PELAKSANAANSTRATEGIPJP-II DALAM REPELITAVII BeberapaPermasalahanEkonomi, SDM, Dan Kelembagaan Oleh: Prof. Dr. Mustopadidjaja AR.) Disampaikan SebagaiBahan Masukan PenyusunanGBHN 1998 Pada SILAKNAS I IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) Jakarta. 3-5 Desember1996
1. Dalam waknr tidak lama lagi bangsa kita akan mengakhiri Pelita VI sekaligus memasuki tahap Pelita VII. Dalam momentumRepelita Kedua pada PJP-II tersebut, kita berada di penghujung abad 20 dan segeramemasuki abad 21, sekaligusjuga memasuki zamafl baru era perdaganganbebas dengan gelombangperubahanberskala global yang menghadapkanberbagai tantangan dan peluang besar, sekaligus ancaman yang tidak ringan. Dalam menghadapiperkembanganeksternaldisertaiberbagaipermasalahaninternal yang kompleks tersebut,pemimpin bangsaini telah mengingatkarL"mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita teluh masuk dalam sistemperdagangan bebas dunia" (PresidenSoeharto,Januari, 1995).Dengandemikianhanya satupilihan bagi bangsakita, yaitu selalusiap dan lebih mempersiapkandiri lagi dalammemasukizarnat\baru tersebut. Dalam rangkaitu, adalaharief apabilakita selainmelakukanproyeksi dan antisipasi mengenaiperkembanganmasadepan,juga "mempelajaripengalamanbangsa,dan bangsabangsa" selama ini; menoleh ke belakang sejenak, mengkaji ulang apa yang bangsa ini alarni dalam kehiduparmyabernegara.Perjalanansejarah kehidupan suatu bangsa selalu rnerupakansuatu kontinum; keadaanmasa sekarangmerupakan produk masa lalu, dan keadaanmasa depan tergantungkepadakecermatanmembacaperkembanganzaman, serla kebijakandalammenghadapinya. 2. Marilah kita perhatikan sebentarperkembanganinternal dan eksternal yang akan berpengaruhterhadap penyelenggaraanpemerintahandan pembangunandi waktu-walctu yang akan datangtersebut.
'r ; t a f P e n g a j a rP a d a G u r u B e s a r L u a r B i a s a d a l a m l l m u K e b i j a k a nP u b l i k , U n i v e r s i t a sH a s a n u d d i n S ) P u b l i k . M a d a - l l P( D e p d a g r i ) ; P r o g r a m M a g i s t e r A d m i n i s t r a s i U n i v e r s i t a s G a d j a h F a k u l t a sP a s k aS a r j a n ad a l a m P e r e n c a n a a nd a n K e b i j a k a n P e r t a n i a n B o g o r ; P r o g r a m M a g i s t e r W i l a y a h , I n s t i t u t P r o g r a mP e n g e m b a n g a n P a s c a l l m u i l m u S o s i a l B i d a n g K a j i a nU t a m a ( B K U ) l n d o n e s i a ; P r o g r a m S a r j a n a S t u d i P u b l i k ,U n i v e r s i t a s dan M e n t e r i N e g a r aP P N / D e p u t i 1 9 8 8 m e n j a b a t S e k r e t a r i s P u b l i k , L A N , B a n d u n g . S e j a k Kebijakan UNPAD-STIA P P P e r s a d m i a s a 1 9 9 5 1 9 9 9 , W a k i l K e t u aU m u m B i d a n g A d m i n i s t r a s i K ; e t u a U m u m b a k t i d a n K e t u aB a p p e n a s ( M a s v a r a k a t 1 9 9 6 1 9 9 9 . l l m u P e m e r i n t a h a I n n d o n e s i a m ) a s a b a k t i MlPl
c:icmil296
halaman
I
Menjelang akhir abad 20 dan dalam memasuki abad 21, dunia mengalami perubahan-perubahanmendasar. Runnrlrrya negara-negarakomunis di Soviet Rusia dan Eropa Timur, sertjatransformasiyang terjadi di RRC; berakfiirnya perang dingin; pesatnya kemajuan teknologi transportasi, informatika, dan telekomunikasi memperkuat arus globalisasi dan memperluasnyamenjadi tidak terbataspadabidang ekonomi, investasi,dan perdagangan.TercapainyapersetujuanGATT disusul dengan berbagai internasional dan regional agreements lainnya (AFTA, NAFTA, APEC, dan sebagainya), telah pada era perdaganganbebas, suatu momentum mengantarkan manusiadan bangsa-bangsa baru dalam perkembangansejarahumat manusia, sekaligusmenempatkannyapada harapanharapanbaru, dan tantangan-tantangan baru. Dalam memasuki era perdaganganbebas tersebut, bangsa-bangsaberupayi untuk mengoptimalkanmanfaatdari perkembangan"borderlessworld economy"tersebut,dengan kesadaranyang semakin tinggi bahwa untuk itu diperlukan peningkatan "daya saing". Muncul kebumhan mendesak bagi setiap bangsa unnrk meningkatkan daya saing perekonomiannya dalam menghadapi peluang-peluangekonomi global. Perkembangan tersebut mencuatkan paradigma baru yang dapat kita sebut sebagai "national paradigm" dalam pembangunanbangsa-bangsa. Hal tersebutmengandung competitiveness konsekwensi,macam-macamimplikasi, sertaberbagaipersyaratanteknis dan kelembagaan tertentu yang harus dipenuhi negara-negaraberkembang; bukan saja dalam menghadapi perkembanganinternasionaltetapi juga dalam hubunganpermasalahaninternalnya. menghadapinyadengan berbagai langkah yang Seiring dengan itu, bangsa-bangsa terarah pada peningkatan daya saing melalui transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatansistem informasi, modernisasimanajemenusaha, serta pembaharuan kelembagaan, yang mengacu kepada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayarnn, produksi, dan distribusi barang dan jasa dalam pasar domestik, regional, dan global, yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan professional dalam interaksi budayadan kegiatanbisnis antarbangsa. Dalam nuansa dan perubahan lingkungan strategis demikian, bangsa Indonesia, masyarakat dan dunia usaha nasional bersama pemerintah dituntut untuk meningkatkan daya saing perekonomianbangsa,baik di dalam maupun di luar negeri yang akan terus berkembang sebagai suatu kesatuanpasar global. Jangan dilupakan bahwa aktor utama dalam proses globalisasi adalah MNCs dalam Big BusineJs, yang menguasaiteknologi, manajemenmodern, dan SDM yang professional.Kemampuandan kesiapandunia usaha dalam bersaing merebut pasaran komoditasnya memerlukan kegigihan, pengetahuanyang luas mengenai pasar dan kondisi lingkungan bisnis pada umumnya, kecepatan dan
c:icmi1296
halaman 2
ketepatandalam mengambil keputusan,disertai kemampuandalam teknologi dan sistem manajemen yang mantap baik dalam produksi dan pemasaranmaupun dalam sistem informasi, sehinggamemiliki keunggulankompetitif tinggi. Tidak dapat diabaikan peran dan fungsi aparatur pemerintah dalam hubungan itu untuk menciptakan iklim yang menunjang dan meningkatkan daya saing perekonomian bangsa, sekaligus mampu mempertahankan stabilitas,keadilan,demokrasi,dan pemerataan. Sementaraitu, secara internal dalam pembangunanbangsa kita masih dihadapi masalah kesenjangan (antar kelompok pendapatan, arrtar daerah, antar selctor, antar kawasan), kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, keadaan prasarana dasar, serta kewajiban pembayaranbunga dan cicilan hutang luar negeri tetap memerlukan prioritas dalam agendakebijaksanaanpembangunandan anggarannegara.Jumlah pendudukmiskin yang ada masih cukup besaE yaitu sekitar 26 juta orang, berarti 14% rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian, dari sensuspenduduk 1990 dil<etahui 3,2 persen angkatankerja menganggur,sekitar 36,6 persen dari jumlah penduduk yang bekerja, bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengahmenganggur,dan lebih dari 7-/ persenpekerjahanyaberpendidikansampaisekolahdasar. Kelemahan-kelemahanmendasar terlihat antara lain dalam struktur ekonomi dan dunia usaha, khususnyapada usahakecil dan menengah.Pada usaha yang berskala kecil jumlahnya sangat besar, pada umumnya tingkat pembentukanmodalnya masih rendah, manajemennyajuga masih bersifat sederhana,teknologi masih mengandalkanketerampilan bukan mesin, dan ruang lingkup pemasaranumumnya terbatas.Kecuali kelemahandalam infrastruktur, hal lainnya yang perlu kita perhatikan adalah beberapa faktor sktruktural yang sering menyebabkaninflasi dan defisit dalam transaksi berjalan. Struktur industri masih ditandai dengan tingkat ketergantungantinggi kepada bahan baku dan bahan penolongluar negeri, pada lain pihak beberapajenis barangkonsumsimasih perlu diimpor, daya saing perekonomiannasionalrelatif masih rendah, sedangkanpersaingandalam pasar internasionalsemakin tajam. Hal tersebutperlu mendapatkanperhatian sungguh-sungguh dalam kebijaksanaanindustri dan perdagangandalamPelita VII. Di sampingjumlah pendudukyang besar, denganpertumbuhanyang relatif tinggi, kualitas SDM kita memangmasih menghadapimasalahbesar dan mendasar.Diukur dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, penguasaaniptek, sumber daya manusia kita dibanding negara-negaraASEAN saja sudah tertinggal. Misalrrya diukur dengan Human
c:icmiI296
halaman 3
DevelopmentIndex (Hl9tl tahun 1994 dari IINDP, maka Indonesia masih masuk ke peringkat 105 denganangkaHDI 0,586. Sedangkannegara-negaraASEAN lainnya kecuali Philipim HDI-nya sudah masuk ke peringkat alrfiara43 dan 54 dengan angka indeks antara 0,778 - 0, 838. Korea Selatanpadaperingkat32 HDI-nya 0,859 dan China padaperingkat 94 HDI-nya 0,644. Philipina sedikit di atas kita, yaitu pada peringkat 99 dengan angka indeks 0,621. Kelemahanini secarapraktis tercerminpadatingkat produktivitas. Perlu pula dicatat besarnyapersantasetenagaterdidik yang menganggur.Menurut data Sakernas 1994, teraga terdidik yang menganggurmencapai angka rata-rata sekitar l3%, terdiri dari lulusan SUIA Umum (16,9%), SUIA Kejuruan (11,0%), Diploma (10,1%), dan Universitas (14,8%). Keadaan yang merupakan paradoks terhadap pernunbuhan ekonomi yang tinggi ini, disebabkanantara lain oleh ketidaksesuaianarfiara produk pendidikan dan pasar kerja. Keadaanini sekaligus mencefininkan masih lemahnya struktur dan sistem pendidikan kita secaranasional, demikian pula orientasi masyarakat pada umumnya terhadap pendidikan. Pada lain pihak besarnya juntlah penduduk yang memerlukan pelayanan pendidikan secara merata, agaknya merupakan oportunity costs yang tanpa terasatelah cukup menggeserurgensi peningkatanmutu pada tingkat prioritas yang lebih bawah. Fokus pada peningkatanefisiensi dan mutu harus dijadikan sasaran pokok dalampembangunanpendidikanpadaPelita VII. Selain dari berbagai ukuran kuantitatif, kualitas SDM kita juga dipengaruhi oleh faktor budaya, disiplin, dan unsur kelembagaan. Budaya masyarakat masih belum berkembang secara sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunantransformasi ekonomi dan industrialisasi sedangkandunia sekarang ini akan memasuki masa pasca-industri. Ironisnya sebagainegara dengan dominasi sektor pertanian kita justru tertinggal dalam pengembanganbioteknologi, agro-industri, dan agrobisnis dibanding beberapa negara berkembang lainnya. Konsekwensinya, seperti diungkapkan di atas, impor konsumsi komoditas pertanian sering menekan rLeraca perdagangan dan berdampak inflator. Implikasinya adalah pengembanganbioteknologi, agro-industri, dan agri-bisnis harus ditempatkan secaralebih proporsional dalam skala prioritas pembangunanbidang ekonomi. Hal ini juga perlu diperkuat denganperubahansikap budaya dan mutu kelembagaanyang selarasdengantuntutan zatrran.
1) H D I a d a l a hs u a t u a n g k a i n d e k sy a n g m e n y a t u k a nb e r b a g a i n d i k a t o rs o s i a l d a n e k o n m i ,y a i t u a n g k a h u m e l e k r u f , a n g k a h a r a p a nh i d u p d a n p e n d a p a t a np e r k a p i t ap e n d u d u k ,k e d a l a m s a t u a n g k a i n d e k s d e n g a n s u a t u f o r m u l at e r t e n t u .P e n d u d u ky a n g k u a l i t a sS D M - n y at i n g g i m e m p u n y a in i l a i H D I m e n d e k a t ia n g k a s a t u . , i l a iH D I - n y am e n d e k a tni o l . S e d a n g k a yna n g m u t u S D M - n y ar e n d a h n
c:icmil296
halaman 4
Dalam pada itu, aparatur pemerintahan kita masih belum sepenuhnya mampu menyesuaikandiri dengantuntutan perubahan.Kelemahandalam sistem informasi, kualitas dan proporsi tenagaprofesional dalam formasi pegawai (yang diindikasikan dari kecilnya jufirlah dan persentasetenagasarjana,lihat Tabel 1), prosespengambilankeputusanyang masih sentralistik, lemahnya etika administrasi publik, sistem hukum dan peraturan perundanganyang tertinggal, merupakan sebagiandari gejala yang menunjukan adanya kendala-kendaladasar(basic constraints)yang harus segeradibenahi. Berbagai permasalahandan tantangantersebut di atas menggambarkankrusialitas 3. dan kompleksitas masalahpembangunanyang harus kita hadapi dewasaini dan pada waktuwaktu yang akan datang. Dalam hubunganini, ada baiknya apabila kita renungkan kembali lembaran sejarah perjalanan bangsa kita dalam kurun waktu sejak Indonesia merdeka, terlihat beberapaperistiwa besaryang terjadi pada setengahabad yang kita lalui inr, yaitu: (1) keberhasilanmerebut dan mempertahankankemerdekaan,1945-1949;(2) kesia-siaan menegatrikansistem demokrasi dan sistem politik liberal, 1950-1959; (3) kegagalan pembangunanberdasarkandemokrasidan ekonomi terpimpin, 1959-1965;@) keberhasilan melakukan koreksi dan konsolidasi menyeluruh, 1966-1968, yang didasari semangat kembali kepada Pancasiladan UUD 1945 secaramurni dan konsekuensebagaipersiapan pelaksanaanPJP-I; (5) keberhasilanPJP-I, 1969-1993,yang juga menimbulkan tantangan dan permasalahanbaru pada tahap pembangunanberikutrya; periode ini ditandai dengan pengamalan konstitusi, terselenggaranyademokrasi politik dan demokrasi ekonomi, berperannya iptek dan sistem administrasi pembangunanmodern, serta berfungsinya mekanismekepemimpinannasionallima tahunan;dan (6) Era PJP-II, t994-2018, suatu era dengan etos pembangunanbersemangatkanKebangkitan Nasional Kedua, yang merupakan kelanjutan,peningkatan,perluasan,dan pembaharuandari PJP-I. Masing-masing peristiwa mempunyai warna dan makna tersendiri, yang juga menunjukkan rangkaian paradigma dan dialektika perjalanan sejarah perjuangan bangsa. Yang telah terjadi dalam perjalanansejarahbangsakita dalam dua dasawarsasetelahproklamasi kemerdekaan itu adalah lembaran-lembaransejarah yang diwarnai semangat dan tekad perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, namun kecuali dalam perjuangan mempertahankan dan menegakan kemerdekaan selebihnya pada umufiurya berakhir denganpenuh kepahitan. Dalam kurun waknr sekitar 3 dasawarsaberikutnya, setelahberhasil mengadakan koreksi total disertai langkah-langkahkonsolidasi dan stabilisasi (1966-1968), lembaran sejarah bangsa ini akhirnya dapat dihiasi keberhasilanperjuangan mengisi kemerdekaannya, 1969-1993, dengan kinerja yang diakui dunia sebagai suatu keajaiban. Dengan
c:icmil296
halaman 5
demikian, pembangunan yang konsisten menurut nilai-nilai dan konstitusi perjuangan sesungguhnyabaru dilakukan sejak sekitar tiga puluh tahun terakhir ini. Kurun waktu setelahProklamasiKemerdekaansampaibangkitnyaOrde Baru di tahun 1966, merupakan pelajaran terlalu berarti, dan pengalamansejarahpolitik ekonomi dan pemerintahanyang terlau mahal unnrk diulangi ataupun dilupakan, yang telah menyadarkanbangsakita untuk menempatkan dimensi nilai secara lebih tepat dan operasional dalam paradigma pernbangunanbangsa. 4.
garis besar Dewasaini, dalam menghadapiPJP II, kita telah memiliki kebijaksanaan,strategi, dan sistem manajemen pembangrrnannasional,2) yang pokokpokoknya sudah tercantumdalam GBHN 1993. Kondisi dan perkembangannasional, dan perubahan lingkungan internasional (regional dan global) yang telah menghadapkan berbagai permasalahandan tantangan di atas kiranya cukup memberikan validitas bagi beberapa perubahan penekanan kebijaksanaandan memberikan perspektif baru yang mungkin perlu ditempuhpadaPelita VII. Paradigma Pembangunan Nasional kita tetap menempatkan Trilogi Pembangunan dan Demokrasi Ekonomi3) sebagaiacuan strategi dan dasar mekanisme penyelenggaramr pembangunan, agar kegiatandan kinerja pembangunannasional terarah da"nsecara optimal menghasilkan pemerataan,pernrmbuhan, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam rangka itu, Kaidah Penuntun ditempatkansebagaipedoman dalam penentuan kebijalaanaan pembangunan nasional agat senantiasa sesuai dengan landasan,makna dan hakikat, asas,semuasila Pancasilasecaraserasidan sebagaikesatuan
2l Orde Baru memandangmakna dan hakekat pembangunannasionalbangsa ini sebagai "pembangunan Manusia lndonesiaseutuhnyadan pembangunanseluruhMasyarakatlndonesia".yang sepenuhnyaberlandaskan dan merupakanupaya mewujudkanPancasiladan UUD 1945, Selainmempunyaimakna dan hakekat serta landasan pembangunantersebut, "ParadigmaPembangunanNasional" Orde Baru berisikan pula asas-asas, wawasan, pendekatan,kaidah(tambahanpada PJP-ll),dan tujuan mewujudkanmasyarakatadil makmur berdasarkan Pancasiladan UUD 1945; dilengkapisistem DemokrasiEkonomidan TrilogiPembangunansebagaidasar mekanisme dan acuan kebijaksanaanserta menempatkan bidang ekonomi sebagai titik berat strategi pembangunan, seiringdenganpeningkatankualitasSDM (tambahanpada PJP-ll),yang keseluruhanpelaksanaanoperasionalnyasenantiasamengindahkanprinsip-prinsip ekonomidan administrasinegarayang realistisdan rasional serta komitmen yang tinggi kepada kepentinganrakyat (MustopadidjajaAR, 1996; ceramah pada Seminar F o s k o6 6 ) . P a d a h e m a t s a y a , D e m o k r a s iE k o n o m i( y a n g d a p a t b e r a r t i b e r f u n g s i n y ak e d a u l a t a nr a k y a t d a l a m 3) perkonomian)secara institusioanlantara lain ditandai adanya dan berfungsinya(a) mekanisme pasar, dan , g i o n ad k e t e r k a i t a np a s a r d o m e s t i kd e n g a np a s a ri n t e r n a s i o n arl e l a n g l o b a l ;( b ) i n t e r v e n s pi e m e r i n t a h (; c ) h a k n a n p e m a n f a a t a n n y as ,e r t a p e r a na k t i f i n i s i a t i fd a n b u d g e tD P R ;( d ) p e n g a k u a nt e r h a d a ph a k m i l i k p e r o r a n g a d w a r g a n e g a r ad a n m a s y a r a k a t t, e r m a s u kd u n i a u s a h a ,d a l a m b e r b a g a ik e g i a t a ne k o n o m id a n p e m b a n g u n a n ; d a n ( e ) p e n g a w a s a nl e g i s l a t i d f a n s o s i a l .D a l a mD e m o k r a sE i k o n o m ti e r s e b u t ,k e g i a t a ne k o n o m in a s i o n atl i d a k k e p a d a" m e k a n i s m ep a s a r " ,m e l a i n k a nd i l e n g k a pdi e n g a ni n t e r v e n spi e m e r i n t a hd, i s e r t a i sepenuhnya diserahkan p e n g a w a s a nl e g i s l a t idf a n p a r t i s i p a ssio s i a l( M u s t o p a d i d j aAj aR , 1 9 9 5 ) .
c:icmiL296
halaman 6
yang utuh. Dengan demikian, juga harus diimplementasikandalam keseluruhan proses manajemen pemerintahan dan pembangunan. Dengan tegas GBHN 1993 menetapkan bahwa pembangunannasional diselenggarakanoleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hubungan ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarahan,bimbingan, dan pemberdayaanserta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aldf masyarakat dalam pembangunan. Perilaku birokrasi dalam Demokrasi Ekonomi yang ditandai dengan intervensi pemerintah dalam kehidupan perekonomian dan mekanisme pasar melalui berbagai kebijaksanaanekonomi akan dipengaruhi bukan saja oleh perkembangandan permasalahan ekonomi tetapi juga berbagai permasalahansosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Karenanya aparatur pemerintahannega"radan birokrasi kita harus senantiasa yang diperlukan dalam berbagai siap melakukan akomodasidan penyesuaian-penyesuaian bentuk dan tingkatan kebijaksanaan pembangunan. Namun keseluruhannya harus tetap beranjak dari tata nilai, palsafah hidup bangsa, ideologi negara yang mendasari dan pemerintahannegaradan pembangunan. memberi arah atassistem,prosespenyelenggaraan Ketentuan konstitusional yang melandasi sistem pemerintahan negara kita, di samping memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam membentuk berbagai kebijaksanaan yang tepat, juga melegitimasikan peranan dan peran sefia masyarakat dalam proses penyusunandan pelaksanaankebijaksanaanpembangunan.Selain itu, harus sesuai atau tidak bertentangan dengan ideologi negata dan undang-undang dasar negara. Penyederhanaanmengenai interaksi dinamik antaraparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan digambarkan dalam Lampiran A. Berbagaihal di atas, yaitu Kaidah Penuntun,Trilogi Pembangunan,dan Demokrasi mekanisme Ekonomi, merupakan nofina, prinsip, acuan strategi, dan dasar penyelenggaraarlnegata dan pembanguum. Juga dapat kit pandang merupakan unsurunsur penting dalam sistem manajemen pernbangunannasional. Karena itu perlu dipertimbangkan sebagai masukan untuk menyempurnakan Kaidah Penuntun dan manajemen nasional yang hanya ditempatkan sebagai salah satu faktor dominan (f), sekaligus memadukannya dengan Trilogi Pembangunan dan perbaikan penjabaran DemokrasiEkonomi tersebutdi atas. 5. Dalam rumusan GBHN 1993, PJP-II sebagaikelanjutan, peningkatan, perluasan, pendalaman, dan pernbaharuan PJP-I tetap didefinisikan dan merupakan pembangunan nasional sebagai proses pengamalanPancasilaberdasarkanUUD 1945. Dalam PJP-II, bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakatyang
c:icmiL296
halaman 7
maju, adil, makmur dan mandiri berdasarkanPancasiladan UUD 1945. Tahap ini dalam Pelita VII diidentifftasi sebagaimasa kebangkitannasional kedua bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan makin megejawantahjati diri sebagai manusia Pancasih, yang semakin mengandalkankemampuan dan kekuatan sendiri dengan SDM yang dibekali imtak dan iptek yang se.makinmantap dan berdaya saing tinggi dalam upaya mewujudkankehidupanyang sejajardenganbangsalain yang dewasaini telah maju, pada derajatyang lebih maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, titik berat pembangunandalam Pelita VII dan PJP II secaratepat diletakkan pada bidang ekonomi dan dilal
c:icniI296
halaman 8
Sedangkan dalam kehidupan politik dan pemerintahan, praktik Demokrasi Pancasila pemerintahannegara dan pembangunanyang semakinmelembagadalam penyelenggaraan dilaksanakandengan semakin mengindahkanprinsip keterbukaan, pertarggung jawaban, efisiensi administrasi,dan tegaknyasistemhukum nasionalyang bersemangatkankeadilan dan kebenaran. Tujuan, sasaran,dan titik berat pembangunandalam PJP-U dengantepat,jelas dan tegas menempatkanSDM sebagaititik berat pembangunanyang dilakukan seiring dengan pembangunanekonomi, dalam posisi dan perannyabaik sebagaisubyek mau pun sebagai obyek pembangunan.Sebagaisubyek, kualitas manusia dan masyarakatIndonesia harus meningkat sehingga mampu berperan secara proaktif dan produktif dalam pembangunan 6.
ekonomi dan bidang-bidang pembangunanlainnya, mampu mengantisipasidan menghadapi berbagai tantangandan peluang pembangunandewasa ini dan di masa depan. Sebagai obyek, kualitas manusia dan masyarakatIndonesiaharus ditingkatkan secaraberkeadilan meningkatdan mutunyasebagaisumberdaya pembangunanjuga sehinggakesejahteraannya meningkat,sesuaibakat dan potensinya. Dalam hal pertama, kita lebih menempatkanSDM sebagai fungsi pembangunan khususnyadalam bidang ekonomi, atau sebagaipenyederhanaan,pembangunanekonomi ditempatkan sebagai sub-set pembangunanSDM. Dalam hal kedua, kita menempatkan pembangunanekonomi sebagaifungsi pembinaanSDM, dengankiasan lain pembangunan SDM ditempatkan sebagaisub-setpembangunanekonomi. Strategi dalam PJP-II yang diamanatkan GBHN 1993, yang menetapkan "titik berat pembangunan adalah bidang ekonomi seiring dengan kualitas SDM", juga mempunyai arti dan implikasi bahwa dalam pembangunan SDM kita perlu mengkombinasikan dua pendekatan tersebut; dan pelaksanaannya perlu dilakukan secara proporsional dan simultan. Apabila kita perhatikan kompleksitas permasalahan dan kondisi SDM serta berbagai tantangan pembangunaninternal dan ekstenal yang kita hadapi seperti diuraikan di atas, agaknya pilihan pendekatantersebut akan lebih terasakebunrharmyaunnrk dilaksanakandalam Pelita VII. Untuk lebih mengoptimalkanupaya dan kinerja pembangunannasional, pendekatan kombinatif dalam pembangunan SDM di atas perlu diterapkan dan dijabarkan secara realistis rasional ke dalam berbagai bidang pembangunan.Paling tidak dilihat dari sudut kelompok professi yang berpartisipasidalam silaknas ini, seperti dari segi kesehatan, kependidikan, ekonomi, administrasi, dan teknologi. Analisis difokuskan kepada perumusan alternatif kebijaksanaanpembangunanSDM yang terarah kepada optimasi upaya dan kinerja yang tercermin dalam (1) peningkatan kesejahteraan manusia dan
c:icmi1296
halaman 9
masyarakatIndonesia sebagaiobyek pembangunansecaramerata dan berkeadilan; serta dalam (2) peningkatan daya saing dengan tekanan pada peningkatan mutu dan kemampuanmanusia dan masyarakatIndonesiasebagaisubyek pembangunanagar dapat melakukaninovasi, antisipasi,dan langkah-langkahproaltif guna memantapkantrasformasi perekonomianbangsa dengan daya saing tinggi sehinggadapat memanfaatkanpeluangpeluang bisnis dalam tatananperekonomiannasional, regional, dan global yang berkembang dinamis seiring dengandinamika prosesglobalisasiekonomi dan perdaganganbebas, sesuaikesepakatan-kes epakataninternasional. Berbagai sasaranpeningkatankualitas SDM tersebutdi atas hanya mungkin dapat diwujudkan dengan strategi dan manajemenpembangunanyang mantap. Dalam pada itu, dimensi pemerataandan keadilan sosial yang demikian kuat mewarnai paradigma dan strategi pembangunannasional bagsa kita, hanya mungkin diwujudkan dengan tekanan yang kuat pada pengembanganpartisipasi, pemberdayaan,dan kemitraan yang kokoh antarapemerintah,dunia usaha,dan masyarakat. Sejalandengantrend perkembangan,arah kebijaksanaan,dan sistem ekonomi yang kita anuta), masyarakat dan dunia usaha nasional perlu berpartisipasi dan bekerjasama merupakan mitra pembangunanpemerintah dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran peningkatan kualitas SDM di atas. Dalam rangka itu, secara dinamik dikembangkan berbagai bentuk kemitraan antarpara pelaku pembangunan tersebut, sehingga keseluruhannyadapat dan berkemampuanuntuk berpartisipasi dan mempersembahkan karya dan kineda yang optimal. Perlu mendapatkan prioritas pula adalah upaya peningkatanmutu dan efisiensi,termasukmutu dan efisiensipelayananaparaturpemerintah kepadaupaya pembangunSDM yang dilakukan masyarakatdan dunia usaha, antara lain dalam bentuk penyederhanaanperizinan dan prosedur pelayanan pada seluruh jajaran administrasipemerintahan,pusat maupundaerah, serta dalam bentuk peningkatanbantuan
4\ D a l a m m e n g h a d a pai b a d 2 1 j i w a d a n s e m a n g a tk e k e l u a r g a adna n k e b e r s a m a a V n a n g m e l e k a tp a d a s i s t e m D e m o k r a s i E k o n o m i , s e b a g a i m a n ad i a m a n a t k a nP a s a l 3 3 U U D 1 9 4 5 p e r l u d i w u j u d k a n m e l a l u i "participatorymanagementsystem" oleh dan pada segenapunsur pelaku ekonomi, yaitu pada ketiga badan y a n g d i k e n a ls e l a m a i n i ( B U M N ,B U M S , K o p e r a s i )d, a n b e r s a m ap e m e r i n t a hd a l a m j a l i n a nk e t i g a n y a .S e j a l a n d e n g a n s i s t e m e k o n o m i y a n g k i t a a n u t i t u . m a s y a r a k a td a n d u n i a u s a h a n a s i o n a ld a p a t b e r p a r t i s i p a sdi a n n e m e r i n t a hy a n g s e m a k i nd o m i n a nb a g i p e n c a p a i a n m e r u p a k a nm i t r a p e m b a n g u n a p s a s a r a n - s a s a r asnt r a t e g i s , s e p e r t i p e n i n g k a t a np e m e r a t a a n t, r a n s f o r m a s id a n p e r t u m b u h a ne k o n o m i , m o b i l i s a s id a n a d a n i n v e s t a s i , p e n e r i m a a nn e g a r ad a n d e v i s a , k e s e m p a t a nk e r j a ,p e n y e d i a a nb e r b a g a m i a c a m s a r a n ad a n p r a s a r a n ad a s a r , p e n i n g k a t a nk u a l i t a ss u m b e r d a y a m a n u s i a d a n i p t e k s e r t a p e m a n f a a t a n n y ap. e n a n g g u l a n g akne m i s k i n a n , p e l e s t a r i a nf u n g s i s u m b e r - s u m b earl a m d a n l i n g k u n g a nh i d u p ,s e r t a p e n i n g k a t a nk e s e j a h t e r a asno s i a l ,s e b a g a i a s p e k - a s p e kp e n t i n g d a l a m s k e n a r i od a n s t r a t e g i P J P - l l .D a l a m r a n g k a i t u , s e c a r a d i n a m i k d i k e m b a n g k a n b e r b a g abi e n t u k k e m i t r a a na n t a r p a r ab e r b a g api e l a k up e m b a n g u n atne r s e b u td i a t a s , s e h i n g g ak e s e l u r u h a n n y a dapat dan berkemampuau n n t u k b e r p a r t i s i p a sdia n m e m p e r s e m b a h k akna r y a d a n k i n e r j ay a n g o p t i m a l d a l a m m e n y u k s e s k apne m b a n g u n anna s i o n a l .
c:icniI296
halaman
10
teknis, di samping memantapkanpengendaliankualitas (quality contro[) agar setiap kelompok sasaranmendapatkanpelayananyang baik dan bermutu. potensimasyarakat,dan untuk mengatasi Dalam pada itu, untuk mengaktualisasikan berbagai kendala bagi perkembangankreativitas, oto-aktivitas dan partisipasi, guna meningkatkankesejahteraanmasyarakatdan daya saing perekonomiannasional, maka dalam rangka penyelenggaraanpemerintahannegara baik di pusat mau pun di daerahdaerah,perlu diperhatikanantzralain prinsip-prinsipberikut. 7.
Pertama, pemberdayaan. Dalam mengemban tugas pembangunan, aparatur pemerintahtidak harus berupayamelakukansendiri, tetapi mengarahkan("steering rather than rowing"). Sesuatuyang sudahbisa dilakukan oleh masyarakat,jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya,maka harus dimampukanatau diberdayakan(empowering).Pemberdayaanberarti pula memberi peran kepada masyarakatlapisan bawah di dalam keikutserraannyadalam prosespembangunan. Dalam rangka memberdayakanmasyarakatdalam pembangunan,peran pemerintah dapat ditingkatkan arfiaralain melalui (a) penguranganhambatandan kendala-kendalabagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasanakses pelayananuntuk menunjang berbagaikegiatan sosial ekonomi masyarakat,dan (c) pengembanganprogram untuk lebih memberikankesempatankepadamasyarakatbelajar dan berperan aktif (" social learning process") dalam memanfaatkandan mendayagunakan sumberdaya produktif yang tersedia sehinggamemiliki nilai tambahgunameningkatkankesejahteraan mereka. Kedua, pelayanan. Upaya pemberdayaan,peningkatanefesiensidan produktivitas memerlukansemangatuntuk melayanimasyarakat("a spirit of public services"). Alternatif yang muncul untuk melengkapipeningkatanmutu dan efiesiensipelayananadalah meniadi mitra masyarakat("partner of society") atau melakukankerjasamadenganmasyarakat(" co production"). Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaankode etik ( "code of ethical conducts") yang didasarkan pada dukungan lingkungan ("enabling strategy") yang diterjemahkanke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuanperilaku aparaturpemerintah baik di pusatmau pun di daerah-daerah. Di samping itu, dalam pelaksanaankode etik tersebut, aparatur dan sistem manajemen publik harus bersikap terbuka "transperant" dan "accou.ntable", untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumberdaya manusiadi dalamnyaberperan dalam
c:iunil296
halaman 1l
mengamalkandan melembagakankode etik dimaksud, serta dapat menjadikandiri mereka sebagaipanutanmasyarakat. Pelayanan berarti pula semangatpengabdian yang mengutamakanefisiensi dan keberhasilanbangsadalam membangun,yang dimanifestasikanantara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", "mendorong,bukan menghambat", "mempermudah,bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang". Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraanpemerintahannegara, yang essensinya"melayanipublik", harus benarbenar dihayati para penyelenggarapemerintahannegara. Ketiga, partisipasi. Masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkanpublic good and servicesdenganmengembangkanpola kemitraan dan kebersamaan,dan bukan semata-matadilayani. Untuk itulah kemampuanmasyarakatharus diperkuat ("empowering rather than senting"), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakatuntuk berpartisipasiditingkatkan. (" empowerment")juga selalu dikaitkan denganpendekatan Konseppemberdayaan partisipasi dan kemitraan dalam manajemenpembangunan,dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkandengancara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaanpembangunan. Dalam hubungan ini beberapa ahli mengemukakanpentingnya peranan keswadayaan masyarakat,dan menekankanbahwa fokus pembangunanyang hakiki adalah peningkatan kapasitasperorangan dan kelembagaan("capacity building"). Jangan diabaikan pula penyebaran informasi rnengenai berbagai potensi dan peluang pembangunannasional, regional, dan global yang terbuka bagi daerah; serta privatisasi dalam pengelolaanusahausahanegara. Keempat, kemitraan. Dalam membangunmasyarakatyang modern di mana dunia usaha menjadi ujung tombaknya, terwujudnya kemitraan, dan modernisasi dunia usaha terutamausahakecil dan menengahyang terarahpada peningkatanmutu dan efisiensi serta produktivitas usaha amat penting, khususnya dalam pengembangandan penguasaan teknologi dan manajemenproduksi, pemasaran,dan informasi. Dalarn upaya mengembangkankemitraan dunia usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar, menengah, dan kecil, peranan pemerintah ditujukan ke arah percumbuhanyang serasi"Pemerintahberperandalam menciptakaniklim usahadan kondisi lingkunganbisnis, melalui berbagaikebijaksanaandan perangkatperundang-undangan yang
c:icnil296
halaman 12
mendorong terjadinya kemitraan antarskala usaha besar, menengah, dan kecil dalam produksi dan pemasaranbarang dan jasa, dan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunanlainnya, serta pengintegrasianusaha kecil ke dalam seklor modern dalam ekonomi nasional, ser[amendorongprosesperhrmbuhannya.Dalam prosestersebutadanya kepastianhukum sangatdiperlukan. Kelima, desentralisasi. Perubahan-perubahan yang cepat di segala bidang pembangunanmenuntut pengambilankeputusanyang tidak terpusat, tetapi tersebar sesuai denganfungsi, tangungjawab, dan kemampuanyang ada di daerah.Karena pembangunan pada hakekatnya dilaksanakandi daerah-daerah,berbagai kewenanganyang selama ini ditanganioleh pemerintahpusat, perlu diupayakanuntuk secarabertahapdiserahkankepada pemerintah daerah. Langkah-langkahserupa perlu diikuti pula oleh organisasi-organisasi dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta, sehinggapengambilankeputusanbisnis bisa pula secaracepatdilakukan di daerah.Dengan kata lain desentralisasiperlu juga dilakukanoleh organisasi-organisasi bisnis. Hal tersebut adalah sesuai dengan amanat GBHN 1993, prinsip otonomi yang dilaksanakandi Indonesia adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Penguatankelembagaansangatdiperlukan dalam mewujudkan otonomi daerah, termasuk perkembanganantardaerahmempunyai dalzurrproses pengambilan keputusan.Perbedaan irnplikasi yang berbeda pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakatdan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasidalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayananbirokrasi bagi kegiatan-kegiatandunia usaha di bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaiankebijaksanaanpajak dan perkreditanyang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasantertinggal, dan (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkaninformasi mengenaipotensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayahwilayah lainnya kepadadaerahdi dalamupayapeningkatanpembangunandaerah. Upaya pemberdayaanmasyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, selain (1) memerlukanketerbukaanbirokrasi pemerintah,juga (2) memerlukan langkah-langkahyang tegas dalam mengurangiperaturandan prosedur yang menghambat kreativitas dan otoaktivitas mereka, serfa (3) memberi kesempatankepada masyarakat untuk dapat berperansertadalam prosespen)'usunanperaturankebijaksanaan,pelaksanaan. dan pengawasanpembangunan.Pemberdayaandan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunanyang benar-benardiarahkansesuaiprioritas dan kebutuhanmasyarakat,serta dilakukan secarariil dan adil sesuaiaspirasidan kepentinganmasyarakat.
c:icmil296
halaman 13
Dalam era globalisasi, dalam ekonomi yang makin terbuka, meskipun untuk meningkatkan efisiensi perekonomian harus makin diarahkan kepada ekonomi pasar, namun intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan berjalan dengan berimbang, dan pemerataanterpelihara. Yang terutama harus dicegah terjadinya proses 8.
kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatanyang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkanoleh wilayah, sektor, atau golongan ekonomi yang lebih maju. Perananpemerintah makin dituntut untuk lebih dicurahkan pada upaya pemerataan. Terlebih lagi tujuan kita bernegaraadalahmewujudkansuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SesuaiamanatUUD 1945, ekonomi yang kita cita-citakanadalah yang mengutamakankemakrnuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. Penyelenggara pemerintahannegara harus mempunyai kominnen yang kuat kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial. Unffi mewujudkan hal tersebut, secara khusus perhatianharus diberikan kepadapembangunangolonganekonomi lemah, usahakecil dan menengah,serta pemantapanpembinaankeswadayaandan kewirausahaankoperasi, agar tidak makin tertinggal jauh, dan justru dapat memanfaatkanmomentum globalisasi bagi perilmbuhannya. Untuk itu, keserasiandan keterpaduanantar berbagaikebijaksanaanpembangunan harus diupayakan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pengentasankemiskinan, keseqjangan,peningkatankualitas sumber daya manusiapembangunan,dan pemeliharaan prasarana dasar, serta peningkatan kuantitas, kualitas, dan diversifikasi produksi yang berorientasi ekspor ataupun yang dapat mengurangi impor harus pula dijadikan prioritas dalam agendakebijaksanaanpembangunn nasionaldan daerah.Upaya mendasardi bidang industri dan perdagangantermasukdalam agro-industridan agro-bisnisperlu mendapatkan perhatian khusus, dan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi dan daya saing, agar memberikan dampak positif dalam persainganglobal yang juga berlangsung di tengah kehidupan masyarakat kita di seluruh wilayah tanah afu. Pemerintah melalui berbagai perangkat kebijaksanaanmakro ekonomi yang tepat, dan berbagai kebijaksanaanlainnya di sel(or riil,
disertai pembenahankelembagaan yang mantap akan dapat mendorong
peningkatan efisiensi, produktivitas, pemerataanalokasi dan pemanfaatansumber daya ekonomi. Selain itu, melalui kebijaksanaananggaran, aparatur pemerintah harus dapat mengarahkandan memperlancaraliran sumber daya untuk mendorong pemberdayaan, pemerataan dan pernrmbuhan, penguasaaniptek, dan pengembangansistem manajemen modern seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat; termasuk pengentasankemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antardaerah, antarsektor, atau antargolongan pendapatan. Berbagai upaya ini perlu
c:icmil296
halaman 14
dilakukan secara mantap untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, mendorong demokratisasi kehidupan perekonomian, memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, memperkokoh posisi neraca perdagangandan neraca pembayaranpada umumnya, dan meningkatkanketatnnan nasional. Dari dimensi kelembagaan,aparaftrr pemerintahan abad 2I perlu menampilkan 9. sosok yang sederhana,profesional, terbuka, demokratis,jujur, dan bertanggungjawab. Langkah-Iangkahtransformasiperlu diarahkan pada terwujudnya sosok tersebut. Dalam rangka itu, faktor institusional yang mendesak untuk dibenahi adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka pembuatan dan penyusunan kebijakpembangunan.Di satu pihak harus sejalan dengan prinsip negara sanaan-kebijaksanaan hukum yang demokratis,yang pada dirinya mensyaratkanadanyaketerbukaan,partisipasi, dan akuntabilitas. Pada lain pihak dihadapkan pada kompleknya dimensi-dimensi perrnasalahan, dan mendesaknyaperubahan-perubahankualitas yang harus dilakukan di bidang kelembagaan.Tingkat perturnbuhanekonomi yang cukup tinggi harus dapat dicapai. Upaya tersebut perlu diiringi denganpeningkatanpemerataandan peningkatan daya saing, di mana kemampuan berprakarsa dan kemandirian, sertrakemampuan dalam pengambilan keputusan secara bijaksana serta pelaksanaannyasecara efektif merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi. Sekaligusberbagaihal tersebutdihadapkandenganisyus hak azasi, demokratisasi, kemiskinan dan kesenjangan. Dalam konteks dinamika sosial demikian maka isyus peranan dan saling hubungan arfiarapemerintah dan masyarakat akan muncul sebagaipersoalanyang cukup sensitif. Hal ini memerlukan pula perimbangan yang lebih proporsional dalam pengaturanhubunganpemerintahanPusat dan Daerah; dengan tekananyang lebih besar kepadadesentralisasipengambilankeputusanyang memungkinkan dinamika yang lebih tinggi bagi tumbuh berkembangnyasecara efektif inisiatif institusiinstitusi ekonomi, politik dan sosial, dalam peran sertanya dalam proses pengambilan keputusandan pembangunan. Tidak dapat diabaikan pula di samping mekanisme institusional dalam penyusunan kebijaksanaan,adalah ketepatanbennrk sertajenis peraturan perundanganyang merupakan "Iegal bese" dari kebijaksanaan-kebijalaanaan pembangunan. Berbagai kebijaksanaan pembangunan pada akhirnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundangan yang merupakan perangkat sistem hukum nasional. Dari dimensi kelembagaan, pembangunanrnasa depan harus dapat semakin menampilkan Indonesia sebagai negara hukum, yang memiliki kepastian hukum dan kebijaksanaandalam menegakkan keadilan. Dalam hubungan ini diperlukan koordinasi, konsistensidan keserasian,bukan saja dalam isi kebijaksanaan("policy contents")dalam dan bentuk peraturanperundanganyang dipilih (" legalframework"), tetapijuga dalammenegakkanhukum.
c:icmi1296
halaman 15
Demikianlah beberapadimensi permasalahanyang saya pandang perlu diperhatikan dalam agendakebijaksanaanpembangunanmasa depan. Kiranya pada silakrns ini berbagai permasalahantersebut dapat dirumuskan lebih jauh dan lebih lengkap; disertai langkahlangkah kebijaksanaan realistis yang dapat ditempuh untuk menghadapinyadalam Pelita VII.
c:icmil296
halaman 16
