LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 38/Permentan/OT.140/5/2012 TANGGAL : 22 Mei 2012 PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2012 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak tahun 1979, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba intensifikasi pertanian bagi kelompok tani nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dalam berusahatani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan penghargaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi kepada aparatur satuan Pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dalam upaya meningkatkan kreatifitas dan koordinasi. Sejak akhir tahun 1990-an terjadi perubahan pendekatan pembangunan pangan dari penekanan pada peningkatan produksi pangan menjadi pembangunan ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengapresiasi, serta merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam rangka menggerakkan serta membangun partisipasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan ketahanan pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Mengingat penghargaan ketahanan pangan merupakan agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara serta memiliki nilai dan prestige tinggi, maka diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, wilayah, dan rumah tangga. Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga, regional, dan nasional perlu mendapat perhatian pemerintah untuk mendukung,
mendorong, dan memotivasi penerima penghargaan, masyarakat ataupun lembaga masyarakat lainnya lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, kepada masyarakat perorangan, kelompok masyarakat/kelembagaan masyarakat, perusahaan/swasta dan pemerintah (aparat dan lembaga) yang telah memberikan upaya dan menghasilkan karya yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan, diberi penghargaan tertinggi berupa Adhikarya Pangan Nusantara yang diserahkan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2012 dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan. Proses seleksi dan penetapan calon penerima penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota/provinsi hingga ke pusat. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara adalah: a. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan; b. Memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di daerah. 2. Sasaran a. Masyarakat: perorangan, perusahaan/swasta, dan kelembagaan masyarakat; b. Pemerintah: aparatur pemerintah. C. Landasan Hukum Berbagai ketentuan hukum yang dijadikan landasan dalam pemberian penghargaan ketahanan pangan mencakup: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
2
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 670); D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 2. Kemandirian Pangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 3. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. 4. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), yang terdiri dari masyarakat perorangan, perusahaan/swasta, kelembagaan masyarakat, dan aparatur pemerintah, yang memiliki kinerja baik dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. 5. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokan kebenaran terhadap data/laporan hasil penilaian provinsi terhadap calon penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). 6. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
3
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 8. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 9. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahatani. 10. Kelembagaan Masyarakat adalah kelembagaan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan di wilayahnya. 11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi nonpemerintah yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan di wilayahnya. 12. Swasta adalah sebuah organisasi perusahaan berbentuk Firma, CV, atau Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang untuk melakukan usaha dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. 13. Pembina Ketahanan Pangan adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa selaku pimpinan kelembagaan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa yang sehari-harinya berhasil memberikan pelayanan, pengaturan, pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 14. Aparatur pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. II. BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
Pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara ditujukan untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Sebagai bentuk apresiasi yang dapat memberikan kebanggaan bagi para penerimanya, Pemerintah memberikan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Pemberian Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi upaya dan prestasi yang luar biasa yang dicapai perseorangan atau kelompok dalam rangka perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha.
4
Selain Penghargaan APN, dalam penyelenggaraan acara ini diberikan pula penghargaan Ketahanan Pangan kepada para petani/kelompok tani yang menunjukan prestasi dalam peningkatan produksi pangan dan/atau usaha pertanian. A. Bentuk Penghargaan Penghargaan APN diberikan kepada penerima penghargaan dalam bentuk: trophy, piagam, dan hadiah lainnya. Penyediaan penghargaan berupa trophy, piagam, dan hadiah lainnya dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan. Penghargaan Ketahanan Pangan diberikan dalam bentuk piagam dan hadiah yang disediakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Pertanian. B. Kategori Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, khususnya pasal 59, bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Oleh karena itu, penghargaan APN diberikan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat. Penghargaan APN dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: 1. Pembina Ketahanan Pangan. Calon yang termasuk dalam kategori Pembina Ketahanan Pangan adalah Kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota/desa yang berhasil menggerakkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi pangan, dan mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. 2. Pelopor Ketahanan Pangan. Calon yang masuk pada kategori Pelopor adalah perorangan (bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/bukan tokoh organisasi formal) atau kelompok masyarakat yang merintis pemanfaatan aset (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial) di daerah/wilayahnya dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. 3. Pelayanan Ketahanan Pangan. Calon yang masuk dalam kategori Pelayanan Ketahanan Pangan adalah seseorang (PNS atau bukan PNS) dan/atau kelompok masyarakat (LSM/organisasi kemasyarakatan) yang aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di wilyahnya yang melampaui tugas pokoknya. Termasuk dalam kategori pelayan PNS antara lain:
5
a. Penyuluh (Pertanian/Kehutanan/Perikanan/PU/Kesehatan Masyarakat), petugas pengendali hama dan penyakit tumbuhan/ hewan; b. Petugas pengawas (benih/bibit/mutu hasil pertanian/farmasi dan makanan), medik veteriner dan pengendali (OPT dan ikan); c. Peneliti di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan masyarakat, keamanan dan mutu pangan, teknologi pangan, baik yang ada di lembaga penelitian pusat, lembaga penelitian daerah maupun perguruan tinggi. 4. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan. Calon yang masuk dalam kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan adalah kelompok masyarakat yang berhasil mengelola kegiatan ketahanan pangan yang bersumber dari dana Pemerintah dan/atau dana masyarakat dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Termasuk dalam kategori ini antara lain: a. Kelompok/Gabungan kelompok yang memproduksi pangan (misal: mina padi, ternak, tebu, padi, jagung, hortikultura, dan ikan); b. Kelompok/Gabungan kelompok yang memberdayakan anggota kelompoknya dalam pengembangan usaha produktif/kesehatan dan gizi masyarakat (misal: UPJA, PUAP, LM3, SLPTT, Demapan, kelompok lumbung, LDPM, PKK, Posyandu); c. Kelompok atau lembaga atau perusahaan yang mengembangkan industri pangan olahan (hulu dan hilir) dan merakit teknologi (misal: industri tepung umbi, industri mie singkong, industri mocaf, dan industri alsintan). 5. Pemangku Ketahanan Pangan. Calon yang termasuk kategori Pemangku Ketahanan Pangan adalah tokoh masyarakat (bukan pejabat pemerintah) yang mempunyai pengaruh besar dan berhasil menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara hanya diberikan kepada maksimal 75 (tujuh puluh lima) penerima yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) calon penerima diseleksi melalui Dewan Ketahanan Pangan secara berjenjang, dan 10 (sepuluh) calon penerima hasil seleksi terbaik penghargaan Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian. Jumlah penerima Adhikarya Pangan Nusantara untuk masing-masing kategori seperti dalam Tabel 1 di bawah ini:
6
Tabel 1. Jumlah Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk masing-masing Kategori No
Kategori
1
Pembina Ketahanan Pangan Gubernur: 3 Bupati/Walikota: 6 Kepala Desa: 9 Pelopor Ketahanan Pangan Pelayan Ketahanan Pangan Penyuluh/Pendamping: 8 Pengendali dan pengawas: 6 Peneliti: 4 Unggulan aparatur terbaik hasil seleksi Penghargaan Ketahanan Pangan: 4 Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Pengembangan Produksi Pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri dan perakit teknologi Unggulan pelaku terbaik hasil seleksi Penghargaan Ketahanan Pangan Pemangku Ketahanan Pangan Jumlah
2 3
4
5
Jumlah Penerima 18
3 22
8 12 4 6 2 75
7
III. PENYELENGGARAAN Penghargaan APN tahun 2012 diberikan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan secara selektif, independen, dan transparan, melalui berbagai tahapan. Penyelenggaraan pemberian penghargaan APN dilaksanakan secara berjenjang oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional. A. Panitia Penyelenggara 1. Panitia Penyelenggara APN Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian Penghargaan APN dibentuk panitia penyelenggara yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota Dewan Ketahanan Pangan. Bagi Panitia Penyelenggara di tingkat pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, sedangkan panitia penyelenggara di tingkat daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tugas: a. Menyebarluaskan informasi tentang pencalonan Penghargaan APN kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, media, dan sebagainya; b. Menerima, melakukan verifikasi, menilai dan mengusulkan calon penerima penghargaan. Bagi provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk Dewan Ketahanan Pangan, panitia penyelenggara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan APN di setiap tingkatan dibentuk tim penilai sebagai bagian dari panitia penyelenggara. Tim penilai tersebut yang terdiri dari perwakilan anggota Dewan Ketahanan Pangan, tokoh-tokoh masyarakat, pakar dan cendekiawan yang mempunyai wawasan luas tentang ruang lingkup kemandirian dan ketahanan pangan. Tim Penilai bertugas untuk: (a) meneliti data para calon penerima penghargaan; dan (b) memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. Tata Kerja Tim Penilai Penghargaan APN diatur secara tersendiri oleh Tim Penilai. 2. Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Panitia penyelenggara Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
8
B. Alamat Panitia Penyelenggara Alamat Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan APN di tingkat Pusat: Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan/Badan Ketahanan Pangan, Gedung E lantai IV Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM. No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12550) Telp/fax 021-7801045 Website:www.deptan.go.id/bkp-deptan Email:
[email protected] Alamat panitia penyelenggara daerah berada di masing-masing Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. C. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Informasi tentang pelaksanaan pemberian Penghargaaan APN disebarluaskan dan disosialisasikan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyebaran informasi kepada khalayak, dapat melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak dan elektronik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Sementara itu, sosialisasi dilakukan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi dari kementerian/lembaga anggota Dewan Ketahanan Pangan di pusat maupun masing-masing daerah. Sasaran penyebaran informasi dan sosialisasi antara lain perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Tujuan penyebaran informasi dan sosialisasi tersebut, dimaksudkan untuk: 1. Memperkenalkan penyelenggaraan penghargaan APN kepada masyarakat luas, di tingkat pusat dan daerah melalui pertemuan dan penyebarluasan informasi di media massa; 2. Memberikan penjelasan kepada daerah tentang pelaksanaan pemberian penghargaan APN yang meliputi : persiapan, seleksi/verifikasi, penilaian, dan proses penyelenggaraan; 3. Memperkenalkan calon penerima penghargaan sehingga dapat dinilai kelayakannya oleh masyarakat luas.
D. Proses Pemberian Penghargaan 1. Penjaringan/Pengusulan Calon Penerima Penghargaan Penjaringan dan usulan calon penerima: a. Penghargaan APN Penjaringan melalui Dewan Ketahanan Pangan, Penjaringan calon penerima penghargaan dapat dilakukan melalui jalur Dewan Ketahanan Pangan secara berjenjang dan/atau langsung usulan dari masyarakat, yaitu:
9
– Penjaringan calon penerima penghargaan dilakukan berjenjang mulai dari kabupaten/kota ke provinsi kemudian ke pusat yang terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan; – Penjaringan secara langsung oleh kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dilakukan khusus untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan kategori Pemangku Ketahanan Pangan. Pengusulan tersebut dilakukan kepada panitia penyelenggara pusat disertai rekomendasi dari instansi terkait. Pencalonan dilakukan dengan mengisi formulir, disertai dengan data pendukung seperti: profil, photo, audiovisual, artikel, karya ilmiah, contoh produk, dan/atau rekomendasi dari instansi atau lembaga terkait. Rekapitulasi data calon penerima penghargaan dan data pendukungnya selanjutnya disampaikan kepada anggota Tim Penilai untuk diteliti dan dinilai. Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan verifikasi lapangan. Seleksi, pengusulan, dan penetapan penerima penghargaan APN dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ke tingkat pusat, dengan mekanisme seperti pada Gambar 1, Matriks 1, Matriks 2, dan Matriks 3. Penghargaan (75 penerima)
Adhikarya
Pangan
Nusantara
Pusat A
B
C
Provinsi DKP (P)
D
E
- Pembina (3) - Pelopor (1) - Pelaku (3) - Pelayan (3) - Pemangku (1)
- Pembina (2) - Pelopor (1) - Pelaku (3) - Pelayan (3) - Pemangku (1)
Kab/Kota DKP (K)
Gambar 1. Mekanisme seleksi calon penerima penghargaan APN Usulan calon penerima penghargaan dari kabupaten/kota maksimal sebanyak 10 (sepuluh) calon, terdiri dari Pembina, Pelopor, Pelaku, Pelayan, dan Pemangku. Untuk kategori Pembina terdiri dari bupati/walikota dan kepala desa. Untuk kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon yang mewakili kelompok produksi, pemberdayaan, dan pengembangan 10
industri/perakit teknologi pangan. Untuk kategori Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon yang mewakili penyuluh, pengawas/medik veteriner/pengendali hama penyakit tanaman dan ikan, dan peneliti. Untuk kategori lainnya masingmasing 1 (satu) calon. Usulan calon penerima dari tingkat kabupaten/kota diseleksi kembali di tingkat provinsi, kemudian 11 (sebelas) calon terbaik diusulkan ke tingkat nasional. Usulan tingkat provinsi tersebut terdiri dari Pembina, Pelopor, Pelaku, Pelayan, dan Pemangku. Untuk kategori Pembina terdiri dari gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa. Untuk kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon yang mewakili kelompok produksi, pemberdayaan, dan pengembangan industri/perakit teknologi pangan. Untuk kategori Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon yang mewakili penyuluh, pengawas/medik veteriner/ pengendali hama penyakit tanaman dan ikan, dan peneliti. Untuk kategori lainnya masing-masing 1 (satu) calon. b. Penghargaan Ketahanan Pangan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan) dapat melaksanakan seleksi calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Jumlah seluruh calon penerima hasil seleksi maksimal sebanyak 60 (enam puluh) calon dengan sebaran sebagaimana dalam Tabel 2. Tabel 2. Jumlah Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan No. Uraian 1. Kelompok Tanaman Pangan 2. Kelompok Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Kelompok Tanaman Hortikultura 4. Kelompok Perkebunan 5. Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 6. Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian 7. Kelompok Ketahanan Pangan 8. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Pertanian 9. Kelompok Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 10. Kelompok Karantina Pertanian Total
Jumlah 12 10 8 6 6 6 6 2 2 2 60
11
Dari 60 (enam puluh) calon tersebut, masing-masing unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian memilih 1 (satu) calon terbaik untuk diusulkan mendapat Penghargaaan Adhikarya Pangan Nusantara. Prosedur penjaringan calon penerima penghargaan disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan dari masing-masing Unit Kerja Eselon I. 2. Persyaratan bagi Calon Penerima Penghargaan a. Penerima Penghargaan APN Persyaratan calon penerima Penghargaan APN mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, calon penerima Penghargaan APN harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, yaitu: 1) Persyaratan umum: a) Masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan adalah mereka yang memberikan kontribusi nyata dan memenuhi persyaratan umum antara lain: (i) melindungi kehidupan masyarakat; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iii) memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemandirian pangan masyarakat dapat diwujudkan sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. b) Aparatur pemerintah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan adalah mereka yang berhasil memenuhi persyaratan umum yaitu mampu melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan dalam hal: pelayanan, regulasi, fasilitasi, dan inisiasi tersebut sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. c) Calon penerima Penghargaan APN yang diusulkan harus bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Hubungan peran dan persyaratan bagi penghargaan dapat dilihat pada Matriks 4.
calon
penerima
2) Persyaratan khusus bagi masing-masing penerima penghargaan untuk setiap kategori penerima penghargaan beserta persyaratannya dijabarkan pada Matriks 5, namun tidak menutup kemungkinan adanya kriteria lain yang ditetapkan oleh Tim Penilai. 12
b. Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Persyaratan bagi calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh masingmasing unit Eselon I Lingkup Pertanian. Namun demikian, calon penerima penghargaan ketahanan pangan hanya berlaku untuk mereka yang menangani komoditas pangan, tidak termasuk komoditas non-pangan seperti karet, kayu, dan tanaman hias. 3. Kriteria Penilaian a. Penerima Penghargaan APN Penilaian prestasi dan kontribusi calon penerima Penghargaan APN dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan dengan mengacu pada Tata Kerja Tim Penilai dan kriteria penilaian. Kriteria penilaian tersebut sekurang-kurangnya mencakup: 1) Pemenuhan persyaratan umum dan khusus; 2) Jenis kegiatan (memperhatikan kategori penghargaan); 3) Tingkat kebaruan dan kreativitas (teknologi, inovasi); 4) Ukuran cakupan (scope) kegiatan (cakupan wilayah, kelompok dan individu); 5) Frekuensi dan intensitas kegiatan (kontinyuitas/ keberlanjutan); 6) Durasi kegiatan (setidak-tidaknya tiga tahun, sehingga dapat dilihat dampak, manfaat dan ada yang meniru); 7) Biaya kegiatan, keswadayaan, dan pengorbanan calon; 8) Tingkat keberhasilan (misalnya: prestasi, produktivitas, penghargaan yang diterima); 9) Prakarsa dan motivasi (terutama untuk kategori pelopor); 10) Manfaat, prospek dan dampak terhadap lingkungan fisik dan sosial; b. Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kriteria penerima Penghargaan Karya Pangan ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I penyelenggara. 4. Penentuan Penerima Penghargaan Penentuan penerima penghargaan dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Penetapan: Penetapan dilakukan pada calon penerima penghargaan untuk kategori pelopor dan pemangku ketahanan pangan yang memberikan kontribusi nyata dan besar dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, misalnya: pelopor konservasi lahan dan air, pelopor pengembangan irigasi pedesaan, dan penangkar benih lokal. b. Perlombaan: Perlombaan dilakukan bagi calon penerima penghargaan kategori pelayan, pelaku pembangunan ketahanan pangan, dan pembina, yang memiliki kegiatan atau “bench mark start” yang sama, sehingga dapat dibandingkan antara satu calon penerima dengan calon lainnya.
13
Tabel 3. Penentuan Penerima Penghargaan Berdasarkan Kategori 1. 2. 3. 4. 5.
Kategori Penghargaan Pembina Ketahanan Pangan Pelopor Ketahanan Pangan Pelayanan Ketahanan Pangan Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Pemangku Ketahanan Pangan
Penetapan
Perlombaan v
v v v v
5. Waktu dan Tempat Pemberian Penghargaan a. Waktu Pemberian Penghargaan APN dijadwalkan pada bulan Oktober 2012. Jadwal penyelenggaraan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. b. Tempat Pemberian Penghargaan APN bagi 75 (tujuh puluh lima) penerima akan dilaksanakan di Istana Negara dan pemberian penghargaan Ketahanan Pangan bagi 50 (lima puluh) penerima dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Namun demikian, 50 (lima puluh) penerima penghargaan ketahanan pangan akan hadir di Istana Negara sebagai undangan.
14
Tabel 4. Jadwal Pemberian Penghargaan No 1
2
3
Kegiatan Persiapan: - Penetapan Panitia Penyelenggara - Penyempurnaan Pedum dan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi : - Pusat- Provinsi - Provinsi – Daerah Penjaringan dan Seleksi Calon
4
Verifikasi dan Penilaian
5
Penetapan Calon Penerima APN
6
Penyerahan Penghargaan
7
Temu Wicara
Apr
Mei
Jun
Jul
X
X
Agt
Sep
Okt
Nop
Keterangan
X
X
X
X
X
X
X
X
15
IV. PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN A. Pembinaan Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya. Untuk itu Kementerian/Lembaga anggota Dewan Ketahanan Pangan perlu melakukan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. B. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan pencapaian tujuan pemberian penghargaan ketahanan pangan. Melalui evaluasi, penerima penghargaan diharapkan dapat diikuti perkembangannya, sehingga permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan dicari pemecahannya. Evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan. Pihak yang mencalonkan dan/atau menerima penghargaan ketahanan pangan diwajibkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun menyampaikan laporan kegiatan kepada Kementerian Pertanian, melalui alamat panitia penyelenggara. Laporan diharapkan berisi: 1. 2. 3. 4. 5.
Keadaan ketika ditetapkan sebagai penerima penghargaan; Keadaan setelah ditetapkan sebagai penerima penghargaan; Permasalahan yang dihadapi; Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah; dan Pengembangan kegiatan.
C. Pengembangan Bagi penerima Penghargaan APN yang dapat mempertahankan kinerjanya dalam tiga tahun berturut-turut atau lebih, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan c.q. Badan Ketahanan Pangan melalui Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan yang bersangkutan untuk diusulkan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi seperti Penghargaan Satyalancana Pembangunan. Penghargaan dapat dicabut apabila penerima Penghargaan APN terlibat dalam kasus pidana yang berkekuatan hukum tetap.
16
V. PENUTUP Pedoman Umum (Pedum) Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012 ini merupakan penyempurnaan Pedum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2011. Pedoman Umum ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Adhikarya Pangan Nusantara dan Juklak Penghargaan Ketahanan Pangan. MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO
17
