272
KOPERASI SEBAGAI SISTEM EKONOMI: TANTANGAN DAN MOMENTUM DALAM REPELITA V* Oleh: Sri· Edl Swasono
Memperkuat posisi koperasi adalah sesuai dengan tuntutan idiil sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan sekaligus memenuhi tuntutan strategis dalam rangka lepas land as. Koperasi sebagai sokoguru sistem ekonomi Indonesia perlu diperkuat eksistensi dan geraknya dalam kaitannya dengan upaya perluasan kesejahteraan rakyat banyak. Tantan. gan untuk memperkuat posisi koperasi tidak saja berasal dari kondisi obyektif dunia perekonomian kita yang bergerak dengan sistim kapi. talis tetapijuga beranjak dari peraturan perundangan kita yang mengatur masalah ekonomi juga masih naungan koditikasi hukum warisan kolonial Belanda yang individualistik. Dalam Repelita V nanti kebijaksanaan pengembangan koperasi perIu dipada hal. Pertama, secara sadar membangun ko-perasi sebagai sokoguru dalam alur pemikiran Pasal33 UUD 1945. Kedua, secara sistematik dan bertahap melakukan restrukturisasi ekonomi, yaitu mulai mem-pasal33-kan bentuk-bentuk usaha non-koperasi yang berjalur sistem perundangan kolonial (KUH I ». Dari Individualisme ke Integralisme Jika kita mulai dengan Pancasila sebagai dasar negara dalam menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia, maka beradanya Pasal33 DUD 1945 di dalam Bab XIV DUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial merupakan suatu konsistensi yang sangatrapi di dalam alur-pikir para pendiri Republik ini. Suatu pasal mengenai perekono-mian yang sangat sentral kedudukannya di dalam suatu undang-undang dasar diletakkan di dalam konteks "kesejahteraan sosial". Dengan demikian upaya dan kegiatan ekonomi nasional apa saja harns ditujukan terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Bah XIV UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial itu hanya memiliki dua pasal, Pasal 33 dan Pasal 34. Kesejahteraan sosial, yaitu kemakmuran bagi "emua orang. Pasal 34 UUD 1945 mempertegas dasar moral bagi demokrasi * Ceramah Koperasi pada Fakultas Hukum Indonesia, 25 April 1989
•
Koperasi Sebpgai
273
ekonomi ini, negaralah yang mengambil tanggung jawab dan mengatur kemakmuran ke arab yang merata. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan, pada kalimat kedua, ditegaskan " ....... hal-hal yang mengenai pemindahan kek ,dU., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya ......" Inilah kalimat yang disusun Bung Hatta. Beliau mengetahui betul hal-ikhwal masalah ini, oleh karena itu beliau menguraikan strategi se-lanjutnya untuk melakukan pemindahan kekuasaan itu dengan menyatakan bahwa pegawai-pegawai Indonesia di dalam pemerintahan Jepang langsung menjadi pegawai-pegawai Republik Indonesia Titik-tolak dalam proklamasi sampai kepada strategi pemindahan keknasaan itu telah lama dipikirkan oleh para pendiri Republik ini. Oleh karena itu adalah pula suatu konsistansi yang sangat rapi bahwa hal ini terwujud dalam suatu pola pemikiran yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menjadi bagian di dalam penyusunan UUD 1945. Hal ini tercantum sebagai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: "Semua badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 inilah yang menjadi landasan berlakunya per-aturan-peraturan hukum zaman kolonial, betapa pun peraturanperaturan itu sendiri seperti tertuang dalam UUD 1945. Sesuai dengan UUD 1945,' khususnya mengenai sistem pemerintahan negara, dalam demokrasi kita berlaku paradigma integralistik, sebagai lawan dari paradigm a individualistik. Dengan cara pandang integralistik, makadalam hubungan antara masyarakat dan individu, kepentingan masyarakat secara keseluruhan (persatuan integral) lebih diutamakan. Dengan demikian negara bukan hasil perjanjian individu yang bebas (Vertrag atau kontrak sosial), melainkan basil kesepakatan satu tujuan yang mehcelluinkan suatu kesatuan (Gesamtakt atau konsensus nasional). Rumusan alineaketigaPembukaan UUD 19451ebih mencerminkan adanya Gesamtak daripada Vertag. Dengan dianutnya azas kekeluargaan Indonesia lebih jelas lagi bahwa negara kita didirikan berdasarkan pada suatu Gesamt-akt, berlandaskan pada paham integralisme. Paradigm a individualistik berlaku bagi zaman kolonial, sedangkan paradigma integralistik menjadi dasar tidak saja bagi pemerintahan negara kita, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya. Perubahan dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan Indonesia menuntut suatu cultural-switch, menurut semacam "dobrakan kultural" (<Jalanl artian, sebagai revolusi mental-moral), atau paling tidak, suatu revolusi kebudayaan berpikir, yang mampu mematahkan cara pandang lama, pola pikir lama atau kebiasaan pikir lama). "Dobrakan kultural" yang membentukkan integralisme itu belum terjadi. Perkataan "dobrakan kultural" ini hendaknya lebih ditekankan pada aspek kulturalnya. Perkataan "dobrakan" mungkin terlalu keras, penulis tidak bennaksud mengungkapkannya suatu ekstrimitas, tetapi sekedar menginginkan terjadinya pendobrakan atau terohosan terhadap suatu kondisi impasse dalam pola berpikir yang berlandaskan paradigma lama yang justru perIu kita ubaIt. Deregulasi dan debirokratisasi saja tidak cukup, perlu disertai dengan suatu cultural switch itu. Sisa individualisme, liberal-
Hukl4m dan Pembangunan
274
isme dan feodalisme masih nampak segar, bahkan kelihatan berkembang dan mengambil bentuk bam. Sebaliknya orientasi kerakyatan berdasarkan atas kepenting - ' an dan kedaulatan rakyat belum nampak mantap meskipun Pemerintah terusmenerus mengarahkannya ke situ. Tanpa menyadari perlu adanya suatu "dobrakan kultural" dalam arti itu, kita akan tetap tersandung-sandung dalam melaksanakan ketentuan-ketentuail normatif-konstitusional, terperosok dalam berbagai ambivalensi, memandang hal-hal bam dengan kaeamata lama, yang kesemuanya menjadi sumber dari irrelevancies. Tennasuk dalam hal ini kasus-kasus keeil yang memalukan, yang menilai prestasi koperasi dari kacamata PT, yang mencampur-adukan antara SHU (sisa hasil usaha) dengan laba (profit) dsb. dsb. Belum terhitung hal-hal lain yang besar dan lebih mendasar. Pasal 33 UUD 1945 dan Masa Transisi Pasal 33 UUD 1945 konsisten dengan sistem pemerintahan negara yang menganut cara pandang integralistik ini. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha ,bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pasal33 UUD 1945 ini berlawanan seeara langsung dengan paham individu~ alistik yang mendasari KUH D yang melahirkan bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan aturan kolonial, meliputi: (1) badan usaha milik negara yang berorentasi meneari keuntungan sebesar-besamya yang sifatnya etatistik-merkantilistik; (2) badan usaha milik swasta yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing, di mana usaha yang bersama dalam aturan maatschap berupaNV, CV dan Firma yang berlandaskan pada KUH I) kolonial yang liberalistik dengan asas perseroan (individualisme); (3) badan-badan usaha milik swasta bumi putera yang tunduk pada hukum adat seperti Indonesisehe Vereeniging yang Cooperative Vereeniging, atau yang tunduk pada hukum barat seperti Indische Maatschappij of Andeelen. Meskipun bentuk-bentuk perusahaan yang individualistik dan kapitalistik seperti badan usaha swasta dengan bentuk NY (sekarang PT) bertentangan dengan semangatdanjiwaPasal33, namun keberadaannyamasih "sah" sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUd 1945 . Misi utama Pasal II Aturan Peralihan adalah mengalihkan (meninggalkan) yang lama dan "mengadakan yang barn" sesuai dengan semangat dan jiwa UUD 1945. Dengan demikian bentuk-bentuk perusahaan swasta kapitalistik yang menurnt KURD berwatak indi vidualistik dan liberalistik, bersifat temporer dan keberadaannya adalah transisional. Berapa lamakah masa transisi ini? Hal ini sepenuhnya tergantung pada kita sendiri dalam melaksanakan misi utama yang terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan itu. Namun apa yang pemah terjadi adaiah muneulnya UU No. l(fahun 1967 (UUPMA) berlandaskan KUHDitu. Kemudian diikutioleh UUNo.14(fahun 1967 (UU Perbankan) yang menempatkan sistem perbankan Indonesia lebih mendukung badan usaha KURD. Bahkan selanjutnya terjadi set-back, yaitu dengan •
•
Koperasi Sepagai
275
munculnya UU No.4 Tahun 1971, yang mengubah suatu pasal KUHn yang m~mberi batas 'suara bagi pemilik saham tidale lebih dari 6 suara, menjadi prinsip "satu saham satu suara", yang berarti menjauh dari paham kebersamaan yang berasas kekeluargaan. Demikian pula dengan UU No.1 Tahun 1987 KADIN) dan seperangkat Paket Deregulasi; mengandung unsur-unsur yang belum tertuju pada sis tern ekonomi koperasi. Oleh karena itu "keabsahan legal" dari bentuk usaha individualistik, yang kapitalistik itu harus dilengkapi secara temporer dengan "keabsahan misi" sesuai dengan cita-cita pendirian negara ini. Untuk itu terhadap semua bentuk usaha nonkoperasi harus dimasukkan semangat dan jiwa koperasi. Memasukkan semangat dan jiwa koperasi (kebersamaan dan asas kekelllargaan) itulah yang dimaksud dengan kata-kata "perekonomian disusun" pada ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 itu. Perkataan "disusun" adala h imperatif, jadi perekonomian tidale dibiarkan tersusun sendiri;membentuk diri sendiri berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasaran bebas. Menyusun demikian adalah tugas negara. Jadi saat ini kita kenal adanya struktur sistem ekonomi Indonesia yang dualistik, yang saling conflicting, yaitu dua sistem secara legal berlaku, yang satu adalah sistem kekeluargaan/kebersamaan dan yang lain adalah yang berdasarkan jalur KUH I) yang berasas perorangan. Dalam masa transisi itu unsur "kebersamaan" dimasukkan ke dalam peru- . sahaan swasta melalui sistem sema'cam ESOP (employee stock ownship program), yaitu melalui pemilikan kolektif saham oleh karyawan atau koperasi karyawan. Asas "kekeluargaan" dimasukkan ke dalamnya dengan menempatkan kedudukan karyawan sebaga "partner berproduksi", bukan sebagai "faktor produksi" dalam konteks Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Hal ini pernah saya kern ukakan pula pada' tahun 1981. 1 . Adanya UU No. l(fahun 1987 (UU Kamar Dagang dan Industri Indonesia) harus kita lihat dalam rangka transisi ini yaitu untuk mengikat pelaku ekonomi itu dalam satu misi nasional, yaitu demokratisasi ekonomi dan meningkatkan kerjasama antara mereka. UU No. l(fahun 1987 dari kacamata koperasi merupakan .sesuatu tragedi bagi gerakan koperasi karena misi koperasi telah ditinjau dari kacamata ka-pitalistik. Dalam UU No. ITahun 1987 ini, pada ketentuan umum, koperasi dianggap pula sebagai usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Koperasi yang demikian kehilangan identitasnya sebagai organisasi pelayanan (service'center) bagi anggotanya. Juga pada fungsi dan kegiatan, jelas ditegaskan masalah "aspirasi dan kepentingan usaha" serta "hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha", perkataan-perkataan ini tidak reI evan bagi koperasi. Di dalam koperasi yang lebih reI evan adalah masalah 1. Lihat Sri-Edi Swasono "Orientasi Ekonomi Pancasila", di dalam Madjid, Abdul . .. dan Sri-Edi Swasono (Eds.) Wawasan Ekonomi Pancasila (Jakarta: UI-Press, 1981 dan Sri-Edi Swasono "Membangun Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonom ian Indonesia", di dalam Sri-Edi Swasono, Koperasi di dalam Ored Ekonomi Indonesia (Jakarta: UI-Press, 1983). .
276
H uku.m dan Pembang U/UUI
hubungan antar anggota. UU ini kiranya disusun dari kacamata swasta, dan nantinya hanya akan menjadi suatu "forum komunikasi" bagi ketiga pelaku ekonomi? Jiwa UU ini adalah mempersatokan melalui "penyebut" yang sarna (yaitu demokrasi . ekonomi) sehingga tiga pecahan dengan "pembilang" yang berbeda itu bisa dijumlah menjadi satukekuatan. UU No. l/fahun 1987 perlukitadukung dari hikmah ini. Selanjutnya perlu dipersiapkan undang-undang pokok perekonomian untuk mempercepat masa transisi itu, menuju suatu perekonomian yang harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan bangun-bangun perusahaannya dan koperasi sebagai dasarnya. Di atas telah ditawarkan upaya menjelaskan secara singkat 3 un sur "perekonomian disusun", (2) "usaha bersama" dan (3) "asas kekeluargaan". Crucial points lain dalam pasal ini adalah (4) "penting bagi negara", (5) "menguasai hajat hidup orang banyak", (6) "dikuasai oleh negara"; (7) "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" dan (8) "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Di sinilah kesatuan penafsiran harns dimulai. Semua crucial points, itu akhirnya harns jelas dijabarkan oleh MPR. . Politik Kemakmuran Rakyat: Pasal 27 (ayat 2). Demokrasi ekonomi Indonesia menekankan pada pentingnya masalah kemakmuranrakyat kemakmuranbagisemuaorang.Pasal33 danPasal 34 UUD 1945 . telah memilih dan menentukan sistem 1945 juga telah menetapkan prioritasnya, yaitu membangun langsung manusianya melalui pesan Pasal 27 (ayat 2), bahwa "tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. " Politik kemakmuran masyarakat paling tidak harus diarahkan kepada dan dapat menjawab 3 hal pokok berikut ini: (1) bagaimana meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran; (2) bagaimana mengurangi ketidakmerataan dan (3) bagaimana memerangi kemiskinan. untuk untuk mencapai keadilan sosial; . . mencapai keadaan yang lebih adil dan rriakmur, kemiskinan untuk mencapai keadaan yang Iebihadil dan makmur. Jadi masalah pertumbuhan ekonomi (GOP) ditarik dari ketiganya ini dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat bermakna secara langsung terhadap ketiga butir ini merupakan masalah pokok derivatif. Pasal27 (ayat 2) harns menjadi dasar bagi politik kemakmuran masyarakat Lapangan kerja harns menjadi target utama pembangunan nasional, dan kerja harns menjadi target utama pembangunan nasional, dan dari .targefinilah ditarik targettarget derivatif lain temiasuk tingkat pertumbuhan GOP, nasional dan sektoral . Meletakkan lapangan kerja sebagai target sentral di dalam pembangunan akan berarti mengutamakan manusia di dalam pembangunan akan berarti mengutamakan manusia di dalam pembangunan, berarti kita membangun melalui pendekatan human resources development, yang berarti pula pembangunan menjadi lebih insani. Pembangunan adalah untuk manusia, bokan untuk pembangunan itu sendiri. Selama ini kita telah terlalu berorientasi pada GOP. Hal ini lteah menyesatkan, membuat kita "disoriented" . .
•
•
.Penegasan Pak Harto Pak Harto dalam autobiografinya menegaskan hal-hal penting mengenai
Koperasi Sebagai
277
•
Sistem Ekonomi Indonesia sebagai beri1cut : 2 Kita paham bahwa sistem kapitalisme dititikberatkan pada hal-halindividu , persaingan bebas. Siapa yang kuat diaJah yang hidup dalam persaingan, ia mematikan usaha orang lain. Sedangkan sosialisme jelass bertitik-tolak dari yang lain. Memang dalam ajaran yang kedua ini kepentingan individu diperhatikan juga, akan tetap kepentingan bersama diutamakan". II ••••
Karena itu, Pancasila itu lebih bisa kita sebut sebagai ajaran yang memberat kepada sosialisme. Karena itulah, Pancasila adalah sosialistis religius. Jadi, Pancasila itu mementingkan kebersamaan dan individu, de~ ngan percaya kepada adanya Tuhan. Pancasila punya sifat sosialistis religius" . II •••••
Sosialistis saja belum tentu percaya kepada Tuhan; komunis tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, yang religius, ada juga yang menganut kapitalisme saja, kurang mementingkan sosialismenya. II ••••••
Ada yang mengatakan, masyarakat Pancasila itu adalah masyarakat religius sosialistis. Saya katakan, tidak! Karena apa? Karena religius itu sebetulnya sudah mengandung sosialisme. Ajaran agama juga soal kebersamaan. Tetapi sosialisme belum tentu percaya kepada Tuhan". Lebih lanjut Pak Harto menyatakan pula:
3
.
"......... Pada tanggal30 Desember 1987, dalam sidang paripurna terakhir Kfibinet Pembangunan IV, saya lontarkan - atau mungkin tepatnya hams disebut lagi-Iagi melontarkan - pikiran dan dorongan mengenai usaha mewujudkan amanat pasal33 UUD '45. Penjelasan saya itu sebenarnya saya tujukan kepada para pejabat eselon I, II dan III. Karena para pejabat inilah yang akan terus menerus menggumuli masalah ini. Presiden, Wakil Presiden dan para menteri cuma bertugas selama lima tabun. Tapi para pejabat eselon I, II dan III itu akan melanjutkan terus gagasan dan tugas itu benar-benar merupakan satu korps yang bertanggungjawab". Sekarang, pembangunan dalam bidang ekonomi sudah kita lakukan, sementara kita memasuki akhir Pelita IV. Dalam Pelita V akan kita mantapkan kerangka , landasan. Nanti, dalam Pelita VI kita sudah hams benar-benar bisa mempergunakan landasan yang sudah mantap itu untuk mewujudlain masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan kemampuan sendiri. Pelita VI adalah masa tinggal landas kita. II ••••••
2. Lihat Soeharto, Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya , autobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung }>ersada, 1988), halaman 358 - 359 . 3. Ibid~ halaman 486 - 490 . •
•
278
H ulaun dan Pembangunan
Apa yang jadi masalah dalam hal ini? Rupanya kita masih agak melupakan para pelaku ekonomi. Mereka hams disesuaikan dengan amanatPasal33 UUD '45, yakni pemerintah, swasta dankoperasi. Dalam mewujudkan dan mengembangkan demokraSi ekonomi, kita hams benar-benar membangun pelaku~pelaku ekonomi sesuai dengan pasal33 UUD '45 itu. Inilah rupa-rupanya yang belum dengan benarbenar kita sadari. Selama ini kita hanya membangun pertanian industri, prasarana . dan sebagainya. Tapi pelaku-pelaku ekonominya belum benar-benar kita sesuaikan. Artioya, walaupun telah ada pi-kiran kita tentangnya, akan tetapi kita belum sampai pada kebulatan tekad. Persa-maan pendapat pun di antara kita mengenai hal ini belum kita temukan". "......... Ada tiga masalah yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan pasal 33 . . UUD '45 itu. Pertama, ekonomi nasional kita harus kita bangun atas dasar usaha bersama dan kekeillargaan. Dus, usaha bersama dan kekeluargaan inilah yang harus menjadi pegagang. Kedua, cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, rakyat banyak, yang penting bagi riegara , hams dikuasai oleh negara. Ketiga, air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya hams dikuasai oleh negara. Untuk apa ? Ini y ang sering-sering dilupakan. Jawabnya: untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat ". "........ Ini tidak sesllai dengan negara-negara maju (Barat). Tapi memang kita ingin meniru negara-negaraBarat Kita ingin membangun ekonomi nasional berdasarkan pasal33 UUD '45." "........ Sekarang , di negara-negara maju, dalam rangka pemerataan dan keadilan, perusahaan-perusahaan itu melakukan "go public". Masyarakat diajak untuk turut . . serta di dalamnya. Tetapi saya sekarang (1987) berpikir, untuk di sini, di negeri kita sekarang, tidak bisa hanya dititikberatkan pada "go public". Dengan begitu - karena masyarakat belum kuat, karena rakyat belum kuat - go public itu hakekatnyahanya akan jatuh pada perseorangan yang kuat". "......... Maka saya pikir, koperasi-koperasi yang hams diberitahu dan diajak ikut serta. Koperasi harus masuk dan memiliki perusabaan-perusahaan itu" . "........ Pengalaman• kita pikir mencatat bahwa banyak kredit yang macet, berhubungan degan KUD itu. Jumlah keseluruhan kredit, dihitung sejak m.Jlainya. KUD-KUD itu sampai dengan sekarang (Desember 1987) mencapai sekitar 1 tril yun 26,3 milyar rupiah. Tunggakan Rp. 170 milyar per 30 November 1987. Tapi saya yakin, kalau . kita terus berusaha keras, kredit yang macet itu bisa kembali. Dan hendaknya kita . ketahui bahwa kebanyakan kredit itu tidak jatuh pada para petaninya, dan itu kebanyakan disebabkan oleh para pengurus KUD, yang bukan petani." KUD-KUD pemah tidak berfungsi lagi. lni satu setback. kemunduran dengan koperasi di desa-desa itu. "......... Tetapi pengalaman ini tidak boleh menyebabkan kita berhenti dengan mengusahakan koperasi bagi para petani kita itu. Kita kebangkitan kembali KUD-KUD tidak tepat kalau kita tinggalkan KUD-KUD itu. KUD adalah yang bakal jadi tulang punggung kehidupan ekonomi kita". "........ ~. Sekarang memang jumlah KUD sudah banyak, tapi banyak isinya masih , •
•
Koperasi Sebagai
279
belum seperti yang kita harapkan." ".......... Menteri yang mengurusi soal ini dan saya sudah berusaha dengan segalacara untuk membenahi koperasi-koperasi ini. Tapi kalau tidak ada bantuan dari para pejabat dan instansi, tentu tidak akan ada kemajuan. Sebab itu saya sangat berpesan kepada para pejabat eselon satu, dua dan tiga, agar serempak mengadakan perubahan dan penyempurnaan dalam hal ini .. Kitasecara keseluruhan harns membenahi soal ini." . . ".......... Saya tidak akan mencari kesalahan pada siap dengan mundurnya KUD itu. Tidak akan menyalahkan Menteri. Saya tahu, ia stidah berusaha kerns. Tapi saya tabu pula, tanpa dukungan dari sernua pibak koperasi kita tidak akan bisa rnaju. Karena itulah kita memerlukan dukungan dari seua pihak. Minimal moral untuk melaksanakan semua gagasan mengenai ini. Jangan malahan mengambil langkah-langkah yang mempersulitjalannya koperasi-koperasi itu. Kalau mau rnenimpakan kesalahan, timpakanlah pada saya Saya sendiri harns bertanggungjawab. Mungkin pula karena keterbatasan kemampuan saya, sehingga saya belum bisa mendapatkan pengertian dari yang lain. Saya bersyukur, kalau dengan yang lain ini akhimya paham, bahwa melaksanakan ini adalah melaksanakan panggilan, melaksanakan amanat UUD '45". •
Garis Besar Pernik iran Dekopin. Di satu pihak Dekopin adalah badan tertinggi yang mewaIpli Gerakan Koperasi di Indonesia. Di lain pihak Pemerintah terikat dan komited pada pemba. . ngunan koperasi sesuai dengan pesan UUD 1945. Jadi program kerja Dekopin dalam menghadapi Repelita V adalah bekerja dengan pernerintab. Dalam butir-butir singkat; strategi pembangunan koperasi (yang menjiwai program-program kerjanya) adalah : 1. Bekerjasama seluas-Iuasnya dan seintensif mungkin dengan Pemerintah, khususnya dengan Departemen Koperasi dan pula dengan Instansi-instansi Pemerintah lainnya. Hal ini berarti antara lain ikut aktif mem bina KUD-KUD ke arab kemajuan dan kemandirian. Seperti kita ketahui pembangunan dan pembinaan KUD bagi pemerintah merupakan prioritas untuk pembangunan daerah pedesaan. 2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-Iembaga swadaya masyarakat khususnya yang bergerak di bidang perkoperasian. 3. Meningkatkan kesadaran ~rkoperasi baik dalam kaitannya dengan . ideologi dan cita-cita konstitusi, maupun dalam kaitannya dengan koperasi sebagai badan usaha efektif dan masuk akal dalam rangka pembangunan yang bertitik-tolak dari dan untuk manusia. Dalam Repelita V ini, mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia baik melalui KUD, koperasi non-KUD dan koperasi fungsional, dalam jenjang primer, sekunder dan tersier, maupun secara sistematik melalui gerakan nasional mem-Pasal 33-kan bentuk-bentuk usaha nonkoperasi yang berjalur sistem perundangan kolonial, menuju pemilikan saham perusahaan oleh koperasi/koprasi karyawan dan perwujudan asas kekeluargaan (H IP). 4. Membentuk/menyusunjaringan koperasi (cooperative network) vertikal dan horisontal. Dengan jaringan koperasi ini kesatuan dan keserempakan gerak •
280
H ukum dan Pembangunan
serta kerjasama kelambagaan dan bisnis ·antarkoperasi akan mudah terbentuk menjadi kekuatan solidarita. Transfer of knowledge dan transfer of experience dalam fora kerjasama tolong-menolong secara terkoordinasi akan mudah terIaksana. Hal ini berarti pula memberikan perhatian lebih besar tidak saja pada koperasi-koperasi primer tetapi juga sekunder dan tersier. Koperasi-koperasi berhasil hams menjadi kekuatan pembina bagi koperasi yang bel urn maju, antara lain melalui sistem magang atau pemberian technical assistance yang konkrit~ Kemampuan koperasi maju dan berhasil hams menjadi daya pejal bagi proses memandirikan koperasi Indonesia. 5. Memperkuat tegaknya pilar-pilar koperasi (cooperative infrastructure) seperti BUKOPIN, KAI, KJA, Perum PKK, Kelompok Tani, Sistem KUD, Sistem PIR dan Sistem Perundangan. 6. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku-pelakuekonomi Jainnya (BUMN dan Swasta). Ketiga pelaku ekonomi di Indonesia semua terikat oleh demokrasi ekonomi. Dari BUMN diharapkan terjadinya keterkaitan usaha dalam pola interdependensi. Dengan pihak swasta demikianpula, dengan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pemilikan saham oleh karyawan/koperasi karyawan dalam proses demokratisasi ekonomi. 7. Meningkatkan kerjasama dengan gerakan-gerakan koperasi lllar negeri, di tingkat internasional maupun regional, multilateral maupun bilateral. 8. Ikutaktifbersama pemerintah dan DPR menangkal di tingkat makro sistem liberalistik dan kapitalistik yang masih berlaku (macro reform). Dan di tingkat mikro melindungi koperasi dan mengembangkannya melalui usaha-usaha bisnis yang sehat dan rasional (micro reform). 9. Menyusun tahapan-tahapan pembinaan menuju kemandirian, yang meliputi usaha pemantapan kelembagaan, perIuasan kegiatan bisnis dan jangkauan serta jaringan usaha secara modem. 10. Memperkuatkelembagaan DEKOPIN sesnai dengan fungsinya dan tuntutan masyarakat maju. Pendidikan perkoperasian perIu ditingkatkan dan ditangani melalui kurikulum nasional secara integratif. Mendirikan (kembali) Majelis Pendidikan Koperasi. •
Penutup Apa yang kita cari dalam pembangunan ini? Pembangunan bukanlah untuk pembangunan itu sendiri, bukan demi NGP, bukan demi ekspor nonmigas dan lainlain. Pembangunan bertitik-tolak dari manusia dan untuk si manusia. Hal ini telah ditegaskan oleh Presiden Soeharto di Timor-Timor bam-bam ini. Dengan kata lain man usia tidak boleh dinomorduakan dan komoditi diutamakan. Kita ikuti dengan seksama, semenjak penegasan Presiden Soeharto tanggal 10 Desember 1987 kepada HIPIKOP bahwa kita semua hams merasa terikat pada amanat pasal33 UUDD 1945 dan bahwa koperasi hams diterima sebagai doktrin, kemudian diulang dan ditekankan lagi pada sidang paripuma terakhir Kabinet Pembangunan IV tanggal 30 Desember 1987 dan kepada paragubemur seluruh
Koperasi Sebagai •
281
Indonesia tanggal23 Janllari 1988, kita lihat Kepala Negara terus-menerus menghimbau seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk memajukan koperasi. Presiden Soeharto tidak bisa ditawar samasekali akan hal ini, suatu komitmen penuh, bokan retorika. Inilah momentum paling tepat bagi gerakan koperasi untuk menancapkan lebih dalam banyak lagi kepada perkembangan koperasi Indonesia. Kita semua, Depkop dan Dekopin harns lebih siap dari pihak manapun dalam mendayagunakan momentum ini. Dalam masa transisi seperti saya kemukakan di atas, kita harns "mem-Pasal 33-kan" sistem ekonomi KUHI>, bokan sebaliknya meng-KUHD-kan Pasal 33. Dengan kta lain bokan pasal33 yang kita transisikan, tetapi sistem KUH I >-lah yang kita transisikan ke arah koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Inilah salah satu penggam baran Peta Perkonomian Indonesia. Masalah sistem ekonomi Indonesia berdasaar Pasal33 UUD 1945 akan tetap merupakan tantangan dalam abad 21 nanti jika masalah masa transisi itu tidak lekas terjawab. Setelah memperhatikan kuiim wilktu yang lebih panjang dalam sejarah pem~ bangunan ekonomi Indonesia, kiranya untok mendekati sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, kiranya untuk mendekati kondisi "das Sollen" dari cita-cita kemerdekaan kita, Sistem Ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi itu akan lebih terwujud dalam setiap penyusunankebijaksanaan dan strategi pembangunan dikaitkan lebih langsung dengan butir-butir Demokrasi Ekonomi. Dengan demikian perencanaan sistem dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan sistemnya.
•
.**
•
