LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 47 TAHUN 20097 TAHUN 2007 TANGGAL : 11 NOVEMBER 200924 SEPTEMBER 2007 TENTANG : SISTEM AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.
AKUNTANSI PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD/PPKD)
I.
UMUM Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD/PPKD) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPKD/PPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi SKPKD/PPKD meliputi : 1. Prosedur Pencatatan : 1) Otorisasi Anggaran SKPKD/PPKD 2) Transaksi Pendapatan SKPKD/PPKD 3) Transaksi Belanja SKPKD/PPKD 4) Transaksi Pembiayaan 5) Transaksi Aset SKPKD/PPKD 2. Prosedur posting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu 3. Prosedur penyusunan laporan keuangan 4. Dokumen pelaksanaan kegiatan
II. PROSEDUR . . . .
-2II. PROSEDUR PENCATATAN OTORISASI ANGGARAN SKPKD/PPKD A. Deskripsi Kegiatan APBD merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi anggaran yang sistematis sesuai aturan yang berlaku. Anggaran SKPKD/PPKD dituangkan dalam DPA-PPKD. DPA-SKPKD/PPKD merupakan otorisasi anggaran dari Bupati kepada SKPKD/PPKD dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPKD/PPKD selaku penguna anggaran/pengguna barang. Peraturan pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Untuk keperluan akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran yang diotorisasikan, maka perlu diselenggarakan akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran memungkinkan pembuatan laporan yang memperlihatkan jumlah anggaran yang diotorisasikan dan realisasinya. Transaksi yang dicakup dalam akuntansi anggaran SKPKD/PPKD ini meliputi aktvitas otorisasi anggaran (penerimaan DPA) yang berisi otorisasi untuk merealisasikan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. B. Uraian Prosedur Pencatatan Uraian prosedur pencatatan otorisasi anggaran SKPKD/PPKD adalah sebagai berikut 1. Kepala SKPKD/PPKD menerima DPA SKPKD/PPKD kemudian memberikan copy DPA SKPKD/PPKD kepada PPK SKPKD/PPKD. Berdasarkan DPA SKPKD/PPKD, PPK SKPKD/PPKD mencatat jurnal anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam DPA SKPKD/PPKD. Jurnal untuk mencatat anggaran pendapatan asli daerah (otorisasi anggaran pendapatan) adalah: J.1
Alokasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Alokasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Utang Kepada BUD _______________
xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat anggaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat (otorisasi anggaran pendapatan) adalah: J.2
Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam- Pusat Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Utang Kepada BUD _______________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal. . . .
-3Jurnal untuk mencatat anggaran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi (otorisasi anggaran pendapatan) adalah: J.3
Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Provinsi Alokasi Dana Bagi Hasil Lainnya - Provinsi Utang Kepada BUD _______________
xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat anggaran pendapatan lain-lain pendapatan yang sah (otorisasi anggaran pendapatan) adalah: J.4
Alokasi Pendapatan Hibah Alokasi Pendapatan Dana Darurat Alokasi Pendapatan Lainnya Utang Kepada BUD _______________
xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat anggaran penerimaan pembiayaan (otorisasi anggaran pembiayaan) adalah: J.5
Alokasi Peneriman Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan Alokasi Peneriman Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Alokasi Peneriman Pembiayaan – Pinjaman Daerah Alokasi Peneriman Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Alokasi Peneriman Pembiayaan – Penerimaan Piutang Daerah
xxx xxx xxx xxx xxx
Utang Kepada BUD _______________
xxx
Jurnal untuk mencatat anggaran belanja (otorisasi anggaran belanja) adalah: J.6
Piutang Kepada BUD Allotment Belanja Allotment Belanja Allotment Belanja Allotment Belanja Allotment Belanja Allotment Belanja Allotment Belanja Allotment Belanja
xxx Pegawai ____________ Barang dan Jasa _____ Modal ______________ Bunga _____________ Subsidi ____________ Hibah _____________ Bantuan Sosial _______ tak Terduga _________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat anggaran pengeluaran pembiayaan (otorisasi anggaran pembiayaan) adalah: J.7
Piutang Kepada BUD Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan ________ Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ___ Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Pinjaman _________ Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian Pinjaman Daerah _________
xxx xxx xxx xxx xxx
2. Anggaran pembiayaan. . . .
-42. Anggaran pembiayaan penggunaan SiLPA tidak dijurnal. 3. Jurnal otorisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan ditutup saat membuat neraca. Jika penyusunan neraca bukan pada akhir tahun buku (bukan per 31 Desember) maka jurnal penutup yang telah dilakukan, dikembalikan ke posisi semula (di jurnal balik) pada awal periode pembukuan berikutnya. 4. Jurnal untuk mencatat otorisasi anggaran pendapatan dilakukan pada Buku Jurnal Umum.
III. PROSEDUR. . .
-5III. PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI PENDAPATAN SKPKD/PPKD A. Deskripsi Kegiatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 disebutkan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Dalam APBD, pendapatan daerah dikelompokan atas : 1. Pendapatan Asli Daerah PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan/Transfer a. Transfer Dari Pemerintah Pusat 1) Dana Bagi Hasil Pajak 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3) Dana Alokasi Umum 4) Dana Alokasi Khusus 5) Dana Otonomi Khusus 6) Dana Penyesuaian b. Transfer Dari Pemerintah Provinsi 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2) Dana Bagi Hasil Lainnya 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Hibah b. Dana Darurat c.
Pendapatan Lainnya (misalnya Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya )
Pendapatan daerah yang dicatat, diklasifikasikan, diihtisarkan, dan dilaporkan dalam akuntansi pendapatan SKPKD/PPKD adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti diuraikan diatas. Transaksi. . . .
-6Transaksi yang dicakup dalam akuntansi pendapatan SKPKD/PPKD ini meliputi aktvitas realisasi penerimaan pendapatan, penyetoran pendapatan dan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Dokumen seluruh transaksi tersebut tercakup dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan beserta lampiran dokumen pendukungnya. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
B. Prosedur Pencatatan 1. PPK SKPKD/PPKD menerima SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan, kemudian mereview dan mengesahkan SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya yang telah disahkan, PPK SKPKD/PPKD mencatat jurnal penerimaan pendapatan dan penyetoran kas. Jurnal untuk mencatat SPJ penerimaan pendapatan asli daerah adalah: J.8
Kas Di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah ___________ Pendapatan Retribusi Daerah ________ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan __ Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah __
xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat SPJ penyetoran pendapatan asli daerah adalah: J.9
Utang Kepada BUD Kas Di Bendahara Penerimaan _____
xxx xxx
Jurnal untuk mencatat SPJ penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat adalah: J.10
Kas Di Bendahara Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat __________ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam- Pusat Dana Alokasi Umum __________________ Dana Alokasi Khusus _________________ Dana Otonomi Khusus ________________ Dana Penyesuaian ___________________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat SPJ penyetoran pendapatan transfer dari pemerintah pusat adalah: J.11
Utang Kepada BUD Kas Di Bendahara Penerimaan _____
xxx xxx
Jurnal untuk mencatat SPJ penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi adalah: J.12
Kas Di Bendahara Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Provinsi _ Dana Bagi Hasil Lainya – Provinsi _____
xxx xxx xxx
Jurnal untuk. . . .
-7Jurnal untuk mencatat SPJ penyetoran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi adalah: J.13
Utang Kepada BUD Kas Di Bendahara Penerimaan _____
xxx xxx
Jurnal untuk mencatat SPJ penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah adalah: J.14
Kas Di Bendahara Penerimaan Pendapatan Hibah __________________ Pendapatan Dana Darurat ____________ Pendapatan Lainnya _______________
xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat SPJ penyetoran pendapatan lain-lain pendapatan yang sah adalah: J.15
Utang Kepada BUD
xxx
Kas Di Bendahara Penerimaan _____
xxx
2. Jika bendahara penerimaan belum melaksanakan SPJ atas penerimaan yang menjadi tangungjawabnya, maka dokumen yang dapat dijadikan sumber jurnal oleh PPK SKPKD/PPKD untuk mencatat jurnal nomor J.8 sanpai dengan J.15 adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya 3. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan kepada pihak ketiga. Berdasarkan informasi tertulis adanya pengembalian pendapatan dari BUD, maka PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat jurnal koreksi. Jurnal untuk mencatat koreksi peneriman pendapatan adalah : J.16
Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam- Pusat Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Provinsi Dana Bagi Hasil Lainya – Provinsi Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Utang Kepada BUD _______________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari pendapatan asli daerah dilakukan pada Buku Jurnal Umum atau Buku Jurnal Penerimaan Kas 5. Jurnal untuk mencatat penyetoran kas yang berasal dari pendapatan asli dilakukan pada Buku Jurnal Umum atau Buku Jurnal Pengeluaran Kas.
IV. PROSEDUR. . . .
-8IV. PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI BELANJA SKPKD/PPKD A. Deskripsi Kegiatan Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam APBD, belanja daerah dikelompokan atas : 1. Belanja Tidak langsung Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: a. Belanja pegawai b. Belanja Bunga c.
Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah e. Belanja bantuan sosial f.
Belanja bagi hasil
g. Belanja bantuan keuangan h. Belanja tidak terduga 2. Belanja Langsung Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: a. Belanja pegawai b. Belanja barang jasa c.
Belanja modal
Belanja daerah yang dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan dilaporkan dalam akuntansi belanja SKPKD/PPKD adalah Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Kelompok Belanja Langsung seperti diuraikan diatas . Transaksi yang dicakup dalam akuntansi belanja SKPKD/PPKD ini meliputi aktvitas belanja dengan menggunakan uang persediaan yaitu belanja dengan uang persediaan awal (UP), uang penggantian (GU), uang tambahan (TU), dan aktvitas belanja dengan menggunakan pembayaran langsung (SP2D LS). Akuntansi belanja pada SKPKD/PPKD dilakukan oleh fungsi terkait meliputi PPK-SKPKD/PPKD dan atau fungsi pengelolaan/pengendalian DPA-PPKD dan Kuasa BUD.
B. Prosedur Pencatatan Belanja UP/GU/TU 1. PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-UP/GU/TU dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi penerimaan uang muka kerja dari BUD
Jurnal untuk. . . .
-9Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D-UP/GU/TU adalah : J.17
Kas
xxx Uang Muka Kerja dari BUD _____________
xxx
2. PPK SKPKD/PPKD menerima SPJ yang dilampiri dengan bukti transaksi dari Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD. PPK SKPKD/PPKD melakukan verifikasi untuk mengesahkan SPJ tersebut. Berdasarkan pengesahan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi-transaksi belanja yang dilakukan dengan UP/GU/TU periode sebelumnya dengan dua jurnal seperti diuraikan pada jurnal nomor J.18 dan J.19 sebagai berikut: Jurnal untuk mencatat pengesahan SPJ (pembebanan rekening belanja definitif) adalah : J.18
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Kas _____________________________
xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mempertanggungjawabkan uang muka kerja dari BUD adalah : J.19
Uang Muka Kerja Dari BUD
xxx
Piutang Kepada BUD _______________
xxx
3. Jurnal untuk mencatat belanja dengan UP/GU/TU dilakukan pada Buku Jurnal Umum atau Buku Jurnal Pengeluaran Kas. 4. Jika belanja yang dikeluarkan dengan menggunakan UP/GU/TU tersebut berupa aset tetap, maka selain jurnal nomor J.18 dan J.19 diatas, maka harus dibuatkan satu jurnal tambahan (disebut jurnal korolari) untuk mencatat pengakuan aset dalam neraca. Jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset adalah : J.20
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Penyelesaian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ______
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5. Jurnal korolari dilakukan pada Buku Jurnal Umum 6. JIka dalam pengesahan SPJ dan bukti transaksi tersebut terdapat penerimaan pungutan dan penyetoran pajak-pajak (Perhitungan Fihak Ketiga/PFK), maka selain jurnal-jurnal diatas dibuatkan jurnal untuk mencatat penerimaan pungutan pajak dan penyetoran pajak. Jurnal untuk mencatat penerimaan pungutan pajak : J.21
Kas Di Bendahara Pengeluaran Utang PFK _____________
xxx xxx
Jurnal. . . .
- 10 Jurnal untuk mencatat penyetoran pungutan pajak J.22
Utang PFK
xxx
Kas SI Bendahara Pengeluaran __________
xxx
7. Jika pada tahun berjalan atau akhir tahun anggaran, terdapat penyetoran sisa uang persediaan (UP/GU/TU) ke BUD, maka berdasarkan bukti setor, PPK-SKPKD/PPKD membuat jurnal untuk mencatat penyetoran UP/GU/TU. Jurnal untuk mencatat penyetoran UP/GU/TU adalah: J.23
Uang Muka Dari BUD
xxx
Kas Di Bendahara Pengeluaran _______
xxx
C. Prosedur Pencatatan Belanja SP2D-LS 1. Belanja LS yang dilakukan SKPKD/PPKD terdiri dari Belanja LS Gaji dan Tunjangan, Belanja LS Barang dan Jasa, Belanja LS Modal dan Belanja LS Non Pihak Ketiga (Belanja; Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tidak Terduga) 2. Untuk belanja LS Gaji dan Tunjangan, dana ditransfer oleh Kuasa BUD ke rekening Bendahara Khusus Gaji atau Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD untuk kemudian didistribusikan kepada PNS. Dana yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD bukan merupakan uang persediaan (UP). Distribusi gaji dan tunjangan oleh Bendahara gaji atau bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD tersebut dapat dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing PNS atau langsung ke PNS melalui loket-loket gaji pada SKPKD/PPKD masing-masing. Cara distribusi tersebut merupakan lingkup manajemen kas bendahara, sehingga mutasi distribusi dana tersebut tidak perlu di jurnal. Jurnal dilakukan saat terima SP2D-LS dan dicek kebenaran jumlah yang dibayarkannya saat PPK SKPKD/PPKD menerima SPJ dan lampirannya berupa daftar gaji yang telah ditandatangani oleh PNS penerima gaji dan tunjangan. 3. PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D-LS, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi pembayaran Gaji dan Tunjangan. Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan adalah: J.24
Belanja Pegawai Piutang Kepada BUD _______________
xxx xxx
4. Belanja pegawai dicatat dengan jumlah bruto walau yang diterima adalah jumlah netto. PPK SKPKD/PPKD tidak mencatat potongan-potongan gaji. Pencatatan potongan –potongan gaji dilakukan oleh BUD. 5. PPK SKPKD/PPKD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD yang didalamnya termasuk SPJ-LS Gaji. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi termasuk lampiran berupa daftar gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing PNS penerima gaji dan tunjangan. Berdasarkan SPJ dan lampiran berupa daftar gaji tersebut, PPK SKPKD/PPKD mencocokkan jumlah pembayaran yang telah dijurnal dengan jumlah dalam daftar gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing PNS penerima gaji dan tunjangan. Jika jumlah. . . .
- 11 Jika jumlah yang dibayarkan dalam daftar gaji yang telah ditandatangani oleh PNS lebih kecil dari jumlah yang telah dijurnal, maka jurnal nomor J.24 yang telah dibuat harus dikoreksi. Dokumen sumber yang dijadikan dasar untuk mengoreksi jurnal tersebut adalah Bukti Memorial Penyesuaian yang dibuat oleh PPK. Jurnal untuk mencatat koreksi pembayaran gaji dan tunjangan adalah: J.25
Piutang Kepada BUD Belanja Pegawai
xxx _______________
xxx
6. Untuk belanja LS Barang dan Jasa, dana langsung dicairkan kepada pihak ketiga (Rekanan), tanpa melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD. 7. PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D-LS, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi belanja barang. Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D-LS Barang dan Jasa adalah: J.26
Belanja Barang dan Jasa
xxx
Piutang Kepada BUD _______________ 8. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pengadaan aset tetap berwujud.
xxx
pasal, belanja modal digunakan untuk
9. Untuk belanja LS Modal, dana langsung dicairkan kepada pihak ketiga (Rekanan), tanpa melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD. 10. PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS Belanja Modal dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D-LS, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi belanja modal. Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D-LS Modal adalah: J.27
Belanja Modal
xxx
Piutang Kepada BUD ______________
xxx
11. Setelah jurnal nomor J.27 diatas, maka harus dibuatkan satu jurnal tambahan (disebut jurnal korolari) untuk mencatat pengakuan aset dalam neraca. Jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset adalah: J.28
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Penyelesaian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ______
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12. Jurnal korolari dilakukan pada Buku Jurnal Umum.
13. Meskipun menurut. . . .
- 12 13. Meskipun menurut pasal 53 permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja modal hanya digunakan untuk pengadaan aset tetap berwujud, namun dalam penyusunan anggaran kemungkinan terdapat SKPKD/PPKD yang keliru memasukan belanja barang non aset tetap ke dalam belanja modal, misalnya memasukan belanja pakaian dinas, pesediaan bibit, hewan ternak dan bantuan perbaikan jalan desa, kedalam anggaran belanja modal. Anggaran pengadaan non aset tetap kedalam belanja modal adalah kekeliruan dalam pengannggaran, yaitu keliru mengklasifilasian jenis belanja, dari yang seharusnya jenis belanja barang dan jasa kedalam jenis belanja modal. 14. Realisasi atas jenis belanja yang keliru klasifikasinya tersebut tetap harus dicatat/dibukukan dalam jurnal dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan anggarannya. 15. Berdasarkan SP2D-LS Modal yang bukan untuk belanja aset tetap, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi belanja modal Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D-LS Modal yang bukan untuk belanja aset adalah : J.29
Belanja Modal Piutang Kepada BUD _______________
xxx xxx
16. Karena belanja modal yang dikeluarkan dengan menggunakan SP2D-LS tersebut bukan berupa aset tetap (misalnya belanja pakaian dinas atau ternak dan bibit tanaman untuk persediaan) , maka setelah jurnal nomor J.29 tidak perlu dibuat jurnal korolari. 17. Belanja Bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan tak terduga dilakukan oleh DPKD melalui SP2D-LS Non Pihak Ketiga . 18. Untuk belanja LS bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan tak terduga, PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS Non Pihak Ketiga (bukan untuk rekanan) dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Dana ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD untuk kemudian didistribusikan kepada penerima bantuan atau subsidi. Dana yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD tersebut bukan merupakan uang persediaan (UP). Distribusi dana oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD tersebut merupakan lingkup manajemen kas bendahara dan PPTK SKPKD/PPKD, sehingga mutasi distribusi dana tersebut tidak perlu di jurnal. Jurnal dilakukan saat terima SP2D-LS 19. PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan tak terduga dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D-LS, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan tak terduga . Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D-LS Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Tak Terduga adalah : J.30 Belanja Bunga xxx Belanja Subsidi xxx Belanja Hibah xxx Belanja Bantuan Sosial xxx Belanja Tak Terduga xxx Piutang Kepada BUD _______________ xxx
20. Jika PPK SKPKD/PPKD. . . .
- 13 20. Jika PPK SKPKD/PPKD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran berupa bukti pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga, PPK SKPKD/PPKD mencocokan jumlah yang telah dijurnal dengan jumlah yang tercantum dalam bukti tersebut. Jika jumlah yang dibayarkan dalam bukti tersebut lebih kecil dari jumlah yang telah dijurnal, maka jurnal yang telah dibuat pada jurnal J.30 dikoreksi. Dokumen sumber yang dijadikan dasar untuk mengoreksi jurnal tersebut adalah Bukti Memorial Penyesuaian yang dibuat oleh PPK. Jurnal untuk mencatat koreksi belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan tak terduga adalah J.31
Piutang Kepada BUD Belanja Bunga ___________________ Belanja Subsidi __________________ Belanja Hibah ___________________ Belanja Bantuan Sosial ____________ Belanja Tak Terduga ______________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
21. Koreksi atas kelebihan pengeluaran belanja atau penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. 22. Koreksi tersebut dicatat dengan cara menjurnal balik jurnal-jurnal dilakukan/dicatat sebelumnya dengan nilai sebesar nilai koreksi dimaksud.
yang
telah
23. Jika diketahui terdapat kesalahan dalam pencatatan pengeluaran belanja, maka PPK SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dokumen dasar untuk membuat jurnal koreksi. Berdasarkan Bukti Memorial Penyesuaian, PPK_SKPKD/PPKD mencatat jurnal koreksi pembukuan. 24. Berikut ini diuraikan contoh jurnal koreksi pembukuan. Koreksi atas kelebihan mencatat pengeluaran SPJ pada jurnal nomor J.18, dilakukan dengan menjurnal balik jurnal nomor J.18 dan jurnal nomor J.19 seperti diuraikan dalam jurnal nomor J.32 dan J.33 dibawah ini : J.32
Kas Belanja Pegawai ________________________ Belanja Barang dan Jasa _________________ Belanja Modal
xxx xxx xxx xxx
Piutang Kepada BUD
xxx
dan ; J.33
Uang Muka Kerja Dari BUD __________
xxx
Jika belanja yang dikoreksi tersebut adalah belanja berupa aset tetap, maka selain dua jurnal diatas, maka jurnal nomor J.20 harus dikoreksi dengan jurnal koreksi nomor J.34 sebagai berikut;
J. 34 . . . .
- 14 -
J.34
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Tanah ___________________________ Peralatan dan Mesin _______________ Gedung dan Bangunan _____________ Jalan, Irigasi dan Jaringan __________ Aset Tetap Lainnya ________________ Konstruksi Dalam Penyelesaian _______
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
25. Jurnal untuk mencatat koreksi belanja dilakukan pada Buku Jurnal Umum. 26. Apabila terjadi penerimaan kembali belanja terjadi pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Koreksi tersebut dicatat dengan membuat 2 junal koreksi seperti diuraikan pada jurnal nomor J.35 dan J.36 sebagai berikut : Jurnal penerimaan kambali belanja sebagai pendapatan lain-lain J.35 Kas Di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan *)
xxx
Pendapatan Lain-lain __________
xxx
Jurnal penyetoran pendapatan lain-lain ke BUD : J.36
Utang Kepada BUD
xxx
Kas Di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan *)
xxx
*) pilih sesuai Bendahara yang menerima dan menyetorkan penerimaan kembali
V. PROSEDUR. . . .
- 15 V. PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN SKPKD/PPKD A. Deskripsi Kegiatan Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pembiayaan (financing) didefinisikan sebagai : “Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran” Sedangkan menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, definisi Pembiayaan Daerah sebagai berikut: “Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya” Dari kedua definisi di atas, di antara keduanya tidak terjadi pertentangan. Namun dalam Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditambahkan bahwa pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Akuntansi Pembiayaan meliputi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan pembiayaan akan menyebabkan kas di Kas Daerah bertambah. Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan akan menurunkan jumlah kas di Kas Daerah. 1. Penerimaan pembiayaan mencakup: a. Penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) b. Pencairan dana cadangan c.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah f.
Penerimaan piutang daerah
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c.
Pembayaran pokok utang
d. Pemberian pinjaman daerah 3. Pembiayaan neto Merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran sebelumnya. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA tahun. . .
- 16 SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 1. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja 2. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung 3. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan Uraian lebih lanjut dari penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut : 1. Pencairan Dana Cadangan Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dapat bersumber dari: a. Penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus b. Pinjaman daerah c.
Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dianggarkan dalam pencairan dana cadangan dianggarkan pada belanja langsung SKPKD/PPKD yang menggunakan dana cadangan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. 3. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. 4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. 5. Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. Uraian lebih lanjut dari Pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan. . . .
- 17 1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun pelaksanaannya, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri. 3. Pembayaran Pokok Utang Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 4. Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
B. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pembiayaan 1. Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran). 2. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening kas daerah. 3. PPK SKPKD/PPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD dilampiri dengan Rekening Koran Bank. Laporan Posisi Kas Harian dan lampirannya dari BUD merupakan dokumen sumber untuk mencatat jurnal penerimaan pembiayaan pada SKPKD/PPKD. 4. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, PPK SKPKD/PPKD harus mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat berupa penggunaan SiLPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. 5. Berikut ini diuraikan jurnal-jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan. a. Penerimaan pembiayaan. . . .
- 18 a. Penerimaan pembiayaan dari penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tidak dijurnal. b. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan adalah: J.37
Utang Kepada BUD Penerimaan Pembiayaan - Pencairan ______________________
xxx Dana Cadangan xxx
dan jurnal korolari; J.38
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
xxx
Dana Cadangan ______________________ c.
xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah: J.39
Utang Kepada BUD Peneriman Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ___
xxx xxx
dan jurnal korolari; J.40
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ____
xxx
d. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan dari penerimaan pinjaman daerah adalah: J.41
Utang Kepada BUD
xxx
Penerimaan Pembiayan - Pinjaman Daerah __
xxx
dan jurnal korolari; J.42
Dana Yang Harus Disediakan Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang
xxx
Utang Dalam Negeri ___________________
xxx
e. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah adalah: J.43
Utang Kepada BUD
xxx
Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah __________
xxx
dan jurnal korolari; J.44
Cadangan Piutang Bagian Lancar Piutang
xxx xxx f. Jurnal. . . .
- 19 f.
Jurnal untuk adalah : J.45
mencatat penerimaan pembiayaan dari penerimaan piutang daerah
Utang Kepada BUD
xxx
Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Piutang Daerah __________________
xxx
dan jurnal korolari; J.46
Cadangan Piutang
xxx
Piutang
xxx
6. Jurnal-jurnal penerimaan pembiayaan dicatat pada buku Jurnal Penerimaan Kas atau dalam buku Jurnal Umum. Sedangkan jurnal-jurnal korolari dicatat dalam buku Jurnal Umum.
C. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan 1. Pengeluaran Pembiayaan dilakukan oleh DPKD melalui SP2D-LS Non Pihak Ketiga 2. Untuk pengeluaran pembiayaan, PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS Non Pihak Ketiga (bukan untuk rekanan) dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Dana ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD untuk kemudian dikeluarkan sesuai peruntukan pembiayaan. Dana yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD tersebut bukan merupakan uang persediaan (UP). Distribusi dana oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD tersebut merupakan lingkup manajemen kas bendahara dan PPTK SKPKD/PPKD, sehingga mutasi distribusi dana tersebut tidak perlu di jurnal. Jurnal dilakukan saat terima SP2D-LS 3. PPK SKPKD/PPKD menerima SP2D-LS untuk pengeluaran pembiayaan; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman daerah. Berdasarkan SP2D-LS, PPK SKPKD/PPKD mencatat transaksi pengeluaran-pengeluaran pembiayaan. 4. Berikut ini diuraikan jurnal-jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan. a. Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan J.47
Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan xxx Piutang Kepada BUD ___________________
xxx
dan jurnal korolari; J.48
Dana Cadangan
xxx
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan _____
xxx
b. Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah J.49
Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Piutang Kepada BUD ___________________
xxx xxx
dan jurnal korolari. . . .
- 20 dan jurnal korolari; J.50
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
xxx
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang _______ xxx c.
Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman J.51
Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Pinjaman
xxx
Piutang Kepada BUD __________________
xxx
dan jurnal korolari; J.52
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
xxx
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek ___
xxx
d. Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah J.53
Pengeluaran Pembiayaan - Pemberian Pinjaman Daerah
xxx
Piutang Kepada BUD __________________
xxx
dan jurnal korolari; J.54
Pinjaman Pemerintah Daerah( Piutang ) Cadangan Piutang _____________________
xxx xxx
5. Jurnal-jurnal pengeluaran pembiayaan dicatat pada buku Jurnal pengeluaran Kas atau dalam buku Jurnal Umum. Sedangkan jurnal-jurnal korolari dicatat dalam buku Jurnal Umum.
D. Prosedur Pencatatan Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dan Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan. Apabila terjadi pengembalian peneriman pembiayaan dan pengembalian pengeluaran pembiayaan, maka koreksi dilakukan dengan cara menjurnal balik catatan jurnal peneriman pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dilakukan.
VI. PROSEDUR. . . .
- 21 VI. PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI ASET SKPKD/PPKD A. Deskripsi Kegiatan Prosedur akuntansi aset pada SKPKD/PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, penyusutan dan pelepasan aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD/PPKD . B. Prosedur Pencatatan Perolehan Aset 1. Perolehan Aset Aset tetap diperoleh melalui pembelian, kontruksi dan hibah atau donasi dengan pengertian sebagai berikut : 1)
Pembelian Perolehan aset dengan pembelian dicatat seperti pada akuntansi realisasi belanja yang telah diuraikan pada Jurnal nomor J.18, J.19, J.20, J.27 dan J.28
2)
Konstruksi Perolehan aset dengan konstruksi dicatat seperti pada akuntansi aset yang telah diuraikan pada Jurnal nomor J.18, J.19, J.20, J.27 dan J.28 Setelah Konstruksi Dalam Pengerjaan selesai dikerjakan dan dibayar seluruhnya (100%), maka PPK- SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian untuk memindahkan rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi rekening Aset Tetap. Berdasarkan bukti memorial penyesuaian, PPK-SKPKD/PPKD mencatat pemindahan rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi rekening Aset Tetap Jurnal untuk mencatat pemindahan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap adalah : J.55
Gedung dan Bangunan
xxx
Jalan, Jaringan dan Irigasi
xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan _______
3)
xxx
Hibah/Donasi Jika SKPKD/PPKD memperoleh hibah atau donor berupa aset tetap, maka berdasarkan informasi tertulis tentang adanya hibah beserta pendukungnya, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat pengakuan aset tetap. Berdasarkan bukti memorial penyesuaian, maka pengakuan Aset Tetap dari hasil hibah atau donasi:
PPK-SKPKD/PPKD
mencatat
Jurnal untuk mencatat perolehan Aset Tetap dari hibah atau donasi adalah seperti diuraikan pada jurnal nomor J.56 dan J.57 berikut :
J.56. . . .
- 22 J.56
Tanah
xxx
Peralatan dan Mesin
xxx
Gedung dan Bangunan
xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan
xxx
Aset Tetap Lainnya
xxx
Konstruksi Dalam Penyelesaian
xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ______
xxx
dan; J.57
Utang Kepada BUD
xxx
Pendapatan Hibah _________________
xxx
2. Pemeliharaan dan atau rehabilitasi Aset 1)
Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria yakni menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
2)
Kapitalisasi untuk masing-masing aset tetap dilaksanakan sebagai berikut :
3)
(1)
Kapitalisasi dilakukan terhadap asset tetap yang masa manfaatnya melebihi 12 bulan
(2)
Pengeluaran untuk per unit peralatan dan mesin berupa peralatan kantor, barang elektronik dan alat olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3)
Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4)
Untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi point (2) dan (3).
Kapitalisasi atas biaya rehabilitasi aset tetap dituangkan dalam anggaran belanja sebagai belanja modal. Realisasi kapitalisasi dicatat seperti pada akuntansi realisasi belanja yang telah diuraikan pada Jurnal nomor J.18, J.19, J.20, J.27 dan J.28.
3. Perubahan Klasifikasi 1)
Perubahan klasifikasi aset tetap adalah perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap.
2)
Perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap dapat berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak dipakai lagi misalnya karena rusak atau tidak difungsikan atau dapat juga berupa penghentian Pembangunan Konstruksi Dalam Penyelesaian karena satu dan lain hal.
3)
Aset yang rusak atau tidak difungsikan lagi atau penghentian Konstruksi Dalam Penyelesaian , klasifikasinya dipindahkan dari Aset Tetap menjadi Lain-lain Aset. 4) Berdasarkan. . . .
- 23 4)
Berdasarkan informasi tertulis dari bendahara/pengurus barang tentang adanya penghentian penggunaan aset tetap yang rusak atau tidak difungsikan, maka PPKSKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat Perubahan klasifikasi Aset Tetap menjadi Lain-lain Aset (Kelompok Aset Lainnya) Berdasarkan bukti memorial penyesuaian, PPK-SKPKD/PPKD mencatat perubahan klasifikasi Aset Tetap menjadi Lain-lain Aset dengan dua jurnal seperti jurnal nomor J.58 dan J.59 berikut : J.58
Lain-lain Aset
xxx
Tanah ____________________________
xxx
Peralatan dan Mesin _________________
xxx
Gedung dan Bangunan _______________
xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan ____________
xxx
Aset Tetap Lainnya __________________
xxx
Konstruksi Dalam Penyelesaian ________
xxx
dan ; J.59
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
xxx
Diinvestasikan Dalam Lain-lain Aset _____ 5)
xxx
Jurnal untuk mencatat koreksi belanja dilakukan pada Buku Jurnal Umum.
4. Penyusutan Aset 1) 2)
3)
Penyusutan terhadap aset tetap merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya, mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan Akuntansi. Setiap akan membuat neraca SKPD, PPK-SKPD menghitung penyusutan aset tetap yang akan dibebankan pada aset tetap per tanggal neraca, kemudian PPK-SKPD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat penyusutan Aset Tetap. Jurnal untuk mencatat penyusutan Aset Tetap adalah : J.60
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
xxx
Akumulasi Penyusutan _______________ 4)
xxx
Jurnal untuk mencatat koreksi belanja dilakukan pada Buku Jurnal Umum.
5. Pelepasan Aset Pelepasan aset tetap adalah pelepasan Aset dari neraca karena dihapuskan atau dijual. 1)
Pelepasan aset karena penghapusan adalah aktVitas penghapusan Lain-Lain Aset ( Aset Lainnya) dari catatan neraca. Berdasarkan. . . .
- 24 Berdasarkan Berita Acara Penghapusan Aset, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat penghapusan Lain-lain Aset (Kelompok Aset Lainnya) dari neraca. Jurnal untuk mencatat penghapusan Lain-lain Aset adalah: J.61
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
xxx
Lain-lain Aset ______________________ 2)
xxx
Pelepasan aset karena dijual adalah aktVitas penghapusan Aset dari catatan neraca karena dijual. Berdasarkan Berita Acara Penjualan Aset, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat penghapusan Aset dari neraca. Jurnal untuk mencatat penghapusan Aset Tetap adalah: J.62
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
xxx
Tanah ____________________________
xxx
Peralatan dan Mesin _________________
xxx
Gedung dan Bangunan _______________
xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan ____________
xxx
Aset Tetap Lainnya __________________
xxx
- 25 VII.PROSEDUR POSTING KE BUKU BESAR DAN BUKU BESAR PEMBANTU A. Deskripsi Kegiatan Pencatatan dengan jurnal dilanjutkan dengan posting ke buku besar dan buku pembantu. Posting tersebut dapat dilakukan setelah transaksi terjadi (pencatatan jurnal) atau dilaksanakan secara gabungan pada akhir setiap bulan. Buku Besar adalah catatan akuntansi formal, yang mengikhtisarkan saldo setiap perkiraan (accounts) dalam satuan keuangan. Nilai transaksi yang muncul dalam jurnal dipindahkan atau diposkan (posting) ke perkiraan Buku Besar yang sama atau sesuai. Melalui proses posting ini status setiap perkiraan yang terpengaruh dimutakhirkan dengan menaikkan atau menurunkan saldo perkiraan sebesar nilai transaksi. Jika jurnal menekankan pada kegiatan transaksi, maka buku besar menekankan pada status perkiraan (yaitu, saldo setiap perkiraan). Buku Besar atau Buku Besar Umum (General Ledger) memuat ikhtisar data keuangan yang menyangkut semua perkiraan Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, dan Belanja. Buku Besar Pembantu atau Sub Buku Besar (Subsidiary Ledgers) memuat catatan-catatan rinci mengenai pos perkiraan tertentu dalam buku besar umum. Jumlah total saldo pada perkiraanperkiraan buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada perkiraan serupa dalam buku besar umum. Saldo pada buku besar pembantu diposting secara independen ( diposting langsung dari dokumen sumber jurnal) dan totalnya secara berkala diperiksa (dibandingkan) terhadap saldo perkiraan buku besar umum.
B. Prosedur Posting 1. Setelah pencatatan jurnal atau setiap periode (bulan), jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening buku besar yang sama/sesuai dengan jurnal 2. Posting ke buku besar pembantu dilakukan dengan cara memindahkan langsung objek belanja yang ada dalam SPJ /SP2D/SPP atau dokumen sumber jurnal lainnya ke dalam buku besar pembantu. 3. Jumlah total saldo pada perkiraan-perkiraan buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada perkiraan serupa dalam buku besar umum 4. Setiap akhir bulan semua buku besar ditutup dan PPK SKPKD/PPKD memindahkan saldosaldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca saldo. 5. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo dari setiap perkiraan buku besar dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD/PPKD. 6. Rincian saldo dalam halaman muka laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan disajikan dari saldo-saldo buku besar pembantu.
VIII. PROSEDUR. . . .
- 26 VIII. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPKD/PPKD A. Deskripsi Kegiatan Secara periodik, SKPKD/PPKD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran SKPKD/PPKD b. Neraca SKPKD/PPKD c.
Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD/PPKD
Laporan tersebut dapat disusun pada akhir tahun anggaran maupun pada periode tertentu (Laporan Keuangan Interim). Laporan keuangan SKPKD/PPKD disusun melalui prosedur akuntansi yang telah dilaksanakan sebelumnya yang meliputi proses pengumpulan dokumen sumber, penjurnalan dan posting ke buku besar setiap perkiraan. Proses selanjutnya dibantu dengan penyusunan kertas kerja (worksheet/neraca lajur)
B. Proses penyusunan laporan keuangan Kertas kerja penyusunan laporan keuangan (worksheet/neraca lajur) merupakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan SKPKD/PPKD sesuai dengan urutan kolom-kolom dalam kertas kerja yang dibuat, terdiri atas ; neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan realisasi anggaran, jurnal penutup dan neraca. Dibawah ini diuraikan proses penyusunan laporan keuangan dengan bantuan worksheet. 1. Neraca saldo Angka-angka saldo dari semua buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet sesuai posisi debet atau kredit dalam saldo buku besar masing-masing. 2. Jurnal Penyesuaian Atas neraca saldo kemudian dilakukan penyesuaian. Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari rekening-rekening/perkiraan-perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah menunjukan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Beberapa rekening yang memerlukan penyesuaian pada akhir tahun: a. Persediaan b. Piutang c.
Bagian Lancar Tagihan
d. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang e. SP2D Yang Belum Diterbitkan Untuk Pembelian/Pembangunan Aset Tetap f.
Penyusutan Aset Tetap
1) Pengakuan Persediaan Pemerintah Kabupaten Bungo menganut Metode Periodik dalam penilaian persediaan. Pembukuan persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaan persediaan tetapi pada akhir tahun anggaran. Untuk memunculkan nilai persediaan akhir tahun dilakukan inventari fisik. Berdasarkan. . . .
- 27 Berdasarkan hasil inventarisasi fisik, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat nilai persediaan akhir tahun. Jurnal untuk mencatat nilai persediaan akhir tahun adalah: J.63
Persediaan
xxx
Cadangan Persediaan ________________
xxx
2) Pengakuan Piutang Pajak / Retribusi Mutasi piutang sepanjang tahun tidak dicatat dalam buku besar. Nilai piutang akhir tahun yang tercantum dalam neraca adalah hasil inventarisasi fisik Surat Ketetapan Pajak/Retribusi yang belum dilunasi. Berdasarkan hasil inventarisasi fisik, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat nilai piutang akhir tahun. Jurnal untuk mencatat nilai piutang akhir tahun adalah: J.64
Piutang Pajak
xxx
Piutang Retribusi
xxx
Cadangan Piutang ___________________
xxx
3) Reklasifikasi Piutang dan Utang Jika pada tahun berikutnya terdapat piutang jangka panjang (Tagihan Penjualan Angsuran, TGR) yang akan jatuh tempo, maka untuk kepentingan penyusunan neraca jumlah yang jatuh tempo tersebut harus direklasifikasikan ke perkiraan bagian lancar piutang. Reklasifikasi ini juga dilakukan terhadap utang jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikutnya. Berdasarkan hasil reklasifikasi, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat nilai perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan perkiraan Bagian Lancar TGR pada akhir tahun. a. Jurnal-jurnal untuk mencatat nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar TGR: J.65
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
xxx
Bagian Lancar TGR
xxx
Cadangan Piutang ___________________
xxx
dan; J.66
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
xxx
Tagihan Penjualan Angsuran _________
xxx
TGR ____________________________
xxx
b. Jurnal-jurnal. . . .
- 28 b. Jurnal-jurnal untuk mencatat nilai Utang Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo: J.67
Utang Jangka Panjang
xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ____
xxx
dan; J.68
Dana Yg Hrs Disediakan Utk Pembayaran Utang Jk Pendek Dana Yg Hrs Disediakan Utk Pembayaran Utang JK Panjang _______
xxx xxx
4) Pengakuan utang Bunga Berdasarkan perjanjian pinjaman, pemerintah daerah berkewajiban membayar imbalan kepada kreditur berupa bunga. Biaya bunga yang akan jatuh tempo periode berikut akan diakui sebagai utang bunga pada akhir tahun. Berdasarkan perhitungan hutang bunga, PPK-SKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat nilai perkiraan Utang Bunga pada akhir tahun. Jurnal untuk mencatat pengakuan Utang Bunga akhir tahun adalah : J.69
Dana Yg Hrs Disediakan Utk Pembayaran Utang Jk Pendek
xxx
Utang Bunga ______________________
xxx
5) SP2D Yang Belum Diterbitkan Untuk Pembelian/Pembangunan Aset Tetap Berdasarkan pasal 138 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya jika pada tahun anggaran yang bersangkutan belum sempat dilakukan pembayaran. Berdasarkan bukti pengesahan kembali DPA-SKPKD/PPKD menjadi DPA-Lanjutan oleh PPKD, maka PPK-SKPKD/PPKD mencatat kewajiban/utang pekerjaan yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Jurnal untuk mencatat kewajiban/utang pekerjaan berikutnya adalah: J.70
yang harus dibayar pada tahun
Dana Yg Hrs Disediakan Utk Pembayaran Utang Jk Pendek Utang Jangka Pendek ________________
xxx xxx
6) Penyusutan Aset Tetap Setiap akan membuat neraca SKPKD/PPKD, PPK SKPKD/PPKD menghitung penyusutan aset tetap yang akan dibebankan pada aset tetap per tanggal neraca, kemudian PPKSKPKD/PPKD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dasar untuk mencatat penyusutan Aset Tetap. Berdasarkan bukti memorial penyesuaian, PPK-SKPKD/PPKD mencatat penyusutan Aset Tetap dengan jurnal seperti yang telah diuraikan pada jurnal nomor J. 60 3. Neraca saldo. . . .
- 29 3. Neraca saldo setelah penyesuaian Setelah seluruh penyesuaian dimasukan akan dihasilkan jumlah-jumlah saldo buku besar setelah penyesuaian (neraca saldo setelah penyesuaian)
4. Laporan realisasi anggaran Langkah berikutnya adalah memindahkan saldo-saldo perkiraan nominal (pendapatan dan belanja) ke kolom Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5. Jurnal penutup Setelah saldo-saldo perkiraan nominal (pendapatan dan belanja) dipindahkan ke Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kemudian dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me-nol-kan) pendapatan, belanja, alokasi pendapatan, alotmen belanja ke Utang Kepada BUD atau Piutang Kepada BUD. Jurnal Penutup SKPKD/PPKD terdiri dari : 1) Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan asli daerah dan perkiraan Pendapatan asli daerah ke perkiraan Utang Kepada BUD. 2) Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan transfer pusat dan perkiraan Pendapatan transfer pusat ke perkiraan Utang Kepada BUD 3) Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan transfer provinsi dan perkiraan Pendapatan transfer provinsi ke perkiraan Utang Kepada BUD 4) Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah dan perkiraan Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah ke perkiraan Utang Kepada BUD 5) Jurnal Penutup perkiraan Alokasi penerimaan pembiayaan dan penerimaan pembiayaan ke perkiraan Utang Kepada BUD 6) Jurnal Penutup perkiraan Alotmen pengeluaran pembiayaan dan perkiraan pengeluaran pembiayan ke perkiraan Piutang Kepada BUD 7) Jurnal Penutup perkiraan Alotmen Belanja dan perkiraan Belanja ke perkiraan Piutang Kepada BUD Uraian tiap-tiap jurnal penutup sebagai berikut : a. Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan dan perkiraan Pendapatan ke perkiraan Utang Kepada BUD (jika realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran pendapatan) J.71
Pendapatan Pajak daerah Pendapatan Retribusi daerah Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah Utang Kepada BUD ____________________ Alokasi Pendapatan Pajak daerah __________ Alokasi Pendapatan Retribusi daerah _______ Alokasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ___ Alokasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah __
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
b. Jurnal Penutup. . . .
- 30 b. Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan dan perkiraan Pendapatan ke perkiraan Utang Kepada BUD (jika realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran pandapatan) J.72
c.
Pendapatan Pajak daerah Pendapatan Retribusi daerah Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah Utang Kepada BUD lokasi Pendapatan Pajak daerah __________ Alokasi Pendapatan Retribusi daerah _______ Alokasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ___ Alokasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah __
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan transfer pusat dan perkiraan Pendapatan transfer pusat ke perkiraan Utang Kepada BUD J.73
Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Pusat Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Utang Kepada BUD Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat ___________ Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Pusat Alokasi Dana Alokasi Umum ___________________ Alokasi Dana Alokasi Khusus __________________ Alokasi Dana Otonomi Khusus _________________ Alokasi Dana Penyesuaian ____________________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
d. Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan transfer provinsi dan perkiraan Pendapatan transfer provinsi ke perkiraan Utang Kepada BUD J.74
Dana Bagi Hasil Pajak – Provinsi
xxx
Dana Bagi Hasil Lainnya
xxx
Utang Kepada BUD
xxx
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak – Provinsi _________
xxx
Alokasi Dana Bagi Hasil Lainnya ________________
xxx
e. Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah dan perkiraan Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah ke perkiraan Utang Kepada BUD J.75
f.
Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Utang Kepada BUD Alokasi Pendapatan Hibah _____________________ Alokasi Pendapatan Dana Darurat ______________ Alokasi Pendapatan Lainnya ___________________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jurnal Penutup perkiraan Alokasi penerimaan pembiayaan dan penerimaan pembiayaan ke perkiraan Utang Kepada BUD. J.76. . . .
- 31 J.76
Peneriman Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan Peneriman Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Peneriman Pembiayaan – Pinjaman Daerah Peneriman Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pinjaman Peneriman Pembiayaan – Penerimaan Piutang Utang Kepada BUD Alokasi Peneriman Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan ________________________________ Alokasi Peneriman Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ____________ Alokasi Peneriman Pembiayaan – Pinjaman Daerah ___ Alokasi Peneriman Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah __________________________ Alokasi Peneriman Pembiayaan – Penerimaan Piutang Daerah __________________________________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
g. Jurnal Penutup perkiraan Alotmen Belanja dan perkiraan Belanja ke perrkiraan Utang Kepada BUD. J.77
Allotment Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan Jasa Allotment Belanja Modal Allotment Belanja Bunga Allotment Belanja Subsidi Allotment Belanja Hibah Allotment Belanja Bantuan Sosial Allotment Belanja Tak Terduga Piutang Kepada BUD _________________ Belanja Pegawai _____________________ Belanja Barang dan Jasa ______________ Belanja Modal ______________________ Balanja Bunga ______________________ Belanja Subsidi _____________________ Belanja Hibah ______________________ Belanja Bantuan Sosial _______________ Belanja Tak Terduga ________________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
h. Jurnal Penutup perkiraan Alotmen pengeluaran pembiayaan dan perkiraan pengeluaran pembiayan ke perkiraan Piutang Kepada BUD J.78 Allotment Pengeluaran Pembiayaan–Pembentukan Dana Cadangan xxx Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Pinjaman xxx Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian Pinjaman Daerah xxx Piutang Kepada BUD _________________ Xxx Pengeluaran Pembiayaan–Pembentukan Dana Cadangan ___ Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemerintah xxx Daerah _____ xxx Pengeluaran Pembiayaan–Pembayaran Pokok Pinjaman ____ xxx Pengeluaran Pembiayaan–Pemberian Pinjaman Daerah _____ xxx 6. Neraca . . . .
- 32 6. Neraca Setelah jurnal penutup dimasukan, maka saldo-saldo pendapatan, belanja, alokasi pendapatan dan alotmen belanja menjadi nol, dan yang ada hanya saldo-saldo neraca. Langkah berikutnya adalah memindahkan saldo perkiraan riil ke kolom Neraca.
7. Penyajian Laporan Keuangan Dari kertas kerja/worksheet yang telah dibuat, selanjutnya dapat disajikan laporan keuangan SKPKD/PPKD, yang meliputi : 1) Laporan Realisasi Anggaran, dan 2) Neraca SKPKD/PPKD Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPKD/PPKD disusun terpisah dari proses penyusunan kertas kerja/worksheet. CaLK SKPKD/PPKD sekurang-kurangnya berisikan penjelasan dari rekening-rekening saldo Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SKPKD/PPKD.
8. Jurnal Balik Pada awal tahun berikutnya, sebagian perkiraan-perkiraan yang telah disesuaikan (dengan jurnal penyesuaian) dijurnal balik (reversing entries) ke posisi semula. Perkiraan-perkiraan yang dijurnal balik adalah perkiraan-perkiraan yang pada akhir tahun disajikan hanya untuk tujuan pelaporan saat penyusunan neraca. Perkiraan-perkiraan yang harus dijurnal balik ke posisi semula adalah perkiraa-perkiraan; persediaan, Piutang pajak/Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar TGR dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek. Dengan demikian maka jurnal yang harus dibalik adalah jurnal nomor J.63, J.64, J.65, J.66, J.67, J.68, J.69 dan J.70
IX. DOKUMEN. . .
- 33 IX.
DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dari prosedur penyusunan laporan keuangan SKPKD/PPKD adalah : 1. Dokumen Sumber : 1) DPA-SKPKD/PPKD 2) SP2D-UP/GU/TU 3) SP2D-LS 4) SPJ Penerimaan Kas dan lampirannya dari Bendahara Penerimaan 5) SPJ pengeluaran Kas dan lampiranya dari Bendahara Pengeluaran 6) Laporan Penerimaan dan Penyetoran Kas 7) Laporan Posisi Kas Daerah dari BUD 2. Dokumen Hasil : 1) Bukti Memorial Penyesuaian 2) Buku Jurnal Penerimaan Kas 3) Buku Jurnal Pengeluaran Kas 4) Jurnal Umum 5) Buku Besar 6) Buku Besar Pembantu 7) Neraca Saldo 8) Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan (Worksheet/Neraca Lajur) 9) Laporan Realisasi Anggaran 10) Neraca 11) Catatan atas Laporan Keuangan 12) Surat Pernyataan Tangung Jawab Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi (proses input data). Dokumen sumber dihasilkan dari bukti transaksi keuangan daerah yang dilakukan oleh setiap unit dalam SKPKD/PPKD yang tembusannya diberikan kepada PPKSKPKD/PPKD. Format dokumen sumber dibuat oleh unit lain, oleh karenanya tidak disajikan dalam manual sistem akuntansi ini. Dokumen hasil merupakan dokumen melaksanakan prosedur akuntansi.
yang
dihasilkan
oleh
PPK-SKPKD/PPKD
dalam
3. Bentuk Format Dokumen Hasil Bentuk format dokumen hasil diuraikan berikut ini, baik yang dihasilkan dari pelaksanaan secara manual maupun aplikasi komputer. Penambahan baris dan kolom dari format tersebut dapat diperkenankan sepanjang untuk memperjelas informasi yang disajikan.
1. Formulir . . . .
- 34 1. Formulir Bukti Memorial Penyesuaian
BUKTI MEMORIAL PENYESUAIAN No. : ……/……/……
Atas Transaksi Bukti Transaksi
: …………………………………………………………………. : ………………………………………………………………….
Dicatat Jurnal sebagai berikut : TANGGAL
KODE REKENING
URAIAN
DEBET
KREDIT
Muara Bungo, ………………………………………………….. …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
NIP. ………………………………………………………..
2. Buku Jurnal . . . .
- 35 2. Buku Jurnal Penerimaan Kas
KABUPATEN BUNGO DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN…………
JURNAL PENERIMAAN KAS
Halaman : …… No Urut
Tanggal Jurnal
1
2
Bukti Nomor
3
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Ref.
Jumlah (Rp)
Akumulasi (Rp)
4
5
6
7
8
JUMLAH Muara Bungo, ………………………………………………. PPK SKPD
………………………………………. NIP. ……………………………………………………..
Cara Pengisian: 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut jurnal 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal jurnal dilaksanakan 3. Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal bukti/dokumen sumber jurnal 4. Kolom 4 diisi dengan kode rekening pendapatan (dari urusan pemerintah, organisasi hingga rincian obyek) 5. Kolom 5 diisi dengan uraian nama rekening pendapatan 6. Kolom 6 diisi dengan tanda checklist () disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan kas 8. Kolom 8 diisi dengan jumlah akumulasi penerimaan kas
3. Buku Jurnal. . . .
- 36 3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas
KABUPATEN BUNGO DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN ……………..
JURNAL PENGELUARAN KAS
Halaman : …… No Urut
Tanggal Jurnal
1
2
Bukti Nomor
Tanggal
3
Kode Rekening
Uraian
Ref.
Jumlah (Rp)
Akumulasi (Rp)
4
5
6
7
8
JUMLAH Muara Bungo, ………………………………………………. PPK SKPD ………………………………………. NIP. ……………………………………………………..
Cara Pengisian 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut jurnal 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal jurnal dilaksanakan 3. Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal bukti/dokumen sumber jurnal 4. Kolom 4 diisi dengan kode rekening belanja 5. Kolom 5 diisi dengan uraian nama rekening belanja 6. Kolom 6 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar. 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pengeluaran kas. 8. Kolom 8 diisi dengan jumlah akumulasi pengeluaran kas.
4. Buku Jurnal. . . .
- 37 4. Buku Jurnal Umum
KABUPATEN BUNGO DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN ……….
JURNAL UMUM
No Urut 1
Tanggal Jurnal 2
Bukti,No /Tgl 3
Uraian
Ref
4
5
Halaman : ………… Jumlah (Rp) Debet Kredit 6 7
Ket
Muara Bungo, ………………………………………………….. PPK SKPD …………………………………………………………………
NIP. ………………………………………………………..
5. Buku Besar KABUPATEN BUNGO DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN … ….
BUKU BESAR BULAN ………
NAMA REKENING KODE REKENING
: …………………………………………………………………. : …………………………………………………………………. Halaman : ……
Tanggal
Uraian
Ref
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
Ket
MUARA BUNGO, ………………………………………….. PPK SKPD ……………………………………. NIP. …………………………………………………
6. Buku Besar . . . .
- 38 -
6. Buku Besar Pembantu KABUPATEN BUNGO DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN … ….
BUKU BESAR PEMBANTU BULAN ………
NAMA REKENING KODE REKENING
: …………………………………………………………………. : …………………………………………………………………. Halaman : ……
Tanggal
Uraian
Ref
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
Ket
MUARA BUNGO, ………………………………………….. PPK SKPD ……………………………………. NIP. …………………………………………………
7. Neraca Saldo
KABUPATEN BUNGO
NERACA SALDO
per …………………………… KODE REKENING
NAMA REKENING
1
2
JUMLAH (Rp) DEBET KREDIT 3 4
Serang, ……………………………………………… PPK SKPD ……………………………………….. NIP. ………………………………………………………
8.Neraca lajur. . . .
- 39 8.Neraca lajur
8a.Neraca. . . .
- 40 8a.Neraca Lajur Ilustrasi
9. Laporan. . . .
- 41 9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 42 -
10. Neraca. . . .
- 43 10. Neraca
- 44 -
11. Catatan. . .
- 45 11. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET KABUPATEN BUNGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN .......................... Bab I
Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Pembiayaan 5.1.4. Aset 5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas dana 5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual.
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan Bab VII Penutup Muara Bungo …………………….. KEPALA SKPKD/PPKD, (_________________________ )
12. Pernyataan. . .
- 46 12. Pernyataan Tanggung Jawab
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan............... yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ......... sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Muara Bungo, .................................. KEPALA SKPKD/PPKD,
(_____________________)
BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD
