PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BELITUNG: SUATU ANALISIS TRADE-OFF EKONOMI BERBASIS LOKAL
Oleh: M. NIZAR DAHLAN NRP: C561059134
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi Pembangunan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Belitung: Suatu Analisis Trade-Off Ekonomi Berbasis Lokal adalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum pernah diajukan kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian disertasi ini.
Bogor,
Januari 2011
M. NIZAR DAHLAN NRP: C561059134
ABSTRACT
M. NIZAR DAHLAN. Development of Fisheries in Belitung Regency: Local Based Economic Trade-off Analysis. Supervised by Budy Wiryawan, Mulyono S. Baskoro, Akhmad Fauzi, and Bambang Murdiyanto. Although has about 1.06 milion ton/year of the sustainable potential of fisheries resources has been predicted in Belitung Sea, yet it contributes insignificantly to fisheries sector of Belitung Region. Currently, 13 fishing gears have been operated and their possible introduction of site specific gears are also is able to implement. The aims of this research were to determine the appropriateness fishing gear to each sub regions in Belitung Region, also to formulate strategic policies in the development of capture fisheries, and therefore fisheries could become Belitung Region economic base in the future, replacing mining sector. This research was held in Sijuk, Tanjung Pandan, Badau, and Membalong Subregions in Belitung Regency. Analyses that used were descriptive analysis, fish resource analysis, feasibility analysis for catch fisheries effort, Location Quotient (LQ) analysis and micro-macro link analysis which modified with structural equation modelling (SEM) method. The results were from 13 fishing gears usually used in Belitung Regency, only seven fishing gears that appropriate with each sub region, there were troll lines, large stationary fish trap and bubu that suitable if developed in Sijuk Sub-region, boat seine and drift gill net that suitable if developed in Tanjung Pandan Sub-region, trammel net that suitable in developed in Badau Subregion, and the last was boat fishing platform that suitable if developed in Membalong Sub-region. And Micro-Macro Link (MML) analysis show there was significant influence between Belitung fisheries effort with fishing base area (p = 0.008), between fiscal condition to market output growth (p = 0,002) and base area (p = 0,005), between national policy to monetary (p = 0,002) and trade (p = 0,007), between trade to regional economy (p = 0,003), and between regional economic to supporting sector (p = 0,000). The conclusions were Sijuk could become basis for troll lines, large stationary fish trap and bubu; Tanjung Pandan basis for boat seine and drift gill net; Badau basis for trammel net; and Membalong basis for boat fishing platform. And fisheries development strategic policies should be directed to developing catch fisheries effort which have potential based and regional prospect, local fiheries product market redemption, also superior fisheries effort, especially when condition of national financial and global finance not stable, anticipation policy for unsupported condition because of national policy that prevail in Belitung region, developing fisheries product lines of business that could be long term or permanent, and there is guarantee for services business that become main support to fhisheries development. Keywords: fishing gears, fisheries, micro-macro link, Belitung Regency
RINGKASAN M. NIZAR DAHLAN. Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung: Suatu Analisis Trade-off Ekonomi Berbasis Lokal. Dibimbing oleh Budy Wiryawan, Mulyono S. Baskoro, Akhmad Fauzi, dan Bambang Murdiyanto. Dalam era globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan dan persaingan antarbangsa yang semakin sengit, diperlukan suatu strategi pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan kondisi kawasan yang dapat membangun perikanan tangkap dengan melakukan pendekatan ekonomi yang berbasis lokal. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan yang mengkaji pembentukan sistem pengembangan perikanan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam usaha perikanan tangkap berbasis kewilayahan. Metode untuk menganalisis kondisi keekonomian perikanan di Kabupaten Belitung, khususnya di daerah penelitian di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong,dengan metode wawancara, pengamatan langsung dan survey ke instansi/lembaga terkait dan lokasi penelitian. Pemetaan penelitian yang dilakukan terdiri dari : mengumpulkan data seri produksi ikan tangkap oleh nelayan yang kemudian dilakukan analisis sumberdaya ikan dilihat dari sisi standarisasi dan kondisi lestari dengan harapan dapat memahami potensi dan kapasitas stock sumberdaya ikan; analisis kelayakan usaha dengan menggunakan analisis pendapatan (benefit) dan pembiayaan (cost) dengan memakai parameter Net Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (B/C ratio), Internal Rate of Return (IRR), Return of Investment (ROI) dan Payback Period (PP) (Hanley dan Spash, 1993); analisis kewilayahan yang terdiri dari analisis Location Quotient (LQ) yaitu membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas wilayah, dengan asumsi bahwa kondisi geografis relatif seragam, polapola aktivitas seragam dan setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Untuk analisis ekonomi basis, dipergunakan analisis pengganda basis (K) karena sering dijumpai permasalahan time lag yang tidak berlangsung secara tepat, karena perbedaan respon dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Dalam hal ini yang diharapkan adalah untuk mengetahui wilayah basis pengembangan usaha perikanan unggulan. Untuk mengetahui korelasi dan sinergi antara kebijakan perikanan tangkap di tingkat nasional dan daerah, dilakukan analisis Micro-Macro Link (MML) untuk melihat kebijakan makro dan mikro perikanan tangkap tingkat Nasional, Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung. Analisis MicroMacro Link ini dikembangkan dengan mempergunakan metode structural equation modeling (SEM) dimana menurut Mueller (1996) dan Ghozali (2006)
vii
metode SEM merupakan analisis multivariate yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis tingkat dan sifat pengaruh interaksi (link) antar komponen pada suatu sistem nyata dengan menggunakan data lapangan yang bersifat multivariable dan multi-hubungan. Untuk meningkatkan keakuratan hasil analisis, metode SEM juga mempunyai alat uji yang dikenal dengan kriteria goodness-of-fit yang dapat digunakan secara terintegrasi. Untuk menunjang hasil yang ingin diperoleh, penelitian juga diarahkan pada kondisi umum dan kapasitas stok sumberdaya ikan dengan melakukan pendataan alat tangkap yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan di perairan Kabupaten Belitung. Jenis sumberdaya ikan yang bisa ditangkap di lokasi cukup banyak, baik dari jenis ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal maupun udang dan biota laut non ikan. Alat tangkap yang dominan digunakan diantaranya adalah pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bagan perahu, bagan tancap, bubu, jermal, pukat udang dan trammel net. Sedangkan armada penangkapan yang dipergunakan terdiri dari tiga kategori besar, yaitu armada/perahu tanpa motor, armada/perahu motor tempel dan armada/perahu motor. Dari sisi perkembangan nelayan, secara umum dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu nelayan tetap, nelayan sambilan dan nelayan sambilan tambahan. Banyak variabel yang diperoleh dari perkembangan nelayan ini, karena fluktuasi nya berfariasi, terutama jumlah nelayan tetap. Hasil penelitian dari alat tangkap yang dipergunakan yang berjumlah tiga belas jenis alat tangkap, ternyata yang dapat diandalkan ada tujuh alat tangkap yaitu pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu dan trammel net. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis Net Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) dan Internal Rate Return (IRR) dengan hasil analisis sebagai berikut : 1. Pancing tonda NPV Rp. 114.276.710,- B/C Ratio 1,79. IRR 70,34 %. 2. Payang NPV Rp.22.987.942,- B/C Ratio 1,31. IRR 18,04 %. 3. Jaring insang hanyut (JIH) NPV Rp.95.748.768,- B/C Ratio 1,59. IRR 38,81 %. 4. Sero NPV Rp.384.913.697,B/C Ratio 2,35 IRR 76,60 %. 5. Pukat pantai NPV Rp.94.694.720,- B/C Ratio 1,09 IRR 12,60 %. 6. Bubu NPV Rp.682.810,- B/C Ratio 1,65 IRR 43,44 %. 7. Trammel net NPV Rp.2.691.128 B/C Ratio 1,27 IRR 15,17 %. Hasil analisis model mikro-makro link I menunjukkan kriteria Goodnessof-Fit, yaitu significance probability, CMIN/DF, RMSEA memiliki nilai yang cukup jauh dari nilai yang dipersyaratkan. Misalnya significance probability, mempunyai nilai 0,000 sedangkan syaratnya > 0,05, kemudian CMIN/DF memiliki nilai 4,404 sedangkan syaratnya < 2,50, sedangkan RMSEA memiliki nilai 0,137 sedangkan syaratnya < 0,08. Sehingga dilakukan pengembangan dari analisis micro-macro link I menjadi analisis micro-macro link II. Hasil uji kesesuaian model micro-macro link II ternyata hasil Chi-square sebagai salah satu kriteria model fit menunjukkan penurunan dari 233,935 pada model micro-macro link I menjadi 114,403 pada model micro-macro link II yang berarti lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, jika dilihat dari nilai kriteria goodness-of-fit lainnya, viii
yaitu CMIN/DF = 2,600, RMSEA = 0,094, dan TLI = 0,832, maka model yang dikembangkan dapat dikatakan sudah berada pada jalur kesesuaian (fitting). Sedangkan bila dilihat dari nilai GFI = 0,915 dan CFI =905, maka model yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria goodness-of-fit yang dipersyaratkan. Oleh karena secara umum model micro-macro link II ini sudah masuk jalur kesesuaian (fitting) dan sudah mempunyai keserupaan yang tinggi dengan sistem nyatanya, maka model relatif dapat diterima dan dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi (link) komponen terkait dalam pembangunan perikanan baik dalam lingkup mikro usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung maupun lingkup makro terkait perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap perlu bagi pembangunan perikanan tangkap terpadu sebagai trade-off ekonomi yang tepat di kawasan adalah: (1) kebijakan teknis pengembangan perikanan berdasarkan wilayah basis, (2) kebijakan penyelamatan pemasaran produk perikanan daerah dan usaha perikanan unggulan terutama bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil, (3) kebijakan antisipasi kondisi kontroversial suatu kebijakan nasional bila diberlakukan di kawasan, (4) kebijakan pengembangan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang, dimana Pemerintah Daerah mengambil peran aktif sebagai pengawas dan penggagas kesepakatan perdagangan dengan pasar-pasar strategis, dan (5) Kebijakan yang menjamin terciptanya kondisi kondusif kegiatan pelayanan jasa yang mendukung pembangunan perikanan baik jasa pelabuhan, transportasi udara, darat, dan laut, jasa komunikasi, dan jasa pelayanan lainnya.
Kata kunci: alat tangkap, perikanan, micro-macro link, Kabupaten Belitung
ix
© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa ijin IPB.
PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BELITUNG: SUATU ANALISIS TRADE-OFF EKONOMI BERBASIS LOKAL
M.NIZAR DAHLAN
Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
Penguji Luar Komisi Ujian Tertutup : 1. Dr. Ir. Mustaruddin, M.Sc. 2. Dr. Ir. M. Imron, M.Sc.
Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka : 1. Dr. Ir. Husni Mangga Barani, M.Sc. 2. Dr. Ir. Victor P.H. Nikijuluw, M.Sc.
Judul Disertasi
: Pembangunan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Belitung: Suatu Analisis Trade-Off Ekonomi Berbasis Lokal
Nama
: M.Nizar Dahlan
NRP
: C561059134
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc Ketua
Prof. Dr. Ir. Bambang Murdiyanto, M.Sc Anggota
Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc Anggota
Prof. Dr. Ir.Akhmad Fauzi, M.Sc Anggota
Mengetahui
Ketua Program Studi Teknologi Kelautan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. John Haluan M.Sc
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
Tanggal Ujian : 24 September 2010
Tanggal Lulus : 6 Januari 2011
PRAKATA
Mengawali prakata ini, dengan hati yang tulus serta bertawakal kepada Allah SWT, sambil memuji dan bersyukur kehadirat-Nya atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan naskah disertasi yang berjudul ”Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung: Suatu Analisis Trade-Off Ekonomi Berbasis Lokal”. Bukanlah suatu yang mudah buat penulis untuk menyelesaikan disertasi dengan penelitian yang harus dilaksanakan di lokasi penelitian, karena dengan kesibukan penulis yang duduk sebagai anggota DPR RI membuat disertasi ini menjadi agak tertunda untuk diselesaikan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya
menyampaikan penghargaan dan kepada pihak-pihak yang telah
membantu dalam menyelesaikan studi dan disertasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang terhormat : 1. Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. H. Herry Suhardiyanto, M.Sc 2. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS. 3. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof.Dr.Ir. Indra Jaya,M.Sc 4. Ketua Program Studi Teknologi Kelautan Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. 5. Sekretaris Dekan Program S3 Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Si 6. Ketua Komisi Pembimbing, Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc. 7. Anggota Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Ir. Bambang Murdiyanto, M.Sc., Prof. Dr. Ir. A. Fauzi, M.Sc. dan Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc. 8. Dosen-dosen yang telah membagi ilmunya dalam kuliah di Program Studi Teknologi Kelautan Pascasarjana IPB. 9. Shinta Yuniarta, M.Si dan Ima Kusumanti, S.Pi yang telah memberikan pelayanan administrasi di Program Studi Teknologi Kelautan Sekolah Pascasarjana IPB, dan M. Khairudin Zakky, S.Si sebagai Asisten Anggota DPR RI. xix
10. Ibunda tercinta, Ibu Hj. Rasyidah Musa yang selalu membimbing dan mendoakan agar Penulis selalu dalam lindungan Allah dan kepada Almarhum Ayahanda tercinta H. Dahlan Salim, semoga amal ibadah beliau diterima-Nya. 11. Istri Dra. Hj. Noorjannah Shomad, M.Si beserta anak-anak Qorie Aina Nizar, SE., Hafizh Luthfi Nizar, Hilal Nadjmi Nizar, Riezky Ka’bah Nizar dan Puti Syafira Rasyidah Nizar yang menjadi pendamping dalam suka dan duka kehidupan, sehingga Penulis selalu mendapat semangat untuk menyelesaikan studi dan disertasi ini. 12. Ketua Komisi IV DPR RI Drs.H.A.Muqowam 13. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, terutama Kepada Bupati Ir. H. Darmansyah Husein yang kebetulan juga sebagai teman penulis dan sudah banyak membantu untuk kelancaran penelitian di Belitung, dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa ”tiada gading yang tak retak” dan bahwa kesempurnaan adalah milik Allah SWT semata, demikian juga dengan hasil penelitian ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, saya sangat berbahagia apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung dalam mengembangkan perikanan tangkap di wilayahnya, disamping sebagai terobosan sumbang pemikiran bagi dunia pendidikan dan perekonomian yang berkaitan dengan teknologi kelautan di Indonesia. Akhirnya, saya berdoa semoga hasil penelitian ini bermanfaat, tidak saja untuk kalangan para ilmuwan dan calon ilmuwan (peneliti, pendidik dan mahasiswa) di bidang ini. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pendayagunaan perikanan tangkap secara optimal dan lestari bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Jakarta, Januari 2011 Penulis, M. Nizar Dahlan xx
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 24 Februari 1953 sebagai anak ketiga dari pasangan (Alm) H. Dahlan Salim dan Hj. Rasyidah Musa. Pendidikan sarjana muda ditempuh pada Akademi Geologi dan Pertambangan Bandung, suatu akademi kedinasan milik Departemen Pertambangan lulus tahun 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana tugas belajar ke Universitas Padjadjaran Bandung di Fakultas MIPA jurusan Teknik Geologi, lulus tahun 1992. Pada tahun 2000, penulis melanjutkan Sekolah Pascasarjana Ilmu Administrasi Jurusan Kekhususan Otonomi Daerah Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2003, dan pada tahun 2005 mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor ke Sekolah Pascasarjana Program Studi Teknologi Kelautan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB. Pada tahun 2004 sampai 2009 penulis menjadi Anggota DPR RI Komisi 7 dan sekarang bergerak di bidang bisnis pertambangan dan ekspedisi, sebagai Komisaris Utama PT.Alam Tanjung Raya. Selama menjadi mahasiswa Pascasarjana IPB, pernah menerbitkan buku dengan teman-teman sesama mahasiswa pascasarjana dan dosen pascasarjana dengan judul : ” Sistem Alternatif Manajemen Sumber daya Kelautan dan Perikanan” , dan tulisan dengan judul ”Model Micro-Macro Link Pengembangan Kebijakan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung” pada Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 1, No.1, Bulan November. Tahun 2010 (ISSN 2087-4871) dan ” Analisis Kesesuaian Alat Tangkap dengan Kewilayahan dalam Menunjang Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung” pada Marine Fisheries Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut Volume 2, No. 1, edisi Mei 2011.
xxi
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ............................................................................................... xxvii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xxix DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xxxi DAFTAR ISTILAH ........................................................................................... xxxv 1 PENDAHULUAN............................................................................................ 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1.2 Perumusan Masalah ........................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 1.6 Kerangka Pemikiran ........................................................................... 1.7 Hipotesis .............................................................................................
1 1 8 9 10 10 11 14
2 TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 2.1 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ................................................ 2.1.1 Pengelolaan perikanan menurut ketentuan hukum Indonesia...................................................................... ……….. 2.1.2 Pengelolaan perikanan Indonesia menurut Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) ..................................................... 2.1.3 Pengelolaan perikanan di Kabupaten Belitung .......................... 2.2 Pembentukan Sistem Pengembangan Perikanan................................. 2.2.1 Subsistem kegiatan usaha perikanan ......................................... 2.2.2 Subsistem pelabuhan perikanan, fungsionalitas dan aksesibilitas................................................................................ 2.2.3 Subsistem peraturan dan kelembagaan perikanan ..................... 2.3 Usaha Perikanan Tangkap .................................................................. 2.4 Pengembangan Perikanan Tangkap ................................................... 2.5 Trade-off Ekonomi .............................................................................. 2.6 Kebijakan Perikanan ........................................................................... 2.6.1 Ruang lingkup kebijakan........................................................... 2.6.2 Kebijakan pengembangan perikanan ........................................ 2.7 Matriks Penelitian Terdahulu di Kabupaten Belitung ........................
15 15
3 METODOLOGI PENELITIAN ................................................................... 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................. 3.2 Tahap Penelitian Lapangan ................................................................ 3.3 Metode Pengumpulan Data ................................................................. 3.4 Analisis Deskriptif .............................................................................. 3.5 Analisis Sumber Daya Ikan................................................................. 3.6 Analisis Kesesuaian Usaha Perikanan Tangkap ................................. 3.7 Analisis Location Quotient (LQ) ........................................................ 3.8 Analisis Micro-Macro Link (MML) ..................................................
47 47 48 48 49 50 51 55 56
xxiii
16 19 21 23 25 26 29 31 32 35 37 37 38 42
4 KERAGAAN PERIKANAN DAN STOK SUMBER DAYA IKAN.......... 4.1 Kondisi Alat Tangkap dan Armada Penangkapan.............................. 4.1.1 Kondisi alat tangkap di Kabupaten Belitung ............................ 4.1.2 Kondisi armada dan daerah penangkapan ikan di Kabupaten Belitung ............................................................ 4.2 Perkembangan Nelayan ...................................................................... 4.3 Kondisi Produksi Ikan ........................................................................ 4.4 Stok Sumber daya Ikan....................................................................... 4.4.1 Stok sumber daya ikan pelagis besar ........................................ 4.4.2 Stok sumber daya ikan pelagis kecil ........................................ 4.4.3 Stok sumber daya ikan demersal .............................................. 4.5 Stok Sumber daya Udang dan Biota Laut Non Ikan ..........................
65 65 65
5 KELAYAKAN USAHA PERIKANAN TANGKAP .................................. 5.1 Kondisi Pendapatan Usaha Perikanan Tangkap ................................. 5.1.1 Kondisi pendapatan usaha perikanan pelagis ........................... 5.1.2 Kondisi pendapatan usaha perikanan demersal, udang dan biota laut non Ikan.................................................................... 5.2 Kondisi Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap ................................ 5.2.1 Kondisi pembiayaan usaha perikanan pelagis ........................ 5.2.2 Kondisi pembiayaan usaha perikanan demersal, udang dan biota laut non ikan ................................................................... 5.3 Kelayakan Usaha Perikanan Tangkap ................................................ 5.3.1 Kelayakan usaha berdasarkan Net Present Value, BenefitCost Ratio, dan Internal Rate Return ....................................... 5.3.2 Kelayakan usaha berdasarkan Return of Investment dan Payback Period ........................................................................ 5.3.3 Status kelayakan usaha perikanan tangkap..............................
91 91 91
6 PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BERBASIS KEWILAYAHAN .......................................................................................... 6.1 Urgensi Sektor Basis Bagi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung ......................................................... 6.2 Location Quotients (LQ) bagi Usaha Perikanan Tangkap Unggulan . 6.2.1 Location Quotients (LQ) bagi usaha perikanan pelagis ......... 6.2.2 Location Quotients (LQ) bagi usaha perikanan demersal, udang, dan biota laut non ikan ............................................... 6.3 Pertumbuhan Tenaga Kerja di Wilayah Basis .................................... 6.3.1 Pengganda basis ..................................................................... 6.3.2 Pertumbuhan tenaga kerja di wilayah basis ……............ …
xxiv
67 71 74 77 77 81 83 86
94 96 96 99 102 102 105 107
109 109 110 114 115 116 116 118
7 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN STRATEGIS DENGAN KONSEP MICRO-MACRO LINK................................................................................. 7.1 Model Micro-Macro Link Pembangunan Perikanan Tangkap ........... 7.1.1 Model Micro-Macro Link I .................................................... 7.1.2 Model Micro-Macro Link II ................................................... 7.2 Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap .............................................................................................. 7.2.1 Pengembangan kebijakan teknis berbasis kewilayahan ......... 7.2.2 Pengembangan kebijakan terkait moneter dan fiskal ............. 7.2.3 Pengembangan kebijakan yang mendukung kebijakan nasional yang sudah ada ........................................................ 7.2.4 Pengembangan kebijakan terkait trade produk ...................... 7.2.5 Pengembangan kebijakan terkait ekonomi regional .............. 7.3 Rumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap.......
123 123 124 129 132 132 136 139 143 147 150
8 KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 8.1 Kesimpulan ....................................................................................... 8.2 Saran..................................................................................................
155 155 156
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ LAMPIRAN .......................................................................................................
157 165
xxv
DAFTAR TABEL
Halaman 1
Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Belitung (tahun 2007) .. 23
2
Mapping research ................................................................................................. 49
3
Jumlah nelayan yang bekerja penuh, sambilan, dan sambilan tambahan periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung......................................................... 73
4
Jumlah produksi ikan selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung .............................................................................................................. 75
5
Hasil analisis NPV, B/C ratio, dan IRR usaha perikanan tangkap....................... 102
6
Hasil analisis ROI dan PP usaha perikanan tangkap…………………………... 105
7
Status kelayakan usaha perikanan tangkap.......................................................... 107
8
Hasil analisis LQ usaha perikanan tangkap unggulan......................................... 111
9
Nilai pengganda basis (K) setiap sektor basis..................................................... 116
10 Pertumbuhan tenaga kerja (Delta N) di wilayah basis......................................... 119 11 Hasil uji kesesuaian model micro-macro link I terhadap kriteria goodness-of fit………………………………………………………………………………. 126 12 Nilai modification index (MI) kovarian dari model micro-macro link I............. 127 13 Nilai modification index (MI) regresi dari model micro-macro link I................ 128 14 Hasil uji kesesuaian model micro macro link II terhadap kriteria goodness-offit......................................................................................................................... 131 15 Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) usaha perikanan Belitung .............................................. 133 16 Probabilitas pengaruh interaksi (link) usaha perikanan Belitung ...................... 135 17 Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) kondisi fiskal .................................................................. 137 18 Probabilitas pengaruh interaksi (link) kondisi fiskal........................................... 138 19 Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) kebijakan nasional ........................................................... 141 20 Probabilitas pengaruh interaksi (link) kebijakan nasional................................... 142 21 Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) trade produk .................................................................... 144 22 Probabilitas pengaruh interaksi (link) trade produk ........................................... 145 xxvii
23 Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) ekonomi regional Bangka Belitung ........................................... 147 24 Probabilitas pengaruh interaksi (link) ekonomi regional ................................... 148
xxviii
DAFTAR GAMBAR
Halaman 1
Kerangka pemikiran penelitian .......................................................................... 13
2
Lokasi Penelitian ............................................................................................... 47
3
Latar Belakang Studi ......................................................................................... 57
4
Logical framework MML .................................................................................. 61
5
Diagram alir tahapan penelitian ....................................................................... 63
6
Pemakaian alat tangkap selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung ........................................................................................ 66
7
Peta daerah penangkapan ikan di Kabupaten Belitung .................................... 67
8
Jumlah armada penangkapan yang dioperasikan selama periode tahun 2000 - 2009 di Kabupaten Belitung ................................................................. 69
9
Jumlah armada/perahu tanpa motor dari jenis jukung dan perahu papan kecil selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung ................................ 70
10
Jumlah armada/perahu motor dari ukuran < 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, dan 20-30 GT selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung......... 71
11
Trend upaya penangkapan gabungan (effort-gabungan) selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung ............................................ 76
12
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung .................................. 78
13
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung ......................................................... .................... 79
14
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung ............................................................................................ 80
15
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belitung ............................................. 81
16
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten kecil di Kabupaten Belitung ............................................................. 82
17
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung .................................................................. 82
18
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk ikan demersal di perairan Kabupaten Belitung .................................................. 84
19
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan demersal di Kabupaten Belitung ........................................................................ 85 xxix
20
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan demersal di perairan Kabupaten Belitung ........................................................................................... 85
21
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung .............. 86
22
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap udang dan biota laut non ikan Kabupaten Belitung...................................................... 87
23
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung .......................................................... 88
24
Perilaku pendapatan usaha perikanan pancing tonda, payang, JIT, dan JIL selama tahun operasi ............................................................................. 92
25
Perilaku pendapatan usaha perikanan JIH, sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap selama tahun operasi...................................... 93
26
Perilaku pendapatan usaha perikanan bubu dan jermal selama tahun operasi .. 95
27
Perilaku pendapatan usaha perikanan pukat udang dan trammel net selama tahun operasi .......................................................................................... 95
28
Perilaku pembiayaan usaha perikanan pancing tonda, payang, JIT, dan JIL selama tahun operasi ............................................................................. 97
29
Perilaku pendapatan usaha perikanan JIH, sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap selama tahun operasi ............................................................. 98
30
Perilaku pembiayaan usaha perikanan bubu dan jermal selama tahun operasi . 100
31
Perilaku pembiayaan usaha perikanan pukat udang dan trammel net selama tahun operasi .......................................................................................... 101
32
Model micro-macro link I pembangunan perikanan tangkap............................ 125
33
Model micro-macro link II pembangunan perikanan tangkap .......................... 130
xxx
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman 1
Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar ikan pelagis besar ........... 167
2
Nilai FPI alat tangkap ikan pelagis besar .......................................................... 168
3
Effort standar alat tangkap ikan pelagis besar ................................................... 169
4
Penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya ikan pelagis besar ...................... 170
5
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan pancing tonda ............................................................................ 171
6
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan payang ........................................................................................ 171
7
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan jaring insang tetap (JIT) ............................................................. 172
8
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan jaring insang lingkar (JIL) .................................................................................. 172
9
Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar ikan pelagis kecil ........... 173
10
FPI alat tangkap ikan pelagis kecil .................................................................... 174
11
Effort standar alat tangkap ikan pelagis kecil ................................................... 175
12
Produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya ikan pelagis kecil ......................................................... ...................................... 176
13
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan jaring insang lingkar (JIL) .................................................................................. 177
14
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan sero 177
15
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan jaring insang hanyut (JIH) .................................................................................. 178
16
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan pukat pantai ....................................................................................................... 178
17
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan bagan perahu ...................................................................................................... 179
18
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan bagan tancap ....................................................................................................... 179
19
Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar ikan demersal ................. 180
20
FPI alat tangkap ikan demersal .......................................................................... 181
21
Effort standar alat tangkap ikan demersal ......................................................... 182
22
Produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya ikan demersal .. 183 xxxi
23
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan bubu .. 184
24
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan sero..... 184
25
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan pancing tonda .................................................................................................................. 185
26
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan jermal . 185
27
Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar udang dan biota laut non ikan ............................................................................................. 186
28
FPI alat tangkap udang dan biota laut non ikan ................................................ 187
29
Effort standar alat tangkap udang dan biota laut non ikan ............................... 188
30
Produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya udang dan biota laut non ikan ............................................................................................ 189
31
Trend produksi dan upaya penangkapan udang dan biota laut non ikan menggunakan pukat udang ............................................................................... 190
32
Trend produksi dan upaya penangkapan udang dan biota laut non ikan menggunakan trammel net ................................................................................ 190
33
Trend produksi ikan total selama periode 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung 191
34
Upaya Penangkapan (Effort) selama periode 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung ...................................................................................... 191
35
Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung .................................... 192
36
Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung ...................................... 192
37
Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap ikan demersal di Kabupaten Belitung .......................................... 193
38
Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung .................. 193
39
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan pancing tonda ................................. 194
40
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan payang ............................................ 194
41
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) ................. 195
42
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jaring insang lingkar (JIL) ............. 195
43
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH) .............. 196
44
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan sero .................................................. 196
45
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan pukat pantai ..................................... 197
46 Hasil analisis kelayakan usaha perikanan bagan perahu ................................... 197 47
Hasil analisis kelayakan usaha perikanan bagan tancap ................................... 198 xxxii
48 Hasil analisis kelayakan usaha perikanan bubu ................................................. 198 49 Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jermal ............................................... 199 50 Hasil analisis kelayakan usaha perikanan pukat udang ...................................... 199 51 Hasil analisis kelayakan usaha perikanan trammel net ...................................... 200 52 Sebaran tenaga kerja nelayan di Kabupaten Belitung ........................................ 201 53 Hasil analisis model micro-macro link I (sebagian) .......................................... 202 54 Hasil analisis model micro-macro link II ........................................................... 208 55 Dokumentasi kegiatan penelitian lapang ........................................................... 236
xxxiii
DAFTAR ISTILAH
Berkelanjutan
: Pemanfaatan sumber daya secara lestari, yaitu laju pemanfaatan harus lebih kecil atau sama dengan laju pemulihan sumber daya tersebut
By-catch
: Hasil tangkapan sampingan, merupakan bagian dari hasil tangkapan yang didapatkan pada saat operasi penangkapan sebagai tambahan dari tujuan utama penangkapan (target spesies)
CCRF
: Code of Conduct Responsible Fisheries, merupakan tata laksana perikanan yang bertanggung jawab.
Chi-square
: menyatakan jumlah simpangan pada model
CMIN/DF
: Chi-square/Degree of Freedom adalah pembandingan chisquare dengan derajat bebas
Catch and Effort
: Hasil tangkapan dan upaya penangkapan
CPUE
: Catch per Unit Effort adalah hasil tangkapan per upaya
Effort
: Upaya penangkapan ikan
et al
: dan kawan-kawan
FAO
: Food Agriculture Organization, merupakan Badan Pangan Dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa
GDP
: Gross Domestic Product = Produk Domestik Bruto
GFI
: Goodness of Fit Index menyatakan perbandingan varian (perbedaan angka-angka komponen sejenis) pada model dengan sistem nyata
HTSU
: Hasil Tangkapan Setiap Unit
IPTEK
: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRR
: Internal Rate of Return, yaitu batas untung rugi dalam berinvestasi dan tingkat keuntungan dalam investasi
IUU
: Illegal, Unregulated and Unreported
Location Quotient (LQ)
: Suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah
MEY
: Maximum Economic Yield (hasil tangkapan maksimum ekonomi lestari)
MI
: Modification Index
Micro-Macro Link (MML)
: Teori untuk memudahkan penyusunan konsep kebijakan strategis dengan menghimpun informasi atau data yang saling berkaitan antara kondisi mikro dengan kondisi makro suatu wilayah tertentu
MSY
: Maximum Sustainable Yield (hasil tangkapan maksimum lestari)
Nelayan
: Orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air
Net B/C
: Net Benefit Cost, merupakan perbandingan antara total penerimaan bersih dan total biaya produksi
NPV
: Net Present Value, merupakan selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari pengeluaran pada tingkat bunga tertentu.
PDRB
: Product Domestic Regional Bruto
Pengembangan
: Usaha perbaikan dari suatu nilai yang kurang kepada sesuatu yang lebih baik, proses yang menuju pada suatu kemajuan.
Perikanan Tangkap
: Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
PP
: Payback Period adalah untuk mengukur lamanya pengembalian investasi dari pendapatan
PPI
: Pangkalan Pendaratan Ikan
PPN
: Pelabuhan Perikanan Nusantara
Probability
: menyatakan tingkat kemiripan model dengan sistem nyata
Renewable Resources
: Sumber daya alam yang dapat diperbaharui
RFMO
: Regional Fisheries Management Organization
xxxvi
RMSEA
: The Root Mean Square Error Approximation menyatakan kedekatan angka-angka model dengan angka sistem nyatanya
RPOA
: Regional Plan of Action
ROI
: Return of Investment adalah tingkat pengembalian investasi dari pendapatan yang diterima
SEM
: Structural Equation Modeling merupakan metode analisis dengan menggunakan sistem multivariate yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis tingkat dan sifat pengaruh interaksi (link) antar komponen pada suatu sistem nyata dengan menggunakan data lapang yang bersifat multivariable dan multi hubungan.
TAC
: Total Allowable Catch, yaitu jumlah maksimal yang diperbolehkan untuk jumlah tangkapan
TLI
: Tucker Lewis Index adalah indeks untuk melihat perbandingan secara parsial
Trade off
: Menukar sesuatu untuk atau dengan sesuatu yang lainnya
Unit Penangkapan
: Suatu kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan ikan yang terdiri dari kapal perikanan, alat tangkap dan nelayan.
WPP-RI
: Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia
xxxvii
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Era globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan dan persaingan antarbangsa
semakin
intensif,
segenap
sektor
ekonomi
harus
mampu
menghasilkan barang dan jasa (goods and services) berdaya saing tinggi, termasuk sektor perikanan. Mengingat potensi perikanan Indonesia yang sangat besar, sementara permintaan pasar terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dunia, menjadikan perikanan di Indonesia sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sekarang, hingga saat yang akan datang. Ekonomi kelautan diyakini dapat menjadi keunggulan kompetitif dan memecahkan persoalan bangsa Indonesia. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan yang besar dan beragam. Sedikitnya terdapat 10 sektor yang dapat dikembangkan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia, yang berkaitan dengan teknologi kelautan yaitu: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi; (6) pariwisata bahari; (7) transportasi laut; (8) industri dan jasa maritim; (9) pulau-pulau kecil; dan (10) sumberdaya non-konvensional (Dahuri, 2003). Indonesia dengan luas lautannya mencakup 75% dari total luas wilayah Indonesia, termasuk Lautan Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, merupakan kekayaan negara yang mempunyai hak berdaulat dalam memanfaatkan sumber daya hayati dan nonhayati berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan nasional ke arah lautan bersamaan dengan pembangunan di daratan. Dalam menata ruang lautan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk menciptakan ocean governance, dan agar terhindar dari konflik dalam penggunaan ruang lautan untuk berbagai usaha eksploitasi di satu pihak dan konservasi di pihak lain, maka perlu suatu peraturan atau kebijakan yang lebih tepat dan menyeluruh, menyangkut semua
aspek-aspek yang memiliki potensi konflik antar stakeholders, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. Pada awal berdirinya negara ini, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda, yaitu Ordonansi No. 525 Tahun 1939 yang membagi wilayah laut Indonesia menjadi Laut Teritorial dan Laut Pedalaman. Laut Teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Laut Pedalaman adalah perairan pedalaman yang terdiri dari semua perairan yang terletak pada bagian danau dan rawa-rawa, sedangkan wilayah di luar perairan tersebut merupakan laut bebas, yang terdapat di antara pulau-pulau nusantara. Pembagian perairan seperti itu sangat tidak mendukung bagi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, karena dapat mendatangkan kerawanan di bidang ekonomi, keamanan bahkan politik. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak tersendiri, serta untuk keutuhan daerah teritorial yang mempunyai kelayakan sumberdaya alam berupa kepulauan serta laut yang terletak diantaranya, maka harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. Selain itu batas penentuan laut teritorial seperti yang terdapat dalam ”Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl. 1939 No. 442 artikel 1 ayat 1 tidak sesuai dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan daerah teritorialnya sendiri. Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1957 dalam sidang menteri menyampaikan pengumuman pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang dibacakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda, dinyatakan bahwa: ”Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau sebagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah
2
kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia, lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undangundang”. Pengumuman pemerintah tersebut dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang kemudian disampaikan pada Konferensi Internasional mengenai Hak-Hak Atas Lautan yang diselenggarakan pada bulan Februari 1958 di Jenewa, Swiss. Melalui kebijakan Deklarasi Djuanda ditetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia, yang pada intinya menyatakan: 1) Kepulauan dari perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, sedangkan laut yang menghubungkan pulau demi pulau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratannya, untuk itu ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Perairan pada sisi dalam garis-garis pangkal/dasar tersebut disebut Perairan Pedalaman. 2) Lebar laut wilayah dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju ke luar. 3) Kedaulatan negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumbersumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 4) Di perairan dijamin hak lintas damai bagi kendaraan air asing yang pengaturannya akan ditentukan tersendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Wilayah Laut Negara Kepulauan melalui konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) III Tanggal 30 April 1982 di New York, disepakati pengaturan rezim-rezim hukum laut yang bagi Indonesia merupakan bentuk pengaturan yang penting tentang negara kepulauan. Untuk menindaklanjuti pengakuan dunia internasional itu, diterbitkan UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.
3
Kebijakan industri perikanan terpadu merupakan amanat UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dimana pada Pasal 1 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Penelitian ini, yang berjudul ”Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung; Suatu Analisis Trade-off Ekonomi Berbasis Lokal”, merupakan penelitian dengan analisis trade-off pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung. Kata trade-off merupakan gabungan dua kata yang menjadi satu, yaitu kata ”trade” dan ”off”. Menurut Echols dan Shadily (1975), trade adalah perdagangan (kata benda); bertukar, tukar-menukar (kata kerja). Sedangkan off berarti mati (kata benda); salah, mati, putus, gila, miring (kata sifat); lagi (kata kerja). Bila trade dan off digabungkan maka akan menjadi to trade off berarti menjualkan atau menukar. Secara terminologi adalah kegiatan atau proses pembelian, penjualan, atau pertukaran komoditi, baik dijual langsung atau retail, dalam sebuah negara atau antar negara. Atau secara umum dapat diartikan menukar sesuatu untuk atau dengan sesuatu yang lainnya. Trade meliputi setiap jenis perdagangan atau penjualan, termasuk dalam perikanan, pertanian, industri, tagihan, atau keuangan; tetapi saat ini telah mengalami penyempitan makna yaitu lebih banyak diartikan dalam proses pertukaran dan pemesanan atau penjualan barang, alat-alat, dan merchandise, baik dijual langsung atau retail, baik ke internasional maupun domestik. Perdagangan internasional itu meliputi ekspor dan impor barang, atau pertukaran komoditas dari berbagai negara. Perdagangan domestik meliputi pertukaran, pembelian atau penjualan barang dalam sebuah negara. Menurut data tahun 2002 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Potensi lestari sumberdaya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia, dan tingkat pemanfaatannya baru 4,4 juta ton. Masih ada peluang mengembangkan usaha
4
perikanan tangkap masih dapat dikembangkan di daerah-daerah seperti pantai Timur Sumatra, pantai Selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT sampai ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudra Hindia; Teluk Tomini; Laut Sulawesi; Laut Banda; dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudra Pasifik. Potensi produksi SDI usaha perikanan budidaya jauh lebih besar dibanding perikanan tangkap, sekitar 58 juta ton per tahun, dan baru diproduksi sebesar 1,6 juta ton (0,3 persen). Dengan potensi ini, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar keenam di dunia dengan volume produksi enam juta ton (FAO, 2003). Bila Indonesia mampu meningkatkan produksi perikanannya, terutama yang berasal dari usaha perikanan budidaya, menjadi 50 juta ton per tahun (75 persen dari total potensi), maka Indonesia akan menjadi produsen perikanan terbesar di dunia. Sampai saat ini RRC merupakan produsen ikan tertinggi dengan total produksi 41 juta ton per tahun, dengan luas laut dan panjang garis pantainya hanya setengah dari luas perairan Indonesia. Sumberdaya kelautan yang sangat besar itu belum semuanya dikelola atau dimanfaatkan dengan baik. Walaupun kenyataan bahwa eksploitasi sumber daya laut di beberapa daerah di Indonesia telah dimanfaatkan, namun hal ini tidak terjadi di banyak daerah-daerah dan menyebabkan kegiatan perikanan di suatu wilayah berkembang dengan pesat, sebaliknya pada daerah lain kegiatan perikanannya sulit berkembang. Sebagai contoh, jika pengembangan usaha tambak udang seluas 500 ribu hektare dengan produktivitas rata-rata dua ton per hektare per tahun, dilaksanakan satu juta ton udang dan devisa 6 miliar dolar AS per tahun, akan dihasilkan setara dengan total devisa dari seluruh ekspor tekstil Indonesia dan penyerapan tenaga kerja sekitar tiga juta orang, tidak termasuk jenis-jenis lainnya. Secara potensial, nilai ekonomi total dari produk perikanan dan kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 82 miliar dolar AS per tahun. Untuk pariwisata bahari, Negara Bagian Queensland, Australia, dengan panjang garis pantai 2.100 kilometer, mampu menghasilkan devisa 2 miliar dolar AS pada 2002. Berdasarkan informasi potensi ekonomi pariwisata bahari Indonesia sebenarnya sangatlah besar. Hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi kita berasal dari kawasan pesisir dan laut. Potensi ekonomi perhubungan laut, juga diperkirakan sekitar 14
5
miliar dolar AS per tahun. Ekonomi kelautan makin strategis seiring pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Poros Pasifik. Hampir 70 persen dari total perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik, dan 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut Indonesia (Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut lainnya). Seharusnya Indonesia mendapat keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut. Menurut
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.01/MEN/2009, Perairan Kabupaten Belitung termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711, dimana pada tahun 2007, produksi perikanan tangkap mencapai 123 202 ton/tahun dengan nilai Rp. 1,39 triliun. Hal ini berarti bahwa sektor perikanan di Kabupaten Belitung sebenarnya dapat dijadikan sebagai sektor unggulan yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat lokal. Namun pandangan ini belum tentu dipahami dan diterima oleh pelaku kebijakan dan pelaku usaha, sehingga sektor perikanan di Kabupaten Belitung belum berkembang sperti yang diharapkan. Oleh karenanya, diperlukan suatu trade off sektor perikanan terhadap sektor lainnya yang menjadi unggulan. Trade off ini dapat dilakukan secara vertikal, yaitu dengan sektor perikanan komersial yang ada di Kabupaten Belitung, atau secara horisontal, yaitu dengan sektor pariwisata dan pertambangan yang selama ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Belitung. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Belitung masih tergolong sederhana, karena peralatan yang digunakan kebanyakan adalah peralatan tradisional dan sederhana. Sehingga masih banyak nelayan yang kurang dalam pengetahuan tentang penangkapan ikan dan pengolahan ikan hasil produksi atau hasil penangkapan. Hal ini berakibat masih banyak nelayan yang miskin dan belum memiliki penghasilan yang memadai untuk dikategorikan sebagai sejahtera. Disamping itu masih banyaknya pencurian ikan oleh nelayan asing di kawasan yang masih dalam kategori masih dapai dieksploitasi ini. Sumber daya ikan merupakan komoditi yang memiliki karakteristik khusus, sebab ikan yang mengandung protein dan bermanfaat bagi tubuh manusia
6
itu, tersedia secara bebas di laut. Namun, karena sumber daya ikan merupakan jenis sumber daya yang renewable, maka tingkat penangkapannya selalu mengancam keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. (Kamaluddin, L. 2002) Lingkungan ikan yang berada pada alam (laut) yang setiap orang bebas menangkapnya, tentu tidak boleh melebihi kepunahannya (over fishing). Karena laut masih dianggap sebagai wilayah bebas, maka laut tetap dikategorikan sebagai sumber daya bersifat open acces atau sebagai sumber daya yang setiap individu atau kelompok dengan bebas mengakses sumber dayanya. Pada abad modern ini, kegiatan perikanan semakin merambah yang pada awalnya merupakan urusan ekonomi lokal menjadi kegiatan ekonomi global yang menghasilkan miliaran dollar dari perdagangan dunia. (Fauzi, 2010) Sebagai contoh, pada tahun 1950an nilai perdagangan global dari produk perikanan sudah mencapai 15 miliar dolar AS. Nilai itu kemudian meningkat lebih dari lima kali lipat menjadi 86 miliar dolar AS pada tahun 2006 (FAO,2009). Secara riil, setelah disesuaikan dengan inflasi, nilai perdagangan ini meningkat sebesar 32.1 % pada periode 2000 - 2006. Perikanan Indonesia sendiri pada kurun periode yang sama, meraup devisa sebesar 2,10 miliar dolar AS dari ekspor hasil perikanan (DKP,2007). Selain itu, sekarang ini kegiatan perikanan kini juga telah menjadi sumber ” energi ” bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, hal ini ditandai dengan peningkatan produksi perikanan dunia yang sangat nyata. Dengan asumsi perkembangan produksi perikanan yang semakin meningkat ini, dan kondisi perairan Kabupaten Belitung yang bersinggungan dengan Laut China Selatan yang mempunyai potensi perikanan cukup tinggi, maka dilakukan pengamatan secara lebih komprehensif untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan di wilayah Kabupaten Belitung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang masih sederhana tersebut, terdapat beberapa hal penyebab permasalahan masih rendahnya kualitas sumberdaya
manusia,
masih
rendahnya
pengetahuan
tentang
teknologi
penangkapan ikan, baik dari segi jaring ramah lingkungan, kapal tangkap dan teknologi pendeteksi ikan. Selain itu rendahnya penegakan hukum bagi para pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dan pencuri ikan juga masih minim, juga belum adanya kebijakan secara terpadu tentang
7
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Belitung yang dapat dijadikan payung hukum bagi para aparat penegak hukum di daerah agar dapat membantu dalam proses pengelolaan sumberdaya perikanan.
1.2 Perumusan Masalah Potensi sumberdaya ikan yang melimpah yang dimiliki suatu wilayah perairan, belum cukup untuk menggambarkan bahwa kegiatan perikanan di daerah tersebut akan berkembang baik, apabila sarana dan prasarana perikanan yang belum memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, karakteristik sumberdaya ikan, teknologi pemanfaatan, kemampuan investasi dan pemodalan yang minim dari pemerintah dan masyarakat setempat, ketiadaan pasar atau konsumen serta situasi politik yang ada merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan perikanan di daerah tersebut, apalagi kalau dikaitkan dengan aspek ekonomi perikanan tanpa memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perikanan dari berbagai perspektif (Fauzi,2010). Sejalan
dengan
semangat
pelaksanaan
otonomi
daerah,
potensi
sumberdaya ikan yang besar di Laut Cina Selatan terutama di Kabupaten Belitung, perlu dimanfaatkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah. Wilayah Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Belitung memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat melimpah namun kegiatan perikanannya belum berkembang dengan baik, sehingga perlu dicarikan suatu model pengembangan perikanan yang tepat, yang disesuaikan dengan karakteristik potensi sumberdaya yang ada dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah tersebut. Pendekatan pembangunan kewilayahan merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan kegiatan perikanan di Kabupaten Belitung dan sekitarnya. Dalam pendekatan tersebut, perencanaan didasarkan pada kondisi, potensi dan kebutuhan kewilayahan secara keseluruhan dan memerlukan koordinasi lintas sektoral, sehingga pembangunan akan berjalan secara terpadu, efisien dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Belitung dan sekitarnya diperlukan melalui keterlibatannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
8
pengendalian dan pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi terlihat nyata dari keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja dalam berbagai aktivitas pembangunan perikanan Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 1) Perairan di Kabupaten Belitung memiliki potensi sumberdaya ikan yang potensial untuk dimanfaatkan, tetapi kegiatan perikanan di daerah ini masih rendah. Kapasitas stok sumberdaya ikan yang belum diketahui dengan baik di perairan Kabupaten Belitung menjadi penyebab dominan rendahnya kegiatan perikanan di lokasi. Hal ini kemudian berlanjut dengan rendahnya sumberdaya manusia di bidang perikanan serta orientasi pembangunan masih ke darat, dan lainnya. 2) Usaha perikanan tangkap yang dikembangkan di lokasi lebih didasarkan pada kebiasaan yang turun temurun, tanpa memperhatikan mana usaha perikanan tangkap yang layak dan mana usaha perikanan tangkap yang tidak layak dikembangkan menurut potensi wilayah dan karakteristik
sumberdaya
perikanan
di
Kabupaten
Belitung.
Pengembangan usaha perikanan tangkap yang layak dan unggulan sesuai dengan potensi dan karakteristik kewilayahan yang ada menjadi hal penting untuk membuat perencanaan pengembangan yang lebih tepat dan terpadu bagi pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung yang berasaskan manfaat, keadilan, efektivitas, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, dan kelestarian. 3) Belum didapati kebijakan pengembangan perikanan yang tepat untuk mengatasi secara terpadu permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik.
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Umum penelitian ini adalah pembangunan perikanan tangkap untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:
9
1) Memprediksi stok sumberdaya ikan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengembangan perikanan tangkap terpadu. 2) Menentukan jenis usaha perikanan tangkap yang layak dan dapat dijadikan unggulan dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung. 3) Menentukan kesesuaian upaya unggulan alat tangkap dan prioritas terhadap wilayah penelitian di Kabupaten Belitung. 4) Mengembangkan model pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis lokal, produksi perikanan, pendapatan dan keberlanjutan.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam upaya pemberdayaan nelayan dan pembangunan daerah melalui pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. 2) Sebagai acuan bagi pelaku bisnis dalam perencanaan maupun implementasi investasi di bidang usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. 3) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perikanan.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian tentang ”Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung: Suatu Analisis Trade-off Ekonomi Berbasis Lokal” ini dapat fokus dan tidak melebar sehingga kehilangan manfaatnya, maka perlu ditetapkan ruang lingkup penelitiannya, yaitu: 1) Inventarisasi terhadap faktor-faktor dan pola-pola yang sangat menentukan
dalam
pencapaian
keberhasilan
pengembangan
perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. 2) Analisis terhadap pola-pola pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung yang dipilih dalam penelitian ini.
10
3) Analisis kebijakan dalam kaitannya dengan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung
1.6 Kerangka Pemikiran Dalam membahas masalah perikanan, yang sekarang sudah memegang peranan penting dalam peradaban manusia, muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan perikanan tersebut ? Istilah perikanan atau fishery memang bisa membingungkan karena banyaknya definisi yang digunakan, baik secata teknis maupun nonteknis. Untuk itu terlebih dahulu harus disamakan persepsi tentang perikanan tersebut. Secara umum, Merriam-Webster Dictionary mendifinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi yang hampir serupa juga ditemukan di Encyclopedia Brittanica yang mendifinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerangan (shellfish) dan mamalia laut. Sementara Hempel dan Pauly (2004) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Definisi di atas memang membatasi pada perikanan laut karena perikanan memang semula berasal dari kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya. Dalam artian yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan (termasuk hewan invertebrata lainnya seperti finfish atau ikan bersirip) namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerangkerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu. (Fauzi,2010) Mengingat masalah yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu pemikiran konseptual untuk memberikan solusi optimal terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Pengembangan perikanan tangkap merupakan suatu usaha untuk mengembangkan pola atau program perikanan tangkap yang telah ada di Kabupaten Belitung saat ini, sehingga dapat dicapai suatu tingkat dimana nelayan dan pemerintah daerah mendapatkan manfaat yang lebih besar dari industri perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Belitung. Pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung ini difokuskan pada peningkatan kemampuan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan
11
ikan yang efektif dan efisien, namun menghasilkan hasil tangkapan yang cukup dan yang lebih utama, tidak mengganggu keseimbangan sumberdaya perikanan dan lingkungan/ekosistem. Mengingat keadaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung saat ini secara umum masih tradisional, dengan jangkauan usaha penangkapan yang masih terbatas dan produktivitas masih tergolong rendah. Barus et al. (1991) menyatakan bahwa produktivitas yang masih rendah tersebut umumnya disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan pengetahuan serta penggunaan alat tangkap maupun perahu yang masih sederhana, sehingga efektivitas dan efisiensi alat tangkap maupun teknologi belum optimal, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh nelayan, baik secara ekonomi maupun sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup atau pendapatan nelayan antara lain dengan meningkatkan produksi hasil tangkapannya. Peningkatan produksi ini sangat erat hubungannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan, serta sarana pendukung penangkapan yang lainnya. Satu di antaranya adalah dengan mengusahakan unit penangkapan yang produktif, yaitu unit penangkapan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan tinggi dalam jumlah sehingga didapatkan nilai hasil tangkapan yang maksimal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu unit penangkapan tersebut haruslah bersifat ekonomis dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat, serta tidak merusak kelestarian lingkungan. Oleh karenanya diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, yang termaktub dalam Gambar 1 tentang kerangka pemikiran yang akan digunakan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap aspek bioekonomi perikanan di Kabupaten Belitung, pengelolaan perikanan yang ada saat ini, kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan Kabupaten Belitung, sarana dan prasarana produksi, unit penangkapan, unit pengolahan, aspek legal, unit pasar dan keterlibatan nelayan dan stakeholders lainnya, sehingga performance usaha perikanan menyangkut faktor produksi, profit, productivity dan pengembangan
12
wilayah basis dapat diandalkan. Untuk lebih jelasnya sistimatika alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.
Mulai
Masalah perikanan tangkap di Kabupaten Belitung
Produksi, profit, produktivitas, dan pengembangan wilayah basis usaha perikanan belum optimal
Belum sesuai antara usaha perikanan tangkap dengan karakteristik wilayah basis
Usaha perikanan tangkap terkait perdagangan dan mikro maupun makro dalam link pembangunan perikanan belum searah
Perdagangan produk perikanan dan kebijakan perikanan tangkap tidak sesuai target
Produktivitas perikanan tangkap tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Upaya peningkatan produktivitas dan usaha perikanan tangkap yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah basis
Kebijakan usaha perikanan tangkap yang baru atau alternatif
Peningkatan produktivitas, pendapatan, ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung
Selesai Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian
13
1.7 Hipotesis Hipotesis yang menjadi acuan untuk melaksanakan penelitian ini adalah: 1) Produksi, profit dan produktivitas dari perikanan tangkap, serta pengembangan wilayah basis usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung belum optimal, terutama untuk meningkatkan ekonomi lokal sehingga diperlukan usaha yang lebih terarah dalam mengusahakan peralatan usaha penangkapan ikan. 2) Belum adanya kesesuaian antara pengembangan usaha unggulan perikanan tangkap dan pengembangan wilayah basis bagi usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung.
14
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan FAO (1997) melaporkan bahwa stok sumber daya ikan baik secara global maupun regional pada dekade terakhir ini telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan, penyebab penurunan stok sumber daya ikan dunia dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yaitu adanya perubahan lingkungan baik perubahan iklim global maupun penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh makin meningkatnya kebutuhan protein hewani masyarakat dunia. Pertambahan penduduk dunia yang begitu cepat telah meningkatkan permintaan ikan. Peningkatan upaya penangkapan ikan baik peningkatan dalam jumlah armada penangkapan ikan maupun teknologi penangkapan yang tidak terkendali pada sebagian besar negara pada masa lalu telah mendorong percepatan terjadinya penurunan stok sumber daya ikan di sebagian besar perikanan dunia. Upaya perbaikan terhadap kondisi sumber daya ikan bukannya tidak dilakukan. FAO dan beberapa negara telah mencoba untuk mengembangkan dan menerapkan beberapa metoda kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang didasarkan pada kajian aspek biologi, seperti penerapan TAC (Total Allowable Catch), ITQ (Individual Transferable Quota), MSY (Maximum Sustainable Yield), dan sebagainya. Namun, upaya tersebut rupanya belum membuahkan hasil yang optimum karena pada beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tetap terjadi penangkapan berlebih (over exploitation) terhadap sumber daya perikanan yang ada. Satu hal yang sering dilupakan dalam pendekatan klasik yang didasarkan pada aspek biologi adalah, dikesampingkannya aspek perilaku nelayan dalam mengalokasikan atau pengoperasian alat tangkapnya. Sebagai mega-predator, nelayan mempunyai perilaku yang sangat unik dalam merespon baik perubahan sumber daya ikan, iklim maupun kebijakan yang diterapkan. Sejarah collapse-nya perikanan anchovy di Peru telah memberi pelajaran kepada kita bahwa kebijakan pembatasan upaya penangkapan tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang baik dalam mengantisipasi perilaku nelayan dalam merespon setiap perubahan, baik
internal maupun external stok sumber daya ikan telah menyebabkan gagalnya upaya untuk keberlanjutan kegiatan perikanan.
2.1.1 Pengelolaan Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Indonesia UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menjelaskan definisi perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, dan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestraian yang berlanjut. Pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku baik berbentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan keputusan menteri, dan juga peraturan-peraturan yang bersifat internasional. UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Tujuan pengelolaan perikanan tercantum pada Pasal 3, yaitu (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan
16
dan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, serta (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Peraturan internasional yang berlaku seperti Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggungjawab. Perlu disadari, bahwa sesungguhnya pengelolaan sumber daya ikan bukanlah mengatur sumber daya ikan semata, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengantisipasi perilaku nelayan sehingga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan. Bahwa pengelolaan perikanan dapat juga merupakan upaya yang dinamis, yaitu sesuai dengan perspektif para stakeholders yang senantiasa berkembang.
Sebagai
implikasi
dari
perkembangan
perspektif
tersebut,
penyesuaian atau perubahan dapat terjadi pada tujuan, strategi dan kegiatan pengelolaan perikanan. Pada saat kekayaan alam dianggap sebagai milik rakyat maka muncul perhatian agar sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, tidak hanya para pelaku utama. Hal ini diwujudkan misalnya dalam bentuk retribusi, pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu pengelolaan perikanan saat ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya perikanan dan kondisi lingkungan, memaksimumkan manfaat ekonomi sumber daya perikanan, dan memastikan diterapkannya keadilan terhadap para pengguna yang telah memanfaatkan sumber daya alam milik umum tersebut. Dengan tujuantujuan tersebut, kegiatan perikanan diharapkan berkelanjutan (sustainable). Sumber daya perikanan sangat sensitif terhadap tindakan manusia, sehingga harus dikelola dengan baik. Pendekatan apapun yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, jika pemanfaatan dilakukan secara berlebihan, pada akhirnya sumber daya akan mengalami tekanan secara ekologi dan selanjutnya menurunkan kualitasnya. Sumber daya perikanan terdiri dari sumber daya ikan, sumber daya lingkungan dan segala jenis sumber daya buatan
17
manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya, sehingga pengelolaan sumber daya perikanan itu mencakup penataan pemanfaatan sumber daya ikan, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan kegiatan manusia. Kerjasama regional dalam pengelolaan perikanan akan semakin penting terutama dalam pengelolaan ikan di high seas atau perikanan samudra. Oleh karenanya keanggotaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organization (RFMO), baik di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia, merupakan keharusan. Demikian pula kerjasama regional dalam pemberantasan Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing menjadi sangat penting. Inisiatif Indonesia bersama Australia dalam membentuk Regional Plan of Action (RPOA) merupakan model pertama FAO yang akan ditiru kawasan lain. Ke depan, jelas merupakan tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Komitmen dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab harus diwujudkan dengan mengendalikan perikanan tangkap untuk menjamin kelestarian sumber daya. Berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan sudah sangat padat, seperti Laut Jawa, Laut Arafura, Selat Karimata, atau Laut Sulawesi. Penambahan kapal harus dihindari, bila perlu malah harus dikurangi. Waktu penangkapan ikan serta peralatan yang digunakan harus diatur secara ketat. Itu semua harus didukung oleh pelaksanaan riset yang mengkaji kondisi atau stok sumber daya ikan. Upaya meningkatkan perikanan budidaya harus dilakukan secara signifikan. Pantai yang panjang dan iklim tropis yang hangat sepanjang tahun merupakan kelebihan komparatif yang tidak boleh diabaikan. Ketersediaan modal harus diperjuangkan, dengan tidak lupa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Perdagangan produk ikan antar negara akan semakin ketat
pengaturannya, karena FAO akan mengadopsi berbagai ketentuan fish trade, baik yang dikehendaki oleh negara pengimpor maupun kolaborasi dengan aturan WTO, serta ketentuan catch certification dan ecolabeling. Adapula yang sudah diketahui sangat luas mengenai food safety, seperti HACCP, traceability, Good Manufacturing Practice, ataupun Good Aquaculture Practice.
18
2.1.2 Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) Dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di seluruh Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Peraturan ini sebagai penyempurnaan dan mengganti Keputusan Menteri Pertanian No.996/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan. Upaya ini adalah merupakan langkah maju dalam menerapkan ketentuan internasional Code of Conduct for Responsible Fisheries, atau Tatanan Pengelolaan Perikanan yang Bertanggungjawab atau Berkelanjutan. Sumber daya perikanan adalah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). Bila jumlah yang dieksploitasi lebih besar daripada kemampuan alami untuk kembali, maka sumber daya tersebut akan berkurang, bahkan bisa habis. Sederhananya, bila penangkapan ikan lebih banyak dibanding dengan kemampuan ikan memijah, maka wilayah laut tersebut akan miskin, dan kondisi ini dikenal sebagai kondisi tangkap lebih (over fishing). Sehubungan dengan itu terdapat hitungan Total Allowable Catch (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) dan Maximum Sustainable Yield (jumlah ikan maksimum yang tersedia di lautan agar masih bisa lestari). Untuk menyempurnakan manajemen pemanfaatan perairan itulah maka dilakukan penentuan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) di seluruh Indonesia dari 9 WPP menjadi 11 WPP, yakni merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kesebelas wilayah pengelolaan perikanan tersebut adalah: Kesatu, WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; Kedua, WPP-RI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda; Ketiga, WPP-RI 573 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat;
19
Keempat, WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; Kelima, WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa; Keenam, WPPRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; Ketujuh, WPP-RI 714 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera; Kedelapan, WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; Kesembilan, WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera; Kesepuluh, WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; Kesebelas, WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Setiap WPP pada prinsipnya memiliki karakteristik yang berbeda, dimana WPP di bagian timur umumnya memiliki potensi sumber daya ikan pelagis besar sehingga armada yang beroperasi relatif lebih besar dibandingkan di WPP bagian barat yang sebagian besar potensi sumber daya ikannya adalah jenis ikan pelagis kecil. Namun demikian, dilihat dari tingkat kepadatan nelayan, WPP bagian barat relatif lebih padat dibandingkan bagian timur sehingga di WPP bagian timur banyak terjadi kegiatan illegal fishing karena besarnya potensi sumber daya ikan yang dimiliki di wilayah tersebut. Oleh karena itu, WPP bagian timur sering disebut sebagai golden fishing ground, seperti Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Nama perairan yang tidak disebut dalam pembagian WPP-RI diatas, tetapi berada di dalam suatu WPP-RI merupakan bagian dari WPP-RI tersebut. Sedangkan WPP-RI yang disebut dalam Peta WPP-RI dan Peta serta diskripsi masing-masing WPP-RI yang memuat kode, wilayah perairan, dan batas dari masing-masing wilayah pengelolaan. Secara khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, dalam peraturan ini disebutkan bahwa penentuan daerah penangkapan dalam perizinan usaha perikanan tangkap agar menyesuaikan pada WPP-RI baru dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun. Penataan WPP hanya merupakan salah satu faktor essensial untuk menata sumber daya perairan. Langkah selanjutnya adalah tetap dilakukan pengkajian stok ikan pada setiap WPP. Atas dasar hasil kajian tersebut maka ditetapkan jenis alat tangkap dan jumlahnya yang dapat diizinkan, dan bila perlu waktu
20
penangkapan yang dialokasikan, atau waktu yang dilarang untuk dilakukan penangkapan ikan (open and close system).
Manajemen penangkapan ikan
tersebut pada beberapa WPP sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena indikasi dan fakta lebih tangkap telah nyata terdeteksi. Penerapan kebijakan ini tentu tidak sederhana, karena kenyataan yang ada tidak mudah mengalihkan mata pencaharian nelayan tradisional yang sudah terlanjur banyak. Pemindahan lokasi nelayan juga menghadapi masalah kultural, sosial, dan pemasaran. Di beberapa negara telah dilakukan pembelian terhadap kapal nelayan oleh pemerintah guna dimoratorium, untuk melakukan solusi kelestarian sumber daya perairan. Yang pasti Code of Conduct for Responsible Fisheries harus kita wujudkan, paling tidak secara bertahap, guna kesejahteraan nelayan dan bangsa kita, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.
2.1.3
Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Belitung Adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pemerintah Daerah,
kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat diharapkan dapat terdistribusi atau didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah di wilayah kelautan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18, meliputi: (1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (2) Pengaturan administratif; (3) Pengaturan tata ruang; (4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; (5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan (6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat mencakup: (1) Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di luar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta ZEE Indonesia dan landas kontinen; (2) Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan 12 mil; (3) Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional; (4) Penetapan standar pengelolaan pasir, pantai dan pulau-pulau kecil; dan (5) Penegakan hukum
21
di wilayah laut di luar 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hak spesifik serta berhubungan dengan internasional. Pada PP Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan mengenai wewenang Pemerintah Pusat yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi: (1) Penataan dan pengelolaan perairan laut provinsi; (2) eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan provinsi; (3) Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah, spesifik lokasi dan suaka perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi; (4) Pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan provinsi; dan (5) Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut provinsi. Kabupaten Belitung telah lama dikenal sebagai daerah penghasil timah. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, timah pernah menjadi primadona ekspor. Hasil galian tambang yang 95 persen dijual ke pasar Amerika dan Eropa ini, menyumbang devisa bagi negara bersama hasil tambang lainnya seperti minyak, gas bumi, dan aluminium. Namun, mulai tahun 1985 harga pasaran timah dunia terus merosot. Masa kejayaan timah lambat laun memudar. Keadaan ini memaksa PT Timah, badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertambangan timah di Indonesia mengadakan restrukturisasi. Salah satu tindakan yang dilakukan perusahaan ini adalah membubarkan Unit Penambangan Timah Belitung (UPT-Bel) pada 29 April 1991. Kabupaten Belitung juga merupakan kabupaten kepulauan dengan 189 pulau besar dan kecil yang mengelilinginya. Wilayah seluas 34.496 km persegi ini terdiri dari 4.800 km persegi luas daratan dan 29.606 km persegi luas perairan. Kabupaten yang beribu kota Tanjung Pandan ini sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sejak UU pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan 21 November 2000, kabupaten berpenduduk sekitar 204.000 jiwa ini, bersama Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang menjadi bagian provinsi ke-31 itu. Kabupaten Belitung memang beruntung, karena dikaruniai setumpuk potensi sumber daya alam. Misalnya selain timah, terdapat juga 85 juta ton kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan, dan tanah liat. Kekayaan alam lainnya adalah
22
perikanan dan tanaman perkebunan di sektor pertanian, seperti lada dan kelapa sawit. Potensi sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Belitung mencapai 500.000 ton/tahun, sedangkan perikanan budidaya adalah 1,3 juta ton/tahun (seperti tampak pada Tabel 1). Ada sebanyak 15.686 rumah tangga nelayan menggantungkan hidup dari hasil laut di perairan ini. Selain kaya akan jenis ikan pelagis seperti ikan tenggiri, kakap dan ekor kuning, perairan wilayah ini juga memiliki jenis ikan demersal seperti ikan pari. Keberadaan ikan ini serta lokasi perairan yang bersifat terbuka, karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan sehingga menyebabkan nelayan asing tergiur diam-diam mengeruk isi perairan kabupaten ini.
Tabel 1 Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Belitung (tahun 2007)
1.
Perikanan Tangkap
65.301 KM2
Potensi Produksi (Ton/Tahun) 123.202
2.
Perikanan Budidaya
170.691 Ha
903
19.661.816
124.105
1.081.283.654
No.
Uraian
JUMLAH Sumber: Kajiskan (2007) 2.2
Luas Areal
-
Nilai Ekonomi (x Rp. 1000) 1.061.621.838
Pembentukan Sistem Pengembangan Perikanan Upaya pengelolaan terhadap sumber daya perikanan haruslah dilakukan
secara terpadu dan berkelanjutan. Sistem perikanan mencakup tiga subsistem utama, yaitu (1) sumber daya ikan dan lingkungannya, (2) sumber daya manusia beserta kegiatannya, dan (3) manajemen perikanan. Sumber daya ikan dan lingkungannya meliputi tiga komponen utama, yaitu ikan, ekosistem dan lingkungan biofisik. Sumber daya manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu nelayan dengan kegiatan produksi ikan, kegiatan pasca panen, distribusi, pemasaran dan konsumen, rumah tangga nelayan dan masyarakat perikanan, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Subsistem manajemen perikanan meliputi tiga komponen utama, yaitu perencanaan dan kebijakan perikanan, pengelolaan
23
perikanan, pengembangan dan penelitian. Sistem perikanan bersifat dinamis, komponen-komponennya mengalami perubahan sepanjang waktu (Charles, 2001). Sistem yang akan dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan semestinya tidak hanya didekati dari satu arah saja, agar sistem yang terbentuk dapat obyektif sehingga akan melahirkan pemecahan masalah yang optimal dan tepat sasaran. Eriyanto (1999) mengemukakan bahwa pengkajian dengan menggunakan metode pendekatan sistem mencakup berbagai tahapan, yaitu analisis sistem, pemodelan sistem, implementasi sistem dan operasi sistem. Tahap analisis sistem pada dasarnya adalah upaya untuk dapat memahami kinerja dan tingkah laku sistem, identifikasi faktor-faktor penting yang akan mempengaruhi kinerja sistem, identifikasi permasalahan dan solusi yang mungkin. Analisis sistem mencakup enam tahapan, yaitu analisis kebutuhan, identifikasi sistem, formulasi masalah, pembentukan alternatif sistem, determinasi dari realitas fisik, sosial dan politik, serta penentuan kelayakan ekonomi dan finansial. Pemodelan sistem meliputi beberapa tahapan, yaitu seleksi konsep, rekayasa model, implementasi komputer, validasi model, analisis sensitivitas, analisis stabilitas dan aplikasi model. Sistem
dikembangkan
untuk
mendukung
fungsi-fungsi
operasi,
manajemen dan pengambilan keputusan. Pengembangan sistem berangkat dari suatu kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Untuk memecahkan masalah perlu disusun kerangka dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai wadah berpikir dan bertindak, sehingga pemecahan masalah dapat lebih terarah. Tahapan utama siklus pengembangan sistem terdiri dari tahapan perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, seleksi sistem, implementasi sistem dan perawatan sistem (Simatupang, 1995). Hal penting dalam perikanan berkelanjutan (sustainability fishery) adalah tidak terbatas hanya pada penentuan jumlah tangkapan dan ketersediaan stok ikan, melainkan juga mencakup keseluruhan aspek perikanan. Keseluruhan aspek perikanan tersebut mulai dari ekosistem, struktur sosial dan ekonomi, hingga masyarakat perikanan dan lembaga pengelolaan perikanan. Keberlanjutan secara ekologi terkait dengan keberlanjutan penangkapan dan perlindungan terhadap sumber daya. Keberlanjutan secara sosial ekonomi, terkait dengan manfaat makro
24
yaitu bagi penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan secara layak bagi pelaku pemanfaat sumber daya. Keberlanjutan masyarakat menekankan pada perlindungan atau pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang ada. Keberlanjutan kelembagaan terkait dengan kelembagaan keuangan yang sesuai, penata-usahaan yang tepat dan kemampuan kelembagaan dalam jangka panjang (Charles, 2001). Definisi perikanan menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Untuk itu dalam kajian pengembangan perikanan berbasis potensi daerah, dirancang sebuah sistem pengembangan perikanan dengan tiga subsistem utama, yaitu (1) subsistem kegiatan usaha perikanan, (2) subsistem pelabuhan perikanan, fungsionalitas dan aksesibilitas, dan (3) subsistem peraturan dan kelembagaan perikanan.
2.2.1
Subsistem Kegiatan Usaha Perikanan Berdasarkan cara produksinya, perikanan dikelompokan menjadi dua,
yaitu penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha perikanan merupakan proses untuk menghasilkan produksi ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan yang ada, selanjutnya dilakukan proses penanganan, pendistribusian dan pemasaran, dengan tujuan akhir adalah memperoleh nilai manfaat atau keuntungan. Untuk dapat terselenggaranya kegiatan menghasilkan produksi ikan, dapat digunakan berbagai sarana seperti kapal, alat tangkap dan perlengkapan lainnya. Dalam keseluruhan kegiatan usaha perikanan terkait antara sumber daya ikan, manusia, teknologi, modal dan sumber daya informasi, yang masing-masing komponennya perlu dikelola dengan baik untuk tercapainya keuntungan usaha.
25
Menurut Dahuri (2003), kebijakan dan program yang berkaitan dengan upaya optimalisasi antara ketersediaan sumber daya (stok) ikan dengan tingkat penangkapan pada setiap wilayah penangkapan ikan (fishing ground) sangat penting, untuk dapat menjamin sistem usaha perikanan yang efisien atau menguntungkan (profitable) secara berkelanjutan. Apabila tingkat penangkapan ikan di suatu wilayah penangkapan melebihi potensi lestarinya (maximum sustainable yield, MSY), maka akan terjadi fenomena penangkapan berlebih (overfishing) yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan per satuan usaha (catch per unit effort), yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan. Sebaiknya, jika tingkat penangkapan dibawah potensi lestari (MSY) atau MEY (maximum economic yield), maka terjadi kondisi yang kurang optimal (underutilization). Kondisi ini tidak baik atau sia-sia, karena ikan di laut pada waktunya kalau tidak ditangkap akan mati secara alamiah (natural mortality). Untuk itu, perikanan masa depan Indonesia yang harus diwujudkan adalah sebuah sistem bisnis perikanan yang tangguh, yang dapat menghasilkan keuntungan
secara
berkelanjutan,
sehingga
dapat
mensejahterakan
para
pelakunya, berkontribusi secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa, dan mampu memelihara kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya.
2.2.2
Subsistem Pelabuhan Perikanan, Fungsionalitas dan Aksesibilitas Terkait dengan lokasi dari sebuah pelabuhan perikanan yang merupakan
pusat kegiatan industri perikanan, faktor geo-topografi merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. Aspek geo-topografi mempunyai pengaruh yang potensial terhadap kegiatan industri. Pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi kegiatan industri mempunyai kerangka kerja yang prospektif, yaitu pemilihan lokasi yang strategis atau dengan kata lain lokasi tersebut memiliki pilihan-pilihan yang menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Semakin strategis suatu lokasi untuk kegiatan-kegiatan industri, berarti akan semakin besar peluang untuk meraih keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi industri yang strategis adalah bahan baku, modal, tenaga kerja, sumber energi, transportasi, komunikasi, pasar, teknologi, peraturan, iklim dan
26
ketersediaan sumber air. Faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan karena tidak semua unsur pendukung dapat tersedia dan mudah diperoleh disuatu lokasi. Oleh karenanya, lokasi yang ideal jarang ditemukan sehingga penempatan lokasi industri harus dipilih berada di antara lokasi-lokasi yang paling menguntungkan. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan perkotaan, setiap tata guna lahan memiliki beberapa ciri dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan perancangannya. Daerah pemukiman, industri, pertokoan fasilitas hiburan dan fasilitas sosial, semuanya memiliki beberapa persyaratan teknis dan non-teknis yang harus dipenuhi dalam menentukan lokasinya. Beberapa ciri teknis yang sering dipakai adalah kondisi morfologi (datar, bukit, pegunungan), kesuburan tanah dan geologi. Akibatnya, lokasi kegiatan tersebar secara heterogen di dalam ruang yang ada yang menyebabkan perlu adanya pergerakan atau transportasi yang digunakan untuk proses pemenuhan kebutuhan. Transportasi merupakan satu kesatuan antara aspek alam (iklim, morfologi, keadaan tanah dan struktur geologi) dan aspek manusianya (aktivitas ekonomi, politik dan teknologi). Alam sangat berpengaruh terhadap keberadaan jaringan transportasi, baik darat, laut maupun udara. Adanya transportasi memungkinkan hubungan antar daerah, hubungan antara daerah yang maju dan terbelakang, serta menimbulkan dampak sosial ekonomi penduduk dan penggunaan lahan (Tamin, 2000). Contohnya adalah sebagian besar daerah Pantai Selatan Jawa yang secara geo-morfologi berada pada lokasi yang kurang strategis untuk kegiatan industri perikanan. Lokasi yang terisolir, dengan bentuk permukaan bumi yang berbukitbukit dan berlereng terjal, infrastruktur jalan belum dibangun secara memadai, serta sarana transportasi yang kurang memadai merupakan faktor-faktor penghambat berkembangnya kegiatan industri perikanan di daerah Pantai Selatan Jawa. Biaya transportasi yang tinggi kurang mendukung bagi upaya untuk mendistribusikan ikan ke tempat-tempat tujuan pemasaran, dan berpotensi untuk meningkatkan biaya faktor-faktor produksi. Contohnya seperti di Cilacap yang memiliki morfologi relatif datar, sarana infrastruktur berupa jalan dan sarana transportasi telah terbangun dengan baik, dan hubungan dari Cilacap dengan
27
daerah-daerah Bandung, Semarang, Jakarta dan kota-kota tujuan pasaran lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Aspek geo-topografi terkait juga dengan pemilihan lokasi wilayah daratan yang tepat untuk pembangunan pelabuhan perikanan. Lokasi pelabuhan perikanan mensyaratkan wilayah daratan yang cukup luas dengan bentuk permukaan hampir rata, dan yang tidak kalah pentingnya adalah arah arus yang terdapat disekitar pelabuhan harus betul-betul dihitung, karena jangan sampai pelabuhan terbangun, terjadi pendangkalan. Areal tanah yang cukup luas diperlukan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas seperti tempat pelelangan ikan, tempat pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cold storage, areal parkir, dan lain-lain (Murdiyanto, 2002). Kondisi permukaan tanah yang rata memungkinkan untuk memudahkan transpor aliran barang dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya di dalam lokasi pelabuhan. Fasilitas-fasilitas tersebut tentunya akan lebih mudah dibangun pada permukaan tanah yang datar, daripada permukaan tanah yang berbukit-bukit. Pelabuhan
perikanan
berfungsi
sebagai
sarana
penunjang
untuk
meningkatkan kerja. Fungsinya meliputi beberapa aspek yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi, pusat pembinaan, penyuluhan dan pengumpulan data. Kramadibrata (1985) menyatakan bahwa untuk dapat merealisasikan suatu pembangunan pelabuhan minimal ada tujuh data-data pokok yang dibutuhkan, yaitu: 1) asal, tujuan dan jenis muatan; 2) klimatologi, yang meliputi angin, pasang-surut dan sifat air laut; 3) topografi, geologi dan struktur tanah; 4) rencana pembiayaan, ukuran-ukuran keberhasilan secara ekonomis dalam tinjauan investasi; 5) pendayagunaan modal ditinjau dari segi operasional, terutama dalam penanganan muatan; 6) kaitan pelabuhan dengan jenis kapal yang berlabuh dan sarana prasarana angkutan lain, yang mendukung kegiatan pelabuhan dengan daerah dukungannya secara keseluruhan;
28
7) kaitan pelabuhan dengan pelabuhan lainnya dalam rangka lalulintas dan sistem jaringan guna mendukung perdagangan.
2.2.3
Subsistem peraturan dan kelembagaan perikanan Menurut definisi, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara
bagaimana masyarakat diperintah oleh lembaganya, penguasanya dan hukumnya. Untuk itu, politik akan berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kelembagaan, ideologi, hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan. Secara umum, orang dapat memahami dan sadar bahwa politik berpengaruh kuat dalam segenap aspek kehidupan manusia, karena manusia beserta seluruh kegiatannya ada dalam lingkup kekuasaan negara. Menurut Saad (2003), politik hukum dirumuskan sebagai kebijakan umum (legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang implementasinya meliputi aspek-aspek: 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan; 2) Pelaksanaan ketentuan hukum telah ada, termasuk penegakan fungsifungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegakan hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa politik hukum perikanan merupakan keseluruhan kebijakan pemerintah mengenai perikanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa produk hukum perikanan merupakan wujud dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perikanan. Jelas bahwa kegiatan perikanan tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, hukum, peraturan, kelembagaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Politik mencakup pula aspek kelembagaan, karena hukum atau peraturan dalam implementasinya dilakukan oleh fungsi lembaga atau kelembagaan yang ada. Politik terkait pula dengan orang-orang yang berada di dalam kelembagaan atau pemerintahan. Siapa orang yang berperan sebagai pengambil keputusan di bidang perikanan, akan menentukan arah bagi pengembangan kegiatan perikanan.
29
Menurut Purwaka (2003) kelembagaan merupakan suatu perangkat perundang-undangan yang mengatur tata kelembagaan (institutional arrangement) dan mekanisme tata kerja kelembagaan (institutional framework). Kelembagaan memiliki kapasitas daya dukung (carrying capacity) dan kapasitas daya tampung atau daya lentur (absorptive capacity). Kinerja dari suatu kelembagaan merupakan fungsi
dari
tata
kelembagaan,
mekanisme
kelembagaan
dan
kapasitas
kelembagaan yang dimilikinya. Kelembagaan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu: 1) Kelembagaan sebagai institusi, merupakan lembaga atau organisasi berbadan hukum untuk mengelola suatu kegiatan; dan 2) Kelembagaan sebagai pelembaga nilai atau institutionalized. Kelembagaan sebagai organisasi merupakan kumpulan orang yang tergabung dalam satu wadah yang disatukan untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan. Kelembagaan sebagai organisasi mencakup beberapa komponen, yaitu (1) orang, merupakan pelaksana tugas; (2) teknologi, merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas; (3) informasi, merupakan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas; (4) struktur, merupakan peraturan dan pembagian tugas; serta (5) tujuan, merupakan maksud dan alasan dari pelaksanaan yang dilembagakan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut, misalnya peraturan perundang-undangan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya perikanan, faktor kelembagaan merupakan faktor penting yang berperan untuk menggerakkan kinerja dari pengelolaan tersebut. Kelembagaan sebagai aturan main (rule of the game) mencakup himpunan aturan mengenai tata hubungan di antara orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya. Kelembagaan memberikan ketentuan terhadap anggotanya mengenai hak-haknya, kewajiban dan tanggung-jawabnya. Kelembagaan memberikan suatu kondisi bahwa setiap anggota menerima apa yang telah menjadi ketentuan, merasa aman dan hidup sewajarnya.
30
2.3 Usaha Perikanan Tangkap Menurut UU RI tahun No. 12 Tahun 2008 Pasal 3 bahwa wilayah Daerah Provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya pasal 10 ayat 2 bahwa kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi halhal sebagai berikut : 1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. 2) Pengaturan kepentingan administrasi 3) Pengaturan tata ruang 4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. 5) Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara. Selanjutnya pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Usaha perikanan menurut Syafrin (1993) adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, mendinginkan atau mengawetkan ikan tujuan komersil atau mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan. Usaha perikanan laut terbagi dua aspek, yaitu penangkapan yang dilakukan di laut, muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi pasang surut. Aspek usaha perikanan yang lainnya adalah budidaya di laut yaitu semua kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di laut atau perairan yang terletak di muara sungai dan laguna. Menurut UU No. 45 Tahun 2009, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan/atau mengawetkannya. Kegiatan penangkapan ikan ditargetkan pada satu atau lebih spesies di dalam suatu ekosistem. Akan tetapi kegiatan penangkapan ikan sering pula mempengaruhi komponen lain dari ekosistem, misalnya hasil tangkapan
31
sampingan dari spesies lain, kerusakan fisik pada ekosistem atau melalui efek rantai makanan. Pengelolaan perikanan tersebut terhadap ekosistem sebagai suatu keseluruhan, termasuk keanekaragaman hayatinya dan harus berupaya untuk penggunaan secara lestari seluruh ekosistem berikut komunitas biologi. Jumlah total atau massa ikan yang ditangkap dalam suatu periode yang ditetapkan akan tergantung pada konsentrasi ikan di kawasan penangkapan, banyaknya usaha penangkapan yang digunakan. Hubungan ini menunjukkan bahwa ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatur penangkapan total yang berarti dapat mengatur moralitas penangkapan. Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapan berada dalam posisi yang lemah sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar. Di lain pihak, harga ikan di tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek
rantai pemasarannya,
maka
penjualannya
harus
melalui
pelelangan. Sehingga pemerintah harus menyediakan tempat pelelangan ikan.
2.4 Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan perikanan merupakan suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan melalui penerapan teknologi yang lebih baik (Bahari, 1989). Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi maupun politik dan belum berdaya secara ekonomi dan politik, masih terkungkung pada ikatan-ikatan tradisional dengan para toke atau tengkulak, belum ada institusi yang mampu menjamin kehidupan nelayan dan secara politik, nelayan masih dijadikan obyek mobilisasi massa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. (Arif Satria,2004) Apabila pengembangan perikanan, dari subsistem produksi, pasca panen (penanganan dan pengolahan hasil), sampai pemasaran dikerjakan secara profesional dan berbasis iptek, maka keunggulan komparatif yang dimiliki perikanan akan menjelma menjadi keunggulan kompetitif yang merupakan aset utama bagi kemajuan dan 32
kemakmuran bangsa Indonesia. Keunggulan kompetitif perikanan ini akan terwujud apabila lingkungan bisnisnya yang meliputi kebijakan fiskal dan moneter, prasarana dan sarana, sistem hukum dan kelembagaan, serta sumber daya manusia dan iptek, bersifat kondusif bagi tumbuh suburnya usaha perikanan secara efisien, produktif dan berdaya saing tinggi (Dahuri, 2002). Bila dilihat dari sisi ekologis, proses pengembangan perikanan saat ini kurang memperhatikan kelanjutan sumber daya perikanan itu sendiri. Kondisi perikanan tangkap lebih menimpa pada beberapa stok ikan di perairan pantai utara Jawa, Samudera Indonesia, Selat Malaka dan Laut Sulawesi, pencemaran perairan laut, kerusakan lingkungan dan habitat seperti terumbu karang hampir terjadi di semua wilayah pesisir Indonesia (Dahuri, 2002). Oleh karena itu, pengembangan perikanan dalam rangka pemanfaatan sebagaimana yang diharapkan, maka yang pertama harus dilakukan adalah menyatukan kesamaan visi pembangunan perikanan, yaitu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama nelayan dan petani ikan secara berkelanjutan. Pengembangan jenis teknologi penangkapan ikan di Indonesia perlu diarahkan agar dapat menunjang tujuan umum pembangunan perikanan. Apabila hal
ini
dapat
disepakati,
maka
syarat-syarat
pengembangan
teknologi
penangkapan ikan di Indonesia haruslah memenuhi kriteria berikut: 1. Menyediakan kesempatan kerja yang baik 2. Menjamin pendapatan yang memadai bagi para tenaga kerja atau nelayan 3. Menjamin produksi yang tinggi untuk penyediaan protein hewani 4. Mendapatkan jenis ikan komoditi ekspor atau jenis ikan biasa diekspor 5. Tidak merusak kelestarian sumber daya ikan Intensifikasi untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan, pada dasarnya adalah penerapan teknologi modern pada sarana dan teknik-teknik yang dipakai, termasuk alat penangkapan ikan, perahu atau kapal dan alat bantu lainnya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat. Namun modernisasi dapat menghasilkan peningkatan produksi, demikian pula tercapai peningkatan produksi, tapi belum tentu menghasilkan peningkatan pendapatan bersih nelayan.
33
Oleh karena itu, introduksi teknik-teknik penangkapan ikan yang baru harus didahului dengan penelitian dan percobaan secara intensif dengan hasil yang meyakinkan. Upaya pengelolaan dan pengembangan perikanan laut di masa mendatang memang akan terasa lebih berat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tetapi dengan pemanfaatan iptek itu pulalah kita diharapkan akan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya melalui suatu langkah yang rasional untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Langkah pengelolaan dan pengembangan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek biologi, teknis, sosial-budaya dan ekonomi (Barus et al, 1991). Saat ini, nelayan Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya laut dengan benar karena terbentur pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Untuk dapat memiliki SDM di bidang kelautan yang handal memang membutuhkan waktu dan kemauan, karena itu semua pihak diharapkan ikut berperan. Nuitja (1998) menyatakan bahwa pengetahuan yang tergolong rendah membuat para nelayan kurang memiliki daya nalar untuk menyerap teknologi inovasi di bidang IPTEK kelautan, ditambah lagi dengan keterbatasan modal usaha yang membuat para nelayan terus terbelit dalam kemiskinan. Untuk pengembangan produksi atau pemanfaatan sumber daya perikanan di masa mendatang, langkah-langkah yang harus dikaji dan kemudian diusahakan pelaksanaannya (Ditjen Perikanan, 1990) adalah: 1) Pengembangan prasarana perikanan 2) Pengembangan agroindustri, pemasaran dan permodalan di bidang perikanan 3) Pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluh perikanan 4) Pengembangan sistem informasi manajemen perikanan Pengembangan perikanan juga tidak dapat dipacu terus tanpa melihat batas kemampuan sumber daya yang ada ataupun daya dukungnya. Pada perikanan yang telah berkembang pesat, upaya pengendalian sangat diperlukan dan apabila upaya ini dilaksanakan maka berarti telah menerapkan pembangunan perikanan
34
yang berkelanjutan, sehingga kelestarian sumber daya dan kegiatan perikanan dapat di jamin keberadaannya (Martosubroto, et al, 1991). Menurut Bahari (1989), pengembangan kegiatan perikanan tangkap secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi positif dari beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu : 1) Faktor biologi, yang berkaitan dengan sumber daya ikan, penyebaran ikan, komposisi dan jenis sumber daya ikan. 2) Faktor teknis, yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti unit penangkapan ikan (kapal, alat tangkap dan nelayan), pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana transportasi produk perikanan, dan jalur komunikasi perikanan. 3) Faktor sosial, yang berkaitan dengan pengembangan sistem kemitraan, kelembagaan, pengorganisasian nelayan dan tenaga kerja pendukung usaha perikanan. 4) Faktor ekonomi, yang berkaitan dengan hasil produksi, pemasaran, pengeluaran produksi, pendapatan usaha dan lainnya.
2.5. Trade-off Ekonomi Judul Disertasi ini Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung: Suatu Analisis Trade-off Ekonomi Berbasis Lokal, dan memakai istilah trade-off ekonomi. Dalam aktivitas perdagangan (Trade) dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung, baik dalam paket-paket tertentu jumlah kecil ataupun dalam jumlah besar, yang secara umum dapat dijual kembali, atau secara retail, dalam paket-paket kecil (parsel). Definisi off adalah akan menjadi atau menjauh/tidak melekat lagi, menjaga jarak, berada disampingnya, dipisahkan, dihitung, dll. Sedangkan istilah Trade off artinya adalah menukar sesuatu untuk atau dengan sesuatu yang lainnya (to exchange something for or with another). Atau juga didefinisikan sebagai cara untuk mereduksi atau mengurangi satu atau lebih keinginan yang ingin dicapai sebagai ganti atas meningkatnya atau bertambahnya keinginan yang lain untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh atau efektifitas (misalnya antara
35
harga dan hasil) pada keadaan yang telah ada. Namun kadang didefinisikan juga sebagai suatu situasi pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai dengan melibatkan kehilangan satu kualitas yang lain. Trade-off biasanya akan mendudukkan seseorang dalam suatu kondisi tersulit ketika akan mengambil keputusan dalam bidang ekonomi. Artinya, apapun keputusan yang akan diambil, di satu sisi menimbulkan dampak menguntungkan, tapi di sisi lain harus ada yang dikorbankan. Hal ini terjadi karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat terbatas (scarcity). Misalnya, trade-off yang paling klasik adalah trade-off antara keadilan dan pertumbuhan. Ketika pemerintah mengutamakan keadilan dengan mengutamakan pembagian pendapatan secara merata, yaitu dengan memberikan subsidi kepada rakyat miskin dengan menggunakan pajak yang dipungut dari orang kaya, maka pertumbuhan ekonomi akan terancam. Sebab, si miskin yang terus menerus disubsidi akan malas bekerja, begitu juga si kaya yang terus menerus dirongrong pajak yang tinggi. Sebaliknya, jika pemerintah mengutamakan pertumbuhan ekonomi, maka mestilah pemerintah tidak boleh terlalu campur tangan dalam urusan ekonomi. Akibatnya adalah, si kaya yang punya modal akan semakin kaya karena dapat mengeksploitasi si miskin dengan seenaknya, dan si miskin yang hanya mengandalkan upah akan semakin miskin karena terus menerus di manfaatkan tenaganya oleh si kaya untuk menumpuk kekayaannya. Contoh lain trade-off yang juga cukup klasik adalah trade-off antara senjata (gun) dan mentega (cheese). Jika suatu negara terus menerus memperkuat angkatan perangnya, maka pembangunan ekonomi negara itu akan terancam. Lihatlah Amerika Serikat yang saat ini menghadapi ancaman ekonomi serius akibat terlibat perang berkepanjangan di Irak dan Afganistan. Sebaliknya, jika suatu negara hanya fokus mengembangkan ekonominya, maka pertahanan dan keamanan di negara tersebut biasanya melemah. Lihatlah kondisi Hankam Indonesia saat ini yang tidak mampu menyediakan peralatan perang yang mumpuni. Sekali lagi trade-off membuat suatu keputusan menjadi sulit. Lihatlah juga trade-off yang muncul ketika kita ingin berbuat baik. Ketika kita memberikan sedekah kepada pengemis di jalanan misalnya, di satu sisi kita membantu si pengemis untuk tetap bertahan hidup. Tapi di sisi lain kita telah memicu
36
munculnya kemalasan dan munculnya pengemis-pengemis baru yang merasa lebih sejahtera dengan cara hidup seperti itu. Kita juga telah menarik anak-anak yang harusnya di bangku sekolah untuk turun ke jalan, akibat kemurahan hati kita tersebut. Coba saja kalau tidak ada satu orangpun yang murah hati yang mau memberi sedekah kepada pengemis di jalanan. Pastilah lambat laun profesi ini kekurangan peminat. Sungguh sangat sulit memutuskan posisi mana yang akan kita ambil dalam kondisi ini. Menurut Stiglitz (2000), ada dua permasalahan yang esensial yang dapat terjadi dalam trade-off. Pertama, untuk mengurangi ketidakadilan yang terjadi, seberapa besarkah efisiensi yang harus dikorbankan. Kedua adalah dengan cara meningkatkan efisiensi sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal, dengan begitu akan lebih banyak bagian untuk dibagikan dengan harapan dapat meminimalisir ketidakadilan yang terjadi. Sedangkan menurut Santoso (2005), trade-off adalah kompromi. Kompromi untuk menentukan pilihan - dari pilihan yang ada - yang akan lebih banyak kita perhatikan. Mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada pilihan tersebut, sehingga pilihan lainnya secara otomatis akan terabaikan. Contoh: kalau kita menentukan pekerjaan dipentingkan untuk lebih cepat, maka kita terlalu mengharap adanya pilihan pekerjaan yang hasilnya akurat. Kalau kita melakukan lebih banyak pekerjaan, maka kualitasnya tidak akan sebaik kalau dikerjakan sedikit.
2.6 Kebijakan Perikanan 2.6.1 Ruang lingkup kebijakan Kebijakan berasal dari kata “policy” yang berupa aturan main atau set of rule of law. Kebijakan dapat berupa formal law (positive law) dan informal law. Kebijakan dapat ditingkatkan dan disempurnakan dengan melakukan berbagai analisis kebijakan. Terdapat tujuh variasi kebijakan dalam analisis kebijakan, yang sekaligus menggambarkan ruang lingkup (scope) analisis kebijakan (Hogwod and Gunn, 1986) yaitu:
37
1) Studi-studi isi kebijakan (studies of policy content). Maksud studi ini adalah menggambarkan dan menjelaskan asal mula serta perkembangan kebijakan. 2) Studi-studi tentang proses kebijakan yang lebih mengutarakan tahap-tahap yang harus dilalui oleh isu kebijakan pemerintah sebelumnya dengan menilai pengaruh dari usaha-usaha yang dilakukan dari berbagai faktor terhadap perkembangan isu. 3) Studi mengenai output kebijakan (studies of policy output) pada umumnya mengeluarkan tingkat biaya yang berbeda pada setiap daerah. 4) Studi-studi evaluasi (evaluation studies) batas-batas antara analisis untuk melihat kebijakan dampak dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran. 5) informasi untuk pembuatan kebijakan (information for policy making), maksudnya adalah penyusunan dan pengumpulan data guna membantu pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. 6) Proses nasehat (process advocacy), yaitu proses penasehatan yang tercermin dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk menyempurnakan mesin pemerintahan melalui relokasi tupoksi guna menetapkan landasan pemilihan kebijakan. 7) Nasehat
kebijakan
(policy
advocacy),
merupakan
kegiatan
yang
melibatkan analisis dalam pemilihan alternatif yang terdesak dalam proses kebijakan, baik secara perorangan maupun kelompok/kerjasama.
2.6.2 Kebijakan pengembangan perikanan Pengembangan perikanan merupakan suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan melalui penerapan teknologi yang lebih baik (Bahari, 1989). Apabila pengembangan perikanan, dari produksi, pasca panen (penanganan dan pengolahan hasil), sampai pemasaran dikerjakan secara profesional dan berbasis iptek, maka keunggulan komparatif yang dimiliki perikanan akan menjelma menjadi keunggulan kompetitif yang merupakan aset utama bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Keunggulan kompetitif perikanan ini akan
38
terwujud apabila lingkungan bisnisnya yang meliputi kebijakan fiskal dan moneter, prasarana dan sarana, sistem hukum dan kelembagaan, serta sumber daya manusia dan iptek, bersifat kondusif bagi tumbuh suburnya usaha perikanan secara efisien, produktif dan berdaya saing tinggi (Dahuri, 2002). Bila dilihat dari segi ekologis, kebijakan pengembangan perikanan saat ini kurang memperhatikan kelanjutan sumber daya perikanan itu sendiri. Selama ini banyak orang menilai masalah Kelautan dan Perikanan adalah masalah investasi dan promosi, sehingga seolah dengan investasi dan promosi besar-besaran sektor kelautan dan perikanan akan mengalami kemajuan. Mengingat dimensi sektor kelautan dan perikanan tidak semata masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut ekologi, sosial budaya dan bahkan politik, maka selain promosi juga diperlukan regulasi, seperti kebijakan pengelolaan sumberdaya (fisheries management) yang memungkinkan seluruh dimensi itu tersentuh (Arif Satria,2004). Kebijakan
pengembangan
perikanan
dalam
rangka
pemanfaatan
sebagaimana yang diharapkan, maka yang pertama harus dilakukan adalah menyatukan kesamaan visi pembangunan perikanan, yaitu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama nelayan dan petani ikan secara berkelanjutan. Kebijakan pengembangan perikanan yang dilakukan harus selalu bertolak pada dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum tidak akan terlepas dari roda pemerintahan, baik dalam menjalankan kebijakan maupun dalam pengambilan keputusan. Hukum adalah seluruh norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara seseorang, sekelompok orang atau badan hukum, termasuk lembaga pemerintahan dengan sumber daya perikanan tangkap. Hubungan ini meliputi hubungan fisik (cara pemanfaatan sumber daya), hubungan administrasi (perizinan) dan hubungan geografis (lokasi penangkapan ikan). Norma-norma hukum ini dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai tingkatannya, dan ditegakkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Kebijakan terkait pengembangan jenis teknologi penangkapan ikan di Indonesia perlu diarahkan agar dapat menunjang tujuan umum pembangunan
39
perikanan. Kebijakan pengembangan teknologi penangkapan ikan di Indonesia haruslah mengakomodir : 1. Penyediaan kesempatan kerja yang baik 2. Jaminan pendapatan yang memadai bagi para tenaga kerja atau nelayan 3. Jaminan produksi yang tinggi untuk penyediaan protein hewani 4. Mendapatkan jenis ikan komoditi ekspor atau jenis ikan biasa diekspor 5. Tidak merusak kelestarian sumber daya ikan Intensifikasi untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan, pada dasarnya adalah penerapan teknologi modern pada sarana dan teknik-teknik yang dipakai, termasuk alat penangkapan ikan, perahu atau kapal dan alat bantu lainnya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat. Namun modernisasi dapat menghasilkan peningkatan produksi, demikian pula tercapai peningkatan produksi, tapi belum tentu menghasilkan peningkatan pendapatan bersih nelayan. Oleh karena itu, introduksi teknik-teknik penangkapan ikan yang baru harus didahului dengan penelitian dan percobaan secara intensif dengan hasil yang meyakinkan. Upaya pengelolaan dan pengembangan perikanan laut di masa mendatang memang akan terasa lebih berat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tetapi dengan pemanfaatan iptek itu pulalah kita diharapkan akan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya melalui suatu langkah yang rasional untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Langkah pengelolaan dan pengembangan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek biologi, teknis, sosial-budaya dan ekonomi (Barus et al., 1991). Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengendalikan penangkapan ikan dan meningkatkan perikanan budidaya merupakan langkah tepat. Masa depan perikanan dunia tergantung kepada perikanan budidaya, mengingat perikanan tangkap produksinya makin menurun, sementara kebutuhan ikan dunia makin meningkat. Status perikanan dunia pada saat ini berdasarkan statistik tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam produksi. Peringkat diatasnya yaitu RRC, Peru dan USA. Apabila peringkat ini dijadikan acuan menggunakan angka statistik akhir tahun 2008, dimungkinkan Indonesia
40
dapat naik peringkat menjadi ketiga. Hal ini tergantung upaya pemerintah dan dukungan masyarakat terutama dari masyarakat nelayan (Committee on Fisheries/COFI, 2009). Saat ini, nelayan Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya laut dengan benar karena terbentur pada kualitas sumber daya manusia (SDM), teknologi dan modal. Untuk dapat memiliki SDM di bidang kelautan yang handal memang membutuhkan waktu dan kemauan, karena itu semua pihak diharapkan ikut berperan. Nuitja (1998) menyatakan bahwa pengetahuan yang tergolong rendah membuat para nelayan kurang memiliki daya nalar untuk menyerap teknologi inovasi di bidang IPTEK kelautan, ditambah lagi dengan keterbatasan modal usaha yang membuat para nelayan terus terbelit dalam kemiskinan. Dalam hal produksi atau pemanfaatan sumber daya perikanan di masa mendatang, kebijakan pengembangan perikanan perlu mencakup pengembangan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pengembangan prasarana perikanan 2. Pengembangan agroindustri, pemasaran dan permodalan di bidang perikanan 3. Pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluh perikanan 4. Pengembangan sistem informasi manajemen perikanan Citra Indonesia dalam fora perikanan internasional maupun regional semakin baik bila dilihat dari produksi, pengelolaan dan keanggotaannya.Issue yang menonjol dalam sidang dan berkait dengan kepentingan Indonesia ada 5 (lima) yaitu: 1). Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing; 2) Fishing Capacity, atau tingkat ketersediaan stok sumber daya ikan; 3) Small Scale Fisheries, atau perikanan skala kecil; 4) Fish Trade, atau perdagangan internasional; dan 5) Aquaculture, atau budidaya perikanan. Pengelolaan perikanan ke depan memerlukan upaya bersama dan serius dalam mengendalikan penangkapan (fishing capacity) dan pemberantasan IUU fishing melalui berbagai instrumen antara lain, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau tatanan perikanan yang bertanggung jawab, Port State Measure, Global Record, yaitu system pencatatan semua data kapal yang ada, serta fish trade.
41
Pengembangan perikanan juga tidak dapat dipacu terus tanpa melihat batas kemampuan sumber daya yang ada ataupun daya dukungnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan untuk pengembangan perikanan terutama di daerah dengan sumber daya yang terbatas. Pada perikanan yang telah berkembang pesat, upaya pengendalian sangat diperlukan dan apabila ini dilaksanakan maka berarti telah menerapkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan, sehingga kelestarian sumber daya dan kegiatan perikanan dapat dijamin keberadaannya (Martosubroto, et al, 1991).
2.7 Matriks Penelitian Terdahulu di Kabupaten Belitung Peneliti/Tahun/ Tujuan Penelitian Judul Alfino Mengetahui peranan Nedi/2005/Strategi pelabuhan perikanan Peningkatan Peranan ditinjau dari aspek Pelabuhan Perikanan pelayanan fasilitas Nusantara (PPN) pelabuhan Tanjung Pandan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Belitung
Hasil Penelitian
Sebagian besar layanan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan telah berjalan dengan baik namun belum mampu memberikan layanan yang optimal karena kurangnya kapasitas layanan fasilitas dermaga, layanan fasilitas pelelangan, layanan air bersih, layanan penyediaan es dan layanan Bahan Bakar Minyak serta layanan pembinaan mutu hasil perikanan. Kontribusi terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara nilai dan jumlah Tanjung Pandan secara langsung produksi perikanan ataupun tidak langsung memberi kontribusi besar terlihat dari Indeks Relatif Nilai Produksi sebesar 1.24, produktivitas kapal meningkat rata-rata 13.92% dalam enam tahun terakhir serta nilai Location Quotient sebesar 1.51. Peranan dalam kesejahteraan nelayan tidak banyak peningkatan mengalami perubahan setelah kesejahteraan nelayan berubahnya status pelabuhan perikanan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Namun dilihat per indikator, terdapat perubahan berupa peningkatan pada indikator pendapatan, pengeluaran dan kondisi perumahan. Sedangkan indikator pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumah tidak memperlihatkan perubahan
42
Merumuskan prioritas strategi dan program peningkatan peranan pelabuhan perikanan
Program Jangka Pendek: (1) Menetapkan prioritas program kerja yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, antara lain rencana penambahan panjang dermaga dan pengembangan fasilitas layanan lainnya (2) Menyusun prosedur operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan antara lain berupa pengaturan bongkar muat dan sandar kapal serta pengelolaan pelelangan ikan (3) Mengevaluasi program dan kegiatan yang selama ini kurang mengarah pada program strategi yang direkomendasikan seperti pengadaan kapal pancing ukuran 5 GT dan pengadaan kapal pengawas ukuran 5 GT (4) Menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dan nelayan (5) Menyusun standar dan prosedur baku agar memenuhi semua kriteria sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (6) Sosialisasi peraturan perundangundangan dan program kerja (7) Membangun jaringan informasi dan komunikasi bagi Stake Holder di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan. Program Jangka Menengah : (1) Membangun dan mengembangkan kapasitas layanan fasilitas pelabuhan perikanan terutama penambahan panjang dermaga, pembangunan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), fasilitas layanan air bersih, penyediaan es dan penyediaan bahan bakar minyak (2) Mengoptimalkan pemanfaatkan kawasan pelabuhan melalui penyusunan zonasi tata ruang kawasan pelabuhan (3) Mengintensifkan usaha perbaikan mutu hasil perikanan melalui sosialisasi dan kemudahan pelayanan pembinaan mutu hasil perikanan agar jumlah kegiatan pengiriman ikan antar pulau dan ekspor
43
meningkat (4) Menerapkan aturan yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan, sehingga setiap ikan hasil tangkapan bisa melalui prosedur pelelangan (5) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan nelayan (6) Mengintensifkan arus informasi dan komunikasi antar Stake Holder di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan antara lain melalui penyusunan sis tem dan penyediaan sarana informasi dan komunikasi (7) Memprioritaskan penambahan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT dan kemampuan melaut lebih lama dan lebih jauh guna memanfaatkan potensi perikanan yang optimal di Laut Cina Selatan. Program Jangka Panjang : Membangun dan mengembangkan kapasitas layanan fasilitas pelabuhan perikanan antara lain melalui usaha yang berkelanjutan dari penambahan panjang dermaga, mengintensifkan pemanfaatan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), pengembangan fasilitas layanan air bersih, penyediaan es dan penyediaan bahan bakar minyak (2) Mengupayakan penambahan luas kawasan pelabuhan melalui dukungan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kabupaten Belitung dari pemerintah daerah kabupaten Belitung (3) Menyusun standar dan prosedur baku guna meningkatkan peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan agar bisa meningkatkan status dan memenuhi kriteria sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (4) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan pada daerah-daerah yang sudah padat tangkap terutama di sekitar pantai perairan Belitung melalui identifikasi daerah-daerah yang sudah mengalami padat tangkap
44
Marwan menentukan status Syaukani/2009/ sentra industri dalam Model Jaringan suatu jaringan industri Industri Perikanan Tangkap di Wilayah Kepulauan
menyusun model jaringan industri perikanan tangkap di wilayah kepulauan yang efesien dan menyusun strategi pengelolaan industri perikanan tangkap pada masingmasing pulau Herman/2008/Analis is Perkembangan Produksi Perikanan Pada Sub Sektor Perikanan Tangkap Laut di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung 2001-2006
untuk mengetahui perkembangan jumlah produksi perikanan serta variabel-variabel yang mempengaruhi Jumlah Produksi perikanan tangkap seperti jumlah alat tangkap, jumlah nelayan, jumlah kapal
Pulau Belitung berstatus sebagai penyedia jasa utama, Pulau Mendanau dan Pulau Seliu sebagai penyedia jasa antara (server) sedangkan Pulau Gersik dan Pulau Sumedang sebagai sumber bahan baku (client) industri perikanan tangkap di Kabupaten Belitung diarahkan pada pengembangan setiap sentra industri sesuai dengan status dalam jaringan industri yang optimum.
perkembangan dari jumlah produksi perikanan tangkap di provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2001-2006 sebesar 133.135.785 Kg/ tahun atau dengan rata-rata 2,25 %, dan variabel– varibel yang mempengaruhi produksi perikanan ialah Variabel X1 (Jumlah alat tangkap) berpengaruh negatif terhadap jumlah produksi perikanan dengan nilai -519.200,1, variabel X2 (Jumlah Nelayan) berpengaruh negatif terhadap Y sebesar -2.025.992, dan variabel X3 (Jumlah kapal) memiliki pengaruh positif terhadap jumlah produksi perikanan sebesar 1.881.048, sedangkan X4 jumlah Rumah Tangga Perikanan memiliki pengaruh negatif -4.201.223 terhadap jumlah produksi perikanan
45
3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kabupaten Belitung yang meliputi wilayah laut dan pesisir. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Membalong. seperti tampak pada Gambar 2.
Keterangan: 1. Kec. Sijuk 2. Kec. Tanjung Pandan 3. Kec. Badau 4. Kec. Membalong
Sumber: Wibisono, et al, 1999 Gambar 2 Lokasi penelitian
Penelitian lapangan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2009, dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2010.
3.2 Tahap Penelitian Lapangan Penelitian awal dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2009, dan mendapatkan informasi awal tentang keragaan perikanan yang difokuskan pada pengumpulan data jenis alat tangkap, armada, skala usaha, pemasaran, evaluasi fungsionalitas, dan aksesibilitas dari pelabuhan perikanan di Kabupaten Belitung. Penelitian tahap kedua dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2010, untuk melengkapi data sebagai input analisis micro-macro link (MML) dan kelembagaan yang penelitiannya lebih difokuskan pada persepsi stakeholders terkait di Kabupaten Belitung melalui wawancara yang difokuskan pada masalah perumusan kebijakan pengembangan perikanan di Kabupaten Belitung.
3.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, pengamatan langsung, dan survei ke instansi/lembaga terkait dan lokasi penelitian. Pengamatan langsung yang dilakukan meliputi kondisi fisik lokasi penelitian (meliputi lokasi dan fisik PP/PPI, fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang, aksesibilitas menuju PP/PPI, jaringan telekomunikasi, air bersih dan listrik), pengamatan aktivitas kegiatan perikanan (meliputi kegiatan bongkar dan penanganan ikan hasil tangkapan nelayan, proses pelelangan, distribusi dan pemasaran, kegiatan kapal dan nelayan selama di PP/PPI, serta ketersediaan bahan bakar dan perbekalan lainnya selama pelayaran), serta pengamatan terhadap keberadaan dan aktivitas lembaga-lembaga perikanan di Kabupaten Belitung (meliputi keberadaan dan peran lembaga-lembaga perikanan di lokasi penelitian dan efektivitas lembaga tersebut dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah serta penegakan hukumnya). Wawancara dilakukan kepada perwakilan stakeholders terkait yang meliputi nelayan, pedagang/eksportir, konsumen, pengusaha industri pengolahan ikan, dinas perikanan, BAPPEDA, Pemda, Pengelola KUD, Tokoh Masyarakat dan LSM. Sedangkan wawancara pada sumber lain meliputi wawancara pada kelompok-kelompok
tertentu
untuk
menghasilkan
rumusan
kebijakan
pengembangan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung yang tepat untuk
48
direkomendasikan. Jumlah responden dari setiap kelompok stakeholders tersebut ditetapkan 5 – 10 % dari populasinya.
Tabel 2 Mapping Research No
Jenis Data
1
Data seri produksi ikan tangkap oleh nelayan di Kabupaten Belitung Data seri produksi ikan tangkap oleh nelayan di Kabupaten Belitung
2
3
Data potensi wilayah (ketenagakerjaan)
4
Kebijakan mikro dan makro perikanan tangkap tingkat nasional, Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung
Analisis
Informasi
Analisis sumberdaya Potensi dan stok ikan sumberdaya ikan Analisis Kelayakan Usaha (NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP) Analisis Kewilayahan (LQ, K, dan Delta N) Micro Macro Link Approach
Jenis usaha perikanan tangkap yang layak dan dapat dijadikan unggulan Mengetahui wilayah basis pengembangan usaha perikanan unggulan Mengetahui korelasi dan sinergi antara kebijakan perikanan tangkap di tingkat nasional dan daerah.
Data sekunder yang berupa data-data statistik urut waktu (time series) atas landing (produksi), harga per unit output (harga ikan per Kg per tahun), indeks harga konsumen, PDRB Kabupaten Belitung dan data penunjang lainnya.
3.4
Analisis Deskriptif Analisis ini digunakan untuk mengkaji potensi dan memberikan gambaran
mengenai kondisi perikanan berdasarkan keragaman data yang tersedia di Kabupaten Belitung. Pendekatan ini tidak dirancang untuk memprediksi dan mencari solusi optimal mengenai pengelolaan perikanan sebagaimana dapat dilakukan pada model bioekonomi, karena sifatnya yang statik dan cenderung bersifat agregat, pendekatan ini harus digunakan secara hati-hati karena secara implisit mengasumsikan beberapa penyederhanaan seperti kompleksitas interaksi antar komponen dalam perikanan serta asumsi mengenai penyederhanaan variasi di antara berbagai komponen yang dianalisis seperti variasi lokasi.(Fauzi, 2010) Selain itu analisis deskriptif juga digunakan untuk mempelajari program serta 49
karakteristik dan keragaman kelembagaan yang ada pada nelayan. Berdasarkan hasil pengumpulan tersebut, dilakukan interpretasi dan generalisasi keadaan masyarakat nelayan di Kabupaten Belitung secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Analisis ini juga difokuskan pada beberapa aspek (Sevilla, et al, 1993), yaitu kelembagaan, modal, pasar, lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Belitung. Aspek modal merupakan aspek yang memiliki peranan sangat penting bagi nelayan dalam melakukan aktivitas usaha di kawasan pesisir, terutama bidang kelautan dan perikanan. Peranan aspek pasar berpengaruh untuk menjual hasil penangkapan dan usaha perikanan lainnya. Kajian aspek lingkungan bertujuan untuk mengkaji seberapa besar potensi sumberdaya dan lingkungan yang dimiliki Kabupaten Belitung, sehingga nantinya didapatkan kondisi potensi Kabupaten Belitung.
3.5
Analisis Sumber Daya Ikan Analisis sumberdaya ikan ini digunakan untuk mengetahui kapasitas
sumberdaya ikan (stock) yang ada di Kabupaten Belitung. Terlebih dahulu harus ditentukan nilai produksi maksimal lestari (Maximum Sustainable Yield=MSY) dengan menggunakan model Schaefer (Pauly, 1983), yaitu dengan memplotkan hasil tangkapan persatuan upaya yang telah distandarisasi (elf) dalam satuan kg/trip; dan upaya penangkapan yang telah distandarisasi (f) dalam satuan trip, kemudian dihitung dengan model regresi linier, sehingga diperoleh nilai konstanta regresi (b) dan intercept (a). nilai konstanta regresi dan intercept ini akan digunakan dalam menentukan beberapa persamaan, yaitu: 1) Hubungan antara HTSU (Hasil Tangkapan Setiap Unit) dengan upaya penangkapan standar (l): HTSU = a – bf atau HTSU = c/f. 2) Hubungan antara hasil tangkapan (c) dan upaya penangkapan: c = af – bf 3) Upaya penangkapan optimum (f opt ) diperoleh dengan cara menyatakan
turunan
pertama
hasil
tangkapan
dari
upaya
penangkapan sama dengan nol; c = af – bf, c’ = a – 2bf = 0 f opt = a/2b
50
4) Produksi maksimum lestari (MSY) diperoleh dengan mensubstitusi nilai upaya penangkapan optimum ke dalam persamaan (2) di atas : c max = a(a/2b) – b(a2/4b2) Dengan demikian, maka tingkat pemanfaatan dapat dirumuskan: Ci Tingkat pemanfaatan =
x 100% MSY
Dimana: Ci = Jumlah hasil tangkapan MSY = Maximum Sustainable Yield
Analisis Bioekonomi digunakan untuk mengetahui hubungan antara Biologi ikan dengan Ekonomi ikan. Berdasarkan pada Prinsip Ekonomi bahwa penangkapan ikan dilakukan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengingat sumber daya ikan di laut itu terbatas (walaupun secara pengertian perikanan itu adalah sumber daya yang dapat diperbaharui), namun perlu diingat bahwa dalam teori MSY (Maximum Sustainable Yield) ikan yang dapat ditangkap adalah 80%. Sisanya yang 20% untuk keberlanjutan dari perikanan itu sendiri. Oleh karenanya perlu suatu analisis pemanfaatan ekonomi ikan yang tidak mengganggu keseimbangan ekologi dan sumberdaya ikan itu untuk masa yang akan datang.
3.6
Analisis Kesesuaian Usaha Perikanan Tangkap Analisis kesesuaian ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis usaha
perikanan tangkap yang sesuai dan dapat dijadikan unggulan dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung. Analisis kesesuaian ini akan menentukan usaha perikanan tangkap mana saja yang digunakan selama ini oleh nelayan di Kabupaten Belitung yang dapat memberikan keuntungan layak secara finansial dan mana saja yang tidak. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan semua penerimaan dari kegiatan investasi tersebut dengan semua pengeluaran yang harus dikeluarkan selama proses investasi. Untuk dapat diperbandingkan satu sama lain, maka penerimaan dan pengeluaran tersebut dinyatakan dalam bentuk uang dan harus dihitung selama periode operasi yang sama (Garrod dan Willis, 1999).
51
Parameter yang digunakan dalam analisis kesesuaian usaha ini didasarkan pada analisis pendapatan (benefit) dan pembiayaan (cost) yang dialami usaha perikanan tangkap selama tahun operasi di perairan Kabupaten Belitung. Adapun parameter tersebut adalah Net Present Value (NPV), Net Benefit – Cost Ratio (B/C ratio), Internal Rate of Return (IRR), Return of Investment (ROI) dan Payback Period (PP) (Hanley dan Spash, 1993).
1) Net Present Value (NPV) Net Present Value (NPV) digunakan untuk menilai manfaat investasi usaha perikanan tangkap yang merupakan jumlah nilai kini dari pendapatan bersih dan dinyatakan dalam rupiah. Bila NPV > 0 berarti investasi menguntungkan atau usaha perikanan tangkap tersebut layak, sehingga menjadi pertimbangan positif untuk
pengembangannya.
Apabila
NPV
<
0
berarti
investasi
tidak
menguntungkan atau usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dikembangkan lebih lanjut. Pada keadaan nilai NPV = 0 maka berarti investasi usaha perikanan tangkap tersebut hanya mengembalikan manfaat yang persis sama dengan tingkat pembiayaan yang dikeluarkan. Net Present Value (NPV) dinyatakan dengan rumus : n
NPV =
∑ t =1
(Bt - Ct) (1 + i) t
Dimana : B = pendapatan (benefit) C = pembiayaan (cost) i = discount rate t = tahun operasi
2) Benefit-Cost Ratio (B/C ratio) Benefit-Cost Ratio (B/C ratio) merupakan perbandingan dimana present value sebagai pembilang terdiri atas total dari pendapatan bersih investasi usaha perikanan tangkap yang bersifat positif, sedangkan sebagai penyebut terdiri atas present value total yang bernilai negatif atau pada keadaan pembiayaan kotor lebih besar daripada pendapatan kotor investasi usaha perikanan tangkap. Nilai B/C ratio akan terhitung bila terdapat paling sedikit satu nilai Bt – Ct yang bernilai positif. Bila B/C ratio > 1, maka kondisi ini menunjukkan investasi usaha
52
perikanan tangkap menguntungkan (NPV > 0). Terkait dengan ini, maka bila B/C ratio > 1 berarti investasi usaha perikanan tangkap layak sehingga menjadi pertimbangan positif untuk pengembangannya. Sedangkan bila B/C ratio < 1 berarti investasi usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dikembangkan lanjut. Benefit-Cost Ratio (B/C ratio) dinyatakan dengan rumus : n
(Bt - Ct) (Bt - Ct) > 0 t t = 0 (1 = i) B/C ratio = n (Ct - Bt) (Bt - Ct) < 0 ∑ t t =1 (1 + i)
∑
Dimana : B = pendapatan (benefit) C = pembiayaan (cost) i = discount rate t = tahun operasi Bt = pendapatan (benefit) pada tahun operasi tertentu Ct = pembiayaan (cost) pada tahun operasi tertentu
3) Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) merupakan nilai suku bunga maksimal yang menyebabkan NPV = 0. Oleh karena itu IRR menjadi batas untung rugi dan juga dapat dianggap sebagai tingkat keuntungan atas investasi bersih usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan tangkap dinyatakan “layak” bila IRR > dari interest rate (suku bunga) yang berlaku. Bila IRR sama dengan interest rate yang berlaku maka NPV usaha perikanan tangkap tersebut sama dengan nol. Jika IRR < dari interest rate yang berlaku maka nilai NPV lebih kecil dari 0, berarti usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dikembangkan lebih lanjut. Internal Rate of Return (IRR) dinyatakan dengan rumus : NPV1 IRR = i 1 + ( i 2 - i1 ) NPV1 - NPV2
Dimana : i1 i2 NPV 1
= interest rate yang menghasilkan NPV positif = interest rate yang menghasilkan NPV negatif = NPV pada discount rate i 1 53
NPV 2
= NPV pada discount rate i 2
4) Return of Investment (ROI) Return of Investment (ROI) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi dari pendapatan yang diterima pemilik. Oleh karena itu, ROI merupakan parameter finansial yang paling dalam menyeleksi tingkat pengembalian investasi dari suatu usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung dapat dikatakan layak dikembangkan bila mempunyai NPV > 0, B/C ratio > 1, IRR lebih besar dari interest rate (suku bunga) yang berlaku, dan ROI > 1. Interest rate (i) bank yang digunakan dalam analisis ini mengacu kepada Bank Indonesia (2009) yaitu 6.25 %. Return of Investment (ROI) dinyatakan dengan rumus :
ROI =
B I
Dimana : B = pendapatan (benefit) I = investasi usaha perikanan tangkap 5) Payback Period (PP) Payback Period (PP) digunakan untuk mengukur lamanya pengembalian investasi dari pendapatan yang diterima pemilik. Bila nilai Payback Period (PP) semakin kecil, berarti pengembalian investasi semakin cepat. Sedangkan bila nilai Payback Period (PP) semakin besar, berarti pengembalian investasi semakin lama. Payback Period (PP) dinyatakan dengan rumus :
PP =
Investasi Benefit
Keterangan : B = pendapatan (benefit) I = investasi usaha perikanan tangkap
54
3.7
Analisis Location Quotient (LQ) Location Quotient merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa
sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Location Quotient (LQ) dinyatakan dengan rumus :
eij LQir =
∑e
ij
Ei
∑E
i
dimana : eij
= output (tenaga kerja) sektor i (perikanan) di daerah (kecamatan) j
∑e
ij
= total output (tenaga kerja) sektor perikanan di daerah (kecamatan) j = output (tenaga kerja) sektor i (perikanan) di Kabupaten/Kota
Ei
∑E = i
total output (tenaga kerja) sektor perikanan di Kabupaten/Kota
Untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis LQ, terdapat suatu kesepakatan sebagai berikut : Jika nilai LQ i > 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-i. Jika nilai LQ i = 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total. Jika nilai LQ i < 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah. Pada analisis ekonomi basis, sering dijumpai permasalahan time lag yang tidak berlangsung secara tepat, karena perbedaan respon dari sektor basis terhadap
55
permintaan luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan analisis pengganda basis (K). Perhitungan nilai pengganda basis (sering juga disebut pengganda tenaga kerja) dinyatakan dengan rumus : N NB
K=
dimana : K = pengganda basis (pengganda tenaga kerja) N = total tenaga kerja NB = tenaga kerja sektor basis Untuk mengontrol nilai pengganda basis (pengganda tenaga kerja) tersebut, maka perlu dilakukan analisis pertumbuhan tenaga kerja di dalam wilayah. Analisis pertumbuhan tenaga kerja ini dinyatakan dengan rumus :
∆N = ∆NB x K
Dimana :
3.8
∆N
= pertumbuhan tenaga kerja di dalam wilayah
∆NB
= pertumbuhan tenaga kerja di sektor basis
K
= pengganda basis (pengganda tenaga kerja)
Analisis Micro-Macro Link (MML) Menurut Fauzi (2006), Analisis Micro-Macro Link ini digunakan untuk
memudahkan penyusunan konsep kebijakan strategis untuk trade-off ekonomi pembangunan perikanan tangkap terpadu di Kabupaten Belitung dan mengetahui sinergi/korelasinya dengan arah pengembangan ekonomi kawasan dan kebijakan pembangunan nasional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam sektor perikanan adalah belum tersedianya informasi yang tepat dan akurat mengenai keterkaitan antara mikro dan makro sektor ini dalam perekonomian lokal, regional maupun nasional. Keterkaitan mikro makro ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan perikanan ke depan karena dengan diketahuinya keterkaitan mikro56
makro tersebut, perencanaan ke depan akan lebih terarah dan tepat mengenai sasaran serta tersedianya informasi yang tepat dan relevan menyangkut kinerja sektor perikanan dan kelautan. Berdasarkan alasan di atas, adalah sangat penting untuk melakukan assessment menyangkut keterkaitan micro-macro link yang berisi informasi mengenai pola interaksi komponen ekonomi kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan di Kabupaten Belitung pada khususnya. Micro Macro Link (MML) perikanan dan kelautan merupakan assessment yang secara umum menyediakan informasi mengenai pola interaksi dan saling membutuhkan komponen ekonomi kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan di Kabupaten Belitung pada khususnya. Secara khusus informasi ini menyangkut keterkaitan antara kegiatan makro pembangunan dan mikro pembangunan lokal sektor perikanan Kabupaten Belitung.
Sektor Perikanan
Kontributor Pembangunan Sumber penyerap surplus Ekonomi skala Tenaga kerja skala lokal/reg/nas Lokal/reg/nas
Sumber penerimaan Negara dan pendapatan skala lokal/reg/nas
Sumber penyedia pangan Bagi penduduk wilayah pesisir
Informasi keterkaitan mikro makro sektor Skala lokal/reg/nas
Infromasi yang tepat dan relevan kinerja sector perikanan dan kelautan Skala lokal/reg/nas
Perencanaan ke depan yang lebih terarah dan tepat mengenai sasaran
Sumber: Fauzi, 2006
Gambar 3 Latar belakang studi Micro-Macro Link
Untuk merujuk keterkaitan micro-macro link dengan pembangunan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Belitung, perlu juga dilihat dari sudut teori
57
perubahan struktural. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata, namun lebih dari itu, memiliki perspektif yang luas, termasuk dimensi sosial dalam proses pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan dengan mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik (Kuncoro, 1997). Dalam Teori Perubahan Struktural, pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia, semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian kemudian berubah menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1991). Pada pembahasan teori perubahan struktural ini, akan disinggung secara garisbesar teori pembangunan yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dengan konsep teori migrasi. Mengawali teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu: 1) Perekonomian Tradisional dan 2) Perekonomian Industri. Dalam perekonomian tradisional, bahwa di daerah perdesaan, dengan kondisi yang tradisonal, ketersediaan tenaga kerja boleh dikatakan melimpah karena erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang berada di perdesaan dengan tingkat hidup
masyarakat yang berada dalam lingkungan marginal,
sehingga keberadaan tenaga kerja tidaklah berpengaruh terhadap hasil pertanian yang didapatkan. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal, dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan dalam perekonomian industri, yang rata-rata terletak di perkotaan, dimana sektor yang berpengaruh adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini ditandai dengan tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, dalam hal ini termasuk tenaga kerja. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja, bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari perdesaan, karena nilai nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang dapat dicapai.
58
Dalam Performance ekonomi perikanan dan kelautan secara konvensional, yang kalau dikaitkan dengan teori perubahan struktural terlihat bahwa persoalan tenaga kerja yang bergerak di bidang perikanan tangkap mempunyai beberapa fariabel yang biasanya akan tercermin dari beberapa data dasar yang umum diketahui. Performance tersebut, yang seringkali menjadi bahan pertanyaan umum untuk merencanakan kembali berbagai kebijakan dalam siklus evaluasi kebijakan adalah menyangkut berbagai hal dalam sektor tersebut seperti Product Domestic Regional Bruto (PDRB), produksi Rumah Tangga Perikanan (RTP), armada perikanan, nilai produksi, pendapatan nelayan, konsumsi, perdagangan (trade), maupun potensi yang ada. Dari data-data menyangkut potensi tersebut yang biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel data statistik dalam angka pada buku saku atau lainnya. Seringkali angka-angka tersebut tidak dapat berbicara apa-apa jika kita ingin merunut permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kinerja perikanan dan kelautan karena data tersebut tidak menggambarkan keterkaitan antar satu komponen dengan lainnya, artinya setiap data berdiri sendiri. Ada beberapa data kinerja yang hilang pada konvensional tersebut menyangkut hal-hal seperti: -
Bagaimana performance usaha perikanan menyangkut faktor produksi, profit, productivity, pengembangan wilayah basis, dan lainnya?
-
Bagaimana usaha perikanan tangkap mempengaruhi atau dipengaruhi baik secara mikro maupun makro dalam link pembangunan perikanan terpadu?
-
Bagaimana
pengaruh/dampak
dan
signifikasi
pengaruh
trade
(perdagangan) terhadap komponen lainnya dalam pembangunan perikanan tangkap? -
Bagaimana pengaruh/dampak dan signifikasi pengaruh kondisi moneter dan fiskal dan kebijakan nasional terkait sektor perikanan terhadap komponen lainnya dalam pembangunan perikanan tangkap?
-
Bagaimana pengaruh/dampak dan signifikasi pengaruh kondisi ekonomi regional
Bangka
Belitung
terhadap
komponen
lainnya
dalam
pembangunan perikanan tangkap? Hal-hal seperti inilah yang kelak akan terjawab dengan menggunakan analisis Micro Macro Link (MML), yang sebenarnya juga diperoleh dari data
59
dasar konvensional yang ada, beserta kondisi realistik di lapangan. MML merupakan data performance endogenous yang diperoleh dari analisis performance konvensional plus data lainnya yang terkait termasuk data primer yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Seperti tampak pada Gambar 4, Analisis mikro-makro link merupakan studi yang menggabungkan berbagai data dan kebijakan yang menyangkut faktor pembangunan mikro dan makro dari sektor perikanan. Faktor mikro akan menyangkut market output yang akan memberikan nilai profit dan productivity dari sektor usaha perikanan. Usaha perikanan juga merupakan performance yang dihasilkan dari market input yang terdiri dari faktor produksi dan faktor tenaga kerja. Di sisi lain pada variabel makro, yang terdiri dari kebijakan nasional, ekonomi regional dan juga trade (perdagangan) yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan lainnya. National macro policy yang terdiri dari kebijakan fiskal dan moneter akan memberikan pengaruhnya masing-masing, dimana kebijakan fiskal akan berdampak terhadap market output, market input pada skala mikro, yang akhirnya akan mempengaruhi usaha perikanan itu sendiri. Kebijakan fiskal juga akan mempengaruhi trade pada skala makro. Sementara itu kebijakan moneter secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha perikanan melalui dampak terhadap ekonomi regional dan kondisi stok. Hal ini secara teori dapat dijelaskan, salah satu contohnya adalah hubungan antara suku bunga dan kondisi stok sumber daya misalnya. Menurut Fauzi (2010) dalam hal pengelolaan perikanan, terutama yang menyangkut dengan ekonomi perikanan, dibutuhkan regulasi kebijakan perikanan, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya ikan tidak terjadi konflik dan dapat dimanfaatkan secara lebih adil. Dengan melihat hasil penelitian empiris tentang teori ekonomi perikanan yang dilakukan oleh Acheson (1975), Townsend (1985) Agnello dan Donneley (1975) menunjukkan bahwa pengaturan akses terhadap sumber daya akan terbukti menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi serta peningkatan produktivitas per tenaga kerja dan produktivitas per unit input. National Macro Policy
Ekonomi Regional
Trade
MAKRO
Service Base
Resource Base
60 Fiskal
Moneter
GDP Regional
Keterangan:
: Memiliki pengaruh secara langsung : Memiliki pengaruh tidak langsung Sumber: Fauzi, 2006 Gambar 4 Logic framework Micro-Macro Link
Ekonomi regional merupakan kinerja dari resource based activity dan juga service based activity yang akan memberikan kontribusi terhadap nilai Gross Domestic Product (GDP) regional yang berawal dari kebijakan nasional. Secara makro, keterkaitan dengan Trade, Fiskal dan moneter dalam menentukan kebijakan akan berdampak secara lokal dalam kaitannya dengan garis kebijakan. Secara mikro, usaha perikanan erat sekali hubungannya dengan ketersediaan sumber bahan baku perikanan dan produk yang bisa dijual hasil dari penangkapan ikan. Saling pengaruh mempengaruhi atas ketersediaan tenaga kerja dan tingkat produktivitas untuk menghasilkan tangkapan, menjadikan masalah ini perlu dianalisis secara lebih terintegral dengan mempergunakan analisis MML sebagai bahan perencanaan untuk dapat menghasilkan bentuk policy link yang dapat dijadikan andalan untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Belitung.
61
Analisis MML ini dikembangkan dengan menggunakan metode LISREL (Linear Structural Relationship) yaitu salah satu software statistik yang digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan structural equation modelling (SEM). Menurut Mueller (1996) dan Ghozali (2006), metode structural equation modelling (SEM) merupakan analisis multivariat yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis tingkat dan sifat pengaruh interaksi (link) antar komponen pada suatu sistem nyata dengan menggunakan data lapang yang bersifat multivariabel dan multihubungan. Untuk meningkatkan keakuratan hasil analisis, metode SEM juga mempunyai alat uji yang dikenal dengan kriteria goodness-of-fit yang dapat digunakan secara terintegrasi. SEM dapat digunakan untuk menganalisis tingkat peran komponen yang berinteraksi dalam sistem, menetapkan komponen yang berpengaruh signifikan dan tidak signifikan, memberikan arahan pemilihan variabel yang menjadi perhatian dalam pengembangan operasi di suatu kawasan. Dalam penelitian ini, analisis SEM digunakan untuk menganalisis berbagai pengaruh dan sifat pengaruh dalam interaksi (link) antar komponen yang mendukung pembangunan perikanan tangkap terpadu seperti diilustrasikan oleh Fauzi (2006) dalam logic framework MML yang terdapat pada Gambar 4. Pada logic framework MML dapat dilihat hubungan antara kondisi mikro di tingkat local dan kondisi makro di tingkat regional yang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam hubungan dengan kebijakan nasional. Tingkat pengaruh tersebut ditunjukkan oleh koefisien pengaruh yang dihasilkan model dan dinyatakan fit (sesuai) menurut kriteria goodness-of-fit baik yang bersifat langsung (direct effect), tidak langsung (indirect effect), maupun yang merupakan pengaruh total (total effect). Sifat pengaruh dapat signifikan atau tidak signifikan ditunjukkan oleh nilai probabilitas (P) setiap pengaruh dalam interaksi antar komponen.
Mulai
Kajian Pustaka 62 Survey Lapangan
Gambar 5 Diagram alir tahapan penelitian
63
4 KERAGAAN PERIKANAN DAN STOK SUMBER DAYA IKAN
4.1 Kondisi Alat Tangkap dan Armada Penangkapan Ikan merupakan komoditas penting bagi sebagian besar penduduk Asia, termasuk Indonesia karena alasan budaya (culture) atau ekonomi. Secara budaya, ikan telah menjadi bagian dari menu konsumsi penduduk sejak berabad-abad sebelumnya (Wahyuni, 2007). Pada saat sekarang ini, dengan terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap ikan, nilai ekonomisnya menjadi semakin meningkat disamping ikan merupakan salah satu sumber protein murah bagi sebagian besar penduduk. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk sebesar 210 juta jiwa pada tahun 2000 dan dalam jangka waktu 35 tahun mendatang, populasi penduduk Indonesia akan bertambah dua kali lipat menjadi 400 juta jiwa sehingga ketersediaan pangan akan menjadi masalah, terutama yang terkait dengan tersedianya ikan sebagai bahan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya peningkatan penangkapan ikan. Alat tangkap dan armada penangkapan merupakan komponen utama dalam pengembangan kegiatan perikanan tangkap di suatu wilayah. Potensi sumber daya ikan dan kualitas sumber daya manusia yang baik tidak akan menjadi keberhasilan kegiatan perikanan tangkap, bila alat tangkap dan armada penangkapan yang dioperasikan tidak memadai terutama dalam spesifikasinya. Kondisi alat tangkap dan armada penangkapan yang digunakan nelayan akan mempengaruhi jumlah produksi, jenis ikan yang ditangkap, kualitas hasil tangkapan dan jangkauan operasi penangkapan. Dalam kaitan ini, maka kondisi alat tangkap dan armada penangkapan ini harus selalu diperhatikan dalam setiap upaya pengembangan kegiatan perikanan tangkap termasuk di Kabupaten Belitung.
4.1.1
Kondisi alat tangkap di Kabupaten Belitung Hasil analisis data lapangan menunjukkan bahwa jenis alat tangkap yang
digunakan dalam usaha penangkapan ikan di perairan Kabupaten Belitung cukup beragam. Hal ini karena jenis sumber daya ikan yang bisa ditangkap di lokasi cukup banyak baik dari jenis ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal,
maupun udang dan biota laut non ikan. Alat tangkap yang dominan digunakan diantaranya adalah pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bagan perahu, bagan tancap, bubu, jermal, pukat udang, dan trammel net. Gambar 6 memperlihatkan jumlah rata-rata alat tangkap tersebut yang dioperasikan selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung.
Trammel Net
5840
Pukat Udang
2253
Jermal
17
Bubu
15475
Bagan Tancap
570
Bagan Perahu
848
Pukat Pantai
100
Sero
61
JIH
376
JIL
87
JIT
603
Payang
954
Pancing Tonda
1354 0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Jum lah Alat Tangkap (unit)
Gambar 6 Pemakaian alat tangkap selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung Berdasarkan Gambar 6, bubu merupakan alat tangkap yang jumlahnya paling banyak di Kabupaten Belitung, yaitu mencapai 15475 unit. Hal ini cukup wajar karena bubu diusahakan oleh nelayan skala kecil di Kabupaten Belitung, dimana setiap nelayan dapat mempunyai 5-10 unit bubu. Bubu tersebut umumnya dibuat dengan bahan utama berupa bambu yang relatif mudah ditemukan di Kabupaten Belitung, sehingga tidak begitu berat bagi nelayan untuk memilikinya beberapa unit. Alat tangkap lainnya yang cukup tinggi jumlahnya adalah trammel net, pukat udang, dan pancing tonda, yaitu masing-masing 5840 unit, 2253 unit, dan 1354 unit. Trammel net dan pukat udang banyak diandalkan nelayan dalam menangkap udang dan biota non ikan, yang kebutuhan dan potensinya cukup
66
tinggi di lokasi penelitian, serta harga jualnya yang mahal. Hal ini membuat nelayan di Kabupaten Belitung banyak tertarik untuk mengusahakannya, meskipun secara finansial belum tentu lebih baik dari yang lainnya. Pukat udang dan trammel net di Kabupaten Belitung termasuk alat tangkap yang mudah rusak karena lokasi pengoperasian pada umumnya adalah perairan dangkal. Perairan Kabupaten Belitung dan sebagian besar Selat Malaka termasuk perairan dangkal, sehingga alat tangkap yang menangkap ikan demersal dan biota laut non ikan sangat mudah tersangkut dengan karang atau benda-benda di dasar perairan. Jermal, sero dan jaring insang lingkar (JIL) termasuk alat tangkap yang jumlahnya sedikit di Kabupaten Belitung, yaitu masing-masing 17 unit, 61 unit, dan 87 unit. Sedikitnya jumlah jermal lebih disebabkan oleh biaya investasinya yang besar sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengusahakannya. Sero dan jaring insang lingkar (JIL) juga hanya diusahakan dalam skala besar, dimana setiap alat tangkap tersebut dapat mempekerjakan 8 – 15 nelayan. Lebih lanjut pembahasan tentang investasi ini disajikan dalam analisis kelayakan usaha pada Bab 5.
4.1.2
Kondisi armada dan daerah penangkapan ikan di Kabupaten Belitung
Gambar 7 Peta daerah penangkapan ikan di Kabupaten Belitung
67
Daerah penangkapan ikan di Kabupaten Belitung, sesuai dengan daerah penelitian terdapat di empat kecamatan yang tersebar di pesisir barat pulau Belitung, yaitu Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong. Perairan tempat penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menyebar sampai ke pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitar kecamatan-kecamatan itu, sehingga dalam melakukan penelitian, tidak dapat dilakukan spesifikasi secara detail
asal muasal nelayan, karena mereka
melakukan penangkapan ikan lebih diarahkan insting mereka sebagai nelayan tradisional dengan mempergunakan armada penangkapan yang mereka miliki. Pada Gambar 7 disajikan peta daerah penangkapan ikan yang terdapat di daerah penelitian. Di Kecamatan Sijuk lebih banyak dipakai alat tangkap ikan yang terdiri dari panjing tonda, sero dan bubu, sedangkan di Kecamatan Tanjung Pandan banyak digunakan payang, jaring insang hanyut (JIH), sementara itu di Kecamatan Badau nelayan banyak mempergunakan trammel net dan di Kecamatan Membalong nelayan lebih senang mempergunakan pukat pantai dengan sistem arisan dan berkelompok. Dalam melakukan penangkapan ikan, nelayan
mempergunakan
bermacam-macam armada untuk menangkap ikan dan dilengkapi dengan alat tangkap ikan yang mereka miliki. Secara garis besar, armada penangkapan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan dapat dibagi dalam tiga kategori besar, yaitu armada/perahu tanpa motor, armada/perahu motor tempel, dan armada/perahu motor. Armada/perahu motor termasuk yang paling banyak dioperasikan di Kabupaten Belitung, yaitu rata-rata 1976 unit setiap tahunnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, 2008). Gambar
8
menyajikan
jumlah
armada
penangkapan
ikan
yang
dioperasikan selama periode 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung, baik untuk armada/perahu tanpa motor, armada/perahu motor tempel, maupun armada/perahu motor.
68
Jumlah Armada/Perahu (trip) (unit)
2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Perahu Tanpa Motor
Gambar 8
Perahu Motor Tempel
Perahu Motor
Jumlah armada penangkapan yang dioperasikan selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung
Berdasarkan Gambar 8, jumlah armada/perahu motor yang beroperasi setiap tahunnya di perairan Kabupaten Belitung di atas 1000 unit. Operasi armada/perahu motor dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sekitar 2225 unit, sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2000, yaitu hanya 1637 unit. Banyaknya jumlah armada yang beroperasi pada tahun 2005 diduga karena kegiatan usaha perikanan berkembang dengan baik dan hasil tangkapannya meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah armada penangkapan yang dibutuhkan. Jumlah armada penangkapan yang tinggi ini di tahun 2005 juga terjadi pada jenis armada/perahu tanpa motor dan armada/perahu motor tempel. Pada tahun 2005, armada/perahu tanpa motor dan armada/perahu motor tempel di Kabupaten Belitung masing-masing mencapai 530 unit dan 56 unit. Jumlah yang rendah pada awal periode tahun 2000-2001 untuk ketiga kategori armada penangkapan memberi indikasi belum berkembangnya secara maksimal usaha perikanan tangkap di lokasi. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya pembinaan di kalangan nelayan, nilai produk perikanan yang rendah, perkembangan isu perikanan yang krusial di lokasi dan lainnya. Gambar 9 menyajikan kondisi jumlah armada/perahu tanpa motor dari jenis jukung dan perahu papan kecil selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung.
69
Jumlah Armada/Perahu (trip) (unit)
600 500 400 300 200 100 0 2000
2001 2002 2003
2004 2005
2006 2007 2008
2009
Tahun Jukung
Perahu Papan Kecil
Gambar 9 Jumlah armada/perahu tanpa motor dari jenis jukung dan perahu papan kecil selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung Armada/perahu tanpa motor yang beroperasi di Kabupaten Belitung umumnya dari jenis jukung dan perahu papan kecil, sedangkan untuk perahu papan ukuran sedang dan besar tidak ada (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, 2008 dan Ditjen Perikanan Tangkap, 2009). Untuk perahu ukuran kecil, pada tahun 2002-2005 pernah tidak dioperasikan, namun pada tahun 2006-2009 berkembang lagi dengan jumlah yang signifikan, yaitu mencapai 441 unit pada tahun 2006. Hal ini diduga karena pola penangkapan yang berubah/belum stabil di lokasi sehingga memberi peluang untuk tumbuh dan tenggelamnya sarana pendukung penangkapan yang digunakan. Pada tahun 20022005 jukung berkembang baik di Kabupaten Belitung, namun turun kembali pada tahun 2006 – 2009 seiring dengan bertambahnya perahu papan kecil. Melihat kondisi seperti ini, diduga jukung dan perahu papan kecil mempunyai fungsi yang relatif sama, sehingga dapat disubstitusikan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap di lokasi. Dalam kaitan dengan armada/perahu motor, armada yang beroperasi di Kabupaten Belitung berukuran maksimum 20 – 30 GT (Gross Tonnes). Gambar 10 menyajikan kondisi jumlah armada/perahu motor dari ukuran < 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, dan 20-30 GT selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung.
70
Jumlah Armada/Perahu (trip) (unit)
2500 2000 1500 1000 500 0 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Tahun < 5 GT
5-10 GT
10-20 GT
20-30 GT
Gambar 10 Jumlah armada/perahu motor dari ukuran < 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, dan 20-30 GT selama periode 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung Berdasarkan Gambar 10, diketahui bahwa sebagian besar armada/perahu motor yang beroperasi di Kabupaten Belitung mempunyai ukuran < 5 GT. Hal ini sekaligus memberi penegasan bahwa dominasi perahu motor dalam kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung sebagian besar merupakan kontribusi armada 5 GT ke bawah. Armada/perahu motor dengan ukuran 10-20 GT paling banyak kedua di Kabupaten Belitung. Armada dengan ukuran ini banyak digunakan dalam operasi alat tangkap skala menengah seperti pancing tonda dan jaring insang.
4.2. Perkembangan Nelayan Kemajuan sektor perikanan sangat tergantung terhadap kondisi nelayan. Bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi kelautan yang akan dikembangkan, tidak bisa melepaskan diri dari tersedianya nelayan. Untuk itu perlu sejumlah agenda untuk pemberdayaan nelayan. (Arif Satria, 2004) Pertama, perlu diupayakan skim kredit lunak dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas nelayan, sehingga nelayan mampu menjadi tuan rumah di lautnya
sendiri.
Kedua,memacu peningkatan kualitas SDM nelayan, tidak saja pengetahuan, tetapi juga
ketrampilan
serta
kesehatan
baik
fisik
maupun
mental.
Ketiga,
mengembangkan institusi ekonomi di masyarakat nelayan, untuk menciptakan
71
ketahanan ekonomi menghadapi dinamika perubahan luar. Keempat, memperkuat jaringan nelayan untuk membangun kerjasama dan saling pengertian antar masyarakat nelayan, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya. Hal ini mengingat bahwa kegiatan perikanan adalah lintas wilayah administratif. Jaringan ini diarahkan untuk terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya, agar tidak terjadi konflik antar nelayan. Secara umum, nelayan di Kabupaten Belitung terbagi dalam tiga kategori, yaitu nelayan tetap, nelayan sambilan, dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan yang bekerja tetap merupakan nelayan yang menjadikan kegiatan penangkapan ikan sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Nelayan sambilan merupakan nelayan yang sebenarnya punya pekerjaan tetap, namun bila tidak ada kesibukan di pekerjaan tetap, mereka akan ikut secara serius bekerja pada kegiatan penangkapan ikan. Di Kabupaten Belitung, pekerjaan tetap dari nelayan sambilan ini biasanya bertani, berkebun atau buruh di perusahaan swasta. Nelayan sambilan merupakan nelayan yang sudah punya pekerjaan tetap dan pekerjaan sambilan bila ada waktu luang, namun bila pekerjaan tetap dan pekerjaan sambilan sedang off, mereka akan melakukan kegiatan penangkapan ikan (Pramono, 2005). Atau mereka juga bisa merupakan remaja yang menyempatkan diri ikut menangkap ikan pada saat libur sekolah yang tidak digunakan untuk bermain. Di Kabupaten Belitung, nelayan sambilan tambahan ini biasanya dari kalangan pedagang di pasar, petani yang mempunyai usaha sambilan di rumah, dan kalangan remaja. Nelayan tersebut dapat mengikuti usaha perikanan tangkap yang berbedabeda dari waktu ke waktu, tergantung pada peluang yang ada. Misalnya nelayan sero, kadang juga mengikuti usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH) bila kondisi arus laut kurang baik dan migrasi ikan yang ditangkap sero tidak begitu banyak. Nelayan Kabupaten Belitung punya kebiasaan selalu mengikutkan anak, saudara dan teman dekat pada usaha perikanan tangkap yang mereka jalankan bila mereka membutuhkan pekerjaan. Hal ini tentu memberi dampak sosial yang baik karena dapat meminimalisasi pengangguran dan konflik sosial lainnya. Tabel 3 menyajikan komposisi jumlah nelayan yang bekerja tetap, sambilan, dan sambilan tambahan periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung.
72
Tabel 3
Jumlah nelayan yang bekerja tetap, sambilan, dan sambilan tambahan periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung Nelayan Nelayan Nelayan Total Sambilan Tahun Tetap Sambilan Nelayan Tambahan (orang) (orang) (orang) (orang) 2000 6432 1326 128 7886 2001 7634 1376 102 9112 2002 7983 1348 198 9529 2003 8023 1342 247 9612 2004 8932 2145 0 11077 2005 8940 1085 46 10071 2006 4164 5112 0 9276 2007 4365 5210 0 9575 2008 4753 5712 0 10465 2009 6562 5441 12 12015 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2009. Pada Tabel 3 terlihat jumlah nelayan yang bekerja tetap, berkembang meningkat setiap tahunnya pada periode tahun 2000 – 2005. Jumlah ini kemudian menurun drastis pada tahun 2005 ke 2006, yaitu dari 8940 orang pada tahun 2005 menjadi 4164 orang pada tahun 2006. Penurunan ini terjadi karena kalangan nelayan usia muda yang memiliki pendidikan cukup tinggi, serta adanya peluang pekerjaan yang dirasa lebih baik bagi mereka, seperti tawaran menjadi pengawai honorer di instansi pemerintah dengan harapan suatu saat dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan tawaran bekerja di luar daerah, seperti di Batam dan Malaysia. Kenyataannya memang pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I lalu, banyak tenaga honorer instansi pemerintah yang diangkat menjadi PNS. Namun jumlah nelayan tetap tersebut meningkat kembali di tahun 2009 menjadi sekitar 6562 orang, hal ini terjadi karena disamping adanya laju pertumbuhan penduduk, juga karena beberapa nelayan usia muda yang menerima tawaran kerja tersebut kembali bekerja sebagai nelayan akibat pekerjaan sebelumnya tidak memberikan kepastian. Jumlah nelayan sambilan cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun pernah mengalami penurunan, yaitu dari 2145 orang pada tahun 2004 menjadi 1085 orang pada tahun 2005. Penurunan tersebut tidak begitu besar bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2006
73
meningkat tajam menjadi 5112 orang. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2006 terjadi karena terbukanya kesempatan menjadi nelayan sambilan bagi petani dan profesi lainnya akibat ditinggalkan oleh nelayan tetap usia muda yang mencari pekerjaan lain pada tahun 2005. Jumlah nelayan sambilan tersebut bertahan terus hingga tahun 2009, yang meningkat menjadi 5441 orang. Meskipun pada tahun 2008 sempat melonjak menjadi 5712 orang. Jumlah nelayan sambilan tambahan relatif berfluktuatif setiap tahunnya, namun secara umum kecenderungannya adalah menurun. Berdasarkan Tabel 3, jumlah nelayan sambilan tambahan pada tahun 2000 sekitar 128 orang, sempat meningkat menjadi 247 orang pada tahun 2003, namun menurun kembali hingga pada tahun 2009 hanya ada sekitar 12 orang. Hal ini terjadi karena kesempatan yang ada lebih banyak diisi oleh nelayan sambilan, dimana intensitas keikutsertaan dan tingkat keseriusannya relatif lebih baik daripada nelayan sambilan tambahan. Hal ini menjadi wajar karena pengusaha atau nelayan pemilik tidak mau kegiatan penangkapannya terganggu akibat ketidakjelasan anggota yang ikut serta. Secara umum, jumlah nelayan di Kabupaten Belitung memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini memberi indikasi bahwa ada dukungan potensi dari sumber daya lokal, bila hal ini dapat diteruskan maka kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung dapat dikembangkan lagi.
4.3 Kondisi Produksi Ikan Sektor perikanan di Kabupaten Belitung dapat memproduksi ikan setiap tahunnya, baik dari jenis ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, maupun udang dan biota laut non ikan lainnya. Produksi setiap jenis ikan tersebut terkadang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, migrasi ikan, dan upaya penangkapan yang dilakukan nelayan Kabupaten Belitung setiap tahunnya. Alat tangkap yang umum dioperasikan nelayan dalam mendukung produksi ikan tersebut diantaranya adalah pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), jaring insang hanyut (JIH), sero, jaring insang hanyut (JIH), pukat pantai, bagan perahu, bagan tancap, bubu, jermal, pukat udang, dan trammel net.
74
Tabel 4 menyajikan jumlah produksi ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang dan biota laut non ikan yang menggunakan alat-alat tangkap tersebut selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung.
Tabel 4 Jumlah produksi ikan selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung
Tahun
Ikan Pelagis Besar (ton)
2000 5951.90 2001 8235.22 2002 8919.72 2003 8919.60 2004 9071.20 2005 10687.28 2006 10987.00 2007 10939.90 2008 9857.82 2009 7051.00 Sumber : Olahan data (2010)
Ikan Pelagis Kecil (ton)
Ikan Demersal (ton)
4959.00 4597.90 5764.80 5296.30 4428.50 5470.00 5926.00 6714.40 6394.80 6582.60
4553.20 4656.10 4350.10 5032.90 5287.60 5623.90 5376.80 6090.20 6366.80 6015.30
Udang dan Biota Laut Non Ikan (ton) 538.40 776.40 683.70 888.60 1002.30 1125.50 809.40 826.50 595.30 815.80
Berdasarkan Tabel 4, secara umum di Kabupaten Belitung, produksi ikan pelagis besar lebih tinggi daripada produksi ikan pelagis kecil, ikan demersal, maupun udang dan biota laut non ikan. Produksi ikan pelagis besar tertinggi terjadi pada tahun 2005, 2006, dan 2007, yaitu berturut-turut mencapai 10687,28 ton; 10987,00 ton; dan 10939,90 ton. Peningkatan ini terjadi karena aktivitas penangkapan yang cukup tinggi pada tahun-tahun tersebut, disamping terjadi migrasi ikan yang cukup banyak di lokasi tersebut, sehingga hasil tangkapan nelayan lebih baik. Gambar 11 menunjukkan trend upaya penangkapan gabungan (effort-gabungan) selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung.
75
Upaya Penangkapan (trip) (unit)
2500000.00 2000000.00 1500000.00 1000000.00 500000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Ikan Pelagis Kecil
Ikan Pelagis Besar
Ikan Demersal
Udang dan Biota Laut Non Ikan
Gambar 11 Trend upaya penangkapan gabungan (effort-gabungan) selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung Produksi ikan pelagis kecil dan ikan demersal relatif berimbang selama periode tahun 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung. Produksi tertinggi untuk ikan pelagis kecil terjadi pada tahun 2007, yaitu sekitar 6714,40 ton, dan produksi terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sekitar 4428,50 ton. Produksi ikan demersal pada tahun 2007 dan tahun 2008 termasuk paling tinggi, yaitu masingmasing mencapai 6090,20 ton dan 6366,80 ton, dan produksi terendahnya terjadi pada tahun 2004, yaitu sekitar 4350,10 ton. Bila dihubungkan dengan trend upaya penangkapannya (Gambar 11), maka upaya penangkapan ikan demersal lebih tinggi dan meningkat sangat tajam, upaya penangkapan ikan pelagis kecil lebih stabil dan cukup kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1) potensi ikan demersal lebih kecil daripada potensi ikan pelagis kecil sehingga dengan upaya penangkapan yang lebih tinggi, jumlah hasil tangkapannya juga tidak meningkat lebih baik, (2) produktivitas penangkapan ikan demersal secara umum tidak lebih baik daripada penangkapan ikan pelagis kecil, sehingga tidak bisa meningkatkan hasil tangkapan meskipun upayanya ditingkatkan. Produksi udang dan biota laut non ikan termasuk paling rendah di Kabupaten Belitung. Hal ini wajar karena sumber daya ini umumnya lebih sedikit penyebarannya di perairan. Fluktuasi produksi udang dan biota laut non ikan ini tidak begitu besar di Kabupaten Belitung, dimana produksi paling tinggi terjadi
76
pada tahun 2004 dan 2005, yaitu masing-masing 1002,30 ton dan 1125,50 ton. Sedangkan produksinya yang termasuk rendah terjadi pada tahun 2000 dan 2008, yaitu masing-masing 538,40 ton dan 595,30 ton. Bila jumlah produksi ini dihubungkan dengan upaya penangkapannya, maka akan tampak bahwa upaya penangkapan yang cenderung naik (Gambar 11) tidak menyebabkan kenaikan pada jumlah produksi udang dan biota laut non ikan lainnya di Kabupaten Belitung. Apakah ini merupakan indikasi dari overfishing atau ada penyebab lainnya, pembahasan terkait stok akan menjelaskan kondisi potensi maksimum lestari dan tingkat pemanfaatan sumber daya udang dan biota laut non ikan tersebut. Penyebab lain yang mungkin terjadi adalah teknologi penangkapan udang dan biota laut non ikan yang tidak berkembang dengan baik, sehingga produktivitas penangkapan rendah dan bahkan cenderung turun, seiring bertambahnya umur alat tangkap. Selama ini, pukat udang dan trammel net merupakan alat tangkap yang banyak diandalkan oleh nelayan di Kabupaten Belitung, dan dapat menyebabkan penurunan produktivitas bila tidak dirawat dengan baik, apalagi misalnya dengan alasan ketidak-adaan biaya. Terkait dengan ini, maka pembinaan perlu terus diberikan kepada nelayan tersebut terutama dalam introduksi teknologi penangkapan dan pendugaan daerah penangkapan yang lebih baik.
4.4 Stok Sumber daya Ikan Seiring peningkatan produksi perikanan di Indonesia, penyediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri pun mengalami peningkatan. Jika tahun 2001, total penyediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri mencapai 4,69 juta ton, pada 2003 telah mencapai 5,30 juta ton. Dengan demikian, pada periode tahun 2001 – 2003, rata-rata kenaikan konsumsi ikan dalam negeri mencapai 6,41 % per tahun (Wahyuni, 2007).
4.4.1 Stok sumber daya ikan pelagis besar Ikan pelagis besar merupakan sumber daya ikan yang sangat penting di Kabupaten Belitung, karena sumber daya ikan tersebut telah menjadi hasil tangkapan yang sangat penting bagi nelayan di Kabupaten Belitung, dimana
77
sekitar 44 % dari total hasil tangkapan nelayan, merupakan jenis ikan pelagis besar. Gambar 6 pada bagian sebelumnya menunjukkan hal tersebut. Adapun jenis-jenis ikan pelagis besar yang potensial di Kabupaten Belitung adalah cucut, tongkol, cakalang, dan tenggiri. Ikan tenggiri termasuk jenis ikan pelagis besar yang dominan ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Belitung. Nilai produksi pada tahun 2008 mencapai Rp 59.297.750.000. Hal ini didukung oleh alat tangkap yang digunakan nelayan berupa pancing tonda dan payang, dimana mereka lebih terbiasa dan telah menggunakan alat tangkap tersebut secara turun-temurun. Hasil survey menunjukkan bahwa nelayan telah dapat mengadopsi beberapa teknologi dari luar dalam pengembangan alat tangkap yang digunakan, termasuk pada pancing tonda dan payang. Secara detail, alat tangkap yang digunakan dalam penangkapan ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung, yang terdiri dari pancing tonda, payang, jaring insang tetap, dan jaring insang lingkar, telah lama digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi penelitian, meskipun dengan intensitas yang berbedabeda dari tahun ke tahunnya. Gambar 12 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan f-optimum untuk ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung.
70000
Produksi (ton)
60000 50000
MSY=45513.78 to
40000 30000 20000 2007
2005 2008 20042003 2009 2000
10000
10000
20000
2002
2001
F Opt=34364 tri
0 0
2006
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Upaya Penangkapan (trip)
Gambar 12
78
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung
Hasil analisis potensi sumber daya ikan pelagis besar menggunakan metode Surplus Produksi dengan analisis model Schaefer pada Gambar 12 memperlihatkan nilai dugaan potensi maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung, yaitu sekitar 45513,78 ton setiap tahunnya, sedangkan upaya penangkapannya yang optimum (F opt) sekitar 34364 unit. Nilai MSY memberi panduan bagi kegiatan produksi ikan pelagis besar di lokasi penelitian sehingga pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Sedangkan nilai F optimum memberi batasan bagi setiap upaya penangkapan terhadap sumber daya ikan pelagis besar di lokasi agar tidak melampaui jumlah unit yang ditentukan. Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung disajikan pada Gambar 13.
Gambar 13
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung
Produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis besar pada Gambar 13 tersebut perlu dikontrol dengan baik. Hal ini penting untuk menjamin stok sumber daya ikan pelagis besar di lokasi dan kelangsungan pemanfaatan juga terus dapat dilakukan. Gambar 14 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan Catch Per Unit Effort (CPUE) ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung. Berdasarkan Gambar 14 tersebut, slope / kemiringan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis besar cukup landai
79
yaitu dengan nilai sekitar -0,00004. Hal ini memberi indikasi bahwa bila penangkapan dilakukan secara intensif, maka tidak begitu memberi dampak pada penurunan hasil tangkapan dan hal ini bersesuaian dengan penelitian Karyana (1993) di perairan pantai barat Kalimantan. Lampiran 4 menyajikan hasil analisis lengkap terkait produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung.
Y = -0.00004X+2.64896
Gambar 14
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung
Hasil analisis lanjutan menunjukkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Belitung hanya mencapai sekitar 19,91 %. Produksi tahunan rata-rata ikan pelagis besar selama periode tahun 2000 – 2009 sekitar 14953,46 ton, sedangkan produksi pada tahun 2009 mencapai sekitar 7051 ton. Baik produksi tahunan rata-rata maupun produksi tahun terakhir tersebut masih jauh di bawah MSY ikan pelagis besar sebesar 50.099,16 ton di lokasi penelitian. Terkait dengan ini, maka stok sumber daya ikan pelagis besar dapat dikatakan sangat memadai untuk mendukung pengembangan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung. Bila pengembangan tersebut direalisasikan dengan komoditas utama berupa ikan pelagis besar, maka tingkat pemanfaatan yang terjadi saat ini, nilai MSY dan F optimum hasil analisis dapat dijadikan acuan pengembangan termasuk dalam memobilisasi tenaga kerja, maupun sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan di Kabupaten Belitung.
80
4.4.2 Stok sumber daya ikan pelagis kecil Sumber daya ikan pelagis kecil juga merupakan komoditas perikanan yang diandalkan di Kabupaten Belitung. Penangkapan ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belitung biasanya menggunakan jaring insang lingkar, sero, jaring insang hanyut, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap. Alat tangkap tersebut umumnya dikembangkan secara turun temurun dan ada beberapa yang telah mengintroduksi teknologi yang dibawa oleh nelayan pendatang, seperti dari nelayan dari bugis dan jawa untuk alat tangkap jaring insang dan sero. Jenis ikan pelagis kecil yang ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Belitung umumnya terdiri dari ikan layur, layang, selar, lemuru, kembung, dan teri. Gambar 15 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan f-optimum untuk ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belitung. Sedangkan Gambar 16 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belitung.
8000
MSY=7237.78 ton
7000
2009
Produksi (ton)
6000
2002 2003
5000
2000
2006
2007
2008
2005
2004
2001
4000 3000 2000 1000
F Opt=78654 trip
0 0
20000
40000
60000
80000 100000 120000 140000 160000 180000
Upaya Penangkapan (trip)
Gambar 15
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belitung
81
Y = -0.000001X+0.18404
Gambar 16
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belitung
Berdasarkan Gambar 15, potensi maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung sekitar 7237,78 ton setiap tahunnya, sedangkan upaya penangkapannya yang optimum (F opt) sekitar 78654 unit. Lampiran 12 menyajikan hasil analisis lengkap terkait produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung.
Gambar 17
82
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung
Gambar 17 menyajikan perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung yang bisa dikontrol dengan MSY dan F Optimum tersebut. Produksi tahunan rata-rata ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung selama periode 10 tahun terakhir sekitar 5613,43 ton. Bila nilai tersebut dihubungkan dengan nilai potensi maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) maka tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung sekitar 77,56 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk pengembangan lebih lanjut sistem perikanan terpadu di perairan Kabupaten Belitung. Dengan produksi ikan pelagis kecil pada tahun 2009 sekitar 6582,60 ton, masih terdapat kemungkinan untuk lebih ditingkatkan lagi sebesar 10 – 20 % per tahun pada tahun-tahun berikutnya. Slope / kemiringan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan pelagis kecil yang bernilai -0,000001 memberi ruang untuk pengembangan tersebut, dimana dampak penangkapan intensif terhadap penurunan hasil tangkapan tidak begitu besar (slope landai). Bila dibandingkan dengan sumber daya ikan pelagis besar, maka pemanfaatan stok sumber daya ikan pelagis kecil masih tergolong rendah, yang berarti peluang pengembangannya di perairan Kabupaten Belitung tidak sebaik ikan pelagis besar. Terkait dengan hal ini, meskipun pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil masih dapat ditingkatkan, namun menurut Kimker (1994) harus dikontrol dengan baik sehingga pemanfaatan tersebut terus berkelanjutan di kemudian hari. 4.4.3 Stok sumber daya ikan demersal Ikan pelagis demersal yang terdapat di perairan Kabupaten Belitung umumnya terdiri dari manyung, bawal, kakap, pepetek, kurisi, kerapu, dan pari. Ikan manyung, kurisi, kerapu termasuk ikan demersal andalan di perairan Kabupaten Belitung. Nilai produksinya pada tahun 2008 yaitu sekitar Rp 15.797.350.000 untuk ikan manyung Rp 27.252.600.000 untuk ikan kurisi, dan Rp 8.999.700.000 untuk ikan kerapu. Sedangkan alat tangkap yang diusahakan oleh nelayan di Kabupaten Belitung untuk menangkap ikan demersal tersebut terdiri bubu, sero, pancing tonda, dan jermal. Sebagian besar alat tangkap tersebut telah lama digunakan di lokasi penelitian, dan untuk usaha jermal banyak dipengaruhi oleh nelayan dari
83
Sumatera Utara, yaitu berupa bangunan jermal dari kayu gelondongan ukuran besar. Gambar 18 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan f-optimum untuk ikan demersal di perairan Kabupaten Belitung.
12000 MSY=10671.05 ton
Produksi (ton)
10000 8000 6000 2000
20032004
2002
2005
20062009
2007
2008
2001
4000 2000
F Opt=985256 trip 0 0
250000
500000
750000 1000000 1250000 1500000 1750000 2000000
Upaya Penangkapan (trip)
Gambar 18
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk ikan demersal di perairan Kabupaten Belitung
Berdasarkan Gambar 18, potensi maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) ikan demersal di Kabupaten Belitung sekitar 10671,05 ton setiap tahunnya, sedangkan upaya penangkapannya yang optimum
(F opt) sekitar
985256 unit. Nilai MSY dan F Optimum tersebut perlu dijadikan acuan dalam mengukur tingkat produksi dan upaya penangkapan ikan demersal yang dilakukan di Kabupaten Belitung. Bila perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan demersal (lihat Gambar 19) selama ini belum baik di Kabupaten Belitung, maka dengan acuan MSY dan F Optimum tersebut tentu dapat diperbaiki. Produksi tahunan rata-rata ikan demersal di Kabupaten Belitung selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar 5335,29 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, 2008), dan ternyata produksi ini masih jauh di bawah potensi maksimum lestari, dimana hingga saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 49,58 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa stok sumber daya ikan demersal di Kabupaten Belitung dapat dikatakan memadai untuk mendukung pengembangan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung.
84
Gambar 19
Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap ikan demersal di Kabupaten Belitung
Gambar 20 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan demersal di perairan Kabupaten Belitung. Slope / kemiringan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan demersal sangat landai yaitu dengan nilai sekitar -0,00000001. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan hasil tangkapan akan kecil kemungkinan untuk terjadi, meskipun pemanfaatan sumber daya ikan demersal melalui kegiatan penangkapan dilakukan lebih intensif lagi. Lampiran 22 menyajikan hasil analisis lengkap terkait produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya ikan demersal di Kabupaten Belitung.
Y = -0.00000001X+0.02184
Gambar 20
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE ikan demersal di perairan Kabupaten Belitung 85
4.5 Stok Sumber daya Udang dan Biota Laut Non Ikan Sumber daya udang dan biota laut non ikan juga termasuk komoditas unggulan atau yang diandalkan di Kabupaten Belitung. Sumber daya ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bila dimanfaatkan secara optimal dengan teknik yang tepat dapat memberikan banyak manfaat, terutama bagi kehidupan nelayan di Kabupaten Belitung. Sumber daya udang dan biota laut non ikan yang biasanya ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Belitung umumnya terdiri dari udang putih, udang barong, udang lainnya, rajungan, dan cumi-cumi. Udang putih, rajungan, cumi merupakan komoditas biota laut non ikan andalan di Kabupaten Belitung, dimana nilai produksinya pada tahun 2008, yaitu masing-masing bernilai Rp 27.906.060.000, Rp 55.120.400.000, dan Rp 19.013.100.000. Penangkapan sumber daya ini di lokasi penelitian, biasanya menggunakan pukat udang dan trammel net. Selama ini, kegiatan penangkapan udang dan biota laut non ikan ini cukup banyak di lokasi penelitian, namun masih kalah besar bila dibandingkan dengan kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Penangkapan udang dan biota laut non ikan umumnya dilakukan oleh nelayan lokal, dan beberapa diantaranya mempunyai jaringan dengan restoran Sea Food yang terdapat di Kabupaten Belitung, Bangka maupun Batam. 2500 MSY=2102.80 trip
Produksi (ton)
2000 1500 1000
2004
2003
2005
2002 2001 2000
500
2006
2008
F Opt=21022 trip
MSY =2390.13 ton
0 0
5000
2007 2009
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Upaya Penangkapan (trip)
Gambar 21
86
Hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan F Optimum untuk udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung
Gambar 21 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan produksi, MSY dan f-optimum untuk udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung. Berdasarkan Gambar 21, potensi maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung sekitar 2102,80 ton setiap tahunnya, sedangkan upaya penangkapan yang optimum (F opt) sekitar 21022 unit. Lampiran 30 menyajikan hasil analisis lengkap terkait produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumber daya udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung. Nilai MSY dan F Optimum tersebut dapat menjadi acuan dalam pengendalian produksi udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung, sehingga pemanfaatan potensi perikanan jenis ini dapat berkelanjutan hingga ke generasi yang akan datang. Gambar 22 menyajikan perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap udang dan biota laut di Kabupaten Belitung yang perlu dikendalikan menggunakan kedua acuan tersebut. Berdasarkan Gambar 22, upaya penangkapan yang menggunakan pukat udang (udang) meningkat tajam dari tahun ke tahun, sementara hasil tangkapan (produksi) yang didapat tetap rendah. Menurut Monintja (2005), kondisi seperti ini perlu dikaji lanjut apakah disebabkan oleh tingkat pemanfaatan yang sudah berlebihan atau alat tangkapnya yang dinilai tidak layak di lokasi tersebut.
Gambar 22 Perilaku produksi dan upaya penangkapan setiap alat tangkap udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung
87
Produksi tahunan rata-rata udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung selama periode 10 tahun terakhir sekitar 806,19 ton. Bila nilai tersebut dihubungkan dengan nilai potensi maksimum lestari, maka tingkat pemanfaatan sumber daya udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung mencapai sekitar 38,34 %. Dengan demikian, stok sumber daya udang biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung masih sangat memadai dan terbuka luas untuk pengembangannya. Terkait ini juga, maka produksi pukat udang yang rendah yang dipertanyakan pada paragraf sebelumnya adalah bukan disebabkan tingkat pemanfaatan yang sudah berlebihan. Bila produksi sumber daya udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung pada tahun 2009 baru sekitar 815,90 ton, maka dapat ditingkatkan lagi hingga dua kali lipat dari produksi sekarang. Menurut Judith (1985), produksi biota laut dapat ditingkatkan bila hasil tangkapan masih lebih rendah daripada potensi lestari yang ada dan kecenderungan kegiatan penangkapan tersebut tidak merugikan secara ekonomi. Gambar 23 menyajikan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung.
Y = -0.000005X+0.20005
Gambar 23
88
Hubungan upaya penangkapan dengan CPUE udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung
Slope / kemiringan hubungan upaya penangkapan dengan CPUE udang dan biota laut non ikan (Gambar 23) yang bernilai -0,000005 memberi ruang untuk pengembangan usaha penangkapan udang dan biota laut non ikan tersebut. Slope yang landai tersebut menunjukkan bahwa penangkapan yang lebih insentif tidak akan berdampak nyata pada penurunan hasil tangkapan nelayan setiap tripnya. Slope juga memperkuat hasil analisis MSY dalam kaitannnya dengan stok sumber daya udang dan biota laut non ikan untuk mendukung pengembangan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung.
89
5
KELAYAKAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
5.1 Kondisi Pendapatan Usaha Perikanan Tangkap Usaha perikanan tangkap yang berkembang di Kabupaten Belitung terdiri dari usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bagan perahu, bagan tancap, bubu, jermal, pukat udang, dan trammel net. Dari 13 (tiga belas) usaha perikanan tangkap tersebut, pancing tonda umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis besar dan ikan demersal, payang, jaring insang tetap (JIT), dan jaring insang lingkar (JIL) banyak digunakan untuk menangkap ikan pelagis besar. Jaring insang hanyut (JIH), pukat pantai, bagan perahu, bagan tancap umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil, sero banyak digunakan untuk menangkap ikan demersal dan biota laut non ikan. Bubu dan jermal banyak digunakan untuk menangkap ikan demersal, sedangkan pukat udang dan trammel net banyak digunakan untuk menangkap udang dan biota laut non ikan. Usaha perikanan tangkap ada yang dikembangkan dalam skala kecil, menengah, maupun besar, namun yang banyak berkembang adalah skala menengah.
5.1.1 Kondisi pendapatan usaha perikanan pelagis Dalam kaitan dengan analisis kelayakan usaha, pendapatan (benefit) merupakan parameter finansial utama dan pertama diperhatikan dalam pengembangan usaha perikanan. Hal ini karena besar-kecilnya pendapatan akan mencerminkan produktivitas usaha perikanan tangkap yang dikembangkan. Disamping itu, kondisi pendapatan menjadi output dalam pengukuran parameter finansial lainnya misalnya net present value (NPV), B/C ratio, internal rate return (IRR), return of investment (ROI), dan payback period (PP). Gambar 24 menyajikan hasil simulasi kondisi pendapatan (benefit) dari usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), dan jaring insang lingkar (JIL) yang banyak digunakan dalam menangkap ikan pelagis besar. Alat tangkap yang digunakan diestimasi dapat bertahan dalam waktu 9 tahun. Hasil analisis detailnya disajikan pada Lampiran 39 – 51.
50,000,000
Pendapatan (Rp)
45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
1
2
3
4
5
6
5
8
9
Operasi Tahun KePancing Tonda
Gambar 24
Payang
JIT
JIL
Perilaku pendapatan usaha perikanan pancing tonda, payang, JIT, dan JIL selama tahun operasi
Tahun ke 0, usaha perikanan tangkap baru dalam tahap persiapan alat tangkap dan peralatan lainnya, sehingga belum dioperasikan dan tidak ada pendapatan. Dari keempat usaha perikanan pelagis besar tersebut, pancing tonda mempunyai pendapatan yang paling tinggi. Pendapatan tertinggi pancing tonda terjadi pada operasi tahun ke 5 dan 6, yaitu masing-masing Rp. 45.124.520 dan Rp. 44.953.471. Hal ini terjadi karena pancing tonda dianggap lebih fleksibel oleh nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Bila payang, JIT, dan JIL memiliki proses setting yang cukup lama, maka pancing tonda tidak demikian. Di samping itu, penanganan payang, JIT, dan JIL lebih sulit bila tersangkut karang dan dasar perairan lainnya. Menurut Aziz (1989), bila pancing tersangkut di perairan, hanya dengan mengganti mata pancingnya sudah cukup sehingga alat ini menjadi lebih fektif dan efisien. Perairan di Kabupaten Belitung termasuk perairan yang dangkal, sehingga hal-hal seperti ini sering terjadi. Hasil tangkap pancing tonda termasuk rendah pada tahun terakhir operasi, yaitu pada tahun ke 9. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan produktivitas usaha perikanan tangkap tersebut, yang terjadi karena armadanya mengalami penurunan kapasitas, terutama yang menjadi faktor utama dari keberhasilan usaha perikanan pancing tonda adalah mesin armadanya, yang banyak mengalami kerusakan karena usia, maka bila tidak layak lagi untuk beroperasi sebaiknya cepat diganti agar tidak menghambat peningkatan produktivitas. Jaring insang lingkar (JIL) termasuk alat tangkap ikan pelagis besar dengan pendapatan yang 92
rendah di Kabupaten Belitung. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun ke 5, yaitu hanya sekitar Rp.5448.276. Hal ini menunjukkan bahwa JIL kurang baik dioperasikan di perairan Kabupaten Belitung, karena kondisi perairan dangkal yang tentu lebih beresiko untuk mengoperasikan alat tangkap jaring lingkar dengan lebih aktif dan dalam skala besar.
300,000,000
Pendapatan (Rp)
250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0
1
2
3
4
5
6
5
8
9
Operasi Tahun KeJIH
Gambar 25
Sero
Pukat Pantai
Bagan Perahu
Bagan Tancap
Perilaku pendapatan usaha perikanan JIH, sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap selama tahun operasi
Gambar 25 menyajikan hasil simulasi kondisi pendapatan (benefit) dari usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap yang banyak digunakan dalam menangkap ikan pelagis kecil. Pada Gambar 25 tersebut, pukat pantai memberikan pendapatan paling tinggi setiap tahunnya dibandingkan empat usaha perikanan tangkap lainnya. Meskipun jumlah pukat pantai hanya sekitar 100 unit di Kabupaten Belitung, tetapi dapat memberikan hasil tangkapan yang relatif tinggi, yaitu rata-rata 2265,45 ton per tahun. Hasil tangkapannya termasuk yang paling tinggi diantara usaha perikanan pelagis kecil, sedangkan jumlah rata-rata jaring insang hanyut (JIH), sero, bagan perahu, dan bagan tancap yang beroperasi setiap tahunnya di Kabupaten Belitung berturut-turut 376 unit, 61 unit, 848 unit, dan 570 unit. Bagan perahu dan bagan tancap termasuk usaha perikanan ikan pelagis kecil dengan pendapatan rendah di Kabupaten Belitung. Hal ini memberi indikasi bahwa kedua usaha bagan ini kurang berkembang di lokasi penelitian. Namun
93
apakah masih layak atau tidak untuk dikembangkan sangat tergantung dari analisis finansial lanjutan yang akan dibahas di akhir bab ini. Sero memberikan pendapatan per tahunnya yang cukup baik, namun terjadi penurunan drastis pada tahun ke 4 operasi, yaitu hanya sekitar Rp. 48.639.344. Penurunan tersebut diduga karena adanya perubahan pola migrasi ikan di perairan Kabupaten Belitung yang umumnya menjauhi fishing ground. Sero merupakan alat tangkap yang dioperasikan secara diam, sehingga sangat tergantung pada pola migrasi atau pergerakan ikan di perairan.
5.1.2 Kondisi pendapatan usaha perikanan demersal, udang dan biota laut non ikan Di Kabupaten Belitung, bubu dan jermal banyak digunakan untuk mengusahakan ikan demersal. Gambar 26 menyajikan hasil simulasi kondisi pendapatan (benefit) dari usaha perikanan bubu dan jermal tersebut. Selain bubu dan jermal, ikan demersal banyak juga dapat ditangkap dengan pancing tonda dan sero. Berdasarkan Gambar 26, jermal mempunyai pendapatan tahunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bubu di Kabupaten Belitung. Hal ini terjadi karena jermal umumnya diusahakan dalam skala menengah ke atas, sedangkan bubu umumnya dilakukan secara tradisional oleh nelayan kecil. Pendapatan tertinggi untuk jermal terjadi pada operasi tahun ke 1 , yaitu mencapai Rp. 7.409.091. Meskipun paling tinggi, nilai pendapatan tersebut relatif rendah untuk jenis usaha jermal, karena skala pengusahaan dan biaya investasinya yang besar. Pendapatan yang tinggi untuk usaha perikanan jermal juga terjadi pada operasi tahun ke 4 , yaitu sekitar Rp. 7.363.636. Namun bila melihat trend-nya, maka
pendapatan usaha
perikanan
jermal
cenderung
menurun
dengan
bertambahnya tahun operasi. Hal ini terjadi karena banyaknya bagian jermal yang telah rusak seiring dengan bertambahnya waktu pengoperasiannya, sehingga dengan sendirinya berdampak pada penurunan produktivitas alat tangkap tersebut. Selain itu, di Kabupaten Belitung akan terasa cukup sulit untuk mendapatkan kayu gelondongan sebagai bahan perbaikan jermal, sehingga terkadang merepotkan bila ada bagian jermal yang rapuh dan memakan waktu cukup lama untuk dapat menggantikannya.
94
8,000,000
Pendapatan (Rp)
7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Operasi Tahun KeBubu
Jermal
Gambar 26 Perilaku pendapatan usaha perikanan bubu dan jermal selama tahun operasi Pendapatan tertinggi bubu terjadi pada operasi tahun ke 8, yaitu sekitar Rp. 2.681.411. Bubu biasanya diusahakan oleh satu orang nelayan. Nelayan bubu di Kabupaten Belitung biasanya mengoperasikan bubu tidak jauh dari tempat tinggalnya dan umumnya menggunakan perahu sederhana, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk operasionalnya cukup rendah, dan ini berimbas pada kenaikan pendapatan tahunan nelayan tersebut.
Pendapatan (Rp)
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Operasi Tahun KePukat Udang
Trammel Net
Gambar 27 Perilaku pendapatan usaha perikanan pukat udang dan trammel net selama tahun operasi
95
Gambar 27 menyajikan hasil simulasi kondisi pendapatan (benefit) dari usaha perikanan pukat udang dan trammel net yang biasanya digunakan dalam menangkap ikan, udang dan biota laut non ikan di perairan Kabupaten Belitung. Berdasarkan Gambar 27, pendapatan usaha perikanan pukat udang dan trammel net sangat fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini karena dalam operasi kedua alat tangkap tersebut cenderung tidak banyak menggunakan alat bantu penangkapan (seperti GPS dan fish finder), seperti alat tangkap skala menengah lainnya. Dalam menangkap udang dan biota laut non ikan, nelayan di Kabupaten Belitung lebih percaya pada kemampuan nalar dan tanda-tanda alam yang dipelajari secara turun temurun, sehingga bila meleset atau tidak tepat, akan mengakibatkan penurunan hasil tangkapan. Di samping itu, udang dan kebanyakan biota laut non ikan biasanya hanya muncul pada waktu tertentu sehingga untuk meningkatkan hasil tangkapan terkadang agak sulit. Pendapatan pukat udang umumnya turun drastis setelah operasi tahun ke 7, 8 dan 9. Hal ini biasanya terjadi karena tingkat kerusakan pukat udang pada tahun-tahun tersebut umumnya sudah tinggi, sehingga tidak begitu produktif dalam pengoperasiannya. Nelayan pukat udang di Kabupaten Belitung umumnya kesulitan pendanaan bila harus memperbaiki kerusakan pukat yang terlalu tinggi, sedangkan hasil tangkapan udang cenderung turun setiap tahunnya.
5.2 Kondisi Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap 5.2.1 Kondisi pembiayaan usaha perikanan pelagis Pembiayaan merupakan parameter finansial yang penting, juga perlu diperhatikan selain pendapatan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap. Pembiayaan merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam analisis parameter net present value (NPV), B/C ratio, internal rate return (IRR), return of investment (ROI), payback period (PP) dan lainnya, sehingga dengan penentuan analisis parameter tersebut maka suatu usaha perikanan tangkap dapat dikatakan layak atau tidak untuk dikembangkan lebih lanjut. Gambar 28 menyajikan hasil simulasi kondisi pembiayaan (cost) dari usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), dan jaring insang lingkar (JIL) yang banyak digunakan dalam menangkap ikan pelagis besar.
96
35,000,000
Pembiayaan (Rp)
30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
1
2
3
4
5
6
5
8
9
Operasi Tahun KePancing Tonda
Gambar 28
Payang
JIT
JIL
Perilaku pembiayaan usaha perikanan pancing tonda, payang, JIT, dan JIL selama tahun operasi
Pada Gambar 28 tersebut, pembiayaan semua usaha perikanan tangkap sangat tinggi pada tahun ke 0. Hal ini karena tahun ke 0 merupakan persiapan dimana usaha perikanan tangkap mengeluarkan biaya untuk investasi alat tangkap dan alat pendukung penangkapan. Biaya untuk investasi usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), dan jaring insang lingkar (JIL) berturutturut mempunyai nilai sebesar Rp. 28.204.431, Rp. 28.092.767, Rp. 31.397.799, dan Rp. 21.034.483. Pancing tonda dan jaring insang tetap (JIT) termasuk usaha perikanan tangkap dengan produk utama ikan pelagis besar yang mempunyai biaya operasional tahunan relatif besar di Kabupaten Belitung. Untuk usaha perikanan pancing tonda, biaya operasional tertinggi (diluar biaya investasi) terjadi pada operasi tahun ke 3, yaitu sekitar Rp. 19.938.139, sedangkan untuk jaring insang tetap (JIT), biaya operasional tertinggi tersebut terjadi pada operasi tahun ke 2, yaitu sekitar Rp. 9.915.094. Tingginya biaya operasional tersebut diduga karena adanya penambahan beberapa alat bantu yang belum disiapkan pada tahap persiapan/memulai usaha perikanan tangkap tersebut. Beberapa peralatan tersebut diantaranya mata pancing dan senar pada usaha perikanan pancing tonda dan
97
pelampung untuk menyempurnakan keseimbangan jaring pada usaha perikanan JIT. Jaring insang lingkar (JIL) mempunyai trend biaya operasi yang terus meningkat mulai pertengahan masa operasi (tahun ke-4) dan trend tersebut berbeda dengan trend biaya operasi jaring insang tetap (JIT), meskipun keduanya merupakan alat tangkap jaring insang. Hal ini diduga karena JIL merupakan jaring insang yang dioperasikan secara aktif sehingga cenderung lebih mudah rusak dalam pengoperasiannya. Gambar 29 menyajikan hasil simulasi kondisi pembiayaan (cost) dari usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap yang banyak digunakan dalam menangkap ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung, sedangkan hasil analisis detailnya disajikan pada Lampiran 43 - 47.
200,000,000
Pembiayaan (Rp)
180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Operasi Tahun KeJIH
Sero
Pukat Pantai
Bagan Perahu
Bagan Tancap
Gambar 29 Perilaku pembiayaan usaha perikanan JIH, sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap selama tahun operasi Pada Gambar 29, tahun ke 0, pembiayaan semua usaha perikanan ikan pelagis kecil tinggi, karena adanya investasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan tertentu. Biaya investasi untuk usaha perikanan JIH, sero, pukat pantai, bagan perahu, dan bagan tancap di Kabupaten Belitung berturut-turut
98
mempunyai nilai sebesar Rp. 40.322.473, Rp. 64.953.689, Rp. 174.260.400, Rp. 8.898.905, dan Rp. 9.343.850. Bila dibandingkan dengan usaha perikanan tangkap lainnya, pukat pantai mempunyai biaya investasi maupun biaya operasional yang paling tinggi. Tingginya biaya tersebut karena ukuran dan pengusahaan pukat pantai di Kabupaten Belitung umumnya dilakukan dalam skala besar. Meskipun rata-rata pukat pantai yang beroperasi hanya sekitar 100 unit, tetapi semua berskala besar dan dioperasikan intensif. Pengusaha pemilik pukat pantai banyak yang merekrut nelayan sekitar tempat operasi untuk terlibat pada usaha penangkapan yang mereka lakukan. Beberapa diantaranya, ada yang mempunyai anggota berlebih yang dipekerjakan bergantian dengan sistem shift. Hal ini tentu akan berpengaruh pada hasil tangkapan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil tangkapan alat tangkap ikan pelagis kecil lainnya (Gambar 29). Sero dan bagan tancap mempunyai trend pembiayaan yang menurun terutama pada operasi tahun ke 5 hingga tahun ke 9. Menurut informasi lapangan, hal ini terjadi karena pengangkatan umumnya dikurangi untuk mencegah kerusakan pada bahan jaring sero dan jaring angkat di bagan tancap. Kondisi ini tentu dapat mengurangi biaya perawatan jaring yang diakibatkan oleh kegiatan operasi. Sedangkan jaring insang hanyut (JIH) mempunyai trend pembiayaan yang meningkat sejak tahun ke 5 dari operasi. Hal ini karena jaring insang hanyut (JIH) dioperasikan secara aktif, yang dengan cara diulurkan, dihanyutkan dan ditarik kembali setelah beberapa lama. Kondisi ini tentu memberi peluang jaring insang hanyut (JIH) cepat rusak apalagi bila usianya semakin meningkat.
5.2.2 Kondisi pembiayaan usaha perikanan demersal, udang dan biota laut non ikan Usaha perikanan tangkap yang lebih khusus untuk menangkap ikan demersal di Kabupaten Belitung adalah bubu dan jermal, sedangkan untuk menangkap udang dan biota laut lainnya adalah pukat udang dan trammel net. Seperti disebutkan sebelumnya, bubu umumnya diusahakan pada skala kecil sehingga tidak membutuhkan investasi yang besar, hanya sekitar Rp 1.779.781, sedangkan jermal membutuhkan biaya investasi besar, yaitu sekitar Rp.
99
46.719.250 karena diusahakan minimal dalam skala menengah. Gambar 30 menyajikan hasil simulasi kondisi pembiayaan (cost) dari usaha perikanan bubu dan jermal di Kabupaten Belitung.
50,000,000 45,000,000
Pembiayaan (Rp)
40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Operasi Tahun KeBubu
Gambar 30
Jermal
Perilaku pembiayaan usaha perikanan bubu dan jermal selama tahun operasi
Biaya investasi besar jermal (lihat Gambar 30), lebih disebabkan oleh besarnya biaya pengadaan kayu gelondongan dan pemasangannya menjadi jermal. Disamping itu, ukuran jermal juga umumnya dibuat cukup besar disamping untuk memudahkan penangkapan, juga menjadi tempat untuk menjemur hasil tangkapan terutama dari jenis ikan teri dan cumi. Pada operasi tahun ke 1, biaya operasionalisasinya juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp. 11.123.631, karena masih perbaikan dan penambahan penyempurnaan dan kenyamanan operasi di jermal, misalnya pembenahan rumah jermal, lahan jemur dan lainnya. Meskipun dalam beberapa tahun dioperasikan, pembiayaan jermal dapat meningkat kembali karena ada bagian dari jermal yang kayunya mulai lapuk. Untuk bubu, mulai dari awal hingga akhir masa operasi/penggunaannya tidak membutuhkan biaya besar. Pembiayaan bubu terkadang naik turun setiap tahunnya, karena umumnya bahan bubu yang terbuat dari bambu biasanya bertahan 1 sampai 2 tahun, sedangkan rangka induknya dapat tahan lebih lama. Di luar investasi, pembiayaan tertinggi bubu hanya sekitar Rp. 1.423.825 yang terjadi pada operasi tahun ke 1. Pembiayaan tersebut lebih disebabkan oleh pembenahan
100
beberapa bagian dari rangka bubu untuk kekuatan dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Gambar 30 menyajikan hasil simulasi kondisi pembiayaan (cost) dari usaha perikanan pukat udang dan trammel net di Kabupaten Belitung.
10,000,000 9,000,000
Pembiayaan (Rp)
8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Operasi Tahun KePukat Udang
Trammel Net
Gambar 31 Perilaku pembiayaan usaha perikanan pukat udang dan trammel net selama tahun operasi Berdasarkan Gambar 31, usaha perikanan pukat udang dan trammel net membutuhkan biaya untuk investasi yang tidak begitu besar, yaitu masing-masing Rp. 8.898.905 dan Rp. 5.339.343. Hal ini karena skala pengusahaan pukat dan trammel net di Kabupaten Belitung tidak ada yang besar, dan umumnya dilakukan oleh beberapa orang dari anggota keluarga nelayan. Untuk pukat udang, biaya operasi secara berangsur turun hingga operasi tahun ke 5 dan 6. Hal ini memberi indikasi bahwa pukat udang tersebut dapat difungsikan secara optimal dan tidak banyak masalah. Namun pada tahun ke 7, 8, dan 9, biaya operasi tersebut meningkat kembali, karena digunakan untuk memperbaiki beberapa bagian dari pukat yang sudah banyak rusak. Tentu saja kondisi ini dapat menurunkan produktivitas pukat tersebut secara drastis. Untuk trammel net, perilaku pembiayaannya naik turun setiap dua tahun, namun tidak ada kenaikan yang signifikan pada tahun-tahun akhir operasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur trammel net yang dikembangkan nelayan Kabupaten Belitung umumnya lebih stabil dan lebih kuat daripada pukat udang, meskipun biaya investasi trammel net tersebut relatif lebih rendah. Kondisi ini tentu menjadi
101
masukan berarti bagi pemilihan jenis usaha perikanan tangkap dalam mendukung pembangunan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung.
5.3 Kelayakan Usaha Perikanan Tangkap 5.3.1
Kelayakan usaha berdasarkan Net Present Value, Benefit-Cost Ratio, dan Internal Rate Return Kelayakan pengembangan suatu usaha perikanan tangkap sangat
tergantung pada hasil analisis usaha tersebut dari segi finansial (keuangan), karena usaha perikanan tangkap merupakan usaha komersial, dimana banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan tangkap, sehingga layak tidaknya suatu usaha perikanan tangkap akan sangat bergantung pada manfaat yang bisa diberikan nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir. Ada beberapa parameter penting yang digunakan dalam mengukur kelayakan suatu usaha perikanan
tangkap
sehingga
dapat
dikembangkan
guna
mendukung
pengembangan perikanan tangkap terpadu, diantaranya adalah Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (B/C ratio), dan Internal Rate Return (IRR). Tabel 5 menyajikan hasil analisis ketiga parameter keuangan tersebut pada tiga belas usaha perikanan tangkap yang dilakukan di Kabupaten Belitung.
Tabel 5 Hasil analisis NPV, B/C ratio, dan IRR usaha perikanan tangkap Usaha Perikanan Tangkap Pancing Tonda Payang JIT JIL JIH Sero Pukat Pantai Bagan Perahu Bagan Tancap Bubu Jermal Pukat Udang Trammel net
102
NPV (Std NPV > 0) Rp 114.276.710 Rp 22.987.942 Rp (46.999.345) Rp (22.318.194) Rp 95.748.768 Rp 384.913.697 Rp 94.694.920 Rp (1.306.998) Rp (12.761.958) Rp 5.682.810 Rp (26.469.645) Rp (13.290.303) Rp 2.691.128
B/C Ratio Std B/C > 1 1,79 1,31 0,70 0,59 1,59 2,35 1,09 0,95 0,56 1,65 0,62 0,41 1,27
IRR (Std IRR > 6.25 %) 70,34% 18,04% -39,13% 0,00% 38,81% 76,60% 12,60% 4,57% -11,48% 43,44% -9,00% 0,00% 15,17%
Hasil analisis pendapatan dan pembiayaan pada bagian sebelumnya menjadi output utama dalam analisis NPV, B/C ratio, dan IRR tersebut. Parameter NPV, B/C ratio, dan IRR memberi sudut pandang berbeda dalam analisis, sehingga menopang satu sama lain untuk meningkatkan ketepatan analisis kelayakan. Berdasarkan Tabel 5, usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net nilai NPV yang positif, yaitu masing-masing bernilai Rp. 114.276.710, Rp. 22.987.942, Rp.95.748.768,
Rp.384.913.697, Rp.94.694.920,
Rp.5.682.810, dan Rp.
2.691.128. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa jika ketujuh usaha perikanan tangkap tersebut dikembangkan pada suku bunga yang berlaku (6,25 %) maka akan dapat memberikan pendapatan bersih sejumlah nilai tersebut kepada nelayan penggunanya selama masa pengoperasian, yaitu selama 9 tahun. Jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), bagan tancap, bagan perahu, jermal, dan pukat udang mempunyai nilai NPV yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ke enam usaha perikanan tangkap ini membawa kerugian bagi nelayan bila terus dikembangkan. Kerugian tersebut mungkin tidak akan tampak selama pengoperasiannya karena nelayan masih dapat menghidupi keluarganya dari usaha perikanan tangkap tersebut, tetapi dalam jangka panjang akan berdampak jelas, misalnya nelayan tidak bisa membeli peralatan yang dibutuhkan untuk melaut, atau nelayan akan semakin sulit memperbaiki alat tangkap dan tidak bisa berinvestasi lagi untuk mengadakan alat tangkap yang baru. Pada Tabel 5, nilai NPV berbeda untuk setiap usaha perikanan tangkap selain karena skala pengusahaan yang berbeda-beda juga mungkin karena produktivitas dari usaha perikanan tangkap tersebut juga berbeda. Hasil analisis B/C ratio dan IRR dapat meng cross check hal ini. Berdasarkan hasil analisis B/C ratio, maka ketujuh alat tangkap yang NPV-nya positif dan mempunyai nilai B/C ratio > 1 mengindikasikan bahwa produktivitas semua usaha perikanan tangkap tersebut masih positif. Nilai B/C ratio tertinggi dimiliki oleh usaha perikanan sero dengan nilai 2,35. Nilai 2,35 menunjukkan bahwa usaha perikanan tangkap sero dapat memberikan manfaat atau pendapatan berarti bagi nelayan penggunanya, yaitu 2,35 kali lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang dikeluarkan selama
103
masa pengoperasian sero. Pukat pantai mempunyai nilai B/C ratio sekitar 1,09, yaitu dapat memberi manfaat atau pendapatan berarti bagi nelayan penggunanya sekitar 1,09 kali lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang dikeluarkan selama masa pengoperasian pukat pantai. Bila melihat hasil analisis sebelumnya, pukat pantai memberikan pendapatan paling besar dibandingkan usaha perikanan tangkap lainnya di Kabupaten Belitung (Gambar 25), tetapi karena pembiayaannya juga paling besar (Gambar 29), maka manfaat yang akan diberikannya menjadi tidak begitu berarti. Sero dan pancing tonda memberi manfaat lebih besar bagi nelayan penggunanya daripada pukat pantai. Terkait dengan hal ini, maka biaya operasi pukat pantai tersebut perlu lebih ditekan sehingga keberadaannya lebih terasa bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Belitung. Bila melihat nilai IRR nya, maka sero, pancing tonda, dan bubu mempunyai nilai IRR paling baik, yaitu masing-masing 76,36 %; 70,34 %; dan 43,44 %. Untuk bubu misalnya, dengan nilai IRR 43,44 % menunjukkan bahwa menginvestasikan uang pada usaha perikanan bubu akan mendatangkan keuntungan jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 43,44 % per tahun, daripada menyimpan uang di bank yang hanya mendapatkan suku bunga sebesar 6,25 % per tahun. Mengingat biaya untuk investasinya relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 1.779.781, maka bubu ini dapat menjadi alternatif pilihan usaha perikanan tangkap yang utama bagi keluarga nelayan kecil dengan modal terbatas di Kabupaten Belitung. Berbeda dengan bubu, ada enam usaha perikanan tangkap lainnya dengan IRR di bawah 6,25 % (suku bunga bank yang berlaku), maka menginvestasikan uang pada usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), bagan tancap, bagan perahu, jermal, dan pukat udang tidak menjadi pilihan yang baik karena manfaatnya lebih rendah daripada suku bunga bank yang berlaku. Terkait dengan ini, maka mendiamkan uang di bank masih lebih baik daripada menjalankan usaha jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), bagan tancap, bagan perahu, jermal, dan pukat udang. Nilai IRR yang di bawah 6,25 % dan bahkan ada yang negatif memberi indikasi nyata tentang hal tersebut.
104
Nilai NPV, B/C ratio dan IRR tersebut memberi panduan untuk pemilihan usaha perikanan tangkap yang tepat, dan hal ini sangat berguna terutama untuk mengembangkan potensi dan komoditas unggulan pada perikanan daerah secara berkelanjutan. Hal ini karena hanya usaha perikanan tangkap yang layak secara finansial yang dapat berkembang baik dan bertahan lebih lama.
5.3.2
Kelayakan usaha berdasarkan Return of Investment dan Payback Period Disamping Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (B/C ratio), dan
Internal Rate Return (IRR), analisis kelayakan usaha perikanan tangkap juga dapat dilakukan menggunakan parameter lain, misalnya Return of Investment (ROI) dan Payback Period (PP). Parameter Return of Investment (ROI) dan Payback Period (PP) dapat memandu kita untuk menganalisis usaha perikanan tangkap berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal investasi maupun siklus pengusahaannya. Tabel 6 menyajikan hasil analisis Return of Investment (ROI) dan Payback Period (PP) pada tiga belas usaha perikanan tangkap yang dilakukan di Kabupaten Belitung.
Tabel 6 Hasil analisis ROI dan PP usaha perikanan tangkap Usaha Perikanan Tangkap Pancing Tonda Payang JIT JIL JIH Sero Pukat Pantai Bagan Perahu Bagan Tancap Bubu Jermal Pukat Udang Trammel net
ROI
PP
(Std ROI > 1) 9.19 3.49 3.52 1.54 6.39 10.31 6.66 3.07 1.76 8.10 0.94 1.05 2.40
(Std PP < 1) 0.11 0.29 0.28 0.65 0.16 0.10 0.15 0.33 0.57 0.12 1.06 0.95 0.42
105
Berdasarkan Tabel 6, usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bagan perahu, bagan tancap, bubu, pukat udang, dan trammel net mempunyai nilai ROI di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belas usaha perikanan tangkap tersebut mempunyai tingkat pengembalian investasi (ROI) bagus, dan dari waktu yang dibutuhkan termasuk normal. Jermal mempunyai nilai ROI di bawah 1, berarti bahwa ada kemacetan nyata dalam pengusahaan jermal yang secara mutlak tidak bisa mengembalikan investasi yang ada. Tingkat pengembalian investasi yang paling baik terjadi pada sero, pancing tonda dan bubu yang ditandai oleh nilai ROI yang tinggi, yaitu masing-masing 10,31; 9,19; dan 8,10. Untuk nilai Payback Period (PP), semua usaha perikanan tangkap kecuali jermal mempunyai nilai PP di bawah 1. Nilai PP paling rendah dimiliki oleh sero, yaitu 0,10. Nilai PP sero yang rendah tersebut menunjukkan bahwa perputaran usaha sero termasuk yang paling cepat/singkat di Kabupetan Belitung. Hal ini bisa jadi karena trip penangkapan menggunakan sero dapat hanya dalam hitungan hari dan bahkan dapat dilakukan 2-3 kali sehari tergantung kesediaan nelayan pengguna. Hasil tangkapan sero dapat diambil hanya dengan menggunakan perahu kecil, karena sero dipasang statis di laut, sehingga dapat lebih leluasa dan dapat dilakukan dengan biaya yang murah. Jermal adalah usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung yang kurang bagus perputaran usahanya karena memiliki nilai PP > 1. Hal ini bisa jadi karena hasil tangkapan jermal umumnya dibuat kering dan dikumpulkan dulu sebelum dijual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pendapatan setiap kali operasinya. Namun demikian, tingkat pengembalian investasi dan perputaran usaha ini bukanlah jaminan usaha perikanan tangkap tersebut untuk memberi manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat sekitar di Kabupaten Belitung. Oleh karena kepantasan pendapatan, kelebihan setelah dikurangi pembiayaan termasuk simpanan untuk pengembalian investasi, dan lainnya menjadi hal yang juga penting untuk layak tidaknya suatu usaha perikanan tangkap tersebut dikembangkan. Bagian 5.3.3 membahas pertimbangan semua hasil analisis dari parameter finansial yang digunakan.
106
5.3.3 Status kelayakan usaha perikanan tangkap Pada bagian ini, hasil analisis kelima parameter finansial akan dipadukan sehingga didapatkan suatu keputusan final tentang mana saja usaha perikanan tangkap yang layak dilanjutkan dalam mendukung perikanan terpadu di Kabupaten Belitung, dan mana saja usaha perikanan tangkap yang tidak layak dilanjutkan. Pertimbangan menyeluruh semua parameter finansial tersebut penting karena jenis usaha perikanan tangkap yang akan dikembangkan ke depan benarbenar merupakan usaha perikanan tangkap terbaik sehingga potensi dan komoditas unggulan perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Belitung. Tabel 7 menyajikan status kelayakan tiga belas jenis usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung.
Tabel 7 Status kelayakan usaha perikanan tangkap Usaha Perikanan B/C NPV IRR Tangkap Ratio Pancing Tonda S S S Payang S S S JIT TS TS TS JIL TS TS TS JIH S S S Sero S S S Pukat Pantai S S S Bagan Perahu TS TS TS Bagan Tancap TS TS TS Bubu S S S Jermal TS TS TS Pukat Udang TS TS TS S S S Trammel net Keterangan : S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
ROI
PP
Keputusan
S S S S S S S S S S TS S S
S S S S S S S S S S TS S S
Layak Layak Tidak Layak Tidak Layak Layak Layak Layak Tidak Layak Tidak Layak Layak Tidak Layak Tidak Layak Layak
Berdasarkan Tabel 7, usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net merupakan usaha perikanan tangkap yang layak dan unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Belitung. Ketujuh alat tangkap tersebut layak dikembangkan karena mempunyai nilai NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP yang sesuai dengan standar
107
kelayakan yang dipersyaratkan. Dalam kaitan ini, tidak ada kekhawatiran apapun dalam pengembangan ketujuh usaha perikanan tangkap tersebut terutama untuk mengangkat kesejahteraan nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Belitung. Dalam kaitan ini, ketujuh usaha perikanan tangkap tersebut dapat menjadi opsi pilihan dalam setiap program pesisir yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang fokus pada upaya pemberdayaan nelayan dan pembangunan perikanan laut.Terkait dengan pukat pantai yang secara tradisionil dilaksanakan oleh nelayan di Kecamatan Membalong, mereka melakukan
di
pantai yang sudah dijadikan tempat untuk menangkap ikan dengan pukat pantai. Secara priodik mereka bergiliran antara kelompok yang sudah ada disana, sehingga dari segi penghasilan, penggunaan pukat pantai sudah terbagi secara merata untuk kelompok nelayan yang ada disana. Jaring insang tetap (JIT), jaring insang lingkar (JIL), bagan tancap, bagan perahu, jermal, dan pukat udang tidak layak dikembangkan di Kabupaten Belitung. Jermal merupakan usaha perikanan tangkap yang tidak memenuhi kelayakan dari semua parameter finansial yang ada. Pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengarahan kepada nelayan yang mengusahakan keenam usaha perikanan tangkap tersebut supaya usaha perikanan tangkap diganti dengan yang lebih layak. Kondisi wilayah perairan dan potensi perikanan yang ada kurang cocok untuk pengembangan keenam usaha perikanan tangkap tersebut. Perimbangan hasil tangkapan, pendapatan, dan pembiayaan yang dibuat dari hasil analisis lima paramater finansial itu, menjadi bukti ilmiah dari ketidaklayakan usaha perikanan tersebut.
108
6 PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BERBASIS KEWILAYAHAN
6.1
Urgensi Sektor Basis Bagi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Belitung Supaya tujuh usaha perikanan tangkap yang dinyatakan layak (pancing
tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net) dapat dikembangkan secara optimal di Kabupaten Belitung, maka pengembangannya harus dilakukan pada wilayah yang tepat sesuai dengan pola pengembangan alat tangkap yang digunakannya. Bila hal ini dapat dilakukan, maka komoditas perikanan tangkap yang menjadi unggulan di Kabupaten Belitung dapat dikembangkan dengan mudah karena pengembangan dilakukan dengan pola yang ada pada wilayah dan masyarakat pesisirnya. Pengembangan berbasis wilayah ini, juga dapat mengakomodasi pola pengembangan pasar, dimana komoditas perikanan biasanya di-trade-kan dengan berbasiskan kewilayahan. Jaringan pasar komoditas akan mudah berkembang bila suatu wilayah menyediakan supplay komoditas yang cukup.
Pemusatan produksi
komoditas perikanan tertentu pada suatu wilayah yang sesuai akan menjamin terciptanya supplay komoditas yang memadai dan kontinyu pada pasar komoditas. Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang dihuni oleh berbagai etnis, yaitu etnis melayu, cina, jawa, dan bugis.
Keempat etnis tersebut
mempunyai akar budaya yang kuat dan berbeda, dan akar budaya tersebut umumnya mempengaruhi perilaku keseharian mereka, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi pola pengembangan ekonomi wilayah
Kabupaten Belitung,
termasuk pada usaha perikanan tangkap. Usaha ekonomi yang tidak dikembangkan dengan melihat atau mempertimbangkan pada potensi dan kecenderungan yang ada pada setiap wilayah, akan sulit dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan ketujuh jenis usaha perikanan tangkap yang dinyatakan layak dan unggulan haruslah
berdasarkan potensi yang ada pada
setiap wilayah pesisir di Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung berada dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Disamping itu, Kabupaten Belitung juga cukup dekat
dengan pasar potensial untuk komoditas perikanan tangkap, yaitu Batam, Singapura, dan Jakarta. Kondisi ini tentu membuka peluang besar bagi pemasaran komoditas
usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung.
Namun di era
globalisasi saat ini, peluang pasar tidak akan bisa diraih bila usaha perikanan tersebut tidak tumbuh kuat dan mengakar di lokasi. Usaha perikanan tangkap yang sesuai dengan potensi wilayahnya akan menjadi perkembangan yang lebih baik pada usaha perikanan tangkap tersebut terutama dapat memenuhi permintaan pasar yang ada. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Belitung pada tahun 2006, dijelaskan tentang rencana penggunaan lahan di setiap wilayah Kabupaten Belitung termasuk wilayah pesisir untuk menjadi lokasi usaha perikanan. Secara umum, RTRW tersebut menekankan tentang pentingnya pengembangan dan pemanfaatan wilayah termasuk dengan usaha ekonomi yang berbasis perikanan, agar dilakukan berdasarkan potensi yang ada pada wilayah tersebut.
Usaha ekonomi tersebut diharapkan supaya dapat
memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada hal tersebut, maka pengembangan usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net, hendaknya dilakukan pada wilayah yang sesuai dengan potensi yang ada saat ini di wilayah Kabupaten Belitung. Salah satu ukuran penting dari potensi atau karakteristik suatu wilayah dalam mendukung usaha ekonomi termasuk usaha perikanan tangkap adalah mata pencaharian atau keahlian yang dimiliki oleh anggota masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Jenis tenaga kerja yang ada akan menentukan layak tidaknya suatu usaha ekonomi dikembangkan di wilayah tersebut. Ketidak-sesuaian usaha ekonomi dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerjanya tidak akan membuat usaha ekonomi tersebut bertahan lama, apalagi berkembang menjadi lebih baik.
6.2. Location Quotients (LQ) bagi Usaha Perikanan Tangkap Unggulan Secara umum, wilayah pesisir Kabupaten Belitung yang berkembang usaha perikanan tangkapnya adalah Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Membalong. Selama ini, kecamatan-
110
kecamatan tersebut mempunyai intensitas usaha perikanan tangkap yang berbeda satu sama lain, dimana setiap kecamatan mengembangkan usaha perikanan tangkap berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan secara turun temurun.
Beberapa daerah bahkan telah melakukan introduksi atau adopsi
teknologi dari luar/pendatang, tetapi hanya dalam desain bagian-bagian tertentu dari alat tangkap tersebut. Analisis Location Quotients (LQ) yang dilakukan akan menentukan apakah kecamatan-kecamatan yang ada dapat menjadi sektor basis bagi pengembangan salah satu atau beberapa usaha perikanan tangkap yang dinyatakan layak dan menjadi unggulan untuk Kabupaten Belitung.
Hasil analisis LQ
tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa nelayan merupakan tenaga kerja perikanan dan menjadi pelaku langsung untuk tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan tangkap di wilayah tersebut.
Tabel 8 menyajikan hasil analisis
Location Quotients (LQ) bagi pengembangan usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net di wilayah Kabupaten Belitung. Tabel 8 Hasil analisis LQ usaha perikanan tangkap unggulan Nilai LQ Kec. Tanjung Kec. Pandan Badau 0.16 0.37
Usaha Perikanan Tangkap Pancing Tonda
Kec. Sijuk 2.49
Payang
0.42
1.88
0.44
0.32
JIH
0.48
1.84
0.20
0.76
Sero
1.32
0.91
0.63
0.86
Pukat Pantai
0.53
0.65
0.58
5.40
Bubu
1.61
0.75
0.53
0.66
Trammel net
0.30
0.97
2.83
0.21
Kec. Membalong 0.27
Berdasarkan Tabel 8, usaha perikanan pancing tonda, sero, dan bubu di Kecamatan Sijuk mempunyai LQ > 1, yaitu masing-masing 2,49; 1,32; dan 1,61. Dengan demikian, Kecamatan Sijuk dapat menjadi wilayah basis bagi
111
pengembangan ketiga usaha perikanan unggulan tersebut di Kabupaten Belitung. Untuk mendukung hal ini, nelayan dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan ketiga usaha perikanan tangkap tersebut perlu diberikan pembinaan sehingga usaha perikanan yang dilakukan dapat berkembang lebih baik dan menjadi andalan di Kecamatan Sijuk. Disamping itu, lokasi pusat kegiatan perikanan di Kecamatan Sijuk baik berupa fasilitas TPI, usaha penyediaan bahan perbekalan maupun fasilitas jalan perlu dioptimalkan fungsinya sehingga dapat mendukung pengembangan usaha perikanan pancing tonda, sero, dan bubu di Kecamatan Sijuk. Payang, jaring insang hanyut (JIH), pukat pantai, dan trammel net bukan sektor basis di Kecamatan Sijuk karena keempat usaha perikanan tangkap tersebut mempunyai LQ di bawah 1. Nilai LQ dibawah 1 ini memberi indikasi bahwa intensitas kegiatan keempat usaha perikanan tangkap di Kecamatan Sijuk masih dibawah rata-rata dibandingkan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap serupa di kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Kecamatan Tanjung Pandan dapat menjadi wilayah basis bagi usaha perikanan payang dan jaring insang hanyut (JIH) yang ditunjukkan oleh nilai LQ yang lebih besar dari 1, yaitu masing-masing 1,88 dan 1,84.
Hal ini cukup
realistis karena kegiatan perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Pandan sangat dominan, dan Kecamatan Tanjung Pandan dapat menjadi wilayah basis bagi usaha perikanan payang dan jaring insang hanyut (JIH). Dari 1650 payang di Kabupaten Belitung, sekitar 75 % yang menjalankan usahanya di Kecamatan Tanjung Pandan. Sedangkan untuk nelayan jaring insang hanyut (JIH), sekitar 74 % yang menetap dan menjalankan usahanya di Kecamatan Tanjung Pandan. Kondisi ini tentu memperkuat alasan untuk menjadikan Kecamatan Tanjung Pandan sebagai wilayah basis bagi pengembangan kedua usaha perikanan tangkap unggulan tersebut. Menurut Kimker (1994), untuk mendukung pengembangan tersebut, maka nelayan yang terlibat maupun tertarik bekerja pada usaha perikanan dimaksud, perlu dibina dengan baik terutama dengan teknik penangkapan yang efektif, penanganan hasil penangkapan, serta perawatan payang dan jaring insang hanyut (JIH), sehinga usaha mereka dapat berkembang lebih baik. Bila hal ini berlanjut,
112
maka produktivitas usaha perikanan payang dan jaring insang hanyut (JIH) di Kecamatan Tanjung Pandan dapat diandalkan dalam memenuhi permintaan pasar perikanan Kabupaten Belitung terutama dari jenis ikan pelagis. Kecamatan Badau dapat menjadi wilayah basis bagi pengembangan usaha perikanan trammel net. Hal ini ditunjukkan oleh nilai LQ-nya yang besar yaitu sekitar 2,83. Sedangkan di tiga kecamatan lainnya, nilai LQ trammel net di bawah 1. Hal ini cukup realitis karena jumlah nelayan yang menjalankan usaha trammel net di Kecamatan Badau (1254 orang) termasuk paling banyak dibandingkan di tiga kecamatan lainnya di Kabupaten Belitung.
Disamping
sekitar 66,67 % nelayan yang ada di Kecamatan Badau menjalankan usaha perikanan dengan alat tangkap berupa trammel net. Bila dilihat lebih jauh, Kecamatan Badau termasuk kecamatan yang terkenal dengan hasil tangkapan biota laut non ikan, seperti kepiting, rajungan dan cumi-cumi (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, 2007). Dijadikannya trammel net sebagai sektor basis diharapkan dapat lebih memperkenalkan Kecamatan Badau akan usaha biota laut non ikannya kepada masyarakat luas. Usaha perikanan tangkap lainnya tidak menjadi sektor basis di Kecamatan Badau, karena nilai LQ-nya di bawah 1, yang berarti bahwa selain trammel net, intensitas usaha perikanan tangkap di Kecamatan Badau termasuk rendah, dan di bawah intensitas rata-rata kabupaten. Untuk Kecamatan Membalong, dapat dijadikan sebagai wilayah basis bagi pengembangan usaha perikanan pukat pantai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai LQnya yang tinggi, yaitu sekitar 5,40. Dari 916 nelayan yang ada di Kecamatan Membalong, sekitar 62,01 % menjalankan usaha perikanan tangkap jenis pukat pantai. Jumlah ini termasuk paling banyak dibandingkan tiga kecamatan lainnya yang menjadi lokasi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. Usaha pukat pantai di Kecamatan Membalong telah berkembang cukup lama dan berlangsung secara turun termurun dan dilakukan secara priodik ditempat tertentu yang sudah disepakati oleh kelompok-kelompok nelayan yang melakukan penangkapan dengan pukat pantai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama karena pukat pantai termasuk alat tangkap yang kurang selektif, maka bila dikembangkan di kemudian hari, menurut Karyana (1993),
113
nelayan atau anggota masyarakat yang terlibat dalam usaha perikanan tersebut harus benar-benar dibimbing dan diberi penyuluhan intensif, sehingga pukat pantai tersebut benar-benar dapat dioperasikan secara ramah lingkungan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka usaha perikanan pukat pantai Kecamatan Membalong dapat menjadi bagian dari produksi komoditas perikanan dari jenis ikan pelagis kecil.
6.2.1
Location Quotients (LQ) bagi usaha perikanan pelagis Usaha perikanan pelagis baik dari jenis ikan pelagis besar maupun ikan
pelagis kecil berkembang sangat baik di Kabupaten Belitung. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung mempunyai potensi
maksimum
lestari
sebesar
45513,78
ton,
sedangkan
tingkat
pemanfaatannya baru sekitar 19,91 %. Kondisi ini tentu memberi peluang besar untuk pengembangannya terutama untuk menyediakan suplai yang cukup bagi pasar ikan pelagis besar di Provinsi Bangka Belitung, maupun pasar besar potensial di dalam negeri dan luar negeri. Hal yang sama juga terjadi pada ikan pelagis kecil, yang tingkat pemanfaatannya baru mencapai 77,56 % sehingga memberi peluang untuk pengembangannya. Dari tujuh usaha perikanan tangkap yang dinyatakan layak dan unggulan untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung, pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero dan pukat pantai dapat diandalkan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan pelagis di Kabupaten Belitung. Berdasarkan hasil analisis LQ, pancing tonda dan sero menjadi sektor basis di Kecamatan Sijuk, payang dan jaring insang hanyut (JIH) menjadi sektor basis di Kecamatan Tanjung Pandan, sedangkan pukat pantai menjadi sektor basis di Kecamatan Membalong. Dalam kaitan ini, pengembangan usaha perikanan pelagis dari jenis ikan pelagis besar maupun ikan pelagis kecil
di Kabupaten Belitung dapat
berbasis di tiga wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan, dan Kecamatan Membalong. Untuk mendukung hal ini, pengembangan sarana dan prasarana pendukung dapat dilakukan secara integratif di ketiga kecamatan tersebut, yaitu untuk usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero dan pukat
114
pantai. Beberapa sarana dan prasarana pendukung yang dapat difungsikan secara bersama-sama, cukup dibangun satu saja, dan selanjutnya perhatian dapat dicurahkan untuk membangun sarana dan prasarana lain yang juga dibutuhkan. Bila hal ini dijadikan acuan, pengembangan usaha perikanan pelagis dapat lebih efektif dan tepat sasaran, meskipun pada kondisi keuangan yang terbatas. Pembinaan terhadap nelayan terkait, sebaiknya dilakukan secara periodik dan intensif di ketiga kecamatan wilayah basis, sehingga upaya pengembangan tersebut akan mendapat dukungan penuh dari pelaku langsung usaha perikanan tangkap tersebut.
6.2.2
Location Quotients (LQ) bagi usaha perikanan demersal, udang, dan biota laut non ikan Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, potensi maksimum lestari ikan
demersal di perairan Kabupaten Belitung sekitar 10761,05 ton dan tingkat pemanfaatannya sekitar 49,58 %. Sedangkan potensi maksimum lestari udang dan biota laut non ikan sekitar 2102,80 ton dan tingkat pemanfaatannya baru sekitar 38,34 %. Kondisi ini tentu memberi peluang yang besar bagi pengembangan usaha perikanan tangkap unggulan dengan komoditas ikan demersal, udang dan biota laut non ikan tersebut, dimana dapat menggunakan alat-alat tangkap yang memang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung, seperti pancing tonda, sero, bubu, dan trammel net. Selain menangkap ikan pelagis besar, pancing tonda di Kabupaten Belitung juga dapat diandalkan untuk menangkap ikan demersal, dan sero juga dapat dimanfaatkan untuk menangkap ikan demersal, disamping ikan pelagis kecil. Bubu biasanya digunakan untuk menangkap ikan demersal. Sedangkan trammel net banyak digunakan nelayan Kabupaten Belitung untuk menangkap udang dan biota laut non ikan. Terkait dengan ini, maka keempat alat tangkap ini dapat diandalkan bagi pengusahaan yang lebih besar dari komoditas perikanan tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada bagian sebelumnya, pancing tonda, sero, dan bubu dapat menjadi sektor basis di Kecamatan Sijuk dan trammel net menjadi sektor basis di Kecamatan Badau. Dengan demikian, pengembangan
115
usaha perikanan komoditas ikan demersal, udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung dapat berbasis di kedua kecamatan tersebut.
Untuk
mendukung pengembangan ini, berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk usaha perikanan pancing tonda, sero, dan bubu sebaiknya diprioritaskan dibangun di Kecamatan Sijuk, sedangkan fasilitas pendukung trammel net sebaiknya dibangun di Kecamatan Badau.
Realisasi hal ini perlu mendapat dukungan penuh dari
berbagai stakeholders, terutama dari pemerintah Kabupten Belitung dan masyarakat lokal di setiap wilayah kecamatan tersebut. Menurut Kimker (1994), hal yang demikian itu menjadi sangat penting, agar upaya pengembangan perikanan tangkap tersebut dapat berjalan dengan baik di wilayah basis. Pembinaan terhadap nelayan yang merupakan tenaga kerja atau pelaku langsung kegiatan usaha perikanan tersebut juga tidak boleh dilupakan sehingga kegiatan pemanfaatan sumberdaya demersal dan biota laut non ikan dapat berjalan secara baik dan berkelanjutan di Kabupaten Belitung.
6.3. Pertumbuhan Tenaga Kerja di Wilayah Basis 6.3.1
Pengganda Basis Pengganda basis (K), dianalisis dengan maksud untuk mengetahui
perbandingan tenaga kerja seluruh sektor di wilayah basis dengan tenaga kerja sektor basis. Bila semakin rendah nilai pengganda basis, maka semakin tinggi dominasi sektor basis di wilayah basis.
Pengganda basis ini dapat memberi
ilustrasi tentang seberapa besar kemungkinan dan dukungan pengembangan sektor basis pada wilayah yang ditetapkan menjadi basis. Tabel 9 menyajikan nilai pengganda basis untuk setiap sektor basis di wilayah basisnya. Tabel 9 Nilai pengganda basis (K) setiap sektor basis Usaha Perikanan Tangkap Pancing Tonda Payang JIH Sero Pukat Pantai Bubu Trammel net
116
Kec. Sijuk 2.23 15.58 17.10 13.87 16.56 4.40 14.25
Nilai K Kec. Tanjung Kec. Badau Pandan 33.80 15.17 3.48 14.81 4.44 41.80 20.12 28.94 13.35 15.05 9.42 13.34 4.40 1.50
Kec. Membalong 20.36 20.36 10.78 21.30 1.61 10.78 20.36
Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa trammel net merupakan sektor basis yang mempunyai pengganda basis (K) paling rendah, yaitu 1,50.
Hal ini
menunjukkan bahwa usaha perikanan trammel net merupakan usaha perikanan tangkap yang paling dominan di wilayah basisnya yaitu di Kecamatan Badau dibandingkan dengan enam usaha perikanan tangkap unggulan lainnya. Sekitar 66,67 % dari usaha perikanan yang ada di Kecamatan Badau merupakan usaha perikanan trammel net (Statistik DKP Kab. Belitung, 2009). Kondisi ini tentu memberi dukungan yang sangat positif bagi pengembangan usaha perikanan trammel net di wilayah basis yang dipilih.
Tenaga kerja (nelayan) yang
sebelumnya telah berprofesi sebagai nelayan trammel net tentu lebih mudah diarahkan bila ada program-program pengembangan yang terkait dengan trammel net itu sendiri. Bila hal ini dapat berjalan baik, maka kontribusi Kecamatan Badau dalam menyediakan komoditas perikanan jenis udang dan biota laut lainnya tentu sangat membantu bagi pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung. Pukat pantai juga mempunyai nilai pengganda basis (K) yang rendah, yaitu 1,61, yang berarti pengembangan pukat pantai di Kecamatan Membalong juga mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya. Hal ini terjadi karena sekitar 62,01 % usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan merupakan jenis pukat pantai (Statistik DKP Kab. Belitung, 2009).
Sehingga pemilihan
Kecamatan Membalong sebagai wilayah basis bagi pengembangan pukat pantai merupakan keputusan yang sangat tepat, karena mereka melakukan penangkapan ikan dengan mempergunakan pukat pantai hanya pada tempat tertentu saja, yang sudah dilakukan nelayan secara priodik dan berkelompok. Namun demikian, karena pukat pantai mempunyai selektifitas yang rendah, maka program-program pembinaan nelayan yang dilakukan di Kecamatan Membalong harus lebih banyak tentang teknik penangkapan yang ramah lingkungan, ukuran ikan yang boleh ditangkap, teknik-teknik konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem, dan lainnya. Sero merupakan sektor basis dengan nilai pengganda basis (K) paling tinggi, yaitu sekitar 13,87. Hal ini menunjukkan bahwa sero bukanlah usaha perikanan tangkap yang paling dominan di Kecamatan Sijuk sebagai wilayah basis. Total semua nelayan di Kecamatan Sijuk sama dengan 13,87 kali jumlah nelayan sero, atau jumlah nelayan sero di Kecamatan Sijuk sebagai wilayah
117
basisnya hanya 7,21 % (Statistik DKP Kab. Belitung, 2009).
Hal ini dapat
dipahami karena alat tangkap sero tidak menjadi basis di Kecamatan Sijuk, sebab kecamatan ini lebih menjadikan
pancing tonda dan bubu sebagai basisnya.
Dibanding kedua usaha perikanan tangkap ini, usaha perikanan sero termasuk yang rendah dukungannya di Kecamatan Sijuk, namun demikian pemilihan Kecamatan Sijuk sebagai wilayah basis pengembangan sero masih lebih baik dibandingkan tiga kecamatan lainnya (mengingat nilai LQ sero paling tinggi di Kecamatan Sijuk). Terhadap kondisi tersebut, menurut Monintja (2005), program-program pembinaan yang terkait dengan usaha perikanan dimaksud perlu lebih ditingkatkan dibandingkan pembinaan sektor basis lainnya. Bila hal ini dapat dilakukan, maka Kecamatan Sijuk tentu dapat memenuhi harapan pengembangan usaha perikanan tangkap unggulan di Kabupaten Belitung, yaitu Kecamatan Sijuk sebagai wilayah basis pengembangan usaha perikanan pancing tonda, bubu, dan juga sero. Realisasi semua sektor basis di wilayah basisnya perlu mendapat dukungan serius dari pemerintah daerah dan para stakeholders, sehingga usaha perikanan tangkap tersebut benar-benar dapat memberi kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya sekaligus dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Belitung.
6.3.2 Pertumbuhan tenaga kerja di wilayah basis Pertumbuhan tenaga kerja di bidang perikanan mempunyai arti strategis dalam pencapaian keseluruhan sasaran pembangunan ekonomi perikanan. Angkatan kerja yang produktif merupakan modal untuk membangun keluarga sejahtera yang akan memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung pada sektor pembangunan perikanan tangkap. Konsekuensi strategis bahwa pembangunan ekonomi perikanan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah dengan jalan meningkatkan produktivitas. Analisis pertumbuhan tenaga kerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah basis bila sektor basis dikembangkan. Pertumbuhan tenaga kerja ini merupakan cerminan dari pertumbuhan usaha perikanan tangkap bila kegiatan pengembangan dilakukan terus pada tujuh jenis
118
usaha perikanan tangkap unggulan.
Nilai pengganda basis pada analisis
sebelumnya akan menjadi peubah dalam penilaian pertumbuhan tenaga untuk setiap usaha perikanan tangkap unggulan di wilayah basis. Dalam arti lebih luas, pertumbuhan tenaga kerja merupakan cerminan dari kontribusi sektor perikanan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Belitung. Selain dari itu, masalah tenaga kerja yang sebenarnya adalah masyarakat nelayan, diperlukan program pemberdayaan yang dilengkapi dengan indikator keberhasilan, sehingga masyarakat nelayan dapat dimonitor secara lebih terperinci tingkat keberhasilannya, baik dari dalam hal kesejahteraan maupun dalam jumlah nelayan. Hasil analisis pertumbuhan tenaga kerja di wilayah basis disajikan pada Tabel 10. Tabel 10 Pertumbuhan tenaga kerja (Delta N) di wilayah basis Usaha Perikanan Tangkap Pancing Tonda Payang JIH Sero Pukat Pantai Bubu Trammel net
Delta N Kec. Sijuk 165
Kec. Tanjung Pandan
Kec. Badau
Kec. Membalong
173 182 140 31 176 77
Hasil Tabel 10 menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja di wilayah Kecamatan Sijuk karena kontribusi usaha perikanan pancing tonda, sero, dan bubu berturut-turut adalah 165 orang/tahun, 140 orang/tahun, 176 orang/tahun. Pertumbuhan tenaga kerja untuk ketiga usaha perikanan tangkap unggulan tersebut tinggi. Hal ini berarti bahwa ketiga usaha perikanan tangkap tersebut telah berkembang dengan baik di Kecamatan Sijuk, termasuk usaha perikanan sero sebagai usaha perikanan unggulan yang mempunyai dominasi paling rendah di Kecamatan Sijuk. Kondisi ini terjadi karena keaktifan ketiga usaha perikanan tangkap cukup tinggi di lokasi penelitian, dimana cukup banyak nelayan yang terlibat sebagai tenaga kerja, meskipun secara rasio tidak selalu dominan. Pertumbuhan tenaga kerja di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan dalam kontribusi usaha perikanan payang dan jaring insang hanyut (JIH) berturut-turut
119
adalah 173 orang/tahun dan 182 orang/tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan tenaga kerja di kedua sektor basis, yaitu usaha perikanan tangkap payang dan jaring insang hanyut (JIH) di Kecamatan Tanjung Pandan termasuk tinggi. Pertumbuhan tenaga kerja pada usaha perikanan jaring insang hanyut merupakan pertumbuhan paling tinggi diantara tujuh usaha perikanan tangkap unggulan lainnya.
Hal ini terjadi karena adanya dukungan penuh terhadap
pengembangan usaha perikanan tangkap tersebut di hampir semua aspek. Dari aspek nelayan, jumlah nelayan yang bekerja pada usaha perikanan jaring insang hanyut termasuk banyak di Kecamatan Tanjung Pandan (975 orang). Jumlah yang banyak ini juga didukung oleh keaktifan usaha perikanan tangkap yang juga tinggi di lokasi ini, dimana kegiatan penangkapan lebih tertib dan diusahakan minimal oleh skala menengah sehingga mempunyai jangkauan penangkapan yang luas tanpa tidak banyak dipengaruhi musim. Di samping, dari aspek finansial usaha perikanan tangkap ini cukup menguntungkan. Hasil analisis sebelumnya, usaha perikanan jaring insang hanyut mempunyai nilai B/C ratio (1,59) dan IRR (38,81 %) yang baik. Pertumbuhan tenaga kerja di wilayah Kecamatan Badau dalam kontribusi usaha perikanan trammel net cukup tinggi, yaitu 77 orang/tahun. Namun bila dibandingkan dengan sektor basis pada dua kecamatan lainnya, maka pertumbuhan tenaga kerja trammel net di Kecamatan Badau ini lebih rendah. Trammel net mempunyai nilai pengganda basis paling baik
yaitu 1,50 dan
jumlahnya sangat banyak dan dominan di Kecamatan Badau. Namun karena jumlah tenaga kerja perikanan atau nelayan trammel net di kecamatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Tanjung Pandan, dan juga operasinya biasa-biasa saja (tidak sangat aktif), maka cukup wajar bila pertumbuhan tenaga kerja trammel net tidak terlalu tinggi di Kecamatan Badau. Pertumbuhan tenaga kerja di wilayah Kecamatan Membalong kurang baik, karena kontribusi usaha perikanan pukat pantai termasuk paling rendah diantara tujuh usaha perikanan tangkap unggulan yang dikembangkan, yaitu 31 orang/tahun. Hal ini terjadi karena manfaat ekonomi yang diberikan oleh usaha perikanan pukat ini tidak terlalu baik meskipun termasuk layak, dan ini
120
ditunjukkan oleh hasil analisis finansial yang dilakukan, dimana dari tujuh usaha perikanan tangkap unggulan, pukat pantai mempunyai B/C ratio dan IRR yang paling rendah yaitu 1,09 dan 12,60. B/C ratio sebesar 1,09 memberi pengertian bahwa usaha perikanan pukat pantai hanya memberikan pendapatan sekitar 1,09 kali dari biaya yang dikeluarkan. Menurut Syarifin (1993), usaha perikanan pukat pantai dapat merekrut banyak tenaga kerja, yaitu sekitar 10 -15 orang per unitnya, sehingga pengembangannya perlu didukung selama usaha perikanan tangkap tersebut tidak merugikan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung.
121
7 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN STRATEGIS DENGAN KONSEP MICRO-MACRO LINK
7.1 Model Micro-Macro Link Pembangunan Perikanan Tangkap Model micro-macro link (MML) ini dikembangkan untuk memudahkan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis trade-off ekonomi yang terkendali, yaitu menjadikan kegiatan pembangunan perikanan tangkap terpadu Kabupaten Belitung sebagai primadona dan andalan dalam meningkatkan perekonomian kawasan, namun diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak sampai merusak kontribusi sektor lain yang sudah ada. Agar mencapai sasarannya, maka pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung perlu peran serta masyarakat nelayan dengan mengarahkan pada peningkatan produktivitas yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, sehingga masalah kemiskinan yang selalu melilit masyarakat nelayan dapat ditanggulangi dengan mengikut-sertakan semua potensi yang ada.
Untuk maksud ini, maka
penyusunan rekomendasi tersebut akan didasarkan pada kondisi nyata pola interaksi (link) komponen terkait, baik dalam lingkup mikro maupun lingkup makro sehingga terjadi sinergi dengan arah pengembangan ekonomi kawasan dan berkorelasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dalam analisis model micro-macro link yang dikembangkan dalam penelitian ini, semua komponen tersebut diinteraksikan satu sama lain sesuai struktur dan ruang lingkup interaksinya dalam kondisi nyata pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung baik dalam merespon kondisi lokal, regional maupun kondisi yang lebih luas secara nasional. Dalam sektor perikanan, beberapa faktor yang harus dijadikan perhatian adalah : kontributor pembangunan ekonomi skala lokal, regional dan nasional, sumber penyerap surplus tenaga kerja skala lokal, regional dan nasional, sumber penerimaan negara dan pendapatan skala lokal, regional dan nasional serta sumber
penyedia
pangan
bagi
penduduk
wilayah
pesisir.
Dengan
mempergunakan metode micro-macro link,faktor-faktor tersebut dapat dianalisis secara terperinci, sehingga perencanaan ke depan yang lebih terarah dan tepat sasaran bisa dicapai.
7.1.1 Model Micro-Macro Link I Model micro-macro link I ini merupakan model yang dikembangkan dengan menggunakan structural equation modelling (SEM) mengacu kepada rancangan logic framework MML pada metodologi yang interaksi komponennya disesuaikan dengan pola data, namun tanpa terlalu banyak melakukan modifikasi link. Modifikasi yang dilakukan pada tahap ini hanya untuk mengakomodasi pola data lapangan sehingga nilai interaksi (link) dalam model bisa dibaca. Model micro-macro link ini dan hasil pengembangannya disusun mengikuti pola interaksi nyata komponen di lokasi. Menurut Martosubroto (2002),dalam pengelolaan perikanan dibutuhkan persiapan yang mencakup menyediakan dokumen, baik formal maupun informal yang mencakup proses yang terintegrasi mulai
dari
pengumpulan
informasi,
analisis,
perencanaan,
konsultasi,
pengambilan keputusaan, alokasi sumber daya, formulasi dan implementasinya, disertai dengan pengamanan seperlunya terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga kelangsungan produksi dan pencapaian tujuan lainnya. Menurut publikasi FAO tentang pelaksanaan perikanan yang bertanggungjawab, dinyatakan bahwa Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) mencakup penjelasan tentang bagaimana dan oleh siapa suatu kegiatan perikanan tersebut akan dikelola, termasuk di dalamnya penjelasan rinci tentang prosedur dan bagaimana keputusan pengelolaan yang bersangkutan diambil, terutama yang menyangkut perubahan dan perkembangan kondisi sumber daya dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, komponen-komponen yang terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung, dari perbagai komponen yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun rekomendasi yang akan dijadikan bahan analisis micro-macro link, baik dalam lingkup mikro maupun makro adalah: a. Dalam lingkup usaha perikanan tangkap dapat mencakup faktor produksi, tenaga kerja, profit, produktivitas, dan wilayah basis. b. Dalam lingkup pasar (market) dapat mencakup pasar barang-barang kebutuhan produksi perikanan tangkap (market input) dan barang-barang hasil produksi perikanan tangkap (market output).
124
c. Dalam lingkungan kebijakan nasional terutama di bidang keuangan dapat mencakup kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. d. Dalam lingkup perdagangan produk skala lokal, regional maupun yang lebih luas dapat mencakup pertumbuhan dan interaksinya dengan komponen kebijakan, market input dan lainnya. e. Dalam lingkup ekonomi regional Bangka Belitung dapat mencakup basis komponen sumberdaya (resource base), wilayah basis dan basis komponen jasa penunjang (service base). Hasil analisis model micro-macro link I pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung disajikan pada Gambar 32. Chi-Square=233.395 Probability = .000 CMIN/DF=4.404 RMSEA = .137 .35 GFI = .825 TLI = .643 Market CFI = .757 Output
.03
.41
X5
.24 Fiskal
1 .17
.16 d1
1
-.02
d3
1 .20 1
X2 .22 .68
Usaha Perikanan Belitung
X3
.26 1
.00
.27 -.03
X4
.22
1.00
.14 e1
.01 -.07
GDP .22
1.15
.13 e5
5.95
Z1
Moneter
1
1 .05 e4
-.04
1
.21 e2
Kebijakan Nasional
3.62
Res Base
1
1
1.00 d4
Z2 .00 1
1.00
Ser Base
.27
1.00 -.38
.16
e3
X1 .32
d2
Ekonomi Regional Babel
-.07
1.00
-.03
2.35
Wilayah Basis
.16
Grow th
2.85
1.00
X6 -.10
Market Input
MICRO
.00
Trade
MACRO
Gambar 32 Model micro-macro link I pembangunan perikanan tangkap
Pada Gambar 32, faktor X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, masing-masing merupakan faktor produksi, tenaga kerja, profit, produktivitas, pertumbuhan market output, dan pertumbuhan market input yang satu sama lainnya punya keterkaitan dengan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. Untuk mengukur apakah model micro-macro link pembangunan perikanan tangkap 125
tersebut sudah fit atau belum untuk dapat digunakan dalam analisis kebijakan pembangunan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung, maka terhadap model tersebut perlu dilakukan analisis kesesuaian menggunakan kriteria goodness-of-fit dalam analisis structural equation modelling (SEM) (Ferdinand, 2002). Tabel 11 menyajikan hasil uji kesesuaian model micro-macro link tersebut dengan kriteria goodness-of-fit menurut SEM.
Tabel 11 Hasil uji kesesuaian model micro-macro link I terhadap kriteria goodness-of-fit Kinerja Kriteria Goodness-ofSyarat Keterangan Model Fit Diharapkan Kecil
233,395
Cukup baik
Significance probability
≥ 0,05
0,000
Kurang baik
CMIN/DF
≤ 2,50
4,404
Kurang baik
RMSEA
≤ 0,08
0,137
Kurang baik
GFI
≥ 0,80
0,825
Baik
TLI
≥ 0,90
0,643
Kurang baik
CFI
≥ 0,90
0,757
Cukup baik
Chi-square
Sumber: Hasil analisis model (2010)
Berdasarkan Tabel 11, dapat diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan Kriteria Goodness-of-Fit ternyata hasil significance probability, CMIN/DF, RMSEA
mempunyai
perbedaan yang
cukup
besar dengan
nilai
yang
dipersyaratkan. Dalam persyaratan yang telah ditentukan, apakah hasil kinerja model mendekati syarat, dimana itu dapat menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh sudah mendekati kondisi riil di lapangan. Seperti hasil significance probability, kinerja modelnya mempunyai nilai 0,000 sedangkan syaratnya > 0,05 sehingga hasilnya kurang baik, sedangkan CMIN/DF yaitu perbandingan chisquare dengan derajat bebas juga memperlihatkan hasil yang jauh berbeda dengan yang telah dipersyaratkan, yaitu hasil kinerja model dengan nilai 4,404 sedangkan syaratnya <
2,50. Begitu juga dengan RMSEA yang menyatakan kedekatan
angka-angka model dengan angka sitem nyatanya, terlihat nilai kinerja modelnya 0,137 sedangkan dalam kategori syaratnya < 0,08. Dari hasil analisis micro-
126
macro link I ini, sudah dapat dipastikan bahwa model tidak mencerminkan data yang ada dan ada perbedaan antara matriks kovarian data dengan matriks yang diestimasi. Kriteria fit lainnya menghasilkan nilai yang belum layak namun bisa diperbaiki dengan melakukan modifikasi yang sesuai adalah TLI, dimana kinerja model menunjukkan nilai 0,643 sedangkan yang dipersyaratkan > 0,90. Salah satu penyebab mengapa model tidak fit adalah interaksi (link) komponen yang masih terbatas sehingga banyak modification index yang belum di follow up. Hasil analisis ini sekaligus memberi petunjuk mengapa model micro-macro link I ini belum ideal (belum fit) digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan strategis untuk pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung. Pada Tabel 12 disajikan nilai modification index untuk kovarian dari model micro-macro link I pembangunan perikanan tangkap Kabupaten Belitung. Tabel 12 Nilai modification index (MI) kovarian dari model micro-macro link I Covariances: Z2 Z1 d2 e5 e4 Z1 e2 e2
<--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <-->
GDP e3 d3 e3 GDP Z2 e3 e5 Market_ e2 <--> Output e1 <--> e3 e1 <--> e5 d1 <--> d4 d1 <--> Z2 d2 <--> e5 d3 <--> e4 d4 <--> d3 d4 <--> e2 Sumber: Hasil analisis model (2010)
M.I.
Par Change
4.862 4.473 17.28 4.352 5.56 33.423 7.248 29.864
0.001 -0.019 0.072 0.026 0.009 0.11 0.038 0.075
14.027 6.108 7.777 25.514 9.956 4.431 5.162 14.071 8.294
0.057 0.027 0.029 0.061 0.001 0.026 0.01 -0.073 -0.062
Untuk meningkatkan kinerja model, maka komponen dengan nilai modification index (MI) tinggi dalam hubungan timbal baliknya (covariances) harus dinteraksikan satu sama lain, sehingga nilai modification index (MI) dapat digunakan dan tidak menjadi sumber deviasi/penyimpangan model. Hal yang
127
sama juga perlu dilakukan untuk hubungan antar komponen model dalam bentuk regresi. Hubungan antara komponen model dengan nilai modification index (MI) tinggi dalam hubungan regresinya harus dimodifikasi lebih dahulu sehingga kinerja model dapat meningkat tajam. Keterkaitan nilai modification index (MI) dengan faktor-faktor yang ikut dianalisis, baik yang bersifat lokal, regional dan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi hasil analisis, adalah bagian dari model yang dikembangkan dan saling berkaitan seperti fiskal, moneter dan gross domestic product dalam perekonomian nasional. Tabel 13 menyajikan nilai modification index untuk hubungan regresi dalam model micro-macro link I pembangunan perikanan tangkap Kabupaten Belitung.
Tabel 13 Nilai modification index (MI) regresi dari model micro-macro link I Regression Weights: Kebijakan_Nasional Fiskal Usaha_Perikanan_Belitung X5 X5 X1 X5 Growth Growth Growth Growth Growth Growth Moneter Ser Base Ser Base Ekonomi_Regional Babel Ser Base Ser Base Ser Base Ser Base Ser Base Res Base Res Base Res Base Res Base
128
M.I. <-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<--
GDP Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal GDP Growth X3 Res Base Market_Output Fiskal X5 Ser Base Res Base X2 GDP GDP Market_Input GDP Fiskal X6 X5 Growth Res Base Market_Output Fiskal X5 Growth
5.454 13.038 4.414 7.224 35.751 33.316 17.691 15.913 4.273 19.426 29.834 6.27 4.948 5.51 4.119 4.042 31.792 7.114 5.285 17.931 25.929 24.176 15.284 6.014 19.697 6.754
Par Change 0.003 -0.241 -0.109 -0.246 0.405 0.538 0.441 0.2 0.146 0.213 0.349 0.18 0.155 0.045 -0.147 0.148 0.327 0.218 0.168 0.343 0.411 0.409 0.173 0.153 0.188 0.16
Res Base X1 X1 X1 X1 X1 X1 X4 X4 X4 X4 X4
<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<--
Ser Base Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Growth Moneter Wilayah Basis Fiskal X5 Growth Moneter Ser Base
25.334 9.598 9.651 9.598 6.027 10.553 9.688 15.367 6.979 5.739 4.938 9.211
0.283 0.667 1.912 0.582 0.177 0.261 0.251 -0.438 -0.201 -0.264 -0.272 -0.306
dirancang
untuk
Sumber: Hasil analisis model (2010)
7.1.2 Model Micro-Macro Link II Hasil
dari
model
micro-macro
link
I
yang
mengembangkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung dengan melakukan modifikasi untuk mengakomodir pola data lapang sehingga nilai interaksi (link) dalam model bisa dibaca, kemudian dilanjutkan dengan Model micro-macro link II . Ini merupakan model hasil pengembangan dari model micro-macro link I dengan mengembangkan link lanjutan untuk hubungan komponen model yang mempunyai nilai modification index (MI) tinggi dalam lingkup micro seperti : usaha perikanan Kabupaten Belitung, wilayah basis, market output dan market input serta dalam lingkup macro seperti fiskal, moneter, ekonomi regional Bangka Belitung, gross domestic product (GDP), perdagangan dan kebijakan nasional. Dengan melakukan modifikasi pada model micro-macro link II ini, semua data-data yang diperoleh dari lapang dan telah diakomodir pada model micromacro link I, memberikan gambaran bahwa terlihat ada kesempatan yang cukup signifikan bagi Kabupaten Belitung untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap
yang
selama
ini
masih
dikelola
secara
tradisional
dengan
mengembangkan wilayah basis, sesuai dengan potensi perikanannya dan alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan setempat. Hasil analisis model micro-macro link II pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung disajikan pada Gambar 33.
129
.08
Chi-Square=114.403 Probability = .000 CMIN/DF=2.600 RMSEA = .094 GFI = .915 TLI = .832 CFI = .905
.33 Market Output
.25
Wilayah Basis -.07
1.00
-.03 .01
.30
X5
.56 Fiskal
1 .15
.18 d1
1
-.03 d2 .08
1
.02 d3
X2 .42 .38
.19 .33 1
Usaha Perikanan Belitung
X3
.20 d4
1.00 Z2 27.82-.04 1
.44 -2.11
.54 1
1 .07 .18 e1 e2 -.26
.02 -.02
X4
-.03 .22
.01 GDP
1.00
-.05
.22 .05
1
1.00
Res Base
1
Kebijakan Nasional
-.40
1.00
Ser Base
e3 -17.07
X1 -.36
.17
Ekonomi Regional Babel
1.85
.08 1.09
Z1 .06
e5
Moneter
1
1 .11 e4
.15
Grow th
.96
1.00
X6 -.05
Market Input
MICRO
-.06
Trade
MACRO
Gambar 33 Model micro-macro link II pembangunan perikanan tangkap
Bila dibandingkan dengan model micro-macro link I, maka model micromacro link II ini dimodifikasi lebih lanjut dengan mengembangkan enam link antar komponen model dalam bentuk kovarian yaitu : d1 - d2, d2 - d3, d3 - d4, e2 - e5, Market output - e2 dan z1 - z2 serta tiga link antar komponen model dalam bentuk regresi, yaitu antara X3 - X1, Growth - X5, dan GDP - Ekonomi Regional Babel. Hasil modifikasi yang dikembangkan dalam model micro-macro link II dengan sejumlah data yang dimasukkan kedalam model yang saling berhubungan seperti hubungan regresi antara profit (x3) dengan produksi (x1) memperlihatkan bahwa dengan bertambahnya produksi, akan menambah profit yang bisa diterima. Itu dilihat dalam sekala lokal. Dari segi pertumbuhan dalam skala regional dapat dilihat hubungan antara growth dengan pertumbuhan market output,sebagai hasil produksi yang dapat menambah penghasilan nelayan, sedangkan dalam skala nasional dapat dilihat dari hasil regresi Gross Domestic Product (GDP) dengan Ekonomi Regional mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini 130
menunjukkan bahwa model micro-macro link II merupakan model yang bisa dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara situasi lokal, regional dan nasional dalam suatu analisis trade-off ekonomi berbasis lokal. Hasil uji terhadap kriteria goodness-of-fit yang dipersyaratkan untuk model micro-macro link II pembangunan perikanan tangkap ini disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Hasil uji kesesuaian model micro-macro link II terhadap kriteria goodness-of-fit Syarat
Kinerja Model
Keterangan
Diharapkan Kecil
114,403
Baik
Significance probability
≥ 0,05
0,100
Cukup baik
CMIN/DF
≤ 2,50
2,600
Cukup baik
RMSEA
≤ 0,08
0,094
Cukup baik
GFI
≥ 0,80
0,915
Baik
TLI
≥ 0,90
0,832
Cukup baik
CFI
≥ 0,90
0,905
Baik
Kriteria Goodness-ofFit Chi-square
Sumber: Hasil analisis model (2010)
Berdasarkan Tabel 14 Hasil uji kesesuaian model micro-macro link II ternyata hasil Chi-square sebagai salah satu kriteria model fit menunjukkan penurunan dari 233,935 pada model micro-macro link I menjadi 114,403 pada model micro-macro link II yang berarti lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, jika dilihat dari nilai kriteria goodness-of-fit lainnya, yaitu CMIN/DF = 2,600, RMSEA = 0,094, dan TLI = 0,832, maka model yang dikembangkan dapat dikatakan sudah berada pada jalur kesesuaian (fitting). Sedangkan bila dilihat dari nilai GFI = 0,915 dan CFI =905, maka model yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria goodness-of-fit yang dipersyaratkan. Oleh karena secara umum model micro-macro link II ini sudah masuk jalur kesesuaian (fitting) dan sudah mempunyai keserupaan yang tinggi dengan sistem nyatanya, maka model relatif dapat diterima dan dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi (link) komponen terkait dalam pembangunan perikanan baik dalam lingkup mikro usaha perikanan
131
tangkap di Kabupaten Belitung maupun lingkup makro terkait perekonomian nasional. 7.2 Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap 7.2.1
Pengembangan kebijakan teknis berbasis kewilayahan Pengembangan kebijakan teknis berbasis kewilayahan ini dikaji untuk
menyusun pola interaksi (link) antara komponen usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung berdasarkan potensi setiap wilayah basis, sehingga dapat menjadi andalan bagi Kabupaten Belitung. Beberapa tradisi kebiasaan yang berkembang dalam suatu wilayah, mempengaruhi kebijakan teknis berbasis kewilayahan, karena dengan kuatnya basis usaha perikanan tangkap ini dapat diharapkan mengangkat kontribusi sektor perikanan dalam lingkup lebih luas yang kemudian menjadi primadona dan sektor andalan utama di regional Propinsi Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Belitung pada khususnya Dalam hal ini, situasi Trade-off ekonomi yang menjadi titik tolak penelitian di Kabupaten Belitung, merupakan suatu hal yang baru untuk mengetahui, apakah kondisi basis kewilayahan dapat dikembangkan dan bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dapat dilaksanakan, bila pengelolaan perikanan dilakukan secara maksimal dengan menjadikan wilayah yang memiliki potensi sebagai basis pengembangan perikanan tangkap dan pelaksanaannya didukung oleh kebijakan teknis perikanan yang tepat, serta tidak deskriminatif terhadap sektor lainnya yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal pengelolaan berbasis kewilayahan, maka komunitas wilayah setempat menjadi pertimbangan utama untuk dijadikan prioritas pengembangan wilayah. Dengan pengelolaan berbasis komunitas, pengaturan dengan aturan masyarakat setempat nampaknya akan cenderung lebih efektif karena pelaksanaan peraturan dilakukan oleh masyarakat sendiri dan adanya keuntungan langsung dengan
keberhasilan
yang
mereka
rasakan
secara
berkelanjutan.
(Murdiyanto,2004). Dengan demikian, pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung yang selama ini dilaksanakan dengan pola tradisional, dapat bergerak ke arah yang lebih fokus untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, baik secara lokal maupun regional yang didukung oleh pemerintah
132
daerah dan sinergikan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama seperti para penanam modal Tabel 15 Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) usaha perikanan Belitung Direct Effects (DE) Trade 0 Kebijakan_Nasional 0 Ekonomi_Regional Babel 0 Usaha_Perikanan_Belitung 0 Fiskal 0 Growth 0 X3 0.378 X6 0 X5 0 Moneter 0 Ser Base 0 Res Base 0 Wilayah Basis -2.114 X1 -0.359 X2 0.425 X4 1 Sumber: Hasil analisis model (2010) Komponen
Indirect Effects (IE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0
Total Effects (TE) 0 0 0 0 0 0 0.378 0 0 0 0 0 -2.114 -0.288 0.425 1
Kebijakan perikanan yang tepat bagi usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung
merupakan
kebijakan
yang
dapat
mengakomodasi
kebutuhan
pengembangan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net sebagai usaha perikanan tangkap yang layak dan unggulan di Kabupaten Belitung. Pada Tabel 15 disajikan koefisien pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan pengaruh total (total effect) untuk setiap komponen yang berinteraksi dengan usaha perikanan di Kabupaten Belitung. Koefisien pengaruh tersebut merupakan respon interaksi yang terjadi pada model micro-macro link II sebagai model yang dinyatakan layak dan memenuhi kesesuaian (fitting). Dari pengaruh tersebut, ada empat komponen yang dipengaruhi secara langsung dan ada satu komponen yang dipengaruhi secara tidak langsung. Faktor produksi (X1) merupakan yang
133
dipengaruhi secara tidak langsung oleh usaha perikanan Kabupaten Belitung, yaitu dengan koefisien 0,07. Pengaruh langsung merupakan pengaruh yang langsung diterima oleh suatu komponen sistem dari link atau interaksinya dengan komponen sistem lainnya, dimana pengaruh tersebut terlihat dan terasa secara langsung. Oleh karena sifat pengaruhnya yang demikian, maka link tersebut menjadi perhatian dominan. Berdasarkan Tabel 15 pengaruh langsung usaha perikanan di Kabupaten Belitung dalam link terjadi terhadap faktor produksi (X1), tenaga kerja (X2), profit (X3), produktifitas (X4), dan wilayah basis masing-masing dengan koefisien – 0,359, 0,425, 1,000, 0,378, dan -2,114. Pengaruh positif usaha perikanan di Kabupaten Belitung terhadap tenaga kerja (X2), profit (X3), dan produktivitas (X4) memberi indikasi bahwa jika usaha perikanan berkembang di Kabupaten Belitung, maka ada kecenderungan terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, keuntungan atau profit usaha yang meningkat, dan produktifitas dari usaha perikanan tersebut juga meningkat karena adanya adopsi beberapa
teknologi
baru
dalam
usaha
penyediaan
alat
tangkap
yang
dikembangkan diperairan Kabupaten Belitung. Diantara komponen yang dipengaruhi secara positif tersebut, pengaruh terhadap profit termasuk yang signifikan. Pengaruh usaha perikanan di Kabupaten Belitung terhadap faktor produksi (X1) dan wilayah basis yang negatif menunjukkan bahwa jika usaha perikanan di Kabupaten Belitung berkembang, maka ada kecenderungan akan meninggalkan (trade-off) faktor produksi yang tumbuh dan berkembang secara lokal dan basis kegiatan perikanan yang ada ditinggalkan. Namun demikian, apakah kecenderungan tersebut berpengaruh signifikan dan serius dalam pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung dan regional Propinsi Bangka Belitung? Hal ini dapat ditentukan oleh probabilitas (P) pengaruh interaksi (link) usaha perikanan Kabupaten Belitung terhadap setiap komponen tersebut. Menurut Ferdinand (2001), suatu pengaruh dikatakan signifikan atau berdampak serius bila mempunyai probabilitas < 0,05, artinya probabilitas pengaruh interaksi (link) usaha perikanan dikatakan mirip dengan sistem nyata kalau nilai model yang dikembangkan tersebut kecil dari 0,05.
134
Pada Tabel 16 dapat dilihat nilai probabilitas pengaruh interaksi (link) atas usaha perikanan Kabupaten Belitung terhadap profit (x3), produktifitas (x4), ketersediaan tenaga kerja (x2) dan wilayah basis yang dapat diandalkan untuk pengembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung.
Tabel 16 Probabilitas pengaruh interaksi (link) usaha perikanan Kab. Belitung. X3
<--
X4
<--
X2
<--
X1
<--
Wilayah Basis
<--
Link Usaha_Perikanan_ Belitung Usaha_Perikanan_ Belitung Usaha_Perikanan_ Belitung Usaha_Perikanan_ Belitung Usaha_Perikanan_ Belitung
Berdasarkan
Tabel
16,
Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
0.378
0.246
1.541
0.123
par-1
0.425
0.235
1.806
0.071
par-2
-0.359
0.255
-1.406
0.16
par-3
-2.114
0.794
-2.664
0.008
par-4
1
usaha
perikanan
Kabupaten
Belitung
mempengaruhi wilayah basis dengan probabilitas (P) < 0,05, yaitu 0,008, sedangkan tiga komponen lainnya dipengaruhi dengan probabilitas >0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hanya wilayah basis yang dipengaruhi signifikan oleh usaha perikanan Kabupaten Belitung. Terkait dengan ini, maka kebijakan teknis pembangunan perikanan di Kabupaten Belitung perlu diperhatian dengan serius, terutama terhadap pengembangan wilayah basis, yang dilakukan dengan mengembangkan usaha perikanan tangkap yang telah menjadi sektor basis di masing-masing wilayah. Koefisien pengaruh dengan nilai -0,359 menunjukkan bahwa pengembangan perikanan yang terjadi cenderung meninggalkan usaha perikanan lokal unggulan yang berkembang pada wilayah basis perikanan bila tidak ada kebijakan teknis yang mengatur dan mengendalikannya. Pembahasan pada Bab 6 menunjukan usaha perikanan unggulan (sektor basis) pada empat wilayah basis yang ada di Kabupaten Belitung, yaitu pancing tonda, sero dan bubu dengan wilayah basis Kecamatan Sijuk, payang dan jaring insang hanyut (JIH) dengan wilayah basis Kecamatan Tanjung Pandan, trammel net dengan wilayah basis Kecamatan Badau, dan pukat pantai dengan wilayah basis Kecamatan Membalong.
135
Terkait dengan ini, maka kebijakan teknis perikanan harusnya dibuat berbasiskan kewilayahan sehingga usaha perikanan yang menjadi unggulan dan basis ekonomi masyarakat nelayan dapat berkembang dengan baik. Bila hal ini dilakukan, maka usaha perikanan tangkap dapat terus menjadi andalan dan primadona Kabupaten Belitung maupun Provinsi Bangka Belitung, karena bersesuaian dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat nelayan sekitar sebagai pelaku utamanya.
7.2.2
Pengembangan kebijakan terkait moneter dan fiskal Supaya kegiatan perikanan Kabupaten Belitung dapat bertahan terutama
pada kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka kegiatan perikanan tersebut harus dapat mensiasati berbagai kemungkinan terburuk yang dapat menimpa perekonomian nasional maupun regional Provinsi Bangka Belitung. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan yang sering dikendalikan oleh Pemerintah tatkala kondisi ekonomi global terpuruk. Fiskal adalah hal yang berkenaan dengan urusan pajak dan pendapatan negara, sedangkan moneter berhubungan dengan uang atau keuangan yang beredar. Sehubungan dengan itu, kegiatan perikanan tangkap Kabupaten Belitung perlu memiliki struktur kebijakan yang kuat untuk mensiasati kondisi tersebut, sehingga dalam kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan kegiatan perikanan tangkap, hal tersebut masih dapat diatasi. Menurut Elfindri (2002), kebijakan fiskal tersebut merupakan kebijakan keuangan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi yang terpuruk dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi sehingga kegiatan usaha dan industri tetap bisa bertahan, sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan keuangan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, misalnya dalam bentuk penjualan obligasi dan surat berharga lainnya kepada masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan fiskal dan moneter yang terkait kegiatan perikanan di Kabupaten Belitung dengan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net sebagai andalannya, dapat dikembangkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah dapat menerbitkan beberapa kebijakan perikanan yang melindungi usaha
136
perikanan tangkap tersebut, sehingga tidak terpengaruh oleh berbagai perubahan ekonomi dan keuangan yang terjadi di luar. Dalam model micro-macro link II yang dikembangkan dalam penelitian ini (Gambar 33),
kondisi fiskal dapat mempengaruhi beberapa hal yang terkait
dengan pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. Kondisi moneter tidak mempunyai hubungan langsung terhadap pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. Moneter lebih mengarah pada pengaturan jumlah uang yang beredar, dan pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung tidak peduli hal-hal seperti itu, begitu juga masyarakat setempat yang menjadi konsumen perikanan tangkap Kabupaten Belitung, sehingga tidak begitu berpengaruh dengan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter. Tabel 17 menyajikan koefisien pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan pengaruh total (total effect) dalam interaksi (link) kondisi fiskal.
Tabel 17
Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) kondisi fiskal
Direct Effects (DE) Trade 0 Kebijakan_Nasional 0 Ekonomi_Regional Babel 0 Usaha_Perikanan_Belitung 0 Fiskal 0 Growth 0 X3 0 X6 0.079 X5 0.301 Moneter 0 Ser Base 0 Res Base 0 Wilayah Basis -0.073 X1 0 X2 0 X4 0 Sumber: Hasil analisis model (2010) Komponen
Indirect Effects (IE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Effects (TE) 0 0 0 0 0 0 0 0.079 0.301 0 0 0 -0.073 0 0 0
137
Berdasarkan Tabel 17, dalam lingkup makro, kebijakan fiskal Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan market output (X5), pertumbuhan market input (X6), dan wilayah basis di Kabupaten Belitung, yaitu dengan koefisien pengaruh masing-masing 0,079 ; 0,301 ; dan -0,073. Oleh karena pengaruh tidak langsung tidak ada, maka pengaruh langsung tersebut menjadi pengaruh total kebijakan fiskal pada pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. Pengaruh
kebijakan
fiskal
terhadap
pertumbuhan
market
output
(X5),
pertumbuhan market input (X6) bersifat positif, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ada cenderung mendukung pemasaran produk perikanan Kabupaten Belitung baik dalam bentuk segar maupun olahan, dan juga pemasaran barang-barang kebutuhan produksi perikanan seperti pemasaran bahan alat tangkap, pendukung penangkapan, bahan bakar minyak, perbekalan melaut dan lainnya. Pengaruh kebijakan fiskal bersifat negatif terhadap wilayah basis, yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang mendiskreditkan kepentingan usaha perikanan yang berkembang dengan basis wilayah dan lokal di Kabupaten Belitung. Menurut Nikijuluw (2002) dan Fauzi (2005), kebijakan perikanan perlu mengayomi kepentingan utama perikanan yang ada di kawasan perikanan sehingga lebih membawa manfaat di lokasi. Tabel 18 menyajikan probabilitas pengaruh interaksi (link) kebijakan fiskal.
Tabel 18 Probabilitas pengaruh interaksi (link) kondisi fiskal Link X5 X6 Wilayah Basis
Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
<-<--
Fiskal Fiskal
0.301 0.079
0.099 0.134
3.059 0.591
0.002 par-14 0.555 par-15
<--
Fiskal
-0.073
0.026
-2.816
0.005 par-20
Berdasarkan Tabel 18, probabilitas pengaruh interaksi (link) kondisi fiskal terhadap pertumbuhan market output (X5) dan wilayah basis bersifat signifikan (P < 0,05), sedangkan terhadap pertumbuhan market input (X6) tidak signifikan (P > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah sangat berpengaruh terhadap pemasaran produksi perikanan dan perkembangan usaha perikanan unggulan di wilayah basis.
138
Terkait dengan ini, maka Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kebijakan yang menyelamatkan pemasaran produk perikanan daerah bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil, seperti dengan mengurangi pajak dan retribusi perikanan sehingga nelayan dapat menjual produk perikanan tersebut dengan harga yang bersaing namun tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Menurut Sen (1991), masyarakat kecil termasuk dari kalangan nelayan, umumnya tekun menjalankan suatu pekerjaan selama kebutuhan keluarganya layak. Bila hal ini dilakukan, maka kegiatan perikanan di Kabupaten Belitung akan berkembang pesat dan secara nyata menjadi andalan perekonomian kawasan. Nilai koefisien pengaruh 0,301 (paling tinggi diantara 3 pengaruh lainnya) menunjukkan kemungkinan tersebut. Secara khusus, pemerintah daerah juga perlu menyelamatkan tujuh usaha perikanan unggulan (pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net) yang ada pada wilayah basis misalnya dengan memudahkan pengurusan perijinan usaha dan pengurangan biaya administrasinya sehingga usaha perikanan unggulan tersebut dapat terus berkembang terutama pada kondisi ekonomi dan keuangan global yang terpuruk. Hal ini perlu dilaksanakan dengan serius oleh pemerintah daerah bila pembangunan perikanan tangkap dilakukan di lokasi. Perlindungan yang lemah pada usaha perikanan unggulan di wilayah basis dapat menjadi sumber demotivasi nelayan yang berakibat pada enggannya nelayan untuk melaut. Bila hal ini terjadi, tentu akan dapat menurunkan secara drastis kontribusi perikanan bagi pembangunan Kabupaten Belitung. Wilayah basis merupakan wilayah yang saat ini menjadi basis atau tempat berkumpulnya banyak nelayan untuk menjalankan usaha perikanan tangkap tertentu, bila mereka tidak dilindungi, maka dampaknya akan besar bagi perekenomian kawasan. Kebijakan yang melindungi usaha perikanan yang mereka jalankan menjadi hal penting dan perlu dilakukan segera, termasuk dalam mensiasati kondisi keuangan global yang tidak menentu.
7.2.3
Pengembangan kebijakan yang mendukung kebijakan nasional yang sudah ada
139
Dalam kaitan dengan kebijakan nasional yang sudah ada, pengembangan kebijakan strategis terkait pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung hendaklah seirama dan mendukung kebijakan nasional, seiring dengan era globalisasi yang telah mulai tampak mempengaruhi percepatan perkembangan teknologi, kecuali adanya kondisi khusus, misalnya adanya bencana alam, peperangan, konflik sosial, pemekaran daerah, dan lainnya. Pada kondisi khusus tersebut, kebijakan nasional tertentu bisa saja tidak diberlakukan untuk memberi ruang bagi penanganan yang lebih cepat dan tepat. Globalisasi menyebabkan kebijakan nasional yang diterapkan tidak dapat dibatasi hanya berlaku pada tataran tertentu saja, apalagi kalau kaitannya dengan ekonomi nasional, yang akan terintegrasi dalam ekonomi global. Persaingan nanti bukan lagi antar negara, melainkan antar unit ekonomi/ produksi karena dalam ekonomi global pengertian asal-muasal suatu produk akan menjadi kabur dan merupakan rangkaian unit-unit produksi yang mata rantai proses produksinya
bisa saja berada di perbagai
penjuru dunia. (Ginandjar Kartasasmita, 1996) Kondisi yang disebutkan di atas merupakan kondisi ideal pelaksanaan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun demikian, menurut Saaty (1993) dan Kusumastanto (2003), kebijakan nasional bisa saja dikoreksi bila dianggap kurang relevan dengan perkembangan normal yang ada di suatu kawasan. Dalam pengelolaan sumberdaya laut secara berkesinambungan, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat nelayan
dengan
asumsi
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
nelayan.Terlebih dalam pemanfaatan kawasan oleh berbagai pihak, yang sering menimbulkan
konflik
kepentingaan,
sehingga
masyarakat
lokal
harus
menghadapi kenyataan pahit, karena tidak memiliki kuasa untuk menolak penetrasi kepentingan pemilik modal. Akibatnya, perubahan-perubahan struktural yang terjadi di kawasan, justru memarginalkan posisi sosial masyarakat nelayan setempat. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk kalangan peneliti untuk memberikan masukan yang dibutuhkan. Mengenai kebijakan nasional yang ada hubunganya dengan pendapatan nasional, secara terus menerus akan terjadi fluktuasi pendapatan yang disebabkan oleh pergeseran permintaan dan penawaran jangka pendek, sehingga akan berpengaruh dengan penggunaan
140
pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak untuk mencapai sejumlah tujuan pemerintah, karena setiap kebijakan yang berusaha untuk menstabilkan pendapatan nasional pada atau mendekati tingkat yang diinginkan. (Richard G.Lipsey dkk, 1990) Dalam model micro-macro link II yang dikembangkan dalam penelitian ini, pengaruh kebijakan nasional terhadap komponen lainnya terkait pembangunan perikanan tangkap akan dikaji ulang sehingga menjadi masukan berarti bagi pelaksanaan kebijakan nasional tersebut di Kabupaten Belitung dan regional Provinsi Bangka Belitung. Tabel 19 menyajikan koefisien pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan pengaruh total (total effect) dalam interaksi (link) kebijakan nasional.
Tabel 19
Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) kebijakan nasional
Direct Effects (DE) Trade 0.963 Kebijakan_Nasional 0 Ekonomi_Regional Babel 0 Usaha_Perikanan_Belitung -0.398 Fiskal 1 Growth 0 X3 0 X6 0 X5 0 Moneter 1.088 Ser Base 0 Res Base 0 Wilayah Basis 0 X1 0 X2 0 X4 0 Komponen
Indirect Effects (IE) -0.932 -0.968 0.057 0.385 -0.968 0.031 -0.005 0.003 0.023 -1.053 0.031 0.057 0.039 0.004 -0.005 -0.013
Total Effects (TE) 0.031 -0.968 0.057 -0.013 0.032 0.031 -0.005 0.003 0.023 0.035 0.031 0.057 0.039 0.004 -0.005 -0.013
Berdasarkan Tabel 19, kebijakan nasional mempengaruhi semua komponen lainnya terkait pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung, meskipun ada yang bersifat langsung (direct effect) dan tidak langsung (indirect effect). Baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung, kebijakan nasional berpengaruh besar terhadap kondisi moneter, dimana pengaruh langsungnya bersifat positif (koefisien pengaruh = 1,088) dan pengaruh
141
tidak langsungnya bersifat negatif (koefisien pengaruh = -1,053). Pengaruh tidak langsung yang negatif memberi indikasi bahwa bila kebijakan nasional yang terlalu berlebihan dalam mengatur komponen pembangunan perikanan tangkap dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada usaha perikanan tangkap dan juga perbankkan mitra usahanya sehingga menarik dana investasinya. Menurut Murdiyanto (2004), kepercayaan masyarakat nelayan merupakan kunci utama keberhasilan program pembangunan di bidang perikanan. Bila hal ini terjadi, maka usaha perikanan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net yang dianggap unggulan tapi kekurangan modal, sementara uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Hasil analisis model micro-macro link II pada Tabel 19 menunjukkan bahwa kebijakan nasional berpengaruh langsung terhadap trade, usaha perikanan Belitung, kondisi fiskal, dan kondisi moneter, yaitu masing-masing dengan koefisien 0,963 ; -0,398 ; 1,00 ; dan 1,000. Probabilitas pengaruh interaksi (link) kebijakan nasional tersebut disajikan pada Tabel 20.
Tabel 20 Probabilitas pengaruh interaksi (link) kebijakan nasional Link Usaha_ Perikanan_ Belitung
<--
Fiskal
<--
Moneter
<--
Trade
<--
Kebijakan_ Nasional Kebijakan_ Nasional Kebijakan_ Nasional Kebijakan_ Nasional
Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
-0.398
0.291
-1.369
0.171
par-7
1
Fix
1.088
0.358
3.041
0.002
par-6
0.963
0.36
2.675
0.007
par31
Berdasarkan Tabel 20, kebijakan nasional yang ada saat ini berpengaruh signifikan terhadap kondisi moneter dan trade (perdagangan), sedangkan pengaruh terhadap dua komponen lainnya tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan nasional terkait dengan ekonomi dan pembangunan, termasuk pada usaha perikanan tangkap, akan mempunyai dampak langsung yang serius terhadap kondisi moneter dan perdagangan. Bila kebijakan tersebut pro-ekonomi, maka kondisi moneter dan perdagangan produk termasuk produk perikanan
142
stabil. Bila sebaliknya, maka moneter dan perdagangan terganggu, dan hal ini akan dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Belitung. Terkait dengan ini, maka Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kebijakan yang bersifat mengantisipasi kondisi kontroversial suatu kebijakan nasional bila diberlakukan di lokasi. Meskipun pada analisis sebelumnya kondisi moneter tidak mempengaruhi interaksi mikro kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung, tetapi secara regional (makro) hal ini harus tetap diantisipasi sehingga dampaknya tidak meluas. Dalam kaitannya dengan trade (perdagangan), pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan sektoral yang merupakan turunan dari kebijakan nasional terkait usaha ekonomi, sehingga tidak terjadi trade-off effect yang luas dan juga pelaku trade (perdagangan) produk perikanan di lokasi mempunyai panduan dalam melaksanakan bisnis perikanan. Terhadap kebijakan nasional yang dianggap terlalu kaku, pemerintah daerah harus dapat memberi pemecahan yang tepat sesuai dengan kewenangannya sehingga kegiatan trade (perdagangan) tersebut dapat terus berjalan dan mendukung pembangunan perikanan tangkap Kabupaten Belitung dan regional Provinsi Bangka Belitung.
7.2.4
Pengembangan kebijakan terkait trade produk Trade (perdagangan) produk merupakan kegiatan yang sangat vital dalam
suatu kegiatan bisnis termasuk di bidang perikanan. Menurut Johnson, et al (1989), perdagangan akan menentukan maju-mundurnya dan bertahan tidaknya suatu kegiatan bisnis hingga di masa mendatang. Bila trade produk baik sehingga memberikan jaminan pasar bagi suatu produk perikanan yang dihasilkan nelayan, maka usaha perikanan yang dilakukannya akan tetap terus dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga nelayan dan masyarakat sekitar. Terkait dengan ini, maka pengembangan kebijakan trade (pemasaran) produk menjadi hal penting dalam interaksi pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Belitung baik dalam lingkup lokal (micro link) maupun dalam lingkup regional dan nasional (macro link). Salah satu pengembangan kebijakan terkait dengan perdagangan atau pemasaran adalah pengembangan kebijakan ke arah revitalisasi perdagangan
143
(pemasaran) hasil-hasil perikanan tangkap. Sebab perdagangan hasil ini yang akan mempengaruhi bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus meningkatkan penghasilan daerah tingkat kabupaten. Terlebih pengembangan kebijakan tersebut terkait dengan perdagangan yang dapat mencakup sistem perdagangan di dalam negeri dan di luar negeri, serta kebijakan yang mempermudah dalam pelaksanaannya (Somantri dan Nikijuluw, 2007). Tabel 21 menyajikan koefisien pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan pengaruh total (total effect) dalam interaksi (link) trade produk. Tabel 21
Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) trade produk
Komponen Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 X6 X5 Moneter Ser Base Res Base Wilayah Basis X1 X2 X4
Direct Effects (DE) 0 0 1.846 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Effects (IE) -0.968 -1.006 -1.787 0.4 -1.006 -0.968 0.151 -0.08 -0.289 -1.094 0.033 0.059 -0.758 -0.115 0.17 0.4
Total Effects (TE) -0.968 -1.006 0.059 0.4 -1.006 0.032 0.151 -0.08 -0.289 -1.094 0.033 0.059 -0.758 -0.115 0.17 0.4
Berdasarkan Tabel 21, pengaruh trade produk sebagian besar bersifat tidak langsung (indirect effect). Pengaruh tidak langsung terhadap ekonomi regional Bangka Belitung merupakan yang paling tinggi diantara komponen lainnya, yaitu dengan koefisien -1,787. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung pemasaran produk perikanan Kabupaten Belitung dapat membawa ekses negatif bagi perekonomian regional di lokasi. Dalam lingkup regional, perkembangan perikanan tersebut bisa menjadi pesaing bagi sektor ekonomi lainnya seperti
144
pertambangan dan pariwisata di kawasan tersebut, sehingga perhatian pemerintah dan masyarakat beralih ke perikanan dan sektor lainnya ditinggalkan. Secara ekonomi, sektor yang tidak berkembang dan ditinggalkan merupakan suatu kerugian bagi pengembangan ekonomi kawasan secara keseluruhan (Glass, 1991), dan kondisi trade-off ekonomi seperti ini kurang disukai. Dalam lingkup internal perikanan, ekses negatif tersebut dapat terjadi, misalnya pemasaran produk timpang, dimana produk pancing tonda, sero dan jaring insang hanyut (JIH) karena skalanya yang besar, dapat lebih cepat berkembang dan punya pengumpul yang pasti. Tentu hal ini dapat menimbulkan kecemburuan pada usaha perikanan yang lebih kecil lainnya seperti bubu yang kemudian menjadi sumber konflik antar nelayan dan ancaman bagi perekonomian. Hal-hal seperti ini perlu dihindari sehingga keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap di lokasi dapat dipertahankan. Terlepas dari pengaruh negatif tersebut, dari analisis koefisien pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dalam interaksi (link) pengaruh trade produk, yang dapat dilihat pada Tabel 21, ternyata trade berpengaruh positif dan langsung terhadap ekonomi regional Bangka Belitung, yaitu dengan koefisien 1,846. Pengaruh langsung lainnya dari trade adalah terhadap growth (pertumbuhan) dari trade (perdagangan) itu sendiri, yaitu dengan koefisien 1,000. Tabel 22 menyajikan probabilitas pengaruh interaksi (link) trade produk
di
Kabupaten Belitung.
Tabel 22 Probabilitas pengaruh interaksi (link) trade produk S.E.
C.R.
P Fix
Label
<--
Estimate Trade 1
<--
Trade
0.625
2.952
0.003
par-22
Link Growth Ekonomi_Regional Babel
1.846
Bila melihat Tabel 22, maka pengaruh positif langsung trade terhadap ekonomi regional Bangka Belitung bersifat signifikan (P = 0,003). Hal ini berarti, disamping ada dampak negatif, pengembangan trade perikanan di Kabupaten Belitung memberi manfaat yang besar dan terasa secara jelas bagi perbaikan
145
ekonomi masyarakat di regional Bangka Belitung. Usaha perikanan tangkap yang dijalankan dengan baik di Kabupaten Belitung dapat secara nyata mengangkat perekonomi regional. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Belitung merupakan penghasil utama (tertinggi) produk perikanan di regional Provinsi Bangka Belitung, dimana pada 2008 nilai produksinya mencapai Rp 441.500.690.000. Kabupaten lain berada di bawahnya, antara lain adalah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur masing-masing dengan nilai produksi Rp 332.758.115.000 dan Rp 284.638.410.980 pada tahun 2008. Terhadap growth, trade tidak memberi pengaruh signifikan. Terkait dengan hal ini, maka kebijakan dalam hal trade produk harus dilakukan dengan mengembangkan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang, dimana Pemerintah Daerah harus mengambil peran lebih, tidak hanya sebagai pengawas perdagangan produk, tetapi juga bisa membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan perdagangan produk dengan pasar-pasar strategis seperti dengan Singapura, Batam, dan Jakarta. Menurut Panorel (2000) dan Muchtar (1985), jalur dan tujuan perdagangan yang permanen penting agar semua usaha perikanan yang ada baik besar maupun kecil mempunyai kepastian pasar terhadap produk perikanan yang dihasilkannya. Pemerintah Daerah kemudian secara intensif mensosialisasikan standar dan ketentuan penanganan produk yang dipersyaratkan. Bila hal ini bisa dilakukan, maka potensi perikanan regional seperti dari Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan lainnya dapat ditarik untuk memanfaatkan jalur perdagangan tersebut. Bila demikian, maka sektor perikanan Kabupaten Belitung secara nyata dapat menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi regional yang berbasis perikanan di kawasan. Dengan didukung oleh pengertian yang mendalam tentang peran sektor perikanan ini dan kualitas SDM yang semakin baik, maka secara jangka panjang, perkembangan ekonomi di sektor perikanan tersebut tidak lagi menjadi penghambat perkembangan sektor lain, tetapi mendukung kegiatan ekonomi lainnya terutama di sektor pariwisata. Jalur perdagangan dan transportasi yang semakin aktif, ekonomi masyarakat dari sektor perikanan yang semakin berkembang akan meningkatkan minat masyarakat dan wisatawan luar untuk 146
berlibur dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di kawasan Kabupaten Belitung, ini terlihat dengan mulai banyaknya pemilik modal membangun hotel dan fasilitas yang memadai untuk keperluan parawisata, apalagi pantai-pantai yang terdapat di pesisir Kabupaten Belitung mempunyai keindahan tersendiri dengan pasir putihnya yang membentang sepanjang pantai.
7.2.5 Pengembangan kebijakan terkait ekonomi regional Bila pada bagian sebelumnya, ekonomi regional menjadi komponen yang menerima pengaruh dari trade produk, maka pada bagian ini ekonomi regional menjadi komponen yang mempengaruhi komponen lainnya dalam interaksi micro-macro link pembangunan perikanan tangkap. Kebutuhan kebijakan pada bagian ini akan dikembangkan dengan mengakomodasi interaksi komponen ekonomi regional dengan komponen lainnya yang mempunyai koefisien pengaruh yang tinggi dan bersifat signifikan. Tabel 23 menyajikan koefisien pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan pengaruh total (total effect) dalam interaksi (link) ekonomi regional.
Tabel 23
Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam interaksi (link) ekonomi regional Bangka Belitung
Komponen Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 X6 X5 Moneter Ser Base Res Base Wilayah Basis X1 X2 X4
Direct Effects (DE) 0 -17.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0.555 1.000 0.255 0 0 0
Indirect Effects (IE) -0.524 16.527 -0.968 0.217 -0.545 -0.524 0.082 -0.043 -0.396 -0.592 -0.538 -0.968 -0.665 -0.063 0.092 0.217
Total Effects (TE) -0.524 -0.545 -0.968 0.217 -0.545 -0.524 0.082 -0.043 -0.396 -0.592 0.018 0.032 -0.411 -0.063 0.092 0.217
147
Berdasarkan Tabel 23, ekonomi regional mempunyai pengaruh tidak langsung (indirect effect) dengan komponen lainnya dalam interaksi micro-macro link. Sedangkan pengaruh langsung (direct effect) terjadi hanya terhadap empat komponen, yaitu kebijakan nasional, service base, resource base, dan wilayah basis. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi regional akan menentukan perkembangan komponen lainnya dalam pembangunan perikanan tangkap Kabupaten Belitung, meskipun hal itu tidak terjadi atau dirasakan secara langsung. Hal ini wajar karena menurut Nataatmadja (1991), kondisi ekonomi yang dimiliki merupakan penentu utama setiap orang untuk berbuat dan mengambil keputusan dalam hidupnya termasuk dalam mendukung suatu kegiatan pembangunan kawasan. Terlepas dari itu, pengaruh langsung tetap diberi perhatian serius karena akan langsung dirasakan setiap pengaruh tersebut diberikan. Bila mengacu kepada Tabel 23, pengaruh langsung ekonomi regional Bangka Belitung terhadap kebijakan nasional merupakan pengaruh paling besar namun bersifat negatif, yaitu dengan koefisien sekitar -17.072. Pengaruh makro ini memberi indikasi bahwa kondisi ekonomi regional di Provinsi Bangka Belitung saat ini mempunyai potensi menghambat terhadap beberapa kebijakan dari pusat. Hal ini mungkin karena Provinsi Bangka Belitung termasuk provinsi muda (baru terbentuk) di Indonesia, sehingga banyak terjadi penyesuaian kebijakan dalam rangka peningkatan status wilayah dari kabupaten menjadi provinsi. Namun apakah pengaruh ekonomi regional tersebut mempunyai dampak serius di kawasan, ataukah justru pengaruh terhadap komponen lainnya yang berdampak serius dan signifikan, Tabel 24 tentang probabilitas menunjukkan hal tersebut.
Tabel 24 Probabilitas pengaruh interaksi (link) ekonomi regional Link Ekonomi_Regional Babel Ekonomi_Regional Wilayah Basis <-Babel Res Base <-- Ekonomi_Regional Ser Base
148
<--
Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
0.555
0.156
3.56
0
par-5
0.255
0.408
0.624
1
0.533 par-13 Fix
Kebijakan_ Nasional
Babel Ekonomi_Regional <--17.072 Babel
289.418 -0.059 0.953 par-30
Berdasarkan Tabel 24, pengaruh ekonomi regional Provinsi Bangka Belitung terhadap kebijakan nasional bersifat tidak signifikan karena mempunyai probabilitas (P) > 0,05, yaitu sekitar 0,953. Hal ini berarti bahwa pengaruh langsung dengan koefisien -17,072 tersebut tidak berdampak nyata mengganggu ekskalasi nasional di kawasan, sehingga pengembangan kebijakan terkait tidak perlu difokuskan pada pemulihan ekses kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan pusat dan daerah. Pada daerah pemekaran termasuk di Provinsi Bangka Belitung yang baru terbentuk, berbagai penyesuaian sangat lumrah terjadi (Roger, 1990 dan Elfindri, 2002), dan penyesuaian tersebut tidak bisa disamakan dengan provinsi yang pelaksanaan kewenangan dan kebijakan sudah stabil. Pengaruh ekonomi regional Provinsi Bangka Belitung hanya berpengaruh signifikan terhadap basis komponen jasa penunjang (service base). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor jasa seperti jasa pelabuhan, jasa penerbangan, jasa komunikasi, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional Provinsi Bangka Belitung. Dalam kaitan ini, maka kebijakan strategis yang dianggap terkait ekonomi regional ini adalah perlu diciptakannya kondisi yang kondusif untuk terlaksananya kegiatan pelayanan jasa di kawasan, baik jasa pelabuhan, transportasi udara, darat, dan laut, jasa komunikasi, dan jasa pelayanan lainnya. Secara langsung terkait ekonomi, hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan produk kualitas terbaik yang bisa dilepas ke pasar nasional dan global, pemberian jaminan usaha kepada investor terutama yang berasal dari luar untuk menggerakkan aktivitas ekonomi terutama di sektor di kawasan, meningkatkan intensitas perdagangan antar daerah dalam regional Provinsi Bangka Belitung, mengintensifkan kegiatan promosi potensi daerah terutama di sektor perikanan kepada masyarakat luas, dan lainnya. Bila hal ini dapat dilakukan, tentu akan memberi peluang untuk lebih berkembanganya kegiatan jasa penunjang terutama di bidang transportasi dan komunikasi.
149
Menurut Cochrane (2002) secara jangka panjang, perkembangan sektor jasa penunjang akan memberi feedback yang nyata bagi ekonomi regional karena aktivitas ekonomi apapun yang dikembangkan akan selalu mendapatkan kemudahan dalam pelayanan oleh sektor jasa penunjang yang memadai. Pengiriman produk perikanan hasil tangkap pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net dapat dilakukan dengan mudah karena transportasinya lancar, kesepakatan transaksi via telepon, internet, dan bank juga semakin mudah dilakukan termasuk di wilayah pelosok karena jaringan komunikasinya lancar. Kebijakan yang memberi ruang luas bagi berkembangnya kegiatan pelayanan jasa penunjang sangat memungkinkan untuk terwujudnya hal tersebut dalam mendukung pembangunan perikanan tangkap di kawasan.
7.3 Rumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap Rumusan
kebijakan
strategis
ini
merupakan
rangkuman
dari
pengembangan kebijakan menggunakan model micro-macro link yang dibahas pada bagian sebelumnya. Rumusan kebijakan ini diharapkan dapat memberi arahan bagi pengambilan kebijakan pembangunan perikanan tangkap terpadu sebagai trade-off ekonomi yang tepat di kawasan yang mengandalkan pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net sebagai usaha unggulan. Rumusan kebijakan strategis ini merupakan hasil analisis pengaruh setiap komponen terkait dalam interaksinya pembangunan perikanan tangkap, dimana tingkat pengaruh, lingkup pengaruh, dan signifikasi pengaruh dalam interaksi (link) menjadi perhatian penting dalam penetapan kebijakan strategis yang diambil.
Adapun rumusan kebijakan strategis tersebut adalah : a. Perlu dikembangkan kebijakan teknis pembangunan perikanan tangkap yang memberikan perhatian serius terhadap pengembangan perikanan berdasarkan wilayah basis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha perikanan tangkap unggulan (pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net) yang telah menjadi sektor
150
basis di empat wilayah/kecamatan potensial di Kabupaten Belitung. Pengembangan perikanan seperti ini dapat berkembang pesat karena mempunyai kesesuaian wilayah dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat nelayan sekitar sebagai pelaku utamanya. b. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kebijakan yang menyelamatkan pemasaran produk perikanan daerah, terutama bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengurangi pajak dan retribusi perikanan sehingga nelayan dapat menjual produk perikanan tersebut dengan harga yang bersaing namun tetap mendapatkan keuntungan yang layak. c. Perlu dilakukan penyelamatan terhadap usaha perikanan unggulan yang ada pada wilayah basis terutama pada kondisi ekonomi dan keuangan global yang terpuruk, sehingga dapat terus bertahan. Hal ini misalnya dengan memberi kemudahan pengurusan perijinan usaha dan pengurangan biaya administrasi usaha. Perlindungan yang lemah pada usaha perikanan unggulan dapat menurunkan secara drastis kontribusi perikanan bagi pembangunan di Kabupaten Belitung. Salah satu instrumen deteksi pengaruh kebijakan regional yang dapat digunakan untuk penyelamatan usaha perikanan adalah dengan pendekatan minimum requirement approach (MRA) sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi (2010). Instrumen ini dapat melengkapi instrumen location quotion (LQ) yang telah dikemukakan sebelumnya dan biasa dikenal di ekonomi regional. Pada prinsipnya konsep MRA berhubungan dengan teori basis ekonomi (economic base theory), karena salah satu output dari MRA adalah pengganda basis yang menunjukan koefisien basis ekonomi. Nilai tersebut dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan atau kebijakan disektor perikanan. d. Perlu dikembangkan kebijakan yang bersifat mengantisipasi kondisi kontroversial suatu kebijakan nasional bila diberlakukan di kawasan. Dalam lingkup regional, perlu ditetapkan langkah antisipasi terhadap kebijakan moneter yang kontroversial, sedangkan dalam lingkup mikro (Kabupaten Belitung) perlu diambil langkah antisipasi terhadap kebijakan fiskal yang dapat merugikan usaha perikanan tangkap yang dilakukan nelayan sekitar.
151
Dalam kaitan dengan trade (perdagangan), Pemerintah Daerah juga perlu membuat kebijakan sektoral yang merupakan turunan dari kebijakan nasional terkait usaha ekonomi, sehingga pelaku trade (perdagangan) produk perikanan di kawasan mempunyai panduan dalam melaksanakan bisnis perikanan. Terhadap kebijakan nasional yang dianggap terlalu kaku, Pemerintah Daerah harus dapat memberi pemecahan yang tepat sesuai dengan kewenangannya sehingga kegiatan trade (perdagangan) tersebut dapat terus berjalan dan mendukung pembangunan perikanan tangkap Kabupaten Belitung dan regional Provinsi Bangka Belitung. e. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang, dimana Pemerintah Daerah harus mengambil peran lebih baik tidak hanya sebagai pengawas perdagangan produk, tetapi juga bisa membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan perdagangan produk dengan pasar-pasar strategis seperti dengan Singapura, Batam, dan Jakarta. Hal ini penting agar semua usaha perikanan yang ada baik besar maupun kecil mempunyai kepastian pasar terhadap produk perikanan yang dihasilkannya. Pemerintah Daerah kemudian secara intensif mensosialisasikan standar dan ketentuan penanganan produk yang dipersyaratkan. Bila hal ini bisa dilakukan, maka potensi perikanan regional seperti dari Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan lainnya dapat ditarik untuk memanfaatkan jalur perdagangan tersebut. f. Perlu diciptakannya kondisi yang kondusif untuk terlaksananya kegiatan pelayanan jasa di kawasan, baik jasa pelabuhan, transportasi udara, darat, dan laut, jasa komunikasi, dan jasa pelayanan lainnya. Dalam konteks ekonomi regional, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian jaminan usaha kepada investor terutama yang berasal dari luar untuk menggerakkan aktivitas ekonomi kawasan terutama di sektor perikanan, mengembangkan produk berkualitas yang bisa dilepas ke pasar nasional dan global, meningkatkan intensitas perdagangan antar daerah dalam regional Provinsi Bangka Belitung, mengintensifkan kegiatan promosi potensi daerah terutama di sektor perikanan kepada masyarakat luas, dan lainnya.
152
g. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong investasi ramah sosial, terutama dalam soal stabilitas keamanan, kelengkapan infrastruktur, aturan birokrasi serta mudahnya untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, baik menyangkut data potensi produk, wilayah dan pasar, sehingga pihak investor tidaklah menjadi sulit untuk mengembangkan usahanya terutama di bidang perikanan. h. Dalam perencanaan pengembangan perikanan yang berkelanjutan ke depan, pemerintah daerah juga perlu mengamati indikator kapasitas perikanan melalui pengukuran pemanfaatan kapasitas (Capacity Utilization=CU) seperti yang dikemukakan Fauzi (2010). CU merupakan rasio antara output aktual (observed output) dengan output sesuai kapasitas (capacity output). Jika rasionya lebih kecil dari satu (CU<1) menunjukkan terjadinya excess capacity (kapasitas lebih, yaitu perbedaan antara ouput potensial maksimum dengan produksi aktual), sedangkan bila kebalikannya yaitu 1/CU menunjukkan ouput yang dapat dihasilkan jika kapasitas eksistensi digunakan secara optimal. Dengan melakukan pengukuran capacity utilization (CU), maka dapat ditentukan investasi yang tepat bagi pengembangan sektor perikanan. Selain itu daya dorong sektor perikanan perlu dikembangkan dengan memberikan insentif fiskal bagi sektor perikanan.
153
8
KESIMPULAN DAN SARAN
8.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Stok sumberdaya ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang dan biota laut non ikan masih memadai dalam mendukung pengembangan perikanan terpadu di Kabupaten Belitung, yang ditunjukkan oleh nilai MSY yang cukup tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang masih di bawah 100 %. Nilai MSY dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan Kabupaten Belitung adalah 50099,16 ton dan 19,91 % untuk ikan pelagis besar, 7237,78 ton dan 77,56 % untuk ikan pelagis kecil, 10671,05 ton dan 49,58 % untuk ikan demersal, serta 2102,80 ton dan 38,34 % untuk udang dan biota laut non ikan. Jenis usaha perikanan tangkap yang layak dan dapat dijadikan unggulan di Kabupaten Belitung adalah pancing tonda, payang, jaring insang hanyut (JIH), sero, pukat pantai, bubu, dan trammel net.
Ketujuh jenis usaha perikanan
tangkap tersebut mempunyai nilai NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Hasil analisis kewilayahan menunjukkan Kecamatan Sijuk dapat menjadi wilayah basis pengembangan usaha perikanan pancing tonda, sero, dan bubu, Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah basis pengembangan usaha perikanan payang dan jaring insang hanyut (JIH), Kecamatan Badau menjadi wilayah basis pengembangan usaha perikanan trammel net, dan Kecamatan Membalong menjadi wilayah basis pengembangan pukat pantai. Di wilayah basisnya, usaha perikanan pancing tonda, sero, bubu, payang dan jaring insang hanyut (JIH), trammel net, dan pukat pantai mempunyai nilai LQ masing-masing 2,49, 1,32, 1,61, 1,88, 184, 2,83, dan 5,40, sedangkan nilai pertumbuhan tenaga kerja masing-masing 165 orang/tahun, 140 orang/tahun, 176 orang/tahun, 173 orang/tahun, 182 orang/tahun, 77 orang/tahun, dan 31 orang/tahun. Beberapa kebijakan strategis yang dianggap perlu bagi pembangunan perikanan tangkap terpadu sebagai trade-off ekonomi yang tepat di kawasan
adalah: (1) kebijakan teknis pengembangan perikanan berdasarkan wilayah basis, (2) kebijakan penyelamatan pemasaran produk perikanan daerah dan usaha perikanan unggulan terutama bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil, (3) kebijakan antisipasi kondisi kontroversial suatu kebijakan nasional bila diberlakukan di kawasan, (4) kebijakan pengembangan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang, dimana Pemerintah Daerah mengambil peran aktif sebagai pengawas dan penggagas kesepakatan perdagangan dengan pasar-pasar strategis, dan (5) Kebijakan yang menjamin terciptanya kondisi kondusif kegiatan pelayanan jasa yang mendukung pembangunan perikanan baik jasa pelabuhan, transportasi udara, darat, dan laut, jasa komunikasi, dan jasa pelayanan lainnya.
8.2 Saran Beberapa hal yang dapat disarankan terkait penelitian ini adalah : 1. Stok sumberdaya ikan yang ada perlu dibakukan oleh Pemerintah Daerah agar dapat dijadikan rujukan teknis dalam setiap upaya pemanfaatan di perairan Kabupaten Belitung. 2. Dalam
mengembangkan
sektor
perikanan
di
daerah,
hendaknya
memperhatikan keterkaitan dengan aspek makro yakni kebijakan fiskal dan moneter serta keterkaitan dengan regional development 3. Tujuh usaha perikanan tangkap yang layak dan unggulan hendaknya dijadikan sebagai sasaran utama pembangunan perikanan, dan wilayah basisnya hendaknya sesuai dengan lokasi pilot project pembangunan tersebut, sehingga mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan bertahan lama. 4. Supaya dapat diaplikasikan secara nyata, kebijakan strategis pembangunan perikanan tangkap terpadu, harus memperhatikan ketersediaan sumber daya dan dinamika usaha yang terjadi di daerah. 5. Penelitian lanjutan diharapkan menjelaskan aspek kewilayahan berdasarkan kondisi biofisik perairan, dengan memperhatikan pula variable lainnya seperti kegiatan ekonomi penunjang dan pesaing yang ada.
156
DAFTAR PUSTAKA
Aarset, B. and S. Jakobsen. 2009. Political regulation and radical institutional change: The case of aquaculture in Norway. Marine Policy (33):280– 287 Andrianto, L. 2006. Agenda Makro Revitalisasi Perikanan yang Berkelanjutan. Inovasi 6(12):23-29. Ayodhyoa, A.U. 1981. Metode Penangkapan Ikan. Yayasan Dewi Sri. Bogor, hal 97. Aziz, K.A. 1989. Pendugaan Stok Populasi Ikan Tropis. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat. Institut Pertanian Bogor. Bogor, hal 251. Bahari, R. 1989. Peran Koperasi Perikanan dalam Pengembangan Perikanan Rakyat. Prosiding Temu Karya Ilmiah Perikanan Rakyat. Jakarta, 18 – 19 Desember 1989. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertaninan. Jakarta, hal 3 dan 7. Barus, H.R., Badrudin dan N. Naamin. 1991. Prosiding Forum II Perikanan, Sukabumi, 18 – 21 Juni 1991. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta, hal 27. Brady, M.and W. Staffan. 2009. Fixing problems in fisheries - integrating ITQs, CBM and MPAs in management. Marine Policy:258–263 Charles, A.T., 2001, Suistainable Fishery Systems, Canada, Blackwell Science Ltd:370. Clark, C.W., 1985, Bioeconomic Modelling and Fisheries Management, Canada, John Wiley and Sons:399-407. Cochrane, K. L. 2002. A Fishery Manager’s Guidebook. Management Measures and Their Application. Senior Fishery Resources Officer. Fishery Resources Division, FAO Fisheries Department. Rome. 231p. Crosoer, D., L.v. Sittert and S. Ponte. 2006. The integration of South African fisheries into the global economy: Past, present and future. Marine Policy (30):8–29
Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 411 hal.
Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Bogor, IPB. hal. 32-35 Dahuri, R. 2002. Kebijakan dan Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Jurnal Pesisir dan Lautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor, hal 47. DKP Kabupaten Belitung. 2009. Statistik Perikanan Tahun 2008 Kabupaten Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. Tanjung Pandan. 48 hal. DKP Kabupaten Belitung. 2008. Statistik Perikanan Tahun 2007 Kabupaten Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. Tanjung Pandan. 52 hal. DKP Kabupaten Belitung. 2007. Statistik Perikanan Tahun 2006 Kabupaten Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. Tanjung Pandan. 56 hal. DKP Kabupaten Belitung. 2006. Statistik Perikanan Tahun 2005 Kabupaten Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. Tanjung Pandan. 40 hal. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2009. Rencana Strategis Pembangunan Perikanan tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 9 hal. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 63 hal. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2007. Statistik Perikanan Tahun 2007 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Sukabumi. 45 hal. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2004. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2004. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 48 hal. Echols, J.M. dan H. Shadily 1995. Kamus Inggris – Indonesia. Cetakan ke XXI. PT Gramedia. Jakarta. 660 hal. Elfindri. 2002. Ekonomi Patron-klien. Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro. Andalas University Press. 120 hal. Eriyanto, 1999, Ilmu Sistem, Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen, Bogor, IPB Press, p147. Fauzi, A. 2010. Ekonomi Perikanan; Teori, Kebijakan dan Pengelolaan. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. 224 hal.
158
Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal 68-70. Fauzi, A. dan S. Anna. 2005. Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 343 hal. Fauzi, A. 2006. Mikro-Makro Link dalam Perikanan. Paper disampaikan pada Seminar Perikda Provinsi Banten. 25 hal. Ferdinand, A. 2002. Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. 390 hal. Ghozali, I. 2006. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 214 hal. Gibbs, M.T. 2007. Lesser-known consequences of managing marine fisheries using individual transferable quotas. Marine Policy (31):112–116 Glass, N.M. 1991. Pro-active Management: How to Improve Your Management Performance. East Brunswick, NJ: Nichols Publishing:290 Haluan, J., W. Nurani, Wisudo, E.S. Wiyono dan Mustaruddin. 2006. Manajemen Operasi: Teori dan Praktek pada Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. IPB. Bogor. 236 hal. Hartrisari. 2007. Sistem Dinamik. Konsep Sistem dan Permodelan untuk Industri & Lingkungan. Seameo Biotrop. Bogor. 125 hal. Heazle, M. and J.G. Butcher. 2007. Fisheries depletion and the state in Indonesia: Towards a regional regulatory regime. Marine Policy (31):276–286 Hilborn, R. 2007. Defining success in fisheries and conflicts in objectives. Marine Policy (31):153–158 Johnson, G., K. Scholes, R.M. Sexty. 1989. Exploring Strategic Management, Scarborough, Ontario: Prentice Hall. p37 Judith, A.R. 1985. Natural Resources: Allocation, Economics and Policy, London: Methuen, p85. Kamaluddin, L.M. 2002. Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 331 hal. Kartasasmita, G.1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta. 517 hal.
159
Karyana, B. 1993. Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis di Perairan Pantai Barat Kalimantan. Jurnal Penelitian Perikanan Laut (72):33 – 41. Kimker, A. L. 1994. Tunner Crab Survival in Closed Pots. Alaska Fishery Research Bulletin 1 (2):179 – 183. Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMPYKPN Yogyakarta. 444 hal. Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 160 hal. Le Floc’h, P., F. Daure`s, C. Brigaudeau and J. Bihel. 2008. A comparison of economic performance in the fisheries sector: A short- and long-term perspective. Elsevier. Marine Policy (32):421–431 Leadbitter, D. and T.J. Ward. 2007. An evaluation of systems for the integrated assessment of capture fisheries. Elsevier. Marine Policy (31):458–469 Manetsch, PGW. and Park. 1977. System Analysis and Simulation with Application to Economic and Social Science. USA. Michigan State University. p78-81 Mashuri. 1993. Pasang Surut Usaha Perikanan laut: Tinjauan Sosial Ekonomi Kenelayanan Jawa dan Madura 1850 — 1940, Masyarakat Indonesia. LIPI. Jakarta. 115 hal. Martosubroto, P., N. Naamin dan B. B. A. Malik. 1991. Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Perikanan Puslitbang Perikanan Puslitbang Oseanologi, LIPI. Jakarta. 104p. Mikalsen, K.H., Hernes H.K. and Jentoft S. 2007. Leaning on user-groups: The role of civil society in fisheries governance. Marine Policy (31):201–209 Monintja, D. 2005. Makalah Seminar Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Kupang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor. 25 hal. Muchtar,
L. 1985. Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian Pengabdian Pengembangan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (LP 3 ES) Universitas Riau Pekanbaru. 221 hal.
Mueller, R.O. 1996. Basic Principles of Structural Equation Modeling: An Introduction to LISREL and EQS. New York: Springer. 57 p.
160
Nataatmadja. 1991. Mencari Akar dan Sumber Kemiskinan. Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Penanggulangan Kemiskinan , 20 — 24 Mei 1991, dalam Kolopaking , LM dan Aminah (editor). Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). 60 hal. Nielsen, J. Raakjær and M. Hara. 2006. Transformation of South African industrial fisheries. Marine Policy (30):43–50 Nikijuluw, V. P. H. 2002. “ Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan”. Kerja sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) , dengan PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta. 254 hal. Nugroho, R.D., 2007. Analisis Kebijakan. PT.Elex Media Komputindo Jakarta. 305 hal. Panorel, A.R., 2000, Forging A Unified Fisheries Ordinance in Murcielagos Bay: Lessons in Satkeholders Cooperation, Philipina, Learning Regional Newsletter in CBCRM, p6-14. Pemerintah Kabupaten Belitung (2006). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung. Tanjung Pandan. 115 hal. Pinkerton, E. and L. John. 2008. Creating local management legitimacy. Marine Policy 32, p680–691. Pramono, D. 2005. Budaya Bahari. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 215 hal Rais, J. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 251 hal. Rawis, J. 2004. Menjahit Laut yang Robek: Paradigma Archipelago State Indonesia. Yayasan Malesung. Jakarta. 315 hal. Richard, G. L., D.D. Purvis, P.O. Steiner, and P.N. Courant. 1990. Pengantar Makroekonomi Bina Aksara Jakarta. 625 hal. Roger, K. M. 1990. Strategic Market Planning. Allyn and Bacon. Simon and Schuster, Inc. 330 p
Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Gramedia, Jakarta. 270 hal. Satria, A. 2004 dalam Pemimpi Perubahan, PR untuk Presiden RI 2005 – 2009. Kotak Kita Press. Jakarta, hal 266.
161
Schumann, S. 2007. Co-management and ‘‘consciousness’’: Fishers’ assimilation of management principles in Chile. Elsevier. Marine Policy (31):101– 111 Sen, A. 1991. Masih Adakah Harapan Bagi kaum Miskin? : Sebuah Perbincangan Tentang Etika dan Ilmu Ekonomi Di Fajar Milenium Bam, Pustaka Mizan. Jakarta. 320 hal. Sevilla, C. G., Ochave J.A., Punsalan T.G., Regala B.P., and Uriarte G.G. 1993. “An Introduction to Research Methods”. University of the Philippine.Diliman, Quezon City. 420 p. Simatupang, T.M., 1995, Teori Sistem, Suatu Perspektif Teknik Industri, Yogyakarta, Andi Offset, 634 hal. Somantri, S. dan Victor P.H. Nikijuluw, 2007, Pengelolaan Perikanan Dalam Konteks Agenda Revitalisasi Perikanan dalam Sistem Alternatif Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Victor P.H. Nikijuluw, Jeti Poeloe, M. Nizar Dahlan dan Charles B. Purba. Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Hal 145 - 151 Stiglitz, J.E. 2000. Economics of Public Sector, Third Edition. New York: W.W. Norton & Company. p76 Tamin, O.Z. 2000. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Ed ke-2. Bandung. ITB. 180 hal. Teh, L. and U.R. Sumaila. 2007. Malthusian overfishing in Pulau Banggi?. Marine Policy (31):451–457 Todaro, M.P., 1994. Economic Development in the Third World, edisi ke 5, Longman, New York. P.69 Timah, 2007. Terobosan Strategis, Laporan Tahunan 2007 (Annual Report). Jakarta. 86 hal. Utne, I.B. 2007. System evaluation of sustainability in the Norwegian codfisheries. Marine Policy (31):390–401 Wahyuni, M. 2007 Pemanfaatan Hasil Perikanan secara Efisien Menuju Perbaikan Daya Saing Produk melalui Pengembangan Teknologi Pengolahan Nonkonvensional. Dalam Nikijuluw.V.P.H (Penyunting) Meningkatkan Nilai Tambah Perikanan. Satuan Kerja Ditjen P2HP, DKP. Jakarta. 161 hal. Wibisono, CY., M. Zunaidy dan S. Khabibah. 1999. Atlas Lengkap. CV. Pradika. Jakarta. 40 hal.
162
Lampiran 1 Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar ikan pelagis besar HTs-PT (ton) 3450.2 5690.42 6075.82 6430 6546 7158.08 7420 6540.5 5690.42 3459
Fes-PT CPUEs-PT HTs-Py (trip) (ton/trip) (ton) 17980 0.19 1203 47690 0.12 1276 45976 0.13 1474 98720 0.07 1479 102361 0.06 1365 186120 0.04 2110 212100 0.03 2183 230100 0.03 2820 234020 0.02 2450 212540 0.02 2102
Tahun
HTs-JIT (ton)
Fes-JIT (trip)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1266.5 1234.6 1334.9 978 1125 1379 1350 1540.4 1675 1451.3
2470 13417 10640 1064 681.9 204.6 5350 5350 543.2 675
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CPUEsHTs-JIL JIT (ton) (ton/trip) 0.51 32.2 0.09 34.2 0.13 35 0.92 32.6 1.65 35.2 6.74 40.2 0.25 34 0.29 39 3.08 42.4 2.15 38.7
Fes-Py (trip) 17250 19050 21340 20230 33540 46800 10933 2743 18150 21340
Fes-JIL (trip) 2002.6 2748.3 3549.8 3549.8 2115.9 203.4 2661 2661 1436.2 1569
CPUEs-Py (ton/trip) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.05 0.20 1.03 0.13 0.10
CPUEsJIL (ton/trip) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.20 0.01 0.01 0.03 0.02
167
Lampiran 2. Nilai FPI alat tangkap ikan pelagis besar Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CPUEiPT (ton/trip) 0.19 0.12 0.13 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
168
FPIiPT 0.374 1.297 1.053 0.071 0.039 0.006 0.139 0.099 0.008 0.008
CPUEiPy (ton/trip) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.05 0.20 1.03 0.13 0.10
FPIi-Py 0.136 0.728 0.551 0.080 0.025 0.007 0.791 3.571 0.044 0.046
CPUEiJIT (ton/trip) 0.51 0.09 0.13 0.92 1.65 6.74 0.25 0.29 3.08 2.15
FPIi-JIT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
CPUEiJIL (ton/trip) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.20 0.01 0.01 0.03 0.02
FPIiJIL 0.031 0.135 0.079 0.010 0.010 0.029 0.051 0.051 0.010 0.011
Lampiran 3. Effort standar alat tangkap ikan pelagis besar Tahun
2009
FPIi-PT 0.374 1.297 1.053 0.071 0.039 0.006 0.139 0.099 0.008 0.008
Tahun
FPIi-JIT
2000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fes-PT (trip) 17980 47690 45976 98720 102361 186120 212100 230100 234020 212540
SE-PT (trip) 6728.78 61840.57 48428.14 6995.42 3967.75 1062.03 29405.19 22715.97 1845.39 1608.78
Fes-JIT (trip) 2470 13417 10640 1064 681.9 204.6 5350 5350 543.2 675
SE-JIT (trip) 2470.00 13417.00 10640.00 1064.00 681.90 204.60 5350.00 5350.00 543.20 675.00
FPIi-Py 0.136 0.728 0.551 0.080 0.025 0.007 0.791 3.571 0.044 0.046
FPIi-JIL 0.031358 0.135236 0.078588 0.009991 0.010084 0.029324 0.050635 0.050903 0.009574 0.011472
Fes-Py (trip) 17250 19050 21340 20230 33540 46800 10933 2743 18150 21340
SEPy(trip) 2346.16 13866.91 11748.72 1609.06 827.37 313.06 8651.15 9794.21 794.53 977.64
Fes-JIL (trip) 2002.6 2748.3 3549.8 3549.8 2115.9 203.4 2661 2661 1436.2 1569
SE-JIL (trip) 62.80 371.67 278.97 35.47 21.34 5.96 134.74 135.45 13.75 18.00
169
Lampiran 4. Penangkapan, CPUE dan MSY sumberdaya ikan pelagis besar
Tahun HTs-total (ton) 2000 5951.90 2001 8235.22 2002 8919.72 2003 8919.60 2004 9071.20 2005 10687.28 2006 10987.00 2007 10939.90 2008 9857.82 2009 7051.00 Total 90620.64 Standar Deviasi Rata-rata 9062.06 Intercep (a) Slope (b) MSY F opt Pemanfaatan (%)
170
SE-Gab (trip) 11607.73 89496.15 71095.83 9703.94 5498.36 1585.65 43541.07 37995.63 3196.88 3279.42 277000.66 31646.24 27700.07 2.64896 -0.00004 45513.78 34364 19.91%
CPUE (ton/trip) 0.51 0.09 0.13 0.92 1.65 6.74 0.25 0.29 3.08 2.15 15.81 2.07 1.58
Lampiran 5. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan pancing tonda
7000 200000
Produksi (ton)
6000 5000
150000
4000 100000
3000 2000
50000
1000 0
Upaya Penangkapan (trip)
250000
8000
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-PT (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
Fes-PT (trip)
Lampiran 6. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan payang 3000
50000
Produksi (ton)
40000 35000
2000
30000 1500
25000 20000
1000
15000 10000
500
5000 0
Upaya Penangkapan (trip)
45000 2500
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-Py (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
Fes-Py (trip)
171
1800
16000
1600
14000
1400
12000
1200
10000
1000
8000
800
6000
600 400
4000
200
2000
0
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (ton)
Lampiran 7. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan jaring insang tetap (JIT)
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-JIT (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
Fes-JIT (trip)
45
4000
40
3500
35
3000
30
2500
25
2000
20
1500
15 10
1000
5
500
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-JIL (ton)
172
2005
2006
Fes-JIL (trip)
2007
2008
2009
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (ton)
Lampiran 8. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis besar menggunakan jaring insang lingkar (JIL)
Lampiran 9. Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar ikan pelagis kecil
HTs-JIL Tahun (ton) 2000 15.4 2001 18.2 2002 19.3 2003 16.4 2004 18.2 2005 23 2006 21.5 2007 18.3 2008 19.5 2009 22.3
CPUEsFes-JIL JIL HTs-Se (trip) (ton/trip) (ton) 2002.6 0.008 543.2 2748.3 0.007 673.5 3549.8 0.005 702 3549.8 0.005 805.4 2115.9 0.009 303.2 203.4 0.113 889 2661 0.008 805.2 2661 0.007 775.3 1436.2 0.014 782.4 1569 0.014 657.4
HTs-PP Fes-PP Tahun (ton) (trip) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1258.2 1987.5 1875.2 1760.5 1870.5 1985.2 2130.2 3712 3028 3057.2
82323 123112 120410 80470 210890 303200 74970 74970 108297 165750
CPUEs- HTsFes-Se Se JIH (trip) (ton/trip) (ton) 21607 0.025 2368 19345 0.035 1269.7 24320 0.029 2381.3 21200 0.038 2103.4 29310 0.010 1653 21021 0.042 1876 24371 0.033 2477.4 26570 0.029 1632.4 23100 0.034 1984.6 22321 0.029 2021.5
CPUEsFes-JIH JIH (trip) (ton/trip) 22601 0.105 19354 0.066 23018 0.103 23657 0.089 24148 0.068 135700 0.014 22800 0.109 22800 0.072 24840 0.080 25640 0.079
CPUEsCPUEsHTs-BP Fes-BP CPUEs-BP HTsFes-BT PP BT (ton) (trip) (ton/trip) BT (ton) (trip) (ton/trip) (ton/trip) 0.015 453.2 5010 0.090 321 1986 0.162 0.016 495 4986 0.099 154 2939 0.052 0.016 494 8003 0.062 293 1954 0.150 0.022 392.2 21360 0.018 218.4 1320 0.165 0.009 392.4 32021 0.012 191.2 1865 0.103 0.007 564.3 57300 0.010 132.5 1736 0.076 0.028 382.4 5880 0.065 109.3 1832 0.060 0.050 453.2 5880 0.077 123.2 2138 0.058 0.028 457 31800 0.014 123.3 2635 0.047 0.018 503 43570 0.012 321.2 2165 0.148
173
Lampiran 10. FPI alat tangkap ikan pelagis kecil
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
174
CPUEsJIL (ton/trip) 0.008 0.007 0.005 0.005 0.009 0.113 0.008 0.007 0.014 0.014
CPUEsPP (ton/trip) 0.015 0.016 0.016 0.022 0.009 0.007 0.028 0.050 0.028 0.018
FPIi-JIL 0.048 0.126 0.036 0.028 0.084 1.482 0.135 0.119 0.290 0.096
FPIi-PP 0.095 0.308 0.104 0.132 0.087 0.086 0.476 0.859 0.598 0.124
CPUEsSe (ton/trip) 0.025 0.035 0.029 0.038 0.010 0.042 0.033 0.029 0.034 0.029
CPUEsBP (ton/trip) 0.090 0.099 0.062 0.018 0.012 0.010 0.065 0.077 0.014 0.012
FPIiSe 0.156 0.664 0.192 0.230 0.101 0.554 0.554 0.506 0.724 0.199
FPIiBP 0.560 1.895 0.412 0.111 0.120 0.129 1.090 1.338 0.307 0.078
CPUEsJIH (ton/trip) 0.105 0.066 0.103 0.089 0.068 0.014 0.109 0.072 0.080 0.079
CPUEsBT (ton/trip) 0.162 0.052 0.150 0.165 0.103 0.076 0.060 0.058 0.047 0.148
FPIiJIH 0.648 1.252 0.690 0.537 0.668 0.181 1.821 1.242 1.707 0.531
FPIi-BT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Lampiran 11. Effort standar alat tangkap ikan pelagis kecil Tahun FPIi-JIL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.048 0.126 0.036 0.028 0.084 1.482 0.135 0.119 0.290 0.096
Fes-JIL (trip) 2002.6 2748.3 3549.8 3549.8 2115.9 203.4 2661 2661 1436.2 1569
Fes-PP FPIi-PP (trip) 0.095 82323 0.308 123112 0.104 120410 0.132 80470 0.087 210890 0.086 303200 0.476 74970 0.859 74970 0.598 108297 0.124 165750
SE-JIL FPIi-Se (trip) 95.28 0.156 347.34 0.664 128.71 0.192 99.12 0.230 177.53 0.101 301.34 0.554 360.37 0.554 317.58 0.506 416.73 0.724 150.31 0.199
Fes-Se (trip) 21607 19345 24320 21200 29310 21021 24371 26570 23100 22321
SE-PP Fes-BP (trip) FPIi-BP (trip) 7784.38 0.560 5010 37930.28 1.895 4986 12505.60 0.412 8003 10640.38 0.111 21360 18245.20 0.120 32021 26009.87 0.129 57300 35704.72 1.090 5880 64417.66 1.338 5880 64710.30 0.307 31800 20606.59 0.078 43570
SE-Se Fes-JIH FPIi-JIH (trip) (trip) 3360.73 0.648 22601 12853.35 1.252 19354 4681.60 0.690 23018 4867.80 0.537 23657 2957.47 0.668 24148 11647.58 0.181 135700 13496.12 1.821 22800 13454.48 1.242 22800 16720.39 1.707 24840 4431.11 0.531 25640
SE-JIH (trip) 14650.62 24231.48 15880.75 12712.86 16123.67 24579.14 41524.22 28328.50 42412.17 13625.61
SE-BP Fes-BT SE-BT (trip) FPIi-BT (trip) (trip) 2803.91 1.000 1986 1986.00 9446.79 1.000 2939 2939.00 3294.46 1.000 1954 1954.00 2370.44 1.000 1320 1320.00 3827.54 1.000 1865 1865.00 7393.39 1.000 1736 1736.00 6409.49 1.000 1832 1832.00 7864.79 1.000 2138 2138.00 9766.38 1.000 2635 2635.00 3390.40 1.000 2165 2165.00
175
Lampiran 12. Produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumberdaya ikan pelagis kecil
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Standar Deviasi Rata-rata Intercep (a) Slope (b) MSY F opt Pemanfaatan (%)
176
HTs-total (ton) 4959.00 4597.90 5764.80 5296.30 4428.50 5470.00 5926.00 6714.40 6394.80 6582.60 56134.30 5613.43
SE-Gab (trip) 30680.92 87748.23 38445.12 32010.60 43196.40 71667.32 99326.92 116521.00 136660.97 44369.02 700626.51 38218.63 70062.65 0.18404 -0.000001 7237.78 78654 77.56%
CPUE (ton/trip) 0.16 0.05 0.15 0.17 0.10 0.08 0.06 0.06 0.05 0.15 1.02 0.05 0.10
Lampiran 13. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan jaring insang lingkar (JIL) 25
3500
Produksi (ton)
20
3000 2500
15
2000 10
1500 1000
5
500 0
Upaya Penangkapan (trip)
4000
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-JIL (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
Fes-JIL (trip)
Lampiran 14. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan sero
900
30000
Produksi (ton)
800 700
25000
600
20000
500 400
15000
300
10000
200
5000
100 0
Upaya Penangkapan (trip)
35000
1000
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-Se (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
Fes-Se (trip)
177
Lampiran 15. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan jaring insang hanyut (JIH)
140000
2500
Produksi (ton)
120000 2000
100000 80000
1500
60000
1000
40000 500
20000
0
0 1
2
3
4
5
6
HTs-JIH (ton)
7
8
9
10
Fes-JIH (trip)
Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan pukat pantai
4000 3500 3000 2500
350000 300000 250000 200000
2000 1500 1000 500 0
150000 100000 50000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tahun HTs-PP (ton)
Fes-PP (trip)
2008
2009
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (ton)
Lampiran 16.
178
Upaya Penangkapan (trip)
160000
3000
600
70000
500
60000 50000
400
40000
300
30000
200
20000
100
10000
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (unit)
Lampiran 17. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan bagan perahu
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun HTs-BP (ton)
Fes-BP (trip)
350
3500
300
3000
250
2500
200
2000
150
1500
100
1000
50
500
0
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (ton)
Lampiran 18. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan pelagis kecil menggunakan bagan tancap
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun HTs-BT (ton)
Fes-BT (trip)
179
Lampiran 19. Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar ikan demersal
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
180
HTsBu (ton) 3824.2 3942.5 3324.6 4032.4 4392.4 4532.9 4566.2 5201 5532.6 5121
HTsPT (ton) 674.4 594.8 887.8 896.8 786.6 988.4 695.6 775.5 687.5 784.2
FEs-Bu (trip) 465690 554320 656483 776820 546230 796000 563840 437500 645450 564772
FEs-PT (trip) 17980 47690 45976 98720 102361 186120 212100 230100 234020 212540
CPUEsBu (ton/trip) 0.008 0.007 0.005 0.005 0.008 0.006 0.008 0.012 0.009 0.009
HTsSe (ton) 38.3 102.5 122.5 89.5 92.4 89.4 102.5 100.5 132.5 97.3
CPUEsPT (ton/trip) 0.038 0.012 0.019 0.009 0.008 0.005 0.003 0.003 0.003 0.004
HTsJe (ton) 16.3 16.3 15.2 14.2 16.2 13.2 12.5 13.2 14.2 12.8
FEs-Se (trip) 21607 19345 24320 21200 29310 21021 24371 26570 23100 22321
FEs-Je (trip) 1727 1236 1932 2010 1089 1020 2301 1020 1929 2010
CPUEsSe (ton/trip) 0.002 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004
CPUEsJe (ton/trip) 0.009 0.013 0.008 0.007 0.015 0.013 0.005 0.013 0.007 0.006
Lampiran 20. FPI alat tangkap ikan demersal
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CPUEsBu (ton/trip) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
FPIi-Bu 0.219 0.570 0.262 0.571 1.046 1.072 2.469 3.527 2.918 2.458
CPUEsSe (ton/trip) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
FPIiSe (trip) 0.047 0.425 0.261 0.465 0.410 0.801 1.282 1.122 1.952 1.181
CPUEsPT (ton/trip) 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
FPIiPT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
CPUEsJe (ton/trip) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
181
FPIi-Je 0.251633 1.057366 0.40743 0.777682 1.935832 2.43688 1.656435 3.8398 2.505742 1.725948
Lampiran 21. Effort standar alat tangkap ikan demersal
Tahun
FPIiBu
FEs-Bu (trip)
SE-Bu (trip)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.219 0.570 0.262 0.571 1.046 1.072 2.469 3.527 2.918 2.458
465690 554320 656483 776820 546230 796000 563840 437500 645450 564772
101955.98 316102.60 172169.19 443887.74 571587.16 853564.70 1392310.26 1543198.07 1883256.80 1387933.36
FEs-PT (trip) 17980 47690 45976 98720 102361 186120 212100 230100 234020 212540
SE-PT (trip) 17980.00 47690.00 45976.00 98720.00 102361.00 186120.00 212100.00 230100.00 234020.00 212540.00
Tahun FPIi-PT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
182
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
FPIiSe (trip) 0.047 0.425 0.261 0.465 0.410 0.801 1.282 1.122 1.952 1.181
FPIi-Je 0.251633 1.057366 0.40743 0.777682 1.935832 2.43688 1.656435 3.8398 2.505742 1.725948
FEs-Se (trip)
SE-Se (trip)
21607 19345 24320 21200 29310 21021 24371 26570 23100 22321
1021.11 8218.27 6343.84 9852.19 12024.10 16834.41 31253.95 29819.54 45102.04 26371.00
FEs-Je (trip) 1727 1236 1932 2010 1089 1020 2301 1020 1929 2010
SE-Je (trip) 434.57 1306.90 787.15 1563.14 2108.12 2485.62 3811.46 3916.60 4833.58 3469.16
Lampiran 22. Produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumberdaya ikan demersal
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Standar Deviasi Rata-rata Intercep (a) Slope (b) MSY F opt Pemanfaatan (%)
HTs-total (ton) 4553.20 4656.10 4350.10 5032.90 5287.60 5623.90 5376.80 6090.20 6366.80 6015.30 53352.90 5335.29
SE-Gab (trip) 121391.66 373317.77 225276.19 554023.07 688080.38 1059004.72 1639475.68 1807034.20 2167212.42 1630313.52 10265129.59 736163.85 1026512.96
CPUE (ton/trip) 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01
0.02184 -0.00000001 10761.05 985256 49.58%
183
Lampiran 23. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan bubu 900000 800000
Produksi (ton)
5000
700000
4000
600000 500000
3000
400000
2000
300000 200000
1000
100000
0
Upaya Penangkapan (trip)
6000
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-Bu (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
FEs-Bu (trip)
140
35000
120
30000
100
25000
80
20000
60
15000
40
10000
20
5000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-Se (ton)
184
2005
2006
2007
FEs-Se (trip)
2008
2009
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (ton)
Lampiran 24. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan sero
Lampiran 25. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan pancing tonda
Produksi (ton)
1000
200000
800 150000 600 100000 400 50000
200 0
Upaya Penangkapan (trip)
250000
1200
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-PT (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
FEs-PT (trip)
Lampiran 26. Trend produksi dan upaya penangkapan ikan demersal menggunakan jermal
16 2000
Produksi (ton)
14 12
1500
10 8
1000
6 4
500
2 0
Upaya Penangkapan (trip)
2500
18
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-Je (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
FEs-Je (trip)
185
Lampiran 27. Nilai CPUE untuk menentukan alat tangkap standar udang dan biota laut non ikan
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
186
HTsPU (ton) 145.2 173.2 210.2 102.4 213.2 227.3 123.2 87.2 12.1 34.2
FEs-PU (trip) 465690 554320 656483 776820 546230 796000 563840 437500 645450 564772
CPUEsPU (ton/trip) 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0000 0.0001
HTsTN (ton) 393.2 603.2 473.5 786.2 789.1 898.2 686.2 739.3 583.2 781.6
FEsTN (trip) 2534 2387 1957 4879 9904 12012 30350 36550 40250 39345
CPUEsTN (ton/trip) 0.155 0.253 0.242 0.161 0.080 0.075 0.023 0.020 0.014 0.020
Lampiran 28. FPI alat tangkap udang dan biota laut non ikan
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CPUEs-PU (ton/trip) 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0000 0.0001
FPIi-PU 0.002 0.001 0.001 0.001 0.005 0.004 0.010 0.010 0.001 0.003
CPUEs-TN (ton/trip) 0.16 0.25 0.24 0.16 0.08 0.07 0.02 0.02 0.01 0.02
FPIi-TN (trip) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
187
Lampiran 29. Effort standar alat tangkap udang dan biota laut non ikan
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
188
FPIi-PU 0.002 0.001 0.001 0.001 0.005 0.004 0.010 0.010 0.001 0.003
FEs-PU (trip) 465690 554320 656483 776820 546230 796000 563840 437500 645450 564772
SE-PU (trip) 935.75 685.39 868.77 635.47 2675.87 3039.78 5449.02 4311.05 835.09 1721.60
FPIi-TN (trip) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
FEs-TN (trip) 2534 2387 1957 4879 9904 12012 30350 36550 40250 39345
SE-PU (trip) 2534.00 2387.00 1957.00 4879.00 9904.00 12012.00 30350.00 36550.00 40250.00 39345.00
Lampiran 30. Produksi, upaya penangkapan, CPUE dan MSY sumberdaya udang dan biota laut non ikan Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Standar Deviasi Rata-rata Intercep (a) Slope (b) MSY F opt Pemanfaatan (%)
HTs-total (ton)
SE-Gab (trip)
538.40 776.40 683.70 888.60 1002.30 1125.50 809.40 826.50 595.30 815.80 8061.90
3469.75 3072.39 2825.77 5514.47 12579.87 15051.78 35799.02 40861.05 41085.09 41066.60 201325.80 17375.33 20132.58
806.19
CPUE (ton/trip) 0.16 0.25 0.24 0.16 0.08 0.07 0.02 0.02 0.01 0.02 1.04 0.09 0.10
0.20005 0.00000 2102.80 21022 38.34%
189
Lampiran 31. Trend produksi dan upaya penangkapan udang dan biota laut non ikan menggunakan pukat udang 250
800000
Produksi (ton)
200
700000 600000
150
500000 400000
100
300000 200000
50
100000
Upaya Penangkapan (trip)
900000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-PU (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
FEs-PU (trip)
1000
45000
900
40000
800
35000
700
30000
600
25000
500
20000
400
15000
300 200
10000
100
5000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
HTs-TN (ton)
190
2005
2006
2007
FEs-TN (trip)
2008
2009
Upaya Penangkapan (trip)
Produksi (ton)
Lampiran 32. Trend produksi dan upaya penangkapan udang dan biota laut non ikan menggunakan trammel net
Lampiran 33. Trend produksi ikan total selama periode 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung 12000.00
Produksi (ton)
10000.00 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun Ikan Pelagis Besar
Ikan Pelagis Kecil
Ikan Demersal
Udang dan Biota Laut Non Ikan
Lampiran 34. Upaya Penangkapan (Effort) selama periode 2000 – 2009 di Kabupaten Belitung
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ikan Pelagis Besar 11607.73 89496.15 71095.83 9703.94 5498.36 1585.65 43541.07 37995.63 3196.88 3279.42
Effort Gabungan (trip) Ikan Pelagis Udang dan Biota Ikan Demersal Kecil Laut Non Ikan 30680.92 121391.66 3469.75 87748.23 373317.77 3072.39 38445.12 225276.19 2825.77 32010.6 554023.07 5514.47 43196.4 688080.38 12579.87 71667.32 1059004.72 15051.78 99326.92 1639475.68 35799.02 116521 1807034.20 40861.05 136661 2167212.42 41085.09 44369.02 1630313.52 41066.60
191
Standard Effort (trip)
Lampiran 35. Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap ikan pelagis besar di Kabupaten Belitung
100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun SE-PT (trip)
SE-Py(trip)
SE-JIL (trip)
SE-Gab (trip)
SE-JIT (trip)
Standard Effort (trip)
Lampiran 36. Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap ikan pelagis kecil di Kabupaten Belitung
160000.00 140000.00 120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun
192
SE-JIL (trip)
SE-Se (trip)
SE-JIH (trip)
SE-BP (trip)
SE-BT (trip)
SE-Gab (trip)
SE-PP (trip)
Standard Effort (trip)
Lampiran 37. Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap ikan demersal di Kabupaten Belitung
2500000.00 2000000.00 1500000.00 1000000.00 500000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun SE-Bu (trip)
SE-Se (trip)
SE-Je (trip)
SE-Gab (trip)
SE-PT (trip)
Standard Effort (trip)
Lampiran 38. Upaya penangkapan standar (standard effort) gabungan dan setiap alat tangkap udang dan biota laut non ikan di Kabupaten Belitung
45000.00 40000.00 35000.00 30000.00 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun SE-PU (trip)
SE-PU (trip)
SE-Gab (trip)
193
Lampiran 39. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan pancing tonda Akhir Tahun 0 1 2 3 4
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.000000 0.941176 0.885813 0.833706 0.784665
34,814,734 38,572,489 40,584,195 40,616,322
28,204,431 16,452,585 19,037,991 19,978,139 18,802,954
32,766,809 34,168,018 33,835,307 31,870,204
28,204,431 15,484,786 16,864,103 16,655,904 14,754,019
(28,204,431) 17,282,023 17,303,915 17,179,403 17,116,185
5
0.738508
45,124,520
19,273,028
33,324,827
14,233,289
19,091,538
6
0.695067
44,953,471
17,627,770
31,245,653
12,252,472
18,993,180
7
0.654180
40,524,372
12,927,031
26,510,244
8,456,608
18,053,636
8 9
0.615699 0.579481
35,328,213 23,503,693
16,922,659 12,927,031
21,751,547 13,619,954
10,419,265 7,490,975 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
11,332,282 6,128,979 114,276,710 1.79 70.34% 9.19 0.11
Lampiran 40. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan payang Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
194
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
10,031,447 11,588,050 11,627,358 10,731,132 16,588,050 17,161,950 22,169,811 19,261,006 16,525,157
28,092,767 8,262,579 9,915,094 6,610,063 4,131,289 3,305,031 9,584,591 7,601,572 5,288,050 7,271,069
9,441,361 10,264,847 9,693,804 8,420,343 12,250,411 11,928,697 14,503,053 11,858,983 9,576,022
28,092,767 7,776,545 8,782,921 5,510,852 3,241,678 2,440,793 6,661,928 4,972,798 3,255,848 4,213,450 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(28,092,767) 1,664,817 1,481,926 4,182,952 5,178,665 9,809,618 5,266,768 9,530,254 8,603,136 5,362,573 22,987,942 1.31 18.04% 3.49 0.29
Lampiran 41. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
15,355,721 16,603,234 12,164,179 13,992,537 17,151,741 16,791,045 19,159,204 20,833,333 18,050,995
31,397,799 19,830,189 23,135,220 19,830,189 16,525,157 16,029,403 15,698,899 18,177,673 19,830,189 18,177,673
14,452,444 14,707,363 10,141,355 10,979,453 12,666,701 11,670,893 12,533,573 12,827,064 10,460,217
31,397,799 18,663,707 20,493,482 16,532,557 12,966,711 11,837,845 10,911,779 11,891,475 12,209,429 10,533,625 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(31,397,799) (4,211,263) (5,786,119) (6,391,202) (1,987,258) 828,856 759,114 642,098 617,635 (73,408) (46,999,345) 0.70 -39.13% 3.52 0.28
Lampiran 42. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jaring insang lingkar (JIL) Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
4,517,241 4,681,034 4,224,138 4,603,448 5,448,276 4,784,483 4,939,655 5,336,207 5,258,621
21,034,483 5,258,621 6,310,345 3,681,034 3,155,172 3,838,793 4,206,897 4,995,690 6,573,276 7,887,931
4,251,521 4,146,522 3,521,691 3,612,164 4,023,596 3,325,534 3,231,425 3,285,498 3,047,273
21,034,483 4,949,290 5,589,786 3,068,902 2,475,753 2,834,980 2,924,073 3,268,082 4,047,160 4,570,910 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(21,034,483) (697,769) (1,443,265) 452,789 1,136,411 1,188,616 401,461 (36,657) (761,662) (1,523,637) (22,318,194) 0.59 0.00% 1.54 0.65
195
Lampiran 43. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH) Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
25,326,463 47,499,335 41,956,117 32,972,074 37,420,213 49,416,223 32,561,170 39,586,436 40,322,473
40,322,473 28,225,731 26,209,608 16,935,439 10,080,618 8,064,495 10,887,068 14,112,866 20,564,461 24,999,934
23,836,671 42,075,536 34,979,087 25,872,031 27,635,133 34,347,562 21,300,874 24,373,332 23,366,126
40,322,473 26,565,394 23,216,815 14,119,185 7,909,908 5,955,695 7,567,236 9,232,358 12,661,520 14,486,998 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(40,322,473) (2,728,723) 18,858,720 20,859,902 17,962,123 21,679,438 26,780,326 12,068,516 11,711,812 8,879,128 95,748,768 1.59 38.81% 6.39 0.16
Lampiran 44. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan sero Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
196
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
95,409,836 101,372,951 110,028,689 48,639,344 120,295,082 111,602,459 107,680,328 112,487,705 92,790,984
64,953,689 60,314,139 46,395,492 37,116,393 18,558,197 31,548,934 23,197,746 21,341,926 19,486,107 18,558,197
89,797,493 89,797,493 91,731,632 38,165,588 88,838,901 77,571,132 70,442,344 69,258,574 53,770,655
64,953,689 56,766,249 41,097,737 30,944,178 14,561,966 23,299,146 16,123,976 13,961,467 11,997,577 10,754,131 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(64,953,689) 33,031,244 48,699,756 60,787,454 23,603,622 65,539,755 61,447,156 56,480,877 57,260,997 43,016,524 384,913,697 2.35 76.60% 10.31 0.10
Lampiran 45. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan pukat pantai Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
149,062,500 140,640,000 132,037,500 140,287,500 148,890,000 159,765,000 278,400,000 227,100,000 229,290,000
174,260,400 153,624,300 137,574,000 142,159,800 121,523,700 126,109,500 114,645,000 149,038,500 121,523,700 114,645,000
140,294,118 124,580,761 110,080,521 110,078,682 109,956,482 111,047,302 182,123,782 139,825,256 132,869,306
174,260,400 144,587,576 121,864,858 118,519,548 95,355,386 93,132,897 79,685,901 97,498,043 74,822,028 66,434,653 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(174,260,400) (4,293,459) 2,715,903 (8,439,027) 14,723,296 16,823,585 31,361,401 84,625,739 65,003,229 66,434,653 94,694,920 1.09 12.60% 6.66 0.15
Lampiran 46. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan bagan perahu Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
4,378,686 4,369,840 3,469,334 3,471,104 4,991,702 3,382,645 4,008,930 4,042,544 4,449,452
8,898,905 8,009,014 5,784,288 3,559,562 2,224,726 1,112,363 934,385 756,407 444,945 222,473
4,121,116 3,870,862 2,892,407 2,723,653 3,686,413 2,351,164 2,622,563 2,488,991 2,578,375
8,898,905 7,537,896 5,123,798 2,967,630 1,745,665 821,489 649,460 494,826 273,952 128,919 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(8,898,905) (3,416,780) (1,252,937) (75,223) 977,989 2,864,923 1,701,704 2,127,736 2,215,038 2,449,456 (1,306,998) 0.95 4.57% 3.07 0.33
197
Lampiran 47. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan bagan tancap Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
2,024,984 3,852,728 2,871,795 2,514,135 1,742,275 1,437,212 1,619,987 1,621,302 4,223,537
9,343,850 8,009,014 5,784,288 3,782,035 2,224,726 1,112,363 889,890 711,912 444,945 266,967
1,905,867 3,412,798 2,394,234 1,972,754 1,286,684 998,958 1,059,763 998,234 2,447,462
9,343,850 7,537,896 5,123,798 3,153,107 1,745,665 821,489 618,533 465,719 273,952 154,703 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(9,343,850) (5,632,029) (1,711,001) (758,873) 227,089 465,195 380,425 594,044 724,282 2,292,759 (12,761,958) 0.56 -11.48% 1.76 0.57
Lampiran 48. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan bubu Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
1,910,759 1,611,289 1,954,329 2,128,806 2,196,900 2,213,039 2,520,699 2,681,411 2,481,926
1,779,781 1,423,825 1,067,869 1,334,836 1,112,363 667,418 444,945 1,023,374 889,890 1,156,858
1,798,361 1,427,301 1,629,337 1,670,399 1,622,428 1,538,209 1,648,991 1,650,942 1,438,230
1,779,781 1,340,070 945,932 1,112,861 872,832 492,894 309,267 669,471 547,905 670,378 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(1,779,781) 458,291 481,369 516,476 797,567 1,129,535 1,228,943 979,520 1,103,037 767,853 5,682,810 1.65 43.44% 8.10 0.12
Lampiran 49. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan jermal Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
7,409,091 6,909,091 6,454,545 7,363,636 6,000,000 5,681,818 6,000,000 6,454,545 5,818,182
46,719,250 11,123,631 2,892,144 1,557,308 1,112,363 1,245,847 1,067,869 2,892,144 2,803,155 5,472,826
6,973,262 6,120,164 5,381,196 5,777,987 4,431,049 3,949,242 3,925,082 3,974,058 3,371,529
46,719,250 10,469,300 2,561,899 1,298,338 872,832 920,068 742,240 1,891,984 1,725,900 3,171,402 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(46,719,250) (3,496,038) 3,558,264 4,082,858 4,905,155 3,510,981 3,207,002 2,033,098 2,248,158 200,127 (26,469,645) 0.62 -9.00% 0.94 1.06
Lampiran 50. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan pukat udang Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
1,730,001 2,099,574 1,022,818 2,129,539 2,270,376 1,230,578 870,994 120,860 341,605
8,898,905 5,339,343 3,337,089 1,557,308 1,112,363 667,418 444,945 1,156,858 1,512,814 1,957,759
1,628,236 1,859,830 852,730 1,670,975 1,676,692 855,334 569,787 74,414 197,954
8,898,905 5,025,264 2,956,038 1,298,338 872,832 492,894 309,267 756,793 931,438 1,134,485 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(8,898,905) (3,397,028) (1,096,207) (445,608) 798,142 1,183,798 546,067 (187,007) (857,024) (936,531) (13,290,303) 0.41 0.00% 1.05 0.95
199
Lampiran 51. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan trammel net Akhir Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200
PVi
Bt
Ct
PVi*Bt
PVi*Ct
NPVi
1.00000 0.94118 0.88581 0.83371 0.78466 0.73851 0.69507 0.65418 0.61570 0.57948
2,323,923 1,216,155 2,019,306 2,026,755 2,306,971 1,762,462 1,898,846 1,497,913 2,007,491
5,339,343 1,423,825 1,334,836 889,890 200,225 355,956 667,418 222,473 177,978 622,923
2,187,222 1,077,287 1,683,509 1,590,323 1,703,717 1,225,029 1,242,188 922,264 1,163,304
5,339,343 1,340,070 1,182,415 741,907 157,110 262,877 463,900 145,537 109,581 360,973 NPV (0.095) B/C IRR ROI PP
(5,339,343) 847,151 (105,129) 941,601 1,433,213 1,440,841 761,129 1,096,651 812,683 802,331 2,691,128 1.27 15.17% 2.40 0.42
Lampiran 52. Sebaran tenaga kerja nelayan di Kabupaten Belitung Jumlah Tenaga Kerja Nelayan (orang) Kec. Kec. Kec. Tanjung Badau Membalong Pandan 128 124 45
Usaha Perikanan Tangkap
Kec. Sijuk
Pancing Tonda
1645
Payang
236
1242
127
45
1650
JIH
215
975
45
85
1320
Sero
265
215
65
43
588
Pukat Pantai
222
324
125
568
1239
Bubu
835
459
141
85
1520
Trammel Net
258
983
1254
45
2540
Total
3676
4326
1881
916
10799
Total Nelayan Per Usaha 1942
201
Lampiran 53. Hasil analisis model micro-macro link I (sebagian) Your model contains the following variables X4 observed X3 observed X2 observed X1 observed Wilayah Basis observed Res Base observed Ser Base observed Moneter observed Growth observed Fiskal observed X5 observed X6 observed GDP observed Usaha_Perikanan_Belitung unobserved Ekonomi_Regional Babel unobserved Kebijakan_Nasional unobserved Trade unobserved d4 unobserved d3 unobserved d2 unobserved d1 unobserved e1 unobserved e2 unobserved e4 unobserved e5 unobserved Market_Output unobserved Market_Input unobserved Z1 unobserved Z2 unobserved e3 unobserved Number of variables in your model: 30 Number of observed variables: 13 Number of unobserved variables: 17 Number of exogenous variables: 14 Number of endogenous variables: 16
202
endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous exogenous endogenous endogenous endogenous endogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous
Summary of Parameters Weights Fixed 17 Labeled 0 Unlabeled 17 Total 34
Covariances 0 0 7 7
Variances 0 0 14 14
Means Intercepts 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17 0 38 55
The model is nonrecursive. Sample size = 183 Computation of degrees of freedom Number of distinct sample moments = 91 Number of distinct parameters to be estimated = 38 Degrees of freedom = 91 - 38 = 53 Minimum was achieved Chi-square = 233.395 Degrees of freedom = 53 Probability level = 0.000 Regression Weights Estimate Trade <-- Market_Input 0.003 Usaha_Perikanan_Belitung <-- Kebijakan_Nas. 3.619 Usaha_Perikanan_Belitung <-- Market_Output 0.028 Usaha_Perikanan_Belitung <-- Market_Input -0.027 Fiskal <-Kebijakan_Nasional 1.000 X4 <-Usaha_Perikanan_Belitung 1.000 X3 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.679 0.139 X2 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.224 0.078 X1 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.323 0.084 Wilayah Basis <-Usaha_Perikanan_Belitung -0.379 par-4 Ser Base <-Ekonomi_Regional Babel 0.239 par-5 Moneter <-Kebijakan_Nasional 5.952 4.247 Wilayah Basis <-Ekonomi_Regional Babel 2.347 par-12 X5 <-Fiskal 0.409 0.105 3.886 0.000 par-13 X6 <-Fiskal 0.127 0.090 1.418 0.156 par-14 X6 <-Market_Input 1.000 X5 <-Market_Output 1.000 Wilayah Basis <-Fiskal -0.070 0.024 -2.896 0.004
S.E. 0.022 4.300 0.039 0.138
C.R. 0.145 0.842 0.723 -0.193
P 0.885 0.400 0.470 0.847
4.878 2.878 3.870 0.195
0.000 0.004 0.000 -1.943
par-1 par-2 par-3 0.052
Label par-10 par-7 par-8 par-9
0.240 0.994 0.320 1.401 0.161 par-6 0.394 5.952 0.000
par-16
203
Growth <-Trade 1.000 Res Base <-Ekonomi_Regional Babel 1.000 Ekonomi_Regional Babel <-Trade 1.147 0.307 3.735 0.000 par-17 Kebijakan_Nasional <-Ekonomi_Regional Babel 0.266 0.324 0.820 0.412 par-21 Trade <-Kebijakan_Nasional 2.855 2.391 1.194 0.232 par-22 Standardized Regression Weights Estimate Trade <-Market_Input 0.010 Usaha_Perikanan_Belitung <-Kebijakan_Nasional 0.340 Usaha_Perikanan_Belitung
<--
Market_Output
0.030
Usaha_Perikanan_Belitung <-Market_Input -0.022 Fiskal <-Kebijakan_Nasional 0.124 X4 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.733 X3 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.643 X2 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.291 X1 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.404 Wilayah Basis <-Usaha_Perikanan_Belitung -0.550 Ser Base <-Ekonomi_Regional Babel 0.087 Moneter <-Kebijakan_Nasional 0.807 Wilayah Basis <-Ekonomi_Regional Babel 1.048 X5 <-Fiskal 0.278 X6 <-Fiskal 0.114 X6 <-Market_Input 0.993 X5 <-Market_Output 0.961 Wilayah Basis <-Fiskal -0.078 Growth <-Trade 0.349 Res Base <-Ekonomi_Regional Babel 0.412 Ekonomi_Regional Babel <-Trade 1.000 Kebijakan_Nasional <-Ekonomi_Regional Babel 0.871 Trade <--
Kebijakan_Nasional 0.999
Covariances Estimate S.E. Market_Output <--> Market_Input e3 <--> GDP -0.001 0.015 -0.036 e4 <--> Z1 -0.098 0.027 -3.614 e1 <--> GDP -0.066 0.016 -4.271 e2 <--> GDP 0.006 0.017 0.356 d1 <--> Market_Output -0.032 d4 <--> Market_Input -0.039 0.026 Correlations Estimate
204
C.R. -0.018 0.972 0.000 0.000 0.722 0.019 -1.458
P 0.020 par-18 par-15 par-19 par-20 -1.695 0.145
Label -0.882 0.378 par-11
0.090 par-23 par-24
Market_Output <--> Market_Input -0.066 e3 <--> GDP -0.003 e4 <--> Z1 -0.838 e1 <--> GDP -0.375 e2 <--> GDP 0.028 d1 <--> Market_Output -0.134 d4 <--> Market_Input -0.162 Variances Estimate Market_Output 0.348 Market_Input 0.216 GDP 0.223 Z2 0.000 Z1 0.269 e3 0.172 d4 0.263 d3 0.199 d2 0.165 d1 0.163 e1 0.141 e2 0.213 e4 0.051 e5 0.158
S.E. 0.036 0.023 0.024 0.001 0.103 0.018 0.072 0.033 0.018 0.019 0.016 0.022 0.026 0.017
C.R. 9.533 9.481 9.223 0.073 2.613 9.458 3.669 6.074 9.084 8.696 9.031 9.508 1.970 9.026
Total Effects - Estimates Market_Input Market_Output Ekonomi_Regional Babel Fiskal Trade 0.025 0.000 Kebijakan_Nasional 0.008 0.000 Ekonomi_Regional Babel 0.028 0.000 Fiskal 0.008 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung 0.001 0.028 X6 1.001 0.000 X5 0.003 1.000 Growth 0.025 0.000 Moneter 0.045 0.000 Ser Base 0.007 0.000 Res Base 0.028 0.000 Wilayah Basis 0.066 -0.011 X1 0.000 0.009 X2 0.000 0.006 X3 0.000 0.019 X4 0.001 0.028
P 0.000 0.000 0.000 0.942 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 0.000
Label par-25 par-26 par-27 par-28 par-29 par-30 par-31 par-32 par-33 par-34 par-35 par-36 par-37 par-38
Trade Kebijakan_Nasional Usaha_Perikanan_Belitung 6.715 22.027 5.854 0.000 2.352 6.715 2.051 0.000 8.850 25.266 6.715 0.000 2.352 7.715 2.051 0.000 8.512 27.922 7.421 0.000 0.299 0.982 0.261 0.127 0.961 3.153 0.838 0.409 7.715 22.027 5.854 0.000 14.001 45.924 12.206 0.000 2.112 6.028 1.841 0.000 8.850 25.266 7.715 0.000 17.378 48.171 15.150 -0.070 2.753 9.030 2.400 0.000 1.906 6.253 1.662 0.000 5.781 18.964 5.040 0.000 8.512 27.922 7.421 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.379 0.323 0.224 0.679 1.000
205
Direct Effects - Estimates Market_Input Market_Output Ekonomi_Regional Babel Fiskal Trade 0.003 0.000 Kebijakan_Nasional 0.000 0.000 Ekonomi_Regional Babel 0.000 0.000 Fiskal 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung -0.027 0.028 X6 1.000 0.000 X5 0.000 1.000 Growth 0.000 0.000 Moneter 0.000 0.000 Ser Base 0.000 0.000 Res Base 0.000 0.000 Wilayah Basis 0.000 0.000 X1 0.000 0.000 X2 0.000 0.000 X3 0.000 0.000 X4 0.000 0.000
Trade Kebijakan_Nasional Usaha_Perikanan_Belitung 0.000 2.855 0.000 0.000 0.000 0.000 0.266 0.000 1.147 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.619 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.127 0.000 0.000 0.000 0.409 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.952 0.000 0.000 0.000 0.000 0.239 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.347 -0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.379 0.323 0.224 0.679 1.000
Indirect Effects - Estimates Market_Input Market_Output Ekonomi_Regional Babel Fiskal Trade 0.022 0.000 Kebijakan_Nasional 0.008 0.000 Ekonomi_Regional Babel 0.028 0.000 Fiskal 0.008 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung 0.027 0.000 X6 0.001 0.000 X5 0.003 0.000 Growth 0.025 0.000 Moneter 0.045 0.000 Ser Base 0.007 0.000 Res Base 0.028 0.000 Wilayah Basis 0.066 -0.011 X1 0.000 0.009 X2 0.000 0.006 X3 0.000 0.019 X4 0.001 0.028
Trade Kebijakan_Nasional Usaha_Perikanan_Belitung 6.715 19.172 5.854 0.000 2.352 6.715 1.785 0.000 7.703 25.266 6.715 0.000 2.352 6.715 2.051 0.000 8.512 24.303 7.421 0.000 0.299 0.982 0.261 0.000 0.961 3.153 0.838 0.000 6.715 22.027 5.854 0.000 14.001 39.972 12.206 0.000 2.112 6.028 1.602 0.000 8.850 25.266 6.715 0.000 17.378 48.171 12.803 0.000 2.753 9.030 2.400 0.000 1.906 6.253 1.662 0.000 5.781 18.964 5.040 0.000 8.512 27.922 7.421 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Saturated 0.000 0 0.000
Macro CMIN DF P
Fit Measures Fit Measure Discrepancy Degrees of freedom P
206
Default model 233.395 53
Independence 821.320 78 0.000
Number of parameters Discrepancy / df RMR GFI Adjusted GFI Parsimony-adjusted GFI Normed fit index Relative fit index Incremental fit index Tucker-Lewis index Comparative fit index Parsimony ratio Parsimony-adjusted NFI Parsimony-adjusted CFI Noncentrality parameter estimate NCP lower bound NCP upper bound FMIN F0 F0 lower bound F0 upper bound RMSEA RMSEA lower bound RMSEA upper bound P for test of close fit Akaike information criterion (AIC) Browne-Cudeck criterion Bayes information criterion Consistent AIC Expected cross validation index ECVI lower bound ECVI upper bound MECVI Hoelter .05 index Hoelter .01 index
38
91 4.404 0.000 1.000 0.699 0.480 1.000 0.582 1.000 0.643 1.000 0.000 0.000 0.000
13 10.530 0.046 0.642 0.582 0.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
NPAR CMINDF RMR GFI AGFI PGFI NFI RFI IFI TLI CFI PRATIO PNFI PCFI
180.395 136.797 231.543 1.282 0.991 0.752 1.272
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.137 0.119 0.155 0.000
743.320 654.991 839.093 4.513 4.084 3.599 4.610 0.229 0.215 0.243 0.000
NCP NCPLO NCPHI FMIN F0 F0LO F0HI RMSEA RMSEALO RMSEAHI PCLOSE
309.395 315.728 528.823 469.355
182.000 197.167 707.474 565.063
847.320 849.487 922.388 902.043
AIC BCC BIC CAIC
1.700 1.460 1.981 1.735
1.000 1.000 1.000 1.083 56 63
4.656 4.170 5.182 4.668 23 25
ECVI ECVILO ECVIHI MECVI HFIVE HONE
0.030 0.825
0.716 0.765 0.757 0.679 0.486 0.515
Execution time summary Minimization: 0.031 Miscellaneous: 0.156 Bootstrap: 0.000 Total: 0.187
207
Lampiran 54. Hasil analisis model micro-macro link II Your model contains the following variables X4 X3 X2 X1 Wilayah Basis Res Base Ser Base Moneter Growth Fiskal X5 X6 GDP Usaha_Perikanan_Belitung Ekonomi_Regional Babel Kebijakan_Nasional Trade d4 d3 d2 d1 e1 e2 e4 e5 Market_Output Market_Input Z1 Z2 e3
observed observed observed observed observed observed observed observed observed observed observed observed observed unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved unobserved
endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous endogenous exogenous endogenous endogenous endogenous endogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous exogenous
Number of variables in your model: Number of observed variables: Number of unobserved variables: Number of exogenous variables: Number of endogenous variables:
30 13 17 14 16
Summary of Parameters Weights Covariances Fixed 17 0 Labeled 0 0 Unlabeled 20 13 Total 37 13
Variances Means 0 0 0 0 14 0 14 0
208
Intercepts 0 0 0 0
Total 17 0 47 64
The model is nonrecursive. Sample size = 183 Computation of degrees of freedom Number of distinct sample moments = 91 Number of distinct parameters to be estimated = 47 Degrees of freedom = 91 - 47 = 44 Minimum was achieved Chi-square = 114.403 Degrees of freedom = 44 Probability level = 0.000 Stability index for the following variables is 9.727 Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Regression Weights Estimate S.E. C.R. Trade <-Market_Input -0.059 0.058 -1.022 Ekonomi_Regional Babel<-- GDP -0.259 0.150 Usaha_Perikanan_Belitung<--Kebijakan_Nasional Usaha_Perikanan_Belitung<--Market_Output Usaha_Perikanan_Belitung<--Market_Input -0.016 X3 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.378 Fiskal <-Kebijakan_Nasional 1.000 Growth <-Trade 1.000 X4 <-Usaha_Perikanan_Belitung 1.000 X2 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.425 X1 <-Usaha_Perikanan_Belitung -0.359 Wilayah Basis <-Usaha_Perikanan_Belitung Ser Base <-Ekonomi_Regional Babel Moneter <-Kebijakan_Nasional 1.088 Wilayah Basis <-Ekonomi_Regional Babel X5 <-Fiskal 0.301 0.099 3.059 0.002 X6 <-Fiskal 0.079 0.134 0.591 0.555 X6 <-Market_Input 1.000 X5 <-Market_Output 1.000 Wilayah Basis <-Fiskal -0.073 0.026 -2.816 X5 <-Growth 0.442 0.101 4.394 X1 <-X3 0.186 0.054 3.464 0.001 Res Base <-Ekonomi_Regional Babel Ekonomi_Regional Babel<--Trade 1.846 0.625
P 0.307 -1.729 -0.398 0.011 0.014 0.246
Label par-10 0.084 0.291 0.009 -1.170 1.541
par-25 -1.369 1.238 0.242 0.123
0.171 par-7 0.216 par-8 par-9 par-1
0.235 0.255 -2.114 0.555 0.358 0.255 par-14 par-15
1.806 -1.406 0.794 0.156 3.041 0.408
0.071 0.160 -2.664 3.560 0.002 0.624
par-2 par-3 0.008 par-4 0.000 par-5 par-6 0.533 par-13
0.005 par-20 0.000 par-21 par-24 1.000 2.952 0.003 par-22
209
Kebijakan_Nasional<--Ekonomi_Regional Babel -17.072 289.418 0.953 par-30 Trade <-Kebijakan_Nasional 0.963 0.360 2.675 0.007 par-31 Standardized Regression Weights Estimate Trade <-Market_Input -0.157 Ekonomi_Regional Babel <-GDP -0.410 Usaha_Perikanan_Belitung <-Kebijakan_Nasional -0.440 Usaha_Perikanan_Belitung <-Market_Output 0.038 Usaha_Perikanan_Belitung <-Market_Input -0.045 X3 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.108 Fiskal <-Kebijakan_Nasional 0.439 Growth <-Trade 0.410 X4 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.220 X2 <-Usaha_Perikanan_Belitung 0.166 X1 <-Usaha_Perikanan_Belitung -0.136 Wilayah Basis <-Usaha_Perikanan_Belitung -0.928 Ser Base <-Ekonomi_Regional Babel 0.363 Moneter <-Kebijakan_Nasional 0.521 Wilayah Basis <-Ekonomi_Regional Babel 0.202 X5 <-Fiskal 0.203 X6 <-Fiskal 0.070 X6 <-Market_Input 0.993 X5 <-Market_Output 0.923 Wilayah Basis <-Fiskal -0.080 X5 <-Growth 0.303 X1 <-X3 0.246 Res Base <-Ekonomi_Regional Babel 0.744 Ekonomi_Regional Babel <-Trade 1.076 Kebijakan_Nasional <-Ekonomi_Regional Babel -27.879 Trade <--
Kebijakan_Nasional 1.012
Covariances Estimate Market_Output<-->Market_Input Z1 <--> Z2 0.057 0.860 e3 <--> GDP -0.043 0.021 d2 <--> d3 0.016 0.016 e4 <--> Z1 -0.046 0.019 d4 <--> d3 0.203 0.035 d4 <--> d1 0.076 0.021 e2 <--> Market_Output e1 <--> GDP -0.051 0.031 e2 <--> GDP 0.009 0.020 e2 <--> e5 0.052 0.015 d1 <--> Market_Output
210
S.E. -0.034 0.067 -2.098 1.038 -2.476 5.795 3.670 0.081 -1.631 0.440 3.540 -0.033
C.R. 0.019 0.947 0.036 0.299 0.013 0.000 0.000 0.019 0.103 0.660 0.000 0.017
P -1.791 par-26 par-23 par-12 par-16 par-17 par-18 4.306 par-27 par-28 par-29 -1.976
Label 0.073 par-11
0.000 par-19
0.048 par-32
-0.059
d4
<-->
Market_Input -0.034 0.023 -1.468 0.142 par-33
Correlations Estimate Market_Output <--> Market_Input -0.127 Z1 <--> Z2 0.071 e3 <--> GDP -0.234 d2 <--> d3 0.068 e4 <--> Z1 -0.926 d4 <--> d3 0.479 d4 <--> d1 0.246 e2 <--> Market_Output 0.334 e1 <--> GDP -0.403 e2 <--> GDP 0.044 e2 <--> e5 0.314 d1 <--> Market_Output -0.135 d4 <--> Market_Input -0.099 Variances Estimate S.E. Market_Output 0.326 Market_Input 0.217 0.023 GDP 0.224 0.024 9.424 Z2 27.815 915.064 Z1 0.023 0.019 1.260 d3 0.333 0.035 9.562 e5 0.150 0.018 8.236 e3 0.153 0.019 8.019 d4 0.538 0.057 9.512 d2 0.175 0.018 9.508 d1 0.178 0.019 9.583 e1 0.071 0.026 2.777 e2 0.182 0.022 8.225 e4 0.106 0.014 7.407
C.R. 0.035 9.285 0.000 0.030 0.208 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000
P 9.398 0.000 par-36 0.976 par-38 par-39 par-40 par-41 par-42 par-43 par-44 par-45 par-46 par-47
Label 0.000 par-34 par-35 par-37
Squared Multiple Correlations Kebijakan_Nasional Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Moneter Ser Base Res Base X1 X2 X4
Estimate -828.181 0.151 0.122 0.168 0.012 0.272 0.131 0.559 0.073 0.028 0.053
211
Implied Covariances - Estimates GDP Fiskal Res Base 0.224 -0.012 0.004 -0.005 Fiskal -0.012 0.174 0.003 -0.004 Growth 0.030 0.033 0.003 X3 -0.005 -0.004 0.059 0.021 X6 -0.001 0.027 0.003 -0.004 X5 0.010 0.062 -0.032 -0.001 Moneter 0.034 0.136 0.017 Ser Base 0.008 0.029 0.003 Res Base -0.053 0.049 0.004 Wilayah Basis 0.027 0.143 0.019 X1 0.004 0.003 0.192 0.000 X2 -0.005 -0.004 0.000 0.180 X4 -0.013 -0.011 0.105 0.012 Base GDP
Growth X3 Wilayah Basis X1 0.030 -0.005 -0.001 -0.013 0.026 -0.004 0.027 -0.011 0.026 0.181 -0.004 -0.005 -0.011 -0.004 0.337 -0.004 0.214 0.002 -0.004 0.220 -0.044 0.088 -0.001 -0.025 -0.003 0.030 0.034 -0.022 -0.025 -0.061 0.029 0.080 -0.003 -0.004 -0.009 0.043 0.041 -0.005 -0.006 -0.014 0.020 0.033 -0.023 -0.026 -0.064 0.003 0.059 0.003 0.105 -0.005 0.021 -0.004 0.012 -0.011 0.214 -0.044 0.568
X6 X5 Moneter Ser X2 X4 0.010 0.034 0.008 -0.053 0.027 0.062 0.030 0.029 0.043 0.020 0.002 0.088 0.034 0.080 0.041 -0.001 -0.022 -0.003 -0.005 -0.023 -0.025 0.016 0.002 0.003 0.019 0.383 0.022 0.126 0.031 0.010 0.016 0.022 0.146 0.032 0.047 0.002 0.126 0.032 0.210 0.050 0.003 0.031 0.047 0.050 0.161 0.019 0.010 0.136 0.029 0.049 -0.032 0.017 0.003 0.004 0.019 -0.001 -0.025 -0.004 -0.006 -0.026 -0.003 -0.061 -0.009 -0.014 -0.064
Implied Correlations - Estimates GDP Fiskal Res Base 1.000 -0.060 0.017 -0.027 Fiskal -0.060 1.000 0.015 -0.022 Growth 0.151 0.207 0.017 X3 -0.017 -0.015 0.231 0.085 X6 -0.004 0.136 0.014 -0.021 X5 0.034 0.239 -0.117 -0.004 Base GDP
212
Growth X3 Wilayah Basis X1 0.151 -0.017 -0.004 -0.035 0.145 -0.015 0.136 -0.036 0.145 1.000 -0.017 -0.025 -0.033 -0.017 1.000 -0.013 0.488 0.008 -0.013 1.000 -0.123 0.333 -0.003 -0.087 -0.007
X6 X5 Moneter Ser X2 X4 0.034 0.190 0.036 -0.277 0.151 0.239 0.187 0.153 0.258 0.126 0.008 0.333 0.211 0.411 0.242 -0.003 -0.101 -0.013 -0.022 -0.106 -0.087 0.091 0.009 0.014 0.109 1.000 0.093 0.443 0.126 0.044
Moneter 0.190 0.944 0.101 Ser Base 0.036 0.169 0.013 Res Base -0.277 0.322 0.023 Wilayah Basis 0.151 1.000 0.112 X1 0.017 0.015 1.000 -0.003 X2 -0.027 -0.022 -0.003 1.000 X4 -0.035 -0.036 0.318 0.038
0.187 -0.154 0.153 -0.019 0.258 -0.034 0.126 -0.163 0.017 0.318 -0.025 0.038 -0.033 1.000
0.211 -0.212 0.411 -0.025 0.242 -0.045 0.207 -0.226 0.231
-0.101 0.091 0.093 1.000 0.181 0.304 -0.013 0.009 0.443 0.181 1.000 0.271 -0.022 0.014 0.126 0.304 0.271 1.000 -0.106 0.109 0.044 0.944 0.169 0.322 0.014 -0.117 0.101 0.013 0.023 0.112
0.085 -0.021 -0.004 -0.154 -0.019 -0.034 -0.163 0.488 -0.123 -0.007 -0.212 -0.025 -0.045 -0.226
Residual Covariances GDP Fiskal Base Res Base GDP -0.003 0.002 0.001 -0.014 Fiskal 0.002 0.000 -0.015 -0.022 Growth -0.024 0.008 0.034 X3 0.010 -0.027 0.000 0.014 X6 -0.014 0.006 -0.012 0.006 X5 -0.068 0.007 0.004 -0.022 Moneter 0.009 -0.001 0.007 Ser Base -0.032 -0.023 0.004 Res Base 0.001 -0.007 0.010 Wilayah Basis 0.009 -0.001 0.004 X1 0.001 -0.015 0.001 0.038 X2 -0.014 -0.022 0.038 0.000 X4 -0.005 -0.081 0.002 0.048
Growth X3 Wilayah Basis X1 -0.024 0.010 -0.014 -0.005 0.007 -0.027 0.006 -0.081 0.007 -0.001 0.034 0.033 0.019 0.034 0.003 0.004 0.002 0.010 0.004 0.001 -0.005 -0.006 0.014 0.026 -0.037 0.003 0.005 0.011 -0.004 -0.007 0.011 0.000 0.013 0.031 -0.020 -0.005 0.011 0.031 0.013 0.034 0.004 0.008 0.006 0.003 0.008 0.034 0.000 -0.012 0.002 0.033 0.014 0.006 0.048 0.019 0.002 -0.005 -0.001
X6 X5 Moneter Ser X2 X4 -0.068 0.009 -0.032 0.001 0.009 0.007 0.003 0.011 -0.005 0.004 0.010 -0.006 0.005 0.000 0.011 0.014 0.011 0.013 0.031 0.006 0.026 -0.003 0.036 -0.001 -0.003 -0.008 -0.020 0.004 0.059 -0.013 -0.003 -0.020 0.000 -0.027 -0.006 0.036 0.004 -0.027 0.005 0.026 -0.001 0.059 -0.006 0.026 0.000 -0.003 -0.013 -0.001 -0.023 -0.007 0.004 0.007 0.004 0.010 0.004 -0.022 -0.004 0.031 0.013 0.003 -0.037 -0.007 -0.020 0.034 0.008
Standardized Residual Covariances
213
GDP Fiskal Res Base -0.114 0.132 0.095 -0.930 Fiskal 0.132 0.022 -1.118 -1.667 Growth -1.598 0.648 2.439 X3 0.506 -1.504 -0.015 0.767 X6 -0.821 0.430 -0.816 0.427 X5 -3.134 0.353 0.200 -1.150 Moneter 0.651 -0.035 0.521 Ser Base -1.962 -1.768 0.299 Res Base 0.069 -0.599 0.769 Wilayah Basis 0.674 -0.065 0.332 X1 0.095 -1.118 0.052 2.790 X2 -0.930 -1.667 2.790 0.002 X4 -0.201 -3.487 0.063 2.013 Base GDP
Growth X3 Wilayah Basis X1 -1.598 0.506 -0.821 -0.201 0.550 -1.504 0.430 -3.487 0.550 -0.049 1.880 2.435 0.796 1.880 0.075 0.198 0.066 0.688 0.198 0.027 -0.179 -0.305 0.543 1.203 -1.081 0.268 0.439 0.650 -0.357 -0.308 0.776 0.025 0.650 2.150 -0.769 -0.400 0.816 1.803 1.021 1.495 0.358 0.648 0.347 0.254 0.347 2.439 -0.015 -0.816 0.063 2.435 0.767 0.427 2.013 0.796 0.066 -0.179 -0.023
X6 X5 Moneter Ser X2 X4 -3.134 0.651 -1.962 0.069 0.674 0.353 0.268 0.776 -0.400 0.358 0.688 -0.305 0.439 0.025 0.816 0.543 0.650 0.650 1.803 0.347 1.203 -0.220 2.264 -0.063 -0.229 -0.211 -1.130 0.160 3.173 -0.769 -0.220 -1.130 -0.022 -2.013 -0.473 2.264 0.160 -2.013 0.239 1.823 -0.063 3.173 -0.473 1.823 0.028 -0.229 -0.769 -0.035 -1.768 -0.599 0.200 0.521 0.299 0.769 0.332 -1.150 -0.357 2.150 1.021 0.254 -1.081 -0.308 -0.769 1.495 0.347
Factor Score Weights - Estimates GDP Fiskal Growth X3 Base Res Base Wilayah Basis X1 Market_Input 0.000 -0.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Market_Output 0.000 -0.301 -0.442 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Trade 0.181 0.081 0.043 0.000 -0.013 -0.007 0.004 0.004 Kebijakan_Nasional 0.188 0.079 0.044 0.256 0.096 -0.007 0.004 0.005 Ekonomi_Regional Babel 0.075 0.149 0.059 0.455 0.170 -0.013 0.008 Usaha_Perikanan_Belitung 0.009 -0.016 0.007 0.055 -0.452 -0.002 0.001 Total Effects - Estimates
214
X6 X5 Moneter Ser X2 X4 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -0.007 0.000 0.032 0.247 0.092 0.000 0.048 -0.007 0.000 0.033 0.079 0.001 -0.024 -0.012 0.000 0.008 0.009 0.000 -0.003 -0.001 0.000 0.001
GDP Market_Input Market_Output Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Trade 0.136 -0.002 0.000 -0.968 0.031 -0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 Kebijakan_Nasional 0.141 0.059 0.000 -1.006 -0.968 -0.545 0.000 0.000 0.000 0.000 Ekonomi_Regional Babel -0.008 -0.003 0.000 0.059 0.057 -0.968 0.000 0.000 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung -0.056 -0.040 0.011 0.400 -0.013 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 Fiskal 0.141 0.059 0.000 -1.006 0.032 -0.545 0.000 0.000 0.000 0.000 Growth 0.136 -0.002 0.000 0.032 0.031 -0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 X3 -0.021 -0.015 0.004 0.151 -0.005 0.082 0.378 0.000 0.000 0.000 X6 0.011 1.005 0.000 -0.080 0.003 -0.043 0.000 0.079 0.000 0.000 X5 0.103 0.017 1.000 -0.289 0.023 -0.396 0.000 0.301 0.442 0.000 Moneter 0.154 0.064 0.000 -1.094 0.035 -0.592 0.000 0.000 0.000 0.000 Ser Base -0.005 -0.002 0.000 0.033 0.031 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 Res Base -0.008 -0.003 0.000 0.059 0.057 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 Wilayah Basis 0.106 0.079 -0.023 -0.758 0.039 -0.411 -2.114 -0.073 0.000 0.000 X1 0.016 0.011 -0.003 -0.115 0.004 -0.063 -0.288 0.000 0.000 0.186 X2 -0.024 -0.017 0.005 0.170 -0.005 0.092 0.425 0.000 0.000 0.000 X4 -0.056 -0.040 0.011 0.400 -0.013 0.217 1.000 0.000 0.000 0.000 Standardized Total Effects - Estimates GDP Market_Input Market_Output Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Trade 0.369 -0.005 0.000 -0.968 0.032 -0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 Kebijakan_Nasional 0.365 0.151 0.000 -0.957 -0.968 -0.890 0.000 0.000 0.000 0.000 Ekonomi_Regional Babel -0.013 -0.005 0.000 0.034 0.035 -0.968 0.000 0.000 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung -0.160 -0.111 0.038 0.421 -0.014 0.391 0.000 0.000 0.000 0.000 Fiskal 0.160 0.066 0.000 -0.420 0.014 -0.390 0.000 0.000 0.000 0.000 Growth 0.151 -0.002 0.000 0.013 0.013 -0.369 0.000 0.000 0.000 0.000 X3 -0.017 -0.012 0.004 0.045 -0.002 0.042 0.108 0.000 0.000 0.000 X6 0.011 0.998 0.000 -0.030 0.001 -0.027 0.000 0.070 0.000 0.000 X5 0.078 0.013 0.923 -0.081 0.007 -0.191 0.000 0.203 0.303 0.000 Moneter 0.190 0.079 0.000 -0.499 0.017 -0.464 0.000 0.000 0.000 0.000
215
Ser Base -0.005 0.000 Res Base -0.010 0.000 Wilayah Basis 0.133 0.000 X1 0.017 0.012 X2 -0.027 -0.018 X4 -0.035 -0.024
-0.002 0.000 0.012 0.013 0.012 0.000 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.026 0.026 0.024 0.000 0.000 0.000 0.097 -0.035 -0.350 0.019 -0.325 -0.928 -0.080 0.000 -0.004 -0.046 0.002 -0.043 -0.109 0.000 0.000 0.246 0.006 0.070 -0.002 0.065 0.166 0.000 0.000 0.000 0.008 0.093 -0.003 0.086 0.220 0.000 0.000 0.000
Direct Effects - Estimates GDP Market_Input Market_Output Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Trade 0.000 -0.059 0.000 0.000 0.963 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Kebijakan_Nasional 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -17.072 0.000 0.000 0.000 0.000 Ekonomi_Regional Babel -0.259 0.000 0.000 1.846 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung 0.000 -0.016 0.011 0.000 -0.398 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Fiskal 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Growth 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 X3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.378 0.000 0.000 0.000 X6 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.079 0.000 0.000 X5 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.301 0.442 0.000 Moneter 0.000 0.000 0.000 0.000 1.088 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Ser Base 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.555 0.000 0.000 0.000 0.000 Res Base 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Wilayah Basis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.255 -2.114 -0.073 0.000 0.000 X1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.359 0.000 0.000 0.186 X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.425 0.000 0.000 0.000 X4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 Standardized Direct Effects - Estimates GDP Market_Input Market_Output Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Trade 0.000 -0.157 0.000 0.000 1.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Kebijakan_Nasional 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -27.879 0.000 0.000 0.000 0.000
216
Ekonomi_Regional Babel 0.000 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung 0.000 0.000 0.000 Fiskal 0.000 0.000 0.000 Growth 0.000 0.000 0.000 X3 0.000 0.000 0.000 X6 0.000 0.993 0.000 X5 0.000 0.000 0.923 Moneter 0.000 0.000 0.000 Ser Base 0.000 0.000 0.000 Res Base 0.000 0.000 0.000 Wilayah Basis 0.000 0.000 0.000 X1 0.000 0.000 0.000 X2 0.000 0.000 0.000 X4 0.000 0.000 0.000
-0.410 0.000 0.000 1.076 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.045 0.038 0.000 -0.440 0.000 0.000 0.000 0.439 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.521
0.108 0.000 0.000 0.000
0.000 0.070 0.203 0.000
0.000 0.000 0.303 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.363 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.744 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.202 -0.928 -0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.136 0.000 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000 0.166 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.220 0.000 0.000 0.000
Indirect Effects - Estimates GDP Market_Input Market_Output Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Trade 0.136 0.057 0.000 -0.968 -0.932 -0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 Kebijakan_Nasional 0.141 0.059 0.000 -1.006 -0.968 16.527 0.000 0.000 0.000 0.000 Ekonomi_Regional Babel 0.251 -0.003 0.000 -1.787 0.057 -0.968 0.000 0.000 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung -0.056 -0.024 0.000 0.400 0.385 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 Fiskal 0.141 0.059 0.000 -1.006 -0.968 -0.545 0.000 0.000 0.000 0.000 Growth 0.136 -0.002 0.000 -0.968 0.031 -0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 X3 -0.021 -0.015 0.004 0.151 -0.005 0.082 0.000 0.000 0.000 0.000 X6 0.011 0.005 0.000 -0.080 0.003 -0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 X5 0.103 0.017 0.000 -0.289 0.023 -0.396 0.000 0.000 0.000 0.000 Moneter 0.154 0.064 0.000 -1.094 -1.053 -0.592 0.000 0.000 0.000 0.000 Ser Base -0.005 -0.002 0.000 0.033 0.031 -0.538 0.000 0.000 0.000 0.000 Res Base -0.008 -0.003 0.000 0.059 0.057 -0.968 0.000 0.000 0.000 0.000 Wilayah Basis 0.106 0.079 -0.023 -0.758 0.039 -0.665 0.000 0.000 0.000 0.000
217
X1 X2 X4
0.016 0.011 -0.003 -0.115 0.004 -0.063 0.070 0.000 0.000 0.000 -0.024 -0.017 0.005 0.170 -0.005 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.056 -0.040 0.011 0.400 -0.013 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000
Standardized Indirect Effects - Estimates GDP Market_Input Market_Output Trade Kebijakan_Nasional Ekonomi_Regional Babel Usaha_Perikanan_Belitung Fiskal Growth X3 Trade 0.369 0.152 0.000 -0.968 -0.979 -0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 Kebijakan_Nasional 0.365 0.151 0.000 -0.957 -0.968 26.990 0.000 0.000 0.000 0.000 Ekonomi_Regional Babel 0.397 -0.005 0.000 -1.041 0.035 -0.968 0.000 0.000 0.000 0.000 Usaha_Perikanan_Belitung -0.160 -0.066 0.000 0.421 0.426 0.391 0.000 0.000 0.000 0.000 Fiskal 0.160 0.066 0.000 -0.420 -0.425 -0.390 0.000 0.000 0.000 0.000 Growth 0.151 -0.002 0.000 -0.397 0.013 -0.369 0.000 0.000 0.000 0.000 X3 -0.017 -0.012 0.004 0.045 -0.002 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 X6 0.011 0.005 0.000 -0.030 0.001 -0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 X5 0.078 0.013 0.000 -0.081 0.007 -0.191 0.000 0.000 0.000 0.000 Moneter 0.190 0.079 0.000 -0.499 -0.505 -0.464 0.000 0.000 0.000 0.000 Ser Base -0.005 -0.002 0.000 0.012 0.013 -0.351 0.000 0.000 0.000 0.000 Res Base -0.010 -0.004 0.000 0.026 0.026 -0.721 0.000 0.000 0.000 0.000 Wilayah Basis 0.133 0.097 -0.035 -0.350 0.019 -0.527 0.000 0.000 0.000 0.000 X1 0.017 0.012 -0.004 -0.046 0.002 -0.043 0.027 0.000 0.000 0.000 X2 -0.027 -0.018 0.006 0.070 -0.002 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 X4 -0.035 -0.024 0.008 0.093 -0.003 0.086 0.000 0.000 0.000 0.000
Covariances among Estimates par-1 par-11 par-21 par-31 par-41 par-1 0.060 0.000 0.000 0.008 0.000
218
par-2 par-12 par-22 par-32 par-42 0.006 0.000 0.008 0.000 0.000
par-3 par-13 par-23 par-33 par-43 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000
par-4 par-14 par-24 par-34 par-44 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000
par-5 par-15 par-25 par-35 par-45 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 -0.001
par-6 par-16 par-26 par-36 par-46 0.006 -0.001 0.028 0.000 0.000
par-7 par-17 par-27 par-37 par-47 -0.010 0.000 0.000 -2.987 0.000
par-8 par-18 par-28 par-38
par-9 par-19 par-29 par-39
par-10 par-20 par-30 par-40
0.000 0.000 0.000 0.001
0.000 0.000 0.000 0.000
-0.001 0.000 1.009 0.000
par-2 0.006 0.000 0.000 0.004 0.000 par-3 0.000 0.000 0.001 0.009 0.000 par-4 0.034 0.000 0.001 0.047 0.000 par-5 -0.002 0.000 0.001 0.010 0.000 par-6 0.006 0.000 0.000 0.096 -0.001 par-7 -0.010 0.000 0.000 -0.058 0.001 par-8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 par-9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 par-10 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 par-11 0.000 0.000 0.000
0.055 0.000 -0.004 0.000 0.000 -0.021 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.005 0.001 0.002 0.001 0.000 -0.055 0.000 0.000 0.003 0.000 -0.046 0.000 0.002 0.014 0.000 0.031 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.021 0.011 0.000 0.000 0.000 0.065 0.026 0.000 0.000 -0.001 0.139 0.154 0.002 0.002 -0.002 -0.002 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.009 0.039 0.004 0.001 0.000 -0.033 -0.057 -0.002 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.087 0.000 0.000 0.000 0.000 0.139 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.630 0.000 0.001 0.000 -0.001 -0.008 0.002 0.000 0.000 0.000 0.047 -0.005 0.000 0.000 0.000 -0.149 0.003 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.002 0.001 -0.003 0.000 0.000 -0.008 0.006 -0.011 0.000 0.000 0.024 0.003 0.006 0.000 0.002 0.000 0.018 -0.011 -0.001 0.000 0.001 -0.016 0.021 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.005 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.003 0.002 -0.001 0.000 0.000 0.009 -0.003 0.005 0.000 -0.001 0.047 -0.014 0.062 0.000 -0.003 0.000 0.000 -0.016 0.000 -0.001 0.128 0.000 -0.108 0.000 -0.001 -0.076 0.003 0.110 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.005 0.000 0.000 0.004 0.000 -0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.168 -0.002 0.000 -0.033 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 -20.169 0.000 0.000 -0.149 0.003 -0.002 0.000 0.003 0.001 -78.460 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -9.426 0.000 0.000 -0.076 0.000 0.000 0.000 0.005 0.002 -147.916 0.001 -0.001 0.085 -0.001 0.000 0.000 -0.006 -0.003 173.839 -0.001 0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.382 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.459 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -13.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.001 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.262 0.000
-0.001 0.000 0.000 0.003
0.000 0.000 6.422 0.000
-0.004 0.000 0.000 0.014
0.000 -0.002 24.994 -0.001
0.000 0.000 -0.001 0.000
0.001 0.000 2.778 -0.001
0.001 0.000 0.000 0.001
0.004 0.001 46.766 0.000
0.000 0.000 0.000 -0.003
-0.003 0.000 -55.007 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.122 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.406 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.003 0.000 4.104 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.124
219
par-12
par-13
par-14
par-15
par-16
par-17
par-18
par-19
par-20
220
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.037 0.000 0.001 0.042 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.004 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 -0.003 0.000 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.023 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.167 0.002 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.001 0.001 0.000 -0.003 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.154 0.000 0.001 0.000 -0.001 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.006 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.004 0.003 -0.010 0.000 0.000 0.002 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.003 0.018 -0.005 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 -0.003 0.065 0.000 -0.002 -0.005 0.000 0.007 0.000 0.000 0.018 0.000 -0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.002 0.000 0.000
-0.393 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.054 0.000 0.000 -0.057 0.001 -0.001 0.000 0.003 0.001 -73.088 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.100 0.000 0.000 -0.016 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 -62.912 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.388 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.293 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.119 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.093 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -2.053 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.018 0.000
-0.001 0.000 0.000 0.004
0.000 -0.001 23.229 -0.001
0.000 0.000 0.000 0.000
-0.001 0.000 -2.561 0.000
0.001 0.000 0.000 0.000
0.005 0.000 19.850 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.133 0.000
0.000 0.000 0.000 0.001
0.000 0.000 -0.096 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.037 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.036 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.001 0.662 0.000
par-21 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 par-22 0.008 0.000 0.001 -0.123 0.004 par-23 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 par-24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 par-25 -0.001 0.000 0.000 -0.003 -0.001 par-26 0.028 0.000 0.001 229.302 -0.001 par-27 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 par-28 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 par-29 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 par-30 1.009 4.104 0.662
0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.391 0.000 0.002 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.025 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.155 -0.085 0.002 0.000 0.000 -0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 2.262 0.124 -0.080
0.001 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 -0.055 -0.003 0.002 -0.023 -0.004 0.000 -0.025 -0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.003 -0.011 0.006 -0.010 0.000 -0.005 0.000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.062 -0.016 0.065 0.007 -0.058 -0.003 0.001 0.075 0.000 -0.004 0.000 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.000 0.003 0.000 0.002 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.422 24.994 2.778 -0.018 23.229 -2.561 -44.204 1.429
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.080 0.000 0.273 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.046 0.031 0.000 -0.001 -0.003 -0.002 0.000 0.000 -0.001 0.002 0.155 -0.005 -0.004 0.002 -44.204 0.000 143.178 0.001 0.000 -0.009 0.000 0.003 0.004 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000 1.429 0.000 -4.535 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.019 0.000 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.021 0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075 -0.003 -0.002 0.000 -29.910 0.000 94.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.108 0.110 0.000 -0.005 -0.013 -0.003 -0.001 0.000 0.000 -0.002 0.739 -0.021 -0.011 0.000 0.002 0.000 725.648 0.002 0.000 0.002 -0.002 0.003 0.005 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.021 0.001 0.000 0.000 8.018 0.000 -25.358 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 0.000 0.000 3.914 0.000 -12.396 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.064 0.000 0.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.766 -55.007 0.122 1.406 19.850 -0.133 -0.096 0.037 -0.036 -0.019 -29.910 -229.302
221
par-31
par-32
par-33
par-34
par-35
par-36
par-37
par-38
par-39
222
8.018 3.914 -0.064 83762.756 39.036 0.201 1.247 -0.001 -0.766 0.056 -264825.158 0.518 -0.064 -0.640 1.314 -0.155 -0.129 0.037 -1.836 0.617 -0.807 0.008 0.004 0.009 0.047 0.010 0.096 -0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 -0.004 0.014 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.123 0.005 0.000 -0.003 -0.085 0.004 0.002 -0.001 39.036 0.130 0.000 0.001 0.000 -0.001 0.000 -123.555 0.001 0.000 -0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.201 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.635 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 0.000 1.247 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 -3.952 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 -0.766 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 2.428 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -2.987 -7.168 -20.169 -78.460 -9.426 -147.916 173.839 -0.382 -4.459 -13.048 -0.393 0.054 -73.088 8.100 -62.912 0.388 0.293 -0.119 0.093 -2.053 0.273 143.178 -4.535 0.066 94.130 725.648 -25.358 -12.396 0.220 -264825.158 -123.555 -0.635 -3.952 0.003 2.428 -0.175 837341.348 -1.612 0.198 2.059 -4.118 0.479 0.406 -0.116 5.645 -1.961 2.593 0.001 -0.002 0.003 0.014 0.000 0.001 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.518 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.612 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.064
par-40
par-41
par-42
par-43
par-44
par-45
par-46
par-47
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.002 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.003 0.000 0.000
0.198 0.000 0.001 0.000 0.000 2.059 0.000 -0.002 0.000 0.000 -4.118 0.000 0.001 0.001 0.000 0.479 0.000 0.000 0.000 0.000 0.406 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.116 0.000 0.002 0.000 0.000 5.645 0.000 -0.001 0.000 0.000 -1.961 0.000 0.001 0.000 0.000 2.593 0.000
0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.640 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.314 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.155 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.129 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.037 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -1.836 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.617 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.807 0.000
Correlations among Estimates par-1 par-2 par-3 par-4 par-5 par-6 par-7 par-8 par-9 par-10 par-11 par-12 par-13 par-14 par-15 par-16 par-17 par-18 par-19 par-20 par-21 par-22 par-23 par-24 par-25 par-26 par-27 par-28 par-29 par-30
223
par-1
par-2
par-3
par-4
par-5
par-6
par-7
par-8
par-9
224
par-31 par-41 1.000 -0.004 0.013 0.086 0.075 0.097 0.001 0.001 0.042 0.014 0.000 0.005 0.036 0.102 0.076 0.175 -0.002 0.016 0.164 0.119 -0.062 0.019 0.036 0.185 -0.144 0.074 0.029 0.014 0.749 0.241 -0.141 -0.020 -0.012 -0.556 -0.281 0.084 -0.003 0.031 0.068 0.056 -0.091 0.045 -0.013 0.084 0.073
par-32 par-42 0.097 -0.024 0.054 0.023 -0.023 1.000 -0.007 -0.027 0.006 0.000 -0.352 -0.012 0.008 -0.038 -0.040 -0.465 -0.025 0.009 0.039 -0.047 0.022 0.009 -0.562 -0.018 0.019 0.033 -0.013 -0.207 0.036 -0.020 0.207 0.022 0.169 -0.056 0.039 -0.218 -0.012 0.017 0.017 -0.025 0.216 0.011 -0.165 0.003 0.028
par-33 par-43 0.000 0.369 0.070 -0.042 -0.027 -0.352 0.114 0.036 -0.038 -0.011 1.000 0.248 0.075 0.044 -0.020 0.687 0.475 0.131 0.083 -0.037 -0.046 -0.068 0.136 0.047 0.001 0.097 0.270 0.576 0.137 -0.027 -0.439 -0.478 -0.393 -0.177 0.043 0.326 0.233 0.052 0.038 -0.018 -0.280 -0.152 0.013 0.112 0.008
par-34 par-44 0.175 0.003 0.021 0.004 0.009 -0.465 0.000 0.004 0.001 0.003 0.687 0.007 -0.067 -0.010 0.020 1.000 -0.005 0.024 0.003 0.013 -0.062 0.103 -0.008 -0.005 -0.001 0.164 -0.131 0.009 0.000 0.008 -0.646 0.094 -0.017 -0.001 -0.014 0.477 0.018 0.011 0.002 0.006 -0.408 -0.068 -0.014 -0.007 -0.005
par-35 par-45 -0.062 -0.035 -0.040 0.008 -0.120 0.022 0.000 -0.016 0.000 -0.003 -0.046 0.036 -0.081 -0.007 -0.099 -0.062 0.058 -0.094 -0.011 -0.133 1.000 0.146 0.243 -0.033 0.438 -0.004 0.377 -0.207 -0.083 -0.122 0.023 -0.399 0.480 0.087 0.235 -0.038 0.021 -0.050 -0.004 -0.073 0.123 0.412 -0.264 -0.092 0.032
par-36 par-46 0.074 -0.182 0.131 -0.013 -0.003 0.033 0.435 -0.004 -0.006 -0.009 0.097 -0.644 0.023 -0.009 0.013 0.164 -0.932 0.092 -0.018 0.020 -0.004 0.110 -0.122 -0.036 -0.236 1.000 -0.073 -0.350 -0.055 0.077 -0.728 0.529 0.441 0.030 -0.094 0.070 -0.435 0.033 -0.007 0.012 0.151 0.438 -0.404 0.011 0.018
par-37 par-47 -0.141 -0.042 0.025 -0.013 0.051 0.207 -0.009 0.039 -0.033 -0.004 -0.439 -0.047 0.092 -0.086 0.017 -0.646 -0.054 0.119 -0.108 0.014 0.023 0.021 0.079 -0.066 -0.123 -0.728 -0.025 0.463 -0.452 -0.210 1.000 0.046 -0.653 0.653 0.180 -0.260 -0.027 0.052 -0.047 0.012 -0.062 0.028 0.348 -0.356 -0.151
par-38 par-39 par-40 0.084 -0.017 -0.001 0.202
-0.091 -0.006 0.007 -0.025
-0.043 0.000 0.014 0.007
-0.218 -0.007 0.019 -0.433
0.216 0.002 -0.019 -0.006
-0.006 0.007 0.033 -0.019
0.326 -0.009 0.058 0.671
-0.280 -0.022 0.008 -0.016
-0.002 -0.055 0.087 -0.011
0.477 -0.011 0.078 0.981
-0.408 0.003 0.008 -0.031
0.008 -0.083 0.109 -0.017
-0.038 0.008 -0.054 -0.097
0.123 -0.067 -0.311 0.011
0.111 -0.103 0.062 -0.222
0.070 -0.001 0.333 0.143
0.151 0.025 -0.028 -0.015
0.184 0.142 0.452 -0.135
-0.260 0.005 -0.488 -0.623
-0.062 -0.011 0.001 0.027
-0.188 -0.063 -0.654 0.105
1.000 -0.004 0.037 0.455
-0.212 -0.011 0.018 -0.015
0.000 -0.100 0.047 -0.001
-0.212 0.013 0.275 -0.416
1.000 -0.002 -0.038 0.014
0.467 0.153 0.355 -0.067
par-10 -0.043 0.077 -0.013 -0.005 0.096 par-11 -0.004 1.000 -0.045 0.025 0.016 par-12 -0.024 -0.006 -0.008 -0.014 -0.012 par-13 0.369 -0.005 0.031 0.283 0.194 par-14 0.003 -0.066 -0.168 -0.106 -0.067 par-15 -0.035 0.085 -0.011 0.294 0.188 par-16 -0.182 0.006 -0.017 -0.114 -0.130 par-17 -0.042 -0.003 -0.005 -0.028 -0.024 par-18 -0.017 -0.009 -0.017 -0.004 -0.002 par-19 -0.006 -0.133 0.022
-0.006 0.003 -0.085 0.015 0.018 0.001 -0.006 -0.018 0.100 -0.005 -0.007 1.000 -0.007 0.024 0.023 0.114 -0.056 -0.012 0.072 -0.070 0.000 0.006 0.040 0.010 -0.002 0.000 0.000 -0.270 0.032 0.016 0.435 0.026 -0.140 -0.035 0.048 -0.009 -0.089 -0.016 -0.008 0.612 -0.007 0.087 -0.006 0.039 0.293 0.002 0.001 -0.102
-0.002 -0.015 0.019 0.223 -0.001 0.005 -0.005 0.019 0.113 0.000 -0.012 -0.056 -0.011 0.013 0.112 0.248 1.000 0.233 0.028 -0.074 0.007 -0.005 -0.102 -0.036 0.001 0.036 0.055 0.191 0.353 -0.009 -0.644 -0.449 -0.089 -0.050 0.034 -0.047 -0.103 -0.023 -0.015 0.008 -0.009 -0.035 -0.003 0.045 0.002 -0.022 0.009 0.020
0.008 -0.109 -0.005 -0.012 -0.003 -0.002 -0.066 -0.007 -0.246 -0.006 -0.025 0.006 -0.040 0.000 -0.006 0.475 -0.005 0.047 0.008 0.025 -0.005 1.000 0.020 -0.012 0.014 0.058 -0.187 -0.005 -0.009 -0.001 -0.932 -0.010 -0.025 -0.003 -0.012 -0.054 -0.001 0.217 0.000 -0.003 -0.011 0.033 -0.009 0.009 0.367 0.003 -0.060 0.004
0.111 0.660 -0.099 -0.147 0.106 0.019 0.085 -0.006 -0.209 0.003 0.009 0.000 0.007 0.001 0.018 -0.068 0.055 -0.160 -0.011 -0.205 0.103 -0.187 0.029 0.037 0.021 0.146 1.000 -0.249 -0.223 0.020 0.110 0.023 0.087 -0.007 0.251 0.021 0.010 0.017 -0.002 0.039 0.008 0.022 -0.001 -0.003 0.008 -0.067 0.014 0.072
0.184 0.058 -0.261 0.005 0.002 0.029 0.006 -0.025 -0.004 -0.013 -0.013 0.026 -0.018 0.002 0.000 0.270 -0.449 0.184 -0.036 0.023 -0.131 -0.010 0.088 0.014 -0.058 0.377 0.023 -0.499 -0.003 0.034 -0.073 1.000 -0.173 0.017 0.029 -0.025 0.056 -0.031 0.004 -0.001 -0.001 0.012 -0.020 0.001 -0.001 0.025 0.032 0.001
-0.188 0.014 0.220 -0.247 -0.172 -0.020 -0.003 0.023 -0.023 -0.009 0.022 -0.089 -0.005 0.004 -0.007 -0.478 -0.103 0.221 -0.196 0.033 0.094 -0.001 -0.082 0.090 0.040 -0.399 0.010 0.464 -0.513 -0.198 0.529 0.056 -0.036 0.023 -0.366 0.046 1.000 -0.013 0.009 -0.015 0.005 0.001 0.004 -0.006 -0.005 -0.011 0.002 -0.011
0.000 0.017 0.165 -0.023
0.467 0.011 -0.047 0.005
1.000 0.045 0.246 -0.062
-0.003 -0.009 -0.016 -0.004
0.045 -0.133 -0.011 0.000
0.077 0.017 0.023 -0.010
-0.012 0.087 -0.002 -0.029
0.011 0.001 -0.001 0.017
0.003 -0.003 -0.004 0.000
0.233 -0.035 0.136 0.524
-0.152 0.009 -0.002 -0.062
-0.015 -0.056 0.197 -0.038
0.018 0.033 -0.057 0.000
-0.068 -0.060 -0.048 0.000
-0.109 -0.126 -0.090 0.026
0.021 0.022 0.353 0.027
0.412 0.014 -0.069 0.002
0.660 0.114 0.512 -0.136
-0.435 0.012 0.026 -0.978
0.438 0.032 -0.013 0.032
0.058 0.046 -0.025 -0.038
-0.027 0.001 -0.004 -0.061
0.028 0.002 -0.004 0.612
0.014 0.017 -0.009 -0.002
-0.004 1.000 0.003 -0.014
0.013 0.013 -0.002 0.003
0.017 -0.008 0.006 -0.001
-0.011 -0.002 0.011 0.013 1.000 -0.033 0.134 0.052 -0.007
225
par-20
par-21
par-22
par-23
par-24
par-25
par-26
par-27
par-28
226
0.010 -0.039 0.000 0.017 0.025 0.113 0.145 0.013 -0.045 1.000 0.009 0.016 0.054 -0.018 0.022 -0.546 0.145 0.070 0.019 0.007 0.617 -0.057 0.021 -0.007 -0.017 0.010 0.011 -0.040 -0.006 -0.010 -0.056 -0.329 0.131 -0.025 0.017 -0.275 -0.143 0.025 0.023 -0.003 0.392 0.252 -0.001 -0.016 0.035 0.279 0.156
-0.019 0.001 0.007 -0.003 0.121 0.002 0.032 0.001 -0.008 0.022 -0.140 -0.004 -0.027 -0.007 1.000 0.001 -0.013 0.036 -0.011 -0.305 0.022 -0.018 0.004 -0.040 0.011 -0.022 0.162 -0.016 0.007 -0.269 -0.038 0.016 -0.004 -0.018 0.289 -0.014 -0.018 0.039 -0.005 -0.246 0.043 -0.012 0.019 -0.002 -0.281 0.028 -0.007
0.013 0.000 -0.055 -0.056 0.089 0.023 0.013 0.036 0.031 0.007 -0.013 -0.002 0.008 -0.012 -0.305 -0.092 0.006 0.075 0.233 1.000 0.070 -0.024 -0.067 0.047 0.008 -0.003 -0.003 -0.081 -0.160 0.145 -0.095 0.018 0.023 0.184 -0.167 -0.179 -0.004 0.092 0.221 0.269 0.169 -0.027 0.058 0.136 0.097 0.128 -0.015
0.466 0.005 -0.083 -0.126 -0.005 0.000 -0.006 0.016 -0.168 -0.017 0.049 -0.004 0.009 0.040 0.011 0.003 -0.002 0.131 -0.102 0.008 0.000 0.008 0.024 0.020 1.000 0.004 0.003 -0.094 0.029 -0.004 -0.001 -0.005 0.092 0.088 0.020 0.003 0.003 0.119 -0.082 0.000 -0.001 0.008 0.078 -0.057 -0.001 0.008 0.004
-0.004 0.140 -0.103 0.114 -0.125 -0.025 -0.231 0.036 -0.011 -0.010 0.004 -0.027 -0.562 -0.270 -0.269 0.060 -0.572 0.136 0.191 0.145 -0.042 0.027 -0.008 -0.005 -0.004 0.001 -0.018 0.243 -0.249 1.000 0.055 0.561 -0.122 -0.499 0.581 0.111 0.113 0.079 0.464 -0.696 -0.103 -0.299 -0.054 0.353 -0.540 -0.078 -0.075
0.002 0.464 0.142 0.046 -0.078 -0.014 -0.011 0.014 -0.017 0.017 0.001 0.136 -0.207 -0.140 0.289 0.020 -0.036 0.576 -0.089 -0.167 -0.268 -0.012 0.009 -0.025 0.020 -0.002 -0.002 -0.207 0.087 0.581 -0.029 -0.082 -0.350 -0.173 1.000 -0.020 -0.089 0.463 -0.036 -0.794 -0.166 0.080 0.333 0.026 -0.612 0.091 0.323
0.005 -0.091 -0.063 0.017 0.089 -0.087 0.061 -0.012 -0.005 -0.003 0.003 0.006 0.169 -0.016 -0.246 0.250 0.323 -0.393 -0.023 0.269 -0.240 -0.075 -0.017 0.217 0.000 0.001 0.009 0.480 0.017 -0.696 0.686 0.009 0.441 -0.031 -0.794 0.923 0.227 -0.653 -0.013 1.000 -0.889 -0.188 -0.488 -0.004 0.648 -0.669 -0.253
-0.016 0.001 -0.043 -0.100 -0.008 0.024 -0.055
0.153 -0.033 0.030 0.005
0.045 1.000 0.088 0.044
0.031 -0.017 0.035 0.019
-0.013 0.022 0.276 -0.002
-0.013 0.025 -0.003 0.011
0.017 -0.006 -0.281 0.081
-0.165 -0.102 0.235 -0.008
-0.085 0.121 -0.244 0.393
0.052 -0.003 0.097 0.123
0.013 0.020 -0.127 -0.013
0.019 0.089 0.239 -0.195
0.011 -0.009 -0.001 0.027
-0.014 0.004 0.000 -0.004
-0.005 -0.005 -0.001 0.003
-0.050 -0.001 -0.540 -0.123
-0.264 0.072 -0.143 0.010
-0.099 -0.125 -0.689 -0.138
0.033 -0.020 -0.612 0.128
-0.404 0.001 0.028 -0.018
-0.261 -0.078 -0.922 0.128
0.052 0.004 0.648 0.108
0.348 -0.011 -0.030 -0.008
0.220 0.089 0.889 -0.124
0.037 0.003 1.000 0.046
0.275 0.134 0.149 -0.003
0.165 0.024 0.667 -0.108
par-29 0.007 -0.011 0.276 -0.144 0.051 par-30 0.014 0.023 -0.003 0.375 0.238 par-31 0.086 0.025 0.009 1.000 0.183 par-32 0.023 0.100 -0.140 0.031 0.026 par-33 -0.042 0.113 -0.013 0.106 0.070 par-34 0.004 -0.246 0.049 -0.001 0.000 par-35 0.008 -0.209 0.004 -0.065 -0.041 par-36 -0.013 -0.004 0.001 -0.058 0.012 par-37 -0.013 -0.023 0.003 -0.375 -0.236 par-38 0.202 -0.004 0.019
-0.019 -0.001 0.235 0.008 -0.005 0.033 -0.004 -0.244 0.042 -0.009 0.042 -0.014 -0.546 0.031 -0.022 0.006 0.024 0.001 1.000 -0.008 -0.038 0.013 -0.092 0.060 -0.102 0.001 0.000 0.003 -0.201 0.000 0.000 0.001 0.060 -0.014 0.006 -0.006 0.002 0.020 -0.002 0.003 -0.033 0.004 0.250 -0.042 0.009 -0.433 -0.029 0.081
0.008 -0.002 -0.127 -0.021 0.005 0.087 0.197 0.239 0.188 -0.024 0.102 0.283 0.617 0.106 -0.030 -0.038 0.072 0.022 0.060 -0.006 0.044 0.028 0.070 1.000 -0.004 -0.010 0.008 0.000 -0.006 0.000 -0.007 -0.011 -0.042 -0.236 0.002 -0.009 -0.036 -0.268 -0.001 0.003 -0.086 -0.196 -0.240 -0.188 0.024 0.671 0.524 0.123
0.008 -0.048 0.000 0.005 -0.002 0.109 -0.090 -0.001 0.000 0.007 0.164 -0.106 0.010 -0.001 0.010 0.039 0.010 -0.022 -0.201 -0.171 0.083 -0.036 -0.003 -0.006 -0.007 0.003 -0.012 0.004 1.000 0.021 -0.011 0.037 0.001 0.017 0.001 -0.018 0.014 -0.002 0.000 -0.001 -0.108 0.090 0.001 0.000 -0.007 0.981 0.000 0.027
-0.311 -0.069 -0.143 0.016 -0.151 0.062 0.512 -0.689 -0.113 -0.248 0.185 0.294 -0.056 -0.065 -0.073 -0.018 0.032 -0.038 -0.014 -0.033 0.047 0.353 -0.095 -0.236 0.000 -0.005 -0.009 -0.001 0.017 -0.003 -0.033 -0.223 0.055 1.000 -0.005 -0.036 -0.003 -0.029 0.001 0.025 -0.066 -0.513 0.686 0.114 0.241 -0.097 0.027 -0.123
-0.028 -0.013 0.028 0.031 0.508 0.452 -0.025 -0.922 0.008 0.096 0.749 -0.114 -0.275 -0.058 0.005 0.036 -0.035 -0.014 -0.002 0.008 0.137 -0.050 -0.179 -0.001 0.015 0.000 -0.003 0.003 0.000 0.099 -0.083 -0.007 0.111 0.001 -0.007 -0.055 0.017 -0.020 1.000 0.028 -0.452 0.023 0.923 -0.008 -0.097 0.143 -0.978 0.128
0.001 -0.004 -0.030 0.016 0.007 -0.654 -0.009 0.889 -1.000 -0.195 -0.556 -0.028 0.392 -0.375 -0.091 -0.056 -0.008 0.043 -0.042 -0.002 -0.177 -0.015 0.169 -0.188 -0.069 -0.001 0.000 -0.001 0.000 0.001 0.087 -0.002 -0.103 0.114 0.044 0.030 0.004 -0.166 -0.008 -0.001 0.653 0.009 -0.889 1.000 0.198 -0.623 -0.061 0.108
0.018 -0.002 0.149 0.013
-0.038 0.052 1.000 -0.002
-0.047 0.030 -0.015 0.495
0.047 0.006 0.667 0.097
0.355 -0.007 -0.015 -0.006
0.246 0.088 1.000 -0.121
0.068 -0.004 0.279 0.159
0.084 0.010 -0.144 -0.017
-0.005 0.113 0.375 -0.250
0.017 0.039 0.028 0.042
0.003 -0.019 0.008 -0.004
0.015 0.002 0.042 -0.002
0.038 0.045 0.128 0.069
0.112 0.013 -0.021 0.000
0.223 0.023 0.188 -0.046
0.002 0.009 0.008 0.003
-0.007 0.466 0.005 -0.001
-0.012 0.000 0.000 0.002
-0.004 -0.003 -0.078 -0.004
-0.092 -0.004 0.016 0.000
-0.147 -0.025 -0.113 0.030
-0.007 0.001 0.091 -0.019
0.011 0.002 0.031 0.002
0.005 -0.014 0.008 0.015
-0.047 -0.006 -0.669 -0.095
-0.356 0.005 0.016 0.006
-0.247 -0.087 -1.000 0.123
0.455 -0.416 -0.023 -0.014 -0.016 -0.055 0.046 0.013 0.097
227
par-39
par-40
par-41
par-42
par-43
par-44
par-45
par-46
par-47
228
0.159 0.145 -0.025 0.000 -0.002 -0.017 -0.015 0.007 -0.010 0.011 -0.250 0.052 0.075 0.016 0.016 0.183 1.000 -0.023 -0.005 -0.004 -0.022 -0.019 -0.027 0.000 -0.002 -0.030 -0.018 0.009 -0.006 -0.004 0.010 0.006 -0.120 0.003 -0.027 -0.073 -0.332 -0.003 -0.013 0.136 0.005 0.016 0.051 -0.009 0.006 -0.091 0.046
0.042 -0.052 -0.006 0.017 -0.008 -0.004 0.234 -0.019 0.000 0.393 -0.002 -0.002 0.014 -0.012 0.145 0.026 -0.019 0.000 0.023 -0.013 -0.008 1.000 -0.011 0.112 0.006 -0.006 0.006 0.003 -0.006 -0.002 -0.171 0.057 -0.003 0.018 -0.572 -0.033 0.032 -0.009 0.000 -0.036 0.008 -0.003 -0.004 -0.007 0.323 -0.002 -0.012
0.069 -0.040 -0.016 -0.062 -0.013 0.000 0.009 -0.011 -0.038 -0.195 -0.046 0.007 0.076 0.194 -0.057 0.070 -0.018 -0.040 -0.070 -0.018 -0.102 0.006 -0.020 -0.074 -0.024 -0.004 1.000 0.020 0.025 0.008 -0.007 -0.002 -0.099 -0.205 0.027 0.000 0.018 0.013 0.023 -0.012 0.015 0.000 0.017 0.033 -0.075 -0.069 -0.002
0.003 0.014 -0.031 0.000 -0.004 -0.001 -0.002 -0.017 0.026 0.003 0.002 -0.003 0.119 -0.067 0.011 0.000 0.006 -0.047 -0.002 0.162 0.000 0.057 -0.037 0.001 -0.003 0.000 -0.002 0.013 0.014 0.003 0.021 1.000 -0.133 0.021 -0.018 -0.003 -0.007 0.020 -0.058 -0.002 0.099 0.000 0.014 0.040 0.009 0.001 0.001
-0.004 -0.221 0.011 0.002 0.010 0.000 0.022 -0.222 -0.136 -0.138 0.030 -0.231 -0.144 0.188 -0.329 -0.041 -0.332 0.019 0.016 0.016 0.006 0.032 0.001 -0.009 0.018 0.002 0.018 -0.001 -0.001 -0.005 0.001 -0.007 0.438 0.020 0.561 -0.005 1.000 -0.236 0.034 -0.082 -0.007 0.033 -0.123 -0.198 0.009 0.044 -0.315
-0.019 -0.001 -0.015 0.032 -0.018 0.002 0.000 -0.135 -0.038 0.128 0.015 0.087 0.241 -0.130 -0.143 0.012 0.016 -0.020 0.048 -0.018 0.003 -0.003 -0.027 0.034 -0.004 0.003 0.000 0.008 -0.012 0.003 -0.001 0.000 -0.122 0.251 0.113 0.025 0.033 0.077 0.029 -0.089 0.028 1.000 -0.210 -0.366 0.227 -0.001 -0.127
-0.095 0.179 0.027 0.612 -0.008 0.006 -0.008 0.105 -0.002 -0.124 0.123 0.131 -0.281 -0.024 0.252 -0.236 0.046 0.039 0.612 -0.012 0.009 -0.012 0.043 0.008 -0.027 0.024 -0.002 -0.014 -0.003 0.008 -0.007 0.001 0.235 0.039 -0.299 0.241 -0.315 -0.094 -0.001 0.080 -0.097 -0.127 0.180 -0.015 -0.188 0.198 1.000
1.000 -0.035 0.011 -0.015 0.003 -0.003 -0.035
0.014 0.001 -0.002 1.000
0.005 0.005 -0.006 -0.001
-0.001 -0.001 -0.108 0.011
-0.067 -0.043 0.495 -0.001
-0.062 0.044 -0.121 1.000
0.056 -0.002 0.156 0.145
0.073 -0.039 0.051 -0.015
0.096 0.145 0.238 0.052
-0.025 0.293 -0.007 -0.052
0.028 0.001 -0.005 0.234
0.018 0.032 -0.009 -0.002
-0.018 0.002 -0.015 -0.040
0.008 0.000 0.005 0.009
-0.001 0.013 -0.024 0.007
0.006 0.367 0.004 0.014
-0.005 0.005 -0.002 -0.002
-0.003 -0.006 0.007 -0.003
-0.073 0.008 -0.075 -0.221
0.032 0.140 -0.151 0.022
0.106 -0.231 -0.248 -0.231
0.012 -0.001 0.323 -0.001
0.018 0.464 0.508 0.000
0.002 -0.011 0.096 0.087
0.012 -0.005 -0.253 0.179
-0.151 -0.091 0.007 -0.008
-0.172 0.061 -0.195 0.131
Critical Ratios for Differences between Parameters
par-1
par-2
par-3
par-4
par-5
par-6
par-7
par-8
par-1 par-11 par-21 par-31 par-41 0.000 -1.673 0.241 1.399 -0.920 0.144 -1.944 0.067 1.276 -1.153 -2.081 1.271 2.955 3.150 2.012 -3.161 2.620 3.201 3.770 2.864 0.592 -3.758 -0.623 1.116 -2.517 1.694 -3.136 -1.744 -0.491 -2.643 -1.912 1.248 2.719 2.367 1.857 -1.500 -2.146 4.280 2.648 6.892
par-2 par-12 par-22 par-32 par-42 0.144 -1.469 2.226 -1.673 0.630 0.000 -1.732 2.108 -1.941 0.468 -1.943 1.466 3.273 1.272 3.402 -2.740 2.683 3.937 2.624 3.322 0.468 -3.441 1.781 -3.741 -0.107 1.573 -2.991 0.970 -3.134 -1.513 -2.463 1.425 3.487 1.250 3.182 -1.744 0.294 2.935 -2.344 9.168
par-3 par-13 par-23 par-33 par-43 -2.081 -0.316 -1.722 -1.664 -0.825 -1.943 -0.380 -1.989 -1.933 -1.059 0.000 1.446 1.239 1.274 2.083 -2.719 3.388 2.617 2.626 2.881 2.996 -0.673 -3.874 -3.762 -2.423 3.454 -1.793 -3.267 -3.157 -2.545 -0.085 1.081 1.184 1.232 1.971 1.465 0.600 -2.464 -1.840 7.958
par-4 par-14 par-24 par-34 par-44 -3.161 -0.291 -0.770 -0.210 -0.813 -2.740 -0.483 -0.992 -0.414 -1.045 -2.719 2.419 2.061 2.657 2.102 0.000 3.018 2.896 3.072 2.889 3.262 -1.445 -2.236 -1.432 -2.400 3.928 -2.051 -2.497 -2.119 -2.540 1.705 2.346 1.968 2.473 1.976 2.692 2.940 3.220 8.800 8.127
par-5 par-15 par-25 par-35 par-45 0.592 -1.054 -2.178 -0.654 -1.229 0.468 -1.277 -2.435 -0.879 -1.494 2.996 1.543 0.325 2.246 1.660 3.262 2.751 2.258 2.935 2.740 0.000 -2.505 -4.328 -2.135 -3.303 1.362 -3.045 -3.242 -2.416 -2.810 -2.918 1.305 0.544 2.123 1.641 -3.476 0.508 -1.794 8.224 2.168
par-6 par-16 par-26 par-36 par-46 1.694 -1.701 -0.372 -0.626 -0.795 1.573 -2.068 -0.412 -0.850 -1.026 3.454 1.168 0.467 2.271 2.115 3.928 2.550 1.947 2.943 2.894 1.362 -3.879 -0.558 -2.091 -2.294 0.000 -3.154 -0.990 -2.401 -2.539 -2.463 1.251 0.586 2.136 1.976 -3.015 -2.392 0.054 8.369 7.197
par-7 par-17 par-27 par-37 par-47 -1.912 -0.704 -1.739 0.030 -1.110 -2.463 -0.933 -2.015 0.030 -1.352 -0.085 2.166 1.211 0.031 1.821 1.705 2.909 2.610 0.033 2.798 -2.918 -2.217 -3.870 0.030 -2.836 -2.463 -2.457 -3.306 0.029 -2.719 0.000 2.062 1.113 0.031 1.747 1.395 5.275 -1.935 0.030 5.667
par-8 par-18 par-28 par-38
par-9 par-19 par-29 par-39
par-10 par-20 par-30 par-40
-1.500 -1.225 -1.499 -1.464
-1.596 -1.205 -1.327 -0.182
-1.717 -1.827 -0.060 -0.927
-1.744 -1.476 -1.765 -1.647
-1.895 -1.455 -1.580 -0.385
-1.995 -2.105 -0.060 -1.162
1.465 1.697 1.443 1.572
1.322 1.718 1.608 2.680
1.146 1.109 -0.058 1.988
2.692 2.758 2.679 2.756
2.625 2.766 2.729 3.076
2.584 2.564 -0.052 2.851
-3.476 -3.049 -3.450 -3.349
-3.689 -2.992 -3.123 -1.395
-3.835 -3.908 -0.061 -2.517
-3.015 -2.824 -3.070 -2.994
-3.102 -2.813 -2.890 -2.097
-3.261 -3.270 -0.063 -2.600
1.395 1.627 1.351 1.392
1.308 1.644 1.546 2.504
1.105 1.108 -0.058 1.894
0.000 2.878 -0.097 0.746
-1.515 3.353 2.404 8.924
-1.199 -2.975 -0.059 6.853
229
par-9 -1.596 -0.778 4.504 2.727 7.459 par-10 -1.717 0.425 4.296 2.801 3.594 par-11 -1.673 0.000 4.611 2.769 7.020 par-12 -1.469 2.033 4.175 2.625 5.485 par-13 -0.316 0.706 0.448 1.534 -0.251 par-14 -0.291 3.301 0.923 1.726 -1.460 par-15 -1.054 0.844 2.154 2.560 0.561 par-16 -1.701 -0.468 4.757 2.783 7.025 par-17 -0.704 5.945 2.244 2.097 -1.231 par-18 -1.225 3.903 3.551
230
-1.895 1.559 2.966 -0.776 9.582 -1.995 1.261 3.010 0.440 7.458 -1.944 2.033 3.003 0.047 9.577 -1.732 0.000 2.924 -2.173 8.936 -0.380 0.582 2.119 -0.706 0.681 -0.483 2.859 2.455 -3.349 2.079 -1.277 0.465 2.622 -0.831 3.173 -2.068 -2.594 3.012 0.532 9.952 -0.933 4.700 2.622 -6.066 7.493 -1.476 2.392 2.828
1.322 0.660 -1.110 -0.697 8.358 1.146 0.759 0.255 0.441 3.862 1.271 0.706 -0.347 0.001 7.922 1.466 0.582 -2.285 -1.809 6.934 1.446 0.000 -0.738 -0.707 -0.195 2.419 0.111 -3.357 -3.286 -1.263 1.543 -0.416 -0.931 -0.884 0.707 1.168 -0.722 0.095 0.409 8.590 2.166 -0.126 -5.997 -5.611 -0.705 1.697 -0.436 -4.073
2.625 3.162 3.634 9.149 8.391 2.584 3.016 3.099 5.694 3.913 2.620 3.301 3.853 8.298 7.984 2.683 2.859 2.997 8.124 6.616 3.388 0.111 -0.169 0.175 -0.187 3.018 0.000 -1.041 0.237 -1.230 2.751 -1.231 0.737 1.782 0.734 2.550 -3.459 4.053 9.441 8.473 2.909 -0.945 -0.295 2.510 -0.611 2.758 -2.253 1.902
-3.689 0.738 -1.578 8.276 3.042 -3.835 1.312 -1.207 4.225 2.148 -3.758 0.844 -1.491 7.613 3.303 -3.441 0.465 -1.830 7.119 1.834 -0.673 -0.416 -1.125 -0.092 -0.443 -1.445 -1.231 -3.167 -0.840 -2.273 -2.505 0.000 -1.507 0.978 -0.059 -3.879 -0.929 -1.426 8.776 4.244 -2.217 0.894 -3.011 0.344 -3.090 -3.049 -0.023 -2.215
-3.102 -1.706 0.085 8.788 7.673 -3.261 0.215 0.133 4.540 3.907 -3.136 -0.468 0.106 8.478 7.379 -2.991 -2.594 0.048 7.278 6.095 -1.793 -0.722 -0.224 -0.076 -0.178 -2.051 -3.459 -0.285 -0.769 -1.166 -3.045 -0.929 -0.023 1.062 0.763 -3.154 0.000 0.120 9.016 8.004 -2.457 6.429 -0.169 0.501 -0.492 -2.824 4.411 -0.022
1.308 5.879 -1.185 0.030 5.746 1.105 3.903 0.137 0.030 2.674 1.248 5.945 -0.473 0.030 5.885 1.425 4.700 -1.920 0.030 4.197 1.081 -0.126 -0.759 0.030 -0.364 2.346 -0.945 -3.331 0.030 -1.972 1.305 0.894 -1.059 0.030 0.197 1.251 6.429 -0.127 0.030 5.569 2.062 0.000 -5.378 0.030 -2.538 1.627 -3.115 -3.397
-1.515 3.728 1.182 1.445
0.000 4.169 3.324 9.372
-0.814 -2.077 -0.059 7.063
-1.199 2.215 1.172 1.349
-0.814 2.320 1.844 5.831
0.000 -0.224 -0.059 3.398
-2.146 3.903 1.530 2.156
-0.778 4.053 3.571 9.264
0.425 -1.231 -0.059 6.978
0.294 2.392 -0.290 0.281
1.559 2.642 1.651 8.332
1.261 -2.941 -0.059 5.545
0.600 -0.436 -0.606 -0.580
0.660 -0.424 -0.496 0.190
0.759 -0.798 -0.060 -0.255
2.940 -2.253 -2.876 -2.774
3.162 -2.169 -2.486 0.302
3.016 -3.565 -0.060 -1.517
0.508 -0.023 -0.548 -0.414
0.738 0.017 -0.200 1.835
1.312 -1.138 -0.059 0.516
-2.392 4.411 2.027 1.879
-1.706 4.885 4.111 9.728
0.215 -0.857 -0.059 7.390
5.275 -3.115 -4.784 -4.420
5.879 -3.051 -3.965 4.244
3.903 -6.385 -0.060 -1.329
2.878 3.728 2.215 0.000 0.193 -4.474 -2.320 -0.945 -0.059
par-19
par-20
par-21
par-22
par-23
par-24
par-25
par-26
par-27
2.459 2.730 -1.205 4.053 3.537 2.447 2.615 -1.827 -1.231 4.987 2.894 7.572 0.241 4.611 0.000 1.397 -2.830 2.226 3.003 2.224 -1.009 -2.718 -1.722 -0.347 -4.733 2.895 6.791 -0.770 3.853 -2.232 2.139 -0.575 -2.178 -1.491 -3.866 3.073 2.622 -0.372 0.106 -0.445 0.888 0.111 -1.739 -0.473 -4.676 2.905 6.337
-4.181 8.517 -1.455 2.642 2.812 -4.501 7.658 -2.105 -2.941 3.081 1.311 9.943 0.067 4.175 2.224 -4.556 0.831 2.108 2.924 0.000 -3.003 -2.081 -1.989 -2.285 -2.990 0.410 9.600 -0.992 2.997 -2.648 -3.868 4.937 -2.435 -1.830 -3.091 1.496 5.002 -0.412 0.048 -1.976 -0.105 0.557 -2.015 -1.920 -2.993 0.524 9.071
-3.631 3.569 1.718 -0.424 -4.501 -3.895 3.541 1.109 -0.798 0.931 1.144 7.851 2.955 0.448 -4.733 -4.598 -2.611 3.273 2.119 -2.990 -2.994 -2.672 1.239 -0.738 0.000 0.324 7.795 2.061 -0.169 3.997 -3.758 -0.191 0.325 -1.125 -1.455 1.466 2.880 0.467 -0.224 0.117 -0.105 0.137 1.211 -0.759 -0.229 0.482 6.165
6.213 4.609 2.766 -2.169 1.836 7.940 3.661 2.564 -3.565 4.335 9.218 7.859 3.201 0.923 -2.232 -1.103 -2.575 3.937 2.455 -2.648 -2.427 -2.665 2.617 -3.357 3.997 9.149 8.003 2.896 -1.041 0.000 2.205 -0.129 2.258 -3.167 -2.791 3.804 2.895 1.947 -0.285 -0.149 0.313 0.141 2.610 -3.331 -3.814 8.081 6.336
4.507 -0.149 -2.992 0.017 -2.275 4.502 -0.347 -3.908 -1.138 -1.200 8.213 3.565 -0.623 2.154 -3.866 -2.179 -3.549 1.781 2.622 -3.091 -2.609 -2.772 -3.874 -0.931 -1.455 8.176 3.525 -2.236 0.737 -2.791 0.537 -1.914 -4.328 -1.507 0.000 3.166 2.408 -0.558 -0.023 0.405 0.186 0.016 -3.870 -1.059 1.204 6.561 2.659
4.688 3.498 -2.813 4.885 -0.028 4.693 4.699 -3.270 -0.857 0.151 8.388 7.448 -1.744 4.757 -0.445 -2.111 -2.597 0.970 3.012 -1.976 -2.594 -2.656 -3.267 0.095 0.117 7.544 7.399 -2.497 4.053 -0.149 0.649 -0.060 -3.242 -1.426 0.405 3.168 2.879 -0.990 0.120 0.000 0.193 0.145 -3.306 -0.127 -0.122 6.506 6.339
0.030 1.193 1.644 -3.051 -3.610 0.030 1.001 1.108 -6.385 0.569 0.030 6.217 2.719 2.244 -4.676 0.030 -3.307 3.487 2.622 -2.993 0.028 -2.802 1.184 -5.997 -0.229 0.030 5.746 1.968 -0.295 -3.814 0.030 -1.435 0.544 -3.011 1.204 0.031 2.429 0.586 -0.169 -0.122 0.030 0.057 1.113 -5.378 0.000 0.030 4.282
-1.883 6.349 2.683 3.353 0.193 -2.812 -2.177
4.169 0.000 -1.261 6.351
2.320 -4.741 -0.059 2.562
-2.975 -4.474 2.517 2.946
-2.077 -4.741 4.252 9.378
-0.224 0.000 -0.059 7.195
4.280 3.551 -4.250 -4.107
4.504 3.537 -3.997 -1.022
4.296 4.987 -0.061 -2.860
2.935 2.828 -2.910 -2.920
2.966 2.812 -2.884 -2.415
3.010 3.081 -0.065 -2.742
-2.464 -4.073 1.901 2.565
-1.110 -4.501 3.554 9.239
0.255 0.931 -0.059 6.427
3.220 1.902 -3.083 -2.887
3.634 1.836 -2.405 2.300
3.099 4.335 -0.060 -0.628
-1.794 -2.215 1.658 1.843
-1.578 -2.275 2.038 3.856
-1.207 -1.200 -0.058 2.667
0.054 -0.022 -0.055 -0.040
0.085 -0.028 -0.006 0.320
0.133 0.151 -0.059 0.108
-1.935 -3.397 2.518 2.150
-1.185 -3.610 2.951 8.181
0.137 0.569 -0.059 5.288
231
par-28 -1.499 1.530 -4.250 2.689 5.635 par-29 -1.327 3.571 -3.997 2.514 4.303 par-30 -0.060 -0.059 -0.061 0.062 0.060 par-31 1.399 2.769 1.397 0.000 -2.269 par-32 -1.673 0.047 -4.556 -2.767 7.455 par-33 -1.664 0.001 -4.598 -2.782 6.481 par-34 -0.210 8.298 -1.103 -1.760 -4.373 par-35 -0.654 7.613 -2.179 -2.059 -2.079 par-36 -0.626 8.478 -2.111 -2.041 -2.334 par-37 0.030 0.030 0.030
232
-1.765 -0.290 -2.910 -1.612 8.787 -1.580 1.651 -2.884 -3.844 8.306 -0.060 -0.059 -0.065 0.059 0.061 1.276 2.625 -1.009 -2.767 -1.162 -1.941 -2.173 -3.003 0.000 9.665 -1.933 -1.809 -2.994 -0.039 9.048 -0.414 8.124 -2.427 8.683 3.189 -0.879 7.119 -2.609 8.668 5.255 -0.850 7.278 -2.594 8.858 5.127 0.030 0.030 0.028
1.443 -0.606 1.901 -1.490 6.017 1.608 -0.496 3.554 -3.114 5.229 -0.058 -0.060 -0.059 0.059 0.060 3.150 1.534 2.895 -2.782 -2.183 1.272 -0.706 0.410 -0.039 8.370 1.274 -0.707 0.324 0.000 7.073 2.657 0.175 9.149 8.624 -3.855 2.246 -0.092 8.176 6.883 -1.421 2.271 -0.076 7.544 7.788 -1.631 0.031 0.030 0.030
2.679 -2.876 -3.083 7.922 6.172 2.729 -2.486 -2.405 7.288 5.323 -0.052 -0.060 -0.060 0.060 0.060 3.770 1.726 2.139 -1.760 -2.178 2.624 -3.349 -3.868 8.683 7.841 2.626 -3.286 -3.758 8.624 7.147 3.072 0.237 2.205 0.000 -3.788 2.935 -0.840 0.537 -2.631 -1.296 2.943 -0.769 0.649 -2.439 -1.503 0.033 0.030 0.030
-3.450 -0.548 1.658 6.483 1.839 -3.123 -0.200 2.038 6.020 0.610 -0.061 -0.059 -0.058 0.060 0.059 1.116 2.560 3.073 -2.059 -2.458 -3.741 -0.831 1.496 8.668 3.355 -3.762 -0.884 1.466 6.883 3.048 -1.432 1.782 3.804 -2.631 -5.904 -2.135 0.978 3.166 0.000 -4.196 -2.091 1.062 3.168 0.200 -4.423 0.030 0.030 0.031
-3.070 2.027 -0.055 7.216 7.008 -2.890 4.111 -0.006 6.236 6.714 -0.063 -0.059 -0.059 0.060 0.060 -0.491 2.783 0.888 -2.041 -2.165 -3.134 0.532 -0.105 8.858 7.806 -3.157 0.409 -0.105 7.788 6.816 -2.119 9.441 0.313 -2.439 -3.667 -2.416 8.776 0.186 0.200 -1.078 -2.401 9.016 0.193 0.000 -1.297 0.029 0.030 0.030
1.351 -4.784 2.518 0.030 3.521 1.546 -3.965 2.951 0.030 2.649 -0.058 -0.060 -0.059 0.037 0.059 2.367 2.097 2.905 0.029 -2.370 1.250 -6.066 0.524 0.030 6.341 1.232 -5.611 0.482 0.030 5.013 2.473 2.510 8.081 0.030 -5.862 2.123 0.344 6.561 0.030 -4.124 2.136 0.501 6.506 0.030 -4.236 0.031 0.030 0.030
-0.097 -2.320 0.000 0.538
1.182 -2.812 1.858 8.033
1.172 2.517 -0.059 4.924
2.404 -0.945 1.858 -1.221
3.324 -1.261 0.000 7.430
1.844 4.252 -0.059 5.830
-0.059 -0.059 -0.059 0.059
-0.059 -0.059 -0.059 0.060
-0.059 -0.059 0.000 0.060
2.648 2.459 2.689 -2.628
2.727 2.447 2.514 -1.739
2.801 2.894 0.062 -2.227
-2.344 -4.181 -1.612 2.304
-0.776 -4.501 -3.844 9.472
0.440 1.311 0.059 7.422
-1.840 -3.631 -1.490 2.002
-0.697 -3.895 -3.114 8.790
0.441 1.144 0.059 6.133
8.800 6.213 7.922 -7.708
9.149 7.940 7.288 0.137
5.694 9.218 0.060 -4.494
8.224 4.507 6.483 -6.480
8.276 4.502 6.020 2.764
4.225 8.213 0.060 -2.290
8.369 4.688 7.216 -6.593
8.788 4.693 6.236 2.595
4.540 8.388 0.060 -2.475
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.037
par-38
par-39
par-40
par-41
par-42
par-43
par-44
par-45
par-46
0.029 -0.030 -1.464 2.156 -4.107 -2.628 5.272 -0.182 9.264 -1.022 -1.739 -4.504 -0.927 6.978 -2.860 -2.227 0.112 -0.920 7.020 -2.830 -2.269 0.000 0.630 9.577 0.831 -1.162 6.411 -0.825 7.922 -2.611 -2.183 0.814 -0.813 7.984 -2.575 -2.178 0.952 -1.229 3.303 -3.549 -2.458 -2.233 -0.795 7.379 -2.597 -2.165 1.005
0.030 -0.030 -1.647 0.281 -2.920 2.304 8.518 -0.385 8.332 -2.415 9.472 3.469 -1.162 5.545 -2.742 7.422 6.521 -1.153 5.485 -2.718 7.455 6.411 0.468 8.936 -2.081 9.665 0.000 -1.059 6.934 -2.672 8.370 -6.116 -1.045 6.616 -2.665 7.841 -6.144 -1.494 1.834 -2.772 3.355 -7.610 -1.026 6.095 -2.656 7.806 -5.850
0.030 -0.030 1.572 -0.580 2.565 2.002 5.690 2.680 0.190 9.239 8.790 -4.032 1.988 -0.255 6.427 6.133 0.956 2.012 -0.251 6.791 6.481 0.814 3.402 0.681 9.600 9.048 -6.116 2.083 -0.195 7.795 7.073 0.000 2.102 -0.187 8.003 7.147 0.135 1.660 -0.443 3.525 3.048 -3.316 2.115 -0.178 7.399 6.816 0.257
0.030 -0.030 2.756 -2.774 -2.887 -7.708 5.944 3.076 0.302 2.300 0.137 -3.914 2.851 -1.517 -0.628 -4.494 1.081 2.864 -1.460 -0.575 -4.373 0.952 3.322 2.079 4.937 3.189 -6.144 2.881 -1.263 -0.191 -3.855 0.135 2.889 -1.230 -0.129 -3.788 0.000 2.740 -2.273 -1.914 -5.904 -3.375 2.894 -1.166 -0.060 -3.667 0.133
0.030 -0.030 -3.349 -0.414 1.843 -6.480 1.375 -1.395 1.835 3.856 2.764 -6.121 -2.517 0.516 2.667 -2.290 -2.276 -2.517 0.561 2.622 -2.079 -2.233 -0.107 3.173 5.002 5.255 -7.610 -2.423 0.707 2.880 -1.421 -3.316 -2.400 0.734 2.895 -1.296 -3.375 -3.303 -0.059 2.408 -4.196 0.000 -2.294 0.763 2.879 -1.078 3.334
0.030 -0.030 -2.994 1.879 -0.040 -6.593 5.497 -2.097 9.728 0.320 2.595 -3.653 -2.600 7.390 0.108 -2.475 1.168 -2.643 7.025 0.111 -2.334 1.005 -1.513 9.952 0.557 5.127 -5.850 -2.545 8.590 0.137 -1.631 0.257 -2.540 8.473 0.141 -1.503 0.133 -2.810 4.244 0.016 -4.423 3.334 -2.539 8.004 0.145 -1.297 0.000
0.000 -0.030 1.392 -4.420 2.150 -0.030 3.889 2.504 4.244 8.181 -0.030 -6.005 1.894 -1.329 5.288 -0.030 -2.029 1.857 -1.231 6.337 -0.030 -2.007 3.182 7.493 9.071 -0.030 -7.379 1.971 -0.705 6.165 -0.030 -2.940 1.976 -0.611 6.336 -0.030 -3.073 1.641 -3.090 2.659 -0.030 1.060 1.976 -0.492 6.339 -0.030 -2.726
-0.030 -0.030 -0.030 0.746 -1.883 0.538 0.000
1.445 -2.177 -1.221 7.738
1.349 2.946 0.059 4.906
8.924 6.349 8.033 7.738
9.372 6.351 7.430 0.000
5.831 9.378 0.060 -4.650
6.853 2.683 4.924 4.906
7.063 2.562 5.830 -4.650
3.398 7.195 0.060 0.000
6.892 2.730 5.635 5.272
7.459 2.615 4.303 -4.504
3.594 7.572 0.060 0.112
9.168 8.517 8.787 8.518
9.582 7.658 8.306 3.469
7.458 9.943 0.061 6.521
7.958 3.569 6.017 5.690
8.358 3.541 5.229 -4.032
3.862 7.851 0.060 0.956
8.127 4.609 6.172 5.944
8.391 3.661 5.323 -3.914
3.913 7.859 0.060 1.081
2.168 -0.149 1.839 1.375
3.042 -0.347 0.610 -6.121
2.148 3.565 0.059 -2.276
7.197 3.498 7.008 5.497
7.673 4.699 6.714 -3.653
3.907 7.448 0.060 1.168
233
par-47 -1.110 5.885 -3.307 -2.370 -2.007
-1.352 4.197 -2.802 6.341 -7.379
1.821 -0.364 5.746 5.013 -2.940
2.798 -1.972 -1.435 -5.862 -3.073
-2.836 0.197 2.429 -4.124 1.060
-2.719 5.569 0.057 -4.236 -2.726
1.747 -2.538 4.282 -0.030 0.000
5.667 1.193 3.521 3.889
5.746 1.001 2.649 -6.005
2.674 6.217 0.059 -2.029
Fit Measures Fit Measure Default model Saturated Independence Discrepancy 114.403 0.000 821.320 Degrees of freedom 44 0 78 P 0.000 0.000 Number of parameters 47 91 13 Discrepancy / df 2.600 10.530 RMR 0.020 0.000 0.046 GFI 0.915 1.000 0.642 Adjusted GFI 0.824 0.582 Parsimony-adjusted GFI 0.442 0.550 Normed fit index 0.861 1.000 0.000 Relative fit index 0.753 0.000 RFI Incremental fit index 0.909 1.000 0.000 Tucker-Lewis index 0.832 0.000 Comparative fit index 0.905 1.000 0.000
Macro CMIN DF P NPAR CMINDF RMR GFI AGFI PGFI NFI
Parsimony ratio Parsimony-adjusted NFI Parsimony-adjusted CFI
PRATIO PNFI PCFI
0.564 0.486 0.511
0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000
IFI TLI CFI
Noncentrality parameter estimate 70.403 0.000 743.320 NCP lower bound 42.543 0.000 654.991 NCP upper bound 105.937 0.000 839.093 FMIN 0.629 0.000 4.513 F0 0.387 0.000 4.084 F0 lower bound 0.234 0.000 3.599 F0 upper bound 0.582 0.000 4.610 RMSEA 0.094 0.229 RMSEA lower bound 0.073 0.215
NCP NCPLO NCPHI FMIN F0 F0LO F0HI RMSEA RMSEALO
RMSEA upper bound P for test of close fit Akaike information criterion (AIC) Browne-Cudeck criterion Bayes information criterion Consistent AIC Expected cross validation index ECVI lower bound
234
0.115 0.001
0.243 0.000
RMSEAHI PCLOSE
208.403 216.236 479.801 406.249
182.000 197.167 707.474 565.063
847.320 849.487 922.388 902.043
AIC BCC BIC CAIC
1.145 0.992
1.000 1.000
4.656 4.170
ECVI ECVILO
ECVI upper bound MECVI Hoelter .05 index Hoelter .01 index
1.340 1.188
1.000 1.083 97 110
5.182 4.668 23 25
ECVIHI MECVI HFIVE HONE
Fit Measures CMIN DF P NPAR CMINDF RMR GFI AGFI PGFI NFI RFI IFI TLI CFI PRATIO PNFI PCFI NCP NCPLO NCPHI FMIN F0 F0LO F0HI RMSEA RMSEALO RMSEAHI PCLOSE AIC BCC BIC CAIC ECVI ECVILO ECVIHI MECVI HFIVE HONE Default model 114.403 44 0.000 47 2.600 0.020 0.915 0.824 0.442 0.861 0.753 0.909 0.832 0.905 0.564 0.486 0.511 70.403 42.543 105.937 0.629 0.387 0.234 0.582 0.094 0.073 0.115 0.001 208.403 216.236 479.801 406.249 1.145 0.992 1.340 1.188 97 110 Saturated 0.000 0 91 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 182.000 197.167 707.474 565.063 1.000 1.000 1.000 1.083 Independence 821.320 78 0.000 13 10.530 0.046 0.642 0.582 0.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 743.320 654.991 839.093 4.513 4.084 3.599 4.610 0.229 0.215 0.243 0.000 847.320 849.487 922.388 902.043 4.656 4.170 5.182 4.668 23 25 Execution time summary Minimization: 0.078 Miscellaneous: 0.141 Bootstrap: 0.000 Total: 0.219
235
Lampiran 55. Dokumentasi kegiatan penelitian lapangan
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan
Puskesmas pembantu untuk nelayan
Fasilitas SPBU untuk kegiatan perikanan tangkap
Mobil penyedia air bersih untuk kegiatan perikanan tangkap
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjung Pandan
Kios penyedia peralatan pendukung penangkapan di Membalong
236
Kios penyedia peralatan pendukung penangkapan di Tanjung Pandan
Alat tangkap bubu di Sijuk
Handling hasil tangkap dari kapal/armada di Badau
Alat tangkap jaring insang di Tanjung Pandan
Armada penangkapan ikan yang siang berangkat melaut di Tanjung Pandan
Armada penangkapan ikan yang bersandar di Sijuk
237
Hasil tangkapan ikan pelagis besar
Ikan pelagis kecil yang siap dipasarkan
Hasil tangkapan biota laut non ikan (jenis udang)
Penanganan hasil tangkapan ukuran besar
Bengkel yang mendukung usaha perikanan tangkap
Pelabuhan pendaratan ikan di Tanjung Pandan
238
