DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
UPAYA DALAM PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PPKD) Rory Handriano STIE Nasional Banjarmasin
[email protected] Abstract, The research objective is to examine the growth of the small business sector in Indonesia lately raises all sorts of questions related to the condition that do not run on a track expected. The research method was done by collecting, describing the findings get, good information sourced from the public as users of services of small business loans, as well as from the books and literature which further examined / analyzed to obtain a conclusion. It is positive when the growth of guarantee institutions in various areas to be realized to the fullest. Credit insurance is a third party agreement to cover some of the potential harm to the lend on a loan if the loan is not repaid in full. For insurance companies, credibility depends on its level of solvency. Solvency of insurance companies is the level of ability to pay off debts of the borrower in case of default of credit. Level of solvency relates to how much equity in the form of liquid can be used in the failure to bail out the guarantee of non-performing loans. Therefore, the role of local government in terms of the establishment of Regional Credit Guarantee Company (PPKD) is expected to guarantee against credit more evenly in various regions. Keywords : Credit Guarantee, Company
Small Business Guarantees, Regional Credit Guarantee
Abstrak, Tujuan penelitian adalah mengkaji pertumbuhan sektor usaha kecil di Indonesia yang akhirakhir ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan berkaitan dengan kondisinya yang tidak berjalan pada trek yang diharapkan. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendeskripsikan temuan-temuan yang dapatkan, baik informasi yang bersumber dari masyarakat selaku pengguna jasa kredit usaha kecil, maupun yang berasal buku-buku dan literatur yang selanjutnya dikaji / dianalisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Kehadiran perusahaan penjamin di Indonesia bagi pengembangan Kredit Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) dirasakan cukup membantu. Sangatlah positif apabila pertumbuhan lembaga penjamin diberbagai daerah dapat terealisasi secara maksimal. Bagi perusahaan penjaminan, kredibilitas sangat tergantung pada tingkat solvensi yang dimilikinya. Tingkat solvensi berkaitan dengan seberapa besar equity dalam bentuk likuid dapat digunakan dalam menalangi kegagalan atas kredit macet yang dijaminnya. Oleh karena itu, peranan Pemerintah Daerah dalam hal pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit di Daerah (PPKD) sangatlah diharapkan agar penjaminan terhadap kredit lebih merata diberbagai wilayah. Kata kunci: Penjaminan Kredit, Perusahaan Penjaminan Kredit di Daerah (PPKD), Kredit Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM)
lama
Indonesia sesungguhnya sejak
Perusahaan Lembaga Jaminan Kredit
telah
Koperasi (LJKK) yang didirikan tahun
penjaminan,
memiliki yaitu
perusahaan
Perum
Sarana
1971
serta
PT.
Penjamin
Pengembangan Usaha (Perum Sarana)
Pengusaha
yang
mewakili perusahaan swasta didirikan
awal
mulanya
merupakan 129
Indonesia
(PT.
Kredit PKPI)
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
tahun 1995-an dimana bisnis utamanya
dapat
adalah menjamin kredit UKM dan
Usaha Kecil dan Menengah. Sekarang
Koperasi.
Perum sarana berada dibawah naungan
Selain
itu
masih
ada
perusahan asuransi kredit yaitu PT. Askrindo
didirikan
1971
menjangkau
pelayanan
bagi
Kantor Meneg BUMN.
yang
Seiring berjalannya waktu dan
menyelenggarakan penjaminan dalam
terkait
bentuk financial Guarentee antara lain :
pelaksanaan fungsi dan tugas Perum
Surety Bond, Customs Bond, dan
PKK dalam mengembangkan koperasi,
Asuransi Kredit Perdagangan.
Pemerintah
Dahulu
keberhasilan
memperluas
jangkauan
Jaminan
pelayanan Perum PKK, menjadi tidak
Kredit Koperasi (LJKK) merupakan
hanya terbatas hanya pada koperasi,
BUMN
yang
Lembaga
dengan
bernaung
dibawah
tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil
Transmigrasi,
Koperasi
dan Menengah melalui PP No. 95
dan Tenaga Kerja. Tugas utama LJKK
tanggal 7 November Tahun 2000 dan
adalah menjamin skim kredit yang
sekaligus merubah nama Perum PKK
disalurkan kepada koperasi. Sejarah
menjadi Perusahaan Umum (Perum)
mencatat bahwa sejak berdirinya LKJJ
Sarana Pengembangan Usaha (SPU).
telah
bantuan
Perluasan sasaran dan lingkup usaha
kepada koperasi dalam hal penjaminan
tersebut diwujudkan melalui kegiatan
sehingga citra koperasi di masyarakat
penjaminan kredit bank atau non bank,
menjadi baik. Selanjutnya untuk lebih
penjaminan atas pembiayaan sewa guna
mengembangkan kemampuan keuangan
usaha,
koperasi
konsumen dan pembiayaan pola bagi
Departemen
banyak
sekaligus
beroperasinya maka
memberikan
menyehatkan
lembaga
berdasarkan
penjaminan,
hasil,
anjak
piutang,
penjaminan
atas
pembiayaan
pembelian
Peraturan
barang secara angsuran, penjaminan
Pemerintah No. 51/1981 dibentuklah
atas transaksi kontrak jasa, pemberian
Perusahaan
Pengembangan
pinjaman dengan pola bagi hasil,
Keuangan Koperasi (Perum PKK).
bantuan manajemen dan konsultasi,
Selanjutnya sejak terbitnya Peraturan
penerbitan surety bond dan kegiatan
Pemerintah Nomor 95 tahun 2000,
lain yang dapat menunjang tercapainya
nama Perum PKK diubah menjadi
maksud dan tujuan perusahaan.
Umum
Perum Sarana Pengembangan Usaha dengan harapan dapat
Selanjutnya pada bulan Mei
menjangkau
2008, melalui Peraturan Pemerintah No.
sasaran tidak hanya koperasi tapi juga
41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan 130
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
kembali
diubah
Kehadiran perusahaan penjamin
namanya
di
Indonesia
bagi
pengembangan
menjadi Perusahaan Umum (Perum)
KUKM selama ini dirasakan cukup
Jaminan
membantu,
Kredit
Jamkrindo).
Indonesia
(Perum
Perubahan
perusahaan tersebut
nama
kemampuan
jumlah
jangkauan
dan
pelayanan
dengan
masih dirasa sangat terbatas. Oleh
perubahan bisnis perusahaan yang tidak
karena itu menjadi tugas kita bersama
lagi
untuk
memberikan
terkait
meskipun
pinjaman
secara
langsung kepada UMKMK melalui pola
memperbanyak
tumbuhnya
lembaga penjamin di berbagai daerah.
bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.
METODE
Pada tahun 2008 juga, Pemerintah
Studi
kepustakaan
yang
menerbitkan Peraturan Presiden No. 2
dipergunakan adalah dengan metode
tanggal
pengumpulan
26
Januari
Lembaga
2008
tentang
Penjaminan.
Untuk
Peraturan
Presiden
melaksanakan
berbagai
dan
pendeskripsian
macam
temuan
yang
baik
informasi
yang
didapatkan,
tersebut, Pemerintah dalam hal ini
bersumber langsung dari masyarakat
Departemen Keuangan, mengeluarkan
selaku
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
lembaga keuangan / dunia perbankan,
No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16
khususnya
Desember 2008 tentang Perusahaan
maupun sampling dari buku-buku dan
Penjaminan Kredit dan Perusahaan
literatur yang selanjutnya dikaji /
Penjaminan Ulang regulasi
pengguna
jasa
disektor
kredit
usaha
dari
kecil,
Kredit.
Dengan
dianalisa serta diambil kesimpulan dari
maka
Perum
berbagai temuan untuk mendapatkan
dimaksud
Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha
sebuah
sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.
diharapkan
Menindaklanjuti
tersebut,
pertumbuhan dunia usaha masyarakat
menerbitkan
luas serta meningkatkan pertumbuhan
PMK
Menteri
Keuangan
Keputusan
Menteri
yang
dapat
nantinya membantu
KEP-
perekonomian di Indonesia melalui
77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009
dukungan kepada Pemerintah Daerah
yang menetapkan izin usaha Perum
dalam upaya
Jamkrindo
Penjaminan Kredit di Daerah (PPKD).
sebagai
Nomor:
output
perusahaan
Penjaminan Kredit.
131
pendirian Perusahaan
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
HASIL PENELITIAN
dan dominan begitu hebatnya. Kuatnya
Tatalaksana dibeberapa Negara
posisi UKM di Taiwan disebabkan oleh
Di Asia penyelenggaraan usaha
perhatian pemerintah yang sangat besar
asuransi dan penjaminan seringkali
dalam menciptakan iklim usaha yang
disebut
(credit
disertai berbagai bantuan penguatan
supplements). Sebagian besar organisasi
yang mendorong pertumbuhan dan
asuransi dan penjaminan kredit di Asia
kemajuan UKM. Salah satu kebijakan
menjadi anggota The Asian Credit
Pemerintah yang turut mempercepat
Suplementation
Institution
tumbuh kembangnya UKM di Taiwan
Sebagian
adalah dibentuknya Small and Medium
pelengkap
Confederation
kredit
(ASCIC).
besar dari ke empat belas anggotanya
Business
berasal dari sektor institusi publik.
(SMBCGF) pada tanggal 9 Juli 1974.
Anggota dari Indonesia adalah PT. kredit
Hampir semua negara di dunia telah
mengoperasikan
Guarantee
Fund
Pembentukan lembaga penjamin
Askrindo dan Perum Sarana.
ini
Credit
bagi
UKM
(SMBCGF)
di
Taiwan dimaksudkan untuk mengatasi
sistem
kendala yang dihadapi UKM dalam
penjaminan kredit bagi UKM. Jepang
akses
permodalan
merupakan salah satu contoh negara
memiliki kolateral yang cukup untuk
yang menyelenggarakan sistem pen-
memperoleh pinjaman dari lembaga-
jaminan dengan baik.
lembaga
keuangan
karena
tidak
(perkreditan).
Di Jepang implementasi pen-
Adanya SMBCGF ini sangat membantu
jaminan kredit diselenggarakan oleh
UKM yang potensial untuk berkembang
Credit Guarantee System yang disele-
lebih cepat.
nggarakan Corporation
oleh
Credit
Jepang
Guarantee
(CGCS)
Dalam sistem penjaminan kredit
dan
di Taiwan, SMBCGF berfungsi sebagai
Credit Insurance System (CIC) yang
penjamin atas kredit yang diberikan
diselenggarakan Small Business Credit
oleh lembaga-lembaga keuangan seperti
Insurance
dengan
Lembaga Keuangan non-Bank, Bank
mengansuransikan jaminan tersebut. Di
Swasta, Lembaga Trust dan Investasi
Jepang terdapat 52 lembaga penjaminan
bagi UKM dan sebagainya. Pengalaman
kredit
menarik dari Taiwan ini yang sampai
Corporation
(CGCS)
disetiap
Prefecture
(semacam kabupaten). Di
Taiwan
sekarang masih berlangsung dengan peranan
UKM,
baik adalah terjalinnya hubungan antara
dalam perekonomian sangat menonjol
SMBCGF yang berorientasi non profit 132
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
dengan yang
lembaga-lembaga berorientasi
keuangan
Di Australia untuk memfasilitasi
dalam
penjaminan kredit bagi UKM tetah
profit
membantu UKM.
didirikan Small Business Development
Sistem penjaminan kredit bagi
Corporation
(SBDC
–
Koperasi
UKM ini didasarkan atas risk sharing
Pengembangan Usaha Kecil). SBDC
di mana SMBCGF menanggung risiko
menjalankan
yang lebih besar, sedangkan pihak
pemerintah
pemberi kredit menanggung risiko yang
dibentuk sebagai respons atas undang-
lebih
melaksanakan
undang jaminan usaha kecil (Small
bekerjasama
Business Guarantees Act) tahun 1984.
kecil.
penjaminan,
Dalam SMBGF
program Australia
atas
nama
Barat
dengan berbagai lembaga keuangan
SBDC
bank dan non bank. Ruang lingkup
jaminan pemerintah Australia Barat
kerjasama tersebut dapat diilustrasikan
bagi usaha kecil untuk menutup 90%
sebagai berikut:
kekurangan jaminan untuk pendanaan
1) Skrining dan petelitian permohonan
dari bank.
jaminan kredit.
menyelenggarakan
dan
program
Selain itu, penjaminan juga
2) Penilaian ketentuan dan persyaratan
diberikan
oleh
kelompok
SMBCFG serta pemberian kredit
Kontraktor
berdasarkan batas limit kewenangan
"Bapak Angkat" sering menjamin kredit
yang diberikan SMBCGF.
atas
anak
utama
atau
swasta.
angkatnya.
Perusahaan
Tiga
LSM
3) SMBCGF meneliti lebih lanjut, jika
internasional besar memiliki program
permohonan melampaui batas limit
dalam kredit mikro dan kecil seperti
yang ditentukan berdasar laporan
Women's World Banking, ACCION
lembaga keuangan.
International dan FUNDES, ketiganya
4)
Biasanya
jaminan kredit
yang
berperan
aktif
dalam
mendukung
diberikan sekitar 50%-90%, dan
mekanisme penjaminan untuk pinjaman
rata-rata sebesar 80%, dan hal ini
UKM. Beberapa yayasan dan gereja di
sangat
kinerja
AS serta negara lain menggunakan dana
bisnis UKM atau dilihat juga dari
mereka untuk menjamin terutama untuk
catatan rekor kreditnya.
penjaminan perumahan.
tergantung
pada
5) Dalam sistem penjaminan kredit ini
Variasi lain dikenal dengan
80% dijamin SMBNGF dan 20%
penjaminan
sisanya
guarantee). Beberapa negara lainnya,
menjadi
tanggungan
lembaga keuangan.
bersama
(mutual
seperti Korea Selatan, Malaysia, dan 133
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
Thailand, juga telah menciptakan suatu
ternyata sangat populer dan sukses di
dana untuk menjamin bersama bagi
kawasan Asia dan sebagian besar
setiap pinjaman. Kenyataannya hampir
negara-negara di Eropa. Seringkali
di semua tempat, skim penjaminan
usaha-usaha seperti itu belum sukses
seperti itu membutuhkan peranan yang
dilakukan di negara lain.
besar dari pemerintah. Hal semacam itu Tabel 1 Karakteristik Berbagai Institusi Penjamin Kredit
Sumber : Ilhyock Shim, BIS 2006, ACSIC
Penjaminan bersama (mutual guarantee)
jangan
yang
dicampuradukan
dengan
kelompok
yang
dinilai
"bertanggung
tetapi hampir melibatkan
semua dari mereka penjaminan
serupa,
ketimbang menjamin secara penuh
jawab"
pemulihan
pinjaman
macet
terlibat dalam skim kecil dan mikro,
recovery)
termasuk pinjaman untuk pertanian. Di
kelompok, walaupun secara normal hal
dalam program ini, anggota kelompok
tersebut dapat dipraktekkan.
peminjam memiliki tanggung jawab
Arti,
bagi yang lain (tanggung renteng).
Penjaminan
Kenyataan
menunjukkan,
bilamana
terhadap
Tujuan,
semua
(credit
dan
Penjaminan
anggota
Karakteristik
dan
asuransi
sebuah anggota kelompok gagal maka
sebenarnya memiliki pengertian yang
semua
berbeda.
anggota
kelompok
tidak
Tetapi
dalam
praktek
memenuhi syarat untuk mendapatkan
seringkali sulit membedakan atas kedua
pinjamam berikutnya. Jumlah yang
pengertian itu. Penjaminan keuangan
terlibat dalam skim variasi sangat
adalah sebuah perjanjian pihak ketiga
banyak dan detailnya amat bervariasi
untuk menutup sebagian dari potensi 134
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
kerugian kepada yang meminjamkan
d. Penjaminan juga dapat dibedakan
atas suatu pinjaman bilamana pinjaman
pada syarat eligibilitas dan hal itu
tersebut tidak dibayar penuh. Sebuah
sangat berkaitan dengan besarnya
jaminan hutang mirip dengan asuransi
biaya
kredit, dan sulit dibedakan dengan
dikeluarkan. Sebagai indikasi, bila
seperti penjaminan yang berhubungan
lembaga penjaminan menanggung
dengan penaksiran sebelum penetapan
seluruh biaya evaluasi, maka biaya
asuransi
Karakteristik
penjaminan menjadi sangat tinggi.
penjaminan ditandai oleh 3 (tiga) hal
Bilamana hal itu dilakukan dengan
utama, yaitu :
mengandalkan penilaian bank yang
1) Biaya Penjaminan
sesimpel mungkin, maka dengan
Biaya penjaminan mencakup biaya
sendirinya akan menimbulkan risiko
administrasi
tinggi.
(actuarially).
dan
biaya-biaya
yang
diperlukan di dalam penjaminan, seperti
administrasi
yang
harus
e. Penjaminan juga membedakan di
biaya pembayaran kerugian. Kedua
dalam
biaya
dijadikan
kepada peminjam. Studi terhadap
pertimbangan di dalam banyak kasus.
71 program menunjukkan, tidak ada
Besar
satupun
yang
ditentukan antara lain:
seluruh
biaya
a. Biaya penjaminan bisa sangat tinggi
pendapatan feenya. Sejumlah skim
bilamana perusahaan penjaminan
penjaminan juga menutup biaya
harus melakukan seluruh analisis
mereka yang terdiri dari kombinasi
kredit dari lembaga kredit, dari pada
fee, pemulihan pinjaman macet/
sebatas meriview sekedar untuk
penagihan piutang subrogasi (credit
menegaskan (affirming).
recovery). Di lain pihak, seluruh
b.
c.
tersebut
kecilnya
biasanya
biaya
penjaminan
biaya
yang
dapat
dibebankan
menutup
penjaminan
dari
Biaya penjaminan akan berkurang
biaya penjaminan mungkin dapat
sebagai dampak dan tercapainya
menjadi sangat tinggi, sehingga di
efisiensi kolektif.
dalam beberapa kasus menjadi tidak
Biaya penjaminan juga tergantung
layak untuk difasilitasi melalui skim
dari besarnya skala kredit nilai yang
penjaminan.
akan dijamin. Penjaminan dapat
f.
Tingkat fee penjaminan sangat
dibedakan sampai pada mereka
beragam mulai dari 1%-6% atau
yang menjamin kredit (80%-100)%
tergantung pada persetujuan waktu
dari pinjaman.
penjaminan atau atas dasar tahunan. 135
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
India
mengenakan
3%
(untuk
Suatu fenomena yang berhubu-
penjaminan 50%), Malaysia dan
ngan dengan dana penjaminan formal
Israel 1%, SBA Amerika Serikat
adalah
mengenakan fee sebesar 2% sesuai
deposits). Di AS deposito terkait ini
dengan
biasanya bersumber daripada negara
persetujuan
penjaminan.
Di
waktu
Indonesia
deposito
terkait
(linked
fee
bagian yang ditempatkan di bank.
penjaminan berkisar diantara 1%-
Seringkali mendapatkan bunga lebih
2% per tahun.
rendah dari tingkat bunga pasar, sebagai
Secara garis besar, penjaminan
konpensasi bagi bank yang memiliki
memiliki tujuan untuk meningkatkan
komitmen untuk membantu UKM pada
seluruh volume peminjaman dengan
level tertentu, perumahan atau pinjaman
cara
pertanian.
meningkatkan
leverege
atau
gearing ratio. Leverage atau gearing ratio
dalam
dapat
hanya bertujuan membagikan risiko
kali
kepada berbagai pihak yang turut
kekuatan pengungkit atas equity yang
terlibat dalam mendukung program itu,
dimiliki perusahaan penjaminan untuk
misalnya suatu bank untuk meningkat-
menjamin sejumlah kredit UKM kepada
kan pinjaman yang lebih banyak kepada
lembaga keuangan.
UKM.
diilustrasikan
penjaminan
Dalam kasus lain, penjaminan
sebagai
Di Jepang jaminan
berapa
perusahaan pen-
diperbolehkan
Dilain pihak sejumlah skim
melakukan
penjaminan yang lebih besar tidak
ekspansi penjaminan (gearing ratio)
dibiayai sendiri tetapi memerlukan dana
sebesar 50-60 kali. Pada German Fund
langsung dari pemerintah atau budget
leverage perusahaan penjaminan dapat
proyek bantuan donor. Ini merupakan
mencapai 26 kali. Dalam sebagian besar
kasus dengan program penjaminan yang
kasus yang terjadi pada German Fun.
dilakukan
Di
Indonesia
gearing
ratio
oleh
Administration
Small
(SBA)
Business
di
Amerika
perusahaan penjamin dapat mencapai
Serikat. Sejak 1990, penjaminan yang
20 kali atau dengan asumsi non
diperoleh dari US Federal Buget harus
performance
dihitung penuh sebagai pengeluaran.
loan
maksimal
5%.
Sebuah studi mengemukakan bahwa sangat
sulit
memenuhi
2) Kredibilitas Perusahaan Penjaminan Kredibilitas perusahaan
program
penjaminan yang berkelanjutan dengan
penjaminan sangat tergantung pada
tingkat kegagalan kredit lebih dari 5%.
tingkat 136
solvensi
yang
dimilikinya.
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
Tingkat solvensi perusahaan penjamin-
dari perusahaan penjaminan kepada
an
bank
merupakan
kesanggupan
untuk
dianggap
sebagai
talangan.
melunasi hutangnya dari para peminjam
Karena dianggap talangan maka dengan
jika
sendirinya perusahaan penjaminan tetap
terjadi
kredit.
kegagalan
Tingkat
pembayaran berkaitan
memiliki hak tagih kepada debitur
dengan seberapa besar equity dalam
bank. Jika penagihan piutang subrograsi
bentuk likuid dapat digunakan dalam
berjalan
menalangi kegagalan atas kredit macet
penjaminan mendapatkan penggantian
yang dijaminnya. Makin baik tingkat
dana talangan yang telah dibayarkannya
solvensi suatu perusahaan penjaminan
kepada bank. Keberhasilan perusahaan
makin kredibel di mata bank. Makin
penjaminan
buruk
perusahaan
subrograsi akan sangat tergantung pada
penjaminan , makin tidak kredibel di
keberhasilan bank dalam melakukan
mata bank.
credit recovary
tingkat
solvensi
solvensi
Sumber keuangan dalam rangka meningkatkan
solvensi
Iancar,
maka
perusahaan
mengumpulkan
piutang
Di dalam banyak kasus, bank
perusahaan
mengalami kesulitan dalam menagih
penjaminan dapat berasal antara lain
piutang. Seringkali pengumpulannya
dari fee penjaminan dan penagihan
difasiltasi
piutang subrogasi serta bantuan dana
sejumlah dana terentu dengan pihak
dari donor berbagai pihak atau bantuan
yang meminjamkan, disini berlawanan
pemerintah.
dengan
dengan
dimana
mendepositokan
penjaminan
dapat
Fee
penjaminan
merupakan
dikumpulkan. Kasus semacam ini biasa
pendapatan
perusahaan
penjaminan
terjadi pada penjamin swasta, yang
yang dibayar oleh debitur bank yang
memiliki uang tunai deposito dalam
dijaminnya. Besarnya fee penjaminan
jumlah besar.
biasanya antara 1%-2% per tahun atau
Kredibilitas juga berhubungan
tergantung dari nilai kredit, jangka
dengan
waktu dan tingkat kegagalan dari suatu
efisiensi lembaga penjamin. Secara
usaha.
ekstrem Piutang subrogasi merupakan
standar
skim
administrasi
penjamin
dan
menuntut
dilakukan eksekusi putusan pengadilan
hak tagih dari perusahaan penjaminan
atau
sebagai akibat dari telah dibayarnya
menetapkan kebangkrutan. Lebih dari
klaim kredit bank. Piutang subrogasi
kebiasaan
timbul karena sifat pembayaran klaim
periode harus melewati masa jatuh 137
keputusan
yang
pengadilan
normal,
yang
beberapa
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
tempo. Ini bisa dimulai dari 15 hari
ungkapan "Fee is Obligatory but claim
dalam satu skim penjaminan seperti di
is optional" suatu sindiran yang tepat
Solvenia dan hingga 15 bulan di
untuk perusahaan penjaminan di negara
Malaysia.
kita.
Periode
lebih
pendek
merupakan kasus yang biasa. Banyak
3) Potensi Pasar
penjaminan dipicu oleh reklasifikasi
Secara teoritis terdapat peluang
bank-bank dari pinjaman yang terkait
cukup besar untuk merintis tumbuhnya
telah jatuh tempo sesuai dengan standar
lembaga penjamin kredit kredit di
supervisi.
daerah. Hal ini mengingat permintaan
Krisis
kepercayaan
bank
kredit di Indonesia masih cukup tinggi.
terhadap perusahaan penjaminan di
Tingginya
negara kita kelihatannya sangat serius.
diartikan sebagai besarnya potensi pasar
Krisis kepercayaan ini bermula dari
bagi lembaga penjamin.
ketidakmampuan
perusahaan
permintaan kredit
Diagram
dibawah
dapat
ini
penjaminan menyelesaikan pembayaran
mengilustrasikan pangsa pasar lembaga
klaim kepada bank terutama yang
penjaminan
berkaitan dengan penyelesaian kredit
diagram, terutama kuadran IV maka
program
yang
yang
kebanyakan
macet.
kredit.
menjadi
Memperhatikan
pasar
lembaga
Krisis kepercayaan juga dipicu oleh
penjaminan kredit adalah UKM atau
rumitnya birokrasi dalam penyelesian
Koperasi yang mengajukan kredit ke
klaim, tingginya fee penjaminan, serta
Bank dengan menunjukkan usahanya
waktu
sangat layak tetapi tidak memiliki
dianggap
penyelesaian terlalu
klaim
lama.
yang
Sehingga
agunan yang cukup.
Gambar 1, Kelayakan Usaha Sumber : M. Bahsan, 2007
138
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
Perlukah
didirikan
pembiayaan antara lain disebabkan
Perusahaan
keterbatasan aspek legal formal yang
Penjaminan Kredit Daerah ? Berbagai
survey
terhadap
dimiliki UMKM, misalnya UMKM
UMKM menunjukkan bahwa masalah
umumnya
permodalan
pendanaan
usaha dengan perijinan yang lengkap.
kepada sumber pembiayaan menjadi
Disamping itu, UMKM juga kesulitan
salah satu penghambat perkembangan
memenuhi persyaratan bank maupun
UMKM, disamping masalah pemasaran
non bank, yaitu berupa informasi
dan manajemen usaha. Keterbatasan
tentang laporan keuangan.
akses
atau
UMKM
akses
kepada
belum
berbentuk
badan
sumber
Gambar 2, Pendanaan UMKM Sumber; Sutojo, Siswanto (2005) Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya
asymmetric
substitusi agunan tersebut. Salah satu
information
bentuk substitusi agunan adalah adanya
antara bank dan UMKM, sehingga
penjaminan
untuk mengatasi keterbatasan informasi
penjaminan kredit, sehingga perbankan
tersebut,
bersedia memberikan kredit kepada
adanya
perbankan agunan,
mensyaratkan
namun
UMKM
dari
perusahaan
UMKM.
memiliki keterbatasan agunan, baik
Pada saat ini di tingkat nasional
secara fisik tidak mencukupi atau
sudah
memiliki agunan tapi tidak memenuhi
penjaminan
secara legalitas. Untuk itu, akan sangat
Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia)
membantu
dan
UMKM
bila
terdapat 139
terdapat
PT.
dua
kredit,
PKPI
perusahaan yaitu
(Penjamin
Perum
Kredit
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
Pengusaha
Indonesia),
perusahaan
asuransi
serta yang
1
penyesuaian layanan yang tipikal untuk
juga
masing-masing
daerah,
melakukan fungsi penjaminan kredit,
dipandang
yakni PT. Askrindo (Asuransi kredit
perusahaan
penjaminan
kredit
Indonesia). Perum Jamkrindo saat ini
daerah.
Adanya
perusahaan
memiliki 17 kantor di 17 propinsi,
penjaminan kredit di daerah tersebut
sedangkan PT. Askrindo memiliki 33
diharapkan
juga
kantor
komitmen
perbankan
di
mengingat
20
propinsi.
Namun
perlu
sehingga
adanya
pendirian di
meningkatkan dalam
keterbatasan modal dan
menyalurkan kredit kepada UMKM
wilayah operasional, maka pelayanan
serta meningkatkan fungsi intermediasi
kedua lembaga tersebut belum secara
perbankan
optimal dapat dirasakan oleh UMKM.
meminimalkan risiko kerugian yang
Belum lagi adanya ciri khas UMKM di
mungkin dihadapi oleh bank.
tiap
daerah
yang
dan
membantu
membutuhkan
Gambar 2. Program yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah Sumber : Sutojo, Siswanto (2005)
Dalam konteks inilah muncul inisiatif
pendirian
PPKD. PPKD adalah perusahaan yang
Perusahaan
didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk
Penjaminan Kredit di Daerah atau
melakukan penjaminan terhadap kredit 140
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
yang diberikan oleh perbankan kepada
mengkoordinir
nasabah UMKM di daerahnya. PPKD
kerjasama antar instansi ini. Di tingkat
beroperasi di daerah tingkat I atau II,
daerah, Pemerintah Daerah Provinsi
sehingga
bertugas
diharapkan
menjangkau pedalaman
dapat
nasabah
lebih
UMKM
masing-masing.
di
dan
memfasiltasi
menyiapkan
regulasi
permodalan yang diperlukan,
Dasar
dan serta
melakukan edukasi dan sosialisasi baik
pembentukan PPKD adalah Inpres No.
bagi
6
Kebijakan
perbankan mengenai skema penjaminan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil
kredit ini. Disamping itu DPRD juga
dan
berperan penting, karena dewan inilah
tahun
2007
tentang
Pemberdayaan
UMKM
yang
UMKM
maupun
selanjutnya diimplementasikan melalui
yang
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
pembentukan PPKD dan penggunaan
No. 222 tahun 2008 dan PMK No. 99
APBD untuk modal awal.
tahun
lain
demikian, PPKD merupakan sebuah
Perusahaan
karya sinergi dari berbagai pihak yang
2011. PMK
ini
mengatur tentang modal
antara
memberikan
kalangan
Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)
berkepentingan
minimal
UMKM.
sebesar
Rp.
25
miliar.
Meskipun didirikan di daerah, namun PPKD
sesungguhnya
persetujuan
akan
Berdasarkan
Dengan
kemajuan
data
Bank
merupakan
Indonesia, baru tercatat sekitar 15%
gagasan dan sinergi dari kementerian
UMKM yang menjadi debitur bank.
dan lembaga di tingkat pusat, yakni :
Jumlah yang relatif kecil dibandingkan
Bappepam
–
yang
dengan total UMKM sebanyak +/- 50
merupakan regulator bagi pendirian dan
juta unit. Di sisi lain, Loan to Deposit
operasional
PPKD,
kemudian
Ratio (atau rasio pemberian kredit
Kemendagri
yang
menerbitkan
dibanding dana pihak ketiga perbankan)
pengaturan tentang keuangan daerah,
masih sekitar 77%, sehingga dapat
juga Kementerian Koperasi dan UKM
dikatakan perbankan belum optimal
yang berkepentingan dalam pendirian
menjalankan fungsi intermediasinya.
PPKD
Bank
ini
Kemenkeu,
untuk
membuka
akses
Indonesia
sebagai
otoritas
UMKM terhadap lembaga keuangan,
perbankan melihat kedua pihak yang
Bank
saling
Indonesia
yang
merupakan
membutuhkan
ini,
yakni
regulator perbankan, pengguna utama
perbankan yang masih memiliki potensi
dari layanan PPKD, serta Kementerian
untuk
Koordinator
sementara
Perekonomian
yang 141
menyalurkan di
sisi
kreditnya, lain
UMKM
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
merupakan potensi pasar yang sangat
sangat logis bagi Pemda yang ingin
menjanjikan
namun
meningkatkan kontribusi UMKM bagi
keterbatasan
untuk
memiliki memenuhi
perekonomian di wilayahnya.
persyaratan bank, khususnya dalam hal
Potensi Lembaga Penjaminan Kredit
agunan.
Daerah
Untuk itu Bank Indonesia
mendorong
pendirian
PPKD
ini
Sejak
sehingga
dapat
penyaluran
kredit
produktif
oleh
dan UKM dengan Menteri Dalam
perbankan
kepada
UMKM
yang
Negari dan Otoda tahun 2000, peluang
merupakan salah satu pemain utama
untuk merintis tumbuhnya lembaga
dalam perekonomian nasional. Peran
penjamin daerah semakin besar. Hal ini
Bank Indonesia dalam pendirian PPKD
terlihat pula dari besarnya minat daerah
ini adalah melalui penerbitan peraturan
untuk
perbankan yang memberikan insentif
lembaga penjaminan kredit di daerah.
bagi perbankan untuk menggunakan
Peluang untuk merintis tumbuhnya
jasa penjaminan kredit.Disamping itu,
lembaga penjamin di daerah juga
kantor-kantor Bank Indonesia di daerah
semakin
besar
memfasilitasi diskusi dan pertemuan
adanya
program
antara stakeholder di daerah untuk
Penjaminan Kredit KUKM tahun 2012
memulai inisiatif pendirian PPKD ini.
dan Dana MAP Pola Penjaminan Tahun
Upaya tersebut sudah menunjukkan
Angggaran 2011 dari eks BPS-KUKM
hasil, dengan berdirinya 2 PPKD, yakni
dan Dana Penjaminan.
meningkatkan
Surat
Keputusan Bersama antara Menegkop
PT. Jamkrida Jatim yang dimiliki oleh Pemda Provinsi Jatim
ditandatangai
segera
merintis
tumbuhnya
bersamaan
dengan
penyediaan
Dana
Kredit dari Kementerian KUKM
pada bulan
tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 95
Januari 2010 dan PT. Jamkrida Bali
Miliar serta kesediaan sejumlah daerah
Mandara yang dimiliki oleh Pemda
menyediakan dana untuk pendirian
Provinsi Bali pada akhir Desember
lembaga penjaminan kredit di daerah.
2010.
Saat ini terdapat beberapa Dinaskop
Sebagaimana
kita
sadari,
UMKM
dan
UKM
tingkat
Provinsi
mendominasi perekonomian di daerah,
mendorong
karenanya PPKD yang memberikan
penjaminan kredit UKM di daerah.
efek ganda (melalui fungsi gearing
Daerah-daerah tersebut antara lain :
ratio) dibandingkan pemberian kredit
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
langsung,
Jawa
merupakan
pilihan
yang 142
Timur,
tumbuhnya
yang
Provinsi
lembaga
Yogyakarta,
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi
layanan lembaga penjaminan kredit
Kalimantan
perlu ditingkatkan
Timur.
pengamatan di persoalan
Berdasarkan
lapangan,
mendasar
beberapa
yang
2). Kemungkinan memanfaatkan Dana
perlu
Persoalan
Penjaminan
Kredit
mendapatkan upaya pemecahan lebih
KUKM dari Kementerian Koperasi
lanjut menyangkut aspek-aspek berikut
dan UKM yang berasaI dari APBN
ini :
apakah
1). Persoalan pemenuhan setoran modal
mendukung sebagian pemenuhan
minimum dalam rangka pendirian
equity minimun bagi pendirian
lembaga penjaminan kredit UKM
lembaga penjaminan yang akan
didaerah.
dirintis.
Mengingat
untuk
bisa
digunakan
Persoalan
utama
untuk
yang
menumbuhkan lembaga penjaminan
dihadapi dalam rangka pemanfaatan
perlu setoran modal minimum Rp.
Dana Penjaminan Kredit KUKM
10
dari
milyar.
Kesulitan
untuk
APBN
lebih
semata-mata
mendapatkan modal awal (equity)
dilihat dari sisi teknis penganggaran
disebabkan karena secara esensial
yang belum ada petunjuknya. Hal
perusahaan
lebih
ini menyangkut belum jelasnya soal
berorientasi pada non profit dari
status dana APBN jika digunakan
pada profit oriented. Karena itu
untuk mendukung equity lembaga
investasi
perusahaan
penjaminan kredit, yaitu apakah
penjaminan kredit dianggap kurang
diletakkan sebagai hibah, modal
memberikan return yang cepat dan
penyertaan atau dana bergulir. Jika
kurang bisa memberikan manfaat
statusnya
langsung
bisa
ganjalan untuk pemenuhan setoran
jika tidak
modal minimun untuk pendirian
dikelola dengan baik. Hal demikian
lembaga penjaminan kredit UKM di
tidak memberikan daya tarik bagi
daerah akan segera terartasi.
penjaminan
pada
dan
bahkan
mendatangkan risiko
calon investor swasta. Karena itu
sudah
jelas,
maka
3). Sejauhmana pemahaman daerah
unsur permodalan untuk pendirian
dalam
diharapkan datang dari pemerintah
lembaga penjaminan. Manfaat tidak
daerah ataupun pemerintah pusat
langsung ini dapat dihitung dari
baik melalui APBD dan APBN.
sejumlah UKM yang mendapatkan
Secara
kredit dari bank yang dijamin oleh
periodik
kapasitas
dan
memahami
keberadaan
lembaga penjamin, maka dengan 143
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
sendirinya kinerja usaha UKM akan
kurang memberikan ekspansi kredit,
meningkat. Apabila kinerja UKM
maka
tersebut
penjamin juga sangat rendah.
meningkat,
maka
diharapkan pemasukan pajak akan
pasar
lembaga
6). Sejauhmana potensi usaha kecil dan
meningkat yang selanjutnya akan
menengah
memberikan
bagi
kredit kepada lembaga keuangan.
pendapatan asli daerah sekaligus
Jumlah UKM yang begitu banyak di
menggerakkan
daerah.
Indonesia (sekitar 40 juta) dan
langsungnya
menyebar di seluruh pelosok tanah
fee/jasa
air merupakan potensi pasar yang
yang
besar dari lembaga penjaminan
masukan
ekonomj
Sedangkan manfaat berupa
perolehan
penjaminan
dari
UKM
besarnya antara 1% -2 % per tahun. 4).
pangsa
Sejauhmana penjaminan
manfaat kredit
terhadap
permintaan
kredit.
adanya
7). Sejauhmana tingkat risiko yang bisa
(Guarantee
diperkirakan
dapat
menjaga
Fund). Manfaat utama adanya skim
kesinambungan lembaga penjamin
penjaminan adalah meningkatkan
pasca
leverege pinjaman. Dalam istilah
penjaminan
kita
kalkulasi atas risiko yang bakal
leverege
diartikan
sebagai
pengungkit. 5).
Sejauhmana
pendirian.
Lembaga
perlu
melakukan
dipikulnya. Di Indonesia berlaku kebijakan
dan
gearing ratio sebanyak 20 kali atau
kesediaan lembaga keuangan untuk
dengan kata lain lembaga penjamin
menyalurkan
kepada
kredit hanya bisa memikul risiko
UKM di daerah. Kondisi perbankan
sebanyak 5%. Di sejumlah negara
nasional pasca krisis yang kurang
kerugian
sehat
ditutup dengan modal penyertaan
pinjaman
menyebabkan tersendatnya
lembaga
penyaluran kredit ke UKM. Kondisi
yang
ini
pemerintah daerah.
diperparah
oleh
kebijakan
moneter yang ketat dari Bank
8).
diambil
Sejauhmana
penjaminan
dari
tingkat
budget
kesiapan
Sentral serta trauma bank dalam
sumberdaya manusia yang dimiliki
menghadapi
oleh daerah.
kredit
macet
menyebabkan bank sangat bertindak
9). Sejauhmana kehadiran lembaga
prudent dalam menyalurkan kredit
penjamin
kepada UKM. Sebagai akibat dari
diterima aleh lembaga keuangan.
keadaan dunia perbankan yang
Kepercayaan 144
dapat
dipercaya
dunia
atau
perbankan
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
sangat
penting.
kepercayaan
Tanpa
adanya
perbankan,
maka
keberadaan lembaga penjaminan
satunya
adalah
penetrasi
lembaga
meningkatkan intermediasi
keuangan.
tidak ada artinya. Kepercayaan bank
5. Lembaga Penjaminan Kredit yang
meningkat jika lembaga penjaminan
sudah ada, secara financial sangat
tersebut mampu membayar klaim
terbatas
untuk
atas
kebutuhan
pembiayaan
kredit
yang
dijamin
dan
mengcover UMKM
memiliki modal cukup besar dan
diseluruh indonesia hal ini terkait
dikelola secara profesional.
dengan gearing ratio, ketersediaan
Dapat juga disampaikan bahwa :
kantor cabang dan jumlah sumber
1. Bank Indonesia pada rentang tahun
daya manusianya.
2010-2012
kali
6. Rata-rata kredit MKM BI, tahun
mengenai
2011 adalah Rp. 30.39 Juta, hal ini
pembentukan PPKD dengan jumlah
bermakna dengan pendirian PPKD
responden 146 institusi/dinas yang
bermodal dasar Rp. 50 Milyar,
tersebar di 9 provinsi. Hasil survey
Gearing Ratio 10 kali dan pangsa
mengatakan, bahwa PPKD atau
penjaminan 70%, maka sebanyak
Perusahaan
23.504 UMKM dapat menerima
mengadakan
dapat
telah
beberapa
survey
Penjaminan
mengatasi
Kredit
rendahnya
kredit Rp. 30,39 Juta per UMKM.
penetrasi kredit atau pembiayaan
Pendirian PPKD tentunya tidak mudah,
dari lembaga keuangan.Selain itu
perlu dukungan baik dari segi financial,
mayoritas
berharap
regulasi dan support moril dari Kepala
bahwa Perusahaan Penjamin Kredit
Daerah dan Wakil Rakyat yang duduk
didirikan oleh Pemerintah Daerah.
di
responden
2. Mayoritas usaha UMKM feasible
DPRD.
Adapun
peran
yang
diharapkan dari para stake holder
namun belum bankable. Masalah
adalah sebagai berikut :
klasiknya adalah pada pemenuhan
1. Pemerintah
jaminan.
Pusat
;
menyusun
peraturan keuangan daerah, tentang
3. Bank sebagai lembaga intermediasi perlu subsidi untuk
pembentukan
operasional
perusahaan
penjaminan,
resiko pada portofolio UMKMnya
mempersiapkan
infrastruktur
dan kelangsungan bisnis bank.
pendukung PPKD dan memfasilitasi
4. Regulator
dan
memitigasi
dan
Pemerintah,
capacity
peningkatan perekonomian salah
PPKD. 145
building
untuk
SDM
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
2. Pemerintah Daerah ; menyiapkan perda
dan
pendirian modal
ketentuan
PPKD, dan
menggunakan
terkait
penjaminan.
Tentunya sempat terbersit, mengapa
menyediakan SDM
jasa
tidak
memaksimalkan
lembaga
untuk
penjamin kredit yang sudah ada
dan
seperti PT. Askrindo dan Perum
melakukan edukasi kepada UMKM
Jamkrindo ? Memaksimalkan bisa
tentang skema penjaminan kredit.
saja,
pembentukan
PPKD,
3. DPRD ; memberikan persetujuan pembentukan
PPKD
memberikan
tapi
tetap
perusahaan
dan
saja
kedua
mempunyai
keterbatasan,
banyak
seperti;
Jumlah
persetujuan
Cabang, modal dan Gearing Ratio ,
penggunaan dana APBD untuk
menyebabkan mereka tidak dapat
modal awal PPKD.
mengcover
4. Bank
Indonesia
;
perbankan
mendorong
juga
penjaminan, konsultasi terkait fit
Pendirian
pendirian
daerah
PPKD.
tentunya
kebutuhan
5. Askrindo, Jamkrindo, dan Penjamin lain
cukup
;
memberikan
berperan,
yang
memerlukan penanganan khusus.
and proper test pengurus PPKD dan sosialisasi
kredit
disetiap daerah. Serta kearifan lokal
menggunakan
fasilitasi
kebutuhan
yang
PPKD
di
setiap
merupakan
suatu
memiliki
prioritas
utama untuk melengkapi infrastruktur
technical
(institutional infrastructure) pendukung
assistance dalam rangka capacity
lembaga
building dan melakukan kerjasama
diamanatkan oleh PP No. 2 Tahun 2008
penjaminan
dan
dalam
rangka
risk
sharing.
Peraturan
sebagaimana
Menteri
Keuangan
Nomor 222/PMK.010/2008. Pendirian
6. Perbankan ; bekerjasama dalam memitigasi
keuangan
resiko
PPKD di setiap daerah diharapkan
dan
dapat
meminimalisir
asymmetric
meningkatkan LDR, memberikan
information di kalangan perbankan atau
edukasi kepada debitur tentang
dengan kata lain risiko pemberian
sistem penjaminan kredit, serta
kredit sudah dapat dimitigasi atau
capital sharing PPKD.
disebar antara PPKD dan perbankan.
7. Asosiasi UMKM ; mengedukasi UMKM
tentang
Sehingga dengan demikian, eksistensi
keberadaan
PPKD dapat memberikan ruang yang
penjaminan kredit serta mendorong
lebih
dan mempersiapkan UMKM untuk
melakukan ekspansi kredit. 146
luas
kepada
bank
untuk
DINAMIKA EKONOMI, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.1, Maret 2013
Tabel 2. Persiapan Pembentuk PPKD
Sumber : Erlan Hadi Susanto (2011)
Manfaat
penjaminan
kredit
upaya pemberdayaan UMKM lainnya
UMKM harus dipahami sebagai upaya
yaitu
yang hasilnya tidak secara instan
bimbingan teknis dan sebagainya.
dirasakan/diperoleh
daerah
dan
melalui
pendampingan,
berpengaruh
secara
langsung
pada
penerimaan
daerah
dalam
waktu
Besarnya keinginan dan upaya
singkat. Manfaat bagi daerah baru dapat
untuk segera mewujudkan berdirinya
dirasakan
yang
lembaga penjaminan kredit KUKM di
mendapatkan tambahan modal dapat
daerah merupakan wujud .nyata dari
berkembang sehingga menggerakkan
perhatian pemerintah pusat dan daerah
ekonomi
dalam mengembangkan usaha KUKM.
ketika
daerah,
UMKM
SIMPULAN
meningkatkan
penyerapan tenaga kerja dan pada
Semua
akhirnya akan menambah pendapatan
apresiasi dan dukungan.
asli daerah. Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah
Daerah
untuk
pihak
Upaya
tetap
penjaminan
perlu
memberikan
pendirian kredit
daerah
baru
melakukan seleksi dan pembinaan bagi
memasuki
UMKM khususnya UMKM yang akan
menyiapkan setoran modal minimun.
mendapat fasilitas penjaminan kredit.
Namun belajar dari pengalaman yang
Secara singkat dapat dijelaskan bahwa
ada, bahwa mengoperasikan perusahaan
upaya penjaminan kredit akan dapat
penjaminan
menghasilkan output
yang optimal
menyiapkan cukup tidaknya modal
apabila dilakukan secara sinergi dengan
yang dimiliki, tetapi harus disiapkan 147
tahapan
perusahaan
bukan
persiapan
semata-mata
Rory Handriano, Upaya Pembentukan dan Penyelenggaraan Perusahaan …………………..
sumberdaya
manusia,
kepercayaan
Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
bank, serta kesiapan teknis opeprasional lainnya yang tampaknya tidak mudah
Kasmir. 2002. Dasar-dasar Perbankan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
diselesaikan dalam waktu singkat oleh para calon pendiri lembaga penjaminan kredit daerah.
Kuncoro, Mudrajad dan Suhaedjono. 2002. Manajemen Perbankan. BPFE. Yogyakarta.
Kondisi akses UMKM terhadap pendanaan
yang
masih
terbatas
membuat realisasi pendirian PPKD
Muhamad Djumhana. 1999. Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
cukup lama. Kondisi ini merupakan suatu
hal
yang
kontras
jika Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
memperhatikan sebagian besar propinsi di Indonesia sudah memiliki dana yang memadai untuk mendirikan PPKD. DAFTAR PUSTAKA
M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Arthesa, Ade, Ir, MM dan Handiman, Edia, Ir. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
Roni Hanitijo Soemitro. 1998. Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang.
Cornett, MM and Saunders, A. 1999. Fundamentals of Financial Institutions Management. Mc Graw Hill. Singapore.
Siamat, Dahlan. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Sutojo, Siswanto. 2005. Analisa Kredit bank Umum. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Sri Lestari Hs. 16 Pebruari 2011, Penjaminan Kredit Bagi UMKM, http://id.shvoong.com /socialsciences/economics/2118238penjaminan-kredit-bagi-umkm/, diakses 25 Pebruari 2013.
Erlan Hadi Susanto, 24 Nopember 2011, Perlunya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, Bangkapos.com. Gup, Benton E and Kolari, James W. 2005. Commercial Banking. John Wiley and Sons. USA. 148
