PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG P2BN DI LOKASI SL- PTT DAN DEMFARM SL AGRIBISNIS PADI TAHUN 2012
PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2012
KATA PENGANTAR Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Cq. Pusat Penyuluhan Pertanian akan melakukan pengawalan dan pendampingan Penyuluhan Pertanian terhadap kegiata SLPTTdi 11 Provinsi Sentra Produksi Beras pada tahun 2012 dan kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL-Agribisnis Padi untuk mendukung tercapainya program Peningkatan Produksi Beras Nasional. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan dapat berjalan dengan optimal serta tercapainya swasembada pangan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan di SLPTT maupun Demfarm, diantaranya: (1) Temu Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, (2) Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan, (3) Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan, (4) Kaji Terap SL-PTT Padi di Balai Penyuluhan, (5) Farmers Field Day (Hari Temu Lapang), serta pemberian batuan transport bagia para penyuluh yang diberikan tugas untuk mengawal program dimaksud. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, diperlukan Pedoman Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan yang akan digunakan oleh Pusat dan Daerah untuk melakukan pengawalan kegiatan-kegiatan SL-PTT dan Demfarm SL- Agribisnis Padi.. Dengan adanya Pedoman ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jakarta,
Pebruari 2012
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,
Dr. Ir. Momon Rusmono, MS NIP. 19610524.198603.1.003
DAFTAR ISI Hal I.
PENDAHULUAN ....................................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................. B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... C. Keluaran...................................................................................... ...... D. Sasaran ............................................................................................ E. Outcome ........................................................................................... F. Benefit ............................................................................................... G. Impact ...............................................................................................
1 1 2 3 3 3 3 3
II.
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM................ A. Pengertian ....................................................................................... ... B. Ruang Lingkup.................................................................................... C Landasan Hukum ...............................................................................
4 4 4 5
III.
ORGANISASI ........................................................................................... A. Unsur Organisasi................................................................................ B. Uraian Tugas......................................................................................
6 6 7
IV.
PRINSIP PELAKASANAAN DAN PENGAWALAN, DAN KEGIATAN....... A. Prinsip Pelakasanaan Pengawalan SLPTT........................................ B. Prinsip Pelaksanaan Pengawalan Demfarm....................................... C Kegiatan Pengawalan SL-PTT ........................................................... D Kegiatan Pengawalan Demfarm ........................................................
9 9 9 10 14
V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN........................................ A. Monitoring dan Evaluasi...................................................................... B. Pelaporan............................................................................................
19 19 19
VI. VII.
PEMBIAYAAN .......................................................................................... PENUTUP ................................................................................................. LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................
21 22 23
I. A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Di Indonesia beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis dan cenderung menjadi komoditas politis. Keberadaan beras selalu dipantau dan diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat paling bawah, sampai ke tingkat tertinggi di kalangan pemerintah dan legistatif. Permintaan beras terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Disisi lain, dengan adanya perubahan iklim (yang menjadi lebih ekstrim) akibat pemanasan global, berdampak pada terganggunya proses produksi padi. Ke depan dipercaya pasar beras dunia akan menjadi lebih terbatas, maka Indonesia harus mampu berswasembada beras berkelanjutan serta harus memiliki cadangan beras yang cukup, agar ketahanan pangan dan kemandirian pangan tidak terganggu. Hal lain yang mengakibatkan beras menjadi komoditas yang sangat penting di Indonesia adalah, beras masih sebagai kontributor utama terhadap inflasi, sehingga harga beras harus “terkendali”. Dengan latar belakang itulah, pada sidang kabinet paripurna tanggal 6 Januari 2011, Presiden Republik Indonesia memberikan 9 (sembilan) arahan terkait dengan pangan. Arahan Presiden-RI tersebut adalah : 1) Terus lakukan Operasi Pasar (OP) untuk mengendalikan harga komoditas tertentu (khususnya beras); 2) Lakukan pengelolaan Kebijakan Fiskal khusus untuk perdagangan pangan, baik impor maupun ekspor; 3) Pastikan pasokan beras dapat memenuhi permintaan secara nasional ; 4) Pastikan cadangan atau stok beras yang ada di tangan Pemerintah kuat untuk mencegah terjadinya spekulasi; 5) Tingkatkan produksi dan produktivitas padi dalam negeri; 6) Dorong Gerakan Ketahanan Pangan Lokal dan Keluarga; 7) Cegah penyeludupan pangan; 8) Lakukan Ramalan atau Kalkulasi Prediksi Pangan Harus Kuat/akurat; 9) Pastikan adanya Kebijakan atau Regulasi Baru Pengamanan Lahan Pertanian. Selanjutnya pada sidang Kabinet tanggal 22 Februari 2011, Presiden mengarahkan agar surplus beras menjadi Program prioritas. Kondisi perberasan Indonesia agar diubah dari swasembada ke surplus beras dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya ditetapkan agar surplus beras minimal 10 juta ton per tahun dapat diraih mulai tahun 2014. Untuk mendukung program tersebut diupayakan melalui: a) Pembukaan sawah baru (eks tanah terlantar); b) Pengembangan Food Estate dengan pola plasma inti; c) Pengembangan/penyediaan benih dan pupuk sesuai 6 tepat; d) Perbaikan dan pengembangan sarana 1
irigasi; e) Peningkatan penerapan paket teknologi spesifik lokasi melalui penyuluhan; f) Gerakan pengamanan produksi dari serangan hama penyakit serta banjir dan kekeringan; g) Pengembangan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya padi antara lain melalui Studi dan kerjasama dengan RRC dalam hal penggunaan padi hibrida (peningkatan hasil per hektar). Selanjutnya arahan Presiden dalam sidang kabinet dengan topik “Solusi dan Kebijakan Mengatasi Kenaikan Harga Pangan Sebagai Dampak Inflasi Pangan Global” adalah : a) Dalam stabilisasi harga pangan khususnya beras maka stok beras harus cukup, lakukan operasi pasar, berantas penimbunan beras dan buat kebijakan fiskal yang mendukung stabilisasi harga pangan (tindak lanjutnya adala keluarnya INPRES 8 Tahun 2011); b) Lakukan upaya peningkatan produksi pangan; c) Lakukan Kerjasama Internasional untuk Food Security. Sesuai arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 6 September 2011 ditetapkan: “Surplus beras 10 juta ton beras dimajukan dari tahun 2015 menjadi tahun 2014." Untuk itu, perlu respon yang cepat dalam memenuhi kebutuhan surplus 10 juta ton beras, dalam rangka stabilisasi ketersediaan dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian surplus beras tersebut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membuat program masing-masing yaitu : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan System of Rice Intensification (SRI). Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian wajib melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap program-program tersebut lokasi SLPTT pada dan lokasi Demfarm. B.
Maksud dan Tujuan Maksud dilakukan pengawalan dan pendampingan penyuluhan adalah agar pelaksanaan program SLPTT dan Demfarm dapat terlaksana dengan lebih baik, teratur dan berkesinambungan sehingga kegiatannya dapat bersinergi dengan program P2BN, sedangkan tujuannya yaitu : 1. Memberikan acuan
bagi pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di lokasi SLPTT dan Demfarm; 2
2. Melakukan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di
lokasi SL-PTT dan Demfarm. C.
Keluaran 1. Terfasilitasinya Tim Pengawalan dan Pendampingan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan pada lokasi SLPTT dan Demfarm. 2. Terkawalnya kegiatan SLPTT dan Demfarm oleh penyuluh pendamping dalam memfasilitasi program percepatan produksi beras nasional lokasi SLPTT dan Demfarm.
D.
Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah kelembagaan penyuluhan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota di lokasi SLPTT dan Demfarm.
E.
Outcome Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di lokasi SL-PTT dan Demfarm secara efektif dan efisien.
F.
Benefit Meningkatnya produktifitas dan produksi padi di lokasi SL-PTT dan Demfarm sentra produksi beras nasional.
G.
Impact Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di lokasi SL-PTT dan Demfarm SL-Agribisnis Padi.
3
II. A.
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM Pengertian 1. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. 2. Usaha Padi Sawah Organik metode Demfarm adalah usahatani padi sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengolahan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok tani dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan. 3. Kaji Terap adalah metode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memilih paket teknologi usaha tani yang telah direkomendasikan 4. Hari Temu Lapang (Farmers Field Day) adalah pertemuan antara para petani dengan peneliti dan penyuluh untuk saling tukarmenukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani 5. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kegiatan kelompok tani untuk satu tahun yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. 6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk periode satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok, meliputi: kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan usaha tani. 7. Pengawalan dan Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh pertanian guna meningkatkan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan secara berkala hadir di lokasi khususnya lokasi Laboratorium Lapangan (LL) dalam rangka pemberdayaan kelompoktani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok dalam penerapan teknologi.
B.
Ruang Lingkup 1. Pengawalan dan pendampingan penyuluhan dilaksanakan terhadap kegiatan SLPTT Padi (11 provinsi sentra produksi beras, yaitu: Aceh, ........, Sumsel, Banten, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Kalsel, 4
Sulsel, dan NTB) dan kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL Agribisnispadi pada 32 provinsi kecuali DKI). 2. Pengawalan dan pendampingan penyuluhan di lapangan dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian yang telah ditugaskan untuk mengawal dan mendampingi kegiatan SL-PTT dan Demfarm sesuai anggaran yang tersedia. C.
Landasan Hukum 1. UU SP3K No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); 2. PP 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 3. Permentan 273 tahun 2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; 4. Permentan 45 tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 5. DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun anggaran 2012
5
III. A.
PENGORGANISASIAN
Unsur Organisasi 1. Tim Pengendali Pusat Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota
: Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian : Kepala Bidang Program dan Informasi : Kepala Subid Program dan Kerjasama Kepala Subid Kelembagaan Usahatani : Kelompok Jabatan fungsional (Jabfung) Penyuluh
2. Tim Pembina Provinsi Penanggungjawab
Ketua Sekretaris Anggota
: Kepala Sekretariat Bakorluh/ Kelembagaan yang Membidangi Penyuluhan : Kepala Bidang yang menangani program : Kepala Subid yang menangani Program dan Kerjasama : Kelompok Jabfung Penyuluh Peneliti Wudyawara UPT BPPSDMP Dosen STPP
3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota Penanggungjawab
: Kepala BP4K/Bapelluh/Kelembagaan yang Membidangi Penyuluhan
Ketua
: Kepala Bidang yang menangani program : Kepala Subid yang menangani Program dan Kerjasama : Kelompok Jabfung Penyuluh Peneliti
Sekretaris Anggota
4. Tim Pelaksana Kecamatan Penanggungjawab Anggota
: Kepala BP3K/BPP/Koordinator PP Kecamatan : Kelompok Jabfung Penyuluh
6
B.
Uraian Tugas 1. Tingkat Pusat a. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan yang dihadiri oleh tim Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota tim pengendali, tim Pembina, dan Tim Pelaksana. b. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam mendukung P2BN (SL-PTT dan Demfarm SL- Agribisnis) di tingkat nasional; c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; d. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 2. Tingkat Provinsi a. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan yang dihadiri oleh tim Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pembina, dan Tim Pelaksana. b. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam mendukung P2BN (SL-PTT dan Demfarm SL- Agribisnis) di tingkat provinsi; c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; d. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; 3. Kabupaten / Kota a. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap program SL-PTT, dan Demfarm) pada tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan yang direncanakan; b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten/kota; c. Menyusun laporan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota; 4. Kecamatan a. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap program SL-PTT, dan Demfarm) pada tingkat Kecamatan dan Desa sesuai dengan yang direncanakan; 7
b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa; c. Menyusun laporan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa;
8
IV. A.
PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN KEGIATAN PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWALAN SL-PTT 1. Seorang Penyuluh Pendamping minimal membina 6 (enam) unit SL-PTT atau setara dengan 150 ha luas tanam padi per musim tanam (12 Poktan per tahun atau setara dengan 300 ha). Lokasi SL-PTT yang didampingi oleh para penyuluh pertanian dapat berada pada 1-3 desa dalam wilayah binaannya. 2. Lokasi SL-PTT ditentukan oleh kelembagaan teknis pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabuaten/Kota) 3. Model pengawalan dan pendampingan oleh para penyuluh pertanian dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Model Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SL--PTT
B.
PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWALAN DEMFARM 1. Seorang Penyuluh Pendamping minimal membina 8 (delapan) Poktan atau setara dengan 200 ha luas tanam padi per musim tanam (16 Poktan per tahun atau setara dengan 400 ha). Lokasi Poktan yang didampingi oleh para penyuluh pertanian dapat berada pada 1-3 desa yang menjadi wilayah binaannya. 9
2. Dari 16 Poktan tersebut dipilih satu Poktan sebagai pelaksana unit Demfarm. 3. Poktan Pelaksana Demfarm mendapat bantuan bahan pembelajaran berupa sarana produksi pertanian untuk 1.5 ha dari luas lahan anggota poktan minimal seluas 25 ha dengan jumlah anggota kurang lebih 20 - 30 orang. 4. Model pengawalan dan pendampingan oleh para penyuluh pertanian dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Model Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi DEMFARM
C.
KEGIATAN PENGAWALAN SL-PTT 1. Temu Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi Membangun persamaan persepsi tentang kegiatan pengawalan dan pendampingan dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian: (Bakorluh, Dinas Teknis Bidang Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dan instansi terkait lainnya). a. Tujuan 1) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja peningkatan produksi beras tingkat provinsi 2) Menyusun matrik kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi 10
3) Menyusun rencana evaluasi dan supervisi terhadap kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi b. Pelaksanaan : 1 (satu) kali c. Waktu Pelaksanaan: paling lambat bulan Pebruari atau berdasarkan kesepakatan di lapangan. d. Penyelenggara : Sekretariat Bakorluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi/Satker pelaksana dan dekonsentrasi BPPSDMP. 2. Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota Forum pertemuan untuk membangun persamaan gerak dan langkah dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian a. Tujuan 1) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota 2) Menyusun matrik pengawalan dan pendampingan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi kegiatan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota 3) Menyusun rencana evaluasi dan supervisi terhadap kegiatan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota. b. Penyelenggara : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Sekretariat Bakorluh/Satker Pelaksana dan Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. c. Unsur Peserta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ kota; Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan lokasi SL-PTT; Peneliti pendamping; Pengamat Organisme Penggangu Tanaman (POPT); Mantri tani; Ketua kelompoktani; Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.
d. Pelaksanaan : 1 (satu) kali e. Waktu Pelaksanaan: paling lambat berdasarkan kesepakatan di lapangan
bulan
Pebruari
atau 11
3. Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan Forum pertemuan dalam rangka mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahan masalah a. Tujuan : Melakukan evaluasi terhadap pengawalan dan pendampingan,
perkembangan
kegiatan
b. Penyelenggara : Bapeluh/kelembagaan kabupaten/ kota
yang
menangani
penyuluhan
di
c. Pelaksanaan : 2 Kali d. Waktu Pelakasanaan : paling lambat bulan Maret dan September atau sesuai kesepakatan di lapangan e. Unsur Peserta : 1) 2) 3) 4) 5)
Penyuluh pertanian; Peneliti; Mantri tani; POPT; dan Unsur Petani (lebih 15 orang)
4. Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan dan Desa RDKK tingkat Kecamatan kompulasi RDKK yang telah disusun dan dilaksanakan oleh kelompoktani. Mekanisme penyusunan RDKK Tingkat Desa dilaksanakan melalui pertemuan bersama anggota kelompoktani yang didampingi dan difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian. Fasilitasi penyusunan RDKK di lokasi SL PTT sangat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan kelompoktani dalam dalam semusim. Rekapitulasi penyusunan RDKK tingkat kecamatan diharapkan selesai paling lambat bulan Maret a. Tujuan : Untuk merancang kebutuhan sarana produksi, alat mesin pertanian, permodalan untuk mengembangkan usatani bagi anggota kelompoknya dalam semusim b. Penyelenggara : Anggota kelompoktani pendamping.
yang
difasilitasi
oleh
penyuluh
12
c. Pelaksanaan : 1 (satu) kali d. Waktu Pelaksanaan: paling lambat bulan Maret atau sesuai kesepakatan di lapagan dan sebelum musim tanam dimulai. 5. Kaji Terap SL-PTT Padi Kaji terap SL-PTT padi merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian yang diterapkan oleh penyuluh pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memilih paket teknologi usaha tani yang telah direkomendasikan. a. Tujuan 1) Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem petani di wilayah dimana kaji terap dilaksanakan. 2) Mempercepat penyebaran informasi paket teknologi pertanian yang telah direkomendasikan secara umum. b. Materi: Hasil penelitian/teknologi baru dan penemuan/pengalaman petani yang diperkirakan akan sesuai jika diterapkan pada daerah tersebut. c. Tempat Pelaksanaan : Lahan BPP/petani d. Waktu Pelaksanaan : paling lambat bulan April 6. Hari Temu Lapang (Farmers Field Day) Pertemuan antara para petani dengan peneliti dan penyuluh untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti serta umpan balik dari petani a. Tujuan 1) Membuka kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian 2) Membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya. 3) Menyalurkan teknologi dikalangan petani secara lebih cepat 4) Menjalin hubungan kerja antara peneliti, penyuluh dan petani. b. Waktu Pelaksanaan: tergantung materi yang akan dibelajarkan kepada kelompoktani lainnya. c. Unsur Peserta 1) Kelompoktani 2) Peneliti 13
3) 4) 5) 6) 7)
Penyuluh POPT Mantri Tani Aparat Desa/kelurahan Aparat kecamatan
7. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian Pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian mengacu kepada prinsip pelaksanaan pengawalan dan pendampingan SL-PTT yang telah dijelaskan di atas. Untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan tersebut, diberikan bantuan transport sebesar Rp. 150.000,- per bulan selama 12 bulan. Penyuluh pertanian yang akan diberikan bantuan transport agar ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan kelembagaan setempat serta mengusulkannya kepada Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di provinsi. a. Tujuan Memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap kegitan SL-PTT di lapangan. b. Waktu Pelaksanaan: bulan Januari sampai dengan Desember 2012 c. Pelaksanaan : Kunjungan lapangan, pertemuan, dan lain-lain. D.
KEGIATAN PENGAWALAN DEMFARM 1. Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota Forum pertemuan untuk membangun persamaan gerak dan langkah dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian. a. Tujuan 1) Menyusun matrik pengawalan dan pendampingan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi kegiatan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota 2) Menyusun rencana evaluasi dan supervisi terhadap kegiatan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota. b. Penyelenggara : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Sekretariat Bakorluh/Satker pelaksana 14
dan dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. c. Unsur Peserta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota; Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan lokasi Demfarm; Peneliti pendamping; Pengamat Organisme Penggangu Tanaman (POPT); Mantri tani; Ketua/pengurus kelompoktani peserta Demfarm; Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.
d. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan: paling lambat bulan Pebruari atau sesuai kesepakatan di lapangan 2. Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan Forum pertemuan dalam rangka mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi masalah, merumuskan dan mencari pemecahan masalah. a. Tujuan : Melakukan evaluasi terhadap pengawalan dan pendampingan,
perkembangan
kegiatan
b. Penyelenggara : Bapeluh/kelembagaan Kabupaten/Kota
yang
menangani
penyuluhan
di
c. Pelaksanaan : 2 Kali d. Waktu Pelakasanaan : paling lambat bulan Maret dan Agustus atau berdasarkan kesepakatan di lapangan. e. Unsur Peserta : 1) 2) 3) 4) 5)
Penyuluh pertanian; Peneliti; Mantri tani; POPT; dan Unsur Petani (minimal sebanyak 15 orang peserta)
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Penyusunan rencana kerja penyuluhan dilakukan dalam rangka pemberdayaan petani melalui metode Demfarm. Penyuluh pertanian yang ditugaskan untuk mengawal dan mendampingi di lokasi Demfarm diharuskan menyusun Rencana Kerja Penyuluhan. 15
Penyusunan rencana kerja ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di lapangan. a. Pelaksana : Penyuluh Pertanian b. Waktu Penyusunan : Paling lambat bulan Pebruari 2012 atau sesuai musim tanam setempat. c. Unsur-unsur yang dimuat dalam rencana kerja penyuluh pertanian minimal ada : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Keadaan di lapangan Tujuan Masalah Upaya pemecahan masalah Metode Sasaran Waktu pelaksanaan Tempat pelaksanaan
4. Forum Petani Forum petani merupakan wahana komunikasi dan interaksi baik diantara pelaksana pemberdayaan petani melalui Demfarm padi maupun antara petani dilokasi demfarm dengan petani lain di sekitarnya a. Tujuan 1) Mengidentifikasi permasalahan mengelola Demfarm
yang
dihadapi
dalam
2) Memecahkan permasalahan yang difasilitasi oleh penyuluh dan POPT 3) Menyusun rencana tindak lanjut pengawalan Demfarm b. Metode Pelaksanaan : Pertemuan pada lokasi unit Demfarm, sebanyak 4 kali c. Waktu Pelaksanaan : April, Mei, Juni, Juli atau sesuai jadual yang disepakati di lapangan d. Unsur Peserta : 1) Petani 2) Penyuluh 3) POPT 5. Kursus Tani Kursus tani merupakan pertemuan yang dilakukan oleh para petani yang mengelola Demfarm untuk belajar bersama mengenai 16
usahatani. Kegiatan ini difasilitasi oleh penyuluh pendamping Demfarm. a. Tujuan Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi padi sesuai dengan rekomendasi Litbang serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan b. Metode Pelaksanaan: Pertemuan/kelas belajar dalam kelompok, sebanyak 6 kali c. Waktu Pelaksanaan : April, Mei Juni, Juli, Agustus, September sesuai jadual yang disepakati d. Unsur Peserta 1) Petani peserta demfarm 2) Penyuluh e. Tempat : Sesuai kesepakatan petani peserta Demfarm 6. Hari Temu Lapang (Farmer Field Days) Pertemuan antara para petani dengan peneliti dan penyuluh untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani a. Tujuan 1) Membuka kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian 2) Membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya. 3) Menyalurkan teknologi dikalangan petani secara lebih cepat 4) Menjalin hubungan kerja antara peneliti, penyuluh dan petani. b. Waktu Pelaksanaan: antara bulan April sampai dengan September, atau sesuai kesepakatan petani peserta Demfarm di lapangan c. Pelaksanaan : 1 (satu) kali (tergantung materi/informasi teknologi yang ingin diperkenalkan keanggota/masyakat/kelompoktani lainnya) d. Unsur Peserta 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kelompoktani Peneliti Penyuluh POPT Manteri Tani Aparat Desa/kelurahan 17
7) Aparat kecamatan 7. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian mengacu kepada prinsip pelaksanaan pengawalan dan pendampingan Demfarm yang telah dijelaskan di atas. Untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan tersebut, diberikan bantuan transport sebesar Rp. 150.000,- per bulan selama 6 bulan. Penyuluh pertanian yang akan diberikan bantuan transport agar ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan kelembagaan setempat dan mengusulkannya kepada Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di provinsi. a. Tujuan Memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap kegitan Demfarm di lapangan. b. Waktu Pelaksanaan: sesuai musim tanam di daerah masingmasing pada tahun 2012 c. Pelaksanaan : Kunjungan lapangan, pertemuan, dan lain-lain.
18
V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan pelaksanaannya menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap kegaiatan SL-PTT padi dan kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL- Agribisnis Padi dilakukan oleh tim pada setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan. Metode yang digunakan yaitu mulai dari menyusun instrumen, pre-test, pengumpulan data di lapangan, penganalisisan data, dan pembuatan laporan Monitoring dan evaluasi kegaiatan ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan atau sesuai kebutuhan. B. Pelaporan Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan, sebagai berikut: 1. Penyuluh pertanian melaporkan perkembangan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pada kegiatan SLPTT (Lampiran 1: Formulir 1 dan 1a) dan pemberdayaan petani melalui metode Demfarm SL-Agribisnis Padi (Lampiran 2: Formulir 1 dan 1a), kepada Kepala BP3K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di tingkat kecamatan, setiap 1 (satu) bulan; 2. Kepala BP3K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di tingkat kecamatan, setiap (2) dua bulan atau akhir bulan Pebruari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember 2012; melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terhadap kegiatan SLPTT Padi (Lampiran 1: Formulir 2, 2a, dan 2b) dan kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL-Agribisnis Padi (Lampiran 2: Formulir : 2, 2a, 2b, 2c, dan 2d); 3. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan SL-PTT padi (Lampiran 1 : Form : 3, 3a, 3b, 3c, dan 3d) serta kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL- Agribisnis Padi di wilayahnya (Lampiran 2 : Formulir : 3, 3a, 3b, 3c, 3d, dan 3e) kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan provinsi/kelembagaan yang 19
membidangi penyuluhan di tingkat provinsi, setiap 3 bulan sekali atau paling lambat akhir bulan Maret, Juni, September, dan bulan Desember 2012 4. Kepala Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi melaporkan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan SL-PTT padi (Lampiran 1 : Formulir 4, 4a, 4b, 4c dan 4d): serta kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL-Agribisnis padi di wilayahnya (Lampiran 2 : Formulir 4, 4a, 4b, 4c, 4d, dan 4e) kepada kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Cq. Pusat Penyuluhan Pertanian, Gedung D Lantai V, Jln. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setiap 3 (tiga) bulan sekali atau paling lambat akhir bulan Maret, Juni, September, dan bulan Desember 2012
20
VI.
PEMBIAYAAN
Pembiayaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di lokasi SL-PTT dan pemberdayaan petani melalui Demfarm SL-Agribisnis padi dialokasikan pada DIPA Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian.
21
VII. PENUTUP Pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian terhadap kegiatan SL-PTT padi dan kegiatan pemberdayaan petani melalui Demfarm SLAgribisnis padi dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada pencapaian target P2BN serta terjadinya peningkatan keberdayaan petani. Keberhasilan ini tercapai apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa.
Jakarta, Pebruari 2012 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,
Dr. Ir. Momon Rusmono, MS NIP. 19610524.198603.1.003
22
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Jenis Formulir Laporan Pengawalan Penyuluhan di Lokasi SLPTT
dan
Pendampingan
Desa Formulir 1. Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi SLPTT oleh Penyuluh Pertanian Formulir 1a. Penyusunan RDKK Tingkat Desa Kecamatan Formulir 2. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi SLPTT Formulir 2a. Rekapitulasi Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan Formulir 2b. Pelaksanaan Kaji Terap Kabupaten/Kota Formulir 3. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi SLPTT Formulir 3a. Rekapitulasi Penyusunan RDKK Formulir 3b. Rekapitulasi Pelaksanaan Kaji Terap Formulir 3c. Pelaksanaan FFD Formulir 3d. Temu Teknis di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Formulir 4. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian Formulir 4a. Rekapitulasi Penyusunan RDKK Formulir 4b. Rekapitulasi Pelaksanaan FFD Formulir 4c. Rekapitulasi Pelaksanaan Kaji Terap Formulir 4d. Temu Koordinasi Tingkat Provinsi
23
Lampiran 2. Jenis Formulir Laporan Pengawalan Penyuluhan di Lokasi DEMFARM
dan
Pendampingan
Desa Formulir 1. Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi Demfarm oleh Penyuluh Pertanian Formulir 1a. Pelaksanaan Forum Petani Tingkat Desa pada Kegiatan Demfarm Formulir 1b. Pelaksanaan Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Kecamatan Formulir 2. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi Demfarm Formulir 2a. Rekapitulasi Forum Petani pada Kegiatan Demfarm Formulir 2b. Rekapitulasi Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Formulir 2c. Bahan Pembelajaran berupa Saprodi untuk Kegiatan Demfarm Formulir 2d. Temu Teknis Penyuluhan Kecamatan Kabupaten/Kota Formulir 3. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi Demfarm Formulir 3a. Rekapitulasi Forum Petani pada Kegiatan Demfarm Formulir 3b. Rekapitulasi Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Formulir 3c. Rekapitulasi Temu Teknis Penyuluhan Kecamatan Formulir 3d. Pelaksanaan FFD/Temu Hari Lapang Demfarm Formulir 3e. Temu Teknis Penyuluhan Kabupaten/Kota Provinsi Formulir 4. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi Demfarm Formulir 4a. Rekapitulasi Forum Petani pada Kegiatan Demfarm Formulir 4b. Rekapitulasi Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Formulir 4c. Rekapitulasi Pelaksanaan FFD/Temu Hari Lapang Demfarm Formulir 4d. Rekapitulasi Temu Teknis Penyuluhan Kabupaten/Kota Formulir 4e. Temu Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi
24
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN 1. Lampiran 1 Formulir 1. Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi SLPTT oleh Penyuluh Pertanian Desa No 1.
: .................................. Nama Penyuluh Arman, AMd
Rencana Jumlah Kunjungan Kali/Minggu Materi 2 Budidaya padi/ pemupukan, dll
Hasil/Output Terlampir matrik Rencana Kerja
2.
Lampiran 1 Formulir 1a. Penyusunan RDKK Tingkat Desa (Poktan/Gapoktan) Desa/Kelurahan : ................................... No 1.
Tempat/Lokasi Penyusunan RDKK Kantor Desa/kelurahan/ Saung Tani/ Rumah pengurus poktan/ gapoktan
Jumlah Peserta (orang) 30
Hasil/Output per desa/kelurahan Terlampir RDKK
2.
25
Lampiran 1 Formulir 2. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi SLPTT Kecamatan :............................................... No
Desa/ Kelurahan
1.
Gelagah
Nama Penyuluh Rudianto, SP
Jumlah Jenis Kunjungan Hasil/Output Materi (Kali/Minggu) 3 On-farm Terlampir padi atau kumpulan of-farm Rencana padi Kerja
2.
Lampiran 1 Formulir 2a. Rekapitulasi Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan Kecamatan :............................................... No 1.
Desa/ Kelurahan Gelagah
Tempat/Lokasi Penyusunan RDKK (Kumpulan RDKK dari Desa) BPP/ BP4K
Jumlah Peserta (org) 30
Hasil/Output Terlampir rangkuman RDKK dari Desa
2.
26
Lampiran 1 Formulir 2b. Pelaksanaan Kaji Terap Kecamatan :............................................... No 1.
Tempat/Lokasi Kaji Terap Lahan BPP/Petani/Sewa
Luasan (Ha) 0.5
Varietas
Teknologi yang digunakan
Impari 3
SRI
Hasil/Output Terlampir rekomnedasi kepada petani
2.
Lampiran 1 Formulir 3. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi SLPTT Kabupaten/Kota ..................................
No
1.
Kecamatan
Muko
Jml Penyuluh Pendamping (org) 30
Rata-rata Jumlah Kunjungan (Kali/Minggu) 4
Jenis Materi yang Dominan Budidaya
Hasil/Output
Terlampir Rekap Rencana Kerja
2.
27
Lampiran 1 Formulir 3a. Rekapitulasi Penyusunan RDKK Kabupaten/Kota .................................. No 1.
Kecamatan Jatiasih
Tempat/Lokasi Penyusunan RDKK (Kumpulan RDKK dari Kecamatan) BPP/ BP4K
Rata-rata Jumlah Peserta (org) 30
Hasil/Output Terlampir rangkuman RDKK dari Kec
2.
Lampiran 1 Formulir 3b. Rekapitulasi Pelaksanaan Kaji Terap Kabupaten/Kota .................................. No 1.
Tempat/Lokasi Kaji Terap setiap Kecamatan (terbanyak) Lahan BPP
Ratarata Luasan (Ha) 0.6
Varietas yang dominan ditanam Impari 3
Dominan Teknologi yang digunakan SRI
Hasil/Output Terlampir rekomnedasi kepada petani
2.
28
Lampiran 1 Formulir 3c. Pelaksanaan Farmers Field Day (FFD)/Hari Temu Lapangan Kabupaten/Kota .................................. Jumlah Tempat/ No Kecamatan Peserta Lokasi FFD 1.
Jatiasih
Cikunir
100
Unsur Peserta
Hasil/ Output
Petani, penyuluh, peneliti, kades dan aparat terkait lainnya
Terlampir rekap rumusan FFD
2.
Lampiran 1 Formulir 3d. Temu Teknis di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota .................................. Jumlah Tempat/ No Peserta Unsur Peserta Lokasi (org) 1.
BP4K
30
Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Terlampir matrik pengawalan penerapan teknologi lokalita
2.
29
Lampiran 1 Formulir 4. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian Provinsi : .......................................... No 1.
Kabupaten/ Kota Kerawang
Jml Penyuluh Pendamping (org) 130
Rata-rata Jumlah Kunjungan (Kali/Minggu) 4
Jenis Materi yang Dominan Budidaya
Hasil/Output Terlampir Rekap Rencana Kerja kabupaten
2.
Lampiran 1 Formulir 4a. Rekapitulasi Penyusunan RDKK Provinsi : .......................................... No
Kabupaten/ Kota
Tempat/Lokasi Penyusunan RDKK (Kumpulan RDKK dari Kabupaten)
1.
Kerawang
BPP/ BP4K (tempat yang dominan)
Rata-rata Jumlah Peserta (org) 30
Hasil/Output
Terlampir rangkuman RDKK dari Kab
2.
30
Lampiran 1 Formulir 4b. Rekapitulasi Pelaksanaan FFD Provinsi : .......................................... No Kecamatan Tempat/ Jumlah Lokasi FFD Peserta 1.
Jatiasih
Cikunir
100
Unsur Peserta
Output
Petani, penyuluh, peneliti, kades dan aparat terkait lainnya
Terlampir rekap rumusan FFD
2.
Lampiran 1 Formulir 4c. Rekapitulasi Pelaksanaan Kaji Terap Provinsi : .......................................... No 1.
Tempat/Lokasi Kaji Terap setiap Kabupaten (terbanyak) Lahan BPP
Ratarata Luasan (Ha) 0.6
Varietas yang dominan ditanam Impari 3
Dominan Teknologi yang digunakan SRI
Hasil/Output Terlampir rekomnedasi kepada petani
2.
31
Lampiran 1 Formulir 4d. Temu Koordinasi Tingkat Provinsi Provinsi : .......................................... Jumlah Tempat/ No Peserta Unsur Peserta Lokasi (org) 1.
SetBakor/ lainnya
60
Kepala BP4K, Dinas Teknis, Peneliti, BPTP, Penyuluh dan lainnya yang terkait
Output Terlampir matrik kegiatan pengawalan dalam mendukung P2BN
2.
32
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN 2 Lampiran 2. Jenis Formulir Laporan Pengawalan Penyuluhan di Lokasi DEMFARM
dan
Pendampingan
Desa Formulir 1. Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi Demfarm oleh Penyuluh Pertanian Formulir 1a. Pelaksanaan Forum Petani Tingkat Desa pada Kegiatan Demfarm Kecamatan Formulir 2. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi Demfarm Formulir 2a. Bahan Pembelajaran berupa Saprodi untuk Kegiatan Demfarm Formulir 2b. Rekapitulasi Forum Petani pada Kegiatan Demfarm Formulir 2c. Kursus Tani Tingkat Kecamatan pada Kegiatan Demfarm Kabupaten/Kota Formulir 3. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi Demfarm Formulir 3a. Rekapitulasi Forum Petani pada Kegiatan Demfarm Formulir 3b. Rekapitulasi Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Formulir 3c. Pelaksanaan FFD/Temu Hari Lapang Demfarm Provinsi Formulir 4. Rekapitulasi Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Lokasi Demfarm Formulir 4a. Rekapitulasi Forum Petani pada Kegiatan Demfarm Formulir 4b. Rekapitulasi Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Formulir 4c. Pelaksanaan FFD/Temu Hari Lapang Demfarm Formulir 4d. Temu Koordinasi Tingkat Provinsi
33
CONTOH FORMULIR LAMPIRAN 2. Lampiran 2 Formulir 1. Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi Demfarm oleh Penyuluh Pertanian Desa
: .................................. Rencana Jumlah Kunjungan
No
Nama Penyuluh
Hasil/Output Kali/Minggu
1.
Arman, AMd
2
Materi Budidaya padi/ pemupukan, dll
Terlampir matrik Rencana Kerja
2.
Lampiran 2 Formulir 1a. Pelaksanaan Forum Petani Tingkat Desa Desa/Kelurahan : ................................... No
1.
Unsur Peserta
Tempat Pelaksnaan
Petani/Penyuluh/petugas Posluhdes/Saung lainnya
Jumlah Peserta (orang) 20
Hasil/Output per desa/kelurahan Rekomendasi Forum Petani
2. 3.
34
Lampiran 2 Formulir 1b. Pelaksanaan Kursus Tani Pada Kegiatan Demfarm Desa/Kelurahan : ................................... No
1.
Tempat/Lokasi Kurus
Jumlah Peserta (orang)
Jenis Materi
30
Pemupukan
Kantor Desa/kelurahan/ Saung Tani/ Rumah pengurus poktan/ gapoktan
Hasil/Output per desa/kelurahan Rumusan Kursus
Hasil
2.
Lampiran 2 Formulir 2. Rekapitulasi Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi Demfarm oleh Penyuluh Pertanian Kecamatan : .................................. Rencana Jumlah Kunjungan No
Nama Desa
Hasil/Output Kali/Minggu
1.
Kubu
2
Materi Budidaya padi/ pemupukan, dll
Terlampir matrik Rencana Kerja
2.
35
Lampiran 2 Formulir 2a. Rekapitulasi Pelaksanaan Forum Petani Tingkat Desa Kecamatan : ................................... No
1.
Unsur Peserta
Tempat Pelaksnaan
Jumlah Peserta (orang)
Petani/Penyuluh/petugas Posluhdes/Saung lainnya
20
Hasil/Output per desa/kelurahan Rekomendasi Forum Petani
2.
Lampiran 2 Formulir 2b. Pelaksanaan Kursus Tani Pada Kegiatan Demfarm Kecamatan : .................................. No
1.
Tempat/Lokasi Kurus Kantor Desa/kelurahan/ Saung Tani/ Rumah pengurus poktan/ gapoktan
Jumlah Peserta (orang)
Jenis Materi
30
Pemupukan
Hasil/Output per desa/kelurahan Rumusan Hasil Kursus
2.
36
Lampiran 2 Formulir 2c. Bahan Pembelajaran Berupa Saprodi Untuk Kegiatan Demfarm Kecamatan : .................................. No
1.
Nama Kelompok Demfarm Rukun Tani
Alamat/Telp
Desa Munduk
Jumlah Peserta
Pemupukan
Jenis Bahan
Pupuk Urea/pestisida
Banyaknya
250 kg....
2.
Lampiran 2 Formulir 2d. Temu Teknis Penyuluhan Kecamatan Kecamatan : .................................. Jumlah Tempat/ No Peserta Unsur Peserta Lokasi (org) 1.
BPP
30
Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Terlampir matrik pengawalan penerapan teknologi lokalita
2.
37
Lampiran 2 Formulir 3. Rekapitulasi Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi Demfarm oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota: .................................. Rencana Jumlah Kunjungan No
1.
Kecamatan
Rata-rata Kali/Minggu
Ciredeng
Hasil/Output
Materiyg Dominan Budidaya padi/ pemupukan, dll
Terlampir matrik Rencana Kerja
2.
Lampiran 2 Formulir 3a. Rekapitulasi Pelaksanaan Forum Petani Tingkat Desa Kabupaten/Kota : ................................... No
1.
Kecamatan
Cihedeng
Unsur Peserta yang Dominan
Tempat Pelaksnaan Dominan
Rata-rata Jumlah Peserta (orang)
Hasil/Out put per desa/kel urahan
Petani/Penyu luh/petugas lainnya
Posluhdes/Sau ng
20
Rekomen dasi Forum Petani
2.
38
Lampiran 2 Formulir 3b. Rekapitulasi Pelaksanaan Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Kabupaten/Kota : .................................. No
Kecamatan
1.
Cirembeh
Tempat/Lokasi Kurus
Kantor Desa/kelurahan/ Saung Tani/ Rumah pengurus poktan/ gapoktan
Rata-rata Jumlah Peserta (orang) 36
Jenis Materi Terbanyak
Pemupukan
Hasil/Output
Rumusan Hasil Kursus
2.
39
Lampiran 2 Formulir 3c. Rekapitulasi Temu Teknis Penyuluhan Kecamatan Kabupaten/Kota : .................................. Rata-rata Tempat/ Jumlah Lokasi No Kecamatan Terbanyak Peserta (org) 1.
Cirebah
BPP
42
Unsur Peserta Paling Banyak Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Terlampir matrik pengawalan penerapan teknologi lokalita
2.
Lampiran 2 Formulir 3d. Pelaksanaan FFD Demfarm di Kecamatan Kabupaten/Kota : .................................. Jumlah Lakoasi No Kecamatan Peserta FFD (org) 1.
Cirebah
BPP
42
Unsur Peserta Paling Banyak Petani, Penyuluh, Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Rumusan penyebaran informasi yang dilakukan FFD
2.
40
Lampiran 2 Formulir 3e. Temu Teknis Penyuluhan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : .................................. Jumlah Tempat/ Unsur Peserta No Peserta Lokasi (org) 1.
Kantor BP4K/ lainnya
45
Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Terlampir matrik pengawalan penerapan teknologi lokalita
2.
Lampiran 2 Formulir 4. Rekapitulasi Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan di Lokasi Demfarm oleh Penyuluh Pertanian Provinsi : .................................. Rencana Jumlah Kunjungan No
1.
Kecamatan
Ciredeng
Rata-rata Kali/Minggu
Materiyg Dominan Budidaya padi/ pemupukan, dll
Hasil/Output
Terlampir matrik Rencana Kerja
2.
41
Lampiran 2 Formulir 4a. Rekapitulasi Pelaksanaan Forum Petani Tingkat Desa Provinsi No
1.
: ................................... Kecamatan
Petani/Penyuluh/p etugas lainnya
Unsur Peserta yang Dominan
Tempat Pelaksnaan Dominan
Rata-rata Jumlah Peserta (orang)
Petani/ penyuluh/ petugas dll
Posluhdes/ Saung
20
Hasil/Output
Rekomendas i Forum Petani
2. 3.
Lampiran 2 Formulir 4b. Rekapitulasi Pelaksanaan Kursus Tani pada Kegiatan Demfarm Provinsi
: ..................................
No
Kabupaten/ Kota
1.
Cirembeh
Tempat/Lokasi Kurus Paling Banyak Kantor Desa/kelurahan/ Saung Tani/ Rumah pengurus poktan/ gapoktan
Rata-rata Jumlah Peserta (orang) 36
Jenis Materi Paling Banyak Pemupukan
Hasil/Output
Rumusan Hasil Kursus
2.
42
Lampiran 2 Formulir 4c. Rekapitulasi Pelaksanaan FFD Demfarm di Kecamatan Provinsi : .................................. Kabupate No n /Kota
Lakosi FFD Terbanyak
1.
BPP
Sukabumi
Rata-rata Jumlah Peserta (org) 42
Unsur Peserta Paling Banyak Petani, Penyuluh, Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Rumusan penyebaran informasi yang dilakukan FFD
2.
Lampiran 2 Formulir 4d. Rekapitulasi Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Provinsi Provinsi : .................................. Tempat/ Kabupaten/ Lokasi No Kota Terbanyak 1.
Cirebah
Kantor Barluh dll
Rata-rata Jumlah Peserta (org)
Unsur Peserta Paling Banyak
57
Kepala Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output Terlampir matrik pengawalan penerapan teknologi lokalita
2.
43
Lampiran 2 Formulir 4e. Temu Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi Provinsi : .................................. Tempat/ Kabupaten/ Lokasi No Kota Terbanyak 1.
Garut
Kantor BP4K/ lainnya
Rata-rata Jumlah Peserta (org) 45
Unsur Peserta Paling Banyak Kepala BPP, Dinas Teknis, Peneliti, OPT, BP4K.dan lainnya yang terkait
Output
Terlampir matrik pengawalan penerapan teknologi lokalita
2.
44
