PEDOMAN PELAKSANAAN Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun 2010
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2010
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR : 01/HK 310/C/I/2010
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
TENTANG
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu Kotak Pos 7264 & 7301/Jks. PM Jakarta Selatan 12520
Telepon : 7806819 Telex : 82558 Facsimile : 7806309
PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN KACANG TANAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN Menimbang
:
a.
bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
b.
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, diupayakan melalui peningkatan produksi dan produktivitas;
c.
bahwa peningkatan produktivitas padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah tahun 2010 difokuskan melalui pendekatan SL-PTT;
d.
e.
bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Dinas yang menangani Tanaman Pangan di Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 terdapat kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Melalui Pelaksanaan SL-PTT; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun Anggaran 2010.
Mengingat
:
11.
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4079; Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147);
13.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
14.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15.
Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
16.
1 7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jis Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 84/P/Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
18.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;
19.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010;
21.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
22.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan /OT.140/2/2007;
23.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
24.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1629/Kpts/KU.510/11/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran dilingkungan Departemen Pertanian;
25.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 47/Kpts/KU.410/1/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010;
Memperhatikan :
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0020/018-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU :
Pedoman Pelaksanaan SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun Anggaran 2010, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA
:
Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Melalui Pelaksanaan SL-PTT Tahun Anggaran 2010.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Januari 2010 DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,
SUTARTO ALIMOESO NIP. 19490625 197603 1 001 Salinan Keputusan ini disampaikan Yth : 1. Menteri Pertanian RI; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 4. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; 5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan di seluruh Indonesia; 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota yang membidangi Tanaman Pangan di seluruh Indonesia.
Lampiran
G.
Peran Komponen Teknologi PTT ..........................................
28
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
H.
Pemilihan Teknologi PTT .....................................................
30
NOMOR : 01/Kpts/HK 310/C/I/2009 Tanggal 26 Januari 2010
I.
Keuntungan Penerapan Teknologi PTT .................................
30
V. SEKOLAH LAPANGAN PTT PADI, JAGUNG DAN DAFTAR ISI
KEDELAI
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
31 31
Hal
A.
Pelaksanaan SL-PTT ..........................................................
i
B.
Penentuan Calon Lokasi dan
......................................................................................
iv
Calon Petani /Kelompoktani SL-PTT .....................................
38
..................................................................................
v
C.
Ketentuan Pelaksana SL-PTT ...............................................
39
..............................................................................
vi
D.
Persyaratan Kelompoktani Pelaksana SL-PTT ........................
40
.......................................................................
1
E.
Jumlah Bantuan SL-PTT ......................................................
41
A.
Latar Belakang ...................................................................
1
F.
Sumber Bantuan SL-PTT .....................................................
42
B.
Tujuan dan Sasaran ............................................................
2
G.
Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT ..........................................
43
C.
Pengertian - Pengertian Dalam SL-PTT Padi
H.
Pertemuan - Pertemuan Kelompok SL-PTT ...........................
46
DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN
Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah ......................................
4
VI. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONAL
II. KERAGAAN, SASARAN DAN TANTANGAN PRODUKSI TAHUN 2010
III.
..................................................................................
SL-PTT .....................................................................................
51
.........................................................
9
A.
Pengorganisasian SL-PTT ....................................................
51
A.
Keragaan Produksi ..............................................................
9
B.
Operasionalisasi SL-PTT ......................................................
53
B.
Sasaran Produksi Tahun 2010 .............................................
11
C.
Tantangan .........................................................................
14
VII.
STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI TAHUN 2010
PELATIHAN PETUGAS SL-PTT
................................................
55
A.
Pelatihan Pemandu Lapangan II ..........................................
55
B.
Pelatihan Pemandu Lapangan III .........................................
55
.........................................................
17
A.
Strategi .............................................................................
17
DAN PENGADAAN
B.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Tahun 2010 ..................
18
.........................................
25
A.
Prinsip - prinsip PTT ...........................................................
25
B.
Tahapan Penerapan PTT .....................................................
25
C.
Komponen Teknologi Unggulan PTT Padi ..............................
26
D.
Komponen Teknologi Unggulan PTT Jagung .........................
26
E.
Komponen Teknologi Unggulan PTT Kedelai .........................
27
F.
Komponen Teknologi Unggulan PTT Kacang Tanah ...............
28
IV. PTT PADI, JAGUNG DAN KEDELAI
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
VIII. PEMBIAYAAN MEKANISME PENCAIRAN DANA ...................................................................
57
A.
Pembiayaan .......................................................................
57
B.
Mekanisme Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT ..................
C.
Mekanisme Pendistribusian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT ...............................................
D. E.
i
ii
58 60
Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial SL-PTT ........................................................
61
Mekanisme Pengadaan BLM SL-PTT .....................................
63
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
DAFTAR TABEL
IX. BIMBINGAN / PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
.....................................................................
X. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
65
.........................
67
A.
Monitoring .........................................................................
67
B.
Evaluasi .............................................................................
67
C.
Pelaporan ..........................................................................
67
XI. PENUTUP LAMPIRAN
.................................................................................
69
.............................................................................................
71
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
iii
Hal Tabel 1.
Tabel 2.
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 2005-2009 (2009 adalah ARAM III) .....................................
9
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung 2005-2009 (2009 adalah ARAM III) .................................
9
Tabel 3.
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai 2005-2009 (2009 adalah ARAM III) ................................. 10
Tabel 4.
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah 2005-2009 (2009 adalah ARAM III) ....................... 10
Tabel 5.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2010 ............................................................................... 19
Tabel 6.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2010 ............................................................................... 21
Tabel 7.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2010 ............................................................................... 22
Tabel 8.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2010 ............................................................................... 23
iv
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
Gambar 1. Sasaran Produksi Padi Tahun 2010 ............................................
Hal 11
Gambar 2. Sasaran Produksi Jagung Tahun 2010 ........................................
12
Gambar 3. Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2010 ........................................
13
Gambar 4. Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2010 ..............................
14
Gambar 5. Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT ...............................
33
Gambar 6. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Padi Non Hibrida .........................
33
Gambar 7. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Padi Hibrida ................................
34
Gambar 8. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Padi Gogo ...................................
34
Gambar 9. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Jagung Hibrida ............................
35
Gambar 10. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Kedelai .......................................
35
Gambar 11. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Kacang Tanah .............................
36
Gambar 12. Kerangka Pelaksanaan LL Padi, Jagung dan Kedelai ....................
36
Gambar 13. Skema Operasional SL-PTT .......................................................
54
Hal Lampiran 1.
Form Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima BLBU / BLBU SL-PTT / Bansos SL-PTT Tahun 2010 ..................
Lampiran 2.
71
Contoh Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ....................................................................
72
Lampiran 3.
Form RUK Pelaksana SL-PTT Tahun 2010 ................................
77
Lampiran 4.
Form Surat Pernyataan ..........................................................
78
Lampiran 5.
Blangko Laporan Kelompoktani Pelaksanaan SL-PTT ................
79
Lampiran 6.
Blangko Rencana Kebutuhan Benih Poktan BLBU TA 2010 .......
80
Lampiran 7.
Blangko Rekapitulasi Kebutuhan Benih Kelompoktani Tingkat Kecamatan BLBU TA 2010 .........................................
Lampiran 8.
Blangko Rekapitulasi Kebutuhan Benih Kelompoktani Tingkat Kabupaten/Kota BLBU TA 2010 ..................................
Lampiran 9.
81
82
Lampiran SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompoktani Sasaran BLBU TA 2010 ....................
83
Lampiran 10. Lampiran Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Sasaran Lokasi BLBU TA 2010 ...................................
84
Lampiran 11. BAP BLBU TA 2010 (kelompoktani) ........................................
85
Lampiran 12. BAP BLBU TA 2010 (Kabupaten/Kota) .....................................
86
Lampiran 13. Bagan Mekanisme Pencairan Dana Bantuan SL-PTT Pola BLM TA. 2010 ...............................................................
87
Lampiran 14. Form BAP Dana Bansos SL-PTT Tahun 2010 ............................
88
Lampiran 15. Jadwal Tentatif Pelaksanaan SL-PTT Tahun 2010 .....................
89
Lampiran 16. Blangko Laporan Bulanan Pelaksanaan SL-PTT Tingkat Kecamatan ...............................................................
90
Lampiran 17. Blangko Laporan Bulanan Pelaksanaan SL-PTT Tingkat Kabupaten ................................................................
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
v
vi
91
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 18. Blangko Laporan Bulanan Pelaksanaan SL-PTT Tingkat Provinsi ....................................................................
92
Lampiran 19. Sasaran Indikatif Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun 2010 ....................................................
93
Lampiran 20. Rencana Lokasi SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah per Kabupaten Tahun 2010 ..............................
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
94
vii
I. PENDAHULUAN
SL-PTT merupakan Sekolah Lapangan bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk menunjang peningkatan produksi secara berkelanjutan.
A. Latar Belakang Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis.
Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan / mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi.
Komoditi padi berperan untuk memenuhi kebutuhan pokok karbohidrat masyarakat, sedangkan jagung, kedelai, dan kacang tanah terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pangan olahan dan pakan. Upaya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang terfokus pada penerapan SL-PTT tahun 2009 pada areal seluas 2.241.000 hektar telah berhasil menjadi pemicu dalam meningkatkan produksi padi 5,91 %, jagung 11,34 %, kedelai 26,97 % dan kacang tanah 1,92% (ARAM III 2009). Berdasarkan hasil penerapan SL-PTT tahun 2009, maka pada tahun 2010 fokus kegiatan tersebut akan dilanjutkan dan diperluas menjadi seluas 2.650.000 hektar untuk padi non hidrida, padi hibrida, padi gogo, dan jagung hibrida. untuk areal kedelai seluas 250 ribu hektar, dan ditambah satu komoditi lainnya yaitu kacang tanah seluas 50 ribu hektar.
Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (varietas, tanah, air dan sarana produksi) secara terpadu dalam melakukan budidaya di lahan usahataninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Namun demikian wilayah diluar SLPTT akan tetap dilakukan pembinaan peningkatan produksi sehingga produksi dan produktivitas tahun 2010 dapat meningkat. B. Tujuan dan Sasaran 1.
a. Menyediakan acuan pelaksanaan SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2010 di provinsi dan kabupaten/kota.
Pe l a k s a n a a n S L- P TT t a h u n 2 0 1 0 a k a n m e n d a p a t fasilitasi/dukungan penyediaan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi gogo, jagung hibrida, kedelai dan kacang tanah melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari PSO seluas 2,95 juta hektar.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
1
Tujuan
b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan peningkatan produksi melalui kegiatan SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
kacang tanah sekitar 0,5 – 0,7 ton/hektar pada areal SL-PTT seluas 50 ribu ha.
c. Mempercepat penerapan komponen teknologi PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahataninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional. d. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. 2.
e. Mendukung tercapainya produksi padi tahun 2010 sebesar 66,68 juta ton GKG, produksi jagung sebesar 19,80 juta ton PK, produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton BK, dan produksi kacang tanah sebesar 882 ribu ton BK. C.
Sasaran
Pengertian – Pengertian dalam SL-PTT 1.
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem / pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. Komponen teknologi dasar PTT adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan.
2.
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah suatu tempat Pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.
3.
Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan / area yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompoktani / petani.
a. Tersedianya acuan pelaksanaan SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2010 di provinsi dan kabupaten/kota. b. Terkoordinasi dan terpadunya pelaksanaan peningkatan produksi melalui kegiatan SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. c. Teradopsinya berbagai alternatif pilihan komponen teknologi PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola usahataninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional. d. Meningkatnya produktivitas padi non hibrida sekitar 0,5 – 1,0 ton/hektar pada areal SL-PTT seluas 2 juta hektar, padi hibrida sekitar 1,5 – 2,5 ton/hektar pada areal SL-PTT seluas 200 ribu hektar, padi gogo sekitar 0,5 – 1,0 ton/hektar pada areal SL-PTT seluas 300 ribu hektar, jagung hibrida sekitar 2,0 – 3,0 ton/hektar pada areal SL-PTT seluas 150 ribu ha, kedelai sekitar 0,5 ton/hektar pada areal SL-PTT seluas 250 ribu ha, serta
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3
4
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pemandu Lapangan (PL) adalah Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT.
10. Pengawalan dan Pendampingan oleh Peneliti adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi adopsi PTT dengan menjadi
Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) adalah tahapan pendekatan PTT yang diawali dengan kelompoktani melakukan identifikasi masalah peningkatan hasil padi di wilayah setempat dan membahas peluang kemungkinan mengatasi masalah tersebut.
narasumber pada pelatihan, penyebaran informasi, melakukan uji adaptasi varietas unggul baru, demo-plot, dan supervisi penerapan teknologi. 11. Pengawalan dan Pendampingan oleh Penyuluh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan
POSKO I - V adalah Pos Simpul Koordinasi sebagai tempat melaksanakan koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan SL-PTT, POSKO yang dimaksud adalah POSKO yang telah ada misalnya POSKO P2BN.
penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP dan secara berkala hadir di lokasi khususnya lokasi LL dalam rangka pemberdayaan kelompoktani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok dalam penerapan
Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan, jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi.
teknologi. 12. Pengawalan dan Pendampingan oleh POPT adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas OPT dalam rangka pengendalian hama terpadu. 13. Pengawalan dan Pendampingan oleh Pengawas Benih Tanaman adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas
Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, antara lain pupuk kandang, pupuk hijau dan kompos (humus) berbentuk padat yang telah mengalami dekomposisi.
Benih dalam rangka pengawasan benih. 14. Wilayah Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas di areal SL-PTT. 15. Wilayah Non-Fokus adalah lokasi peningkatan
Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, padi gogo, jagung hibrida, kedelai dan kacang tanah yang disalurkan oleh pemerintah secara gratis kepada petani (kelompoktani) yang ditetapkan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
5
produktivitas di luar areal SL-PTT. 16. Carry Over adalah sisa pertanaman kegiatan tahun berjalan tetapi produksi tidak berkontribusi pada tahun tersebut, dan akan berkontribusi pada tahun berikutnya.
6
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
17. Kelompoktani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu hamparan / wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk meningkatkan usaha agribisnis dan memudahkan pengelolaan dalam proses distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan lain-lain. 18. Swadaya adalah semua upaya yang berasal dari modal tani sendiri. 19. Cadangan Benih Nasional (CBN) adalah sejumlah tertentu benih padi, jagung, dan kedelai yang memenuhi spesifikasi teknis, dan merupakan milik pemerintah pusat yang pengadaannya bersumber dari dana APBN. 20. Public Service Obligation (PSO) adalah kewajiban pelayanan umum Pemerintah untuk memberikan pelayanan berupa barang dan jasa kepada masyarakat yang selanjutnya Pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan PSO dimaksud.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7
II. KERAGAAN, SASARAN DAN TANTANGAN PRODUKSI TAHUN 2010
Produksi kedelai dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 6,81 %/tahun dari 808,353 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 966.469 ribu ton pada tahun 2009 (ARAM III) sedangkan laju peningkatan produktivitas baru mencapai 0,5 %/tahun sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.
A. Keragaan produksi Produksi padi dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 4,22 %/tahun, dari 54,15 juta ton GKG pada tahun 2005 menjadi 63,84 juta ton GKG pada tahun 2009 (ARAM III) sedangkan laju peningkatan produktivitas baru mencapai 2,11 %/tahun sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Tabel 1. :
Tabel 3. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai 2005-2009 (2009 adalah ARAM III)
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 2005-2009 (2009 adalah ARAM III)
Produksi kacang tanah dalam 5 tahun terakhir menurun ratarata 1,52 % /tahun dari 836,30 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 785,15 ribu ton pada tahun 2009 (ARAM III) sedangkan laju peningkatan produktivitas baru mencapai 1,80 % /tahun sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.
Produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 9,54 %/tahun dari 12.52 juta ton pada tahun 2005 menjadi 17.66 juta ton pada tahun 2009 (ARAM III) sedangkan laju peningkatan produktivitas baru mencapai 5,15 %/tahun sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.
Tabel 4. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah 2005-2009 (2009 adalah ARAM III)
Tabel 2. : Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung 2005-2009 (2009 adalah ARAM III)
Dari data 5 tahun tersebut diatas menunjukkan bahwa
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
9
10
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
upaya–upaya peningkatan produksi dan produktivitas khususnya 3 tahun terakhir masih belum menunjukkan laju peningkatan seperti yang telah direncanakan, disamping itu produktivitas rata-rata nasional masih dibawah potensi hasil masing-masing varietas. Dengan demikian pada tahun 2010 perlu dilakukan upaya–upaya terobosan yang lebih terfokus pada persentase peningkatan yang cukup signifikan.
2. Jagung Sasaran produksi jagung tahun 2010 mencapai 19,80 juta ton PK atau meningkat 16,20 % dibanding tahun sebelumnya. Sasaran tanam 4,41 juta ha, sasaran panen 4,20 juta ha, sasaran produktivitas 47,14 ku/ha sebagaimana terlihat dalam Gambar 2. Gambar 2. Sasaran Produksi Jagung Tahun 2010
B. Sasaran Produksi Tahun 2010 1. Padi Sasaran produksi padi tahun 2010 adalah 66,80 juta ton GKG atau meningkat 6,58 % dibanding sasaran produksi tahun sebelumnya. Sasaran tanam 12,60 juta ha, sasaran panen 12,00 juta ha, sasaran produktivitas 55,56 ku/ha atau sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. Gambar 1. Sasaran Produksi Padi Tahun 2010
3. Kedelai Sasaran produksi kedelai tahun 2010 mencapai 1,3 juta ton BK atau meningkat 18,20 % dibanding dengan sasaran produksi tahun sebelumnya. Sasaran tanam 0,92 juta ha, sasaran panen 0,874 juta ha, sasaran produktivitas 14,9 ku/ha sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
11
12
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Gambar 3. Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2010
Gambar 4. Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2010
4. Kacang Tanah
C.
Sasaran produksi kacang tanah tahun 2010 mencapai 882 ribu ton atau menurun 4.65 % dibanding sasaran produksi tahun sebelumnya. Sasaran tanam 712.425 ha atau menurun 36.575 ha, sasaran panen 678.500 ha atau menurun 5.89 %, sasaran produktivitas 13,00 ku/ha atau meningkat 1,33 % sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.
Tantangan Kendala antar sektoral dalam peningkatan produksi tanaman pangan yang semakin kompleks karena berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis diluar sektor pertanian yang amat berpengaruh dalam peningkatan produksi pangan, antara lain dampak fenomena iklim (DFI), semakin berkurangnya ketersedian lahan produksi untuk tanaman pangan akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ketersediaan air irigasi karena sumber – sumber air yang semakin berkurang dan persaingan penggunaan air diluar sektor pertanian (industri dan pemukiman) serta laju pertumbuhan penduduk. Permasalahan subsektor tanaman pangan khususnya padi, jagung, kedelai dan kacang tanah adalah adanya kesenjangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
13
14
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
produktivitas ditingkat petani yang cukup besar, dibanding potensi yang dapat dicapai petani. Penyebabnya antara lain penggunaan benih unggul varietas potensi tinggi dan bersertifikat ditingkat petani masih rendah sekitar 53 %, penggunaan pupuk yang belum berimbang dan efisien, penggunaan pupuk organik yang belum populer, budidaya spesifik lokasi masih belum berkembang, pendampingan penyuluh, POPT, PBT dan peneliti belum optimal, lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan/ pembiayaan usaha serta pasar dll.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
15
III.
STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI TAHUN 2010
penyuluhan, kelompoktani (Poktan), gabungan kelompoktani (Gapoktan), koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, kios, KUD, pasar desa, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA, kelembagaan perlindungan tanaman seperti brigade proteksi dan lain-lain diupayakan diberdayakan se-optimal mungkin untuk mendukung keberhasilan pembangunan tanaman pangan.
A. Strategi Strategi peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan Produktivitas Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pemakaian benih varietas unggul bermutu termasuk benih padi hibrida dan jagung hibrida, pemupukan berimbang dan pemakaian pupuk organik serta pupuk bio-hayati, pengelolaan pengairan dan perbaikan budidaya disertai pengawalan, pemantauan, pendampingan dan koordinasi dll.
2.
Pembiayaan usahatani melalui KKP-E, LM3, Kredit Untuk Rakyat (KUR), PUAP serta kemitraan diupayakan meningkat dalam realisasi penyerapannya. B. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Tahun 2010 Upaya pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah tahun 2010 secara spesifik komoditas adalah sebagai berikut :
Perluasan Areal Perluasan areal dilakukan melalui upaya optimalisasi lahan seperti JITUT, JIDES, dan Tata Air Mikro, pompanisasi dan penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru), disertai konservasi lahan yang berkelanjutan dll.
3.
1.
Fokus Utama pencapaian sasaran produksi padi tahun 2010 adalah peningkatan produktivitas padi melalui SL-PTT padi seluas 2,5 juta ha. Sedangkan diluar fokus utama melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanam seluas 6,67 juta ha, perluasan areal tanam seluas 130 ribu ha sebagaimana terlihat dalam Tabel 5. berikut ini :
Pengamanan Produksi Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak fenomena iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar.
4.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2010
Kelembagaan dan Pembiayaan Strategi ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan pertanian antara lain yang meliputi kelembagaan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
17
18
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Upaya peningkatan produksi padi diluar wilayah fokus
Tabel 5. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2010
Peningkatan produktivitas dan produksi dilakukan dengan pembinaan yang terkoordinasi melalui pemanfaatan bantuan benih, pupuk bersubsidi (urea, ZA, SP-36 / Superphos NPK dan pupuk organik), alsintan, kemitraan dengan stakeholder serta peningkatan luas tanam melalui swadaya, perluasan areal tanam sawah dan lahan kering. Areal tanam yang dikelola dengan pola ini seluas 6,80 juta ha. Agar upaya ini dapat berhasil maka perlu dilakukan melalui berbagai gerakan seperti : (1) gerakan pengolahan tanah, (2) gerakan tanam serentak, (3) gerakan pemupukan berimbang, (4) gerakan penerapan teknologi, (5) gerakan pengendalian OPT,
a. Fokus utama peningkatan produktivitas padi melalui SL-PTT adalah upaya pencapaian sasasaran produksi padi tahun 2010 yang difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas di kawasan areal tanam padi seluas 2,5 juta ha, yang terdiri dari: v
(6) gerakan penanganan panen dan pasca panen serta gerakan lainnya dengan dukungan dana APBN maupun APBD serta dana masyarakat dan stakeholder. Upaya ini diharapkan mampu menyumbangkan produksi pada tahun 2010 sebesar 47,06 juta ton GKG.
SL-PTT padi sawah non hibrida seluas 2 juta ha dengan melibatkan 80 ribu kelompoktani/unit di 31 provinsi, 373 kabupaten/kota.
2.
Fokus utama pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2010 adalah peningkatan produktivitas jagung melalui SLPTT jagung hibrida seluas 150 ribu ha. Sedangkan diluar fokus utama melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanam seluas 3,99 juta ha, dan perluasan areal tanam seluas 267 ribu ha sebagaimana terlihat dalam Tabel 6. berikut ini :
v SL-PTT padi hibrida seluas 200 ribu ha dengan melibatkan 20 ribu kelompoktani/unit di 22 provinsi, 197 kabupaten/kota. v SL-PTT padi lahan kering seluas 300 ribu ha dengan melibatkan 12 ribu kelompoktani/unit di 26 provinsi, 174 kabupaten/kota.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
19
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2010
20
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
sasaran produksi sebesar 9,37 juta ton PK diharapkan didapat dari pertanaman seluas 2,15 jt Ha, yang berasal dari BLBU, CBN, kemitraan dan swadaya petani.
Tabel 6. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2010
3. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2010 Fokus utama pencapaian sasaran produksi kedelai tahun 2010 adalah peningkatan produktivitas kedelai melalui SLPTT kedelai seluas 250 ribu ha. Sedangkan diluar fokus utama yaitu melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanam seluas 920 ribu ha sebagaimana terlihat dalam Tabel 7. berikut ini : Tabel 7. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2010
a.
Fokus utama peningkatan produktivitas jagung melalui SL-PTT jagung hibrida adalah upaya pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2010 yang difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas jagung di kawasan areal tanam seluas 150 ribu ha melalui kegiatan SL- PTT jagung hibrida. Kegiatan peningkatan produktivitas SL-PTT jagung hibrida melibatkan 10 ribu kelompoktani/ unit SL-PTT jagung hibrida di 23 provinsi (181 kabupaten/kota).
b.
a.
Upaya peningkatan produksi jagung diluar fokus utama Peningkatan produktivitas dan produksi dilakukan dengan pembinaan yang terkoordinasi melalui pemanfaatan carry over bantuan benih 2009 seluas 2.11 juta ha. Upaya ini diperkirakan mampu menyumbangkan produksi pada tahun 2010 sebesar 9,50 juta ton PK. Sedangkan sisa
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
21
Fokus Utama peningkatan produktivitas kedelai melalui SL-PTT kedelai adalah Upaya pencapaian sasaran produksi kedelai tahun 2010 yang difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas kedelai di kawasan areal tanam seluas 250 ribu ha melalui kegiatan SLPTT kedelai. Kegiatan peningkatan produktivitas SL-PTT kedelai dilakukan pada kawasan luas tanam 250 ribu ha dengan
22
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
melibatkan 25.000 kelompoktani / unit SL-PTT kedelai di 16 provinsi (137 kabupaten/kota). Dengan kegiatan SL-PTT kedelai diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas sebesar 5 ku/ha, sehingga mampu menyumbang tambahan produksi sebesar 125 ribu ton.
a. Fokus Utama peningkatan produktivitas kacang tanah melalui SL-PTT kacang tanah adalah upaya pencapaian sasaran produksi kacang tanah di kawasan areal tanam seluas 50.000 ha melalui kegiatan SL-PTT kacang tanah.
c.
Upaya peningkatan produksi kedelai diluar fokus utama adalah upaya–upaya peningkatan produksi kedelai yang dilakukan melalui bantuan benih CBN pada areal tanam seluas 40 ribu ha, BLBU (Non SL-PTT) seluas 135 ribu ha, BLBU APBN-P 2009 seluas 126 ribu ha, melalui optimalisasi pembinaan 219 ribu Ha, kemitraan seluas 50 ribu ha, dan upsus 100 ribu Ha. Pembinaan peningkatan produksi pada areal tersebut mampu menyumbangkan produksi pada tahun 2010 sebesar 670 ribu ton.
Kegiatan peningkatan produktivitas SL-PTT kacang tanah dilakukan pada kawasan luas tanam 50.000 ha dengan melibatkan 5.000 kelompoktani/unit SL-PTT kacang tanah di 14 Propinsi (59 Kabupaten). Dengan kegiatan SL-PTT kacang tanah diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas sebesar 17,51 ku/ha, sehingga mampu produksi sebesar 84.000 ton.
4.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2010
b. Upaya peningkatan produksi kacang tanah diluar fokus utama adalah upaya-upaya peningkatan produksi kacang tanah yang dilakukan melalui BLBU seluas 14.000 ha, replikasi skr 15.000 ha, kemitraan 21.000 ha dan swadaya 612.400 ha, peningkatan produksi pada areal tersebut mampu menyumbangkan produksi pada tahun 2010 sebesar 798.000 ribu ton.
Fokus utama pencapaian sasaran produksi kacang tanah tahun 2010 adalah peningkatan produktivitas kacang tanah melalui SL-PTT kacang tanah seluas 50.000 ha. Sedangkan diluar fokus utama melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanam seluas 712.400 ha sebagaimana terlihat dalam Tabel 8., berikut ini : Tabel 8.
Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2010
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
23
24
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
IV. PTT PADI, JAGUNG, KEDELAI DAN KACANG TANAH A. Prinsip-prinsip PTT 1.
2.
3.
4.
Terpadu : PTT merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman, tanah dan air dapat dikelola dengan sebaikbaiknya secara terpadu.
C.
2.
Partisipatif : berarti petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapangan.
Langkah pertama penerapan PTT adalah pemandu lapangan bersama petani melakukan Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP). Identifikasi masalah peningkatan hasil di wilayah setempat dan membahas peluang mengatasi masalah tersebut, berdasarkan cara pengelolaan tanaman, analisis iklim/curah hujan, kesuburan tanah, luas pemilikan lahan, lingkungan sosial ekonomi.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
25
4.
Langkah keempat, penerapan PTT.
5.
Langkah kelima, pengembangan PTT ke petani lainnya.
Komponen Teknologi Unggulan PTT Padi
Komponen teknologi dasar:
Spesifik lokasi : PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial budaya dan ekonomi petani setempat.
Langkah kedua adalah merakit berbagai komponen teknologi PTT berdasarkan kesepakatan kelompok untuk diterapkan di lahan usahataninya.
Langkah ketiga, penyusunan RUK berdasarkan kesepakatan kelompok.
(komponen teknologi dasar dan pilihan disesuaikan spesifik w i l a ya h s e t e m p a t ya n g p a l i n g t e p a t d i t e ra p k a n )
Sinergis : PTT memanfaatkan teknologi pertanian terbaik, dengan memperhatikan keterkaitan yang saling mendukung antar komponen teknologi.
B. Tahapan Penerapan PTT 1.
3.
1.
Varietas unggul baru, inbrida, atau hibrida
2.
Benih bermutu dan berlabel
3.
Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos
4.
Pengaturan populasi tanaman secara optimum
5.
Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah
6.
Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dengan pendekatan PHT (Pengendalian Hama Terpadu)
Komponen teknologi pilihan: 1.
Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam
2.
Penggunaan bibit muda (< 21 hari)
3.
Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun
4.
Pengairan secara efektif dan efisien
5.
Penyiangan dengan landak atau gasrok
6.
Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok
D. Komponen Teknologi Unggulan PTT Jagung (komponen teknologi dasar dan pilihan disesuaikan spesifik w i l a ya h s e t e m p a t ya n g p a l i n g t e p a t d i t e ra p k a n )
26
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Komponen teknologi dasar:
E.
1.
Va r i e t a s
unggul
baru,
hibrida
atau
komposit
2.
Benih bermutu dan berlabel
3.
Populasi 66.000-75.000 tanaman/ha
4.
Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah
F.
5.
Pengairan
6.
Panen dan pascapanen
Komponen Teknologi Unggulan PTT Kacang Tanah (komponen teknologi dasar dan pilihan disesuaikan spesifik w i l a ya h s e t e m p a t ya n g p a l i n g t e p a t d i t e ra p k a n )
Komponen teknologi pilihan:
Komponen teknologi dasar:
1.
Penyiapan lahan
1.
Varietas unggul
2.
Pemberian pupuk organik
2.
Benih bermutu atau berlabel
3.
Pembuatan saluran drainase pada lahan kering, atau saluran irigasi pada lahan sawah
3.
Pembuatan saluran darinase
4.
Populasi tanaman
4.
Pembumbunan
5.
Pengendalian OPT
5.
Pengendalian gulma secara mekanis atau dengan herbisida kontak
Komponen teknologi pilihan: 1.
Pengolahan tanah
6.
Pengendalian hama dan penyakit
2.
Pemupukan
7.
Panen tepat waktu, pengeringan segera
3.
Pupuk organik
Komponen Teknologi Unggulan PTT Kedelai
4.
Amelioran
5.
Pengairan
6.
Panen dan pasca panen
(komponen teknologi dasar dan pilihan disesuaikan spesifik w i l a ya h s e t e m p a t ya n g p a l i n g t e p a t d i t e ra p k a n ) Komponen teknologi dasar:
G. Peran Komponen Teknologi PTT
1.
Varietas unggul baru
2.
Benih bermutu dan berlabel
3.
Populasi tanaman
4.
Pemupukan
5.
Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)
Penggunaan benih varietas unggul bermutu akan menghasilkan daya perkecambahan yang tinggi dan seragam, tanaman yang sehat dengan perakaran yang baik, tanaman tumbuh lebih cepat, tahan terhadap hama dan penyakit, berpotensi hasil tinggi dan mutu hasil yang lebih baik.
Komponen teknologi pilihan: 1.
Pengolahan tanah
2.
Pupuk Hayati
3.
Pemberian pupuk organik
4.
Amelioran pada lahan masam
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penanaman yang tepat waktu, serentak dan jumlah populasi yang optimal dapat menghindari serangan hama dan penyakit, menekan pertumbuhan gulma, terhindar dari kelebihan dan kekurangan air, memberikan pertumbuhan tanaman yang sehat dan seragam serta hasil yang tinggi.
27
28
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pemberian pupuk secara berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara tanah dengan prinsip tepat jumlah, jenis, cara, dan waktu aplikasi sesuai dengan jenis tanaman akan memberikan pertumbuhan yang baik dan meningkatkan kemampuan tanaman mencapai hasil tinggi.
dalam wadah dan disimpan ditempat penyimpanan yang aman dari OPT dan perusak hasil lainnya sehingga mutu hasil tetap terjaga dan tidak tercecer. H. Pemilihan Teknologi PTT Komponen teknologi yang dipilih dan diterapkan oleh petani dalam melaksanakan SL-PTT adalah komponen teknologi PTT. Perakitan komponen teknologi budidaya dilakukan dengan cara penelusuran setiap alternatif komponen teknologi, jumlah yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, maka antar komponen teknologi dan aspek lingkungan dapat disinergiskan. Pemilihan teknologi budidaya yang optimal dapat dilakukan dengan memaksimalkan komponen teknologi yang saling sinergis dan meminimalkan komponen teknologi yang saling antagonis (berlawanan) sehingga diperoleh teknik budidaya dalam pendekatan PTT yang spesifik lokasi.
Pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan hasil tanaman yaitu air sebagai pelarut sekaligus pengangkut hara dari tanah ke bagian tanaman. Kebutuhan akan air disetiap stadia tanaman berbeda-beda, pemberian air secara tepat akan meningkatkan hasil dan menekan terjadinya stres pada tanaman yang diakibatkan karena kekurangan dan kelebihan air. Perlindungan tanaman dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengendalikan serangan OPT tanaman dengan meminimalkan kerusakan atau penurunan produksi akibat serangan OPT. Pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip dan strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Khususnya pengendalian dengan pestisida merupakan pilihan terakhir bila serangan OPT berada diatas ambang ekonomi. Penggunaan pestisida harus memperhatikan jenis, jumlah dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan resurjensi atau resistensi OPT atau dampak lain yang merugikan lingkungan. Penanganan panen dan pasca panen akan memberikan hasil yang optimal jika panen dilakukan pada umur dan cara yang tepat yaitu tanaman dipanen pada masak fisiologis berdasarkan umur tanaman, kadar air dan penampakan visual hasil sesuai dengan diskripsi varietas. Pemanenan dilakukan dengan sistem kelompok yang dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang cocok sehingga menekan kehilangan hasil. Hasil panen dikemas
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
29
Kombinasi komponen teknologi yang digunakan pada lokasi tertentu dapat berbeda dengan lokasi lainnya, karena beragamnya kondisi lingkungan pertanaman. Setiap teknologi dan kombinasi teknologi yang sedang dikembangkan pada suatu lokasi dapat berubah sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengalaman petani di lokasi setempat. Untuk menetapkan paket teknologi SL-PTT yang akan dilaksanakan di setiap unit agar dikonsultasikan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di masing–masing wilayah. I.
30
Keuntungan Penerapan Teknologi PTT 1.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil usahatani
2.
Efisiensi biaya usahatani dengan penggunaan teknologi yang tepat untuk masing-masing lokasi.
3.
Kesehatan lingkungan tumbuh pertanaman dan lingkungan kehidupan secara keseluruhan akan terjaga.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
V. SEKOLAH LAPANGAN PTT PADI, JAGUNG, KEDELAI DAN KACANG TANAH
sama lainnya dan tinggal saling berdekatan sehingga bila teknologi SL-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani lainnya.
A. Pelaksanaan SL-PTT
Pertanaman di areal SL-PTT padi non hibrida dan gogo ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 0,5 – 1 ton/ha dan di areal LL dalam SL-PTT ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 1 – 1,5 ton/ha, untuk areal SL-PTT padi hibrida ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 2 ton/ha dan di areal LL dalam SL-PTT ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 2,5 ton/ha, jagung hibrida ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 2,5 ton/ha dan di areal LL dalam SL-PTT ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 3 ton/ha, kedelai ditargetkan mampu menaikan produksi sebesar 0,5 ton/ha dan di areal LL dalam SL-PTT ditargetkan mampu menaikan produksi 0,5 ton/ha, sedangkan pertanaman di areal SL-PTT kacang tanah mampu menaikkan produksi 0,5 – 0,7 ton/ha dan di areal LL dalam SL-PTT ditargetkan mampu menaikkan produksi sebesar 0,7 – 1 ton/Ha.
Fokus kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan tahun 2010 dilaksanakan melalui pendekatan kegiatan SL-PTT yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompoktani, sekaligus tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Petani SL-PTT nantinya akan mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan teknis dan ekonomis dalam setiap tahapan budidaya usahataninya serta mampu mengaplikasikan teknologi secara benar sehingga meningkatkan produksi dan pendapatannya. Sekolah Lapangan PTT tidak terikat dengan ruang kelas, sehingga belajar dapat dilakukan di saung pertemuan petani dan tempattempat lain yang berdekatan dengan lahan belajar. Dalam SLPTT terdapat satu unit Laboratorium Lapangan (LL) yang merupakan bagian dari kegiatan SL-PTT sebagai tempat bagi petani anggota kelompoktani dapat melaksanakan seluruh tahapan SL-PTT pada lahan tersebut. Dalam melaksanakan LL kelompoktani dapat mengacu pada rekomendasi teknologi setempat.
Agar kegiatan SL-PTT tersebut berkontribusi nyata pada produksi tahun 2010, maka pertanaman di areal SL-PTT diharapkan harus sudah dilaksanakan paling lambat bulan September 2010, kecuali secara teknis maupun administratif tidak memungkinkan dilakukan pertanaman sehingga pertanaman baru dilakukan pada musim penghujan (Oktober – Desember). Luas satu unit SL-PTT adalah berkisar antara 10 – 25 ha, satu unit LL seluas minimal 1 ha. Areal yang digunakan sebagai unit SL-PTT mendapat bantuan benih dan areal yang digunakan sebagai unit LL akan mendapat bantuan benih, pupuk Urea, NPK dan pupuk Organik. sebagaimana terlihat dalam Gambar 5. s/d 12., berikut ini :
Pelaksanaan SL-PTT menggunakan sarana kelompoktani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompoktani yang dimaksud adalah kelompoktani yang dibentuk berdasarkan domisili atau hamparan, diusahakan yang lokasi lahan usahataninya masih dalam satu hamparan. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
31
32
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Gambar 5. Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT
Gambar 7. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Padi Hibrida
Gambar 6. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Padi Non Hibrida
Gambar 8. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Padi Gogo
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
33
34
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Gambar 11.
Gambar 9. Kerangka Pelaksanaan SL-PTT Jagung Hibrida
Gambar 12. Kerangka Pelaksanaan LL Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah
Gambar 10. Kerangka pelaksanaan SL-PTT Kedelai
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
35
Kerangka pelaksanaan SL-PTT Kacang Tanah
36
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Mengingat bantuan pemerintah hanya berupa benih yang berasal dari BLBU (PSO), terdiri dari padi non hibrida seluas ±25 ha, padi hibrida seluas +10 ha, padi gogo seluas + 25 ha, jagung hibrida seluas ±15 ha, kedelai seluas ±10 ha dan kacang tanah seluas ±10 ha tiap kelompok SL-PTT dan saprodi untuk 1 ha pada LL SL-PTT, maka penyediaan saprodi lainnya agar ditanggung secara swadana oleh anggota kelompok atau berasal dari sumber lainnya.
pelaksanaan, petani peserta diharapkan melakukan serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan dijadwalkan, baik dipetak LL maupun dilahan usahataninya.
1.
Pemandu yang paham terhadap permasalahan, kebutuhan dan kekuatan yang ada di lapangan dan desa.
Tiap unit SL-PTT terdiri dari petani peserta yang berasal dari satu kelompoktani yang sama. Dalam setiap unit SL-PTT perlu d i t e t a p k a n s e o ra n g ke t u a p e s e r t a ya n g b e r t u g a s mengkoordinasikan aktivitas anggota kelompok, seorang sekretaris yang bertugas sebagai pencatat kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada setiap pertemuan dan seorang bendahara yang bertugas mengurusi masalah yang berhubungan dengan keuangan.
2.
Dinamisator proses latihan SL-PTT sehingga menimbulkan ke t e r t a r i k a n d a n l e b i h m e n g h i d u p k a n l a t i h a n .
3.
Motivator yang kaya akan pengalaman dalam berolah tanam dan dapat membantu membangkitkan kepercayaan diri para peserta SL-PTT
4.
Konsultan bagi petani peserta SL-PTT untuk mempermudah menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usahataninya setelah kegiatan SLPTT selesai.
Untuk menjamin kelangsungan dinamika kelompok dalam kelas SL-PTT, perlu diusahakan paling tidak satu orang dari kelompoktani sebagai motivator yang mampu memberikan respon yang cepat terhadap inovasi dan mampu mendorong anggota kelompok lainnya dapat memberikan respon yang sama.
Pendampingan Kegiatan SL-PTT oleh Pemandu Lapangan (PP, POPT,PBT) dan Peneliti, Pemandu Lapangan berperan sebagai :
B. Penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani / Kelompoktani SL-PTT Pemilihan penempatan lokasi SL-PTT dengan prioritas luasan areal memenuhi syarat, produktivitasnya masih berpotensi untuk ditingkatkan dan petaninya responsif terhadap teknologi.
Peserta SL-PTT akan mengadakan pengamatan bersama–sama di petak percontohan / Laboratorium Lapangan, mendiskripsikan dan membahas temuan–temuan lapangan. Pemandu Lapangan berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan jalannya diskusi kelompok.
Pemilihan letak petak LL yang berada didalam areal SL-PTT terpilih dengan prioritas pertimbangan terletak dibagian pinggir areal SL-PTT sehingga berbatasan langsung dengan areal diluar SL-PTT diharapkan penerapan teknologi SL-PTT mudah dilihat dan ditiru oleh petani diluar SL-PTT. Format CP/CL sebagaimana terlihat pada Lampiran 1.
Peserta SL-PTT wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi yang sesuai spesifik lokasi mulai dari pengolahan tanah, budidaya, penanganan panen dan pasca panen. Pada setiap tahapan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
37
1.
Penentuan Calon Lokasi a. Lokasi dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah hujan, lahan kering dan pasang surut yang
38
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
p r o d u k t i v i t a s nya m a s i h d a p a t d i t i n g k a t k a n .
4.
Luas satu unit SL-PTT padi gogo adalah + 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha, namun jika keadaan tidak memungkinkan untuk SL-PTT padi gogo luasan satu unit SL 25 Ha dapat ditempatkan dalam beberapa lokasi minimal @ 5 Ha, serta unit LL ditempatkan pada lokasi yang paling strategis.
5.
d. Letak Laboratorium Lapangan (LL) seluas minimal 1 ha, ditempat yang sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh petani sekitarnya.
Luas satu unit SL-PTT jagung hibrida adalah + 15 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
6.
Luas satu unit SL-PTT Kedelai adalah + 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
Penentuan Calon Petani/Kelompoktani SL-PTT
7.
a. Kelompoktani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan.
Luas satu unit SL-PTT kacang tanah adalah ± 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas 1 ha.
8.
Luas satu unit SL-PTT diatas (poin 2 s/d 7) dapat disesuaikan pada kondisi luasan setempat, dengan ketentuan :
b. Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa. c. Unit SL-PTT, diusahakan agar berada dalam satu hamparan yang strategis dan mudah dijangkau petani serta dipasang papan pelaksanaan SL/LL.
2.
b. Petani yang dipilih adalah petani aktif yang memiliki lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru.
a. Luasan setiap unit SL-PTT bisa bervariasi disesuaikan dengan kondisi setempat namun Total luasan dan unit SL-PTT tidak boleh kurang dari yang dibiayai.
c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT. d. Kelompoktani SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan / yang membidangi tanaman pangan Kabupaten / Kota, sebagaimana contoh pada Lampiran 2. C.
b. Total Luasan dan unit SL-PTT bisa lebih dari yang dibiayai. Kelebihan luasan ataupun unit SL-PTT ditanggung anggaran lain ataupun swadana petani. c. Luas areal LL bisa lebih dari 1 ha apabila dananya masih memungkinkan tetapi tidak boleh kurang dari 1 ha.
Ketentuan Pelaksana SL-PTT 9.
Ketentuan pelaksana SL-PTT sebagai berikut : 1.
Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan, mempunyai potensi peningkatan produktivitas dan anggota kelompoktaninya responsif terhadap penerapan teknologi.
2.
Luas satu unit SL-PTT padi non hibrida adalah + 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
3.
10. Memiliki Pemandu Lapangan. D. Persyaratan Kelompoktani pelaksana SL-PTT
Luas satu unit SL-PTT padi hibrida adalah + 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
39
Peserta tiap unit SL-PTT idealnya terdiri dari 15 – 25 petani yang berasal dari satu kelompoktani yang sama, namun jumlah peserta dapat disesuaikan dengan luas pemilikan lahan serta situasi dan kondisi setempat.
1.
40
Kelompoktani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2.
Telah menyusun RUK sebagaimana terlihat dalam Lampiran 3.
3.
SL-PTT Padi Gogo sebesar 25 kg/ha
3.
Kelompoktani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota.
4.
SL-PTT Jagung Hibrida sebesar 15 kg/ha
5.
SL-PTT Kedelai sebesar 40 kg/ha
4.
Kelompoktani peserta SL-PTT diutamakan yang belum pernah menerima bantuan SL-PTT tahun anggaran 2009 atau bantuan dari BLBU tahun 2009.
6.
SL-PTT Kacang Tanah sebesar 120 kg polong kering/ha
5.
6.
7.
8.
9. E.
Bantuan untuk pembelian pupuk urea, pupuk NPK, pupuk
Memiliki rekening yang masih berlaku / masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi Kelompok Tani yang belum memiliki, harus membuka rekening di bank.
organik dan atau yang lain-lain, diberikan kepada
Rekening bank dapat berupa rekening bank setiap kelompoktani ataupun rekening bank gabungan kelompoktani (gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompoktani dan jumlah kelompok yang digabung rekeningnya ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi kabupaten setempat serta diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
dengan rekomendasi setempat dan sesuai dengan
Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya sebagaimana terlihat dalam Lampiran 4.
kelompoktani pelaksana SL-PTT padi nonhibrida, padi hibrida, padi gogo, jagung hibrida, kedelai dan kacang tanah di areal LL 1 ha, dosis pemupukan disesuaikan anggaran yang tersedia. Apabila rekomendasi di suatu lokasi memerlukan dolomit/kapur pertanian maka bila dana mamadai dapat dibiayai dari dana saprotan. Disamping itu di 60% unit LL, 0,25 ha pada tiap masingmasing unit LL tersebut mendapat bantuan benih 4 Varietas Unggul Baru (VUB) dari Litbang melalui BPTP setempat untuk uji adaptasi. F.
1. Bantuan benih untuk SL-PTT tahun 2010 melalui satu sumber yaitu BLBU dari PSO (Public Service Obligasion)/dari PT.
Bersedia menambah biaya pembelian benih unggul bersertifikat bilamana bantuan benih yang tersedia tidak mencukupi.
2. Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi bantuan benih BLBU
Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.
SL-PTT 2010 didalam DIPA TP tahun 2010, hanya dialokasikan
Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero)
dana untuk pembelian saprodi LL diluar benih atau tidak
Jumlah Bantuan SL-PTT
termasuk benih, pertemuan kelompok, dan pelatihan
Jumlah bantuan benih yang diberikan kepada petani pelaksana SL-PTT termasuk areal LL 1 ha, sebagai berikut : 1. SL-PTT Padi Non Hibrida sebesar 25 kg/ha 2.
Sumber Bantuan SL-PTT
pemandu lapang. 3. Proses pengajuan bantuan benih BLBU mengacu pada Pedoman Umum BLBU Tahun 2010.
SL-PTT Padi Hibrida sebesar 15 kg/ha
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
41
42
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
G. Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT 1.
a. Memilih satu orang petani sebagai ketua kelas SL-PTT yang berfungsi sebagai motivator sekaligus bertugas mengkoordinasikan kegiatan dikelas SL-PTT.
Persiapan SL-PTT a. Pertemuan persiapan dengan tokoh formal dan informal serta petani calon peserta sebelum pelaksanaan SL-PTT untuk membahas : analisis masalah, analisis tujuan, rencana kerja peningkatan produktivitas padi / jagung / kedelai / kacang tanah.
b. Memilih satu orang petani sebagai sekretaris kelas SLPTT yang berfungsi sebagai pencatat kegiatan - kegiatan dikelas SL-PTT. c. Memilih satu orang petani sebagai bendahara kelas SLPTT yang bertugas mengurusi masalah yang berkaitan dengan keuangan kelompok.
b. Menetapkan langkah–langkah yang menyangkut tujuan, hasil diharapkan dan metode pembelajaran SL-PTT yang dilakukan bersama sebagai suatu kesepakatan.
d. Mewajibkan semua peserta kelas SL-PTT untuk mengadakan pengamatan bersama–sama dan membahas temuan Lapangan sesuai dengan topik–topik pengajaran dalam SL-PTT.
c. Membuat jadwal pertemuan SL-PTT minimal dua mingguan dengan menentukan tempat, hari dan waktu serta materi pertemuan secara bersama–sama. 3.
d. Menentukan 1 (satu) hari sebagai “hari lapang petani” untuk memasyarakatkan dan mendeseminasikan penerapan teknologi budidaya melalui SL-PTT kepada kelompoktani dan petani sekitarnya.
Kegiatan belajar dalam SL-PTT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Peserta SL-PTT memilih materi sesuai dengan kebutuhan teknologi spesifik lokasi.
e. Menentukan letak petak LL yang diusahakan di tempat yang paling strategis yaitu dibagian pinggir areal SLPTT sehingga berbatasan langsung dengan areal diluar SL-PTT dan berada didekat jalan / lintasan sehingga penerapan teknologi mudah dilihat dan ditiru oleh petani diluar SL-PTT.
b. Memacu peserta untuk berperan aktif dalam berdiskusi kelompok ataupun kegiatan lain dalam SL-PTT. c. Proses belajar melalui pengalaman, dimulai dengan penghayatan langsung (pengamatan langsung), diikuti dengan pengungkapan pengalaman, pengkajian hasil dan pengambilan kesimpulan
f. Menyiapkan pengelolaan usahatani di petak LL secara bersama–sama sesuai dengan tahapan budidaya masing–masing komoditi dengan harapan dapat diterapkan di usahataninya masing – masing. 2.
4.
Kegiatan pengorganisasian kelas SL-PTT dimaksudkan untuk membentuk organisasi kelompoktani peserta SLPTT dengan langkah–langkah sbb :
43
Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan Kegiatan suasana belajar yang menyenangkan dalam SL PTT ditujukan untuk mengembalikan perhatian peserta pada proses belajar yang sedang berlangsung dalam SLPTT dengan langkah–langkah antara lain :
Mengorganisasikan Kelas SL-PTT
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Menerapkan Metode Belajar Orang Dewasa
a. Meminta beberapa peserta menceritakan pengalaman– pengalaman yang lucu / berkesan dalam hidupnya.
44
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Pemandu Lapangan dapat menceritakan humor–humor segar sehingga suasana belajar menjadi hidup kembali. 5.
e. Pertanyaan diberikan secara tertulis atau lisan kepada peserta sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 7.
Menghidupkan dinamika kelompok Kegiatan dinamika kelompok dalam SL-PTT ditujukan untuk menjadikan peserta saling mengenal ciri dan sifat masing–masing sehingga dapat akrab satu dengan yang lainnya dalam SL-PTT dengan langkah–langkah sbb :
Kegiatan pelaporan dalam SL-PTT ditujukan untuk memberikan laporan hasil kegiatan selama pelaksanaan SL-PTT dengan langkah – langkah antara lain : a. Merekap kehadiran peserta selama pelaksanaan SL-PTT.
a. Melakukan permainan - permainan yang dapat menciptakan keakraban dan memberikan pengalaman bagi peserta dalam tampil didepan forum ataupun didepan banyak orang.
b. Mencatat topik–topik yang menarik perhatian peserta. c. Mencatat kesulitan–kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL-PTT meliputi metode, bahan, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi dll.
b. Melakukan olahraga bersama baik yang bersifat tim ataupun individual yang mampu menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. 6.
d. Menilai daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan dalam pelaksanaan SL-PTT.
Monitoring dan evaluasi oleh Pemandu Lapangan
e. Memberikan saran perbaikan dari segi metode, bahan, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi dll.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam SL-PTT ditujukan untuk mengikuti, mengetahui kemajuan, pencapaian tujuan ataupun sasaran serta memberikan umpan balik upaya–upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam SL-PTT dengan langkah–langkah antara lain : a. Menilai tingkat partisipasi peserta pada setiap periode maupun selama periode kegiatan dari tingkat kehadiran maupun pencapaian materi. b. Membandingkan ketepatan penerapan teknologi oleh peserta antara petunjuk dengan praktek Lapangan dalam LL.
Membuat pelaporan oleh Pemandu Lapangan
f. Mencatat hasil–hasil kegiatan pelaksanaan SL-PTT khususnya dalam petak LL. g. Mengisi form laporan sebagaimana terlihat pada Lampiran 5. yang tersedia dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). H. Pertemuan – Pertemuan Kelompok SL-PTT
c. Membandingkan perkembangan tingkat pemahaman dan ketrampilan peserta sebelum dengan sesudah mengikuti kegiatan.
Pertemuan–pertemuan dalam SL-PTT diharapkan 8 kali pertemuan, oleh karena itu perlu dijadwalkan secara periodik dengan waktu pertemuan dirundingkan bersama petani peserta sehingga dapat dihadiri dan tidak mengganggu / merugikan waktu petani.
d. Menyusun pertanyaan berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan Lapangan yang berkaitan dengan penerapan teknologi budidaya.
Pertemuan kelompok dilakukan oleh pelaksana SL-PTT, tempat pertemuan dilokasi pelaksana SL-PTT. Peserta pertemuan adalah petani peserta dipandu oleh Pemandu Lapangan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
45
46
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dalam Pertemuan kelompok ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu : 1). Materi pertemuan dan 2). Kegiatan Lapangan. 1.
g. Mendiskusikan pemecahan masalah yang ada serta langkah – langkah yang diambil selanjutnya dll. 2.
Materi pertemuan kelompok antara lain :
Kegiatan lapangan didampingi oleh Pemandu Lapangan berdasarkan materi diatas (butir 1.) antara lain :
a. Teknik pengolahan tanah yang disesuaikan dengan tipologi lahan dan komoditi yang akan ditanam.
a. Kerja Lapangan
b. Penanaman dengan memilih benih atau bibit yang baik, jarak tanam yang tepat, jumlah benih/bibit per lubang yang sesuai.
Kelompoktani peserta SL-PTT melakukan kerja lapangan di lokasi SL-PTT misalnya melakukan pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT dan gulma, pemanenan dll.
c. Pemupukan dengan memperhatikan daya dukung tanah, keadaan tanaman, tepat jenis dan dosis yang spesifik lokasi, tepat waktu pemberian didasarkan pada fase pertumbuhan tanaman dan sifat pupuk, tepat cara yaitu dengan cara menyebar dan membenamkannya ke lapisan reduksi dan pemberian setelah dilakukannya penyiangan gulma.
b. Pengamatan Agroekosistem Kelompoktani peserta SL-PTT melakukan pengamatan agroekosistem di lokasi SL-PTT antara lain pertumbuhan tanaman, kecukupan air, kecukupan hara tanah, serangan OPT, gulma dll. c. Menggambar dan mempresentasikan kondisi Agroekosistem
d. Pengelolaan air didasarkan pada kebutuhan tanaman akan air, cara dan waktu yang tepat, ketersediaan s u m b e r a i r d a n j u m l a h a i r ya n g t e r s e d i a .
Kelompoktani peserta SL-PTT menggambar dan mempresentasikan kondisi Agroekosistem di lokasi SLPTT pada saat itu misalnya menggambar jumlah anakan per rumpun, jarak tanam, gulma dan hama yang ada, dll.
e. Pengendalian OPT didasarkan pada prinsip PHT dengan melakukan tindakan pencegahan dan mengembangkan musuh alami yang terdapat dialam itu sendiri serta aplikasi kimiawi secara bijaksana bila serangan sudah diatas ambang pengendalian.
d. Diskusi Kelompok Diskusi dimaksudkan untuk mengkaji hasil kerja lapangan, pengamatan pertanaman, gambaran pertanaman dll sehingga dapat disimpulkan kondisi pertanaman pada saat itu sebagai dasar untuk menentukan langkah pengelolaan pertanaman selanjutnya.
f. Penanganan panen dan pasca panen dilakukan dengan cara yang tepat dan benar yaitu dengan mempertimbangkan kemasakan biji (masak fisiologis), ketepatan dalam penggunaan alat panen, pengemasan, pengangkutan dan penyimpanan sehingga mampu mengurangi kehilangan dan kerusakan hasil.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
47
Kegiatan Lapangan
48
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
e. Topik khusus Topik khusus dalam diskusi dipilih berdasarkan permasalahan pokok setempat yang dihadapi pada saat itu misalnya serangan OPT mengapa dan bagaimana mengatasinya dll. f. Mempraktekan kegiatan SL-PTT pada lahan usahataninya Pe s e r t a S L- P TT d i h a ra p k a n d a p a t l a n g s u n g mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dalam mengikuti SL-PTT pada lahan usahataninya.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
49
VI. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONAL SL-PTT
2.
Tim Pembina Tingkat Provinsi keanggotaannya dapat melibatkan berbagai Dinas/Badan, UPT, Instansi terkait lainnya serta perguruan tinggi, LSM dan sebagainya, dengan tugas antara lain :
A. Pengorganisasian SL-PTT Agar pelaksanaan SL-PTT terkoordinasi dan terpadu mulai dari kelompoktani, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat maka perlu dibentuk tim pembina tingkat pusat, tim pembina dan tim teknis tingkat provinsi, tim pelaksana dan tim teknis tingkat kabupaten/kota.
a. Menetapkan kabupaten/kota pelaksana. b. Menyusun petunjuk pelaksanaan. c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dan verifikasi ke kabupaten pelaksana.
Tim pembina tingkat pusat, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Tim pembina tingkat provinsi dan tim teknis tingkat provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang bersangkutan. Sedangkan tim pelaksana tingkat kabupaten/kota dan tim teknis tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
d. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan. e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. f. Melakukan pemantauan dan pengendalian serta membantu pemecahan masalah di lapangan. g. Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Tim pembina dan tim teknis tingkat provinsi serta tim pelaksana dan tim teknis tingkat kabupaten melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan SL-PTT di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. 1.
Sekretaris Tim Pembina tingkat provinsi diharapkan dari BPTP setempat. Tim Pembina tingkat provinsi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala BPTP atau Peneliti yang ditunjuk, yang anggotanya antara lain adalah PL I, Peneliti dan unsur Dinas/Badan, UPT, Perguruan tinggi, Instansi terkait lainnya. Tugas tim teknis provinsi ditetapkan oleh tim pembina tingkat provinsi.
Tim Pembina Tingkat Pusat Tim Pembina Tingkat Pusat beranggotakan pejabat Eselon I terkait lingkup Departemen Pertanian dengan tugas antara lain : a. Penyusunan pedoman Pelaksanaan.
3.
b. Sosialisasi SL-PTT. d. Pembinaan teknis budidaya dan administrasi. e. Koordinasi dengan instansi terkait. f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SL-PTT serta membantu pemecahan masalah yang dihadapi.
51
Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota Tim Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota keanggotaannya dapat melibatkan berbagai Dinas/Badan, UPT, Instansi terkait lainnya serta perguruan tinggi, LSM dan sebagainya, dengan tugas antara lain :
c. Pengawasan penyaluran bantuan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tim Pembina Tingkat Provinsi
1. Sosialisasi program kepada petugas dan kelompoktani. 2. Menyusun petunjuk teknis.
52
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelompoktani beserta RUK.
Sub Dinas/Kepala Bidang yang membidangi produksi tanaman pangan berkedudukan di POSKO III.
4. Mengusulkan kelompoktani yang memenuhi syarat untuk ditetapkan mendapat bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat kecamatan adalah KCD sedangkan penanggung jawab teknis disetiap kecamatan adalah koordinator penyuluh/Kepala BPP setempat d a n d i t i n g k a t d e s a / u n i t S L- P TT a d a l a h Pe m a n d u Lapangan/Penyuluh Pertanian dibantu POPT dan PBT tingkat kecamatan/desa. Dalam melaksanakan kegiatan PL berkedudukan di POSKO IV/V (kecamatan/desa). Operasional SL-PTT dilakukan secara lengkap sebagaimana terlihat pada Gambar 13. dibawah ini :
5. Melakukan pengawasan pengadaan/penyaluran bantuan. 6. Pe m b i n a a n / b i m b i n g a n ke p a d a ke l o m p o k t a n i . 7. Monitoring dan evaluasi. 8. Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi. Tim Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya antara lain adalah PL II dan unsur-unsur BPP, KCD, UPT, dan Instansi terkait lainnya. Tugas Tim Teknis tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Tim Pelaksana tingkat kabupaten/kota.
Gambar 13. Skema Operasional SL-PTT
B. Operasionalisasi SL-PTT Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT tingkat pusat adalah Direktur Jenderal Tanaman pangan, operasional pelaksanaan tingkat nasional SL-PTT padi dan jagung adalah Direktur Budidaya Serealia dan SLPTT kedelai dan kacang tanah adalah Direktur Kacang–Kacangan dan Umbi– Umbian berkedudukan di POSKO I. Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, operasional pelaksanaan SLPTT ditingkat propinsi adalah Kepala Sub Dinas yang membidangi produksi tanaman pangan berkedudukan di POSKO II. Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, operasional pelaksanaan SL-PTT ditingkat kabupaten/kota adalah Kepala
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
53
54
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
VII. PELATIHAN PETUGAS SL-PTT
Materi pelatihan meliputi tatacara pelaksanaan SL-PTT dan dititikberatkan pada praktek lapangan. Narasumber/pengajar adalah PL II, para ahli dapat berasal Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi, BPTP dan instansi terkait lainnya serta stakeholders yang diutamakan telah mendapat pelatihan.
Pelatihan petugas SL-PTT dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebaiknya secara berurutan yang dimulai dari pelatihan Pemandu Lapangan (PL) II di Provinsi dan terakhir pelatihan Pemandu Lapangan (PL III) di Kabupaten/Kota. A.
Pelatihan Pemandu Lapangan II Pelatihan Pemandu Lapangan II diselenggarakan oleh Provinsi, tempat pelatihan di Provinsi atau tempat lain yang memungkinkan seperti balai latihan, UPT Departemen Pertanian atau Daerah. Peserta pelatihan adalah Pemandu Lapangan II yaitu : •
Penyuluh Pertanian,
•
Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT),
•
Pengawas Benih Tanaman (PBT) ditingkat Kabupaten/Kota
Dari ketiga peserta pelatihan diatas, selanjutnya akan menjadi pelatih dalam pelatihan Pemandu Lapangan. Materi pelatihan meliputi tatacara pelaksanaan SL-PTT dan di titikberatkan pada praktek lapangan. Narasumber/pengajar adalah PL I, para ahli dari lingkup Dinas Pertanian Provinsi, BPTP dan pakar dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya. B.
Pelatihan Pemandu Lapangan III Pelatihan Pemandu Lapangan III diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota, tempat pelatihan di Kabupaten/Kota pelaksana SL-PTT atau tempat lain seperti balai pelatihan baik pusat maupun daerah. Peserta pelatihan adalah Pemandu Lapangan yaitu : •
Penyuluh Pertanian,
•
Pengedali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT),
•
Pengawas Benih kecamatan/desa.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Ta n a m a n
( P BT )
ditingkat
55
56
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
VIII. PEMBIAYAAN, MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PENGADAAN
7.
Bantuan pendampingan SL-PTT sebagai PL oleh PPL, POPT dan PBT melalui dana BOP masing-masing Institusi.
8.
Bantuan pendampingan teknologi SL-PTT oleh peneliti melalui dana APBN pada BPTP/Badan Litbang.
9.
Bantuan JITUT, JIDES, TAM, optimasi lahan dan cetak sawah melalui dana tugas dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi serta melalui dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
A. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah berasal dari APBN dan APBD maupun dana dari pihak swasta / stakeholders yaitu antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3.
10. Bantuan alat perontok mekanis dan pengering untuk menurunkan loses.
Pelatihan PL II SL-PTT, melalui dana tugas dekonsentrasi di Provinsi.
11. Rehabilitasi jaringan irigasi melalui dana APBN di Balai Pe n g e l o l a a n S u m b e r d a ya A i r w i l a ya h s u n g a i .
Pelatihan PL SL-PTT, melalui dana tugas pembantuan di Kabupaten. Bantuan Sosial (Bansos) dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui dana tugas pembantuan Kabupaten tahun 2010 dalam bentuk bantuan dana pembelian pupuk urea, NPK dan pupuk organik atau dolomite/kapur pertanian (bila diperlukan) sesuai alokasi untuk SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah serta biaya pertemuan SL-PTT untuk setiap SL-PTT. Pengadaan Benih untuk SL-PTT 2010 seluruhnya melalui BLBU dari PSO/subsidi APBN pusat yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh PT. SHS (Sang Hyang Seri) dan PT. Pertani.
4.
Bantuan Alat dan mesin pertanian antara lain traktor, mesin pembuat pupuk organik, dll.
5.
Bantuan pengendalian OPT melalui dana APBN pada BPTPH.
6.
Bantuan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SL-PTT melalui dana tugas dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi serta melalui dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
57
12. APBD maupun DAK Provinsi dan Kabupaten untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah tahun 2010. 13. Kemitraan dengan perusahaan mitra yang bergerak dibidang agribisnis tanaman pangan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota setempat. B. Mekanisme Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT.
58
1.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program bantuan benih kepada Dinas Pertanian Provinsi dan pelaksana PSO, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompoktani.
2.
Kelompoktani mengajukan permohonan bantuan benih yang ditandatangani oleh Ketua/Pengurus Kelompoktani kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat, disertai daftar nama petani
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan benih yang meliputi jumlah, varietas, jadwal tanam serta lokasi Lampiran 6. (Format-8 pedum BLBU 2010). 3.
4.
5.
6.
7.
Permohonan bantuan benih kelompoktani selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat.
8.
C.
2.
3.
Rekapitulasi dan data kelompoktani (CPCL) dari kecamatan selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompoktani penerima bantuan dalam bentuk Keputusan Lampiran 8 dan 9. (Format-10 dan Format-11 pedum BLBU 2010) dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
4.
Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompoktani penerima bantuan benih dari Kabupaten/Kota di wilayahnya. Setelah melalui proses verifikasi tersebut Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyetujui usulan dari Kabupaten/Kota tersebut dan selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Provinsi memberi penugasan penyaluran benih kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) dengan melampirkan CPCL yang telah diverifikasi/disetujui tersebut (Format-12) Lampiran 10.
5.
6.
7.
Tembusan Surat Penugasan Penyaluran Benih oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi tersebut beserta rekapitulasi CPCL yang telah diverifikasi/disetujui tersebut diatas disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
59
Mekanisme Pendistribusian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT. 1.
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi serta verifikasi selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Lampiran 7. (Format-9 pedum BLBU 2010).
8.
60
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan monitoring pengujian (checking dan uji petik) di dalam penetapan CPCL.
Pendistribusian bantuan benih ke titik bagi di kelompoktani dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) melaksanakan pendistribusian benih berdasarkan CPCL yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) wajib menyusun Berita Acara Penerimaan (BAP) BLBU yang ditandatangani oleh Ketua Kelompoktani penerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/KCD setempat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11. (Format-13 pedum BLBU 2010). Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap rekapitulasi BAP yang disampaikan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Rekapitulasi BAP BLBU Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi , disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 12. (Format-14 pedum BLBU 2010). Dinas Pertanian Provinsi melakukan Verifikasi terhadap rekapitulasi BAP yang telah disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rekapitulasi BAP BLBU Provinsi yang telah diverifikasi selanjutnya disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Rekapitulasi BAP BLBU Kabupaten/Kota dan Provinsi disampaikan kepada Direktur Perbenihan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
D. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosisal SL-PTT 1.
2.
Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) SL P T T, d i l a k u k a n s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n perundangan–undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, tentang tata cara Pencairan Belanja Bantuan Sosial, dan peraturan lainnya.
a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan, menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Kelompok tani yang akan menerima dana bantuan kegiatan SL-PTT, termasuk di dalamnya dilengkapi data-data nama kelompok, jumlah anggota, nama ketua kelompok, luas lahan, alamat kelompok, nomor rekening dan nama Bank atas nama kelompok tani sasaran, jumlah bantuan yang akan diberikan, serta data lainnya yang diperlukan.
Surat Pernyataan Kelompoktani tentang kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.
e. Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat dengan melampirkan : 1)
Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB);
2)
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan dana SL-PTT telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran.
f. KPPN setempat melakukan pengujian atas SPM-LS dan menerbitkan SP2D serta menstransfer dana ke rekening kelompok tani sasaran pada bank yang ditunjuk.
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan tentang penetapan Kelompoktani penerima bantuan.
61
3)
d. Berdasarkan hasil pengujian SPP, Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuh/tanpa pemotongan pajak.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja setempat, mengajukan usulan pencairan dana atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Kelompok Tani penerima dana SL-PTT, melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Rencana Usaha Kelompok (RUK).
c. Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP-LS meliputi pemeriksaan rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan; ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; memeriksa hak tagih yang terkait meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran bantuan (nama penerima bantuan SL-PTT, alamat, nomor rekening dan nama bank), dan nilai bantuan yang harus dibayar.
Mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) SL-PTT, dengan sumber dana APBN melalui Pos Belanja Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut :
1)
2)
g. Penggunaan dana langsung oleh kelompok tani dengan berpedoman pada pedoman Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan SL-PTT. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 13.
62
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
E.
Mekanisme Pengadaan BLM SL-PTT 1.
Dana yang telah dicairkan oleh Kelompoktani dipergunakan untuk membeli saprodi sesuai dengan kebutuhan kelompok sebagaimana yang telah tertuang pada RUK.
2.
Kelompoktani dapat membeli saprodi di kios/toko saprodi terdekat atau di Produsen Penyalur Saprodi sesuai dengan RUK.
3.
Dalam rangka pengawasan pelaksanaan bantuan SL-PTT, Kelompoktani penerima bantuan agar melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Mencacat semua nomor seri label benih yang diterima. b. Mencatat semua nomor seri karung/kantung/botol/sachet pupuk/saprodi yang dibeli. c. Membuat Berita Acara Penerimaan Bantuan SL-PTT sebagaimana terlihat dalam Lampiran 14. d. Menggunting salah satu nomor seri label/sertifikat benih pada setiap kantong benih yang dibantukan untuk dilampirkan pada Berita Acara Penerimaan Bantuan SLPTT dan diserahkan kepada PL setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. e. Saprodi yang belum digunakan agar disimpan dengan baik untuk menjaga mutu.
4.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran dan penggunaan BLM SL-PTT oleh petani.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
63
IX. BIMBINGAN / PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN Bimbingan / pembinaan dan pendampingan dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta Desa sebagaimana terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada Lampiran 15. A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan pelaksanaan SL-PTT di Provinsi dan kabupaten sebanyak dua kali dalam setahun atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
2.
Menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai untuk uji adaptasi dan demo plot PTT;
3.
Menyediakan narasumber teknologi padi, jagung, dan kedelai untuk membantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Penyuluh dalam diseminasi teknologi spesifik lokasi melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT);
4.
Melakukan supervisi teknologi. Bentuk pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh peneliti jajaran Badan Litbangtan adalah :
B. Provinsi melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan SL-PTT di kabupaten per dua bulan atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
a. Memberikan informasi PTT
C. Kabupaten melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan SL-PTT di tingkat Lapangan / kelompoktani pelaksana SL-PTT setiap bulan atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Melakukan pendampingan kelompoktani pelaksana SL-PTT dalam menerapkan paket teknologi spesifik lokasi dan membantu kelancaran distribusi bantuan SL-PTT dll.
d. Menjadi narasumber pada pelatihan
b. Demo-plot PTT c. Uji adaptasi VUB
e. Menghadirkan peneliti (Puslit/Balai Besar, BPTP, Balitkomoditas, Lolit) sebagai narasumber dan supervisi penerapan teknologi pada pertemuan petani membahas topik khusus
D. Pengawalan dan pendampingan oleh peneliti dilakukan oleh tim yang terdiri dari peneliti dari Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Litbangtan yang terkait dengan inovasi teknologi peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Peneliti UK/UPT beoordinasi dengan BPTP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan di lokasi. Tugas peneliti UK/UPT dalam Pengawalan antara lain (Surat Keputusan Ka. Badan Litbangtan No 210 tahun 2009): 1.
Melakukan koordinasi dan membantu BPTP dalam melakukan pengawalan dan pendampingan SL-PTT padi, jagung, kedelai di wilayah yang ditetapkan;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
65
66
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
X. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Kegiatan monitoring dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada Lampiran 15. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan SL-PTT, hasil yang telah dicapai dll. B. Evaluasi Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten setelah seluruh rangkaian kegiatan dalam SLPTT selesai sebagaimana terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada Lampiran 15. Evaluasi meliputi 1) Komponen kegiatan pelaksanaan SL-PTT, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil, 3) Kenaikan produktivitas dilokasi SL-PTT dan LL, 4) Penerapan komponen teknologi PTT, dll. C.
Pelaporan Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta desa/unit SL-PTT secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke kabupaten/Kota, kabupaten/Kota ke Provinsi dan Provinsi ke pusat. Laporan meliputi pelaksanaan SL-PTT, hasil yang telah diperoleh, dll. sebagaimana terlihat dalam Format Laporan pada Lampiran 16.,17.,18. Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya dll.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
67
XI. PENUTUP Peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah merupakan salah satu terobosan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pada produksi tanaman pangan mendatang. SL-PTT ini akan berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, onfarm maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan SLPTT yang sinkron dan sinergis disetiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa.
Jakarta, 26 Januari 2010 Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Ir. Sutarto Alimoeso, MM NIP. 19490625 197603 1 001
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
69
Lampiran 1
Lampiran 2.
Topik khusus dalam diskusi dipilih berdasarkan permasalahan pokok setempat yang dihadapi pada saat itu misalnya serangan OPT mengapa dan bagaimana mengatasinya dll.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA NOMOR : .............................................2010 TENTANG PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) DAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) SL-PTT ............................................................)* TAHUN ANGGARAN 2010 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
e. Topik khusus
f. Mempraktekan kegiatan SL-PTT pada lahan usahataninya Pe s e r t a S L- P TT d i h a ra p k a n d a p a t l a n g s u n g mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dalam mengikuti SL-PTT pada lahan usahataninya.
Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
1. 2. 3.
Memperhatikan :
4. 1. 2.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
71
72
Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Bahwa Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah tahun 2010 difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dalam SL-PTT. Bahwa pelaksanaan SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompoktani penerima Bansos dan atau BLBU SLPTT tahun 2010. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompoktani Penerima Bantuan SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai dan kacang Tanah Tahun Anggaran 2010. Undang – Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; Surat Keputusan ....... Nomor ......... Tahun ............ tentang ................; Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor .............. Ta h u n . . . . . . . . . . . . . t e n t a n g . . . . . . . . . . . . . . . . ; dst DIPA Dinas Pertanian Kabupaten / Kota Nomor .............. Tanggal ............. Bulan ................ Tahun ............ Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2010.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3.
Pedoman Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun 2010. MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
Penetapan Kelompoktani penerima bantuan SL-PTT ....................................................*) tahun anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak menerima dana bantuan SL-PTT .....................................................*) yang dibiayai dari dana APBN Departemen Pertanian melalui anggaran tugas perbantuan pada DIPA**) Dinas pertanian Kabupaten / Kota Nomor ............. Tanggal.................. bulan .............. tahun.............. dan atau PSO**) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di :............................... Pada Tanggal : ................................ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota .......................................... NIP. .....................................
Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian RI di Jakarta 2. Bupati / Walikota di .............. 3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di ................ 4. dst. *)
disesuaikan dengan komoditi (SL-PTT BLBU padi non hibrida, BLBU padi hibrida, BLBU padi gogo, BLBU jagung hibrida, BLBU kedelai, dan SLPTT BLBU Kacang Tanah) **) disesuaikan dengan sumber bantuan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
73
74
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
75
76
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 3
Lampiran 4 SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : ………………….. selaku Ketua Kelompoktani .......................... Desa ……………………. Kecamatan ……………….. Kabupaten ………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima akan kami gunakan : a. Untuk pembelian saprodi SL-PTT b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal SL-PTT dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
............................... 2010 Mengetahui
Ketua Kelompoktani
Petugas Lapangan Materai 6.000
(.....................................)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
77
78
(.....................................)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 5
Lampiran 6
LAPORAN KELOMPOKTANI PELAKSANA SL-PTT I.
LOKASI 1. Nama Kelompoktani 2. Jumlah Anggota 3. Luas Areal 4. Desa 5. Kecamatan 6. Kabupaten
: : : : : :
II. TEKNOLOGI 1. Komoditi : 2. Varietas : 3. Komp. Teknologi PTT : 1). Benih Unggul Bermutu : 2). Tanam Benih < 21 hari : 3). Tanam legowo : 4). dst.
............... ............... ...............
ha ha ha
III. HASIL
Pemandu Lapangan / Penyuluh / KCD
....................................................
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
79
80
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 7
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
81
Lampiran 8
82
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 10
Lampiran 9
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
83
84
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 12
Lampiran 11 Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010 No. ...........................................
Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010 No. ...........................................
Pada hari ini ............. tanggal ............... di Desa .........Kecamatan ...........Kabupaten .............. Provinsi ................ kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .............. Jabatan : .............. Alamat : .............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : .............. Kelompoktani : .............. Alamat : .............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA
Pada hari ini ............. tanggal ............... di ............., Kabupaten .............. Provinsi ................ kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .............. Jabatan : .............. Alamat : .............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : .............. Alamat : .............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA
Sesuai dengan Perjanjian nomor ........... dan nomor ........... tanggal ............ maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan benih sebagai berikut :
Sesuai dengan Perjanjian nomor ........... dan nomor .......... tanggal ............ maka pihak PERTAMA menyerahkan Bantuan Langsung Benih Unggul APBN TA 2010 kepada kelompoktani di wilayah pihak KEDUA, sebagai berikut :
Demikian Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul APBN TA 2009 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian berita acara penerimaan bantuan benih ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima Pihak KEDUA/Ketua Kelompoktani
Yang Menyerahkan Pihak PERTAMA
(............................)
(.............................)
Pihak KEDUA Disyahkan oleh : Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota
Kepala Wilayah ......
(............................) (.............................) NIP Mengetahui/Mengesahkan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Mengetahui, Petugas Penyuluh Pertanian, Mantri Tani (KCD)
(.........Nama..........) NIP.
( ..........Nama............) NIP.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pihak PERTAMA
85
86
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 14
Lampiran 13 MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SL-PTT POLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) TA. 2010
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
87
88
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 15
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
89
Lampiran 16
90
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 17
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
91
Lampiran 18
92
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 19
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
93
Lampiran 20
94
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
95
96
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
97
98
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
99
100
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
101
102
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
103
104
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
105
106
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
107
108
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
109
110
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
111
112
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
113
114
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
115
116
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
117
118
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
119
120
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
121
122
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
123