SKRIPSI
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
IDA AYU VERA PRASETYA NIM. 1116051042
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
1
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
IDA AYU VERA PRASETYA NIM. 1116051042
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 18 JUNI 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS NIP. 19530914 197903 1 002
Pembimbing II
Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH.,MH NIP. 19620605 198803 1 020
iv
v
KATA PENGANTAR
Om Swastiastu, Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
yang
berjudul
“PEMBEBASAN
BERSYARAT
TERHADAP
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI” tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini adalah tugas akhir yang juga merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu : 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
5. Bapak Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MH., Pembimbing I skripsi penulis yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH., Pembimbing II skripsi penulis sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak A.A. Gede Oka Parwata, SH., Msi., Pembimbing Akademis penulis sekaligus Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis. 8. Bapak ibu/Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa belajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dalam hal administrasi selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 10. Seluruh keluarga penulis, terutama orang tua yakni Ida Bagus Rahwan Diputra, SH. (Ayah), Ida Ayu Bintang, SST. (Ibu), dan adik penulis yakni Ida Ayu Desriwulandari yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, memberikan bantuan baik secara formil, materiil maupun spiritual, serta dukungan terhadap penulis dalam keadaan apapun.
vii
11. Seluruh teman – teman seperjuangan Angkatan 2011 Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana, terutama sahabat terbaik penulis Nyoman Laraswati Janitra yang selalu memberikan penulis perhatian, semangat, dukungan moral, dan motivasi. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, motivasi, dan segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas, sehingga segala kritik dan saran dari pembaca sangatlah diperlukan bagi penulis guna untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada Fakultas Hukum Universitas Udayana yang penulis cintai dan banggakan, serta segenap pembaca dan masyarakat pada umumnya dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Om Shanti, shanti, shanti, om.
Denpasar,
Penulis
viii
Juni 2015
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan
ini
penulis
menyatakan
bahwa
Karya
Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 18 Juni 2015 Yang Menyatakan,
(Ida Ayu Vera Prasetya) NIM. 1116051042
ix
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN ..........................................................................................
i
SAMPUL DALAM .........................................................................................
ii
PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .............................................
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ...............................................
iv
PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ........................................
v
KATA PENGANTAR ....................................................................................
vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................
ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................
x
ABSTRACT ....................................................................................................
xiii
ABSTRAK ......................................................................................................
xiv
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................
7
1.3. Ruang Lingkup Masalah...........................................................
7
1.4. Orisinalitas Penelitian ...............................................................
7
1.5. Tujuan Penelitian ......................................................................
9
a.
Tujuan Umum....................................................................
9
b.
Tujuan Khusus ...................................................................
9
1.6. Manfaat Penelitian ....................................................................
10
a.
Manfaat Teoritis ................................................................
10
b.
Manfaat Praktis..................................................................
10
1.7. Landasan Teoritis .....................................................................
10
x
1.8. Metode Penelitian .....................................................................
15
a.
Jenis Penelitian ..................................................................
15
b.
Jenis Pendekatan................................................................
16
c.
Sumber Bahan Hukum ......................................................
17
d.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................
18
e.
Teknik Analisis Bahan Hukum .........................................
18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, NARAPIDANA, DAN PEMBEBASAN BERSYARAT 2.1. Tindak Pidana Korupsi .............................................................
20
2.1.1. Tindak Pidana ...............................................................
20
2.1.2. Korupsi .........................................................................
24
2.1.3. Tindak Pidana yang Tergolong sebagai Korupsi ..........
29
2.2. Narapidana ................................................................................
37
2.2.1. Hak – hak Narapidana ..................................................
38
2.3. Pembebasan bersyarat ..............................................................
39
2.3.1. Macam dan Arti Penting Komponen Pembebasan Bersyarat .......................................................................
41
BAB III PENGATURAN HUKUM POSITIF PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA, KHUSUSNYA NARAPIDANA KORUPSI 3.1. Pengaturan Hukum Tentang Pembebasan Bersyarat ................
43
3.1.1. Pengaturan pada KUHP ................................................
47
3.1.2. Pengaturan pada PP No. 99 Tahun 2012 ......................
50
xi
3.1.3. Pengaturan pada Permenkumham No. 21 Tahun 2013
55
3.1.4. Pengaturan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04. Tahun 1999 ..................................
64
3.2. Pembebasan Bersyarat sebagai Upaya Mendukung Resosialisasi .............................................................................
71
BAB IV KONSEP PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI MASA MENDATANG 4.1. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Pada Masa Sekarang ...............................
75
4.2. Konsep Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Masa Mendatang ................
BAB V
77
PENUTUP 5.1. Simpulan ....................................................................................
85
5.2. Saran .........................................................................................
86
DAFTAR PUSTAKA RINGKASAN SKRIPSI
xii
ABSTRACT Parole To Corruption Convict Corruption emerged with the use of power and public authority for personal interest/group that are breaking the law and other norms, causing loss of the country’s economy and society. Indonesia greatly harmed by acts of corruption since a long time ago until now so that corruption is set to be a criminal offense through the criminalization of corruption in the hope of corruption can be punished. But apparently through parole, Ministry of Justice and Human Rights mitigate punishment given by the Judge to corruption convict by the way does not qualify as a justice collaborator. The research problem is how positive law setting parole to convict, especially corruption convict and draft regulation granting parole to corruption convict in the future. The research is conducted to analyze in depth the positive law setting parole to convict, especially corruption convict and know the draft of regulation granting parole to corruption convict in the future. The research use normative research method. The normative research is used because there is a conflict of norms in Article 14 paragraph (1) part (k) Act No. 12 In 1995 which emphasizes the rights of convict to get parole with Article 43A paragraph (1) part (a) and Article 43B paragraph (3) part (c) Goverment Regulation No. 99 In 2012 and Article 53 part (a) and Article 54 paragraph (1) part (a) Ministerial Regulation of Law and Human Rights No. 21 In 2013 which want the convict, especially corruption convict must qualify as a justice collaborator to get parole and had to ask for a recommendation from the relevant agencies. The result of research which obtained is positive law setting parole to corruption convict experiencing tightening as a justice collaborator on Goverment Regulation No. 99 In 2012 and Ministerial Regulation of Law and Human Rights No. 21 In 2013. The draft regulation granting parole in the future rules should be overhauled in the hope happen implementation of law accordance with the applicable rules as a milestone the birth of legal certainty in Indonesia’country. Keywords : Parole, Convict, Corruption, Justice collaborator
xiii
ABSTRAK Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi muncul dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi/golongan yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga menimbulkan kerugian perekonomian negara serta masyarakat. Indonesia sangat dirugikan oleh perbuatan korupsi sejak dulu sampai sekarang sehingga korupsi ditetapkan menjadi suatu tindak pidana melalui kriminalisasi korupsi dengan harapan pelaku korupsi dapat dipidana. Namun ternyata melalui pembebasan bersyarat, Kemenkumham memperingan pidana yang telah dijatuhkan Hakim kepada narapidana korupsi dengan cara tidak memenuhi pengetatan syarat sebagai justice collaborator. Permasalahan penelitian, yakni bagaimana pengaturan hukum positif pembebasan bersyarat kepada narapidana, khususnya narapidana korupsi dan konsep pengaturan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum positif pembebasan bersyarat kepada narapidana, khususnya narapidana korupsi dan mengetahui konsep pengaturan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian tersebut digunakan karena terjadi konflik norma pada Pasal 14 ayat (1) bagian (k) UU No. 12 Tahun 1995 yang lebih menekankan hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dengan Pasal 43A ayat (1) bagian (a) dan Pasal 43B ayat (3) bagian (c) PP No. 99 Tahun 2012 serta Pasal 53 bagian (a) dan Pasal 54 ayat (1) bagian (a) Permenkumham No. 21 Tahun 2013 yang membuat seorang narapidana, termasuk narapidana korupsi mengalami pengetatan syarat sebagai justice collaborator untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan harus meminta rekomendasi dari instansi penegak hukum yang terkait mengenai status sebagai justice collaborator. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengaturan hukum positif pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi mengalami perluasan norma sebagai justice collaborator pada PP No. 99 Tahun 2012 dan Permenkumham No. 21 Tahun 2013. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di masa sekarang tidak diberlakukan tepat sebab pemerintah sering memberikan pembebasan bersyarat tanpa memperhatikan syarat sebagai justice collaborator. Maka dari itu konsep pengaturan pemberian pembebasan bersyarat di masa mendatang, aturannya harus diperbaharui dengan harapan terjadi pengimplementasian hukum sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai tonggak lahirnya kepastian hukum di negara Indonesia. Kata Kunci : Pembebasan bersyarat, Narapidana, Tindak pidana korupsi, Justice collaborator
xiv
