TESIS
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
NI MADE BUDANI
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
Tesis Ini Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
NI MADE BUDANI NIM : 0890561090
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
Tesis Ini Telah Diuji Pada 7 September 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 2587/UN.14.4/HR/2015, Tanggal 21 Agustus 2015
Ketua
:
Dr. I Gede Artha ,SH.MH
Sekretaris :
Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.MH
Anggota
1. Dr. I Dewa Made Suartha,SH.MH
:
2. Dr. I Gede Yusa, SH.MH 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.M.Hum.LLM
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastiastu, Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, (Tuhan Yang Maha Esa), karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan Judul “PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat berbagai dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada : Rektor Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr.dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD beserta Jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr.dr. Anak Agung Raka Sudewi Sp.S (K), beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.
vi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH., M.Hum., LLM., atas kesempatan, dukungan serta tuntunan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum atas kesempatan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Bapak Dr. I Gede Artha, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 1 (satu) yang dengan penuh
semangat dan perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan,
motivasi serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. Bapak Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 2 (dua) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan penuh perhatian memberikan saran serta masukan yang kontruktif untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. Dosen- dosen pengajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu berikut pula bagian administrasi (Ibu Gung Yun, Pak Made Mustiana, dan Dandy) atas berbagai vii
dukungannya yang telah memperlancar proses pengadministrasian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Yang tercinta suami dan anak anak penulis yang penuh kesabaran memberikan doa, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasehat dan masukan masukan untuk mendorong semangat penulis. Kepala Bagian untuk bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini. Rekan kerja kenotariatan, I Made Setiasa, SH., M.Kn., I Gusti Ngurah Diatmika, SH., I Made Widiada, SH., Mkn., dll yang telah mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan Anugerahnya kepada kita semua.
Denpasar,
Juli 2015
Penulis,
viii
ABSTRAK
Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat. Dalam memberikan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang UU Pemasyarakatan menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi bahwa: Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pengaturan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana sekurangkurangnya 2/3 menjalani pidana (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.24. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif karena terdapat konflik norma hukum antara UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 99 Tahun 2012. Pemberian pembebasan bersyarat idealnya untuk kedepan agar Napi mendapatkan hak dan kewajiban Narapidana, mengenal dunia teknologi canggih tentang penguasaan Teknologi, didalam mengajukan pembebasan bersyarat tidak lagi melalui prosedur manual melainkan langsung melalui Komputer seperti melakukan permohonan E-KTP, penguasaan Teknologi sangat diperlukan dan penting untuk mengurangi terjadinya tindak pidana Suap dalam Lapas. Pemerintah segera mungkin membangun sistem database (agar masyarakat bisa melihat langsung), sekarang sedang dikembangkan. Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana
ix
ABSTRACT
The parole is one of the laws in order to be the purpose of the community system the right of citizen could get a correctional parole. On the way of giving the parole is ruled in the constitution no 12, 1995 (Nineteen Ninety Five) it is about correctional, to ensure that the rights of in mates in accordance with the provisions of article 14. It is said: the citizen could get reduction or remission, or criminal assimilation, leave and visited the family or the parole and leave before out of the prison. The parole regulation of prisoners is, after undergoing minimum two of the three their criminal past with provisions: 2/3 (two of the three) legal provisions in the least nine months. The method applied in the research is normative legal research. The method is used since a legal norm conflict occurred in between the constitution no 12, 1995(nineteen ninety five) of about correctional and in the Ministry of Justice and Human Rights Act no 99, 2012. The parole is aimed for the future to give prisoners their prisoner rights and obligations. Knowing the world of advanced technology in technology mastery, prisoners in applying for parole may use computer as in applying for E-KTP (electronic Identity card) instead of going through the manual procedures. Technology mastery is necessary to reduce the occurrence of criminal perpetration of bribery in the correctional facility. The government then immediately built a database system (for people to directly see the process) in which now is still developing. Keywords: Parole, prisoners
x
RINGKASAN
Tesis ini berjudul “PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA” yang disusun dalam 5 (lima) Bab dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan penelitian tesis ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Manfaat Penelitian terdiri dari : Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Originalitas Penelitian, Landasan Teoritis, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian terdiri dari : Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis bahan hukum. Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Narapidana, Pemidanaan Dan Kewenangan Pemberian Pembebasan Bersyarat meliputi : Pengertian Narapidana terdiri dari Dasar hukum dari pada Narapidana, Pengaturan Pemidanaan dan Pidana, Jenis Pemidanaan, Pendapat atau Doktrin Pidana dan Pemidanaan, Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat, Teori atau konsep dalam Narapidana terdiri dari : Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukm, Teori Keadilan, Teori Kewenangan dan Teori Pemidanaan Bab III menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah pertama yakni, Pengaturan Kewenangan Menteri Hukum Dam Ham Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terdiri dari Pengaturan Berdasarkan Menteri Hukum dan HAM dan Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam bab ini dibahas mengenai xi
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA adalah sesuai dengan Peraturan Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat, apabila narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan
bersyarat
tersebut
merupakan
bagian
dari
fungsi
Lembaga
Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia. Bab IV menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni, Tolok Ukur Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari Syartat-syarat Permohonan Pembebasan Bersyarat dan Hambatanhambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam bab ini membahas mengenai Syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu : Pemberian Pembebasan bersyarat terpidana harus menjalani dua pertiga dari masa pidananya dan minimum 7 bulan 2/3 dari masa pidananya; diberikan terhadap mereka bilamana hukuman seumur hidup diubah menjadi pidana sementara. Bab V merupakan penutup yang memberikan kesimpulan dan saran terhadap pembahasan penelitian baik terhadap rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua, sedangkan saran memuat hal-hal yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian sebagai bentuk solusi maupun jalan keluar atas permasalahan yang dikemukakan, sehingga layak untuk dilaksanakan.
xii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM ....................................................................
i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR MAGISTER .......................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................
iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI................................................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ...........................................................................
vi
ABSTRAK ......................................................................................................
ix
ABSTRACT ....................................................................................................
x
RINGKASAN TESIS.......................................................................................
xi
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................
1
1.1. Latar Belakang Masalah .....................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ...............................................................
9
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....................................................
9
1.4. Tujuan Penelitian ................................................................
11
1.4.1. Tujuan Umum .........................................................
11
1.4.2. Tujuan Khusus ........................................................
12
1.5. Manfaat Penelitian ..............................................................
12
1.5.1. Manfaat Teoritis ......................................................
12
1.5.2. Manfaat Praktis .......................................................
12
1.6. Originalitas Penelitian .........................................................
12
xiii
BAB II
1.7. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir ..............................
14
1.7.1. Landasan Teori.........................................................
14
1.7.2. Kerangka Berpikir ...................................................
40
1.8. Metode Penelitian ...............................................................
41
1.8.1. Jenis Penelitian.........................................................
41
1.8.2. Metode Pendekatan .................................................
41
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ............................................
42
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................
42
1.8.5. Analisis Bahan Hukum ...........................................
43
TINJAUAN PEMIDANAAN
BAB III
UMUM DAN
TENTANG KEWENANGAN
NARAPIDANA, PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT ...................................................
44
2.1. Pengertian Narapidana .........................................................
44
2.2. Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat ........................
72
2.3. Kewenangan Pemebri Pembebasan Bersyarat .....................
81
2.4. Teori atau Konsep Dalam Narapidana .................................
94
PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA ............................................................................
118
3.1. Pengaturan Berdasarkan Menteri Hukum dan HAM ...........
119
3.2. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat ........................
132
xiv
BAB IV
PENGATURAN SECARA IDEAL DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT
DI
LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ................................................................ 4.1. Syarat-syarat
BAB V
dan Tolok Ukur dalam
141
Pembebasan
Bersyarat ..............................................................................
141
4.2. Hambatan-hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat .....
157
4.3. Ideal Kedepan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat ....
160
SIMPULAN DAN SARAN ..........................................................
165
5.1. Simpulan ..............................................................................
165
5.2. Saran ..................................................................................
166
DAFTAR PUSTAKA
xv
