Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 20- 31
12 Pages
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LANGSA Rian Firman Syah1, Dahlan Ali2, Suhaimi2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract:The implementation of granting the probation for the convicted is through the stages namely; educating passed by the prisoners till they pass conditionally freed based on the decision of the authority that is the Minister of Law and Human Rights as the fulfilment of the rights of them in the correctional service of Class IIB Langsa is a part of educating outside the service and it is done under direct supervision of Correctional Body and it is not by the prison staff. The obstacles faced in the implementation of granting the probation for the convicted at the correctional service can be from the institution that is related to the implementation of it, the obstacles are from the convicted themselves and from the family and the society which are not accepting them coming back to the neighbourhood. All obstacles can be grouped in internal and external groups. The internal obstacle is relating to not maximal the service provided by the law defenders towards the convicted in terms of granting the probation. While the external one is that they violate the rule in the punishment period and related to the absence and lateness of the family to provide warrant letter or statement letter. The efforts done to overcome the obstacles are through the probation in overcoming both constraints relating the grant. The effort done is through socializing about the program of the convicted education program, human resource empowerment, and there is also the provision of qualified facilities in the prison and the enrichment of understanding on them regarding the need of the requirements (warrant letter, statement letter, identity warrant card, the convicted identity, family card and etc.) Keywords: Probationand the Convicted
Abstrak: Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana melalui tahapan pembinaan yang dilalui oleh warga binaan sampai kepada narapidana menjalani bebas bersyarat berdasarkan kepada sebuah Keputusan pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Langsa merupakan bentuk pembinaan di luar Lapas dan dilaksanakan di bawah pengawasan langsung oleh Balai Pemasyarakatan bukan lagi pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan dapat berasal intansi yang terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat, kendala pada narapidana itu sendiri dan kendala dari pihak keluarga dan masyarakat yang enggan menerima narapidana di lingkungannya. Kesemua hambatan tersebut dapat digolongkan dalam kendala kendala internal dan eksternal, kendala internal yaitu terkait belum maksimalnya pelayanan aparat penegak hukum terhadap narapidana dalam hal ini terhadap pelaksanaan program pembebasan bersyarat. Sedangkan kendala eksternal yaitu narapidana melanggar tata tertib di dalam masa pemidanaan dan terkait dengan tidak adanya atau terlambatanya pihak keluarga narapidana dalam memberikan surat jaminan atau surat pernyataan. Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana melalui pembebasan bersyarat dilakukan guna mengatasi hambatan internal dan eksteral dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi tentang program pembinaan narapidana, peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam lembaga pemasyarakatan dan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 20
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peningkatan pemahaman terhadap narapidana tentang perlunya kelengkapan syaratsyarat yang dibutuhkan (surat jaminan, surat pernyataan, KTP penjamin, KTP narapidana, kartu keluarga dan lain-lain). Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
PENDAHULUAN
Prosedur merupakan
pembinaan pemberian
tersebut
hak
narapidana
Bersyarat. Berdasarkan
ketentuan
Pasal
5
sebagai wujud pelaksanaan ketentuan yang
Permen
berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,
tentang Pemasyarakatan beserta peraturan
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
pelaksanaan
Bebas, Dan Cuti Bersyarat, ditentukan
dan
petunjuk
teknisnya.
Hukum
dan
bahwa
yang
Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi,
Pemasyarakatan
pidana dijamin
di
Lembaga
Anak
Didik
oleh
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
negara. Adapun hak-hak tersebut meliputi
Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah
Remisi,
memenuhi persyaratan yang diatur dalam
Asimilasi
haknya
atau
Nomor
Berdasarkan ketentuan tersebut narapidana menjalani
“Narapidana
HAM
atau
Pembebasan
Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas
pelaksanaannya.
(CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) yang
Adanya pelaku tindak pidana yang
tujuannya untuk mendorong orang agar
diberikan pidana bersyarat dan pembebasan
cepat bebas tetapi tidak mengurangi nilai-
bersyarat berbeda persyaratannya, dimana
nilai pembinaan yang ada.
pada pidana bersyarat
Pembinaan
yang
pernah menjalani pidananya kecuali jika ia
berdasarkan
sistem
melanggar syarat umum atau syarat khusus
pemasyarakatan
bertujuan
untuk
yang ditentukan oleh hakim, sedangkan
mempersiapkan
narapidana
agar
pada pembebasan bersyarat terpidana harus
dapat berintegrasi secara sehat dengan
menjalani pidananya paling kurang dua
masyarakat
pertiganya.
dilaksanakan
Narapidana
terpidana tidak
sehingga
kembali
berperan
Pelaksanaan
pembebasan
kembali sebagai anggota masyarakat yang
bersyarat
bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena
pembinaan yang
itu, untuk mewujudkan tujuan pembinaan
permohonan
tersebut salah satu upaya yang dapat
memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan
ditempuh
melalui
Pasal 16 KUHP, Undang-undang No. 12
Pembebasan
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan
pelaksanaan 21 -
adalah
dengan
Asimilasi,
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
merupakan
dari
bagian
dari
dilakukan atas
dasar
terpidana
dengan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999
masa hukuman, berkelakuan baik selama
tentang Pembinaan dan Pembimbingan
dalam masa pembinaan. Pasal 1 angka (7)
Warga
PP No. 32 Tahun 1999 menentukan bahwa
Binaan
Pemasyarakatan
serta
beberapa peraturan pelaksana lainnya. Jadi
“pembebasan
dalam
pembinaan narapidana
hal
ini
pembebasan
bersyarat
bersyarat
setelah
pembinaan narapidana yang dilaksanakan
masa pidana dari minimal 9 bulan.
Sistem
Pemasyarakatan
Namun
proses
di luar Lapas
merupakan salah satu tujuan dalam sistem
berdasarkan
menjalani
adalah
sekurang-kurang
demikian,
2/3
dalam
bertujuan untuk mempersiapkan narapidana
pelaksanaannya tidak semua narapidana
agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
yang telah menjalani 2/3 masa hukuman
masyarakat
memperoleh pembebasan bersyarat karena
sehingga
berperan
kembali
sebagai anggota masyarakat yang bebas
terdapat
dan bertanggung jawab.
dipenuhi
berbagai dan
syarat
syarat
yang
harus
tambahan
dari
Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri
narapidana sendiri. Guna memperolehnya
Hukum dan HAM (Permenhukham) No.
narapidana harus menunjukkan kesadaran
M.01.PK.04-10
dan
pemberian
Tahun Asimilasi,
2007,
bahwa
penyesalan
atas
kesalahan
yang
Pembebasan
dilakukannya serta telah menunjukkan budi
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
pekerti yang baik, mengikuti kegiatan
Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-
pembinaan dengan tekun, selama masa
asas dalam penyelenggaraan tugas umum
pembinaan
pemerintahan
hukuman disiplin.
dan
pembangunan
serta
berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan
dan
pendidikan,pembimbingan,
pelayanan, penghormatan
tidak
Menurut
pernah
Pasal
dikenakan
43
Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pada intinya
menentukan
bahwa
setiap
harkat dan martabat manusia. Hal ini
narapidana dan anak didik pemasyarakatan
dilakukan
kecuali anak sipil, berhak mendapatkan
kemerdekaan
mengingat merupakan
kehilangan satu-satunya
pembebasan
bersyarat.
Pembebasan
penderitaan dan terjaminnya hak untuk
bersyarat tersebut diberikan apabila telah
tetap berhubungan dengan keluarga dan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
orang-orang tertentu.
a. telah
menjalani
masa
pidana
Pembebasan bersyarat memberi hak
sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga)
kepada seorang narapidana untuk menjalani
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)
masa hukuman di luar tembok penjara.
masa pidana tersebut tidak kurang dari 9
Syaratnya hukuman yang dikenakan lebih
(sembilan) bulan; dan
dari sembilan bulan, sudah menjalani2/3 Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 22
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala b. berkelakuan baik selama menjalani masa
Pengajuan
pembebasan
pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan)
dilakukan
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal
Pemasyarakatan
2/3 (dua per tiga) masa pidana.
penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari
Pemberian
pembebasan
bersyarat
oleh
bersyarat
Kepala
Lembaga
setelah
mempelajari
Balai Pemasyarakatan (Bapas) memuat
bagi narapidana yang dipidana karena
maksud
melakukan
terorisme,
pelaksanaan/pentunjuk teknis Bimbingan
korupsi,
Klien Pemasyarakatan. Litmas yang dibuat
narkotika
tindak dan
pidana
psikotropika,
yang
jelas
sesuai
petunjuk
kejahatan terhadap keamanan negara dan
oleh
kejahatan hak asasi manusia yang berat,
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara
dan kejahatan transnasional terorganisasi
(yang
lainnya, juga harus memenuhi ketentuan
Kemasyarakatan).
tambahan, yaitu memenuhi persyaratan
.
sebagai berikut: a. telah
petugas
bertindak
Lembaga
sebagai
Pembimbing
KAJIAN KEPUSTAKAAN
menjalani
masa
pidana
Apabila
dikaitkan
dengan
teori
sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga),
pemidanaan dapat diuraikan beberapa teori
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)
tentang tujuan pemidanaan, yaitu retributif
masa pidana tersebut tidak kurang dari 9
atau
(sembilan) bulan;
(deterrence),
b. berkelakuan baik selama menjalani masa
teori
absolut,
teori
teori
relative
penggabungan
(integratif), treatment dan perlindungan
pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan)
sosial
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal
jelasnya
2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
berikut.(Mahmud Mulyadi, 2006:7).
c. telah
mendapat
pertimbangan
pertimbangan
defence).
dapat
dilihat
Untuk
lebih
pada
uraian
dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Adapun
(social
Teori Retributif Atau Teori Absolut
dimaksud
Teori
Retributif
melegitimasi
dilakukan dengan wajib memperhatikan
pemidanaan sebagai sarana pembalasan
kepentingan keamanan, ketertiban umum,
atas
dan rasa keadilan masyarakat.Pemberian
seseorang. Kejahatan dipandang sebagai
pembebasan bersyarat ditetapkan dengan
perbuatan yang imoral dan asusila di dalam
Keputusan Menteri dan
masyarakat,
oleh
kejahatan
harus
apabila
Narapidana
Pemasyarakatan
atau
dapat dicabut Anak
melanggar
Didik
ketentuan
Pembebasan Bersyarat.
kejahatan
yang
telah
karena
dilakukan
itu
dibalas
pelaku dengan
menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan,
23 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yaitu
pembalasan
(Van
Bemmelen,
1997:25).
perlu
diperhatikan
bahwa
penjatuhan
pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai
relatif
lain,
misalnya
kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Teori Relative (deterrence) Teori
tujuan
memandang
bahwa
Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegrino
pemidanaan mempunyai tujuan lain yang
Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang
lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu
berjudul
perlindungan masyarakat dan pencegahan
menyatakan bahwa pembenaran pidana
kejahatan, baik prevensi umum maupun
terletak pada pembalasan dan hanya orang
prevensi khusus. Tujuan pemidanaan untuk
yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana
prevensi umum diharapkan memberikan
yang
peringatan kepada masyarakat supaya tidak
kejahatan.
“Traite
dijatuhkan
de
Droit
harus
Penal”
sesuai
dengan
melakukan kejahatan. Prevensi umum ini
Teori gabungan ini coba menyatukan
menurut van Veen mempunyai tiga fungsi,
tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan
yaitu menegakkan wibawa pemerintah,
juga untuk pencegahan. Kedua tujuan ini
menegakkan norma dan membentuk norma.
merupakan gabungan antara teori retributif
Prevensikhusus
bahwa
dan teori relatif di atas. Ketiga teori ini
dijatuhkan,
masih mengakui peranan hukum pidana
memberikan deterrence effect kepada si
dalam menanggulangi kejahatan, tinggal
pelaku
menempatkan tujuan pidana ini secara
dengan
dimaksudkan
pidana
yang
sehingga
tidak
mengulangi
perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan
kepada
memungkinkan
bahwa
proporsional.
masyarakat dengan
pidana
pencabutan kebebasan selama beberapa
Treatment Dan (Social Defence)
Perlindungan
Sosial
Treatment sebagai tujuan pemidanaan
waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan
dikemukakan
oleh
aliran
positif
yang
oleh pelaku.
berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan
Teori Penggabungan (Integratif) Teori
Gabungan
berusaha
meretas
pada
ini
kedua
perawatan
di
atas.
Teori
gabungan
Namun
pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran
jalan dan menemukan benang merah antara teori
perbuatannya.
adalah
untuk
memberi
(treatment)
dan
tindakan perbaikan
mengakui bahwa pembalasan (retributive)
(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan
merupakan
sebagai
dasar
dan
pembenaran
dijatuhkannya pidana, namun seharusnya
pengganti
dari
penghukuman.
Argumen aliran positif ini dilandaskan pada Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 24
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala alasan bahwa pelaku kejahatan adalah
yang lebih baik dalam perubahan berfikir,
orang yang sakit sehingga membutuhkan
bertindak atau dalam bertingkah laku.
tindakan
Secara umum narapidana adalah manusia
perawatan
(treatment)
dan
perbaikan (rehabilitation).
biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat
Pembinaan narapidana sekarang ini dikenal
pula
membentuk
dengan
sebuah
pemasyarakatan
prinsip
pembinaan
menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana.
dengan sebuah pendekatan yang lebih
Oleh
manusiawi hal tersebut terdapat dalam
pembinaan
usaha-usaha pembinaan yang dilakukan
disamakan dengan kebanyakan orang atau
terhadap
sistem
antara narapidana yang satu dengan yang
diatur
lain.
pembinaan
pemasyarakatan.
dengan
Pemasyarakatan
karena
itu,
dalam
narapidana
melakukan
tidak
dapat
dengan Undang-undang Nomor 12 tahun
Pembinaan yang sekarang dilakukan
1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini
pada awalnya berangkat dari kenyataan
mengandung artian pembinaan narapidana
bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi
dalam sistem pemasyarakatan merupakan
dengan perkembangan nilai dan hakekat
ujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu
yang
pulihnya kesatuan hubungan narapidana
Bagaimanapun
sebagai
manusia yang memiliki potensi yang dapat
individu,
makhluk
sosial
dan
makhluk Tuhan.
tumbuh juga
di
masyarakat.
narapidana
adalah
dikembangkan kearah yang positif, yang
Pemasyarakatan ini salah satu upaya
mampu merubah seseorang untuk menjadi
yang bersifat Ultimum Remidium (upaya
lebih produktif, lebih baik dari sebelum
terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar
seseorang
narapidana
perbuatannya
perlakuan terhadap narapidana di Indonesia
sehingga pada saat kembali ke dalam
mulai nampak sejak tahun 1964, setelah
masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari
Sahardjo mengemukakan dalam konferensi
segi keagaman, sosial budaya maupun
Kepenjaraan di Lembang, Bandung bahwa
moral sehingga akan tercipta keserasian
tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan.
dan
Jadi mereka yang menjadi narapidana
sadar
akan
keseimbangan
di
tengah-tengah
masyarakat. (Rusli Muhammad, 1999:6). Pembinaan
narapidana
adalah
menjalani
pidana.
Tujuan
bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan.
penyampaian materi atau kegiatan yang
Ide Pemasyarakatan bagi terpidana,
efektif dan efesien yang diterima oleh
dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal
narapidana
menghasilkan
sebagai tokoh pembaharu dalam dunia
perubahan dari diri narapidana ke arah
kepenjaraan. Pokok dasar memperlakukan
25 -
yang
dapat
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala narapidana menurut kepribadian bangsa
manusia,
Indonesia adalah:
lainnya. (Soerjono Soekanto, 1996:9-10)
1.
Tiap orang adalah manusia dan harus
Menurut Susanto bahwa penelitian ini
diperlakukan sebagai manusia
berbentuk deskriptif analitis yang bertujuan
2.
Tiap
orang
adalah
kemasyarakatan,
3.
tidak
keadaan
atau
gejala-gejala
mahluk
menggambarkan dengan suatu interpretasi,
orang
evaluasi dan pengetahuan umum terhadap
ada
diluar masyarakat
realitas obyek yang diteliti, karena fakta
Narapidana hanya dijatuhi hukuman
tidak
kehilangan
interpretasi,
kemerdekaan
bergerak.
(Harsono, 1995:2) Sepuluh
akan
mempunyai evaluasi
arti
dan
tanpa
pengetahuan
umum. (IS. Susanto, 1990:15) Guna dapat
prinsip
pembinaan
dan
melaksanakan analisis, akan dilaksanakan
bimbingan bagi narapidana itu sangat
observasi
berkait dengan pelaksanaan pembinaan
pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam
narapidana karena sepuluh (10) prinsip
pembinaan narapidana
pembinaan dan bimbingan serta sistem
Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.
pembinaan narapidana merupakan dasar
terhadap
Metode
fakta
tentang
pada Lembaga
pendekatan
pemikiran dan patokan bagi petugas dalam
dilakukan
hal pola pembinaan terhadap narapidana.
pendekatan yuridis empiris Hal ini sesuai
Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses
pendapat Ronny Hanitiyo Soemitroyang
di mana, narapidana itu pada waktu masuk
menyatakan bahwa dengan penekanan pada
di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah
penelitian
dalam
penelitian pendekatan yuridis sosiologis
kondisi
masyarakat penyebabya
tidak
harmonis
sekitarnya. adalah
karena
pada
Adapun
dengan
penelitian
hukum
dimaksudkan
mempergunakan
normatif,
untuk
sedangkan
mempelajari
dan
narapidana
meneliti hubungan timbal balik antara
tersebut telah melakukan tindak pidana
hukum dengan lembaga-lembaga sosial
yang secara langsung atau tidak langsung
yang lain. Dalam hal ini hukum tidak
dapat merugikan masyarakat.
dikonsepsikan
sebagai
suatu
gejala
normatif yang mandiri (otonom), tetapi METODE PENELITIAN
sebagai institusi sosial yang dikaitkan
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,
secara riil; dengan variabel-variabel sosial
di mana penelitian yang mendeskripsikan
yang
secara terperinci fenomena sosial yang
1998:34-35)
menjadi
Suatu
kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian
penelitian deskriptif dimaksudkan untuk
yang menghasilkan data deskriptif berupa
memberikan data seteliti mungkin tentang
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
pokok
permasalahan.
lain.(Roni
Hanitijo
Sedangkan
Soemitro, pendekatan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 26
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala orang
dan
perilaku
yang
dapat
diamati.(Lexy J.Moeleong, 1990:3)
petugas Pihak
Pembimbing Lembaga
Kemasyarakatan.
Pemasyarakatan
akan
mengirim surat ke Balai Pemasyarakatan agar mengirimkan petugas pembimbing HASIL PEMBAHASAN
kemasyarakatan
Di LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Langsa hanya narapidana yang mampu
penelitian
untuk
melakukan
kemasyarakatan
terhadap
narapidana dan keluarganya.
mendapat surat pernyataan dan jaminan
Tahapan tersebut di atas sesuai dengan
dari keluarga serta dari surat keterangan
Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah
dari
diproses
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
bersyaratnya
tentang Pembinaan dan Pembimbingan
kelurahan
pengusulan
yang
akan
pembebasan
dengan terlebih dahulu adanya permohonan
Warga
dari yang bersangkutan.Bagi narapidana
menyatakan
informasi
pembebasan
yang dilakukan terhadap narapidana, anak
bersyarat ini biasanya didapat dari teman-
pidana dan anak negara yang akan dibina di
teman penghuni Lembaga Pemasyarakatan
luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan
Klas IIB Langsa. Tetapi beberapa bulan
oleh
akan
masa
pembimbing kemasyarakatan berasal dari
pidana,biasanya para narapidana dipanggil
Balai Pemasyarakatan melakukan penelitan
untuk diberi penjelasan oleh petugas.
kemasyarakatan terhadap narapidana dan
tentang
masuk
Setelah
adanya
jatuh
tempo
mendapat
2/3
penjelasan
dari
Binaan
Pemasyarakatan
“Penelitian
kemasyarakatan
pemasyarakatan”.
balai
oleh
untuk mengurus segala surat-surat yang
mendapat pembebasan bersyarat.
bersyarat.
Pemberitahun
kepada
pihak
Lembaga
Pemasyarakatan
turun langsung ke tempat narapidana akan melaksanakan
pembebasan
rutin
Penelitian
dilakukan
Pemasyarakatan sehingga
mudah
Kelas
ke
Lembaga
IIB
Langsa,
menyampaikan
hal
tersebut.
bersyarat. dengan
mengumpulkan informasi antara lain dari Keuchik/Sekretaris
Gampong,
Kepala
Dusun atau Kepala Lorong di tempat
Untuk
narapidana
yang
melakukan
pembebasan
bersyarat
hendak
mengajukan
pembebasan
bersyarat
hendak
narapidana bertempat tinggal, disamping
atau
juga keluarga dari narapidana tersebut.
permohonan
Penelitian ini digunakan untuk melihat
dahulu
bagaimana
dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh
narapidana
27 -
untuk
Petugas pembimbing kemasyarakatan
keluarga ini dilakukan apabila keluarga mengunjungi
Petugas
keluarga narapidana yang akan diusulkan
petugas keluarga narapidana dihubungi
dibutuhkan untuk diusulkan pembebasan
yang
terlebih
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
kondisi
lingkungan
melaksanakan
tempat
pembebasan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bersyarat, termasuk bagaimana masalah
peraturan perundang-undangan yang
keamanan dan ketertiban masyarakat jika
berlaku.
narapidana berada dilingkungan tempat
b)
Kebijakan pentahapan dalam proses
tinggalnya. Kendala yang berasal dari
pemberian Pembebasan Bersyarat pada
intansi yang terkait dengan pelaksanaan
kenyataannya
pembebasan bersyarat.
yang cukup Iama;
Seperti diketahui bahwa dalam proses pemberian
pembebasan
bersyarat
membutuhkan
waktu
c) Ketidak konsistenan dalam menerapkan
bagi
kebijakan yang ada terutama masalah
narapidana melibatkan beberapa instansi
mekanisme teknis maupun substantif
terkait,
dalam
seperti
balai
pemasyarakatan,Kanwil Hukum
dan
HAM
Pemasyarakatan. mengajukan bersyarat
Kementerian dan
Direktorat
Dalam hal ini untuk
permohonan harus
pembebasan
Pembebasan
Bersyarat; d)
Kurangnya kepedulian instansi terkait yang
masih
menekankan
pada
kebijakan masing-masing.
melalui
Berdasarkan uraian di atas jelaslah
dimaksud.
bahwa hambatan yang dihadapi dalam
Kondisi terkadang memakan waktu yang
pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi
lama
proses
narapidana pada lembaga pemasyarakatan
berjenjang. Hal ini diakui oleh petugas
dapat berasal dari instansi terkait yang
bahwa memang dalam proses pengajuan
terlibat
terkadang agak terhambat akibat lambatnya
pembebasan bersyarat bagi narapidana.
persetujuan
dari
karena
dilakukan
pemberian
lembaga
harus
menjalani
dalam
pelaksanaan
program
proses pada instansi terkait lainnya seperti pihaknya harus menunggu laporan hasil penelitian termasuk
kemasyarakatan pula
dalam
hal
dari
Bapas
ini
adanya
Kendala Pada Narapidana Itu Sendiri Kendala dari narapidana sendiri yang dimaksud
perubahan beberapa peraturan perundang-
pemberian
undangan
dapat
yang
mengatur
tentang
pembebasan bersyarat.
adalah
kendala
pembebasan
dilakukan
dimana
bersyarat
karena
tindakan
tidak dari
narapidana yang melakukan hal-hal yang
Adapun jenis hambatan yang dapat
menyebabkan
tidak
timbul dan berasal dari instansi terkait
pembebasan
adalah :
menjalani masa pemidanaan sebagaimana
a)
Proses pengusulan untuk memperoleh
yang disebutkan ketentuan undang-undang.
Pembebasan Bersyarat bagi narapidana,
Adapun jenis hambatan yang disebabkan
masih
oleh narapidana antara lain :
belum
dilaksanakan
sesuai
bersyarat
diberikannya walaupun
telah
dengan kebijakan yang dialur dalam Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 28
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala a)
Narapidana
b)
yang
mendapatkan
keluarga, sehingga Balai Pemasyarakatan
pembebasan bersyarat masih memiliki
tidak akan menyetujuinnya. Demikian pula
perkara lain di luar atau narapidana
halnya dengan masyarakat setempat yang
yang
enggan atau keberatan menerima menerima
bersangkutan
terkait
dengan
beberapa tindak pidana lainnya.
mantan
narapidana
Melanggar disiplin atau tata tertib
merasa
tercemar
selama
dalam
karena pihak keluarga tidak menjamin
Lembaga Pemasyarakatan atau dengan
maka menjadi pertimbangan untuk tidak
kata
berikannya
menjalani
lain
pidana
narapidana
yang
bersangkutan sering berbuat ulah dan tidak
malu
atau
lingkungannya.
pembebasan
Oleh
bersyarat
atau
prosesnya akan berjalan lama.
memenuhi syrat substantif dan
administratif
untuk
dilaksanakan
Hal ini dibenarkan oleh petugas bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama menuggu
mendapatkan
pembebasan
bersyarat adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan berkelahi
sesama
narapidana
sehingga haknya mendapatkan Pembebasan bersyarat akan dibatalkan. Narapidana juga membenarkan
bahwa
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
program pembebasan bersyarat.
seperti
karena
pihaknya
selalu
diingatkan agar tidak melanggar disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan maka haknya mendapatkan Pembebasan bersyaratakan dibatalkan dan prosesnya
1.
Dasar
pertimbangan
pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah
melaksanakan
ketentuan
kewajiban negara guna melindungi hak dari warga negara, melaksanakan hak dari narapidana yang diatur dalam KUHP yang memperbolehkan seorang yang dihukum penjara dilepas dengan perjanjian
bila
telah
melalui
dua
pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan. Dasar hukum tersebut selanjutnya juga diatur dalam UU Pemasyarakatan
akan berjalan lama.
dilakukannya
dan
peraturan
pemerintah serta peraturan menteri Kendala Dari Masyarakat Kendala masyarakat
Pihak
Dan
yang mengatur tentang pembebasan bersyarat.
dari ini
Keluarga
pihak
terjadi
pemberian
dan
pembebasan bersyarat bagi narapidana
apabila
melalui tahapan pembinaan yang dilalui
keluarga karena
Pelaksanaan
dilakukan pembebasan bersyarat tidak ada
oleh
warga
binaan
narapidana
atau
berdasarkan kepada sebuah Keputusan
29 -
narapidana
bukan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
dari
bebas
kepada
anggota keluarga yang menjadi penjamin Penjamin
menjalani
sampai
bersyarat
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri
pembinaan
Hukum dan HAM sebagai pemenuhan
pembebasan bersyarat dilakukan guna
hak-hak
mengatasi
narapidana
Pemasyarakatan
di
Klas
Lembaga
IIB
Langsa
eksteral
internal
dalam
dan
pelaksanaan
pembebasan bersyarat. Upaya terseut
Lapas dan dilaksanakan di bawah
dilakukan melalui sosialisasi tentang
pengawasan
langsung
oleh
Balai
program
lagi
pihak
peningkatan sumber daya manusia,
bukan
Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan
yang
pelaksanaan bagi
pembinaan
narapidana,
penyediaan sarana dan prasarana yang
dihadapi
pembebasan
narapidana
dalam
memadai
bersyarat
pada
dalam
lembaga
dan
peningkatan
pemasyarakatan
lembaga
pemahaman
terhadap
narapidana
pemasyarakatan dapat berasal intansi
tentang perlunya kelengkapan syarat-
yang
pelaksanaan
syarat yang dibutuhkan (surat jaminan,
pembebasan bersyarat, kendala pada
surat pernyataan, KTP penjamin, KTP
narapidana itu sendiri dan kendala dari
narapidana, kartu keluarga dan lain-
pihak keluarga dan masyarakat yang
lain).
terkait
enggan
dengan
menerima
narapidana
lingkungannya.
Kesemua
tersebut
digolongkan
dapat
di
hambatan dalam
Saran 1.
Disarankan kepada narapidana warga
kendala kendala internal dan eksternal,
binaan agar dapat menjaga sikap,
kendala internal yaitu terkait belum
disiplin dan mengikuti berbagai proses
maksimalnya
aparat
pembinaan baik berupa pembinaan
penegak hukum terhadap narapidana
maupun pelatihan kerja guna guna
dalam hal ini
mendapat penilaian
pelayanan
terhadap pelaksanaan
program
pembebasan
bersyarat.
Sedangkan
kendala eksternal
dan
yaitu
narapidana melanggar tata tertib di
memudahkan
yang baik dalam
proses
pengajuan pembebasan bersyarat. 2.
Kepada
pihak
Lembaga
dalam masa pemidanaan dan terkait
Pemasyarakatan agar dalam pemberian
dengan
pembeasan bersyarat lebih selektif dan
tidak
terlambatanya
3.
hambatan
melalui
merupakan bentuk pembinaan di luar
Pemasyarakatan
2.
narapidana
adanya pihak
atau keluarga
lebih
meningkatkan
kualitas
dan
narapidana dalam memberikan surat
profesionalisme
jaminan atau surat pernyataan.
melaksanakan proses pembinaan dan
Upaya yang dilakukan guna mengatasi
perlu dilakukan rotasi atau mutasi
hambatan
pegawai
yang
dihadapi
dalam
Lembaga
petugasdalam
Pemasyarakatan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 30
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat
DAFTAR KEPUSTAKAAN
meningkatkan
Apriyanto, T., 2008. Kerangka Evaluasi Pengembangan Terminal Bus Antar Kota. Jurnal Magisterdan Perencanaan.Hal: 85-92. Harsono, 1995.Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. IS. S., 1990. Kriminologi.FH Undip. Semarang. Mahmud, M.,2006. Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.Medan: USU Repository. Ronny, H., 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rusli, M., 1999. Reformasi Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 6. 999. Soerjono, S., 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Van, J.M., 1997.Hukum Pidana 1. Bandung: Bina Cipta.
kinerja
pegawai
Lembaga Pemasayarakatan. 3.
Kepada pengambil ke bijakan agar dapat mengeluarkan kebijakan yang memudahkan
dalam
pelaksanaan
pembebasan bersyarat dan melakukan upaya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi
yang
cepatnya
proses
bermuara
Pemberian
Pembebasan Bersyarat.
31 -
pada
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
