AKUNTANSI KEWAJIBAN (Aplikasi pada SAPD SKPD Dan PPKD)

AKUNTANSI KEWAJIBAN (Aplikasi pada SAPD SKPD Dan PPKD) Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar pada SAPD SKPD Jurnal Standar pada SAPD PPKD

tedi – last 04/17

KEBIJAKAN AKUNTANSI PP No 71 Tahun 2010  Kewajiban : Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan, dan muncul sebagai akibat : 1. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, atau 2. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, 3. Kewajiban kepada masyarakat, atau 4. Alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau 5. Kewajiban kepada pemberi jasa.

…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kewajiban dicatat menggunakan basis akuntansi akrual, dan diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu : 1. Kewajiban Jangka Pendek : Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya : Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek Lainnya. 2. Kewajiban Jangka Panjang : Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dari Lembaga Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang Kepada Pemerintah Pusat, Utang Jangka Panjang Lainnya.


Catatan : Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bila : 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; 3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.


Kewajiban diakui pada saat pemerintah harus/wajib mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan sebagai konsekuensi : 1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions), dimana kewajiban diakui ketika pemerintah menerima barang/jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK. 2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions), dimana kewajiban diakui ketika pemerintah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cumacuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. 3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events), dimana kewajiban diakui ketika pemerintah harus mengeluarkan sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah. 4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events), dimana kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.


Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Bila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Pengukuran kewajiban : 1. Kewajiban jangka pendek. a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang/jasa, tetapi belum melakukan pembayaran. b) Pengukuran Utang Transfer Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.


c) Pengukuran Utang Bunga Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. c) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. c) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. c) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: (1) biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun ; (2) pendapatan diterima dimuka.


2.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, yaitu : a) Utang yang tidak diperjualbelikan Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank. b) Utang yang diperjualbelikan Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto/premium yang belum diamortisasi. Bila sekuritas utang pemerintah dijual sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Bila sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Bila sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.


Kewajiban disajikan dalam Neraca disisi pasiva, dan pengungkapannya pada Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi : 1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 3. Bunga pinjaman yang terutang, dan tingkat bunga yang berlaku; 4. Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 5. Perjanjian restrukturisasi utang (meliputi : Pengurangan pinjaman ; Modifikasi persyaratan utang ; Pengurangan tingkat bunga pinjaman ; Pengunduran jatuh tempo pinjaman ; Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan ; Pengurangan jumlah bunga terutang. 6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. 7. Biaya pinjaman dan perlakuan biaya pinjaman; 8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode ybs, berikut tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

JURNAL STANDAR KEWAJIBAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)

Kewenangan SKPD dalam Akuntansi Kewajiban berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) meliputi : 1. Utang Belanja (baik belanja barang/jasa, maupun belanja modal), 2. Utang PFK. 3. Pendapatan Diterima Dimuka

…lanjutan : JURNAL STANDAR DI TINGKAT. SKPD

Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi kewajiban : 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),  (tugas : Melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan ; Menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ; Menyiapkan dokumen pembayaran). 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD),  (tugas : melaksanakan fungsi akuntansi) 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  (Dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, Fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas : Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD, dan ; Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD. 4. Pengguna Anggaran (PA / KPA),  (tugas : Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

…lanjutan : JURNAL STANDAR DI TINGKAT SKPD

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban di tingkat SKPD antara lain : 1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 2. Nota Pesanan; 3. Berita Acara Serah Terima; 4. Kuitansi; 5. Surat Perjanjian Kerja; 6. SP2D UP/GU/TU; 7. SP2D LS; 8. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tentang tanggungjawab Pengguna Anggaran terhadap laporan keuangan SKPD.

…lanjutan : JURNAL STANDAR DI TINGKAT SKPD

Jurnal Standar pada SAPD SKPD :

ILUSTRASI

Contoh 1 : Perhitungan Fihak Ketiga Pada tanggal 15 April 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Pendidikan melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp 4.000.000,00. Pada tanggal 17 April 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Pendidikan melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp 4.000.000,00. Fungsi Akuntansi SKPD mencatat :

ilustrasi

Contoh 4 :Pendapatan Diterima Dimuka Pada tanggal 1 September 2015, Dinas Pendidikan menerima pendapatan iur pendidikan untuk 1 tahun (1 September 2015 s/d 31 Agustus 2016) sebesar Rp36.000.000,00. Pada Tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendidikan mencatat penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka tersebut. maka, PPK-SKPD mencatat :

JURNAL STANDAR KEWAJIBAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)

Akuntansi kewajiban di tingkat PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang jangka panjang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 1.Akuntansi kewajiban, dan; 2.Akuntansi pembiayaan. Catatan : Disamping itu, PPKD sebagai entitas akuntansi juga membukukan kewajiban/utang jangka pendek seperti halnya SKPD.

…lanjutan : JURNAL STANDAR DI TINGKAT PPKD

Pihak-pihak yang terkait pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah PPKD yang berkenaan dengan akuntansi kewajiban adalah : 1. Fungsi Akuntansi PPKD,  (tugas : melaksanakan fungsi akuntansi, yaitu mencatat, posting, dan menyusun/menyiapkan laporan keuangan). 2. Bendahara Umum Daerah (BUD)  (tugas : Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang ; Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. 3. PPKD  (bertanggungjawab menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK).


Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai sumber pencatatan pada sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain : 1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 2. Surat Perjanjian Utang; 3. Nota Kredit; 4. SP2D-LS

Catatan : Pengakuan dan pembayaran kewajiban jangka pendek di tingkat PPKD sebagai entitas akuntansi menggunakan dokumen seperti halnya yang berlaku pada SKPD


Jurnal Standar pada SAPD PPKD :

ILUSTRASI

Contoh : Tgl 3 Mei 2015, Pemerintah Kota Nyantong menerima pinjaman dari Bank “BARA” senilai Rp 300.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2020. Berdasarkan transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :

ilustrasi

Contoh 2 : Tgl 31 Desember 2015, PPKD melakukan reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang kepada Bank “BARA” yang akan jatuh tempo tahun 2016 senilai Rp 60.000.000,00. maka, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :

.

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Th 2013

AKUNTANSI KEWAJIBAN (Aplikasi pada SAPD SKPD Dan PPKD)

Recommend Documents