan pengelolaan mudharabah”. 2.9 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 IAI (2009:105.2-105.6) menyatakan bahwa: “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi mudharabah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan,

26

penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, bank sebagai pemilik dana atau shahibul maal” sebagai berikut: 1. Pengakuan dan pengukuran a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 12) b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105: Paragraf 13) c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.(PSAK 105: Paragraf 14) d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.(PSAK 105: Paragraf 15) e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.(PSAK 105: Paragraf 16)

27

f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.(PSAK 105: Paragraf 17) g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,ditunjukkan oleh: 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105: Paragraf 18) h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.(PSAK 105: Paragraf 19) 2. Penghasilan Usaha i. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.(PSAK 105: Paragraf 20) j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 1)

Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

28

2)

Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.(PSAK 105: Paragraf 21)

k. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.(PSAK 105: Paragraf 22) l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.(PSAK 105: Paragraf 23) m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.(PSAK 105: Paragraf 24) 3. Penyajian n. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: Paragraf 36) 4. Pengungkapan o. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. b.

rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

c.

penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;

d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.(PSAK 105: Paragraf 38)

29

2.10

Laporan Keuangan BMT Soraya (2011:47) laporan keuangan adalah :

“Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”. Harahap (2002:7) menyatakan bahwa: “Mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu produk atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.” Adapun tujuan laporan keuangan BMT adalah : “Memberikan informasi bagi para pemakai laporan keuangan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan terhadap BMT. Informasi ini dibutuhkan baik pihak intern maupun ekstern BMT. Diantara yang termasuk pihak intern BMT adalah pengurus BMT, pengelola BMT dan anggota BMT sedangkan pihak ekstern adalah PINBUK, dinas koperasi kabupaten/kota, dinas koperasi provinsi, departemen koperasi,UMKM, pemerintahan desa, dan masyarakat” (Azis,2006:1). “Sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen BMT. Untuk itu, laporan keuangan BMT, yang meliputi keuangan, sektor ril, dan sosial” (Widodo,2000:87). Laporan keuangan BMT Agar berguna bagi para pemakai laporan keuangan, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Dapat dipahami Informasi keuangan yang ditampilkan dalam laporan keuangan harus jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, para pembaca laporan keuangan tersebut dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi yang didapatnya.

30

b. Relevan Data yang diolah serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya yang ada kaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Data atau informasi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan tidak perlu disajikan. c. Andal Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus memenuhi kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. d. Dapat dibandingkan Laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya untuk mengikuti perkembangan (trend) posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga harus dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, dalam hal ini antara BMT, untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja secara relative. Laporan keuangan BMT terdiri dari: a.

Neraca Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah aktiva, jumlah kewajiban dan jumlah modal perusahaan dalam suatu periode tertentu.

31

Komponen-komponen yang ada dalam neraca BMT antara lain sebagai berikut: 1) Aktiva a. Harta lancar Semua kekayaan yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Yang termasuk harta lancar BMT adalah: Kas, giro pada bank, penempatan dana BMT pada bank syariah maupun BMT, piutang yang terdiri atas: piutang mudharabah, piutang salam, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pinjaman qardhul hasan, penyisihan kerugian aktiva produktif, penyertaan modal pada bank syariah, BMT atau pada perusahaan yang tergerak dibidang keuangan syariah. b. Harta Tetap Semua harta yang digunakan dalam beberapa tahun seperti tanah, gedung, peralatan kantor, kendaraan dan lain sebagainya, nilai harta tetap yang dicantumkan dalam sebuah neraca haruslah berdasaran nilai perolehannya. c. Harta Lain-lain Harta

yang

tidak

dapat

digolongkan

dalam

pos-pos

sebelumnya tetapi menghasilkan manfaat bagi perusahaan misalnya harta tetap yang telah dihentikan penggunaannya dan siap untuk dilepaskan, jaminan/agunan, biaya dibayar dimuka, hak patent, lisensi, surat-surat perizinan usaha (biaya pra operasional) dan lain-lain. Umumnya harta ini bermanfaat lebih dari satu tahun sehingga harus

32

diamortisasikan sedangkan yang manfaatnya dibawah satu tahun dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya. 2) Kewajiban (Hutang) a) Kewajiban lancar Kewajiban Lancar adalah kewajiaban BMT kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. b) Simpanan i. Giro wadiah Titipan anggota BMT maupun pihak-pihak yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro serta mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan BMT. ii. Simpanan wadiah Titipan anggota BMT maupun pihak-pihak lain yang penarikannya sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati. c) Investasi tidak terikat Investasi tidak terikat merupakan mudharabah mutlaqah yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberi kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/BMT) dalam pengelolaan investasi. Investasi tidak terikat terdiri dari simpanan mudharabah dan simpanan mudharabah berjangka. d) Kewajiban jangka panjang (hutang pihak ketiga) Hutang yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya; titipan dana jamsos, ZIS dan lainnya.

33

3) Modal a) Simpanan pokok khusus Simpanan para pendiri BMT yang minimal terdiri dari 20 anggota BMT, simpanan ini tidak bisa diambil maupun dialihkan ke pihak lain kecuali ditetapkan dalam rangka anggota. b) Simpanan pokok Sejumlah simpanan yang nilainya sama dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada saat masuk menjadi anggota BMT yang besaran dan cara pembayarannya ditetapkan oleh rapat anggota BMT yang besaran dan cara pembayarannya ditetapkan oleh rapat anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT. c) Simpanan wajib Sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada BMT dalam waktu atau kesempatan tertentu sesuai keputusan rapat anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT. d) Tabarru’ Akad yang berkaitan dengan transaksi non profit. Akad ini berorientasi pada kegiatan ta’awun atau tolong menolong dalam akad ini juga tidak dipersyaratkan adanya imbalan.

34

e) Cadangan umum Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapatkan persetujuan rapat anggota BMT sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar rumah tangga. f) Laba ditahan Saldo laba bersih yang oleh rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. g) Saldo laba (rugi) Saldo dari akumulasi hasil usaha dari tahun-tahun lalu yang telah dikurangi untuk cadangan umum, laba ditahan dan koreksi laba (rugi) tahun lalu. h) Laba (rugi) tahun berjalan Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Dalam hal pada tahun berjalan BMT mengalami kerugian, maka seluruh kerugian menjadi faktor pengurang modal. i)

Laporan laba/rugi Laporan laba/rugi disusun untuk melihat hasil operasi perusahaan dalam satu periode tertentu karena dalam laporan ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya keuntungan yang ditargetkan. Laporan laba rugi terdiri dari: 1)

Pendapatan Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan harta atau penurunan hutang yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak

35

berasal dari setoran pendiri (pemilik), Pendapatan operasi BMT antara lain: a) Pendapatan operasi utama yang terdiri dari: pendapatan dari jual beli (marjin) yaitu pendapatan marjin mudharabah dan pendapatan bersih salam dan pendapatan bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. b) Pendapatan sewa (ijarah). c) Pendapatan operasi utama lainnya, yang terdiri dari pendapatan bonus wadi’ah dan penerimaan non halal. d) Pendapatan bagi hasil BMT sebagai mudharib. e) Pendapatan operasional lainnya Pendapatan jasa BMT berbasis imbalan terdiri dari fee al hawalah (perpindahan), fee wakalah (mewakilkan), fee al kafalah (pengalihan tanggung jawab), fee ar rahn (gadai), fee pinjaman qardhul hasan dan pendapatan dari administrasi pembiayaan. f) Pendapatan di luar operasi yang terdiri dari: keuntungan pelepasan aktiva tetap, pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. 2) Biaya Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya harta atau bertambahnya hutang yang mengakibatkan penurunan modal termasuk

36

pembagian kepada pemilik modal (pendiri). Biaya operasional dalam BMT antara lain: a)

Biaya bonus simpanan dan giro berdasarkan prinsip wadi’ah

b) Biaya bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka mudharabah c) Rugi investasi tidak terikat (simpanan masyarakat) akibat d) Kelalaian BMT sebagai mudharib. e) Biaya operasional lainnya f)

Biaya diluar operasi

g) Zakat h) Pajak j) Laporan perubahan modal Modal akan berpengaruh apabila perusahaan memperoleh laba karena laba tersebut akan menambah modal. Begitu pula sebaliknya bila perusahaan memperoleh kerugian maka akan mengurangi modal. Modal dapat juga bertambah bila pemilik/pendiri menambah investasi, menambah setoran modal, adanya titipan dana dan adanya modal penyertaan dari pihak lain. Informasi perubahan modal ini disajikan dalam bentuk laporan perubahan modal. k) Laporan sumber penggunaan dana ZIS dan qardhul hasan Laporan sumber penggunaan dana ZIS dan penggunaan qardhul hasan selama jangka waktu tertentu. Sumber ZIS dan qardhul hasan berasal dari : Infaq, shadaqah, denda yang berasal dari keterlambatan pelunasan piutang, sumbangan yang didapatkan dari nasabah atau pihak luar dan hibah.

37

2.11

Kerangka Pemikiran Skema 2.11 Kerangka Pikir

Studi Empiris

STUDI TEORITIS PSAK 105 :

Pimpinan Baitul Maal wat

1. Pengakuan dan pengukuran [PSAK 105.4] 2. Penghasilan usaha 3. Penyajian 4. Pengungkapan

Tamwil Amanah Cabang Kendari, Sudah

ada

Masyarakat

yang

menggunakan akad mudharabah, karena perlakuan binaannya yang sudah

mulai

berjalan.

Dari

pembagian hasilnya pemberi dana mendapatkan Rp. 100.000 dan pengeloladana Rp. 50.000.

RUMUSAN MASALAH

DESKRIPTIF KUALITATIF

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III METODE PENELITIAN 3.1

Obyek Penelitian Objek dalam penelitian Penulis adalah Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari.

3.2

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu pengambilan data langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti, yakni wawancara kepada akunting dari BMT Amanah dan karyawan yang terlibat dalam produk mudharabah serta data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3

Sumber Data Sumber data primer dari penelitian ini adalah dari pihak BMT Amanah Cabang Kendari dan pihak yang terlibat dalam akuntansi

pembiayaan mudharabah, yakni karyawan yang menangani pencatatan dalam akuntansi. Sedangkan untuk sumber dari data sekunder adalah dari dokumen tentang pembiayaan Mudharabah, studi pustaka dan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. 3.4

Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dideskripsikan tentang sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari dan menganalisis kesesuaian perlakuan 38

39

akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari yang disesuaikan dengan PSAK 105. 3.5

Definisi Operasional 1. Pembiayaan adalah bentuk penyaluran dana kepada nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka memproduktifkan dananya agar tidak menganggur (idle) baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. 2. Mudharabah adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. 3. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan kepada Mudharib (pengelola dana) oleh shahibul maal (pemilik dana), dimana pemilik modal memberikan kepercayaan dananya untuk dikelola oleh mudharib sebesar 100% dana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Wat Tanwil 4.1.1

Sejarah Singkat BMT Amanah Kendari Masyarakat kita yang melihat kondisi riil dari sisi ekonomi belum dapat

hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, maka dirintislah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Amanah oleh 24 orang anggota pendiri pada tanggal 23 mei 2007 di Aula Panti Asuhan Muslimin Kota Baubau. BMT Amanah adalah sebuah lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dibentuk dengan maksud untuk menjadi lembaga keuangan bagi pengusaha mikro dan kecil. Salah satu fokus kerja BMT Amanah adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah bagi para pelaku-pelaku usaha mikro yang secara bisnis feasible (layak) tetapi tidak bankable. Dalam penyelenggaraannya kami mengandeng semua komponen masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang ada di Sulawesi Tenggara secara umum. Akhirnya, sampai dengan desember 2009 BMT Amanah telah memberikan pelayanan pembiayaan kepada 4.075 orang pengusaha mikro di

40

41

Sulawesi Tenggara yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota seperti Baubau, Kendari Ereke, Konawe Selatan, dan Pasarwajo dengan total pembiayaan sebesar 5,2 milyar rupiah. Disisi lain, selama tiga tahun perjalanan, meskipun bukan parameter yang utama namun, kinerja keuangan BMT Amanah sebagai salah satu capaian yang patut mendapat apresiasi. Kinerja keuangan tersebut meliputi profiabilitas perusahaan, pertumbuhan asset, tingkat kepercayaan masyarakat, dan posisi Non Performing Finance (NPF). Adapun 6 (enam) tahun perjalanan, saat ini BMT Amanah sudah memiliki 8 cabang yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara seperti Kota Baubau, Kota Kendari, Ereke Kab. Buton Utara, Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Poleang Kab. Bombana, Mawasangka dan Lombe Untuk di Kab. Buton. Alhasil, sampai dengan Desember 2010 BMT Amanah telah memberikan pelayanan pembiayaan kepada 8.069 orang pengusaha mikro dengan total portofolio pembiayaan sebesar kurang lebih Rp. 10,4 milyar rupiah. BMT Amanah Sulawesi Tenggara saat ini akan memasuki usia ke-7, persoalan yang masih harus diselesaikan BMT Amanah adalah dari gerakan menuju profesionalisme. Karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk menjadi besar yang kami cita-citakan dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai syariah yang merupakan nafas dalam sistem operasional BMT Amanah. 4.1.2

Visi dan Misi BMT Amanah Kendari Adapun Visi dan Misi BMT Amanah Kendari yaitu;

42

Visi Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya. Misi 1. Turut serta mewujudkan masyarakat produktif. 2. Mendayagunakan investasi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Mengajak masyarakat untuk bersikap hemat dan gemar menabung. 4. Menyebarluaskan kepekaan sosial dan kepedulian. 5. Menciptakan sistem kerja sama yang produktif, efisien, dan inovatif. 4.1.3

Tujuan BMT Amanah Kendari Adapun yang menjadi tujuan BMT Amanah Kendari adalah sebagai

berikut; 1.

Mendidik masyarakat untuk mengelola keuangannya dengan baik, sehingga pendapatannya lebih besar dari pada tingkat konsumsinya.

2.

Mendidik Stakeholder untuk memahami dan tunduk kepada prinsipprinsip syari’ah.

3.

Menyebarluaskan kegiatan BMT Amanah dalam jaringan pembiayaan untuk mengambil inisiatif pada kegiatan-kegiatan dan program nyata untuk mereduksi kemiskinan dan kepedulian terhadap masyarakat miskin.

43

4.

Memberikan manfaat bagi stakeholder BMT Amanah berupa : a. Memberikan

kemudahan

untuk

memperoleh

modal

dan

pendanaan serta keuntungan-keuntungan lainnya sehingga dapat berkembang penuh barokah. b. Memberikan keuntungan atau bagi hasil yang kompetitif untuk investor. c. Memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan. d. Membuka lapangan pekerjaan dan turut andil dalam usaha perbaikan kondisi sosial bagi masyarakat. 4.1.4 Struktur Organisasi BMT Amanah Kendari BMT Amanah Kendari memiliki organisasi yang mengatur suatu kinerja dilembaga tersebut, struktur organisasi tersebut antara lain: 1. Pengurus Pengurus dalam perusahaan ini adalah orang yang memiliki saham tertinggi yang ada di BMT Amanah, pengurus ini juga mempunyai wewenang yaitu membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan

pengawas

syariah

memiliki

tugas

untuk

melakukan

pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada

di

bawah

pengawasannya.

Kemudian,

melaporkan

perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang

44

diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 3. Dewan Pengawas Managemen (DPM) Mewakili nasabah dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus

terutama

berkaitan

dengan

pelaksanaan

keputusan

musyawarah tahunan, memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus, mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada nasabah dalam musyawarah tahunan. 4. Direktur Operasional Direktur Operasional merupakan jabatan tertinggi yang ditunjuk dan memberi laporan kepada Dewan Direksi dalam sebuah perusahaan. Tugas direktur utama secara umum adalah sebagai koordinator, komunikator,

pengambil

keputusan, pemimpin,

pengelola

dan

eksekutor. 5. Direktur Pemasaran Direktur

Pemasaran

merupakan

jabatan

seseorang

yang

bertanggungjawab pada operasi pemasaran secara keseluruhan perusahaan. Tugas

direktur

pemasaran secara

umum

adalah

merencanakan, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. 6. Direktur HRD & Umum Direktur HRD memiliki peran penting dalam perekrutan. Direktur HRD memiliki peranan dalam merencanakan, mengkoordinasi dan mengarahkan fungsi dari administrasi sebuah perusahaan. Selain itu,

45

direktur HRD juga berperan dalam mengawasi perekrutan pegawai, wawancara dan mempekerjakan pegawai baru. Kemudian juga berkonsultasi

dengan atasan tentang strategi

perusahaan dan

menghubungkan antara manajer perusahaan dengan karyawannya.

46

Skema 4.1.4 Struktur Organisasi BMT Amanah Kendari

RAT (Rapat Anggota Tahunan)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengurus

DEWAN PENGAWAS MANAGEMEN

MAHRUS SALAM S.Pd.I

AMALUDDIN M, ST

MARZUKI. SH

DIREKTUR PEMASARAN

DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR HRD & UMUM

VICANT

SENIWATI BARAKING. A.Md

VICANT

KENDARI

EREKE I

EREKE II

TINANGGEA

MAWASANGKA

POLEANG

LOMBE

SYUKUR

ZALIADINN DAMA.SE

JALIDA

MARLIANA ,S.Si

HARMAWIN

SUPRIADI ARIF, S.Pd

SARDIN MADA

Keterangan : =

Jalur Komando

=

Jalur Koordinasi

Sumber : Annual Report BMT Amanah Kendari

47

4.1.5

Jenis Produk dan Kegiatan di BMT Amanah Kendari BMT Amanah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengusaha dan usaha mikro dan kecil terutama yang berkaitan dengan produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produkproduk tersebut diantaranya: Produk Penghimpunan Dana

1. Simpanan Umum Simpanan yang bisa diambil kapan saja selama jam kerja dengan bagi hasil 30% untuk nasabah. 2. Simpanan Pendidikan Simpanan untuk merencanakan biaya pendidikan dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah. 3. Simpanan Qurban Simpanan yang diperlukan untuk ibadah Qurban dengan nisbah bagi hasill 30% untuk nasabah. 4. Simpanan Walimah Simpanan untuk persiapan biaya pernikahan dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah. 5. Simpanan Berjangka Simpanan yang ditentukan jangka waktunya (1,3,6 dan 9 bulan) setoran minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 40-55% untuk nasabah.

48

6. Simpanan Qur’ah Simpanan berjangka dan berhadiah-jangka waktu 12 bulan – dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah. 7. Investasi Syariah Simpanan dengan jangka waktu 12 bulan, setoran minimal Rp. 1.000.000,dengan nisbah bagi hasil 60% untuk nasabah. Produk Penyaluran Dana 1. Mudharabah 2. Musyarokah 3. Murabahah 4. Ijarah 5. Hiwalah 6. Qord dan Qordhul Hasan 4.2 Hasil Penelitian 4.2.1

Sistem

Perlakuan

Akuntansi

Pembiayaan

Mudharabah

yang

dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil BMT Amanah Cabang Kendari Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Amanah menurut Manajer BMT Amanah Kendari mengatakan “BMT akan mengenakan jaminan untuk nasabah agar tetap amanah terhadap pembiayaan yang diberikan. BMT Amanah memberikan Jaminan dengan prinsip Ta’awun (tolong-menolong). Jaminan yang dikenakan oleh BMT yaitu berupa bentuk sertifikat, jaminan BKD, dan BPKB motor. BMT Amanah mengenakan jaminan tersebut karena pembiayaan mudharabah yang masih mikro/kecil, sehingga dana yang akan diberikan kepada

49

nasabah akan dibatasi dalam jumlah tertentu. Namun apabila dari segi jaminan sertifikatnya bagus, maka nasabah tersebut diarahkan ke pusat BMT Amanah untuk mendapatkan pendanaan yang lebih tinggi.” Pemberian pembiayaan mudharabah, menurut Manajer BMT Amanah mengatakan “lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk barang dari pada dana (uang). Karena dalam sistem syariah menggunakan sistem jual-beli. Kalau ada uang maka ada barang. Tapi kalau menggunakan sistem uang, hal tersebut sudah tidak termasuk sistem syariah. Contoh seperti leasing, jika barangnya ada maka pihak BMT akan membayarnya ke leasing.” Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Amanah apabila nasabah tersebut adalah pedagang kecil yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Apabila ada yang ingin meminta lebih dari Rp.5.000.000, maka akan diarahkan ke pusat BMT Amanah dengan persyaratan jaminan itu berupa BPKB mobil atau sertifikat. Jaminan yang berupa sertifikat tersebut diperkirakan bisa diberikan sebesar Rp.15.000.000 atau lebih yang disesuaikan dengan sertifikat apa yang akan diberikan kepada BMT Amanah. Prinsip bagi hasil usaha mudharabah BMT Amanah menggunakan prinsip profit sharing. Pengembalian dana mudharabah di BMT Amanah dilakukan paling cepat 6 bulan dengan sistem pembagian hasilnya. Karena kalau sistem bagi hasil yang dikenakan dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, maka bagi hasil yang akan diperoleh BMT Amanah sedikit. Tetapi apabila jangka waktunya diperpanjang atau diberikan waktu yang lama, maka sistem bagi hasil yang diperoleh BMT Amanah mengalami keuntungan.

50

Sistem atau prosedur saat seseorang akan mengambil produk mudharabah di BMT Amanah, Manajer BMT Amanah mengatakan “pertama, mengharuskan nasabah untuk membuka rekening. Rekening yang dianjurkan kepada nasabah adalah rekening simpanan. Rekening simpanan tersebut harus berada di kisaran Rp. 300.000 agar bisa berada dalam jangkauan pembiayaan atau apabila saat membuka rekening simpanan tersebut kurang dari Rp. 300.000, maka akan diberikan jangka waktu hingga satu bulan. Jangka waktu tersebut diberikan karena pedagang atau penjual yang ada di pasar biasanya menabung Rp. 10.000 hingga Rp. 20.000. Saat tercapainya kisaran tersebut, maka nasabah bisa diberikan pembiayaan dengan syarat mampu untuk membayar dalam jangka waktu satu minggu atau perbulan. Karena apabila nasabah telah diberikan pembiayaan tanpa syarat, biasanya tidak ada pengembalian dana dari nasabah, dana pokok-pun tidak bisa dikembalikan. Maka diberikanlah syarat tersebut sebagai prosedur untuk dapat mengambil produk mudharabah. Kedua, memasukkan persyaratan yang diberikan kepada nasabah. Persyaratannya berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Saat berkas tersebut dimasukkan, pihak BMT akan langsung meninjau ke tempat usahanya. Jika nasabah mempunyai jaminan berupa uang dengan syarat senilai Rp. 3.000.000 keatas, maka sudah bisa diberikan pembiayaan. Namun apabila kurang dari Rp. 3.000.000, maka pihak BMT masih belum bisa memberikan jaminan berbentuk sertifikat atau BPKB, BMT hanya bisa memberikan jaminan dalam bentuk elektronik yang disesuaikan pada besaran pembiayaan dengan jaminan dari nasabah. Karena jaminannya harus lebih tinggi, yang dihitung dalam bentuk uang. Contohnya seperti elektronik yang dibeli oleh nasabah

51

senilai Rp. 3.000.000, pemakaiannya sudah setahun sehingga nilai barang tersebut telah menyusut apabila dijual kembali oleh pihak BMT. Jadi, pihak BMT akan memperkirakan harga jualnya. Jika harga jual barang tersebut Rp. 1.500.000 atau sampai dengan Rp. 2.000.000, maka pihak BMT akan memberikan dana kepada nasabah tersebut senilai Rp.1.000.000 atau Rp.1.500.000. Setelah itu pihak BMT akan mengadakan rapat komite untuk membahas mengenai nasabah tersebut, apakah dia bisa mengembalikan dana yang telah diberikan. Kemudian saat pihak BMT menyetujui hal tersebut, BMT bersedia memberikan dana kepada nasabah.” Adapun dalam penyusunan laporan keuangan BMT Amanah, BMT Amanah menggunakan sistem akuntansi syariah berbasis komputerisasi. Jadi BMT tinggal meng-input data-data tersebut. Jurnal yang digunakan BMT Amanah berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang dilakukannya adalah sebagai berikut: 1) Pada saat penyerahan investasi mudharabah: Rekening

Debet

Db. Kas Teller Cr. Simjaka 3 bulan nasabah

Rp.

Kredit

XXX Rp.

XXX

2) Pada saat penerimaan bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan: Tidak dilakukan penjurnalan 3) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah : Tidak dilakukan penjurnalan secara manual

52

4.2.2 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Amanah Cabang Kendari dengan PSAK No. 105 Melihat jurnal transaksi investasi mudharabah yang dilakukan oleh BMT Amanah, untuk menganalisisnya penulis menggunakan contoh kasus yang terjadi di BMT Amanah tersebut. Contoh kasus: Ibu

Ilsyah

menyerahkan

investasi

mudharabah

sebesar

Rp.

10.000.000 dengan simpanan jangka waktu 3 bulan. 1) Pada saat pencairan investasi mudharabah Rp. 10.000.000 ke simjaka 3 bulan Ibu Ilsyah: Rekening Db. Kas Teller Cr. Simjaka 3 bulan Ibu Ilsyah

Debet Rp. 10.000.000

Kredit Rp. 10.000.000

Analisis Transaksi diatas : Transaksi diatas, BMT Amanah mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Ibu Ilsyah sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Ibu Ilsyah disebelah kredit sebesar Rp. 10.000.000. PSAK 105 paragraf 12 : “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.” PSAK 105 paragraf 16 : “Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.”

53

2) Pada saat Ibu Ilsyah membayar bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan : Tidak dilakukan penjurnalan Analisis diatas : Accounting BMT Amanah mengatakan ”BMT Amanah saat ini belum mempunyai angsuran untuk bagi hasil pembiayaan mudharabah. BMT Amanah saat ini hanya menggunakan simpanan mudharabah.” PSAK 105 paragraf 9 : “Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.“ PSAK 105 paragraf 10 : ”Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.” 3) Apabila Ibu Ilsyah telat membayar angsuran investasi mudharabah : Tidak dilakukan penjurnalan secara manual Analisis diatas : PSAK 105 paragraf 19 : “jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.” 4.3 Pembahasan 4.3.1 Sistem

Perlakuan

Akuntansi

Pembiayaan

Mudharabah

yang

dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil BMT Amanah Cabang Kendari BMT Amanah akan mengenakan jaminan untuk nasabah terhadap pembiayaan mudharabah. Jaminan yang dikenakan oleh BMT Amanah yaitu berupa bentuk sertifikat, jaminan BKD, dan BPKB motor. BMT Amanah mengenakan jaminan tersebut karena pembiayaan mudharabah yang masih mikro/kecil, sehingga dana yang akan diberikan kepada nasabah akan dibatasi

54

dalam jumlah tertentu. Namun apabila dari segi jaminan sertifikatnya bagus, maka nasabah tersebut diarahkan ke pusat BMT Amanah untuk mendapatkan pendanaan yang lebih tinggi. BMT Amanah lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk barang dari pada dana (uang). Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Amanah apabila nasabah tersebut adalah pedagang kecil yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Apabila ada yang ingin meminta lebih dari Rp.5.000.000, maka akan diarahkan ke pusat BMT Amanah dengan persyaratan jaminan itu berupa BPKB mobil atau sertifikat. Jaminan yang

berupa

sertifikat

tersebut

diperkirakan

bisa

diberikan

sebesar

Rp.15.000.000 atau lebih yang disesuaikan dengan sertifikat apa yang akan diberikan kepada BMT Amanah. Pengembalian dana mudharabah di BMT Amanah dilakukan paling cepat 6 bulan dengan sistem pembagian hasilnya. Karena kalau sistem bagi hasil yang dikenakan dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, maka bagi hasil yang akan diperoleh BMT Amanah sedikit. Tetapi apabila jangka waktunya diperpanjang atau diberikan waktu yang lama, maka sistem bagi hasil yang diperoleh BMT Amanah mengalami keuntungan. Sistem atau prosedur saat seseorang akan mengambil produk mudharabah di BMT Amanah adalah sebagai berikut : 1) Mengharuskan nasabah untuk membuka rekening. Rekening yang dianjurkan kepada nasabah adalah rekening simpanan. Rekening simpanan tersebut harus berada di kisaran Rp. 300.000 agar bisa berada dalam jangkauan pembiayaan atau apabila saat membuka rekening simpanan tersebut kurang dari Rp. 300.000, maka akan diberikan jangka

55

waktu hingga satu bulan. Jangka waktu tersebut diberikan karena pedagang atau penjual yang ada di pasar biasanya menabung Rp. 10.000 hingga Rp. 20.000. Saat tercapainya kisaran tersebut, maka nasabah bisa diberikan pembiayaan dengan syarat mampu untuk membayar dalam jangka waktu satu minggu atau perbulan. Karena apabila nasabah telah diberikan pembiayaan tanpa syarat, biasanya tidak ada pengembalian dana dari nasabah, dana pokok-pun tidak bisa dikembalikan. Maka diberikanlah syarat tersebut sebagai prosedur untuk dapat mengambil produk mudharabah. 2) Memasukkan persyaratan yang diberikan kepada nasabah. Semua persyaratan saat berkas tersebut dimasukkan, pihak BMT akan langsung meninjau ke tempat usahanya. Jika nasabah mempunyai jaminan berupa uang dengan syarat senilai Rp. 3.000.000 keatas, maka sudah bisa diberikan pembiayaan. Namun apabila kurang dari Rp. 3.000.000, maka pihak BMT masih belum bisa memberikan jaminan berbentuk sertifikat atau BPKB, BMT hanya bisa memberikan jaminan dalam bentuk elektronik yang disesuaikan pada besaran pembiayaan dengan jaminan dari nasabah. Karena jaminannya harus lebih tinggi, yang dihitung dalam bentuk uang. Contohnya seperti elektronik yang dibeli oleh nasabah senilai Rp. 3.000.000, pemakaiannya sudah setahun sehingga nilai barang tersebut telah menyusut apabila dijual kembali oleh pihak BMT. Jadi, pihak BMT akan memperkirakan harga jualnya. Jika harga jual barang tersebut Rp. 1.500.000 atau sampai dengan Rp. 2.000.000, maka pihak BMT akan memberikan dana kepada nasabah tersebut senilai Rp.1.000.000 atau Rp.1.500.000. Setelah itu pihak BMT akan mengadakan rapat komite untuk membahas mengenai

56

nasabah tersebut, apakah dia bisa mengembalikan dana yang telah diberikan. Kemudian saat pihak BMT menyetujui hal tersebut, BMT bersedia memberikan dana kepada nasabah. Persyaratan yang akan diberikan oleh BMT Amanah kepada nasabah adalah sebagai berikut : 1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Surat Nikah 4. Surat Keterangan Usaha Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT Amanah Kendari. 4.3.2 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Amanah Cabang Kendari dengan PSAK No. 105 1) Pada saat pencairan investasi mudharabah Rp. 10.000.000 ke simjaka 3 bulan Ibu Ilsyah: a. Adapun pada transaksi diatas telah sesuai. BMT Amanah mengakui dana

mudharabah

yang dibayarkannya

sebagai

pembiayaan

mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah, karena ibu Ilsyah menginvestasikan mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan sehingga masih BMT Amanah masih mengakui dana mudharabah yang

dibayarkan

sebagai

pembiayaan

mudharabah.

Dana

mudharabah tersebut bisa diakui sebagai investasi mudharabah jika

57

dana yang diinvestasikan telah lebih dari satu tahun (PSAK 105 paragraf 12). b. Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Amanah, Usaha mudharabah mulai berjalan ketika BMT Amanah mencairkan dana mudharabah-nya ke rekening Ibu Ilsyah. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 16). 2) Pada saat nasabah membayar bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan : a. Dalam hal ini, walaupun BMT Amanah belum mempunyai angsuran untuk bagi hasil pembiayaan mudharabah, namun BMT Amanah tetap menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran yang dilakukan bersamaan dengan bagi hasil dan mengenai besaran margin yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT Amanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk transaksi ini BMT Amanah Cabang Kendari sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 9). b. BMT Amanah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT Amanah sudah sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 10). 3) Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah : Adapun pada transaksi diatas walaupun BMT Amanah tidak melakukan penjurnalan secara manual, BMT Amanah akan mencatatnya secara komputerisasi ketika nasabah yang telat atau menunggak angsuran

58

mudharabah. Jadi, BMT Amanah akan mengetahui siapa-siapa saja yang menunggak angsuran tersebut. Maka transaksi diatas sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 19). Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Amanah Cabang Kendari secara umum telah sesuai dengan PSAK 105. Karena dalam beberapa transaksi yang dilakukan pada BMT Amanah baik dalam transaksi saat pencairan investasi mudharabah Rp. 10.000.000 ke simjaka 3 bulan Ibu Ilsyah, Transaksi pada saat nasabah membayar bagi hasil mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan, serta Transaksi apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah. Transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan BMT Amanah dengan baik sesuai dengan PSAK 105.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlakuan akuntansi

pembiayaan mudharabah dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan PSAK 105. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT Amanah Kendari. 2. Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amanah Cabang Kendari secara umum telah sesuai dengan PSAK 105. 5.2

Saran

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar BMT Amanah melakukan penjurnalan tidak hanya dalam komputerisasi saja, tapi mencatat juga penjurnalan secara manual pada transaksi apabila nasabah telat membayar angsuran investasi mudharabah. 2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini, dijenis transaksi lain.

59

Daftar Pustaka A.Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008. Al Qur’anul Karim. Anggota IKAPI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lima Undangundang Moneter & Perbankan. Bandung: Fokusmedia, 2009. Antonio, M. Syafi’I. Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press,2001. Ash-Shawi, Shaleh dan al-Muslih, Abdullah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah AbuUmar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004. Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam, cet.I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe,1996. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Otoritas Jasa Keuangan Repubilk Indonesia, Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Jakarta. (http://www.db2.wikispaces.com/.../sm2003+Tujuan+Keuangan+Syariah . diakses pada 16 november2010) Djazuli dan Janwari, Yadi. Lembaga-lembaga perekonomian Umat. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Halim, H.2010. Panduan Penulisan Skripsi Universitas Haluoleo Kendari. Kendari : Universitas Haluoleo Kendari. Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Dewan Standar akuntansi Keuangan. 2017. Induk

Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (online) (http://indukbmt.co.id/laporan-keuangan-anggota/sulawesi-tenggara/ diakses pada 22 juni 2016)

Isriani dan Muhammad giharto (Soraya). Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional, cet.I. Jakarta: Marja, 2007. Isriani dan Muhammad giharto. Kamus perbankan syariah: Dilengkapi penjelasan Singkat & Perbandingan Dengan Bank Konvensional, cet.I. Jakarta: Marja, 2007. Lathif, AH. Azharudin. Fiqh Mu’amalat. Jakarta: UIN Jakarta Press,2006. M.Amin Azis dan Rahmadi, Akuntansi BMT Jakarta: Pinbuk Press, 2006.

Mhd. Ali, Nuruddin (skripsi Soraya), Tujuan Ekonomi dalam Islam. Artikel (online) dari (http://www.db2.wikisapces.com/.../sm2003+Tujuan+Keuangan+Syariah . diakses pada 16 November 2010) Muhammad Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Muslehuddin, Muhammad. Sistem Perbankan Dalam Islam, cet.III. Penerjemah Drs.Aswin Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. Nurhayati dan wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008. S. Harahap, Sofyan. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Soraya.

2011. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan”. Disertasi diterbitkan. Jakarta : FSH UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

Sugiarto. Pengantar Akuntansi, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Januari. 2002. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatf, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: ALFABETA, 2011. Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005. Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Wawancara dengan Bapak Amal, Pimpinan BMT Amanah Cabang Kendari. Kendari, 18 Juli 2016. Wawancara dengan Bapak Syukur. Manager BMT Amanah Cabang Kendari. Kendari, 12 Januari 2017. Wawancara dengan Ibu Helmi, Bag. Accounting BMT Amanah Cabang Kendari. Kendari, 13 Januari 2017. Widodo, Hertanto.dkk. Panduan praktis operasional Baitul Maal, cet.II.Bandung: Mizan, 2000. Yaya, Rizal. dkk. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Yulistyanti Hanna, 2013, Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Disertasi Diterbitkan. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Untuk BMT Amanah No. 1.

PERTANYAAN Apakah ada jaminan dari BMT Amanah dalam pembiayaan mudharabah yang dikenakan kepada nasabah? jika ada tolong berikan alasannya!

2.

Prinsip jaminan seperti apakah yang dilakukan oleh BMT Amanah?

3.

Dalam pemberian pembiayaan mudharabah, Apakah BMT Amanah memberikan pembiayaannya berupa dana ataukah barang?

4,

Berapakah batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan kepada BMT amanah?

5.

Prinsip apakah yang digunakan BMT Amanah dalam pembagian hasil usaha mudharabah? Pengakuan apakah yang digunakan BMT Amanah dalam pendapatan bagi hasil? Berapakah jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian dana Mudharabah kepada BMT? Bagaimana sistem atau prosedur saat seseorang akan mengambil produk mudharabah? Apakah BMT memiliki syarat apabila usaha tersebut akan dibiayai oleh BMT Amanah?

6. 7. 8. 9. 10.

Pada penyusunan laporan keuangan BMT, laporan keuangan BMT Amanah ini di susun berdasarkan apa?

11.

Saat pencairan investasi mudharabah Rp. 10.000.000 ke simjaka 3 bulan Ibu Ilsyah Apakah BMT Amanah mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah atau sebagai investasi mudharabah? Apakah BMT Amanah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan? Apakah BMT Amanah menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil?

12.

13. 14.

15.

Apakah BMT Amanah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad? Apakah BMT Amanah melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran mudharabah?

Lampiran II Jurnal Transaksi BMT Amanah