PEMAPARAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)

PEMAPARAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN MADIUN, Pebruari 2017 TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

       



Uu No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I; UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; Perpres No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Perpres No.4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; INPRES No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis; Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia; Intruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN PUSAT

“HISTORICAL BACKGROUND”

 Nawa Cita yg dijadikan pedoman dlm penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan hendaknya dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  Penyerapan anggaran k/l rendah, Stigma kriminalisasi kebijakan Dan Pejabat birokrasi (dan pebisnis) takut, ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

“HISTORICAL BACKGROUND”  Pidato Presiden RI pada upacara HBA Ke-55 tgl 22 Juli 2015 dan Di Istana Bogor Agustus 2015 yg penekanannya dlm pemberantasan Korupsi penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan sehingga Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pengawalan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah terkait dlm hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pem. Nas.  Kejaksaan

RI

sebagai

lembaga

Gakkum

mendukung

keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nas. di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dlm giat perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dlm upaya pencegahaan timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan; Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis BANGNAS untuk kepentingan rakyat; Terserapnya anggaran secara optimal; Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional; Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan. TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

INPRES No. 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksaanaan proyek srategi Nasional telah mengintruksikan kepada Jaksa Agung dan Kapolri: 1. Mendahulukan proses administasi pemerintahan sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyaratakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategi nasional. 2. Meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan atau Kepolisian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategi nasional kepada Pimpinan K/L atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. 3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan K/L atau Pemda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.

Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP sebagaimana yang dimaksud dengan angka 3, dengan berdasarkan : a. b. c. d.

5. 6. 7.

8. 9.

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Alasan yang obyektif. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan Dilakukan dengan etiket yang baik.

Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan. Menggunakan pendapat atau penjelasan atau keterangan ahli dari K/L yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Menyusuan peraturan internal mengenai tata cara (Stadard Operasioanl dan Prosedure/SOP) penangan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam palaksanaan proyek Strategi Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing unit organisasi vertikal. Memberikan Pendampingan/Pertimbangan Hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan Proyek strategis Nasional. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila ada penyimpangan dan pelanggaran.

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat Edaran yang berisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan :

1. Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah. 2. Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk. 3. Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau menghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahan administrasi.

TIM PENGARAH DAN PENGENDALI TP4 KEJAKSAAN PUSAT & DAERAH

Jaksa Agung Muda Intelijen Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kepala Kejaksaan Tinggi Kepala Kejaksaan Negeri

INS.JA No.001/A/JA/10/2015

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TIM PENGARAH DAN PENGENDALI TP4 KEJAKSAAN RI KABUPATEN/KOTA

No.

Jabatan

1

Kepala Seksi Intelijen

2 3

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa pada Bidang Intelijen

4

Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

5

Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus

Kedudukan Dalam Tim Ketua Tim Wakil Ketua Tim Ketua Sub Tim Sekretaris merangkap Anggota Anggota

KEP.JA No.152/A/JA/10/2015

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUGAS & FUNGSI TP4 KEJAKSAAN RI PUSAT & DAERAH 1.

Mengawal, Mengamankan Dan Mendukung Keberhasilan Jalannya Pemerintahan Dan Pembangunan Melalui Upaya-Upaya Pencegahaan /Preventif Dan Persuasif Di Tingkat Pusat. Dengan Cara – Cara :

a. Memberikan

Penerangan Hukum Di Lingkungan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD Dan Pihak Lain Terkait Materi Tentang Perencanaan Pelelangan, Pelaksanaan Pekerjaan, Pengawasan, Perizinan, Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Tertib ADM. Dan Tertib Pengelolaan Keuangan Negara baik atas inisiatif TP4 maupun Atas Permintaan.

b. Melakukan Diskusi-Diskusi Dan Pembahasan Bersama Instansi Pemerintah, BUMN Dan BUMD Untuk Mengidentifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Dlm Penyerapan Anggaran Dan Pelaksanaan Pembangunan c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan . d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapsitas, kompetensi, dan relevan dengan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan pemerintah daerah/BUMD. TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. Memberikan pendampingan Hukum Dlm Setiap Tahapan Program Pembangunan Dari Awal Sampai Akhir di Tingkat Pusat. Berupa : a) Pembahasan Hukum Dari sisi Regulasi Dan Peraturan Per-UU-an. b) Pendapat Hukum Dalam setiap Tahapan Pelaksanaan PBJ. 3. Melakukan Koordinasi Di Tingkat Pusat Dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Yg berpotensi Menghambat, Menggagalkan Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Keuangan Negara. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Melaksanakan GAKKUM di Tingkat Pusat secara Represif Ketika Menemukan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yg Dimungkinkan Dapat Merugikan Keuangan Negara

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RUANG LINGKUP • Pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan meliputi: - Pencegahan/preventif dan persuasi; - Pendampingan hukum. - Melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) dan/atau instansi terkait.

• Pengawalan dan pengamanan sebagaimana dimaksud tersebut diatas dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada lingkungan pemerintah daerah/BUMD.

KORDINASI/MONITORING  Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan ketugian bagi keuangan negara , TP4 melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawas InternalPemerintah (APIP) dan /atau instansi terkait.  TP4 bersama-sama dengan pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.  Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.  Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh ketua TP4 kepada Pemohon dan setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan pada pimpinan.

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAMPINGAN TP4  Kegiatan pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dapat diawali dengan sosialisasi oleh (TP4) kepada lingkungan Pemerintah Daerah/BUMD.  TP4D melaksanakan kegiatan pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan.  Kegiatan TP4 dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan pemerintah Daerah/BUMD.  Permohonan sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon.

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAMPINGAN TP4  Pemaparan sebagaimana dimaksud dibuatkan Notulen oleh Tim TP4, dengan memuat sekurangkurangnya 4 Notulen rapat yaitu; Latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksanaan rapat materi rapat dan kesimpulan.  Setelah dilakukan pemaran sebagaimana dimaksud ketua TP4 membentuk tim dengan surat perintah.  Tim yang telah dibentuk oleh ketua TP4 melakukan telaahan terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawalan dan pengamanan.

PENEGAKKAN HUKUM REPRESIF  Penegakkan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan kordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagikeuangan negara.  Berdasarkan hasil kordinasi dengan APIP penyelesaian dugaan penyalahgunaan keweangan dimaksud dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.  Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh APIP yang bukan bersifat administrasi, pimpinan kepala Daerah/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI PELAKU YG MEMPUNYAI PELUANG KORUPSI DLM KONTEKS PENGADAAN BARANG & JASA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PEJABAT PUBLIK (MEWAKILI PENGUASA DARI DEPARTEMEN) PESERTA TENDER (PENYALUR, KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN SUB KONTRAKTOR) AGEN, PERANTARA, KONSULTAN, REKANAN USAHA, ANAK PERUSAHAAN PENERIMA ATAU PEMBERI SUAP DITINGKAT PEJABAT POLITISI PENYIMPANAN HASIL KORUPSI SAKSI

DAFTAR 226 PROYEK PROYEKSTRATEGIS STRATEGIS NASIONAL (LAMP PERPRES NO.3 /2016) NO NASIONAL LOKASI YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM JAWA TIMUR TERDAPAT 22 PROYEK

A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 1.

Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km)

Provinsi Jawa Timur

2.

Jalan Solo –Ngawi (90km)

Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur

3.

Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87km)

Provinsi Jawa Timur

4.

Jalan Tol Kertosono –Mojokerto (41km)

Provinsi Jawa Timur

5.

Jalam Tol Mojokerto-Surabaya (36km)

Provinsi Jawa Timur

6.

Jalan Tol Gempol-Pandaan (14km)

Provinsi Jawa Timur

7.

Jalan Tol Gempol-Pasuruan (34,15km)

Provinsi Jawa Timur

8.

Jalan Tol Waru-Wonokromo-Tanjung Perak (18,2km)

Provinsi Jawa Timur

9.

Proyek Double Track Jalan selatan

Provinsi Jawa Timur

3 4

DAFTAR 226 PROYEK PROYEKSTRATEGIS STRATEGIS NASIONAL (LAMP PERPRES NO.3 /2016) NO NASIONAL LOKASI YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM JAWA TIMUR TERDAPAT 22 PROYEK 10.

Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)

Provinsi Jawa Timur

11.

Pembangunan Kilang Mini LNG dan Station LNG – LNCG di Pilau Jawa.

Provinsi Jawa Timur

11.

Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (Umbulan)

Provinsi Jawa Timur

12.

3 Bendungan Bajul Mati

Provinsi Jawa Timur

13.

Bendungan Nipah

Provinsi Jawa Timur

14.

Bendungan Bendo 4

Provinsi Jawa Timur

15.

Bendungan Gongseng

Provinsi Jawa Timur

15.

Bendungan Tukol

Provinsi Jawa Timur

16.

Bendungan Tugu

Provinsi Jawa Timur

DAFTAR 226 PROYEK PROYEKSTRATEGIS STRATEGIS NASIONAL (LAMP PERPRES NO.3 /2016) NO NASIONAL LOKASI YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM JAWA TIMUR TERDAPAT 22 PROYEK 17.

Bendungan Smantok

Provinsi Jawa Timur

18.

Bendungan Bagong

Provinsi Jawa Timur

19.

Percepatan InsfrastrukturTransportasi, Listrik dan Air bersih untuk 10 Kawasan Strategi Wisata

Provinsi Jawa Timur

20.

Pembangunan Flay Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong

Provinsi Jawa Timur

21.

Program 4 Pembangunan Infrastuktur Ketenaga Listrikan

Provinsi Jawa Timur

22.

Program Satujuta Rumah tahap II sebanyak 98.020 unit dan tahap III sebanyak 173.803 unit (lokasi belum ditentukan)

Provinsi Jawa Timur

3

MEKANISME KERJA TEKNIS & ADMINISTRASI TP4 PRO AKTIF

KOMUNIKASI, KOORDINASI, KONSULTASI

K /L BUMN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

PELAKSANAAN OLEH TP4D

ATAS PERMINTAAN

UNTUK MENENTUKAN BENTUK WAL-MAN

KOORDINASI DENGAN APIP PENEGAKAN HUKUM

 LEGAL ASSISTEN  LEGAL OPINION

   

PENERANGAN HUKUM. MONITORING PEMBERIAN INFO. ANALISIS MASALAH

PELAPORAN / PRODUK HASIL GIAT TP4D

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH