bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan bidang ekonomi dalam rangka mencapai
PERANANPEMERINTAH DAN DUNIAUSAHA MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMIDALAM REPELITA VI (PJPTII} Y' 1', i',
'\
tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Struktur ekonomi kita sekarang telah lebih seimbang dan lebih kuat sebagai landasan bagi pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 1992 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Brutol adalah 19,6 persen, industri manufaktur sebesar 2O,8 persen.
l n
l Kita sekarang berada pada tahapan yang penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Tahun ini sudah, tepatnya tanggal 1 April 1994 akan dimulai dengan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang yang Kedua, diawali dengan pelaksanaan dari Repelitayang Keenam. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam PJPT ll itu adalah bahwa pembangunan PJPT ll merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari PJPT l. Oleh karena itu dalam PJPT ll kebijaksanaan kita bukan sama sekali baru, atau berubah mengganti kebijaksanaan-kebijaksanaanyang telah menunjukkan keberhasilannya dalam PJPT l. Memang PJPT I adalah tahapan menciptakan landasan vanq kuat agar dalam BlEf ll kita bisa memasuki proses leoas landas. Suatu masa, babakan baru upaya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang juga disebut era Kebangkitan Nasional kita yang kedua. Titik berat oembanounan tetap diletakkan oada bidano ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, S!I!!!g-dg0g!!O kualitas sumber dava manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-
86
Untuk Repelita Vl sebagai awal PJPT ll sasaran akhir rencana adafah sektor pertanian kontribusinya pada PDB menjadi 17,6 persen dan industri pengolahan 24,1 persen. Sektor jasa juga diharapkan meningkat persentase kontribusinya pada PDB. Keterkaitan yang lebih tinggi antar sektor industri, pertanaandan jasa akan diusahakan dalam Repelita Vl. Dalam hal ini dapat diberi perhatian pada agro bisnis dan agro industri, satu sektor yang masih punya peluang besar untuk dikembangkan. Kebiiaksanaan pembangunannya juga tetap bertumpu kepada Trilooi Pembanqunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang untuk lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasitnyadengan untuk berperan serta aktif lebih memberi peran kepada rakyat dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelaniutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Begitu rumusan GBHN. Sebagai daya dorong pembangunan ekonomi kita, Dertumbuhan ekonomi akan lebih kita tinokatkan. Kalau dalam PJPT I pertumbuhan ekonomi rata-rata setahun adalah 6,6 persen, maka
87
dalam PJPT ll kita berusaha mencapai rata-rata 7 persen setahun. Dalam Repelita Vl pertumbuhan ekonomi rata-rata kita rencanakan
utama untuk penanggulangan kemiskinan ini menuntut usaha
yang sungguh-sungguhuntuk mengatasinya.Sekarangmasih ada sekitar 27 iuta orang yang bisa disebut miskin mutlak. tndonesia berusaha mengentaskan kemiskinan ini dalam dua Repelita mendatang. Pemerintah melalui antara lain pembangunanprasarana ekonomi dan dunia usaha melalui perdagangan,investasi dan lain-lain dapat mendukung upaya pemerataanpembangunan dengan kegiatan ekonomi nyata di daerahdaerah luar Jawa yang perlu lebih . dipacu pembangunannya. Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi oleh sektor masyarakat, dunia usaha khususnya jirga pembangunanyang akan mendukung upaya pemerataan penting yaitu perluasankesempatankeria. Dalam RepelitaVl nanti diperkirakanmasih ada sekitar 2,Zfifiatambahan angkatankeria baru tiap tahunnya. Indonesia juga perlu terus melaksanakan kebiiaksanaan ekonomi dan moneter untuk terciptanya dan terpeliharanya prasyarat kondisi stabilita-s makro ekonomi sebagai suatu penting bagi pelaksanaanpembangunanyang kita laksanakan. Stabilitas ekonomi internal seperti indeks inflasi dan suku bunga maupun stabilitas ektemal dalam sehatnya neraca perdagangan, neraca pembayaran dan neraca berialan (current accountl, iuga cadangandevisa harus selalu kita jaga dengansebaiknya.Stabilitas makro ekonomi iuga penting untuk kegiatan dunia usaha karena lebih memberikan keoastian usaha terutama dalam (perencanaanfinvestasi jangka panjang. lnilah hal-hal yang perlu kita perhatikandalam PJPTke ll. Hal lain yang penting dan perlu digaris bawahi mengenai pembangunan dalam PJPT ll adalah oeninokatgn oeran sqrta masvarakat. Dalam GBHN 1993 disebutkanantara lain 'Pem-
88
89
6,2 persen setahun. Ini untuk mempertahankan momentum pembangunan kita, menaikkan taraf hidup rakyat, dan untuk tetap dapat kompetitif dalam wilayah dunia (Asia Pasfikl yang lebih
kompetitif.
Miracle"
Dalam
suatu studi Bank Dunia "The Asian
dikemukakan
bahwa wilayah Asia Timur-Tenggara merupakan wilayah ekonomi yang paling dinamis di dunia. Pada akhir Repelita Vl nanti kita harapkan pendapatan per kapita Indonesia bisa meningkat menjadi sekitar $1OOOsetahun, dan diakhir PJPT ll empat kali dari sekarang. Pertumbuhan sektor-sektor dalam Repelita Vl direncanakan sebagai berikut. Sektor pertanian rata-rata 3,4 persen setahun, pertambangan 2,6 persen, industri pengolahan 9,4 persen, industri pengolahan non migas saja 1O,3 persen, bangunan 8,O persen, perdagangan 6,6 persen, perhubungan dan tetekomunikasi 7,7 persen setahun. Ekspor juga akan terus kita pacu, karena ini penting baik untuk pemenuhan kebutuhan devisa bagi pembangunan, tetapi juga dengan peningkatan investasi untuk ekspor (produksi eksporl mendukung pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memperluas kesempatan kerja. Ekspor hasil produksi industri non miqas kita harapkan meningkat terus sekitar 2O persen dalam Repelita Vl nanti. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu kita justru akan bisa melanjutkan dan meningkatkan upaya pemerataan pembanounan dan penanqoulanqan kemiskinan. Memang ter-
bangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masvarakat adalah pelaku utama pembanqunan dan
dan empowering. Hubungan birokrasi pemerintah sebagai agent of change yang motivator menumbuhkan sikap-sikap inovator dalam
pemerintah berkewajiban untuk menggerakkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang". Peran serta nyata
kalangan masyarakat sendiri. Manajemen pembangunan lebih membatasi diri pada penyediaan sarana, memonitor dan koordi-
dari masyarakat dan dunia usaha khususnya dalam kegiatan ekonomi
nasi pelaksanaan. Peningkatan fungsi pelayanan aparatur pemerintah terutama dibidang public service. Semua ini sebenarnya shiftnya sudah dimulai sejak awal tahun 8O-an menganti-
investasi pembangunan
sipasi oil shock dan dimulainya era industrialisasi.Dalam GBHN disebutkan "khususnya dalam melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam
adalah dibidang tabungan dan investasi, dalam bentuk tabungan masyarakat dan investasi usaha (pembangunanl. Dalam Repelita Vl nanti andil sumber pembiayaan pembangunan untuk yang diharapkan dari tabunqan masvarakat adalah sekitar 7O persen (Rp. 453 triliunl dan sekitar 3O persen (Rp. 2O6 triliun) dari tabungan pemerintah (termasuk dana luar negeril. Dana investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,2 persen per tahun dalam Repelita Vl diperkirakan seluruhnya Rp. 660 triliun. Tabungan dan investasi pemerintah terutama ditujukan untuk penciptaan iklim usaha/kegairahan ekonomi masyarakat, prasarana sosial ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Sebenarnya andil sektor masyarakat (swastal ini sudah besar dalam PJPT l, tetapi dalam PJPT ll diharapkan lebih tinggi lagi. Ini satu tantangan besar bagi sektor masyarakat terutama dunia usaha. Peranan
Pemerintah dalam
melaksanakan
Manajemen
dalam Repelita Vl harus mencerminkan the changinq role of qovernment. Dari suatu orientasi seperti yang 'direct involvement" (campur tangan disebut lrving Serdlow 'control and langsung, pengurusan dalam segala hal), melalui Pembangunan
licencing" (pengawasan dan perizinan berbagai rupa) kearah penqendalian arah oembanounan melalui kebiiaksanaan,oromosi
pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat". Peranan Pemerintah dan dunia usaha adalah meningkatkan hubungan kemitraan yang tinggi antara Pemerintah dan sektor Swasta, justru dengan menghindari kolusi antara keduanya. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi peran sertanya dalam kegiatan ekonomi oleh masyarakat (sektor swasta), dan dunia usaha, baik swasta, koperasi dan BUMN perlu menjawabnya dengan kegiatan ekonomi produktif yang meningkatkan taraf hidup rakyat. Sekali lagi pembangunan kita, apalagi dalam tahap PJPT ll yang akan lebih ditandai oleh kemandirian ekonomi, maka upaya yang lebih besar bersumber dari usaha kita sendiri (dalam negerif, dan terutama oleh masyarakat ltermasuk dunia usaha) kita sendiri. Peranan Pemerintah dan dunia usaha juga ditandai perlunya peninqkatan produktivitas dan efisiensi "Pertumbuhan ekonomi
dan motivasi oartisioasi aktif masvarakat yang bersifat enabling
harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta Ekonomi sumber daya manusia yang berkualitas" (GBHNl.
90
9l
(makro)
kita memang masih harus ditinqkatkan efisiensinva. Masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan adanya biaya tinggi dan inefisieni. Proteksi dan subsidi apalagi pada industri hulu, kecenderungan monopoli, monopsoni, dan oligopoli tetapi juga ongkos birokrasi (karena lamanya atau ruwet pengurusannya) dan lain-lain memberi pengaruh pada efisiensi ekonomi. lni perlu kita perbaiki terus menuju suatu lingkungan ekonomi yang lebih efisien dan produktif. Ukuran efisiensi makro ini juga tercermin dalam ICOR (lncremental Capital Output Ratio) yang pada tahun 199211993 diperkirakan 4,5, diakhir Repelita Vl diharapkan bisa turun menjadi 4,2. lni memerlukan pembenahan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi yang perlu terus dikeluarkan melalui pentahapan yang dinamis (dynamic gradualism). Kecuali pembenahan efisiensi ekonomi makro, juga ekonomi mikro masingmasing badan usaha perlu rhenjadi lebih efisien dan produktif. Tujuannya adalah efisiensi dan oroduktivitas usaha. Unsur-unsur yang dapat diperbaiki bisa menyangkuat kemampuan manajemen, mutu sumber daya manusia, penggunaan teknologi, organisasi
yang vestment measureslyang lebih bersaing,masalah-masalah berhubungan dengan'intellectual property rights'. Memang ekonomi dunia diharapkanmeniadi lebih terbuka tetapi iuga lebih bersaingbaik dalam perdaganganuntuk memasukipasar maupun dalam menarik investasi.Hal ini perlu diambil peluang-peluangnya untuk produk-produk ekspor kita memasuki pasar dunia dan menarik investasi ke Indonesia.Tetapi untuk itu menuntut kita (ekonomi makro maupun mikro dunia usahal harus iuga lebih produktif dan efisien serta mampu meningkatkanmutu produk. SelesainyaUruguay Round perlu diimbangi dengan peningkatan proteksidan subsidi. efisiensiindustri, pengurangan/penghilangan Untuk menciptakan iklim vanq lebih nem,berikan peluPno meninqkatkankesemoatanusahabagi kegiatanekonomimasyarakat terutama dunia usaha, khususnyauntuk tabynqan. investasi dan eksoordiupayakanoleh Pemerintahberbagaioaket dereoulasi. Paket-paket itu juga dituiukan untuk mengoreksidistorsi harga (ekonomipasarl agar kegiatandunia usahameniadilebih produk-
memperhatikan masalah standar-standarperdagangan,terbukanya arus jasa (services) global, insentif-insentif untuk investasi (in-
tif, efisien, dan berdaya saing antara lain dengan menyederhanakan berbagai prosedur perizinan dan mengurangi pungutanpungutan yang membebaniongkos serta kelancaranarus barang ekspor impor dan iasa dengan. menghilangkan/mengurang hambatan-hambatannon tarif, dan menurunkan banyak tarif 'insentif measures' untuk tabungan dan impor. Demikian puta investasi dengan perhatianagar arah investasiiuga menyebardi daerah-daerahluar Jawa. Ini perlu didukungdengankemantapan sektor keuangandan perbankan,serta sehatnyaarus perkreditan. PerananPemerintahdan dunia usahaiuga perlu untuk mengusaha dan usahakantebih terselenggaranyakemitraan-kemitraan
92
93
yang kurang terbebani cost centers, kejelianpasar dan lain-lain. Upaya untuk terus mengembangkankemampuan dunia usaha vano kompetitif karena ekonomi kita vano terkait denqan ekonomi qtobal vanq iuoa meniadi semakin kompetitif. Lebih-lebih lagi karena Uruguay Round berhasil diselesaikan,maka ekonomi dunia juga semakin terbuka. Indonesia yang turut menandatangani perjanjian GATT (Final Act Uruguay Roundl itu menjadi lebih terkait dengan "multilateral trade arrangements". Kita perlu lebih
keterkaitan-keterkaitan usaha baik antara badan usaha swasta, koperasi dan BUMN antara badan usaha besar. menenqah dan kecil, dan antara usaha sektor industri, sektor oertanian dan sektor iasa. Kemudian secara lebih khusus bagaimana agar peluang atau kesempatan-kesempatan usaha yang diciptakan dan
sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif dan profesional,iklim usaha yang sehat .............".
dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha terutama usaha menengah, kecil dan koperasi. Sekarang ini misalnya dalam ekspor hasil produksi industri non migas disumbang paling besar
maupun manaiemenl denqan karvawan dalam suatu irtdustri (usahal. lni diusahakan antara lain melalui kesepakatan persyaratan dan ketentuan kerja antara manaiemen dan unit SPSI dalam
dari industri menengah dan kecil (7O% aneka industril, demikian pula dalam penyerapantenaga kerja. lni misalnya bisa dikembang-
industri tertentu. Banyak yang telah dilakukan, tetapi tetap perlu ditingkatkan. Asosiasi usaha dengan SPSI dan Pemerintah didalam
kan dalam agro bisnis dan agro industri serta pariwisata. Usahausaha besar hendaknya justru membantu pengembangan usaha menengah dan kecil dan bukan malah mendesak peluang usaha
pola Tripartit, dalam hal ini Departemen Tenaga Keria menialin hubungan menciptakan iklim keselarasan hubungan keria itu. Pada pokoknya hubungan antara pengusaha dan karyawan yang se-
mereka itu. lMisalnya saya baca dikoran, usaha perakitan mobil tidak lagi mensub kontrakkan component parts kepa{a perusahaan menengah, produsen "ope day chicken" menaikkan harga
laras, memperhatikan kepentingan karyawan sesuai kewaiarannya, tetapi juga produktivitas dan efisieni usaha. Kita perlu beri perhatian soal ketentuan upah minimum misalnya. Kemudian
yang memberatkan peternak-peternak ayam menengah dan kecill. Baru-baru ini Bapak Presiden mengingatkan lagi akan pentingnya
ketentuan-ketentuan persyaratan dan perlindungan keria, dan keikutsertaan dalam JAMSOSTEK Uaminan Sosial Tenaga KerialDalam hal ini perlu diberi perhatian iuga kepada peningkatan kemampuan manaiemen vanq orofesional dari dunia usaha, serta
pola usaha Bapak Angkat- Bisa ditambahkan pula pola Inti-Plasma. BUMN antara lain diharapkandapat menyisihkan sampaidengan 5 persen laba (sesudah pajakl untuk kepentingan pengembangan usaha menengah, kecil dan koperasi. Hal ini bisa dilakukan melalui antara lain pengembangan modal ventura, pola inkubator, sub
Peranan Pemerintah dan dunia usaha bersama adalah turut menqembanqkan apa yang disebut sebagai '!B!!ustr!g!--peacg. keselarasan hubunqan keria antara penqusaha (baik pemilik
peningkatan ketramoilan dari oar,a karvawan. Hal ini ielas akan memberi pengaruh pada peningkatan produktivitas dan efisiensiUntuk ini dunia usaha perlu memberikan perhatian dengan menyelenggarakan program-program pelatihan. lni adalah investasi sumber daya manusia yang penting. Dengan ini
kontrak dan sebagainya. Dapat disambut baik bahwa Pemerintah bermaksud untuk menyusun pengaturan kebijaksanaan pengem-
misalnya
bangan usaha menengah dan kecil. GBHN menyebutkan'didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan usaha koperasi,
kesetarasanhubungan kerja juga bisa dikembangkanLebih dari itu adalah upaya untuk mengembangkan
negara, dan swasta ......... yang kesemuanya didukung oleh
kewirausahaan (entrepreneurshipl
94
95
dan
etos keria oroduktif-
Dengan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah perlu terus berusaha menciptakan peluang, kesempatan usaha tetapi bagaimana menanggapi dan memanfaatkan peluang dan kesempatan usaha itu memang sangat tergantung dari kewirausahaan, etos kerja produktif selain kemampuan manajemen yang profesional dan ketrampilan sumber daya manusia. Etos keria produktif ini iuga berlaku bagi aparatur pemerintah yang bersifat pelayanan. Terakhir peranan Pemerintah dan dunia usaha adalah untuk memberi perhatian dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan
juga suatu kontribusi yang diharapkanbagi peningkatanpenerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan, yang antara lain dipergunakanbagi pembangunanprasarana-prasarana ekonomi yang penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pajaktersebut pada akhirnyaakan memberimanfaat kepadadunia usahajuga. Demikianlahkiranyapokok-pokokperananPemerintahldalam hubunganl dengan dunia usaha lebih secara kemitraan untuk mendorongsecaraberkelanjutanpembangunanekonomikita.
kesehatan keuanqan usaha dari badan-badan usaha. penilaian kesehatan keuangan usaha melalui audit yang juga sehat. Sehingga kalau bisa dapat diperoleh penilaian wajar tanpa syarat, khusus bagi BUMN-BUMN dari BPKP.Dilingkungan BUMN sudah ada perkembanganyang baik. Kalau ditahun 1gg1 yang sehat bO,
Jakarta,15 Januari1994
ditahun 1992 menjadi 52. Yang kurang sehat 27 meniadi 37, dan yang tidak sehat menurun dari 55 menjadi 41. Tahun 1993 ini trend itu diharapkan lebih baik lagi. Bagi perusahaan-perusahaan negara yang tidak sehat bahkan mengalami kemunduran, Pemerintah telah menyatakan bahwa dana PenyertaanModal Pemerintah tidak lagi bisa dipakai untuk menolong. Pinjaman-pinjamankomersial tetap terbuka, tetapi perlu diperhatikan debt equity rationya. Dan yang dengan pinjaman komersial luar negeri perlu memberitahukan kepada Pemerintah, karena dari segi makro perlu dijaga posisi neraca pembayaran dan neraca berjalan kita agar tidak berbahaya bagi ekonomi secara makro. Untuk ini Tim PKLN perlu tetap melakukan penilaian. Pemerintah perlu terus memelihara dan bahkan meningkatkan kesadaran dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya pada negara yaitu dengan pembavaran paiak. Ini
96
97
