1
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN PEMASYARAKATAN ( Riset BAPAS KELAS I MEDAN) SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : RUBA FRANKLIN SILAEN
110200275 Departemen Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
Universitas Sumatera Utara
2
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKUAN OLEH KLIEN PEMASYARAKAAN ( Riset di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh RUBA FRANKLIN SILAEN 110200275
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr. H. M. Hamdan, SH, MH NIP : 195703261986011001
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Suwarto, SH, MH NIP : 195605051989031001
Syafruddin, SH, MH. D.F.M NIP : 197503072002122002
Universitas Sumatera Utara
3
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatNya yang memberikan kesempatan untuk menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi seperti sekarang ini di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini diberikan judul “ Pembebasan Bersyarat dan Tingkat Pelanggaran yang dilakukan Klien Pemasyarakatan (Riset BAPAS Kelas I Medan)” sebagai salah satu unsur penting dalam pemenuhan tugas-tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimaksih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang menjadi penutan dan juga motivator penulis dari awal masa perkuliahan hingga sekarang. Penulis menghaturkan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2.
Bapak Prof. Budiman Ginting SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, serta Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan pngetahuan serta masukan-masukan yang diberikan sejak masa perkuliahan hingga saat sekarang ini.
i Universitas Sumatera Utara
4
4.
Bapak Dr. OK. Saidin SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5.
Bapak Dr. M. Hamdan SH., M.Hum selaku Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6.
Bapak Prof. Dr. Suwarto, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing I, atas ilmu, pemgajaran serta bimbingan dan saran yang telah banyak diberikan kepada penulis, baik dalam masa perkuliahan maupun dalam masa penulisan skripsi.
7.
Bapak Edy Murya SH, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan ilmu selama masa perkuliahan.
8.
Ibu Peristiwa Sembiring SH dan Bapak Budiyantoro S.H, selaku pembimbing dalam masa riset atau penelitiana di BAPAS Kelas I Medan.
9.
Semua Bapak dan Ibu Dosen, selaku staf pengajar dan seluruh administrasi Fakultas Hukum, Program Ilmu Hukum dan Perpustakaan Pustaka Universitas Sumatera Utara Medan.
10.
Kedua Orangtua Penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, B. Silaen dan R. Br. Sijabat serta semua saudara/I yang selalu mendukung penulis.
11.
Semua Saudara/I UKM KMK St. Albertus Magnus USU, terkhusus untuk KMK Fidelis yang selalu menyemangati penulis dalam masa perkuliahan.
ii Universitas Sumatera Utara
5
12.
Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
Besar harapan penulis, semua skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik dalam teori maupun praktik, khususnya ilmu hukum Pidana, bagi penulis sendiri dan pembaca.
Medan,
Mei 2015
Ruba Franklin Silaen
iii Universitas Sumatera Utara
6
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iv
DAFTAR TABEL
vi
ABSTRAK
vii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
1
B. Rumusan Masalah
8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
8
D. Keaslian Penulisan
9
E. Tinjauan Pustaka
10
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat
10
2. Pengertian Pelanggaran
12
3. Pengertian Klien Pemasyarkatan
15
4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
17
F. Metode Penelitian dan penulisan
20
G. Sitematika Penelitian
24
BAB II
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBIMBINGAN BAPAS KELAS I MEDAN.
A. Pembebasan Bersyarat
26
B. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat
29
C. Prosedur Pemberian Penetapan Pembebasan Bersyarat
35
D. Pembimbingan dalam Masa Pembebasan Bersyarat
38
iv Universitas Sumatera Utara
7
E. Alasan hapusnya izin Bebas Bersyarat
47
F. Manfaat Pembebasan Bersyarat
49
G. Pemberian Pembebasan bersyarat dalam kewenangan BAPAS Kelas I Medan. (Hasil Riset/ Penelitian)
55
BAB III FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PEMBEBASAN BERSYARAT . A. Peran Kejaksaan dalam Pengawasan narapidana (klien) Pembebasan Bersyarat
72
B. Pandangan Klien terhadap Program Pembebasan Bersyarat
76
C. Hal-Hal yang Mengakibatkan Klien Melakukan Pelanggaran
78
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
84
B. Saran
86
DAFTAR PUSTAKA
88
LAMPIRAN
v Universitas Sumatera Utara
8
DAFTAR TABEL
Hlm 1. TABEL 1
3
Jumlah Narapidana Kanwil Sumatera Utara, Lapas Kelas I Medan Tahun 2014
2. TABEL 2
23
Tabulasi data angket klien pemasyarakatan PB BAPAS Kelas I Medan 2015 3. TABEL 3
42
Jumlah Klien BAPAS Kelas I Medan (Januari sampai dengan Desember 2014 )
4. TABEL 4
69
Jumlah Klien yang melakukan pelanggran selama Tahun 2014
vi Universitas Sumatera Utara
9
ABSTRAK * Suwarto **Syafruddin ***Ruba Sistem pemasyarakatan saat ini sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang dikenal dengan sistem penjara. Perkembangan yang dimaksud terletak pada pelayanan terhadap terpidana serta pihak lain yang berkaitan. Sistem pemasyarakatan dikatakan sudah berkembang dapat dibuktikan dengan banyaknya program pembinaan terhadap warga binaan Lapas maupun Rutan dengan segala kegiatan yang bertujuan agar dapat memahami keadaan diri sendiri, sehingga ketika kembali ke dalam masyarakat warga binaan dapat dengan mudah kembali beradaptasi. Pembebasan bersyarat adalah suatu program atau kegiatan yang dikeluarkan oleh negara demi merealisasikan semangat dari sistem pemasyarakatan tersebut. Hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubuk Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pada pasal 4 ayat 2 yakni pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan dan pembimbingan warga binaan/klien pemasyarakatan yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong klien agar dapat beradaptasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi keasalahan sebelumnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah praktik pemberian pembebasan bersyarat dan tingkat pelanggaran yang tercatat dalam registrasi BAPAS kelas I Medan sebagai tempat penelitian/riset skripsi ini. Metode peneltian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat empiris, yaitu mengkaji dan menguji data yang berkatian dengan permasalahan melalui teknik pengumpulan data melalui library searching (studi kepustakaan) kemudian menmbandingkannya dengan hasil penelitian dilapangan (BAPAS Kelas I Medan). Berdasarkan hasil peneltian di BAPAS Kelas I Medan ditemukan bahwa proses perealisasian program pembebasan bersyarat mulai dari peromohonan dari pihak Lapask kapada BAPAS, sampai pada masa pembimbingan BAPAS tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan perundanganundangan yang terkait. Tetapi sering petugas/pegawai BAPAS masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama (tahun 1990-an) yang sebenarnya sudah dirubah. Tetapi secara keseluruhan proses pembebasan bersyarat karena persentase tingkat pelanggaran sangat minim atau sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh klien pemasyarakatan yang dalam masa pembimbingan. *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU
vii Universitas Sumatera Utara
