Hasil Survei Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)

Hasil Survei Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)

Agenda • Pendahuluan • Deskriptif Survei • Pendanaan UMKM • Persiapan Pembentukan PPKD • Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD • Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit

• Kesimpulan 2

Pendahuluan 1. Peranan penting UMKM di dalam perekonomian Indonesia a. Terdapat 52,67 juta UMKM (BPS, 2009) b. Berkontribusi 56,92% terhadap PDB (BPS, 2009) c. UMKM menyerap 97,3% tenaga kerja (BPS, 2009)

2. Permasalahan UMKM – Keterbatasan pendanaan karena masalah asymmetric information antara pemberi dana dana dengan UMKM

Banyak program yang didesain untuk membantu UMKM mengakses pendanaan 3

Pendahuluan 3. Salah satu upaya mengatasi hambatan pendanaan UMKM  pendirian PPKD a. Bagaimanakah kondisi akses pendanaan UMKM di berbagai propinsi? b. Apakah pendirian PPKD merupakan jalan keluar? c. Sejauh mana persiapan pembentukan PPKD? d. Apakah para stakeholders memahami peraturan terkait PPKD? e. Apakah para stakeholders memahami sistem penjaminan kredit secara umum?

4

Agenda • Pendahuluan

• Deskriptif Survei • Pendanaan UMKM • Persiapan Pembentukan PPKD • Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD • Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit

• Kesimpulan 5

Deskriptif Survei • Waktu pelaksanaan: Agustus – September 2010 • Target responden: – Pemerintah daerah (biro ekonomi pemerintah daerah, sekretaris daerah, Bappeda) – DPRD – Kadinda dan asosiasi UMKM – Bank (bank komersial, BPD, BPR) – Kantor Bank Indonesia – Askrindo – Jamkrindo 6

Deskriptif Survei • Sebaran kuesioner per propinsi Propinsi Jawa Tengah Riau Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Jawa Barat DKI Jakarta Sulawesi Selatan D.I Yogyakarta Kalimantan Selatan Total

Sumber: Olahan Peneliti (2010)

Jml Kuesioner 18 19 14 13 19 9 17 19 18 146 7

Deskriptif Survei • Sebaran kuesioner per stakeholders Institusi Biro Ekonomi Pemerintah Daerah Sekretaris daerah / kantor koperasi dan UKM Bappeda DPRD BPD Bank komersial / BPR Kantor Bank Indonesia Kadinda / Asosiasi UMKM Askrindo Jamkrindo Total

Jml Kuesioner 13 13 8 7 10 36 11 35 8 5 146

Sumber: Olahan Peneliti (2010) 8

Agenda • Pendahuluan • Deskriptif Survei

• Pendanaan UMKM • Persiapan Pembentukan PPKD • Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD • Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit

• Kesimpulan 9

Pendanaan UMKM 1. Rata-rata tertimbang penilaian stakeholders terhadap akses pendanaan UMKM: 2,82 (dari skala 5) 2. Responden paling optimis adalah Riau dan Nusa Tenggara Barat, sementara yang paling pesimis adalah Bangka Belitung 3. Responden bank paling optimis mengenai kondisi pendanaan UMKM, sementara Kadinda dan Asosiasi UMKM paling pesimis  gap antara pandangan lenders dan borrowers 10

Pendanaan UMKM Hambatan Akses Pendanaan: Perbankan 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tingkat Keterbatasan persaingan infrastruktur terlalu tinggi

Alasan psikologis

Biaya utang Hambatan lain Bank enggan Reputasi buruk Kurang Tidak adanya Keterbatasan yang tinggi melayani UMKM pengetahuan penjamin Aset Jaminan UMKM kredit

Hambatan Akses Pendanaan: Non Perbankan 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tingkat Hambatan lain persaingan terlalu tinggi

Lembaga keuangan enggan melayani UMKM

Keterbatasan infrastruktur

Alasan psikologis

Reputasi buruk Tidak adanya UMKM penjamin kredit

Biaya utang yang tinggi

Kurang Keterbatasan Pengetahuan Aset Jaminan


Pendanaan UMKM • Mayoritas responden menganggap bahwa 30%-50% permintaan terhadap pendanaan telah dilayani oleh lembaga keuangan, dan bank masih mendominasi • Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada dalam top of mind responden sebagai penyalur dana bagi UMKM

12

Pendanaan UMKM • Mayoritas responden (71,2%) menganggap bahwa kondisi akses pendanaan UMKM lebih baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya – Lebih banyak lembaga keuangan yang hadir – Adanya berbagai program pemerintah

• Lebih dari 90% responden menganggap bahwa program pemerintah untuk mengintervensi pedanaan terhadap UMKM dibutuhkan – Pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan secara umum, pemerintah daerah sebagai pelaksana

13

Pendanaan UMKM Program yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat 120 100 80 60 40

20 0 Intervensi lannya

Pinjaman langsung terhadap UMKM

Program cash collateral

Pembentukan institusi Program subsidi bungaPembentukan lembaga baru untuk penjaminan kredit memberikan pinjaman langsung

Program yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah 120 100 80 60 40 20 0 Intervensi Lainnya

Memberikan Pinjaman Langsung kepada UMKM


Program Cash Collateral

Membentuk Lembaga Keuangan Negara yang Memberikan Pinjaman Langsung pada UMKM

Memperkenalkan Program Subsidi Bunga

Membentuk Lembaga Penjaminan Kredit

14

Agenda • Pendahuluan • Deskriptif Survei • Pendanaan UMKM

• Persiapan Pembentukan PPKD • Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD • Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit

• Kesimpulan 15

Persiapan Pembentukan PPKD • Tidak seluruh responden mengetahui bahwa di propinsi mereka terdapat lembaga penjaminan kredit (Askrindo, Jamkrindo, PKPI) Evaluasi Kinerja Operasional Lembaga Penjaminan Kredit

Evaluasi Jangkauan Lembaga Penjaminan Kredit terhadap seluruh UMKM

Jamkrindo PKPI Jamkrida Jamkrindo Askrindo

Askrindo

PKPI

Jamkrida 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3


Persiapan Pembentukan PPKD • Mayoritas responden (78%) setuju dengan pendirian PPKD – Sebagian yang tidak setuju menyarankan untuk memperbaiki kinerja lembaga yang sudah ada

• Seluruh propinsi yang disurvei memiliki rencana pembentukan PPKD – Peraturan Daerah dan SK Gubernur telah terbit – Namun ada 39% responden yang tidak mengetahui rencana tersebut, kebanyakan bank komersial, Kadinda, dan asosiasi UMKM

17

Persiapan Pembentukan PPKD No.

Propinsi

Dana Tersedia untuk Modal Disetor Rp 15 Billion

Sumber Dana

1

Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Daerah

2

Bangka Belitung

Rp 30 Billion

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten

3

Jawa Tengah

Rp 5 Billion

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten

4

Jawa Barat

Rp 75 Billion

Pemerintah Daerah

5

Kalimantan Selatan

Rp 40 Billion

6

Sulawesi Selatan

Rp 30 Billion

7

Daerah Istimewa Yogyakarta

Rp 100 Billion

Pemerntah Daerah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

8

Riau

Rp 27 Billion

Pemerintah Daerah

9

DKI Jakarta

Rp 50 Billion

Pemerintah Daerah


Persiapan Pembentukan PPKD • Hampir seluruh propinsi (hingga September 2010) belum mengembangkan business plan – Hanya Jawa Barat yang sudah mengembangkan business plan untuk PPKD

• Dari segi kuantitas, mayoritas responden percaya bahwa terdapat SDM yang memadai – Masih ada beberapa responden yang mempertanyakan kualitas – 56% responden mengatakan perlu ada open recruitment, 41% mengatakan perlunya kerjasama dengan institusi lain – Manajemen harus melalui fit and proper test

19

Persiapan Pembentukan PPKD • Pemerintah daerah berupaya untuk melibatkan sektor swasta dalam pembentukan PPKD – Di beberapa propinsi, pihak swasta menganggap tidak ada follow up lebih lanjut mengenai kerja sama dalam pembentukan PPKD

20

Persiapan Pembentukan PPKD Apakah PPKD akan berfungsi dengan baik Tidak Setuju Netral Setuju

Agak tidak setuju Agak setuju

Apakah keberadaan PPKD dapat meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM

1% 4% 13%

61%

21%

Agak tidak setuju Agak setuju

Netral Setuju

1% 4% 17% 78%


Persiapan Pembentukan PPKD Pihak yang seharusnya memimpin pembentukan PPKD Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah DPRD Kadin / Asosiasi UMKM Bank Indonesia Sektor Swasta Lainnya 5% 1% 11% 9% 1% 2%

71%


Agenda • • • •

Pendahuluan Deskriptif Survei Pendanaan UMKM Persiapan Pembentukan PPKD

• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD • Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit

• Kesimpulan 23

Pemahaman Mengenai Regulasi Terkait PPKD Pemahaman Mengenai Isi Regulasi 24%

Tidak Paham

17% 13%

35%

11%

Agak Tidak Paham Netral Agak Paham Paham


Responden menganggap bahwa persyaratan modal minimum sebesar Rp 50 miliar sebaiknya ditinjau kembali/dibuat lebih fleksibel 24



• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD

• Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit • Kesimpulan 25

Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit Tahu Bahwa Sistem Penjaminan Kredit Populer Secara Internasional Ya

Tidak

Tahu Bahwa Sistem Penjaminan Kredit Diterapkan Secara Berbeda-beda Ya

21%

Tidak

25% 79% 75%


Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit Tahu Bahwa Tidak Ada Bukti Kesuksesan Sistem Penjaminan Kredit Ya

Tidak

Tahu Bahwa Kritik Mengatakan Sistem Penjaminan Kredit Menimbulkan Moral Hazard

42%

Ya

Tidak

58% 42% 58%


Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit Sumber pengetahuan tentang sistem penjaminan kredit 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ahli / LSM

Jurnal Buku Teks Akademik

Lainnya

Seminar / Workshop

Media Cetak / Elektronik




• Pemahaman Mengenai Regulasi terkait PPKD • Pemahaman Mengenai Sistem Penjaminan Kredit

• Kesimpulan 29

Kesimpulan 1. Kondisi akses UMKM terhadap pendanaan masih terbatas, namun lebih baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya 2. Kebanyakan responden menganggap pemerintah perlu membuat program intervensi untuk membantu akses pendanaan bagi UMKM 3. Kebanyakan propinsi sudah memiliki dana yang memadai untuk pendirian PPKD 4. Persiapan dari segi lain (business plan, SDM) masih kurang 5. Perlu adanya koordinasi antara stakeholders dalam pembentukan PPKD 30

Kesimpulan 6. Regulasi terkait pendirian PPKD tidak dipahami dengan baik – Pemahaman hanya sebatas minimum modal disetor

7. Mayoritas responden tahu bahwa sistem penjaminan kredit populer, tapi tidak memahami bahwa sistem ini dapat mengalami kerugian 31

terimakasih

32

Hasil Survei Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)

Recommend Documents