-Sambutan Gubernur Bank Indonesia-
Penandatanganan MoU antara Bank-Bank Anggota HIMBARA dan PT Telkom Indonesia tentang
Pembentukan Perusahaan Prinsipal Jakarta, 9 September 2016
Yang kami hormati: Menteri BUMN, Ibu Rini S. Soemarno Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bpk Budi Armanto Direktur Utama Telkom Indonesia, Bpk Alex J Sinaga Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) sekaligus
Direktur Utama BRI, Bpk Asmawi Syam Direktur Utama BNI, Bpk Achmad Baiquni Direktur Utama Bank Mandiri, Bpk Kartika Wirjoatmodjo Direktur Utama BTN, Bpk Maryono Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN Bapak/Ibu hadirin undangan yang berbahagia
Assalammualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua. 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan YME, karena hanya atas perkenan-Nya kita semua dapat berkumpul
pada
pagi
“Penandatanganan
hari
MoU
ini
untuk
antara
mengikuti
Bank-Bank
bersama
Anggota
HIMBARA dengan Telkom Indonesia tentang Pembentukan Perusahaan Prinsipal”. 2. Mengawali
sambutan
kami,
perkenankan
kami
menyampaikan
apresiasi dan ucapan selamat kepada Kementrian BUMN, Bank-Bank 1
HIMBARA, dan Telkom atas suatu langkah awal yang kami pandang amat kritikal bagi efisiensi sistem pembayaran nasional mendatang. 3. Bank Indonesia selaku Otoritas Sistem Pembayaran Nasional dalam hal ini tentunya mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah bersama dengan Industri dalam semangat untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan upaya membangun kemandirian sistem pembayaran nasional.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 4. Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5% (yoy) dalam lima tahun terakhir dan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015 sebesar Rp 11.540 Triliun, Indonesia tentunya memiliki kebutuhan akan penyediaan sistem pembayaran ritel yang sangat besar. Hal ini diperlukan guna menunjang peningkatan aktivitas ekonomi seluruh masyarakat. 5. Berdasarkan data Bank Indonesia, nominal transaksi Kartu ATM/Debit di tahun 2015 telah menyentuh angka Rp 13 Triliun/hari, dengan volume transaksi mencapai 12,5 Juta transaksi/hari. Capaian tersebut juga diikuti dengan kesinambungan pertumbuhan volume transaksi dalam lima tahun terakhir yang rata-rata tumbuh diatas 20% (yoy). 6. Mencermati perkembangan tersebut, penyelenggara layanan sistem pembayaran ritel, dalam konteks ini termasuk prinsipal, akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntutan peningkatan kapasitas, kualitas layanan, keamanan dan integritas sistem, serta keterjangkauan
tarif.
Apalagi
pemrosesan
transaksi
tersebut
dilakukan melalui infrastruktur dan jaringan dari perusahaan prinsipal.
2
7. Oleh karena itu, kami menyambut baik kajian awal dan tindaklanjut yang responsif dari Kementerian BUMN dalam merealisasikan gagasan pembentukan Prinsipal melalui sinergi BUMN sebagai bagian dari Roadmap Sektor Jasa Keuangan dan Perbankan. 8. Berbekal jangkauan sistem pembayaran ritel perbankan HIMBARA yang mewakili paling tidak 50% dari volume transaksi Kartu Debit nasional, serta kapabilitas Telkom Indonesia yang selama ini telah berpengalaman mendukung HIMBARA dalam penyediaan jaringan ATM LINK, Bank Indonesia menyikapi gagasan ini dengan positif dan meyakini akan nilai tambah yang dapat diberikan.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 9. Setelah mengkaji proposal yang disampaikan Ibu Menteri BUMN perihal rencana pembentukan Prinsipal ini, Bank Indonesia pada tanggal 11 Juli 2016 telah memberikan dukungan dan persetujuan prinsip, serta menyampaikan 4 (empat) hal utama yang perlu dipedomani sbg tindaklanjut, yaitu: 1) Agar membentuk badan hukum yang nantinya akan bertindak sebagai prinsipal. 2) Agar berkomitmen menyediakan sistem yang mampu saling terhubung
(interkoneksi)
dan
saling
dapat
melayani
(interoperability) dengan sistem eksisting yang telah ada. 3) Agar berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dan
best practices penyelenggaraan sistem pembayaran, seperti penggunaan central bank money dalam aktivitas setelmen. 4) Agar mematuhi syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan Bank Indonesia untuk aspek seperti pricing, permodalan, kepemilikan, dan keamanan sistem. 3
10. Merespon persetujuan prinsip yang diberikan, kami kemudian juga telah menerima pernyataan kesanggupan dari Kementerian BUMN pada 10 Agustus 2016. Komitmen kesanggupan ini selain meliputi 4 (empat) hal tersebut, namun juga termasuk target waktu realisasi kegiatan
Prinsipal
yaitu
pada
akhir
Desember
2017,
serta
keselarasannya dengan inisiatif National Payment Gateway (NPG) yang akan diimplementasikan oleh Bank Indonesia. 11. Dengan rancangan desain berupa interkoneksi antar switching dan bukan membentuk suatu superswitch, penting menjadi perhatian bagi Perusahaan Prinsipal termasuk yang akan dibentuk oleh BUMN bahwa implementasi NPG akan fokus kepada penggunaan infrastruktur eksisting. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk menghargai komitmen investasi yang telah diberikan oleh industri dalam mengembangkan sistem pembayaran di Indonesia.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 12. Kemudian, perlu kami garisbawahi juga bahwa dalam implementasi NPG nanti, Bank Indonesia akan secara bertahap menata peran kelembagaan yang meliputi 4 (empat) hal utama yaitu: 1) Prinsipal kedepan hanya akan menjalankan fungsi switching. Hal ini tentunya juga akan berlaku bagi Prinsipal bentukan BUMN apabila telah mendapatkan izin dan beroperasi. 2) Kegiatan kliring akan dilakukan oleh lembaga services, yang kita yakini sebagai sebuah lembaga yang mandiri. 3) Kegiatan setelmen akan dilakukan oleh Bank Indonesia 4) Pengelolaan dan pengembangan standar pembayaran domestik akan dilakukan oleh lembaga standar, yang juga kita yakini harus menjalankan fungsinya sesuai best practices. 4
13. Bentuk-bentuk penataan kelembagaan tersebut kami tujukan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat akan tersedianya layanan yang lebih murah dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, NPG diharapkan akan mendorong peningkatan jenis layanan dan transaksi yang secara keseluruhan akan meningkatkan sustainabilitas industri sistem pembayaran nasional. 14. Selain agar menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, kami harapkan para pelaku di industri sistem pembayaran nasional mengambil keuntungan secara wajar dari aktivitas usahanya. Bersama-sama, kita harus memastikan bahwa konsumen mendapat manfaat dan tidak dihadapkan pada suatu inefisiensi dan rente ekonomi. Kita tentunya sangat tidak menginginkan kondisi itu terjadi. 15. Khusus terkait standard pembayaran domestik, dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada bank-bank HIMBARA bahwa tahapan implementasi Standar Nasional Teknologi Chip (NSICCS) telah bergulir sejak awal tahun 2016 dan agar menjadi salah satu agenda prioritas. Kami memandang diperlukan upaya percepatan dari bank-bank HIMBARA dalam proses penyiapan baik untuk migrasi kartu, host & backend system, maupun roll-out infrastruktur.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 16. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin mengingatkan kepada bank-bank HIMBARA bahwa peran teknologi informasi kedepan akan sangat luar biasa. Seperti yang kita ikuti bersama, beberapa teknologi telah menciptakan suatu creative destruction di masyarakat, seperti teknologi e-book yang menggantikan buku konvensional, teknologi komunikasi pesan instan yang menggantikan telefon fixed line, dan teknologi transportasi berbasis aplikasi. 5
17. Karenanya, perbankan juga harus bersiap. Penggunaan Financial
Technology (Fintech) yang lebih luas di masyarakat sudah di depan mata. Ini adalah suatu fenomena yang tidak perlu kita takuti, tetapi kiranya perbankan dalam hal ini bank-bank HIMBARA agar segera mempersiapkan diri, salah satunya dengan membangun sebuah unit khusus didalam institusinya terkait pengembangan Fintech. 18. Karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara di dunia, apabila perkembangan teknologi dan inovasi tersebut kita abaikan, dan kita terlalu nyaman pada comfort zone kita, kita justru tidak akan bisa menghadapi tantangan kedepan, dan malah akan menciptakan
disruption pada institusi kita sendiri. Oleh karena itu, perbankan perlu untuk mempersiapkan diri dengan baik menyongsong penggunaan Fintech yang semakin marak di masyarakat. 19. Dalam hal ini Bank Indonesia akan mengambil langkah dengan membentuk suatu Fintech Office, yang akan mendampingi para pelaku dalam upaya pengembangan Fintech. Selain itu, Bank Indonesia dalam waktu dekat juga akan meluncurkan inisiatif
Regulatory Sandbox, dimana kami akan mengundang para pelaku Fintech untuk dapat melakukan simulasi model bisnis dengan dukungan dari bank sentral, agar dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat, namun dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen serta menjaga efisiensi perekonomian. 20. Dengan ragam aktivitas Fintech yang dapat kita kategorikan menjadi: (1) Deposit, Lending, and Capital Raising, termasuk didalamnya adalah model crowdfunding dan peer to peer lending.
6
(2) Payment,
Clearing,
Settlement,
and
mencakup
pola
pembayaran berbasis mobile dan juga web. (3) Market Provisioning, dalam bentuk e-Aggregator. (4) Investment and Risk Management yang antara lain berupa
robo advisor dan platform e-trading atau e-insurance. kami dari Bank Indonesia telah mengarahkan bahwa paling tidak terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan oleh Fintech, yaitu: (1) Harus berbadan hukum Indonesia (2) Dalam melaksanakan aktivitas transaksinya, harus dilakukan menggunakan mata uang Rupiah (3) Menempatkan dana pada sistem perbankan
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 21. Sejalan dengan berbagai langkah yang akan diupayakan baik oleh Pemerintah,
Bank
Indonesia,
dan
juga
para
pelaku
dalam
mengembangkan sistem pembayaran nasional, khusus terkait inisiatif penyaluran Bantuan Sosial oleh Pemerintah juga kami harapkan agar dapat disalurkan melalui sistem pembayaran nasional. 22. Hal ini akan secara langsung dapat meningkatkan rasio tingkat inklusi keuangan di Indonesia, yang saat ini tercatat baru sekitar 36% dan masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Kalau hal ini dapat dilakukan oleh perbankan nasional, termasuk oleh bankbank HIMBARA, kami meyakini tingkat inklusi keuangan di Indonesia akan dapat meningkat dengan cepat. 23. Sebelum menutup sambutan ini, kami ingin sampaikan bahwa kami mencermati bagaimana keseriusan dan komitmen yang diberikan untuk mewujudkan rencana pembentukan Prinsipal ini, dan kami 7
sangat menghargai hal tersebut. Namun pekerjaan besar baru dimulai, dan berbagai tantangan masih akan mengemuka. 24. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian BUMN, HIMBARA, dan Telkom untuk bersama-sama mengawal dan memastikan kelancaran implementasi rencana ini kedepan. Sinergi seyogyanya dilakukan tidak hanya sebatas dalam berkomunikasi, namun termasuk juga dalam pengelolaan resources yang tentunya pasti dibutuhkan. 25. Serangkaian action plan yang telah disusun perlu dimonitor secara intensif, dan tentunya perlu disertai hubungan koordinasi yang prima. Kami dari Bank Indonesia juga akan selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan guidance yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan sistem pembayaran nasional kedepan. 26. Besar harapan kami agar MoU yang akan ditandatangani dapat menjadi pendorong lahirnya badan hukum Prinsipal yang berdaya saing, mampu berkompetisi secara sehat, dapat menyediakan layanan yang semakin terjangkau bagi masyarakat, serta senantiasa mengedepankan kepentingan nasional. 27. Akhir kata, kami mengucapkan selamat atas sinergi yang telah terjalin. Semoga Tuhan YME senantiasa meringankan langkah kita bersama dalam mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan handal.
Sekian dan terimakasih. Wassalammu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Agus D.W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia 8
