ikhtisar berita
Selasa, 22 November 2016
Pasar Terbuka Global Tetap Dipertahankan Para pemimpin ekonomi negara-negara anggota forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC bertekad mempertahankan proses yang sudah berjalan menuju keterbukaan pasar untuk menggairahkan perdagangan dan investasi. Komitmen bersama menentang proteksionisme sekaligus tekad meneruskan proses menuju pasar bebas tahun 2020 sesuai Deklarasi Bogor tahun 1994 pun diteguhkan. Keterbukaan pasar, terutama dengan dukungan koneksi internet, diharapkan mampu meningkatkan akses perdagangan dan investasi masyarakat inklusif. Bagi Indonesia, hal itu mencakup peningkatan sumber daya manusia agar Indonesia benarbenar dapat mengoptimalkan seluruh potensi lokal untuk menggairahkan perekonomian. Komitmen terhadap perdagangan bebas itu tercantum dalam pernyataan bersama yang menandai berakhirnya dua hari puncak pertemuan ke-24 APEC di Lima, Peru, Minggu (20/11) sore waktu setempat. Pemimpin 21 negara anggota APEC juga sepakat untuk tetap membuka diri terhadap pakta perdagangan dan investasi baru yang mengedepankan prinsip pasar bebas berkeadilan. Hal ini memberi sinyal APEC mulai melirik Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang dimotori Tiongkok—dan meliputi 10 negara ASEAN plus enam negara lainnya—untuk mengantisipasi apabila proses pembentukan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) rintisan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dihentikan penerusnya, Donald Trump. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dirinya sempat bertanya kepada Obama soal potensi Trump menerapkan kebijakan proteksionisme. ”Apakah potensinya di atas 50 (persen) atau kurang dari itu?” tanya Kalla. Menurut Kalla, Obama menjawab, ”Kurang dari 50 (persen)." " Jadi, tidak perlu terlalu khawatir juga dengan kampanye presiden terpilih Trump. Tidak sekeras seperti apa yang disampaikan karena dia juga berlatar belakang pengusaha,” ujar Wapres (foto Rappler). Kompas hlm 1, Bisnis Indonesia hlm 1 dan 3, Investor Daily hlm 21, The Jakarta Post hlm 2, Koran Tempo hlm 6
Berita Sinar Mas Walhi Desak KLHK Tempuh Kasasi soal Vonis PT BMH GVL Supports Marrakech Declaration Sinarmas MSIG Targetkan Pendapatan Premi Rp 1,2 Triliun Forestry Putusan KIP Buka Data Geospasial Bahayakan Negara Financial Services Kenyamanan Jadi Alasan Utama, Masih Sulit Menemukan E-dagang Murni Mining Produksi dan Penyerapan Batu Bara: Permintaan Industri Jadi Tumpuan Sosial Police to Go After Provocateurs of Viral Bank Run Campaign Ekonomi Krisis Energi Migas Menguat, Revisi UU Minyak dan Gas Bumi Dipastikan Tak Selesai Tahun Ini Kinerja Korporasi 2017, Mengintip Kans Komoditas Revisi UU No. 5/1999: Penambahan Kewenangan Investigator Mendesak Lain-lain Bank Sinarmas Optimistis Laba Tumbuh 50% (Kliping) Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Sertifikasi Produk Halal
. Berita Sinar Mas Walhi Desak KLHK Tempuh Kasasi soal Vonis PT BMH Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi Palembang terhadap PT Bumi Mekar Hijau. Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Selatan Hadi Jatmiko dalam pernyataan resmi yang dikutip Bisnis.com, Senin (21/11/2016) menilai langkah kasasi membuktikan komitmen Indonesia dalam melawan kejahatan lingkungan hidup. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Apalagi, tambah Hadi, KLHK telah menyatakan di media akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, sampai saat ini rencana tersebut belum juga dilakukan. Bisnis Indonesia, Foresthints
GVL Supports Marrakech Declaration Golden Veroleum Liberia, an oil palm company here says it support the Marrakech Declaration. It says as a company committed to responsible oil palm development and with a long-standing policy of no-deforestation, its endorses and supports the commitments made at COP22 under the Marrakesh Declaration for the sustainable development of the oil palm sector in Africa, signed on 16 November 2016. The declaration is aligned with our no-deforestation Forest Conservation Policy implemented across our operations in Liberia. The Marrakesh Declaration represents a shared pledge by the governments of Central African Republic, Côte d!Ivoire, Democratic Republic of Congo, Ghana, Liberia, the Republic of Congo and Sierra Leone to develop national oil palm sectors in a way that delivers environmental targets (including no net deforestation), while respecting national land use plans and the rights of indigenous people. The New Dawn Liberia
Sinarmas MSIG Targetkan Pendapatan Premi Rp 1,2 Triliun Untuk meningkatkan kinerja, industri asuransi kini makin giat menggarap pasar bancassurance dengan
menggandeng perbankan. Salah satunya dilakukan asuransi jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life) yang menggandeng Bank Sinarmas dalam penjualan dua produk bancassurance. ''Kolaborasi dengan Bank Sinarmas ditempuh karena bank memiliki customer base yang dapat dimanfaatkan,'' kata GM of Business Development Sinarmas MSIG Ken Terada. Menurut Sinarmas MSIG Life, kolaborasi tersebut bisa memperluas jaringan penjualan. Sebab, Bank Sinarmas memiliki 394 kantor cabang di 160 kota di Indonesia. Selain bancassurance, Sinarmas memiliki tiga jalur distribusi lain. Yakni, agen, korporasi, dan direct marketing-telemarketing. Pada semester pertama 2016, Sinarmas membukukan nilai premium net Rp 3,96 triliun serta melayani lebih dari 1,2 juta nasabah individu dan kelompok. Chief Bancassurance Officer Sinar Sinarmas MSIG Life Gideon Lie menargetkan pendapatan premi dari kedua produk mencapai Rp 1,2 triliun pada akhir tahun depan. ''Penetrasi bancassurance masih rendah sehingga peluang untuk mengembangkan besar,'' jelasnya. JPPN, Bisnis Indonesia hlm 22, Tribun News
Forestry Putusan KIP Buka Data Geospasial Bahayakan Negara Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan enam permohonan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia dalam perkara sengketa informasi publik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menimbulkan kekhawatiran. Keputusan ini dinilai akan membuka kesempatan bagi asing untuk mendikte langsung kebijakan kehutanan di Indonesia. Pengamat Kehutanan dan Lingkungan Ricky Avenzora mengatakan keputusan KPI ini merupakan sebuah kegagalan negara menjaga kerahasiaan dalam mengambil kebijakan kehutanan. "Ini merupakan kecerobohan KPI, sebab data geospasial digolongkan sebagai informasi publik yang bersifat rahasia dan harus ditutup untuk melindungi kepentingan yang lebih besar," ujar Ricky, Senin (21/11). Ia menjelaskan keputusan KPI ini salah dalam memaknai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 2 ayat 2 dan 4 yang menegaskan data geospasial termasuk informasi publik yang bersifat rahasia. Karena itu, Ricky mempertanyakan integritas KIP. Bahkan ia mendesak agar ada penyelidikan terhadap pimpinan KIP sekarang. Menurutnya, pada pasal 6 UU No. 18 / 2008 jelas disebut Badan Publik berhak menolak memberikan informasi, yaitu informasi yang dapat membahayakan negara, dan berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat. “KIP harus sadar dan tidak boleh berpura-pura. LSM asing pasti mengusung agenda tersembunyi untuk kepentingan ekonomi negara asing dan kepentingan ekonomi pengusaha yang mendanainya,“ tegas Ricky. Kontan, Bisnis Indonesia, Ekonomi Neraca hlm 6
Financial Services Kenyamanan Jadi Alasan Utama, Masih Sulit Menemukan E-dagang Murni Kenyamanan merupakan alasan utama masyarakat berbelanja dalam jaringan atau e-dagang. Alasan lain adalah fleksibilitas waktu dan promosi yang menarik. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang enggan berbelanja secara daring beralasan, barang yang akan dibeli tak bisa dicoba. Adapun transaksi e-dagang banyak terjadi di kategori baju dan produk perjalanan. "Responden yang tidak berminat berbelanja e-dagang juga menyebutkan alasan ketidakjelasan spesifikasi produk, sistem pembayaran tidak aman, dan kejahatan siber," ujar Head of Consulting International Data Corporation (IDC) Wilayah Indonesia Mevira Munindra, Senin (21/11), di Jakarta. Survei edagang bisnis ke konsumen dilakukan terhadap 384 pengguna internet di Jabodetabek. Hal ini memengaruhi perkembangan ekosistem industri e-dagang. IDC mengelompokkan definisi e-dagang Indonesia menjadi tiga kategori. Kategori pertama, transaksi penjualan murni perusahaan e-dagang. Kategori kedua, transaksi penjualan dengan perusahaan murni e-dagang yang mencakup barang milik perusahaan e-dagang itu sendiri, pihak ketiga, dan fasilitas toko jual-beli atau fasilitas laman pemasaran. Ketiga, pemain murni e-dagang, laman jual-beli, agen perjalanan daring, serta penyedia jasa penjualan barang daring dan pengambilan langsung. "Kasus yang sering terjadi, sebuah perusahaan memiliki dua saluran penjualan produk, yakni toko fisik dan toko daring." Menurut survei IDC, nilai transaksi yang dihasilkan perusahaan murni e-dagang pada 2016 sekitar 202 juta dollar AS (Rp 2,714 triliun). Kemudian, nilai transaksi definisi e-dagang kategori kedua 449,7 juta dollar AS (Rp 6 triliun). Adapun kategori ketiga sekitar 8 miliar dollar AS (Rp 107,5 triliun). Hasil penghitungan ini hanya
melihat metode pembayaran dengan kartu kredit. Sudev berpendapat, target 130 miliar dollar AS yang ditetapkan pemerintah pada 2020 akan sulit dicapai. Kompas hlm 20, Bisnis Indonesia hlm 6
Mining Produksi dan Penyerapan Batu Bara: Permintaan Industri Jadi Tumpuan Kendati realisasi penyerapan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri diperkirakan masih lesu, pemerintah akan mempertahankan target dengan mengandalkan pertumbuhan permintaan di sektor industri. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko, Senin (21/11) menyatakan belum ada perubahan perencanaan produksi dan penyerapan batu bara domestik (domestic market obligation/DMO) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Menurutnya, meskipun realisasi DMO selalu tidak tercapai, ditambah lagi melesetnya target pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt (MW) pada 2019, penyerapan sektor industri masih bisa diandalkan. Dia berharap naiknya DMO di sektor industri bisa mensubstitusi asumsi penyerapan yang meleset dari pembangkit listrik. Adapun saat ini, sekitar 80% DMO berasal dari permintaan untuk PLTU. “Kebutuhan batu bara bukan hanya untuk listrik. Jadi kami coba dorong industri seperti semen, tekstil, baja, dan lain-lain,” katanya. Menanggapi potensi melesetnya waktu penyelesaian program pembangkit listrik 35.000 MW, Deputi Direktur Eksekutif Asosisasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia men jelaskan dampaknya saat ini belum terasa. Target DMO pun masih sesuai dengan pembangkit dan industri yang sudah beroperasi saja. Akan tetapi, proyeksi DMO pada 2019 dipastikan bakal meleset jauh. Pasalnya, dari total pembangkit sebesar 35.000 MW yang ditargetkan tersebut, diperkirakan realisasinya pada 2019 tak lebih dari 20.000 MW. “Jika proyek 35.000 MW completed, itu sekitar 177 juta ton [DMO PLTU]. Jadi, diperkirakan me ningkat hampir 100 juta ton,” katanya. Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai PLTU memang menjadi tulang punggung dalam penyerapan batu bara untuk ke butuhan dalam negeri. “DMO untuk PLTU ini akan men jadi salah satu penjaga penyerapan batu bara di dalam negeri,” tuturnya belum lama ini. Bisnis Indonesia hlm 30
Ekonomi Krisis Energi Migas Menguat, Revisi UU Minyak dan Gas Bumi Dipastikan Tak Selesai Tahun Ini Ancaman krisis energi makin menguat menyusul lambannya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tanpa penemuan cadangan baru, cadangan minyak Indonesia yang sekitar 3 miliar barrel akan habis kurang dari 12 tahun. Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk "Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas", Senin (21/11), di Jakarta. Narasumber pada diskusi itu adalah anggota Dewan Energi Nasional, Andang Bachtiar; mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Fahmy Radhi; Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah; dan Ketua Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio. "Indonesia benar-benar berada dalam krisis energi apabila tidak segera ditemukan cadangan migas yang baru. Dengan cadangan minyak mentah yang ada saat ini sekitar 3 miliar barrel, cadangan itu akan habis kurang dari 12 tahun mendatang," ujar Maryati. Selain faktor tiadanya cadangan baru, tingkat rasio pengembalian cadangan minyak di Indonesia kurang dari 50 persen. Angka rasio pengembalian cadangan minyak kurang dari 50 persen artinya untuk setiap barrel minyak yang dikuras, penemuan cadangan baru tak sampai separuh dari jumlah yang dikuras tersebut. Salah satu akar persoalan investasi migas di Indonesia, kata Maryati, adalah payung hukum yang masih memiliki celah dari sisi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Model kelembagaan hulu migas yang tidak pasti serta aturan yang kerap berubah membuat iklim investasi hulu migas di Indonesia diwarnai ketidakpastian. Hal itu berdampak terhadap eksplorasi migas di Indonesia yang lesu. Fahmy berpendapat, hasil revisi UU No 22/2001 harus memberi prioritas bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola sumber daya migas yang ada di Indonesia. Prioritas tersebut sebagai wujud amanat konstitusi di mana sumber daya alam dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski demikian, BUMN diberi kuasa untuk menggandeng pihak lain. Kompas hlm 17
Kinerja Korporasi 2017, Mengintip Kans Komoditas
Kinerja Korporasi 2017, Mengintip Kans Komoditas Kabar baik datang dari lembaga pemeringkat Moody!s Investor Services, yang memerkirakan kinerja emiten nonkeuangan, terutama komoditas, pulih menyusul tren penguatan harga dan pemulihan ekonomi AS yang diyakini membawa berkah. Moody!s memprediksi kenaikan harga komoditas akan berlanjut pada 2017. Hal itu akan mendorong peningkatan investasi di bidang pertambangan, minyak & gas, dan kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Gary Lau, Managing Director Moody!s Corporate Finance Group, mengestimasi pertumbuhan laba korporasi non-keuangan di Indonesia akan tumbuh 2%-6% pada 2017. Laporan Moody!s yang dirilis, Senin (21/11), menyebutkan pertumbuhan laba tahun depan akan ditopang oleh laju pertumbuhan ekonomi 5,2%. Kualitas kredit korporasi di Asia—di luar Jepang—diperkirakan tetap stabil pada 2017, ditunjang kondisi makro ekonomi yang stabil, pemulihan harga komoditas, dan likuiditas pasar yang memadai. Analis memprediksi, harga minyak tahun depan akan menguat menyusul kecenderungan produsen minyak untuk membatasi produksi. Adapun harga CPO diperkirakan menguat, sedangkan harga batu bara cenderung stagnan. Badai bagi emiten komoditas batu bara diperkirakan telah berlalu. Namun, investor tidak bisa berharap lebih besar lagi dari kinerja emiten batu bara pada tahun depan. Adapun emiten sawit, kinerjanya diilai masih akan tertekan pada 2017. Harga CPO diproyeksi terkoreksi tipis pada 2017 dibandingkan dengan tahun ini akibat berlimpahnya pasokan. Produksi CPO pada 2017 akan rebound dengan peningkatan 11% di bandingkan dengan penurunan pada tahun ini sebesar 7%. Bisnis Indonesia hlm 1, Koran Jakarta hlm 5
Revisi UU No. 5/1999: Penambahan Kewenangan Investigator Mendesak Investigator memandang penambahan kewenangan penyelidikan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendesak untuk dilakukan. Selama ini, investigator mengaku kesulitan dalam proses pengumpulan bukti penyelidikan terhadap terlapor. Alhasil, bukti yang dipersembahkan di persidangan majelis komisi masih bersifat setengah-setengah. Investigator KPPU Helmi Nurjamil berharap amendemen terhadap revisi Undang-undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini segera disahkan di Komisi VI DPR. Adapun salah satu poin perubahannya yaitu KPPU diberi kewenangan tambahan berupa penyadapan, penggeledahan dan penyitaan aset terlapor. “Selama ini kami kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti karena tidak ada kewenangan yang tegas” katanya, Senin (21/11). Penambahan kewenangan diyakini akan membuat efektif penyelidikan dan pemeriksaan perkara. Hal ini tentu memudahkan untuk mengungkap perilaku anti persaingan usaha yang merugikan dunia usaha serta konsumen. Ketua Panja Revisi UU No.5/1999 Azam Azman Natawijana menargetkan, RUU Persaingan Usaha akan diundangkan pada Januari 2017. “Rencana akhir tahun ini tetapi tidak memungkinkan karena ada rapat argumentasi dengan pemerintah. Jadi Januari 2017 disahkan,” ujarnya. Kendati begitu, RUU ini masih menemui tentangan. Pasalnya, pelaku usaha dinilai terlalu berlebihan dalam menanggapi amendemen UU Persaingan Usaha. Dia menganggap pelaku usaha belum membaca keseluruhan draf revisi tersebut. Padahal, beberapa poin-poin perubahan di klaim akan lebih menguntungkan pelaku usaha dari sisi kepastian hukum dan efisiensi. Bisnis Indonesia hlm 11
Sosial Police to Go After Provocateurs of Viral Bank Run Campaign The National Police is cracking down on a social media campaign currently going viral that calls on Muslims to undertake a simultaneous mass withdrawal of their money from banks on Nov. 25 as a form of protest against the government!s handling of a blasphemy case. With the aim of turning banks insolvent and thus igniting a financial crisis, the provocateurs urge people to trigger a bank run — a situation where a large number of bank customers withdraw their deposits simultaneously because of concerns about the bank!s solvency. The provocateurs urge police to have incumbent Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama imprisoned, after he was named a suspect last week for an alleged blasphemy case, as Jakarta!s political climate intensifies ahead of the Jakarta gubernatorial election in February. Through its cyber crime unit, the National Police has identified several people responsible for initiating the campaign, although they have refused to reveal any names as the investigation is still ongoing and evidence is still being collected. “I can!t reveal who has been identified, but our cyber crime unit
has their data,” said National Police spokesman Insp. Gen. Boy Rafli Amar on Monday. He urged residents not to further distribute the bank run campaign on social media because such action could lead to police charging them with spreading harmful information that could cause public hysteria.The charges are based on Electronic Information and Transactions (ITE) Law, which can carry a maximum of five years! imprisonment. “We will hunt down the provocateurs who initiated this movement. Our cyber team is working on the investigation,” said Insp. Gen. Agung Setya, the special economic crimes unit director at the National Police!s Criminal Investigation Department (Bareskrim). “Sanctions will be imposed on such provocative acts.” The Jakarta Post hlm 1, Ekonomi Neraca hlm 1
Lain-lain Bank Sinarmas Optimistis Laba Tumbuh 50% (Kliping) Investor Daily hlm 24
Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Sertifikasi Produk Halal Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan sertifikasi produk halal, agar dapat meringankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nur Syam, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, mengatakan ada tiga skema pembiayaan sertifikasi produk halal yang disiapkan pemerintah. Pertama, pembiayaan sertifikasi produk halal akan bersumber dari APBN, sehingga tidak memberatkan pelaku UMKM. “Skema kedua adalah dari subsidi silang perusahaan besar yang memiliki kepedulian terkait sertifikasi produk halal. Ketiga, pembiayaannya bersumber dari masyarakat,” katanya, Minggu (20/11). Ketiga skema itu disiapkan agar pelaku usaha tidak mengeluarkan banyak biaya saat mengajukan sertifikasi produk halal. Dengan cara itu, masyarakat juga tidak perlu merasa UU Jaminan Produk Halal memberatkan, dan sulit diterapkan. Menurutnya, besaran biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat produk halal tergantung dengan spesifikasi produk dan kerumitan proses sertifikasi. Produk yang memerlukan ahli khusus dalam pemeriksaannya, akan memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk umum lainnya. Bisnis Indonesia, Koran Jakarta hlm 4
Hanya untuk kalangan dalam. © Sinar Mas Keluhan atau masukan? Hubungi kami: email
[email protected] telepon +62 (21) 3925602
