PEDOMAN
SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 2015
1
KATA PENGANTAR
Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). Di dalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif. Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi. Agar SPR berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun Pedoman SPR. Buku pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPR yang meliputi peternak, birokrat, akademisi/peneliti, dan swasta sehingga memiliki kesamaan persepsi, visi, dan misi dalam membangun peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Adapun kesamaan persepsi, visi, dan misi tidak lain dimaksudkan untuk: (1) mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang dikelola dalam satu manajemen; (2) meningkatkan daya saing usaha peternakan rakyat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan penguatan keterampilan peternakan rakyat; (3) membangun sistem informasi sebagai basis data untuk menyusun populasi ternak berencana; (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak rakyat; dan (5) meningkatkan kemudahan pelayanan teknis dan ekonomis bagi peternakan rakyat. Akhirnya, kami sangat berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan dukungan dan sokongan bagi keberlangsungan kegiatan yang akan mengangkat harkat dan martabat peternak rakyat sebagai tulang punggung penyedia pangan asal hewani di Indonesia.
Jakarta, Oktober 2015 Direktur Jenderal,
Dr. Ir. Muladno, MSA NIP. 19610824 198603 1001
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI .....................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL..............................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................
iv
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................
v
BAB I.
PENDAHULUAN ...............................................................................
1
A. Latar Belakang .............................................................................. B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... C. Sasaran ......................................................................................... D. Ruang Lingkup .............................................................................. E. Pengertian ..................................................................................... F. Dasar Hukum ................................................................................
1 2 2 3 3 4
KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPR .......................
6
A. Konsep .......................................................................................... B. Kriteria ........................................................................................... C. Pola SPR....................................................................................... D. Strategi .......................................................................................... E. Pendekatan ...................................................................................
6 8 10 10 11
BAB III PENYELENGGARAAN SPR ...........................................................
14
A. Pelaksanaan ................................................................................. B. Pengorganisasian ......................................................................... C. Pendanaan ....................................................................................
14 19 20
BAB IV STRUKTUR PELAKSANA SPR .......................................................
21
A. Tingkat Pusat ................................................................................ B. Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten) ....................................
22 22
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN ..............................
24
BAB VI PENUTUP .........................................................................................
25
LAMPIRAN ......................................................................................................
26
BAB II
BAB V
ii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1. Batasan Populasi Ternak Dan Skala Kepemilikan Ternak di setiap SPR .................................................................................
9
Tabel 2. Tahap dan Aktivitas SPR...............................................................
18
iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Pola Pikir Konsepsi Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat ... 6 Gambar 2. Posisi dan Peran Sekolah PR di SPR dan Kawasan ......................
7
Gambar 3. Kerjasama Multipihak dalam SPR ..................................................
13
Gambar 4. Tahapan Pembentukan SPR ..........................................................
16
Gambar 5. Tahapan SPR .................................................................................
17
Gambar 6. Tingkatan Pedoman SPR ..............................................................
20
Gambar 7. Struktur pelaksana SPR di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten ..............................................................................
21
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Surat Usulan Menjadi SPR ke Dinas Setempat .......................... 27 Lampiran 2. Contoh Identifikasi Peternak dan Ternak Komoditas Sapi Potong.................................................................................
28
Lampiran 3. Struktur Gugus Perwakilan Pemilik Ternak .................................
29
Lampiran 4. Berita Acara Pembentukan GPPT dan Notulensi ........................
30
Lampiran 5. Daftar Hadir Pembentukan GPPT ...............................................
31
Lampiran 6. Surat Komitmen Pengurus dan Anggota GPPT ..........................
32
v
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Ternak adalah satu dari sekian sumberdaya alam yang memberikan kontribusi positif pembangunan nasional. Pengelolaaan komoditas peternakan yang benar akan meningkatkan produktivitas ternak, penyuburan lahan pertanian, pengembangan energi alternatif, peningkatan kesempatan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak Indonesia. Dengan demikian, komoditas ternak dapat digunakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian di Indonesia yang setiap gerbongnya diisi oleh komoditas lain. Potensi di atas, tidak tercermin dengan kondisi peternakan di Indonesia saat ini. Contohnya, usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh usaha peternakan berskala kecil dengan jumlah Rumah Tangga Peternak sebesar 4.204.213 orang (PSPK 2011) yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia, dengan ciri: 1) rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah dan menyebar; 2) ternak dipelihara sebagai tabungan hidup; 3) jiwa kewirausahaan yang rendah; 4) lahan pemeliharaan tidak jelas; 5) usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6) sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok. Potensi peternak berskala kecil tersebut secara keseluruhan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia untuk menyediakan bahan pangan asal hewan bagi seluruh penduduknya. Sehingga diperlukan kontribusi seluruh pemangku kepentingan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengkonsolidasikan kekuatan peternak berskala kecil tersebut dalam kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi, serta kegiatan penunjang yang saling bersinergi dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan mengacu Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Kepmentan 43/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, maka pendekatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke depan akan ditempuh melalui pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didalamnya menerapkan Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah-PR) sebagai jawaban dan alternatif solusi untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang feaseble, bankable, dan berdaya saing. Keberhasilan SPR diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang 1
mencakup : (i) peningkatan produksi; (ii) peningkatan daya saing peternakan dan; (iii) peningkatan kesejahteraaan peternak. Sehingga dengan tercapainya sasaran program pemenuhanan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat akan menyokong kedaulatan pangan nasional yang tertuang dalam Nawacita, sekaligus mempersiapkan usaha peternakan Indonesia dalam menghadapi berlakunya pasar bebas asean atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPR. 1. Tujuan Pedoman SPR Tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar para pelaku usaha peternakan memiliki kesamaan persepsi, visi, dan misi membangun peternakan dan kesehatan hewan melalui SPR. 2. Tujuan Pengembangan SPR Tujuan utama menggunakan SPR untuk membangun peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang dikelola dalam satu manajemen; b. Meningkatkan daya saing usaha peternakan rakyat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan penguatan keterampilan peternakan rakyat; c. Membangun sistem informasi sebagai basis data untuk menyusun populasi ternak berencana; d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak rakyat; dan e. Meningkatkan kemudahan pelayanan teknis dan ekonomis bagi peternakan rakyat. C. Sasaran 1. Terbentuknya 1000 SPR sampai tahun 2018 2. Terwujudnya pengelola SPR tahun 2018 mencakup: a. 1000 GPPT yang terdiri dari 9000 orang pengelola b. 50 Koordinator Manajer c. 1000 Manajer 3. Prosentase peningkatan populasi sapi per tahun 4. Prosentase peningkatan Nilai Tukar Peternak (NTP) per tahun
2
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup SPR mencakup: 1. Peternak berskala kecil berbasis kelompok dan atau gabungan kelompok 2. Komoditas yang dikembangkan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, itik, ayam lokal dan ayam ras. 3. Lokasi potensial pengembangan peternakan E. Pengertian 1. Kawasan Komoditas Peternakan adalah Sentra atau gabungan sentrasentra peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta secara fungsional terkait Sumber Daya Alam, sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. 2. Sentra Peternakan Rakyat (SPR) adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). 3. Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah-PR) adalah proses pembelajaran secara aplikatif, partisipatif, sistematis, dan terstruktur dengan cara pemberian akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan kendali produksi dan pasca produksi ternak yang dilaksanakan di SPR. 4. Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) adalah sekelompok orang (terdiri dari 9 orang) yang dipilih secara demokratis dari-oleh-untuk peternak yang berfungsi menentukan arah pengembangan usaha bisnis kolektif. 5. Manajer SPR adalah pengelola bisnis kolektif yang berperan sebagai narasumber, mediator, fasilitator, atau motivator bagi peternak dan bertanggungjawab kepada Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT). 6. Koordinator Manajer adalah fasilitator antar manajer SPR, GPPT, dan aparat pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja kegiatan SPR di provinsi dan atau di kabupaten. 7. Tim pendamping adalah para ahli dari akademisi/peneliti/penyuluh yang memberikan pendidikan dan atau pelatihan teknis maupun nonteknis kepada peternak di SPR. 8. Aset non ternak adalah aset selain ternak yang dimiliki oleh peserta SPR.
3
F. Dasar Hukum Untuk melaksanakan SPR, maka diperlukan dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini. Adapun dasar hukum yang dimaksud sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional.
4
Selain dasar hukum di atas, pengembangan SPR juga harus mengacu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 – 2019.
5
BAB II KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPR
A.
Konsep SPR berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. SPR adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). SPR mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dan sumber daya menuju bisnis kolektif dari semua pihak, yaitu fasilitas dari: 1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa sarana dan pelayanan teknis; 2) Pemerintah Daerah berupa sarana dan pelayanan pemasaran; 3) Akademisi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan SDM berupa pengawalan dan pendampingan SDM; 4) Kementerian/Lembaga Terkait berupa layanan ekonomi; dan 5) Swasta berupa asuransi, kemitraan dan investasi. Pola pikir konsepsi pengembangan SPR disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Pola Pikir Konsepsi Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat
6
Sekolah-PR merupakan pengungkit dan agen perubahan dalam pengelolaan kelembagaan dan SDM peternakan menuju terbentuknya usaha peternakan kolektif yang mandiri dan berorientasi bisnis profit melalui pendampingan, pengawalan, aplikasi teknologi dan informasi, transfer ilmu pengetahuan. Kehadiran Sekolah PR di SPR menjadi penting sebagai wadah transfer pengetahuan untuk menciptakan kesadaran meningkatkan keterampilan beternak secara baik dan benar. Sesuai konsepsi tersebut di atas, pengembangan komoditas peternakan dan kesehatan hewan akan menitikberatkan relasi antara lokus potensial, obyek (ternak) dengan subyek (peternak). Posisi dan peran Sekolah-PR di SPR dapat diilustrasikan pada Gambar 2.
SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)
Ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, dan Domba & Non Ruminansia (Babi & Unggas).
KAWASAN Sentra Peternakan Rakyat (SPR)-Integrasi
Sentra Peternakan Rakyat (SPR)-Intensif
Sentra Peternakan Rakyat (SPR)-Ekstensif
SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT
Peternak berskala kecil yang tergabung di dalam SPR
Gambar 2. Posisi dan Peran Sekolah PR di SPR dan Kawasan
Secara garis besar prinsip pengembangan SPR adalah sebagai berikut: 1. Satu manajemen Pengelolaan usaha peternakan secara kolektif dalam satu aturan menyangkut pelayanan teknis, pendampingan/ pengawalan, ekonomis, dan pemasaran. 2. Penguatan pelayanan Pemenuhan pelayanan teknis minimal dan kebutuhan pelayanan lainnya untuk meningkatkan produksi ternak dan daya saing peternakan. Contoh: Setiap SPR minimal harus ada Puskeswan dan Pos IB. 7
3. Penguatan kelembagaan Membentuk organisasi SPR untuk mewujudkan usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan berbadan hukum. 4. Peningkatan SDM Meningkatkan kemampuan pengurus SPR (GPPT dan Manajer) dalam pengelolaan organisasi dan kewirausahaan. Disamping itu, juga meningkatkan kemampuan peternak dalam mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan kendali produksi dan pasca produksi ternak. 5. Memenuhi Skala Usaha Mengelola peternak skala kecil dengan kriteria populasi tertentu sebagai produsen yang diorganisasi berorientasi bisnis. 6. Kemandirian usaha Mendorong usaha peternakan menjadi usaha utama sebagai usaha pokok untuk kesejahteraan peternak. 7. Integrasi kewenangan Dalam membangun peternakan dan kesehatan hewan sinergi fungsi dan kewenangan dari pemangku kepentingan. pengelolaan, diperlukan sinergi instansi pusat, daerah, tinggi/litbang, sektor dan sub sektor lainnya. Sedangkan penganggaran SPR diperlukan sinergi antara APBN, APBD Swasta, BUMN-D, dan masyarakat.
diperlukan Dalam hal perguruan dalam hal I, APBD II,
8. Pendampingan dan pengawalan (Litbang, dan PT) Pendampingan dan pengawalan diperlukan untuk transfer informasi dan teknologi secara efektif dan efisien sesuai kondisi spesifik daerah baik oleh perguruan tinggi setempat maupun instansi litbang (bagi daerah yang tidak ada perguruan tinggi). 9. Multi produk dan komoditas Produk yang dikembangkan dalam SPR tidak hanya komoditas utama peternakan saja melainkan bisa juga produk di luar peternakan. B.
Kriteria Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SPR mencakup kriteria teknis dan kriteria lokasi. 1. Kriteria teknis Kriteria teknis pengembangan SPR diantaranya mencakup populasi ternak dan skala kepemilikan ternak dalam SPR. Kriteria teknis untuk setiap komoditas sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
8
Tabel 1. Batasan populasi ternak dan skala kepemilikan ternak disetiap SPR Populasi (Ekor) Jantan Indukan (Maksimal) (Minimal) * 1.000 100
Komoditas Sapi potong
Kerbau Sapi perah Kambing dan domba Babi Ayam lokal Itik Ayam ras petelur*** Ayam ras pedaging***
500
50
1.000
-
2.000
200
1.000
Kepemilikan Ternak Indukan** (Maksimal per peternak) Intensif Integrasi Ekstensif Intensif Ekstensif 10 20
100
10 100 100
20.000 20.000 50.000 125.000
5 15 30 5 30
≤ 1.000 ≤ 2.000
Keterangan -
Luar Jawa 500 ekor Per siklus produksi Per siklus produksi
Keterangan: *
Jumlah jantan yang digunakan untuk kawin alam disesuaikan dengan jumlah populasi induk ** Untuk ternak ruminasia dan babi *** Peternak rakyat
2. Kriteria Lokasi Lokasi pengembangan SPR dapat dilaksanakan di seluruh wilayah indonesia dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Berdasarkan potensi dan kesiapan daerah b. Kebijakan lokasi pengembangan kawasan (Kepmentan no 43 tahun 2015) c. Memenuhi kriteria teknis dan administrasi pengembangan kawasan peternakan dan SPR 3. Kriteria Adminitrasi Kriteria administrasi yang dimaksud dalam pembentukkan SPR adalah: a. Diusulkan oleh bupati selaku kepala daerah dengan melampirkan calon SPR dan lokasinya. b. Surat pernyataan kepala SKPD kabupaten/kota untuk menindaklanjuti MOU pendampingan SPR antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah.
9
C.
Pola SPR Dalam konteks keterkaitan lokasi, SPR dan ternak sebagai obyek dan peternak rakyat sebagai subyek untuk mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan pengelolaan ternak-ternak milik rakyat ke dalam satu kawasan dan satu manajemen untuk terciptanya populasi ternak berencana. Mempertimbangkan keberagaman tipologi geografis di negara kepulauan Indonesia, pengembangan SPR komoditas sapi dan kerbau dalam kawasan dibagi menjadi tiga pola yang meliputi (lihat Gambar 1): 1. Pola SPR Ekstensif, yaitu SPR yang pengelolaan ternaknya di lepas pada padang pengembalaan atau sejenisnya; 2. Pola SPR Integrasi, yaitu SPR yang pengelolaan ternaknya diintegrasikan dengan sektor lainnya (seperti perkebunan kelapa sawit, hutan, dan lain-lain); dan 3. Pola SPR Intensif, yaitu SPR yang pengelolaan ternaknya dikandangkan baik secara individu maupun kolektif.
D.
Strategi Pengembangan SPR merupakan upaya pemberdayaan peternak yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak. Untuk itu, pemberian kemudahan kepada peternak dalam kerangka pengembangan SPR meliputi: 1. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; 2. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan bantuan teknik 3. Penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi 4. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha 5. Peningkatan kewirausahaan 6. Pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri 7. Pengembangan kawasan usaha peternakan 8. Promosi dan pemasaran produk peternakan 9. Perlindungan Harga dan produk hewan dari luar negeri Untuk mewujudkan hal di atas dilakukan transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan beternak yang baik dan benar dari peternak rakyat melalui 10 strategi sekolah PR, sebagai berikut:
10
1. Melaksanakan seleksi ternak berdasarkan satu atau lebih sifat ekonomisnya secara sistematis dan terstruktur; 2. Melakukan pengukuran dan pencatatan parameter teknis terkait sifat ekonomisnya seperti bobot lahir, bobot sapih, pertumbuhan bobot badan per hari, produksi susu per hari, dan bobot telur; 3. Membangun dan mengembangkan usaha kolektif dalam satu manajemen untuk komoditas ternak dan komoditas lainnya yang dimiliki peternak; 4. Mempercepat pertumbuhan populasi ternak dengan meningkatkan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian; 5. Memperbanyak jumlah induk beranak; 6. Memantau kinerja reproduksi dan kesehatan ternak secara periodik; 7. Menyediakan pakan secara ad-libitum; 8. Mengoptimalkan penggunaan feses ternak dan hasil-samping pertanian untuk direkayasa menjadi sumber pakan bergizi; 9. Meramu ransum yang tepat sesuai kandungan nutrisi untuk meningkatkan daya cernanya; dan 10. Mengikuti petunjuk berbisnis kolektif yang antara lain meliputi: manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan, tata niaga, dan aspek non-teknis lainnya. E.
Pendekatan Untuk mencapai tujuan dan strategi yang disebutkan di atas, maka diperlukan pendekatan yang efektif dan fokus disetiap lokasi SPR. Adapun pendekatan yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pendekatan Teknis Pendekatan teknis adalah pendekatan yang menitiberatkan pada penataan obyek (ternak dan non-ternak, serta pelayanan teknis) sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas ternak. Adapun uraian upaya yang dimaksud sebagai berikut: a. Menentukan lokasi sentra peternakan rakyat berdasarkan batasan populasi ternak (lihat Tabel 1) b. Menyusun struktur populasi berdasarkan periode pertumbuhan dan umur ternak; c. Menyusun database ternak dalam satu manajemen; d. Menghitung aset non-ternak per peternak di dalam SPR; e. Memfasilitasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan ternak; dan f. Menentukan aset yang bisa digunakan secara kolektif untuk SPR. Ketentuan penyusunan struktur populasi, data base penghitungan asset akan diatur dalam pedoman teknis.
dan
11
2. Pendekatan Non Teknis Pendekatan non-teknis adalah pendekatan yang menitiberatkan pada penataan subyek (peternak dan kelembagaan) sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif, peningkatan kapasitas pengetahuan, dan perluasan jejaring. Adapun uraian upaya yang dimaksud sebagai berikut: a. Membangun kelembagaan (sekretariat maupun struktur organisasi); b. Menyediakan sarana penunjang aktivitas kelembagaan; c. Menyiapkan manajer dan GPPT yang tangguh dan memiliki jiwa patriotisme dalam pembangunan; d. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja SPR. Selain yang telah diuraikan sebelumnya, agar SPR dan Sekolah PR berjalan sebagaimana yang diharapkan, kerjasama multi pihak (akademisi, swasta, pemerintah, dan lain-lain) menjadi penting dan sangat berharga. Disini, masing-masing pihak memiliki keuntungan ketika ikut berpartisipasi dalam mewujudkan visi SPR. Adapun keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah fokus dalam perancangan, penerapan, pembinaan, dan evaluasi program pada lokasi SPR yang jelas dalam populasi besar. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh perguruan tinggi (termasuk LIPI, lembaga riset pertanian, dan lembaga sejenisnya) adalah sebagai laboratorium lapang untuk kegiatan praktikum, magang, dan penelitian untuk multistrata (sarjana, master, dan doktor). Untuk swasta, keuntungan yang diperoleh adalah mudah dan murah dalam memperoleh ternak berjumlah besar dan standar performanya. Untuk peternak keuntungan yang diperoleh adalah memiliki keterampilan teknis, tindakan dan sikap yang lebih profesional dan meningkatkan pendapatan peternak rakyat (lihat Gambar 3).
12
DITJEN DITJEN P PKH & KH
Ipteks & Pendampingan
PERUSAHAAH PERUSAHAAN KOLEKTIF (GPPT KOLEKTIF (DPPTSPR) SPR)
Kerjasama bisnis
PERGURUAN TINGGI
DINAS PETERNAKAN KAB/KOTA
Fasilitasi kebthan peternak
MoU penerapan ipteks
MoU penerapan program SPR
DINAS PETERNAKAN PROVINSI
Sarana prasarana Usaha pembibitan
Koordinasi
INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
Kerjasama penjaminan mutu & komitmen bersama
SWASTA/PEBISNIS
Gambar 3. Kerjasama Multipihak dalam SPR
Akhirnya strategi, pendekatan, dan kerjasama multipihak adalah aksi kolaboratif yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat peternak rakyat sebagai tulang punggung peningkatan produktivitas ternak. Adapun aksi kolaboratif untuk peternak rakyat yang dimaksud adalah: 1. Mengikat cara berpikir (bonding), yang artinya mengubah cara berpikir peternak melalui pendidikan partisipatif yang berorientasi pada perusahaan kolektif; 2. Menjembatani (bridging) antarpeternak dalam melaksanakan aksi kolaboratifnya untuk memperkuat kapasitas peternak; dan 3. Menggalang jaringan (networking) melalui berbagai cara untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan sesama anggota dalam rangka membuka silaturahim dengan berbagai pihak.
13
BAB III PENYELENGGARAAN SPR
Bagian ini akan menguraikan 3 (tiga) hal penting yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan SPR. Ketiga hal yang dimaksud, yaitu: 1) pelaksanaan, 2) pengorganisasian; dan 3) pendanaan. A. Pelaksanaan 1. Persiapan a. Perencanaan Perencanaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu kegiatan besar, seperti mengaplikasikan SPR. Kegiatan utama dalam perencanaan adalah menyiapkan perangkat lunak seperti penyusunan pedoman, identifikasi lokasi, penyiapan SDM untuk melakukan koordinasi, dan merencanakan penganggarannya. b. Pembentukan 1) Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah bersama perguruan tinggi yang telah menjajaki kerjasama untuk mengawal dan mendampingi SPR di wilayah calon SPR yang akan didirikan. Adapun peserta sosialisasi adalah peternak rakyat (individu maupun kelompok) yang akan bergabung di dalam SPR. Setelah sosialisasi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan SPR dan kelembagaannya. Adapun kriteria terbentuknya setiap SPR adalah: 1) terdapat ternak indukan yang jumlah minimalnya tersebut pada Tabel 1 (lihat bagian 2.1); 2) terbentuknya susunan pengurus GPPT (ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi); 3) terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi; dan 4) teridentifikasinya kebutuhan dan tersusunnya rencana aksi SPR. 2) Peternak yang bergabung di SPR adalah peternak (baik individu maupun kelompok) yang bersedia mematuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan yang dimaksud, adalah: 1) memiliki ternak sesuai dengan ketentuan pada Tabel 1; 2) bersedia memasang tanda registrasi untuk ternak besar dan kecil; 3) bersedia untuk mengelola ternaknya dalam satu manajemen; 4) bersedia untuk tidak memotong ternak betina produktif; 5) melakukan pencatatan secara teratur dalam satu database; 6) bersedia bergabung dalam satu pintu bisnis bersama. Keenam persyaratan tersebut adalah modal dasar peternak yang akan menjadi anggota di dalam SPR.
14
3) Setelah memenuhi persyaratan di atas, maka para peternak akan mengikuti tahapan SPR, meliputi: 1) tahap pembentukan; 2) tahap pelaksanaan; dan 3) tahap pemantapan (lihat Gambar 5).Tahap pembentukan adalah tahapan yang diorientasikan pada aktivitas untuk melengkapi segala hal terkait dengan kreteria pembentukan SPR yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah (dinas terkait) maupun Ditjen PKH. Setelah SPR dideklarasikan, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah membantu GPPT untuk mewujutkan kelompok dalam SPR memiliki badan hukum atau mengusahakan SPR sendiri mendirikan badan hukum perusahaan atau badan usaha milik peternak. 4) GPPT dipilih secara demokratis berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari anggota SPR yang dipimpin oleh SKPD Pembina dan atau didampingi Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian. GPPT berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 6 (enam) orang sebagai komisi. Macam dan nama komisi ditentukan berdasar kondisi dan kepentingan SPR. Persyaratan personil GPPT adalah minimal lulusan Sekolah Dasar dan selama ini diakui sebagi tokoh masyarakat. 5) Manajer terdiri dari dua macam yaitu manajer SPR dan koordinator manajer. Manajer SPR dapat dicalonkan oleh GPPT bersama SKPD pembina dan perguruan tinggi pendamping; SMDWP yang diusulkan oleh SKPD pembina kab/kota; dan usulan mandiri. Sedangkan koordinator manajer diusulkan dari SKPD Provinsi yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Kualifikasi pendidikan manajer dan koordinator manajer minimal sarjana tetapi tidak harus SPt/SKH/Drh. Lebih lanjut, proses perencanaan rekruitment manajer SPR dan koordinator SPR akan diatur dalam pedoman tersendiri. 6) Tahapan pembentukan SPR dapat dikelompokan menjadi empat tahap yaitu sosialisasi, pembentukan SPR, usulan daerah ke Ditjen PKH dan penetapan SPR. a. Sosialisasi dapat dilakukan langsung bertemu masyarakat di suatu tempat atau tidak langsung menggunakan media informasi. b. Pembentukan SPR meliputi kegiatan identifikasi peternak dan ternaknya, usulan pendamping dari perguruan tinggi dan/atau litbang, pembentukan pengurus dalam bentuk Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT), pengusulan manajer dan penyusunan rencana aksi SPR. c. Usulan daerah dari Bupati ke Ditjen PKH dengan melampirkan persyaratan pembentukan SPR.
15
d. Penetapan SPR oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang didahului verifikasi SPR. Verifikasi yang dimaksud adalah pemenuhan aspek administrasi dan teknis sebagai syarat pembentukan SPR yang dilakukan oleh tim pusat maupun SKPD provinsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
SOSIALISASI
PEMBENTUKAN SPR
USULAN DAERAH KE DITJEN PKH
PENETAPAN SPR OLEH DITJEN PKH
Gambar 4. Tahapan Pembentukan SPR
Gambar 4 menunjukkan bahwa prosedur pembentukan SPR sangat ditentukan berbagai pihak, tidak hanya Ditjen PKH. Partisipasi dalam bentuk usulan calon lokasi SPR dari masyarakat menjadi penting dalam keberlanjutan SPR. Persetujuan dari Pemerintah Daerah menjadi pondasi dan dukungan atas pembentukan SPR di daerah. Keterlibatan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian pertanian atau lembaga sejenisnya menjadi penting untuk mendampingi SPR dalam melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas peternak berskala kecil. Demikian halnya dengan keberadaan GPPT sangat menentukan dalam hal membangun kesadaran untuk bertindak secara kolektif dari peternak rakyat yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan SPR. Sebagai “perpanjangan tangan” Dirjen PKH, keberadaan manajer penting untuk menyampaikan laporan terkait segala hal yang terjadi di lapangan. 2. Pelaksanaan Untuk tahapan ke-2 adalah pelaksanaan/implementasi. Tahap pelaksanaan adalah tahapan yang diorientasikan pada aktivitas pelayanan teknis, penguatan (sarana prasarana, kapasitas sumberdaya peternak, manajerial, dan kelembagaan), fasilitasi (pelayanan ekonomi dan asuransi ternak), MoU dan kemitraan multipihak, serta pendampingan. Ini memerlukan waktu maksimal 2 (dua), yaitu pada tahun ke-2 dan tahun ke-3.
16
3. Pemantapan Untuk tahapan ke-3 adalah pemantapan. Tahap pemantapan adalah tahapan yang diorientasikan pada aktivitas promosi, penggalangan investasi, peningkatan skala usaha dan diversifikasi usaha, peningkatan mutu dan produk ternak, serta pendampingan berkelanjutan. Pada tahap diharapkan SPR telah dapat mandiri dan menjalankan bisnis secara profesional. Secara rinci uraian tahap dan aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2. Jika peternak dalam SPR telah terorganisir secara baik, maka SPR dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) tahun. Sebaliknya bisa juga SPR tidak dapat mewujudkan kemandiriannya, jika masyarakat di SPR tidak memiliki jiwa peternak. Secara lengkap, implementasi tahapan pengembangan SPR yang mencakup pembentukan, pelaksanaan/implementasi dan pemantapan dalam mendukung kinerja pembangunan peternakan dan keswan dapat dilihat pada Gambar 5.
KINERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN & KESWAN Tahun ke-4
3 Tahun ke-2 & 3
Tahun ke-1
1
2
PEMANTAPAN (SPR IDEAL)
PELAKSANAAN/ IMPLEMENTASI
PEMBENTUKAN
Gambar 5. Tahapan SPR.
17
Tabel 2. Tahap dan aktivitas SPR Tahap
1
2
3
Pembentukan
Pelaksanaan/ implementasi
Pemantapan
Tahun ke-
1
2&3
4
Aktivitas 1. Identifikasi kelompok dan peternak; 2. Identifikasi populasi ternak (ruminansia maupun nonruminansia) 3. Pembentukan kelembagaan SPR (Gugus Perwakilan Pemilik Ternak – GPPT) 4. Deklarasi SPR 5. Rekrutmen manajer SPR dan koordinator manajer 6. Pelatihan manajer 7. Mendorong pembentukan kelompok berbadan hukum 8. Penyusunan Rencana Aksi (indentifikasi kebutuhan) 9. Pengajuan usulan pembentukan SPR ke Pusat 10. Surat pernyataan untuk melakukan MoU Bupati dengan perguruan tinggi 1. Pelayanan teknis peternakan dan keswan 2. Penguatan sarana dan prasarana 3. Penguatan kapasitas sumberdaya peternak 4. Penguatan manajerial SPR 5. Buku Pemilik Indukan Ternak/Kartu ternak (bukti kepemikkan ternak) 6. Asuransi ternak 7. Memfasilitasi pelayanan ekonomi (SKIM pembiayaan, sistem kemitraan mulya 52, dll) 8. Kerjasama kemitraan multipihak 1. Penyediaan & promosi produk SPR 2. Pemanfaatan RPH bagi SPR 3. Penggalangan investasi SPR 4. Badan hukum investasi SPR 5. Peningkatan skala usaha 6. Peningkatan mutu ternak dan produk ternak 7. Pendampingan berkelanjutan
Keterangan Daerah Daerah
Daerah
Daerah Pusat dan Daerah Pusat Daerah Daerah Daerah
Daerah
Semua fungsi Ditjen PKH Semua fungsi Ditjen PKH Semua fungsi Ditjen PKH Semua fungsi Ditjen PKH Dit. BitPro
Dit. BitPro Dit. PPHP
Daerah Dit. BitPro, Pakan, PPHP Dit. Kesmavet Dit. P2HP Daerah Semua fungsi Ditjen PKH Semua fungsi Ditjen PKH Semua fungsi Ditjen PKH
18
B. Pengorganisasian Dalam Program Ditjen PKH yang telah ditetapkan di Kementerian Pertanian, terdapat dua kalimat kunci dan masing-masing mempunyai sasaran tersendiri, yaitu agribisnis peternakan rakyat dan penyediaan bahan pangan asal hewan. Untuk mencapai sasaran tersebut, mulai tahun 2016 pendekatan dan strategi pencapaian program akan dilaksanakan melalui pendekatan intrumen/model SPR. Agar penyelenggaraan SPR di seluruh Indonesia berjalan secara standar dan masif, maka pengorganisasian penyelenggaraan SPR dipimpin langsung oleh Dirjen PKH dan secara teknis dibantu Sekretaris Ditjen PKH dan 5 (lima) direktur teknis yang masing-masing membidangi aspek kesehatan hewan, perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (PPHP). Pengembangan SPR merupakan pendekatan pembangunan yang diantaranya menekankan pentingnya kesinergisan dan keterpaduan baik dalam kewenangan maupun penuangan kegiatannya. Untuk memberikan acuan dalam pelaksanaannya, Ditjen PKH menerbitkan pedoman SPR dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan fungsi masing-masing direktorat dalam mendukung pengembangan SPR. Selanjutnya, mengingat masing-masing daerah mempunyai kondisi spesifik lokasi maka jika diperlukan, pemerintah provinsi menyusun petunjuk pelaksanaan dan pemerintah kabupaten/kota menyusun petunjuk teknisnya. Dalam pedoman pelaksanaan di tingkat pusat sesuai dengan tusinya, petunjuk pelaksanaan di tingkat provinsi dan petunjuk teknis di tingkat kabupaten/kota, harus menyusun indikator keberhasilan guna keperluan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Sementara itu, Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) bersama Manajer dan Perguruang Tinggi menyusun rencana aksi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk merumuskan kegiatan/aktivitas, rencana waktu, kurikulum pembelajaran, lokasi dan target, serta sasaran dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tingkatan pedoman SPR dapat dilihat pada Gambar-6.
19
Sekolah
Populasi ternak yang telah ditentukan (lihat bagian 1.4. butir a )
PR
• Peternak rakyat • 1 Visi • 10 Strategi
PEDOMAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT
PEDOMAN PELAKSANAAN
DIT. BITPRO
DIT. PAKAN
DIT. KESWAN
DIT. KESMAVET
DIT. PPHP
PETUNJUK PELAKSANAAN (Pemerintah Provinsi) &PROPINSI) PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK PELAKSANAAN (PEMERINTAH DAN (Pemerintah Provinsi) KAB/KOTA) PETUNJUK TEKNIS (PEMERINTAH
GPPT & MANAJER
RENCANA AKSI, terdiri dari: • Kegiatan/Aktivitas; • Waktu/Target; • Kurikulum • Lokasi; • Sasaran.
PERGURUAN TINGGI
Gambar 6. Tingkatan Pedoman SPR
C. Pendanaan Sumber pendanaan untuk kegiatan Sentra Peternakan Rakyat yang berasal dari pemerintah dialokasikan setiap tahun dan minimal selama 4 (empat) tahun. Anggaran pemerintah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD I) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBD II). Prinsip pendanaan SPR adalah berkelanjutan dengan sumber pembiayaan lainnya diluar APBN. Fasilitasi APBD yang perlu dialokasikan adalah operasional pembentukan SPR, anggota pengurus SPR, sarana dan prasarana sekretariat SPR, dan pendampingan SPR, serta fasilitas lainnya mengacu potensi spesiffik daerah.
20
BAB IV STRUKTUR PELAKSANA SPR Untuk melaksanakan pengembangan SPR, maka diperlukan kelembagaan yang dapat mengelola SPR baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota (lihat Gambar 7). Gambar 7 menunjukkan bahwa kelembagaan SPR dari tingkat pusat hingga daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) disesuaikan dengan keterlibatan berdasarkan peran dari para pemangku kepentingan. Garis Kebijakan
MENTAN
Garis Koordinasi KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA
Kerjasama/MoU
DIRJEN PKH
Pendampingan DIT. PKH (BITPRO, PAKAN, KESWAN, KESMAVET, & PPHP
SEKRETARIAT NASIONAL SPR
PENGARAH
Pusat UPT DIV. I
DIV. II
DIV. III
DINAS PROV. URUSAN PKH
Provinsi
PERGURUAN TINGGI
SEKRETARIAT DAERAH SPR SEKRETARIAT (KORDINATOR MANAJER PROVINSI DIBANTU 2 STAFSPR DINAS PROVINSI)
DINAS KAB/KOTA URUSAN PKH
Kab./Kota
SPR
(GPPT & MANAJER)
Keterangan: Garis Kebijakan Garis Koordinasi Kerjasama/MoU Pendampingan
Gambar 7. Struktur pelaksana SPR di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten
Dari masing-masing untuk menata manajemen pengorganisasian SPR, diperlukan pemahaman tugas dan fungsi dari setiap organisasi SPR yang berada di pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Berikut diuraikan struktur pelaksana SPR dari tingkat pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota). 21
A. Tingkat Pusat Pelaksana SPR di tingkat pusat dikelola oleh Sekretariat Nasional SPR selanjutnya disebut Setnas-SPR, merupakan Pengarah dan Unit Khusus Akselerasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi Setnas-SPR terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris dan anggota yang diangkat oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk Pengarah sebanyak 5 (lima) orang bertugas memberikan arahan pengembangan SPR yang bersifat strategis (teknis maupun non-teknis) secara nasional. Tugas lain Pengarah adalah memberikan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan apabila terjadi permasalahan strategis baik ditingkat nasional maupun daerah. Sedangkan ketua, sekretaris, dan anggota Seknas-SPR bertugas: 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang bersifat strategis dan langkah-langkah yang terkait dengan pengembangan SPR; 2. Membantu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga terkait pengembangan SPR; 3. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan SPR dengan Dinas Provinsi/Kabupaten yang mengurusi peternakan dan kesehatan hewan yang didanai APBN maupun pendanaan dari pihak lain; 4. Menjaring peluang investasi Kemitraan Mulya 52 kepada berbagai pihak untuk pengembangan SPR; 5. Mengorganisir koordinator manajer dan manajer untuk memantau dan mengendalikan kegiatan SPR dan mengawal pendataan serta kelengkapannya melalui sistem informasi SPR; dan 6. Membantu menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan SPR di daerah-daerah B. Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Struktur pelaksana SPR di tingkat provinsi adalah Sekretariat Provinsi SPR selanjutnya disebut Setprov-SPR yang diketuai oleh koordinator manajer yang direkrut oleh Ditjen PKH dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf administrasi yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Koordinator manajer berfungsi sebagai perpanjangan tangan Seknas-SPR Ditjen PKH dan bertugas mengkoordinasikan implementasi SPR dan mengkoordinir manager SPR di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya. Segala hal terkait dengan operasional koordinator manajer sepenuhnya dibebankan dari anggaran Ditjen PKH. Adapun tugas dari koordinator manajer sebagai berikut: 1. Membangun koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten yang mengurusi peternakan dan kesehatan hewan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SPR; 2. Melaksanakan kegiatan teknis dan non-teknis untuk pelaksanaan SPR; 22
3. Memastikan lokasi SPR sesuai dengan kriteria teknis; 4. Memastikan pelaksanaan kegiatan SPR berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan; 5. Melakukan koordinasi dengan manajer untuk mengidentifikasi faktorfaktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan SPR di lapangan; dan 6. Mengidentifikasi permasalahan terkait SPR dan menindaklanjuti penyelesaiannya secara musyawarah. Di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai SPR, manajer berfungsi sebagai pelaksana operasional SPR yang mempunyai kewenangan dan tugas sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, dan mediator dalam mengimplementasikan tugas dari GPPT. Segala hal terkait dengan operasional manajer sepenuhnya dibebankan dari anggaran Ditjen PKH. Adapun tugas dari manajer SPR sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi bersama GPPT ke peserta SPR secara intensif; 2. Mengiventarisasi data peserta (peternak), aset ternak, dan aset nonternak disetiap SPR ke dalam Sistem Informasi SPR berbasis website; 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikanpara pemangku kepentingan yang akan bekerjasama dengan GPPT; 4. Mengkoordinasikan aktivitas SPR ke dinas kabupaten dan perguruan tinggi; 5. Memastikan transfer pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi ke peserta SPR berjalan dengan baik; 6. Melakukan pelaksanaan SPR dan memantau secara berkala di lokasi yang ditugaskan; dan 7. Melaporkan perkembangan perihal kondisi SPR kepada koordinator manajer yang selanjutnya diteruskan ke Seknas-SPR secara periodik.
23
BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah kegiatan yang terkait dengan indikator keberhasilan. Pada prinsipnya kegiatan monev dan pelaporan ini merujuk pada indikator yang sudah disusun, untuk kemudian melihat apakah indikator tersebut sudah tercapai atau tidak pada masing-masing SPR. Hasilnya adalah berupa laporan atau rekomendasi atas evaluasi tersebut. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahun ke-empat tahapan SPR, namun dilakukan setiap tahun. Perbedaanya adalah monev yang dilakukan di tahun terakhir juga bertujuan sebagai studi kelayakan dan penilaian apakah SPR tersebut sudah dianggap mampu berjalan secara swadaya dan mandiri. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan akan menilai berbagai aspek, di antaranya pemahaman konsep SPR, aspek administrasi dan fasilitas dalam SPR, kelembagaan GPPT dan SDM yang terkait di dalam SPR, pengetahuan teknis dan non-teknis, kegiatan di dalam SPR, serta kinerja pihak-pihak yang terkait dengan SPR tersebut, yaitu dinas peternakan setempat dan perguruan tinggi yang ditunjuk untuk mendampingi SPR. Apabila monitoring dan evaluasi sudah dilakukan, kegiatan berikutnya adalah pelaporan. Laporan SPR menyangkut laporan teknis kinerja pengembangan sesuai action plan di masing-masing daerah. Selain itu ada laporan administrasi dan aset yang dilaksanakan di masing-masing SPR baik untuk melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta dana investasi masyarakat dan swasta. Substansi laporan menyajikan hasil monitoring dan evaluasi SPR sesuai dengan outline minimal menyangkut: 1) jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan; 2) hasil dari kegiatan berupa output dan outcome sesuai indikator kinerja; 3) checklist kriteria keberhasilan; 4) capaian aktivitas dari setiap tahapan perkembangan SPR; dan 5) permasalahan, rekomendasi, solusi, dan usulan tindak lanjut. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sentra Peternakan Rakyat akan diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri sebagai bagian dari pelaksanaan pengembangan SPR.
24
BAB VI PENUTUP
Pedum SPR ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan, para perencana, penyelenggara program dan pelaksana kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di pusat dan di daerah. Disamping itu, diharapkan menjadi instrumen bagi perencana pembangunan pertanian, khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam menjabarkan dan mengukur konsistensi arah kebijakan, tujuan program, sasaran kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di daerah secara bertahap dan berkesinambungan.Lebih khusus lagi, pedoman ini diharapkan dapat menjadi instrumen perencana di daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dalam menyusun roadmap (peta jalan) dan rencana aksi pengembangan SPR ke depan.
25
LAMPIRAN
26
Lampiran 1. Surat Usulan Menjadi SPR ke Dinas Setempat
NAMA KELOMPOK Alamat Sekretariat No. Kontak & E-mail No Prihal Lampiran
Lokasi, Hari Tanggal
: : Permohonan menjadi SPR (Nama SPR) : ...... Berkas
Yth. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten................ Di Tempat Dengan hormat, Sebagai upaya peningkatan populasi ternak (domba/sapi/unggas, sebutkan) di wilayah ..............., guna menjadi sentra pengembangan ternak ......... di ..........., maka dibutuhkan usaha peningkatan efisiensi kegiatan peternakan yang telah berlangsung selama ini. Peternakan ............ memiliki potensi penyediaan pakan hijauan, limbah pertanian yang melimpah dan populasi ternak yang banyak (.................(jumlah ternak di SPR tersebut)), namun kesiapan dalam sistem pengorganisasian sumberdaya peternakan tersebut masih rendah. Berdasarkan alasan tersebut maka dibutuhkan pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) .......................... Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon pihak Dinas ............... (nama dinas) Kabupaten .............. dapat memfasilitasi pembentukan SPR....................., antara lain: 1. Memfasilitasi kelompok dalam SPR menjadi berbadan hukum dan membantu fasilitasi kegiatan SPR. 2. Menjembatani hubungan antara SPR ............... dengan pihak ........ (nama perguruan tinggi yang ditunjuk)dan bersedia melakukan pendampingan dan proses penerapan ilmu tenologi peternakan ke SPR..............; 3. Bersedia mendampingi dan memfasilitasi seluruh kegiatan SPR..................... Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Mengetahui, Kepala Desa...........
Hormat kami, Ketua Kelompok
(.........................................................)
(...................................................)
27
Lampiran 2. Contoh Identifikasi Peternak dan Ternak Komoditas Sapi Potong
No.
Nama
Kelompok
Alamat Rumah-Desa
1.
Asep
Sinar Makmur
RT01/RW5Ciloto
2.
Ujang
Makmur Sejati
RT05/RW6Ciloto
Jumlah Indukan
Komoditas Jantan Sapi Potong
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
28
Lampiran 3. Struktur Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT)
Ketua Asep S.
Sekretaris
Div. Pakan Koor.: ........
KADER
Div. Keswan Koor.: ........
KADER
Bendahara
Ujang
Cecep B.
Div. Bibit
Div. Manajemen & SDP
Koor.: ........
KADER
Koor.: ........
KADER
Div........... Koor.: ........
KADER
Div........... Koor.: ........
KADER
Contoh Struktur Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) di Bojonegoro
29
Lampiran 4. Berita Acara Pembentukan GPPT dan Notulensi BERITA ACARA PEMBENTUKAN GUGUS PERWAKILAN PEMILIK TERNAK SPR.............................
Hari/Tanggal
:
Lokasi Kegiatan
:
Agenda Pertemuan
:
Peserta
:
Notulen
:
Pada hari ....................., tanggal .................... di .............. (nama lokasi) telah dilakukan pertemuan dalam rangka membentuk Dewan Perwakilan Pemilikan Ternak (GPPT) SPR..... (nama SPR). Adapun hasil pertemuan ini ditulis dalam poin-poin catatan berikut ini: 1. 2. 3.
.................. ................. Dst.
DOKUMENTASI ACARA (FOTO-FOTO)
30
Lampiran 5. Daftar Hadir Pembentukan Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT)
No.
Nama
Alamat
Nomor Telepon
TTD
1. 2. 3. 4. 5.
31
Lampiran 6. Surat Komitmen Pengurus dan Anggota GPPT
NAMA SPR Alamat Sekretariat No. Kontak & E-mail SURAT KOMITMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama SPR : Alamat Sekretariat : Dengan ini kami selaku pengurus GPPT yang mewakili peternak SPR ...........(nama SPR) menyatakan bersedia mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, untuk mengikuti seluruh kegiatan SPR dan berkomitmen penuh terhadap terlaksananya kegiatan SPR. Apabila kami melanggar komitmen ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Tempat dan tanggal dibuatnya komitmen),
(......................................)
(......................................) (.........................................)
(......................................)
(......................................) (.........................................)
(......................................)
(......................................) (.........................................) 32
