PERANANHUKUM DALAM PEMBANGUNANPADAPJP II DAN REPELITAVI
Oleh:
Menteri Nesara?T,1X1'# 51itF:il'#E unan Nasiona|/ Ketua Bappenas
L\C!{UM[:i'.,lT..\Sl& AF]SiF
ffiA$)ElEi'-i;\} ? Acc.No., ."$.-.Iq..../.
. i,o."'",'.:.tt.|1........ "..'13.::.J-";, ctrecked , ?{
Disampaikanpada Rapat Kerja KejaksaanAgung Jakarta,13 Juni 1994
PERANANIIUKUM DALAM PEMBANGI.NAN PADAPJPII DAN REPELITA VI Oleh : GinandjarKartasasmita MenteriNegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/ KetuaBappenas
I.
PENDAHULUAN
Pertama-tamasayaingin mengucapkanterima kasih kepadaJaksaAgung atas kesempatanyang diberikan untuk menyampaikanpengarahanmengenai "PerananHukum dalam Pembangunan pada PJP II' pada RapatKerja Kejaksaan Agung ini. Sayaberpendapatmakna yang terkandungdalam topik yang diberikan kepadasayauntuk kita bahassangatmendasarmengingatupaya membangun negarayang berkeadilanadalahmerupakantugasbesarbagi bangsakita dalam mewujudkancita-citakemerdekaan. Saatini kita telah memasukitahun pertamaRepelitaVI yang merupakan tahap awal PJP II. Tahapini sangatpenting dan menentukanbagi keberhasilan pembangunantahap-tahapberikutnya. Denganberpedomanpada amanatrakyat, yaitu GBHN 1993, berbagai rencanabesar,sasaran,sertaarah kebijaksanaanpembangunanselama5 tahun dan dalam perspektif yang lebih panjang25 tahun ke depan telah kita gariskan. Tiba saatnyasekarangbagi kita semuauntuk melaksanakandan mengupayakan dengansungguh-sungguh pencapaiancita-cita yang telah kita tuangkandalam Repelita VI. Tugasuntuk mewujudkancita-cita besar itu bukanlahtugas pemerintah semata.Segenaplapisanmasyarakatyang tersebardi seluruhpelosoktanah air, mempunyaitanggungjawab pula untuk mensukseskantercapainyacita-cita nasionalyang kita dambakan.
c: ws6/samb-944aksa,bahanc€famahMENPPNpadaRapatKsria KeiaksaanAgung, Jakarla, I 3 Juni I 994
Sebelumsayaberbicaralebih lanjut, mari kita tengok kembali landasan pokok yang menjadi acuanRepelita VI dan PJP II. GBHN L993 menyatakan bahwa pembangunannasional merupakanrangkaianupaya pembangunanyang berkesinambungan yang meliputi keseluruhankehidupanmasyarakat,bangsa,dan negara, untuk melaksanakantugas mewujudkantujuan nasionalyang termaktub dalamPembukaanUUD- 1945. Sasaranumum PJP II adalahteciptanyakualitas manusiadan kualitas masyarakatIndonesiayang maju dan mandiri dalam suasanatenteramdan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupanmasyarakat,bangsa,dan negarayang berdasarkanPancasila. GBHN Lgg3menggariskan pula pesanyang sangatmendasardalam pelaksanaanpembangunanyaitu bahwa manusiaitu sendirilahyang merupakantitik pusatsegalaupayapembangunan.Manusiaadalahsasaranpembangunan,yaitu sebagaimahluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi ini yang kita bangun kehidupannyauntuk meningkatkan harkat dan martabatnya.Di sisi lain manusia adalahsumberdaya pembangunanyang paling utamadi antarasumber-sumber daya lainnya yang harusdibangunkemampuandan kekuatannyasebagaipelaksana dan penggerakpembangunan. Untuk itu titik beratpembangunanpadaPJP II diletakkanpadabidangekonomi, yang merupakanpenggerakutamapembangunan, seiring dengankualitassumberdaya manusiadan didorong secarasaling memperkuat,saling terkait dan terpadudenganpembangunanbidang-bidang Iainnya. G B H N L 9 9 3j u g a m e n e t a p k a n9 a s a sp e m b a n g u n a nn a s i o n a ls e b a g a i pengamalanPancasila,yaitu prinsip pokok yang harusditerapkandan dipegang teguh dalam perencanaandan pelaksanaanpembangunan.Asas-asastersebut adalah(1) Asas Keimanandan ketakwaanTerhadapTuhan Yang Maha Esa; (2) Asas Manfaat; (3) Asas DemokrasiPancasila;(4) Asas adil dan merata; (5) Asas keseimbangan,keserasiandan keselarasandalam perikehidupan; (6) Asas Hukum; (7) Asas Kemandirian(8); Asas Kejuangan;dan (9) Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
c: ws6/samb-944aksa,bahanceramahMENPPNpadaRapatKerja KejaksaanAgung, Jakarra,13 Juni 1994
2
Dalam GBHN L993 ada Kaidah Penuntun yang menegaskanbahwa membangunekonomiberarti sekaligusmembangunsistemekonomi berdasar demokrasi ekonomi. Hal ini berarti setiapkebijaksanaanekonomi harus memperkukuh demokrasiekonomi yang ciri-cirinya ditunjukkanpula dalam serangkaian kaidah-kaidahpenuntunitu. GBHN 1993menunjukkanpembangunankesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhatikanbahwasetiapwarga negaraberhak atas taraf kesejahteraanyang layak serta berkewajibanikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuranrakyat. Kalau kita pelajari secaramendalamGBHN 1993,kita akan merasakan' pesanyang amat kuat mengenaipembangunanyang berkeadilandan pembangunan yang berlandaskan hukum, sesuaiamanatUUD 1945. Kita harus selaluingat petunjuk UUD 1945bahwa negaraIndonesiaberdasaratashukum, tidak berdasar ataskekuasaanbelaka. Perananhukum dalam pembangunanpada PJP II amat penting. Sesuai dengan amanat GBHN 1993, pembangunanhukum telah menjadi suatu bidang dan mempunyaiposisi yang sejajardenganbidangpembangunanlainnya. Ini berarti bahwa untuk mencapaisasaranumum PembangunanJangkaPanjang Kedua (PJP II), pembangunanhukum akan mendapatkanperhatianlebih besar dibandingkandenganPembangunan JangkaPanjangPertama(PJPD. Amanat ini mengandungpesan-pesan sebagaiberikut. Pesanpertamaadalahpengertianhukum. DenganmengacukepadaUUD 1945, GBHN 1993menggariskanbahwa Hukum Nasionaladalahsaranaketertiban dan kesejahteraan masyarakatyang berintikankeadilandan kebenaran. Dengan demikian hukum adalah saranaatau alat; bukan tujuan. Hukum adalah saranauntuk mendatangkan ketertibandan merekayasakesejahteraan."Ketertiban" menunjuk kepadasifat hukum yang mengaturdan "kesejahteraan"menunjuk kepadasifat hukum yang membangun. Pesankedua,bahwahukum yang berintikankeadilandan kebenaranharus mampu menjaminkepastian,ketertiban,penegakan,perlindunganhukum, serta
'l c: ws6/samb.944aks8,bahanceramahMENPPNpada RapatKe.ja KejaksaanAgung, Jaka.ta, 3 Juni I 994
3
mampu mengamankandan mendukungpembangunannasional,ataudengankata lain mampuberperanmengayomimasyarakatsertamengabdipada kepentingan nasional. Pesanini sangaterat kaitannyadenganpesantentangpengertianpokok hukum tersebutdiatas,yaitu sebagaisaranaketertibandan kesejahteraan, yang kalau kita uraikan lebih lanjut hukum harusdapatdijadikandasaruntuk menjamin agar masyarakatdapat menikmati kepastian,ketertibandan perlindungan hukum, menumbuhkandan mengembangkandisiplin nasional, kepatuhanhukum serta tanggungfawab sosialpadasetiapwarga negaratermasukpenyelenggara negara, memberi rasa aman dan tenteram, mendorongkreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan,serta mendukungstabilitasnasional yang mantap dan dinamis. Selanjutnya,GBHN 1993, juga memberikanpesanbahwa pembentukan hukum diselenggarakan melalui prosessecaraterpadudan demokratisberdasarkan Pancasiladan Undang-UndangDasar 1945.Dalam rangka itu perlu diindahkan ketentuanyang memenuhinilai filosofis yang berintikan rasa keadilandan kebenaran;nilai sosiologisyang sesuaidengantata nilai budayayang berlaku dimasyarakat,dan nilai yuridis yang sesuaidengankaidah-kaidahhukum yang berlaku. Secarakhususdiamanatkanbahwa produk hukum kolonial harus diganti denganproduk hukum yang dijiwai dan bersumberpadaPancasiladan UndangUndangDasar 1945.Dengandemikianhukumjuga hendaknyadapatmemberikan payung.bagiupayauntuk menciptakankesejahteraan rakyat yang makin berkeadilan. Dalam GBHN diamanatkanpula bahwapenerapandan penegakanhukum dilaksanakansecarategasdan lugastetapimanusiawiberdasarkanasaskeadilan dan kebenarandalam rangka mewujudkanketertibandan kepastianhukum, meningkatkantertib sosialdan disiplin nasional,mendukungpembangunanserta memantapkanstabilitasnasionalyang mantapdan dinamis. Dalam waktu yang singkat kiranya tidak mungkin secarautuh dan sempurna kita membahasperananhukum dalampembangunan.Oleh karenaitu, dalam pembahasanini hanyabeberapahal yang amat pokok saja yang akan diketengah-
c: ws6/samb-944ak5a,bahanceramahMENPPNpadaRapatKeriaKejaksaanAgung, Jakarta, t 3 Juni 1994
4
kan lebih lanjut, yaitu kerangka makro pembangunandalam PJP II dan Repelita VI dan peranhukum dalam pembangunandan diakhiri denganpenurup.
II.
KERANGKA MAKRO PEMBANGTINAN
Sebelummembahasperanan dan dukunganhukum dalam pembangunan, sayaakan mengemukakankerangkamakro PJP_ II kita. Pembangunannasionalbertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakatadil dan makmur yang merata materiil dan spiritual yang dilakukan secarabertahap dan terencana.Tahappertamapembangunan(PJPI) telah kita lalui denganbaik. Kita telahberhasilmenciptakanlandasanyang kuat bagi bangsaIndonesiauntuk melangkahpada tahappembangunanberikutnya. Kini kita telah beradadalam tahap pembangunanyang kedua (PJP II) yang merupakanproses kelanjutan, peningkatan,perluasandan pembaharuandari PJPI. Dalam periodepembangunanini bangsaIndonesiamemasukiprosestinggal landasmenuju terwujudnyamasyarakatyang maju, adil, makmur dan mandiri berdasarkanPancasila.Dengandemikian tahap ini merupakanmasa kebangkitan nasionalkeduabagi bangsaIndonesiayang tumbuh dan berkembangdengan m a k i n m e n g a n d a l k a np a d a k e m a m p u a nd a n k e k u a t a ns e n d i r i d a l a m u p a y a mewujudkankehidupanyang sejajardan sederajatdenganbangsalain. Dalam PJP II titik berat pembangunandiletakkanpadabidang ekonomi seiring denganpeningkatankualitas sumberdaya manusiadan didorong secara saling memperkuat,saling terkait dan terpadudenganpembangunanbidangbidang lainnya, termasukbidang hukum. Sedangkansasaranumum PJP II adalah terciptanyakualitasmanusiadan masyarakatIndonesiayang maju dan mandiri dalam suasanatenteramdan sejahteralahir batin. Pembangunan dalamPJP II j.tga harus mewujudkankeadilandan pemerataan.GBHN 1993 menegaskan pembangunantetapbertumpupada Trilogi Pembangunan, bahwakebijaksanaan yang dalam PJP I telah terbukti berhasilsebagaistrategipembangunan,namun
c: ws6/samb.944aksa,bahanceramahMENPPNpada RapatKefja KejaksaanAgung, Jakarra,1 3 Juni 1994
5
tekanannyalebih dipertegaslagi padaupayauntuk membangunkemakmuran masyarakatyang makin berkeadilan.Dengan demikianpertumbuhanekonomi harus merupakanhasil dari meningkatnyakegiatanekonomimasyarakatsecara lebih merata serta semakinberkurangnyaketimpanganekonomi dan kesenjangan sosialdalam masyarakat.Semangatkeadilandan pemerataanini harus melekat pada setiaplangkahkebijaksanaan pembangunan.Dalam kerangkaini pula kita meletakkangerakannasionaluntuk mengatasikemiskinan. Kita tidak dapatberbicaramengenaikeadilanekonomidalam artian yang penuhapabilasumberkeadilanyangpaling mendasarsebagaihasil ciptaanperadaban manusia,yaitu keadilan hukum, belum dapat ditegakkanatau dilaksanakan bagi setiapwarga masyarakat.Keadilanhukum adalahlandasanbagi keadilan ekonomi. Hukum yang adil adalahprasyaratdari aturanmain yang adil. Aturan main yang adil adalahprasyaratdari proseskegiatanekonomiyang adil. Dan proseskegiatanekonomiyang adil adalahprasyaratdari pembagianmanfaatyang adil. Dengandemikianjelas bahwa salahsatuunsur yang paling mendasardalam pembangunanekonomi adalahpembaharuandi bidang hukum. Bahkan GBHN 1993dengantegasmengarahkanbahwapembangunan ekonomi secarabertahap harus ditatadalamperaturanperundang-undangan. S a s a r a nd a n t u j u a n P J P I I t e r s e b u tj e l a s m e n g a m a n a t k a n a g a rb a n g s a Indonesiadapat mencapaikemajuandan kemandiriandalam pembangunannya sertapeningkatankesejahteraan rakyat Indonesia.Suatubangsadikatakanmaju antaralain apabila:'makintinggi tingkat pendidikanrakyatnya;makin tinggi tingkat kesehatannya, makin tinggi tingkat pendapatanmasyarakatnya,dan semakinmeratapembagiannya.Suatubangsadikatakanmakin mandiri apabila bangsatersebutmakin mampu mewujudkankehidupanyang sejajardan sederajat denganbangsalain dengankekuatannyasendiri, yang tercermin denganterpenuhinya beberapasyarat, antaralain: (a) makin tinggi kualitas sumber daya manusianya;@) makin kecil ketergantungan kepadasumberpembiayaandari luar negeri; (c) memiliki kemampuanuntuk memenuhisendiri kebutuhanpokok, serta (d) secaraumum memiliki daya tahan ekonomi terhadapperkembangandan gejolak ekonomidunia.
c: ws6/samb.9443ksa,bahanceramahMENPPNpada RapatKeriaKejaksaanAgung, Jakarra,1 3 Juni 1994
6
Unfuk mencapaihal tersebutkegiatanekonomi harus dapat tumbuh dengan sangatpesat.Pertumbuhanberarti percepatanpeningkatanproduksi yang memerlukan perluasanpasardalam skalabesaryang sangatditentukanoleh kemampuan bersaingdalam memasarkanhasil produksi. Peningkatandaya saing memerlukan tingkat efisiensidan produktivitasyang lebih tinggi dan berarti memerlukan sumberdaya manusiayang lebih berkualitas. Kita sadaribahwajustru di sinilah terletak salahsatu kelemahankita sekarang.Denganapa yang dapatkita capai hingga saatini sertapotensiyang ada, maka pada akhir PJP II pendapatanper kapita Indonesiakita harapkandapat meningkat sekitar 4 kali lipat dari tingkat yang sekarang. Dalam mencapaitingkat pendapatan per kapitasedemikian,pertumbuhan ekonomidalam PJP II diproyeksikancukup tinggi, yaitu rata-ratasekitar7 persen per tahun. Tingkat pertumbuhanini bahkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan jangka panjang25 tahunpertama,yaitu sebesar6,8 persenper pembangunan tahun, yang oleh masyarakatinternasionaldinilai sebagaitingkat pertumbuhan yang tinggi. Perfumbuhanekonomi ini diiringi oleh penurunanlaju pertumbuhan pendudukhinggamenjadidi bawah0,9 persenper tahunmenjelangakhir PJP II. Untuk mencapaisasarantersebut,sektorindustriharussudahberfungsi sebagaimotor penggerakperekonomiandan dapatdiandalkansebagaipenyerap utamalapangankerja yang produktif yang secarabertahapmenggantikanpenyerapan sektorpertanian.Denganmakin majunya sektor industri, maka sumbangan sektor pertaniandalam PDB diperkirakanterus menurun. Meskipun demikian sektor pertanianmasih akan tetapmemegangperananstrategisdalam PJP II sesuaidenganfungsinyauntuk memenuhikebutuhanpanganbagi penduduk Indonesiadan sebagaisumbermatapencaharianutamadari sebagianbesarangkatankerja di Indonesia. Pembangunansektor industri dan pertanianharus didukung oleh pembangunansektorjasa sepertijasa perhubungan,perdagangan,konsultasi,pariwisata,dan pelayanankeuanganyang andaldan efisien.Keterkaitanantarasektor industri, pertaniandan sektor primer Iainnyasertasektorjasa sangatpenting
c: ws6/samb-944aksa,bahanceramahMENPPNpada RapatKeria KejaksaanAgung, Jakarta, 13 Juni 1994
7
dalam rangka mewujudkanjaringan kegiatanekonomi yang efisien dan produktif. Oleh sebabitu, di sektorperdagangan,sistemdistribusiharus diperluasdan dimantapkan dalam rangka meningkatkanperananpasar dalam negeri serta memperluaspasar luar negeri. Pelayananjasa perhubunganharus dikembangkan dan diselenggarakansecaraefisien sehinggamakin memperlancararus lalu lintas orang, barang,jasa dan informasike seluruhwilayah tanahair termasukwilayahwilayah terpencil. Ini penting tidak hanyauntuk kepentinganekonomi, tetapi juga bagi kehidupansosial-budaya,politik, dan pertahanan-keamanan. Sementaraitu pariwisata harus ditingkatkan mutu pelayanannyadan dikembangkandaerah tujuannya sehinggapariwisata yang memiliki potensi besar dapat dijadikan andalan dalampenerimaandevisadan perluasankesempatan kerja. Seiring denganpembangunanbidang ekonomi, titik berat pembangunan dalam PJP II adalahpeningkatankualitassumberdaya manusiayang antaralain akan dilaksanakanmelalui peningkatanpendidikandan derajat kesehatan. Di bidang pendidikan,program yang utama adalahWajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang sudahkita mulai tahun ini dan diharapkansudahtuntas selambat-lambatnya pada akhir Repelita VIII. Setelahitu diharapkansudah dapat mulai dipersiapkanwajib belajar 12 tahun untuk tahap selanjutnya.Dengan demikian,pada akhir PJPII angkapartisipasipendidikanSLTA diharapkansudah mencapai80 persendari sekarangsekitar33 persen,dan pendidikantinggi diharapkan sudahmencapai25 persendari sekarangsekitar 10,5 persen.Di bidang kesehatan,pelayanankesehatandan gizi masyarakatakan lebih ditingkatkan. Dengandemikianusia harapanhidup diharapkanakanmenjadi71 tahun, dari sekarangsekitar 63 tahun. Tingkat kematianbayi per 1000 kelahiran hidup turun dari 58 menjadisekitar26. Dalam RepelitaVI jumlah angkatankerja diperkirakan meningkatdengan sekitar 12,6 juta orang.
Dari sisi ketenagakerjaan, dalamPJPII masihakanterjadi pertumbuhan angkatankerjayangrelatiftinggi, padahalsekarang ini jumlah tenagakerja yang
c: ws6/samb.944aksa,bahanceramahMENPPNpadaRapatKeriaKejaksaanAgung, Jakarla, 1 3 Juni 1994
8
menganggur,setengahmenganggur,ataupunbekerja penuh denganproduktivitas dan penghasilanyang rendahmasih cukup besar.Kita masihpula dihadapkan pada rendahnyakualitastenagakerja yang terutamadisebabkanoleh rendahnya tingkat pendidikan rata-ratapekerja. Padahaluntuk mewujudkan berbagai keinginankita dalamPJPII dibutuhkansumberdayamanusiayang berkualitas. Ini merupakanmasalahyang cukup serius karenaupayauntuk meningkatkantaraf pendidikanmemerlukanjangka waktu yang tidak sebentar. Dari uraian saya tadi, jelas bahwa kunci utama untuk membuka pintu keberhasilandalammencapaiberbagaihal yang kita inginkandalamRepelitaVI sumber dayamanusia.Sebagaisumber daya dan PJP II adalahpengembangan pembangunan,perhatianutama dalam PJP II dan Repelita VI perlu diberikan kepadaupaya untuk mempersiapkandan meningkatkankualitas penduduk usia kerja agar benar-benarmemperolehkesempatanuntuk turut serta dan memiliki kemampuanuntuk ikut dalam upaya pembangunan.Manusia yang maju, profesional dan produktif adalahmanusiayang dalam dirinya terdapatkadar ilmu pengetahuandan teknologi yang memungkinkanunfuk mandiri dan menyumbang pada masyarakatdan mempertajamdaya saingbangsadalam dunia yang makin ketatpersaingannya. pokok yang telah sayakemukakantadi tidak akan dapat Sasaran-sasaran dicapaiapabilatidak di dukung oleh pembangunanbidang-bidanglainnya, termasuk oleh bidanghukum. Selanjutnyasaya akan membahasbagaimanaperananhukum dalam pembangunandari kacamataperencanaan.
III.
BEBERAPATANTANGANDALAM PEMBANGUNANBIDANG I{I.IKUM
Pembangunanmemerlukandukungandi bidang hukum dalam arti harus dipayungi oleh aturan permainan yang jelas dan pasti, harus ditunjang oleh
c: ws6lsamb.g4raksa,bahanceramahMENPPNpadaBapal KeriaKeiaksaanAgung, Jakarta, I3 Juni 1994
mekanismepenyelesaian konflik yang transparandan adil serta harus ditopang oleh kepatuhanmasyarakatdalam mentaati norma-normahukum. Dukungan hukum dalam pembangunannasionaldiperlukanuntuk mendorongpertumbuhan ekonomi, meningkatkanpemerataanpembangunandan menjagahasil-hasil pembangunansertamemantapkanstabilitasnasionalsecarasehatdan dinamis. Dalam rangka menjabarkanberbagaipesan GBHN dalam bidang hukum kita melihat adanyaberbagaitantanganyang harus dipecahkanagar dapat menjamin tercapainy4fujuanpembangunan nasional.Sayaakan membahasbeberapadi antaranyayang paling pokok. 1.
Thntanganpertamaadalahbagaimanamengupayakanpembentukanhukum, dalam arti pembentukanpranata hukum, yang tanggap terhadap dampak globalisasi,dinamikadan aspirasimasyarakatserta dapat mengikuti dan mewadahiperkembangansosialekonomibaik di dalam maupundi luar negeri dengantidak meninggalkansifat pokok dari hukum yaitu mengatur.
2.
Nilai-nilai kegiatanekonomisuatubangsaselaluseiramadenganlandasan politik dan hukum yang dipergunakanbangsairu. Denganberbagaimasalah pembangunanyang sebagianbesar ditimbulkanoleh'dinamika ekonomi, maka pembangunan hukum di Indonesiaharusmampu menjabarkankepentingan ekonomidalam rangkahukum nasional. Ini merupakantantangan yang pentingdalampembangunan hukum dalamPJP II.
a J.
Pengaruhglobalisasisebagaiakibat kemajuanilmu pengetahuandan teknologi telah menyebabkan terjadinyaperubahandalam upayapembangunan hukum di Indonesia.Batasan-batasan doktrin hukum yang berlaku telah semakinkabur. Indonesiatengahdalam prosesindustrialisasidan pengintegrasianekonominyake dalam perekonomiandunia. Dalam prosesini tidak bisa dihindariterjadinyapengintegrasian atauinternasionalisasi ekonomi. Prosesinternasionalisasi ini akan membawadampak terhadapperkembanganhukum di Indonesia.Ini merupakantantanganbagi pembangunan hukum.
c: ws6/ssmb-944aksa,bahanceramahMENPPNpadaRapatKeriaKejakssanAgung, Jakarta,1 3 Juni 'l 994
10
4.
hukum nasional Tantanganselanjutnyaadalahbagaimanamengembangkan yang mampu mendorongpartisipasimasyarakatdalam pembangunan. dalam PJP II sangatditentukanoleh partisipasi Keberhasilanpembangunan masyarakattermasukdunia usahadalam kegiatanekonomi. Dunia usaha yang terdiri dari berbagaikegiatanusaha tersebutmembutuhkandukungan hukum yangjelas dan pasti agar usahayang satudapatmenjalin kerjasama yang saling menguntungkandenganusahalain. Adanya kepastianaturan main akan mendukungkepastianberusaha,dan dengan demikian akan menggairahkanminat berusahadan bekerjasama.
5.
Merupakantantanganpula adalahmasalahpenegakkandisiplin nasional, yang ditunjukkan oleh tingkat kesadaranhukum masyarakat. Disiplin nasionaljuga tercermin dari kepatuhanuntuk memelihara hasil-hasil yang telah kita capaiselamaini. pembangunan
6.
Ditinjau dari sudut strategipembangunanhukum, maka pembangunan hukum menghadapitantangansejauhmana hukum yang diperlukan dapat berperan terhadapperwujudanketertiban hukum dan kesejahteraanmasyarakat terutamadalammewujudkanprogram pemerataankeadilan. Dalam peradirangka ini dirunrutperananyang lebih besardari lembaga-lembaga lan dan partisipasimasyarakatluas dalam menenfukanarah perkembangan hukum yang dianggappenting bagi pelaksanaankeadilan sosial dalam masyarakat.
7.
Peningkatankoordinasi dalam perencanaandan pembuatanperaturan perundang-undangan secaralebih terarah dan terpadu,baik dari segi orgajuga merupakantantangan.Hal ini sangat nisasi maupunmanajemennya melibatkanberbagai pentingmengingatpelaksanaan perundang-undangan organisasidan kepentingan.Kepastianhukum benar-benarharus tercermin dalampelaksanaan perundang-undangan.
8.
Dewasa ini kita masih memiliki produk-produkhukum kolonial, yang selaintidak sesuailagi dengankeadaanzaman,juga kurang mendukung pembangunan.Produk-produkhukum semacamini jelas harusdiganti. Ini
'l c: ws6lsamb-944alsa,bahanceramahMENPPNpadaB"pat KerjaKejaksaanAgung, Jakarta, 3 Juni 1 994
11
merupakantantangandan pekerjaanbesar yang memerlukan tekad dan kesungguhanhati kita semuaterutamaprofesi hukum. Produk-produk hukum kolonial itu harus di-UUD 1945-kan.
9.
Selanjutnyakesadarandan ketaatanterhadaphukum yang makin meningkat telah menyebabkanpeningkatantuntutan masyarakatterhadap kepastian dan pengayomanhukum yang berintikan keadilandan kebenaran. Hal ini berkait erat denganwibawa hukum, dan perananaparatpenegakhukum.
1 0 . Berkaitan denganitu, sumberdaya manusiahukum harus dapatditingkatkan agar mampu mengantisipasidan menanganimasalah-masalah hukum yang makin rumit dan berdimensiglobal. Kita ingin mandiri dalam bidang hukum, karenanya,kita harus membangunkaum profesi hukum agar dapat memenuhi tantanganitu. Aparat hukum ditantanguntuk meningkatkan kualitas manusianya,yang harustercermin dalam sikap menjunjungtinggi kejujuran, kebenarandan keadilan,bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, sertaberperilakuteladan.
1 1 . Selanjutnya,upayauntuk menegakanhukum harus ditempuhsecaralugas dan tegas. Sanksi-sanksi hukum perlu ditegakkanapabilalangkah-langkah persuasiftidak mampu meningkatkankesadaranhukum. Pengembangan rambu-rambuhukum yang menjagaketertibandan kepastianhukum, serta juga teramatpenting. mengamankan hasil-hasilpembangunan
IV.
PENUTUP
Padaakhirnyayang paling penting dalam semuaupaya di bidang hukum adalah dukunganmasyarakat,yang hanya dapat dikembangkanapabila telah padahukum. terciptakeadaanhukum masyarakat,dan kepercayaan
Jakarta, 13 Juni 1994
'l Agung, Jakarta, 3 Juni I 994 c: ws6/samb.944aksa,bahanceramahMENPPNpadaRapatKeria KeJ'aksaan
12
