PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN PERIGI BARU KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN KOTA TANPA KUMUH SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh Fikra Sutan Purnama NIM 1112054100015
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H / 2017 M
ABSTRAK Fikra Sutan Purnama 1112054100015 Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak untuk mengatasi persoalan di atas dalam program kotaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perkotaan kumuh serta aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unit analisis informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan. Dalam bentuk partisipasinya masyarakat digolongkan pada partisipasi vertikal, dimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara langsung dengan bimbingan dari pihak penyedia layanan. Dan dalam partisipasi horizontal, dimana masyarakat tidak berperan cukup aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Masyarakat disini hanya diam dan menunggu hasil keputusan dalam musyawarah perencanaan program. Adapun faktor penghambat dalam partisipasi program yaitu: dari faktor usia, waktu, dan aspek pendidikan. Dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program. Dan faktor pendukungnya yaitu : peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik dan faktor lamanya tinggal masyarakat di lingkungan tersebut.
i
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan hasil yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak tertuliskan, penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Arief Subhan, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Lisma Dyawati Fuaida, M.Si, selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 4. Hj. Nunung Khoiriyah, M.Ag, Sekretaris Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 5. Muhtadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan serta membantu literatur dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. 6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta jajarannya, yang senantiasa memberikan ilmu, membimbing, dan memberikan pengarahan selama perkuliahan. 7. Pengelola program KOTAKU Kelurahan Perigi Baru yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi. 8. Kedua orang tua Bapak Sutan Suherman dan Ibu Rina Indarti, terima kasih ii
untuk semua doanya, untuk semua Jasa-jasanya dan semua Pengorbanannya. 9. Saudara-saudara sepupu saya, Asep Rahmatullah M.Si, Dian Betet Nurdiansyah, Eko Nurdiansya, Dede Eka Nurdiansyah, Desi Agustin, Agung Brimasidik, Yudha Anugrah, dan Adi alex Imam Taufik, dan adik saya Nanda Permana Cahya Sutan, terima kasih atas dukungan moril dan materiil dalam menempuh studi selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 10. Bingka Belisha Meitiyanto terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang telah berjasa memberikan fasilitas selama proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir. 11. Sahabat dan teman-teman seperjuagan Jurusan Kesejahteraan Sosial Angkatan 2012, Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta, yang terus memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini. 12. Keluarga besar ALLBEST Familly dan Royal 23 BR yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Starta 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan atau plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 13 Januari 2016
Fikra Sutan Purnama
iv
DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................
i ii v ix
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah .......................................... 1. Pembatasan Masalah ............................................................................ 2. Perumusan Masalah ............................................................................. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................. 1. Tujuan Penelitian ................................................................................. 2. Manfaat Penelitian ............................................................................... D. Metodologi Penelitian ................................................................................ 1. Jenis Pendekatan Penelitian ................................................................. 2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .............................................. 3. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 5. Analisis Data ........................................................................................ 6. Keabsahan Data ................................................................................... E. Pedoman Penulisan Skripsi ........................................................................ F. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ G. Sistematika Penulisan ................................................................................ BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. A. Pengertian Partisipasi Masyarakat .............................................................. 1. Partisipasi Masyarakat ......................................................................... 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat ................................................ 3. Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat ................................................ 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat ................. 5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat ........................................................ 6. Tahapan-tahapan Partisipasi ................................................................ 7. Derajat Partisipasi ................................................................................ B. Pemberdayaan Masyarakat ........................................................................ 1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat .................................................... 2. Tujuan Pemberdayaan .......................................................................... 3. Tahapan dan Proses Pemberdayaan ..................................................... 4. Aras Pemberdayaan ............................................................................. C. Perkotaan .................................................................................................... BAB III PROFIL PROGRAM ........................................................................... A. Profil Kotaku .............................................................................................. B. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh” .............................................. C. Tujuan Program ......................................................................................... D. Strategi Operasional ................................................................................... E. Prinsip ........................................................................................................ F. Pola Penanganan ........................................................................................
1 1 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 13 14 14 15 16 18 18 18 20 20 22 24 25 27 28 32 35 36 41 42 45 45 49 51 52 53 54
v
G. Struktur Organisasi .................................................................................... 57
BAB IV TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS LAPANGAN .................. 58 A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU ....................... 59 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Program ...................................................................................................... 59 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KOTAKU ................................................................................................... 65 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelembagaan ........................................ 72 4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi dan Monitoring ...................... 76 B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU ......................................................................................................... 78 C. Faktor Penghambat dan Pendukung ........................................................... BAB V PENUTUP ................................................................................................ A. Kesimpulan ................................................................................................ B. Saran .......................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
vi
82 86 86 89
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah lahir sebagai dampak dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan kemiskinan mendapat tempat yang cukup penting. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset, sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan
persoalan
ketimpangan
distribusi
pendapatan
dalam
masyarakat. Masalah kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di
1
2 bawah standar kelayakan untuk ditempati, serta mata pencarian yang tidak menentu. Permasalahan kemiskinan ini telah menggugah pemerintah dan lembaga internasional seperti bank dunia untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program. Beberapa program cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan program yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah munculnya masalah-masalah turunan dari kemiskinan seperti busung lapar, kurang gizi, anak putus sekolah, bayi terlantar, anak jalanan, kondisi lingkungan pemukiman yang
buruk, kriminalitas dan prostitusi. 1 Krisis
ekonomi yang berkepanjangan yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin yang semakin miskin, ditambah lagi utang luar negri yang semakin besar yang merupakan warisan dari pemerintah Orde Baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 penduduk miskin Indonesia mencapai 24% kemiskinan atau pada tahun tersebut melesat ke 49,5 juta jiwa. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, penduduk miskin Indonesia berjumlah 32,02 juta jiwa atau 13,33% dari total jumlah penduduk, sebanyak 11,05 juta jiwa berada di perkotaan dan 18,97 juta jiwa di pedesaan.1
1
Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 187 1 Data statistic BPS 2011 Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia
3 Masalah kemiskinan di perkotaan lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut pekerjaan, pendapatan, perumahan, tetapi berkaitan pula dengan masalah sosial lain yang bersifat pathologis seperti kerentanan terhadap kriminalitas, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, kadang juga mudah dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Kemiskinan di kota sering dikatakan miskin plus, yaitu selain miskin mereka juga tidak jarang menjadi penyandang masalah sosial lain yang bersifat pathologis. Orang miskin di kota relatif lebih sulit kehidupannya dibanding dengan orang miskin di pedesaan, sebab sumberdaya pendukung lingkungan semakin berkurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan haruslah dengan memiliki uang. 2 Begitu juga dengan peningkatan urbanisasi terjadi tanpa terkendali terutama di negara-negara dengan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah yang cukup tinggi. Beberapa ciri pembeda wilayah desa dengan kota memang secara fakual dapat dilihat secara kasat mata yang menunjukkan bias pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Berpijak pada ciri desa-kota tersebut, kota lebih memberikan kesan yang lebih maju dari pada desa. Kehidupan di perkotaan seolah-olah memberikan suasana menjanjikan bagi setiap urban yang silau dengan corak kehidupan glamour, penuh kemewahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum memadai, berbagai gedung menjulang tinggi dan masyarakat bergaya hidup modern. Semua sisi kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup. Padahal berdasarkan beberapa hasil penelitian Santoso (1991) dan Evers (1982) menemukan bahwa : “Sisi lain atau kehidupan kota yang menunjukan kemajuan terdapat keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan, 2
The World Bank, 2007, understanding poverty
4 kemiskinan yang kesemuanya terkonsentrasi pada pemukiman kumuh (sejumlah area).” Kehidupan masyarakat di perkotaan keatas kelas bawah dengan terminology Hans Dieter Evers (1982) mengatakan : “masyarakat pinggiran kota” mencerminkan realitas sebuah kehidupan yang serba terbatas. Masyarakat pinggiran kota yang lebih dikenal dengan istilah dengan wong melarat merupakan refleksi dari keberadaan kaum yang tak beruntung seperti: tunawisma, tunakarya, gelandangan, pengemis, buruh kasar dan anak jualan. Mereka cenderung tinggal tak menentu di sembarang tempat seperti belakang gedung bertingkat, kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, tepi bantaran sungai, kios kosong di sudut pasar, trotoar pertokoan, pekuburan umum yang kontras berbeda dengan kondisi kehidupan gemerlap permukaan kota”. Adams (1964) menjelaskan: “Kaum miskin di perkotaan biasanya hidup bergerombol dalam suatu kawasan yang disebut kampong gembel. Sebagian masyarakat pinggiran kota di kawasan kampung gembel mendirikan rumah kardus, gubuk dan pondok reyot unruk difungsikan sebagai tumah tinggal. Kehadiran rumah kardus, gubuk reyot hanyalah satu dari sekian cara untuk menggambarkan potret kemiskinan di perkotaan. Gambar ciri lain yang lebih menyedihkan dari kaum miskin kota sering kali kita lihat dari fakta: tingkat ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, akses tahap fasilitas kesehatan lemah, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, selalu terlilit hutang, pekerjaan tak tetap, lokasi pekerjaan berpindah-pindah dan sring dikejar-kejar aparat. Tak jarang, warga miskin di perkotaan terlibat tindakan kriminal yang meresahkan kehidupan sosial.”3 Dalam massa krisis masyarakat miskin sangat sulit untuk bangkit karena ketidak berdayaan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini khususnya terjadi pada masyarakat perkotaan, karena potensi yang ada pada umumnya sangat susah direalisasikan atau susah didapatkan, terutama dari segi sumber daya manusianya sehingga masyarakat kota tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membangun walaupun didukung sumber daya yang ada, karena sudah mulai hilangnya kapital sosial. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah merumuskan kebijakan
yang
berpihak
kepada
masyarakat
miskin
dan
membutuhkan intervensi dan koordinasi dari semua pihak. 3
Prasudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 4
pelaksanaannya
5 Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan tahap masyarakat, maka presiden telah mengeluarkan Perpres No. 57 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan melalui “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang sekarang telah berubah nama dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sebagai
instrumen dalam
percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah.4 Salah satu wilayah sasaran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Merupakan salah satu wilayah yang fokus menjadi target Program KOTAKU. Alasan memilih lokasi ini karena Kelurahan Perigi Baru memiliki potensi kapital sosial (seperti; kegotong rorongan, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dan lainlain) yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya dan juga untuk permasalahan di dalam infrastruktur pada lingkungan Kelurahan Perigi Baru tersebut yang bertujuan untuk melancarkan akses ekonomi, penidikan dan lain-lain. Diharapkan melalui Program KOTAKU ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya semakin baik, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan uraian di atas menarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena selain belum banyak yang diteliti, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai 4 Direktorat Jendral Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta: Kementrian Pekerjaaan Umum Republik Indonesia, 2010), h. 15
6 tambahan informasi tentang implementasi Program KOTAKU, dan sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh Program KOTAKU.
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada partisipasi masyarakat pada Progran KOTAKU pada program yang dicanangkan oleh KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. 2. Perumusan Masalah Dari batasan masalah tersebut dapat dilihat sejumlah masalah yang memungkinkan dapat dijelaskan dalam penulisan skripsi ini. Penulisan akan merumuskan dalam permasalahan sebgai berikut: a. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ? b. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi
Baru,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan.
7 b. Mendeskripsikan faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis 1) Untuk
menambah
wawasan
keilmuan
bagi
mahasiswa
kesejahteraan sosial. 2) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa dimasa mendatang. 3) Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi dokumen perguruan tinggi yang berguna untuk menjadi rujukan bagi masyarakat yang konsentrasinya pada studi sosial dalam dimensi program pemerintah. b. Manfaat Praktis 1) Bahan masukan bagi intansi dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjalankan Program pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat. 2) Selain bahan masukan bagi masyarakat dalam pelaksaan program PNPM Mandiri Perkotaan atau pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup
8 D. Metodologi Penelitian 1. Jenis Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lainlain.5 Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. 6 Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi partisipasi masyarakat Kelurahan Perigi Baru tehadap program yang dijalankan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kelurahan Perigi Baru. 2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian adalah metode purposive sampling, yaitu metode penentuan lokasi penelitian sesuai dengan tujuan 5 6
Nur Syam’un, Metodelogi penelitian (Serang: sultan Maulana Hasanudin Banten, 1998), h.22 Lex J Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1993), h.3
9 penelitian. Menurut metode ini, lokasi penelitian hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan/ketertarikan, keunikan, kesesuaian dengan topik yang dipilih, lokasi hendaknya diuraikan dengan jelas dan lengkap. Pertimbangan yang mendasari peneliti memilih daerah tersebut di atas sebagai tempat penelitian karena Kelurahan Perigi Baru merupakan Kelurahan yang melaksanakan program PNPM Mandiri berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren. Waktu penelitian : Penelitian dilakukan pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. 3. Sumber Data Penelitian Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.7 a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikelompokan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 4. Teknik Pengumpulan Data
7
Prof. Dr. Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h.186
10 a. Wawancara Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang informan, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaa yang eksplisit. 8 Tabel .01 Theoritical Sampling INFORMAN
JUMLAH
JENIS INFORMASI
Ketua Kordinator KOTAKU
1 orang
Fasilitator Senior Kelurahan Perigi Baru
1 orang
Ketua BKM
1 orang
Anggota BKM
2 orang
Anggota UPL
3 orang
Anggota UPK
2 orang
Informasi tentang program KOTAKU dan partisipasi masyarakat Informasi tentang program KOTAKU dan partisipasi masyarakat Peran partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU Peran partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU Peran partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU Peran partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU
Jumlah
10
8
Hamid Patilima, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke-3, h.68
11 b. Observasi Observasi adalah pengamatan dari sumber data, dalam hal ini peneliti datang ketempat yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut, melainkan melakukan pengamatan langsung bagaimana partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Yang ingin didapatkan dari observasinya adalah memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh, memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya, dan memperoleh kesan-kesan pribadi, dan situasi sosial yang diteliti.9 c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumentasi adalah studi kumpulan modul KOTAKU, buku panduan pelaksanaan KOTAKU, dan foto-foto pelaksanaan KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Maksud pengumpulan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai factor disekitar subjek penelitian. 10 Dalam hal ini peneliti menggunakan video recorder untuk merekam selama melakukan wawancara dan observasi, serta menggunakan kamera ponsel sebagai dokumentasi dan bahan tambahan untuk penelitian ini.
9
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-5, h.64 Heribertus B. Sutopo, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Metodelogi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996), h.36 10
12 5. Analisis Data Sesuai dengan subjek penelitian partisipasi masyarakat, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini, menurut Bogan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.11 6. Keabsahan Data Keabsahan data adalah data yang diperoleh, data yang telah teruji dan valid, dalam hal ini peneliti menulis keabsahan data yang diujikan lewat diskusi atau sharing terhadap teman sejawat, referensi teori dan meliahat realitas sosial serta tentang isu-isu yang sedang berkembang, oleh karena itu peneliti melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan data-data yang relevan. Teknik untuk keabsahan data dengan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sebagai gambaran atas data yang telah dikumpulkan dari sumber yang berbeda sebagai cara perbandingan data yang didapat dari observasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara tahapan hasil dari observasi.12
12
11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfabeta, Agustus 2009), Cet- Ke 5, h.88 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfabeta, Agustus 2009), Cet- Ke 5, h.83
13 E. Pedoman Penulisan Skripsi Untuk tujuan mempermudah, teknik penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang disusun oleh tim UIN Jakarta Press. Cet. Ke 2, tahun 2008. F. Tinjauan Pustaka Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP): Studi atas Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan. Yang disusun oleh Resty Dwi Anggraini, mahasiswi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Sarjana Sosial bidang Kesejahteran Sosial. Melakukan tinjauan pustaka pada skripsi tersebut merupakan ketertarikan penulis dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam program yang dijalankan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Apa yang dilakukan penelitian skripsi ini tentu menjadi bahan perbandingan terhadap skripsi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih pada partisipasi masyarakat dalam keseluruhan program yang dicanangkan oleh Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Perigi Baru. Perlu diketahui partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam berjalannya suatu program yang telah direncanakan. Mengetahui sejauh mana masyarakat mengawal program tersebut, apakah masyarakat berperan aktif atau apatis dalam menanggapi program tersebut. Kemudian melihat perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat sebelum dan sesudah masuknya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ke Kelurahan Perigi Baru.
14 G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisam ini terdiri dari lima bab, yang terdiri sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan,
berisi
tentang
latar
belakang
masalah,
pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II
Landasan Teori, yang terdiri dari pertama definisi partisipasi, bentuk dan tipe partisipasi, manfaat partisipasi. Kedua definisi pemberdayaan, definisi pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan, ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Ketiga kerangka alur penelitian.
BAB III
Gambaran Umum meliputi : Gambaran
Umum
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan, Latar Belakang PNPM-MP, Visi dan Misi PNPM-MP, tujuan PNPM-MP, Fungsi dan Divisi yang bergerak di PNPM-MP, Struktur Organisasi, Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi PNPM-MP kemudian gambaran umum Kelurahan Perigi Baru, Letak Geografis Jumlah Penduduk, Kondisi Pendidikan, Jenis Mata Pencaharian, dan Agama. BAB IV
Analisis Penelitian, merupakan bentuk analisis Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
tentang
Partisipasi
Masyarakat Kelurahan Perigi Baru terhadap Progran PNPM Mandiri Perkotaan.
15 BAB V
Penutup, dalam hal ini akan ditarik kesimpulan dari pemikiran sebelumnya serta saran-saran sebagai bentuk hasil dari analisa dalam penelitian penulis.
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Partisipasi Masyarakat 1. Partisipasi Masyarakat Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda “participatie” atau dari bahasa Inggris “Participation” (sukanto,1983). Dalam bahasa Latin disebut “Participatio” yang berasal dari kata kerja “Partipare” yang berarti ikut serta, sehngga partisipasi mengandung pengertian aktif yaitu adanya kegiatan atau aktivitas. Menurut Davis dan Newstrom (2004: ) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok. Dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Menurut Sajogyo (artikel :2002) “Partisipasi” adalah suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa “pembangunan”, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya. Menurut Rauf, Nasution dalam Sri Yuliyati, mengemukakan partisipasi terhadap koperasi adalah manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menunjukkan sikap dan mewujudkan peranannya terhadap koperasi guna meningkatkan kesejahteraanya. Menurut
(Sastropoetro:1995,11).
Bahwa
partisipasi
adalah
keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu
16
17 kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.(artikel Dr. Arifin Sitio)Secara umum, partisipasi dapat di artikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu.13 Menurut Ach. Wazir Ws, Partisipasi biasa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.14 Partisipasi
masyarakat
menurut
Isbandi
adalah
keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.15
2. Bentuk-bentuk Partisipasi a. Partisipasi
vertikal adalah bentuk kondisi
tertentu vertikal di
masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam program pihak lain, sehubungan dengan yang masyarakat ada sebagai posisi bawahan. 13 http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html diakses pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016, pukul 11.07 Wib 14 Ach Wazir Ws, Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta: Sekertariat Bina Desa dengan Dukungan AusAID, 1999), h.30 15 Isbandi Rukminto Adi, Penerapan Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)
18 b. Partisipasi horizontal di mana orang tidak mungkin memiliki inisiatif di mana setiap kelompok anggota / masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu sama lain, baik dalam melakukan bisnis bersama-sama, dan melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja, partisipasi merupakan tanda awal dari komunitas yang berkembang yang mampu berkembang secara mandiri. 3. Prinsip-prinsip Partisipasi Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis partisipatif ini dilakukan guna memahami suara masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan, tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi serta mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam partisipasi masyarakat:
a. Cakupan: Semua orang atau perwakilan dari semua kelompok yang terkena dampak proyek pembangunan keputusan atau proses. b. Kesetaraan dan kemitraan (Partnership Equal): Pada dasarnya setiap orang memiliki keterampilan, kemampuan dan inisiatif serta hak untuk menggunakan inisiatif dalam terlibat dalam setiap proses dialog dalam rangka membangun terlepas dari tingkat dan struktur masing-masing pihak. c. Transparansi: Semua pihak harus dapat mengembangkan komunikasi dan komunikasi adalah iklim terbuka dan kondusif, dialog dihasilkan.
19 d. Pihak
berwenang
Powership): Berbagai
kesetaraan pihak
(Power yang
Sharing
terlibat
/
Equal
harus
dapat
menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari dominasi. e. Tanggung Jawab kesetaraan (Responsibility): Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena kesetaraan otoritas (pembagian kekuasaan) dan keterlibatan dalam proses pengambilan
keputusan
dan
langkah-langkah
pemberdayaan
berikutnya f. Pemberdayaan: Keterlibatan berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari semua kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan proses, ada proses saling belajar dan saling kerjasama untuk memberdayakan satu sama lain. g. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat untuk berbagi kelebihan untuk meminimalkan mereka, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.16 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program, sifat faktor-faktor ini bisa mendukung program yang sukses, tetapi ada juga sifat dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya, faktor usia, yang terbatas properti, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Angell (Ross, 1967: 130) mengatakan bahwa partisipasi berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu; 16 Direktorat Jendral Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta: Kementrian Pekerjaaan Umum Republik Indonesia, 2010)
20 a. Usia Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Orang dari kelompok usia menengah dengan lampiran moral terhadap nilai-nilai dan normanorma masyarakat yang lebih stabil, cenderung lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan kelompok usia lainnya.
b. Jenis Kelamin Nilai panjang dominan dalam budaya berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya seorang wanita adalah “di dapur” yang berarti bahwa di banyak masyarakat peran perempuan, terutama mengurus rumah tangga, tetapi nilai bagi peran perempuan telah bergeser oleh gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan, semakin baik. c. Pendidikan Dikatakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungan, sikap yang
diperlukan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
seluruh
masyarakat. d. Pekerjaan dan Penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong orang untuk berpartisipasi
21 dalam kegiatan masyarakat. Memahami bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana ekonomi yang stabil.
e. Lamanya Tinggal Lamanya seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan akan mempengaruhi partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal di lingkungan tertentu, rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasi besar dalam aktivitas apapun yang lingkungan. 17 5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Untuk
menumbuhkan
kegiatan
partisipasi
diperlukan
suatu
keterampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai berbagai tingkatannya, dan untuk itu selalu ditemukan titik tolaknya untuk mengawalinya. Maka pada dasarnya Nampak adanya tiga tingkatan, yaitu : a. Tingkat saling mengerti, Tujuannya adalah untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerjasama yang baik. b. Tingkat penasihat/sugesti, yang dibangun atas dasar saling mengerti, oleh karena para anggota kelompok pada hakekatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul atau saran kalau
telah
memahami
masalah
ataupun
situasi
yang
dihadapkan kepada masyarakat.
17http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11pengertian-partisipasi-menurut-para.html diakses 26-Mei-2016 pukul 12.10 Wib
22 c. Tingkat otoritas, otoritas pada dasarnya memberikan kepada kelompok suatu wewenang untuk medapatkan keputusannya. 18 6. Tahapan- Tahapan Partisipasi Terdapat empat tahapan partisipasi, yaitu tahapan perancanaan, pelaksanaan, pelembagaan, dan monitoring evaluasi program, dari keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan harus beraturan, karena dalam tahapan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. a. Tahapan Perancanaan Partisisipasi
masyarakat
dalam
tahapan
perencanaan
dalam
pemberdayaan, indikatornya dapat dilihat, pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program, identifikasi, dan masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan atau program kemasyarakatan tersebut. b. Tahapan Pelaksanaan Partisipasi pada tahap ini, anggota masyaakat adalah ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan cermat. Warga masyarakat aktif sebagai pelaksana maupun pemanfaat program. c. Tahap Pelembagaan Partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat ikut serta merumuskan keberlanjutan atau pelembagaan program. Langkah partisipasinya, masyarakat ikut serta dalam merumuskan dan membuat modelmodel pendanaan program, pembuat lembaga-lembaga pengelola 18 Sastopoetro, Santoso R.A “Partisipasi, Komunikasi, Persuasif, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional”, (Bandung: Alumni, 1986), h,49.
23 program dan melakukan pengkaderan anggota masyarakat sebagai pengatur SDM bagi program tersebut. Partisipasi pada tahap ini memilki pada makna penting, karena masyarakat yang akan melanjutkan program ini perlu dipersiapkan agar mereka dapat berbuat, berkarya, dan bekerja bagi kesinambungan program tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat terbiasa dan sudah memiliki kapasitas serta jaringan dalam melakukan operasionalnya. d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Pada tahapan monitoring dan evaluasi, masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan ini menjadi penting agar program pemberdayaan tersebut dapat memiliki kinerja administrasi, artinya tata pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan dengan dokumen-dokumen pelaporan yang semestinya berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan.19 7. Derajat Partisipasi Masyarakat Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation) menurut Arnstein (1971). Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu 19 Tantan Hermansyah, dkk, Dasar-Dasar Pembangunan Masyarakat Islam, (Ciputat: UIN Jakarta Press 2013), h.33-34
24 produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : Pertama; Tidak Partisipatif (Non Participation), kedua: Derajat Semu (Degrees of Tokenism) dan kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Powers). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
25 DERAJAT PARTISIPASI
Sumber : Sherry.R Arnstein “A Ladder of Citizen Participation”(AIP Jurnal, July 1971).
26 Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (Non Participation) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (Manipulation) dan Terapi (Therapy) dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik “menatar” masyarakat dan “mengobati” masyarakat. Dalam tangga pertama Manipulasi bisa diartikan (relative) tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua Therapy telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah. Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (Degree of Tokenism) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ke tiga yaitu Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (feed back), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu Consultation bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi
27 tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu Placation (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (Degree of Citizen Power) dimana masyarakat memiliki pengaruh
terhadap
proses
pengambilan
keputusaan
partisipasi
masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1971)
28 terlihat bahwa terdapat perbedaaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu (empty ritual) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (real power). Didalamnya digambarkan bagaimana bentukbentuk
partisipasi
masyarakat
dari
masyarakat
dipaksa
atau
dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut.20 B. Pemberdayaan Masyarakat “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa bentuk-bentuk upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan tersebut mencakup penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan pemukiman, penyediaa akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.” Begitu juga dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memuat secara rinci bentuk penanganan fakir miskin yaitu pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyedian pelayanan perumahan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan pelayanan sosial.21
Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation" (JAIP: Vol. 35, July 1969), h. 216-224 http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/sistemjaminansosial.pdf (diakses pada tanggal 17 Mei 2016, pukul 14.28 Wib) 20 21
29 Negara dalam upaya perwujudan kesejahteraan warganya terutama di Negara-negara sedang berkembang dibutuhkan peranannya paling tidak dalam tiga hal. Pertama, dalam menangani masalah sosial dan dampaknya terutama pada ranah publik. Kedua, masalah sosial yang dihadapi warganya yang berada dibawah pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) melalui jaminan sosial. Ketiga, melindungi masyarakat dari cengkraman dan dominasi pasar.22 1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Beberapa ahli mengatakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdyaan: a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung.23 b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan,
pengetahuan,
dan
kekuasaan
yang
cukup
untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.24 c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melaui pengubahan struktur sosial.25
22 23
Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011) Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung Refika Aditama 2007), h.
58-59 24 25
Ibid. Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011), h. 36
30 d. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebgi proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dalam konteks ini memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk pelepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Ini berarti bahwa pemberdayaan
masyarakat
adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil. Hal ini daoat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah bagaimana merubah mind set seseorang dari perasaan tidak mampu, tidak bias dan tidak mungkin menjadi merasa mampu, bisa dan sangat mungkin untuk melakukan perubahan. Adanya pencerahan pada masyarakat akan kekuatan dan potensi yang dimiliki dapat memberikan kesadaran bersama bahwa perubahan menuju kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan. Pemberdayaan
masyarakat
memiliki
keterkaitan
erat
dengan
sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekolog. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki
31 kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.26 2. Tujuan Pemberdayaan Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata peencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan
tugas-tugas
kehidupannya.
Sedangkan
pengertian
pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.27 Pemberdayaan
menunjuk
pada
kemampuan
orang,
khususnya
kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjaga sumber-sumber produktif yang memungkinkan meraka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c)
26 Isbandi Rukmito, Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta:Fakultas Ekonomi UI, 2002), h. 102 27 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, h. 60
32 berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.28 3. Tahapan dan Proses Pemberdayaan Pranarta dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung
dua
kecenderungan.
Pertama,
proses
pemberdayaan
yang
menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar inividu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Sumardjono (1999) menyebutkan ciri-ciri masyarakat berdaya yaitu;29 1. Mampu
memahami
diri
dan
potensinya,
mampu
merencanakan
(mengantisipasi perubahan kondisi kedepan) 2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri 3. Memiliki kekuatan untuk berunding 4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dan 5. Bertanggung jawab atas tindakannya. Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.pemberdayaan harus mampu menyokong
28
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.
58 29 http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html diakses pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016, pukul 15.02 Wib
33 masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Menurut Isbandi tahapan-tahapan dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut: Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong pemberian motivasi dan membangkitkan kesadaran. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Memberdayakan berarti melindungi, karena dalam pemberdayaan harus dapat mencegah yang lemah menjadi semakin lemah. Menurut Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafe’I ada tiga tahapan dalam pemberdayaan, yaitu:30 Tahap pertama adalah pemberdayaan pada mata ruhaniah, dalam hal ini terjadi degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam yang sangat mengguncang kesadaran Islam. Oleh karena itu pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan. Tahap ke dua adalah pemberdayaan intelektual, pada saat ini seperti
30
Ibid h. 58
34 yang disaksikan betapa umat Islam Indonesia sudah jauh tertinggal dalam kemajuan penguasaan tekhnologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar (jihad). Tahap ke tiga adalah pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan menjadi semakin identic dengan masyarakat Islam Indonesia,pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri. Menurut Hogan (200:h. 20) mengembangkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima (5) tahapan utama yaitu:31 Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering/empowering experinces). Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (discuss reasons for development/empowerment). Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (indentify
one problem or project). Mengidentifikasi basis daya yang bermakna
(identify
useful
power
bases).
Mengembangkan
rencana
aksi
dan
mengimplementasikannya (develop and implement action plans). a. Tahapan Seleksi Lokasi Seleksi lokasi untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak dan masyarakat. Misalnya: Kesediaan masyarakat menerima kegiatan non-fisik, tidak terlalu banyak kegiatan keproyekan lain, adanya masyarakat yang terpinggirkan, dukungan dari aparat setempat serta tokoh-tokoh masyarakat, lokasi terjangkau, sesuai kemampuan dan sarana.
31 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pembangunan dan Intervensi Komunitas, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 304
35 Penempatan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin. Bisa saja suatu desa terlalu luas untuk menerapkan Pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh sehingga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan nisaknya dalam salah satu dusun. b. Tahap Sosialisasi Pembedayaan Masyaarakat Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan kriteria masyarakat untuk berperan dan terlibat didalam program. Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal denganAparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, menyepakati wilayah kerja (dusun), pertemuan formal dengan masyarakat: kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial,agama, lapangan. Hal-hal yang perlu disosialisasikan misalnya: penjelasan tujuan, manfaat, sasaran PM, prinsip-prinsip PM (termasuk prinsip non-fisik), penjelasan kelompok sasaran (pria, wanita, pemudan dan lain-lain). Umpan balik masyarakat terhadap semua aspek diatas. Materi dan media yang dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi diantaranya: Brosur, Film (video), poster, buku dan lain-lain. c. Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat Kajian wilayah kajian partisipatif, kajian wilayah partisipatif dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percay diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain itu tahapan ini dimaksud untuk mendapat gambaran mengenai aaspek sosial,
36 ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pembangunan. Pengembangan kelompok, pengembangak kelompok dilakukan dengan mengfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Dan dalam melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam proses inisiasi hingga berjalan dengan baik dan akan tercapai. M&EP dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat dimana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. M&EP adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan PM, baik prosesnya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan bila diperlukan. d. Tahap Pemandirian Masyarakat Proses
pemberdayaan
masyarakat
merupakan
suatu
proses
pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sada bahwa hal ini akan terjadi. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan dan pendekatan yang dapat disingkat 5P, yaitu: Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.32 4
Aras Pemberdayaan Dalam konteks pekerjaan sosial menurut Edi Suharto pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 32
h. 67-68
Edi Suharto, Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, (Bandung:Refika Aditama, 2007),
37 melalui bimbingan konseling, stress management, crisis intervensison. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugastugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task contered approach). Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok. Biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi System Besar (Large System Strategi). Karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye,
aksi
sosial,
lobbying,
pengorganisasian
masyarakat,
dan
manageman konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi System Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.33. C. Perkotaan 1. Pengertian Perkotaan Secara umum perkotaan adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lainlain. Dengan kata lain, Kota adalah suatu ciptaan peradaban budaya umat manusia. Kota sebagai hasil dari peradaban yang lahir dari pedesaan, tetapi 33
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 66-67
38 kota berbeda dengan pedesaan, karena masyarakat kota merupakan suatu kelompok teritorial di mana penduduknya menyelenggarakan kegiatankegiatan hidup sepenuhnya, dan juga merupakan suatu kelompok terorganisasi yang tinggal secara kompak di wilayah tertentu dan memiliki derajat interkomuniti yang tinggi. Perkotaan adalah satuan pemukiman bukan pedesaan yang berperan didalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa , menurut pengamatan tertentu. Perkotaan merupakan suatu perkembangan kota yang melibatkan seluruh elemen-elemen di dalamnya yang menyangkut kota itu sendiri, yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Bintarto dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. 2. Kumuh Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan
39 prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi; c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
Keteraturan bangunan
Jalan Lingkungan;
Drainase Lingkungan,
Penyediaan Air Bersih/Minum;
Pengelolaan Persampahan;
Pengelolaan Air Limbah;
Pengamanan Kebakaran; dan
Ruang Terbuka Publik.
Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha.
BAB III GAMBARAN PROGRAM A. Profil KOTAKU Program Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak tahun 1999 dengan program P2KP yang kemudian pada tahun 2007 berkembang dengan Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dimana program ini didalamnya mengacu kepada tridaya yaitu : Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur. Di tahun 2015 Program PNPM Mandiri Perkotaan berganti nama dengan P2KP yaitu Program Peningkatan Kualitas Permukiman yang berfokus pada peningkatan pada kualiatas permukiman kumuh. Dan di tahun 2016 tepatnya pada bulan April P2KKP berubah nama dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program ini lebih berfokus intervensinya pada satu kawasan kumuh. Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan wadah perjuangan warga miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, dan sekaligus menjadi motor penggerak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayahnya khususnya wilayah kumuh yang dijalankan oleh masyarakat secara berkelanjutan, diawali dari proses sampai penentuan kebutuhahan, penyusunan dan pelaksanaan program hingga pelaksanaan dan pemeliharaan. Tentunya disini tugas kita selaku Konsultan untuk selalu melakukan dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka, agar tingkat kemandirian BKM seutuhnya dimiliki sehingga kedepan bukan hanya tingkat kemandirian yang dimiliki mereka tetapi tingkat madani yang sudah mereka miliki, sehingga tidak ada lagi ketergantungan kepada kelompok tertentu maupun kepada kita selaku konsultan, dengan adanya tingkat kemandirian bahkan tingkat madani yang sudah mereka miliki, interfensi dari program kepada mereka mulai berkurang bahkan tidak ada. Untuk
40
41 mewujudkan hal tersebut tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan ataupun sekaligus, tapi perlu proses dan bertahap. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara. Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU. Kota Tangerang Selatan sebagai kota di Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, memunculkan fenomena berkembangnya kawasan
42 kumuh. Hingga tahun 2007 masih terdapat 284,43 Ha kawasan kumuh yang belum tertangani di Provinsi Banten. Kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman yang dibangun secara spontan, tanpa direncanakan terlebih dulu, serta tanpa konsep penataan lingkungan yang jelas. Kawasan perumahan ini dibangun atas swadaya masyarakat, yang dikenal dengan istilah slums ataupun squatters (E.E. Bergel). Juga berupa hunian tingkat rendah dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah (Charter Adam). Kawasan kumuh adalah bagian kota yang jorok, bangunannya tidak memenuhi syarat kesehatan serta ditinggali oleh kaum miskin dengan tidak memiliki fasilitas sanitasi, air bersih dan pembuangan sampah. Menurut WHO, kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman yang dijadikan tempat tinggal yang bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang digunakan menjadi tempat tinggal adalah bantaran sungai, pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota dan di bawah jembatan. Kawasan kumuh ini menjadi masalah umum perkotaan karena merusak keindahan dan estetika kota, sehingga diperlukan langkah-langkah penyelesaian, baik penataan ulang maupun pemindahan penduduk di kawasan tersebut. Namun, hal ini sulit dilakukan, karena menimbulkan pro-kontra seperti kasus pemindahan penghuni bantaran sungai di Jakarta yang dipindahkan ke rumah susun. Rata-rata penghuni kawasan kumuh adalah keluarga pra sejahtera yang berpenghasilan rendah, karena menempati bantaran sungai, danau dan waduk, untuk itu perlu diberikan insentif misalnya kartu gratis (free card) karena pada umumnya mereka tidak memiliki kendaraan sehingga dapat naik bis secara gratis, berobat secara gratis dan bersekolah secara gratis bagi anak-anak mereka. Sebagai kota yang baru dibentuk, saat ini Tangerang Selatan sedang melakukan pendataan daerah kumuh yang ada di lingkungannya. Semoga setelah pendataan, langsung dilanjutkan dengan perencanaan
43 kota yang jelas, agar kawasan kumuh tidak terlalu berkembang, sehingga nantinya akan menjadi problem bagi Pemerintah Kota di kemudian hari. Ruang publik yang peruntukannya bagi masyarakat luas juga belum terlalu banyak. Paling baru berupa tempat pemancingan di situ-situ yang belum tertata rapi. Memang beberapa taman di beberapa perumahan tampak sudah di tata. Dua taman kota yang cukup luas dan selalu ramai digunakan untuk olahraga masyarakat, yakni Taman Kota I di BSD City dan Taman Kota II di Taman Tekno. Pada ke dua taman kota ini masih terdapat hutan mini dengan pepohonan yang rindang dan rimbun, sungai dan danau kecil. Semestinya banyak kawasan luas di daerah Serpong, namun pada umumnya sudah dikuasai oleh para pemodal kuat, seperti lokasi gedung pameran international Indonesia Convention and Exhibition (ICE) dan Kawasan Green Building (Breeze). Guna menunjang tema Hari Habitat Dunia, sebaiknya perlu ditambah taman-taman kota seperti di daerah Ciputat dan Pamulang. Lapangan olahraga terbuka juga sudah sulit ditemukan, digantikan oleh lapangan futsal berbayar. Masih untung terdapat jalur sepeda, sehingga memungkinkan masyarakat bersepeda dengan aman. Dengan adanya program Car Free Day pada hari Minggu juga sangat membantu menciptakan ruang publik sementara, sebelum Pemerintah merencanakan membangun ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara cuma-cuma.34 B. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh” Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk 34 http://www.kompasiana.com/sutiono/menantikan-taman-kota-berikutnya-di-tangerangselatan_560bf2f5b59373f10d49ad65diakses pada hari sabtu, 14 Mei 2016. Pukul 21:50 wib.
44 membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan
tinggi; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang
keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: a. Keteraturan bangunan b. Jalan Lingkungan;
45 c. Drainase Lingkungan, d. Penyediaan Air Bersih/Minum; e. Pengelolaan Persampahan; f. Pengelolaan Air Limbah; g. Pengamanan Kebakaran; dan h. Ruang Terbuka Publik. Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb. C. Tujuan Program Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: 1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha; 2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik; 3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan
kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat
46 untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan 5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut: 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air
bersih/minum;
pengelolaan
persampahan;
pengelolaan
air
limbah;
pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik); 2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; 3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan 4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.
D. Strategi Operasional Strategi operasional dalam penyelengaraan program adalah sebagai berikut:
47 1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat; 3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor; 4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya; 5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian; 6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan; 7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan 8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.
E. Prinsip Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:
48 1. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda
Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh 2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan
program) Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/ kota 3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD. 4. Partisipatif.
Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) 5. Kreatif dan Inovatif
Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh 6. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)
Pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan
dan masyarakat mampu
melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance). 7. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota
juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan. F. Pola Penanganan
49 Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: 1. Pencegahan Tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan
dan
permukiman,
serta
dengan
pencegahan
tumbuh
dan
berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. 2. Peningkatan Kualitas Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali 3. Pengelolaan a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara berkelanjutan; b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik
dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.
50 Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat
51 G. Struktur Organisasi
GARIS KOLABORASI DAN KOORDINASI
GARIS PELAKSANAAN
GARIS DUKUNGAN PROGRAM
Tim Pengarah Pokja PKP Nasional Kementerian PUPR
Tingkat Pusat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pokja PKP Nasional
Dit. PKP
CCMU
PMU Tim Advisory
Tim Evaluasi
KMP/NMC
OSP CB
Satker/PPK Pusat
Gubernur
Tingkat Provinsi
Pokja PKP Provinsi
Tingkat Kab/Kota
Pokja PKP Kab/Kota
Tingkat Kecamatan Tingkat Kel/Desa
Satker/PPK Provinsi
KMW & KMT
Satker/PPK Kab/Kota
Tim Korkot
Bupati/Walikota
Camat Tim Fasilitator Lurah/Kades
BKM/LKM
Relawan
Tim UP yang Dikontrak Masyarakat
KSM
Relawan Teknik
Garis Pengendalian Garis Koordinasi
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Perigi Baru, mempunyai program pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu, jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan air bersih atau air minum, perencanaan air limbah, pengelolaan sampah dan ruang terbuka public untuk mengatasi pemukiman Perkotaan yang kumuh. Dalam program ini masyarakat dituntut berpartisipasif dalam pelaksanaan program tersebut, agar para masyarakat mempunyai bekal dan pengalaman untuk ke depannya. “Dengan adanya pemberdayaan dari KOTAKU, perekonomian warga yang mengikuti program dari KOTAKU perlahan membaik, karna dengan diberdayakannya masyarakat pan mereka bisa tercukupi, mempunyai hunian yang layak serta infrastruktur yang memadai. Bukan hanya itu saja, keterampilan masyarakatpun jadi lebih bertambah dengan adanya pemberdayaan tersebut. Dan atas partisipasi masyarakat yang aktif program yang di rencanakanpun bisa berjalan dengan lancar.”35 Seluruh program KOTAKU yang partisipatif adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat, yang bisa merubah paradigma masyarakat terhadap keswadayaan ataupun gotong royong serta mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan berswadaya atau bergotong royong hanya membuang waktu dan buang tenaga saja. Pemberdayaan ini dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dari program KOTAKU. A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan control secara efektif. Partisipasi tersebut dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam
35 Wawancara pribadi dengan Pak Syukur selaku ketua RT/RW 06/05 Kelurahan Perigi Baru, Hari Senin, 26 Oktober 2016, pukul 12.00.
52
53 tindakan yang telah dipikirkan atau direncanakan oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untukkeluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar.36 Untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan perencanaan program KOTAKU dapat dilihat berikut ini : 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Program Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan dalam pemberdayaan, indikatornya dapat dilihat, pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program, identifikasi, dan masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan atau program kemasyarakatan tersebut, seperti pada table di bawah ini: Tabel 02: Partisipasi Musyawarah Perencanaan Program : Kegiatan Bentuk Partisipasi Analisis Partisipasi
NO
1Musyawarah
Sebagian
masyarakat
aktif
ikut Dalam analisis ini
perencanaan jalan berbicara dan memberikan ide atau partisipasi lingkungan
dan gagasan
drainase lingkungan
dalam
musyawarah masyarakat
tersebut. Ide
dan
dikategorikan
gagasan
sasaran
tersebut
yang
tepat
berupa dalam tangga ke untuk tiga,
empat
menempatkan suatu perencanaan lima program
tersebut.
dan yaitu
semisalnya pemberian
daerah mana saja yang perrlu informasi, mendapatkan
penangan konsultasi
pemberdayaan tersebut.
dan
penentraman.
Ada beberapa warga menyumbangkan konsumsi seperti makanan ringan dan air mineral dalam musyawarah
36
Fredian Tony Nasdiam, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.89
54 tersebut. Ada beberapa warga hanya diam menunggu hasil keputusan dan menerima hasil keputusan tersebut. Warga
yang
hadir
dalam
musyawarah tersebut sekitar 20 orang. 2Musyawarah
Sebagian
perencanaan
masyarakat
air gagasan
bersih
air tersebut.
minum
ikut Dalam analisis ini
berbicara dan memberikan ide tau partisipasi
penyediaan atau
aktif
Ide
dan
dalam
musyawarah masyarakat dikategorikan
gagasan
sasaran
tersebut
yang
tepat
berupa dalam tangga ke untuk tiga,
empat
menempatkan suatu perencanaan lima program
tersebut.
dan yaitu
semisalnya pemberian
daerah mana saja yang perrlu informasi, mendapatkan
penangan konsultasi
pemberdayaan tersebut.
dan
penentraman.
Ada beberapa warga menyumbangkan konsumsi berupa makanan ringan dan
kue
tradisional
dalam
musyawarah tersebut. Ada beberapa warga hanya diam menunggu hasil keputusan dan menerima hasil keputusan tersebut. Ada
sekirar
10
warga
yang
mengikuti musyawarah ini. 3Musyawarah perencanaan
Sebagian
masyarakat
aktif
ikut Dalam analisis ini
air berbicara dan memberikan ide tau partisipasi
limbah
gagasan
dalam
musyawarah masyarakat
tersebut. Ide
dan sasaran
dikategorikan
gagasan yang
tersebut tepat
berupa dalam tangga ke untuk tiga,
empat
dan
55 menempatkan suatu perencanaan lima program
tersebut.
yaitu
semisalnya pemberian
daerah mana saja yang perrlu informasi, mendapatkan
penangan konsultasi
pemberdayaan tersebut.
dan
penentraman.
Ada beberapa warga menyumbangkan konsumsi
dalam
musyawarah
tersebut. Ada beberapa warga hanya diam menunggu hasil keputusan dan menerima hasil keputusan tersebut. Ada
sekitar
13
orang
yang
mengikuti musyawarah ini. 4Musyawaarah
Sebagian
masyarakat
aktif
ikut Dalam analisis ini
perencanaan
berbicara dan memberikan ide tau partisipasi
pengelolaan
gagasan
sampah
tersebut. Ide
dan
dalam
musyawarah masyarakat dikategorikan
gagasan
sasaran
tersebut
yang
tepat
berupa dalam tangga ke untuk tiga,
empat
menempatkan suatu perencanaan lima program
tersebut.
dan yaitu
semisalnya pemberian
daerah mana saja yang perrlu informasi, mendapatkan
penangan konsultasi
pemberdayaan tersebut.
dan
penentraman.
Ada beberapa warga menyumbangkan konsumsi
dalam
musyawarah
tersebut. Ada beberapa warga hanya diam menunggu hasil keputusan dan menerima hasil keputusan tersebut. Ada sekitar 20 orang yang hadir dalam musyawarah ini. 5Musyawarah
Sebagian
masyarakat
aktif
ikut Dalam analisis ini
56 perencanaan ruang berbicara dan memberikan ide tau partisipasi terbuka public
gagasan
dalam
musyawarah masyarakat
tersebut. Ide
dan
dikategorikan
gagasan
sasaran
tersebut
yang
tepat
berupa dalam tangga ke untuk tiga,
empat
menempatkan suatu perencanaan lima program
tersebut.
dan yaitu
semisalnya pemberian
daerah mana saja yang perrlu informasi, mendapatkan
penangan konsultasi
pemberdayaan tersebut.
dan
penentraman.
Ada beberapa warga menyumbangkan konsumsi
dalam
musyawarah
tersebut. Ada beberapa warga hanya diam menunggu hasil keputusan dan menerima hasil keputusan tersebut. Ada sekitar 20 warga yang hadir dalam musyawarah ini. Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap musyawarah perencanaan program yang dicanangkan oleh KOTAKU. Masyarakat di Kelurahan Perigi Baru berada pada derajat kondisi partisipatif terhadap musyawarah perencanaan program KOTAKU, didalam Forum masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan program yang akan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program, guna terciptanya suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.
57 Dalam tangga ke tiga yaitu Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu Consultation bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual atau formalitas, sudah ada kegiatan penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu Placation (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pihak Internal KOTAKU. Diukur dari bentuk partisipasi, masyarakat berada pada partisipasi vertikal. Karena masyarakat terlibat didalamnya dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat memberi gagasan dan saran dalam suatu perencanaan program yang akan dijalankan. Tidak sedikit pula masyarakat yang berada di psisi partisipasi horizontal, masyaarakat hamya diam dan menunggu hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut. Namun dengan dorongan masyarakat yang lain, beberapa orang bisa menenukan sikap dan memberi gagasan atau saran dalam musyawarah ini. Ajakan dari masyarakat yang lain memang sangat penting untuk membuat masyarakat yang tidak aktif menjadi aktif dalam mengikuti program KOTAKU.
58 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KOTAKU Partisipasi pada tahap ini, anggota masyaakat adalah ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan cermat. Warga masyarakat aktif sebagai pelaksana maupun pemanfaat program. Tabel 03: Partisipasi Pelaksanaan Program NO
Kegiatan
1 Pelaksanaan program
Analisis Partisipasi
Bentuk Partisipasi
Warga sibuk bergotong royong dalam Dalam analisis ini jalan pelaksanaan program ini, masyarakat masyarakat
lingkungan dan mempunyai
tugasnya
masing- dikategorikan
drainase
masingg ada yang membuat adukan derajat
lingkungan
semen, membawa bahan-bahan yang masyarakat dibutuhkan.
Adapula
pada kuasa dan
masyarakat derajat
tanda
yang menyumbangkan materi berupa partisipasi.
Berada
konsumsi, sajian makan siang untuk pada posisi tangga masyarakat yang sedang bergotong kemitraan,
yaitu
royong. Dan ada masyarakat sibuk masyarakat
telah
mengatur jalannya program tersebut mampu bernegosiasi berupa gagasan atau pemikiran. Ada dengan sekitar
15
masyarakat
“pemegang
yang kekuasaan”
berpartisipasi dalam program ini.
dalam
posisi
sejajar,
pendelegasian kekuasaan (delegated
power)
yaitu
masyarakat
telah
mampu
mengarahkan kebijakan ruang
karena
pengambilan
keputusan
telah
59 “dikuasai”. Masyarakat berperan aktif
dalam
menjalankan program dengan
tersebut didampingi
oleh
pihak
KOTAKU. Masyarakat
pun
melakukan
relasi
dengan pihak terkait untuk
pengadaan
dana
anggaran
program tersebut. 2 Pelaksanaan program
Dalam pelaksanaan ini tidak semua Dalam analisis ini wilayah
mendapatkan
program masyarakat
penyediaan air tersebut, karena yang mendapatkan dikategorikan bersih dan air program ini adalah wilayah yang derajat minum
pada kuasa
benar-benar membutuhkan air bersih masyarakat. dan
air
minum,
jadi
tenaga Masyarakat
masyarakat yang dibutuhkan tidak terlibat
yang berperan
banyak. Tetapi partisipasi warga aktif
dalam
disini pun sangat aktif, dengan ikut pelaksanaan program serta menyediakan konsumsi seperti ini. makanan ringan untuk masyarakat yang bekerja, dan membantu tenaga serta pikiran atau saran. Ada sekitar 15 mayarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. 3 Pelaksanaan
Partisipasi warga dalam program ini, Dalam analisis ini
program
warga
yang
pengelolahan
sampah sembarangan ke lahan-lahan dikategorikan
sampah
kosong
kini
tadinya
beralih
membuang masyarakat
ke
tempat derajat
pada kuasa
60 pembuangan sampah. Kini di setiap masyarakat
dalam
sudut atau di depan halaman rumah derajat
tanda
telah tersedia tempat sampah yang partisipasi. terpisah menjadi dua bagian, yaitu Masyarakat organik dan non organik. Masyarakat terlibat pun berperan dalam limbah
sampah
yang berperan
pengolahan aktif
dengan
dalam
adanya pelaksanaan program
pembuatan kerajinan tangan dari ini.
Berada
limbah sampah rumah tangga. Dari tangga
pada
konsultasi,
limbah sampah tersebut, masyarakat penentraman menjadikan
nilai
ekonomi
yang kemitraan
dan
sangat tinggi seperti kerajinan dari kendali warga. Tidak pelastik bekas bungkus kopi atau hanya berpartisipasi ditergen yang dijadikan tas atau dalam
pelaksanaan
kerajinan yang lain-lain. Dan limbah pengelolaannya saja, sampah yang mudah membusuk masyarakatpun masyarakat
mengolahnya mempunyai
menjadikan pupuk.
kesadaran
akan
membuang
sampah
pada tempatnya. 4 Pelaksanaan program
Dalam
pelaksanaan
dituntut
ini
masyarakat Dalam analisis ini
kesadarannya,
bagi masyarakat
penanganan air masyarakat yang rumahnya memiliki dikategorikan limbah
saluran air limbah yang kurang derajat
pada kuasa
memadai bisa membenahi saluran masyarakat
dan
tersebut, tentunya dibantu secara derajat
tanda
swadaya dengan masyarakat lain dan partisipasi. diawasi sebagian
oleh
pihak
masyarakat
KOTAKU, Masyarakat ada
yang terlibat
yang berperan
menyumbangkan ide agar air limbah aktif tersebut
tidak
lingkungan.
Dan
dalam
mencemari pelaksanaan program para
ibu-ibu ini.
biasanya menyediakan konsumsi.
Berada
tangga
pada
konsultasi,
61 penentraman kemitraan
dan
kendali
warga.
Masyarakat
pun
mempunyai kesadaran
untuk
tidak
membuang
limbah
air
rumah
tangga sembarangan. 5 pelaksanaan
Dalam
pelaksanaan
program ruang public terbuka public
Ruang
masyarakat
terbuka Dalam analisis ini
bersama-sama masyarakat
bergotong royong untuk membangun dikategorikan sarana prasarana yang dibutuhkan derajat diwilayah
tersebut.
menyumbangkan
pada kuasa
Selain masyarakat
dan
tenaganya derajat
tanda
masyarakat juga memberikan ide, partisipasi. gagasan,
dan
pemikiran
untuk Masyarakat
pembangunan ruang terbuka public terlibat
yang berperan
tersebut. Perlu disadari ide, gagasan aktif
dalam
dan pemikiran sangatlah diperlukan pelaksanaan program guna hasil pembangunan yang baik. ini. Dan
sebagian
warga
ada
Berada
yang tangga
pada
konsultasi,
menyediakan konsumsi untuk para penentraman masyarakat yang sedang bergotong kemitraan royong.
dan
kendali warga.
Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program yang dicanangkan oleh KOTAKU. Partisipasi masyarakat Kelurahan Perigi Baru mempunyai bentuk partisipasi yang fungsional, Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan, dan secara bertahap menunjukan kesadarannya bahwa pentingnya berpartisipasi dalam sebuah pembangunan untuk kebaikan masyarakatnya itu sendiri, masyarakatpun selalu mensosialisasikan dan mengajak
62 kepada warga yang belum berpartisipasi, seperti yang dikatakan oleh Pak Syukur selaku ketua RT/RW 06/05 dan sebagai anggota BKM. “Untuk menjalankan sebuah program saya biasanya dan masyarakat yang terlibat selalu mengsosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk ikutberpartisipasi membangun kampong sendiri, kalo bukan kita yang menjaga dan membangun siapa lagikan ?dan selagi adayang maumemfasilitasi dari KOTAKU, tinggal kesadaran dirikitanya aja perlu ditumbuhkan, gituu hehehe.”37 Dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusaan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi
masyarakat
secara
politik maupun
administratif
sudah
mampu
mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu. Dilihat dari bentuk partisipasinya masyarakat berada pada kondisi vertikal, dimana masyarakat sudah melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan kinerja yang baik dalam suatu program tersebut, dan masyarakat mengikuti arahan yang disarankan oleh fasilitator penyedia layanan program tersebut. Dalam bentuk partisipasinya masyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam program tersebut, diantaranya adalah faktor usia. Dimana faktor usia ini mempengaruhi kinerja masyarakat dalam tahap pembangunan ini, diusia masyarakat yang sudah cukup tua tenaga yang disumbangkanpun tidak begitu 37 Wawancara pribadi dengan Pak Syukur selaku ketua RT/RW 06/05 Kelurahan Perigi Baru, Hari Senin, 26 September 2016
63 maksimal karena masyarakat yang umurnya sudah cukup tua akan cepat lelah dalam melakukan pembangunan ini. Kemudian dari faktor jenis kelamin hanya kaum lakilaki saja yang mempunyai tugas berat dalam pembangunan, sementara para kaum wanita hanya bertugas menyiapkan konsumsi. 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelembagaan Masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusaan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu. Tabel 04: Partisipasi dalam Pelembagaan Program NO
Kegiatan
1 Musyawarah
Analisis Partisipasi
Bentuk Partisipasi Sebagian
masyarakat
aktif
dalam Dalam analisis ini
program
menyampaikan pendapaat, gagasan masyarakat
KOTAKU
serta
saran.
Ada
yang
diam dikategorikan dalam
menunggu hasil keputusan, dan ikut- tangga ke tiga, empat ikutan dalam sebagian
sebuah
ibu-ibu
keputusan. dan
lima
menyiapkan derajat
konsumsi bagi para masyarakat yang partisipasi. hadir dalam forum tersebut. Ada
yaitu tanda
64 sekitar
20
masyarakat
yang
berpartisipasi hadir. 2 Pinjaman yang
bergulir Masyarakat dilakukan mengajukan
oleh UPK (Unit pinjaman
membutuhkan Dalam analisis ini
yang
permohonan kepada
UPK,
dana masyarakat untuk dikategorikan dalam
Pengelola
mengelola usaha mereka. Pinjaman tangga kendali warga
Keuangan)
ini
bersifat
kepada atau (citizen control).
diberikan
kelompok, dimana masyarakat yang ingin meminjam harus mempunyai kelompok minimal 5 orang anggota. Dan UPK tersebut beranggotakan masyarakat Kelurahan Perigi Baru, Anggota UPK ini bekerja secara sukarela
dan
tidak
mendapat
imbalan. Ada sekitar 20 kelompok yang menjalankannya, dari masing masing kelompok terdiri dari 5 sampai 7 orang. 3 Kegiatan diadakan UPL Pengelola
yang Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dalam analisis ini oleh UPL, diantaranya yaitu, membuat masyarakat (Unit irigasi saluran air, paping block dikategorikan dalam jalan, bedah rumah dan lain-lain.
Tangga ke lima yaitu
Lingkungan) Pengerjaan itu semua dilakukan oleh penentraman berarti masyarakat tanpa melibatkan pekerja bahwa atau
membayar
tukang
mengerjakannya. dituntut
untuk telah berjalan baik
Masyarakat dan
kesadarannya
komunikasi
sudah
untuk negosiasi
berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat pembangunan
tersebut.
ada antara dengan
Bahkan pemerintah,
masyarakatpun yang harus turun masyarakat tangan untuk survey mencari barang (khususnya keperluan
bangunan
ke
matrial- rentan
matrial, guna membandingkan harga termajinalisai).
yang dan
65 barang di matrial satu dan matrial yang lainnya. Masyarakatpun terlibat dalam pencarian dana untuk pembangunan tersebut, dengan ini diharapkan masyarakat bisa mengembangkan kontak dengan jaringan jaringan seperti Pemkot terkait. Dan para ibu-ibu menyiapkan konsumsi untuk para masyarakat yang sedang bergotong
royong.
Untuk
kepengurusan UPL beranggota 5 orang
dan
masyarakat
yang
berpartisipasi setiap programnya ada sekitar 15 orang. Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kelembagaan. Masyarakat terlihat mandiri dalam menjalankan program tersebut, kultur gotong royong yang masih dijaga membuat partisipasi masyarakat yang apatis mentadi partisipatif. Dan masyarakat pun bisa mengembangkan kontak mereka dengan jaringan-jaringan pemberi dana untuk program tersebut, seperti Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Dinas-Dinas yang terkait. Seperti yang dibilang oleh Pak RT Marjan, selaku Ketua UPL (Unit Pengelola Lingkungan). ”Masyarakat ini harus wajib bergotong royong, jangan ada kata males, kalau mau maju yaa harus bergerak. Program-program ini harus tuntas, engga ada yang setengah-setengah pengerjaannya, contohnya bedah rumah. Bedah rumah itu dikerjakan sama masyarakat engga ada kita sewa tukang bangunan, arsiteknya yaa kita jugaa hahha (sambil tertawa), bedah rumah yang diprogramkan oleh KOTAKU ini tidak setengah-setengah pengerjaannya, dari rumah tidak layak huni berdiri sampai dirobohkan lagi sama masyarakat. Dan dibangun
66 kembali dari pondasi sampai ke atap yaaa sama masyarakat juga Fik.38 Dari setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh KOTAKU peran warga sangat aktif untuk keberlangsungan pembangunan tersebut. dari perencanaan hingga Pelembagaan peran masyarakat sangat menonjol. Dalam bentuk partisipasinya pada pertisipasi vertikal masyarakat terlibat dalam suatu program tersebut, dengan bimbingan dari fsilitator penyedia layanan mereka berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 4. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi dan Monitoring Pada tahapan monitoring dan evaluasi, masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan ini menjadi penting agar program pemberdayaan tersebut dapat memiliki kinerja administrasi, artinya tata pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan dengan dokumen-dokumen pelaporan yang semestinya berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan.
NO 1
Tabel 05: Partisipasi Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Bentuk Partisipasi Evaluasi dan monitoring Dari program KOTAKU
Analisis Partisipasi
program, Dalam
setiap
analisis
masyarakat
yang masyarakat
bertanggung
jawab dikategorikan
menangani tersebut
dalam
program tangga kendali warga. pasti
akan
mengevaluasi
dan
memonitoring
program
tersebut.
Masyarakat
melihat dari segi apa saja kekurangan dan kelebihan program
ini
tersebut
untuk
38 Wawancara pribadi dengan Pak Marjan, Selaku Ketua UPK Kelurahan Perigi Baru, hari Selasa, 11 Oktober 2016
67 dijadikan bahan evaluasi dan monitoring. biasanya dalam setiap program tidak hanya sekali evaluasi, bisa berkalikali
melakukan
evaluasi dan monitoring dalam setiap program. dan tidak
hanya
masyarakat
yang
mengevaluasi monitoring,
dari
dan bisa
dari
Korkot, dan pusat. Jadi kegiatan monitoring
evaluasi ini
dan akan
dilakukan secara berlapis. Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan evaluasi dan monitoring ini. Pada tahap evaluasi dan monitoring ini bentuk partisipasi masyarakat ini interaktif, karena ditahap pengawasan inimasyarakat memiliki peran untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, seperti melakukan evluasi dan monitoring kewilayan program yang mereka bina. Seperti yang dikatakan Pak Syakur, selaku kordinator KOTAKU kelurahan Perigi Baru. “Dalam setiap evaluasi dan monitoring masyarakat yang bertanggung jawab mengenai programnya akan melakukan evaluasi dan monitoring, agar mereka bisa mengawasi program yang telah dilaksanakan. dan dalam setiap evaluasi dan monitoring tidak hanya kita saja yang melakukan, aka nada dari KOTAKU Kota Tangsel, kemudian dari Prov Banten dan dari pusat akan mengontrol. untuk apa pengawasan ini berlapis ?agar memastikan kalo setiap program berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah Fik, dan juga untuk mengantisipasi penyelewengan dana, jadi gitu Fik.39 39 Wawancara pribadi dengan Pak Syakur, Selaku Ketua Kordinator KOTAKU Kelurahan Perigi Baru, hari Jumat 29 Oktober 2016
68 Jadi dapat disimpulkan, sebagian masyarakat Kelurahan Perigi Baru, terlibat aktif dalam kegiatan program KOTAKU dan kegiatan sosial, seperti dari musyawarah perencanaan program, pelaksanaan program, partisipasi dalam kelembagaan dan tahap monitoring dan evaluasi sebuah program. Dan sebagian masyarakat yang kurang terlibat aktif berada pada tipe partisipasi yang pasif. B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU Tingkatan partisipasi untuk setiap anggota masyarakat berlainan satu sama lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan yang lebih penting adalah dorongan untuk berpartisipasi, yaitu berdasarkan atas motivasi, cita-cita dan kebutuhan individu yang kemudian diwujudkan secara bersama-sama.40 Tabel 06: Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU NO
Kriteria-kriteria
Analisis
Analisis Partisipasi
Untuk Mengukur Tingkatan Partisipasi Masyarakat 2
Kehadiran pertemuan musyawarah
masyarakat Dalam
dalam Kehadiran
analisis
atau dalam setiap pertemuan masyarakat
dilihat
aktif, dari
bisa dan lima yaitu derajat tanda
beberapa partisipasi
kegiatan yang diadakan. Tokenism), Seperti
dikategorikan
KOTAKU dalam tangga ke tiga, empat
program sangatlah
ini
of
(Degree
dimana
musyawarah masyarakat berperan dalam
perencanaan program dan pengambilan
keputusan
lainnya. Masyarakat aktif dalam musyawarah ini dan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat
40
akan
Syifa Thoyyibah, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Organik Di Kelurahan Bojong Sari Baru, Sawangan, Kota Depok” (Skripsi S1 Penyuluhan Masyarakat Islam, Universitan Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.102
69 sosial
yang
lainnya, menerapkan kedepannya.
seperti berswadaya atau bergotong royong. Dan aja
pula
dalam
masyarakat
fotum
hanya
mendengarkan
dan
menunggu
hasil
keputusan. 3
dalam Dalam
Keanggotaan dalam Keanggotaan kepengurusan
kepengurusan
ini
analisis
diisi masyarakat
ini
dikategorikan
oleh masyarakat sendiri, dalam tangga kendali warga sukarela atau (citizen control). Pada
secara
masyarakat bersedia ikut tangga
kendali
serta dalam kepengurusan partisipasi ini.
secara
warga
masyarakat
politik
maupun
administratif sudah mampu mengendalikan
proses
pembentukan, pelaksanaan dan
konsumsi
kebijakan
bahkan
dari sangat
mungkin masyarakat telah memiliki penuh suatu
kewenangan untuk
objek
mengelola yang
akan
mereka jalankan dari hasil dana tersebut. 4
sukarela Dalam
Kedudukan anggota Secara dalam kepengurusan
masyarakat
ikut
analisis
serta masyarakat
ini
dikategorikan
dalam kedudukan dalam dalam Tangga ke lima yaitu kepengurusan yang
ini,
menjadi
ada penentraman berarti bahwa ketua komunikasi telah berjalan
bidang dan anggota. Dan baik.
Dengan
masyarakatpun aktif dan komunikasi
yang
adanya baik
70 ikut
serta
dalam setiap
pemilihan ketua BKM.
anggota
mampu
berpartisipsi dengan baik pada setiap program.
5
Evaluasi
dan Peran masyarakat
monitoring program
mulai
dari Dalam
analisis
memutuskan, masyarakat
ini
dikategorikan
menjalankan
program dalam
sampai
evaluasi warga. Dimana masyarakat
tahap
tangga
kendali
dan monitoring terlibat mampu
untuk
aktif. Bisa dilihat dari mengendakikan setiap program berjalan.
pengawasan yang yang
sudah
sudah untuk kembali
program dijalankan
mengevaluasinya agar
tidak
ada
kekurangan dalam program tersebut. Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, masyarakat Kelurahan Perigi Baru berada pada tingkatan partisipasi vertikal masyarakat dalam Program KOTAKU. Terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam Kelembagaan yang ada di KOTAKU Perigi Baru, seperti keanggotaan dalam BKM, UPK, UPL dan kegiatan program KOTAKU yang lainnya. Kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang diadakan didominasi oleh masyarakat yang aktif untuk memberikan gagasan serta saran untuk program KOTAKU. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang hanya diam menunggu hasil keputusan dari musyawarah tersebut. Dalam kedudukan anggota kepengurusan, masyarakat secara sukarela untuk menjadi bagian anggota kelembagaan tersebut, dalam pemilihan Ketua BKM masyarakat juga terlibat dalam sesi pemilihan itu.
71 C. Faktor penghambat dan pendukung 1. Faktor Penghambat Faktor
Penghambat
Program
KOTAKU
bagi
peningkatan
kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan masyarakat saja yang menjadi penghambat. Adapun hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri pada faktor didalam masyarakat itu sendiri (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat
sendiri,
yaitu
individu-individu
dan
kesatuan
kelompok
didalamnya. tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciriciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan pekerjaan dan penghasilan. Secara tidak langsung, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
72 2. Faktor Pendukung Faktor Pendukung Program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan sangat baik, bisa dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Setelah peneliti melakukan observasi, pengumpulan data serta wawancara dengn informan dilapangan mengenai Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru dilaksanakan dengan baik karena pelaksanaan Kotaku di Kelurahan Perigi Baru dalam tahapan pemberdayaan yang dilakukan hampir sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Isbandi Rukminto dalam pemberdayaan yang dilakukan berawal dari engagement, assessment, planning, planning action, action, monitoring dan evaluation. a. Dalam bentuk partisipasinya masyarakat berada dalam partisipasi vertikal. Dimana masyarakat terlibat dalam suatu pengambilan keputusan dan melaksanakan program yang dijalankan. Dengan dibimbing oleh pihak penyedia layanan masyarakat tidak mengambil keputusan begitu saja, masyarakat
dituntut
musyawarah
keputusan
sebelum
mengambil
73
harus melakukan dalam
sebuah
74 perencanaan program. Sebagian masyarakat berada pada posisi partisipasi horizontal, dimana masyarakat hanya diam dan menunggu hasil keputusan dalam musyawarah. b. Partisipasi masyarakat terhadap musyawarh perencanaan program di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berada pada bentuk partisipasi vertikal hal ini terlihat karena hampir semua masyarakat di Kelurahan Perigi Baru turut serta dalam setiap programnya. Dan masyarakat sebagiannya hanya mendengar dan menunggu dari hasil musyawarah tersebut. c. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program berada dalam bentuk partisipasi vertikal, masyarakat aktif ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan program yang dijalankan. Sebagian masyarakat berada pada partisipasi horizontal, karna tidak semua masyarakat bisa mengkuti kegitana tersebut, ada pekerjaan lain dan masalah waktu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa mengikuti dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam program tersebut. d. Faktor
Penghambat
Program
KOTAKU
bagi
peningkatan
kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan masyarakat saja yang menjadi penghambat.
75 e. Faktor Pendukung Program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan sangat baik, bisa dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik. 2. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru secara umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dan berjalan dengan baik. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan dana bergulir untuk modal usaha. Selain itu masyarakat juga merasakan manfaat lingkungan infrastruktur yang layak disekitar mereka. B. Saran Adapun saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan analisa Program Pemberdayaan KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU, pihak yang terlibat di dalamnya sebagai pengurus harus mampu
memberikan
pengarahan
kepada
masyarakat
akan
pentingnya keterlibatan mereka, sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih baik. 2. Untuk Para Mahasiswa/mahasiswi semoga skripsi ini dapat kalian lanjutkan dan lebih detail lagi dalam mengkajinya dan menjadi acuan bagi kalian yang tertarik dengan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program KOTAKU.
DAFTAR PUSTAKA
Huraerah Abu, Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011) Ws Wazir Ach, Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta: Sekertariat Bina Desa dengan Dukungan AusAID, 1999) Sherry Arnstein, R. "A Ladder of Citizen Participation" (JAIP: Vol. 35, July 1969 Data statistic BPS 2011 Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia Direktorat Jendral Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta: Kementrian Pekerjaaan Umum Republik Indonesia, 2010) Suharto Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung Refika Aditama 2007) ________, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Patilima Hamid, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke3 Sutopo Heribertus B, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Metodelogi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996) Adi Rukminto Isbandi, Penerapan Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)
Moeloeng Lex J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1993)
76
77 Syam’un Nur, Metodelogi penelitian (Serang: sultan Maulana Hasanudin Banten, 1998) Suparlan Prasudi, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984) Sugiyono Dr Prof.., Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2003) R.A Santoso Sastopoetro, “Partisipasi, Komunikasi, Persuasif, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional”, (Bandung: Alumni, 1986 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011) Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-5 dkk Hermansyah Tantan, , Dasar-Dasar Pembangunan Masyarakat Islam, (Ciputat: UIN Jakarta Press 2013) The World Bank, 2007, understanding poverty http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurutbeberapa.html diakses pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016, pukul 11.07 Wib http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jelajahint ernet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html diakses 26-Mei-2016 pukul 12.10 Wib
78 Peneliti : baik pak, kan setiap program pasti ada tuh evaluasi ataupun monitoring, apakah bapak berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring tersebut ? Narasumber : iyaaa harus itu, karna kan ini melibatkan banyak orang banyak program dan dana juga, pasti sangat sensitive. Peneliti : dalam bentuk apa partisipasi yang bapak berikan dalam pengawasan ini ? Narasumber : saya evaluasi program yang sudah berjalan, kita lihat sudah sejauhmana program ini berjalan, apa penghambatnya sehingga program ini sedikit macet, tapi sejauh ini program selalu berjalan lancer, yaa karna tadi itu masyarakatnya yang selalu aktif dalam bergotong royong. Kemudian yang mengevaluasi bukan dari kita aja, evaluasi ini berlapis-lapis, setelah kitaevaluasi nanti aka nada lagi dari Korkot, kemudian dari Provinsi, dan sampai Pusat yang mengevaluasi. dari segala segi selalu dievaluasi apalagi terhadap dana, jadi tidak mungkin ada penyelewengan dana di program ini. Peneliti : Pak terimakasih nih untuk informasinya, mungkin saya rasa ini sudah cukup, maaf sudah merepotkan pak Narasumber : iyaa sama-sama dek, semoga bermanfaat yaaah dek
HASIL OBSERVASI NO
1
KEGIATAN
WAKTU DAN TEMPAT Musyawarah pemilihan Kediaman ketua BKM
HASIL OBSERVASI
Pada musyawarah ini masyarakat
Pak Syakur, masyarakat membahas tentang 28
pemilihan ketua BKM yang baru.
September
Dalam musyawarah masyarakat
2016
antusias dalam mengikutinya, ada masyarakat saran
yang
atau
mmberikan
gagasan
dalam
pemilihan nanti dan ada juga masyarakat yang hanya diam dan menunggu hasil dari musyawarah tersebut.
Sebagian
dari
masyarakat wanita menyiapkan konsumsi
untuk
musyawarah.
Musyawarah ini dihadiri sekitar 15 orang masyarakat. 2
Pembangunan
jalan RT/RW
paving blok dan irigasi
06/05,
Masyarakat
bergotong
royong
30 dalam melakukan pembangunan,
September
masyarakat
2016
berpartisipasi
yang
ikut dalam
pembangunan ini aktif dalam tugasnya ibu-ibu
masing-masing. Para menyiapkan
makanan
untuk para bapak-bapak yang sedang melakukan pembangunan. Warga yang ikut berpartisipsi dalam pembangunan ini sekitar 10 orang. 3
Musyawarah perencanaan terbuka publik
Kediaman
Dalam musyawarah ini sebagian
ruang Pak Syakur, masyarakat 2
Oktober menyampaikan
aktif
dalam suaranya,
2016
masyarakat
memberikan
saran
dan gagasan dalam musyawarah. Dalam
musyawarah
sebagian
ini
ada
masyarakat
yang
menyumbangkan materi berupa konsumsi.
Ada
sekitar
15
masyarakat yang hadir dalam musyawarah ini. 4
Pelaksanaan pengolahan Lingkungan sampah
Dalam pengolahan sampah ini
RT 05 dan masyarakat RT
07,
diwajibkan
untuk
5 membuang sampah padan tempat
Oktober
yang sudah disediakan. Tempat
2016
sampah yang sudah disiapkan terbagi
menjadi
sampah,
yaitu
dua
tempat
untuk
sampah
organic dan non organic. Dari sampah tersebut kemudian dipilah untuk
dijadikan
pupuk
bagi
sampah organic, dan kerajinan tangan bagi sampah non organic. 5
Bedah rumah
Lingkungan
Dalam
RT/RW
rumah ini masyarakat terutama
02/06,
pembangunan
bedah
11 tetangga yang berada disekitar
Oktober
yang rumahnya direnovasi ikut
2016
berpartisipasi pembangunan
dalam ini.
Untuk
pembangunan bedah rumah ini, rumah dibangun kembali hingga layak huni. Seluruh pekerja yang melakukan
pembangunan
ini
adalah masyarakat sepenuhnya, tidak ada menyewa tukang atau tenaga ahli dalam pembangunan
rumah.
Sebagian
menyediakan
ibu-ibu
atau
memasak
makanan untuk dihidangkan bagi para
masyarakat
yang
ikut
bergotong royong. 6
Pemilihan Ketua BKM
Kantor
Dalam pemilihan Ketua BKM ini
Kelurahan
masyarakat yang datang adalah
Perigi Baru, perwakilan dari masing-masing 15 Oktober RT/RW, dari 1 RW diwakilkan 2016
oleh 2 orang. Masyarakat yang hadir memberikan hak suaranya untuk memilih kandidat ketua BKM
yang
masyarakatpun
baru. ada
Sebagian yang
membawa makanan ringan untuk dihidangkan dalam acara tersebut.
DOKUMENTASI
1. Foto masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program drainase dan jalan
2. Foto kegiatan pemasangan paving blok jalan
3. Foto kegiatan masyarakat sedang bergotong royong membuat saluran air
4. Foto pelaksanaan bedah rumah
5. Foto Kegiatan Wawancara dengan Narasumber a. Bu Hindun (Kantor Kelurahan Perigi Baru, 11 Oktober 2016) b. Pak Marjan (Kantor Kelurahan Perigi Baru, 11 Oktober 2016)
5. Musyawarah perencanaan pemilihan ketua BKM Kediaman Pak Syakur, 28 September 2016
6. Foto Kegiatan Pemilihan Ketua BKM
7. Foto Kegiatan Pemilihan BKM Kantor Kelurahan Perigi Baru, 15 Oktober 2016
Narasumber 1 Nama : Abdul syukur HD Jabatan : Ketua RT 06/05 dan Anggota BKM Tempat : Kediaman Rumah Pak Syukur Waktu : 26 September, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Fikra Sutan Purnama, Mahasiswa Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Narasumber : Walaikumsallam, iyaa saya sudah diceritakan oleh mbak wulan kalo nak Fikra mau dateng kesini untuk penelitian. Peneliti : hehe iya pak,mungkin langsung saja yah pak, saya akan mencari informasi terkait partisipasi masyarakat pada program kotaku Narasumber : iyaa baik silahkan… (sambil tersenyum) Peneliti : Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : yaa, saya sangat berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah itu, atas dasar kesadaran yang kita miliki kita harus berperan aktif dalam mengikuti segala kegiatan pada KOTAKU. Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan jalan lingkungan dan draenase lingkungan ? Narasumber : yaa saya selalu hadir dalam musyawarah kegiatan apapun dek Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan perencanaan penyediaan air bersih atau air minum ? Narasumber : yaa itu juga saya mengikutinya Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan air limbah ? Narasumber : yaa saya ikut, tapi pengelolaan itu bukan di RT saya melainkan ada di daerah RT lain, namun saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah ataupun kegiatannya. Peneliti : ooh jadi tergantung kebutuhan setiap daerh juga yah pak untuk mencanangkan program itu ? Narasumber : iya betul dek, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda Peneliti : Kemudin apakah bapak mengikutu musyawarah pelaksanaan pengelolaan sampah ? Narasumber : yaa saya mengikutinya
Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan ruang terbuka public ? Narasumber : yaa saya mengikuti itu juga Peneliti : berarti setiap ada musyawarah bapak mengikutinya ? Narasumber : iya betul, seperti yang saya bilang tadi, setiap kegiatan saya selalu mengikutinya, mau itu musyawarah, rapat, pelaksanaan saya mengikutinya. walaupun di daerah RT saya tidak membutuhkan salah satu program saya selalu ikut andil dalam kegiatan tersebut yang berada didaerah lain. Peneliti : Sangat luar biasa yah pak. kemudian apakah bapak aktif didalam forum semua musyawarah yang sedang berjalan tersebut ? Narasumber : iya saya cukup aktif disetiap forum, agar tidak monoton hehe (sambil tertawa) Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum musyawarah-musyawarah tersebut ? Narasumber : ya tentu, agar kelancaran program kita harus bisa memberi gagasan terhadap program tersebut, biar ada perubahan yang sangat baik kedepannya. Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : tentu saja, kan untuk menyiapkan segala perlengkapan saya turun tangan juga, yaa segala tenaga pikiran saya sumbangkan dalam program ini. Peneliti : waah begitu yah pak, lantas kemudian apakah bapak menyumbangkan berupa materi pak ? mungkin seperti konsumsi begitu pak ? Narasumber : jadi begini, saya sering menyediakan konsumsi, tempat untuk kegiatan ini, yaa untuk kelancaran kegiatan ini lah dek. kalo bukan kesadaran kita siapa lagi yang akan melakukannya, kita disini bergotong royong berswadaya secara sukarela dek. Peneliti : waah hebat yah pak warga disini sangat kompak. Kemudian apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : Tentu saya mengikuti, musyawarah saja saya ikut apa lagi dalam pelaksanaannya kan hehe Peneliti : iya juga sih pak hehe, nah dari beberapa kegiatan seperti pelaksanaan program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, pelaksanaan program penyediaan air bersih atau air minum, pelaksanaan program pengelolaan sampah, pelaksanaan program penanganan air limbah dan pelaksanaan program ruang terbuka public, apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : iyaa, saya mengikuti semuanya, kan saya anggota Dewan Pimpinan Kolektif, jadi saya harus mengikuti segala kegiatan yang ada pada KOTAKU ini, walaupun program itu diwilayah saya tidak ada saya pasti ikut dek. Peneliti : Sumbangsih apa yang bapak atau ibu berikan dalam pelaksanaan program tersebut ? Narasumber : Tergantung kebutuhan dan kesadaran diri kita sendiri dek, kita melihat dari segi apa nih yang bisa saya bantu, semisalnya konsumsi, yaa saya sediakan itu, yaa kalo tenaga sudah pastilah, kan namanya juga bergotong royong. Peneliti : waah begitu yaah pak, kemudian bapak juga meberikan gagasan atau pemikiran dalam pelaksanaan tersebut ? Narasumber : Tentu, dalam pelaksanaan atau membangun apapun kita tidak memakai tukang, kita berswadaya, bergotong royong untuk membangunnya. jadi dari setiap orang pasti ada pemikiran gagasan atau ide-ide dalam pembuatan itu. Peneliti : Naah itu dari masyarakat untuk masyarakat yah pak hehehe Narasumber : iya begitulaah dek heheh Peneliti : Kemudian apakah bapak mengikuti program UKM yang dinaungi oleh KOTAKU ? Narasumber :Iya saya ikut juga, ada banyak UKM yang dinaungi KOTAKU seperti pelatian-pelatihan kerajinan, ataupun seperti koprasi simpan pinjam. Peneliti : Bagaimana Bapa ikut bepartisipasi dalam menentukan pengelola program pada tahap selanjutnya? Narasumber : Kita lihat sejauh mana kemajuan program itu berjalan, kalo ada yang kurang mungkin bisa mencari solusi agar bisa menjadi baik lagi, dan apabila kekurangan sumberdaya manusia, mungkin bisa memberikan kembali pelatihan pelatihan yang dibutuhkan dalam setiap kebutuhan itu sendiri dek Peneliti : owh begitu yaah pak, kemudian apakah bapak ikut bepartisipasi dalam menentukan penguatan jaringan-jaringan yang bekerja sama dengan program ini ? Narasumber : Iyaa saya terlibat dalam hal itu, kita membuat proposal untuk mencari jaringan-jaringan, soalnya tidak haya dari APBD dan APBN dana kita ini, kita juga harus pintar-pintar mencari jaringan kerja terutama untuk mendanai ini. Peneliti : lantas selain APBN dan APBD dari mana saja pendanaan itu bergulir pak ? Narasumber : yaa semisalnya dari CSR perusahaan-perusahaan besar, dari Kementrian Sosial, dan bisa juga dari penghargaan-penghargaan yang kita dapat.
Peneliti : baik pak, kan setiap program pasti ada tuh evaluasi ataupun monitoring, apakah bapak berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring tersebut, dan bagaimana agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan baik ? Narasumber : iyaaa harus itu, karna kan ini melibatkan banyak orang banyak program dan dana juga, pasti sangat sensitive. Untuk menjalankan sebuah program saya biasanya dan masyarakat yang terlibat selalu mengsosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi membangun kampong sendiri, kalo bukan kita yang menjaga dan membangun siapa lagikan ?dan selagi adayang maumemfasilitasi dari KOTAKU, tinggal kesadaran dirikitanya aja perlu ditumbuhkan Peneliti : dalam bentuk apa partisipasi yang bapak berikan dalam pengawasan ini ? Narasumber : saya evaluasi program yang sudah berjalan, kita lihat sudah sejauhmana program ini berjalan, apa penghambatnya sehingga program ini sedikit macet, tapi sejauh ini program selalu berjalan lancer, yaa karna tadi itu masyarakatnya yang selalu aktif dalam bergotong royong. Kemudian yang mengevaluasi bukan dari kita aja, evaluasi ini berlapis-lapis, setelah kitaevaluasi nanti aka ada lagi dari Korkot, kemudian dari Provinsi, dan sampai Pusat yang mengevaluasi. Dari segala segi selalu dievaluasi apalagi terhadap dana, jadi tidak mungkin ada penyelewengan dana di program ini. Dalam setiap evaluasi dan monitoring masyarakat yang bertanggung jawab mengenai programnya akan melakukan evaluasi dan monitoring, agar mereka bisa mengawasi program yang telah dilaksanakan. dan dalam setiap evaluasi dan monitoring tidak hanya kita saja yang melakukan, aka nada dari KOTAKU Kota Tangsel, kemudian dari Prov Banten dan dari pusat akan mengontrol. untuk apa pengawasan ini berlapis ? agar memastikan kalo setiap program berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah Fik, dan juga untuk mengantisipasi penyelewengan dana, jadi gitu Fik. Penelii : Apa saja manfaat yang dirasakan bapak dan masyarakat setelah mengikuti program dari KOTAKU ? Narasumber : Dengan adanya pemberdayaan dari KOTAKU, perekonomian warga yang mengikuti
program dari KOTAKU perlahan membaik, karna dengan
diberdayakannya masyarakat pan mereka bisa tercukupi, mempunyai hunian yang layak serta infrastruktur yang memadai.
Bukan
hanya
itu
saja,
keterampilan
masyarakatpun jadi lebih bertambah dengan adanya pemberdayaan tersebut. Dan atas partisipasi masyarakat yang aktif dengan lancar
program yang di rencanakanpun bisa berjalan
Peneliti : Pak terimakasih nih untuk informasinya, mungkin saya rasa ini sudah cukup, maaf sudah merepotkan pak Narasumber : iyaa sama-sama dek, semoga bermanfaat yaaah dek.
Narasumber 2 Nama : Ibu Hindun Jabatan : Anggota UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Tempat : Sekertariat KOTAKU Kelurahan Perigi Baru Waktu : 11 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Bu Hindun, saya Fikra yang sedang mengadakan penelitian skripsi di KOTAKU Narasumber : Oiya Fikra, bagaimana ada yang bisa saya bantu ? Peneliti : Mungkin saya butuh informasi dari ibu nih, saya akan mewawancarai ibu Narasumber : iyaa Fikra silahkan Peneliti : Siap bu, mungkin langsung saja bu, apakah ibu berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : iya saya cukup aktif dalam musyawarah Peneliti: dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber : tentu saja, dalam musyawarah itukan pasti membeberkan berapa anggaran yang dibutuhkan, dan saya harus tau itu Peneliti : Apakah ibu memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : iyaa saya bemberikan gagsan ataupun pemikiran dalam forum tersebut Peneliti : contohnya gagasan atau pemikiran seperti apa bu ? Narasumber : yaa seperti kebutuhan kebutuhan yang harus dibeli yaah, harga bisa terjangkau dan kualitas bagus juga Peneliti : Untuk pelaksanaannya ibu berperan aktif dalam program yang saya sebutkan tadi bu? Narasumber : yaa tentu kan saya yang mengatur keluarnya uang tersebut hehhe Peneliti : berjalannya pelaksanaan dalam UPK ini seperti apa bu ? Narasumber : yaa seperti membatu kelompok yang mempunyai usaha kecil, kita kasih dana yang mereka butuhkan untuk modal, ini harus kelompok tidak bisa individu Peneliti : dari sebagian masyarakat disini banyak yang berpartisipasi untuk meminta bantuan ini ?
Narasumber : yaa cukup banyak, dalam satu RT bisa ada 3 sampai 4 kelompok yang mebgikutinya Peneliti :kemudian pola pendanaan yang diberikan kepada kelompok itu seperti apa ? Narasumber :Ada untuk pembuatan kerajinan, pedagang kelontong dan
bersifat
simpan pinjam, dan pinjaman itu bisa diganti dengan kemampuan kelompok itu kapan bisa untuk membayarnya, kita kasih waktu 10 bulan dan angsuran yang diberikan itu 2% setiap jumlah yang dipinjam. Peneliti : Kemudian bagai mana untuk mengevaluasinya itu bu ? apakah ibu ikut berperan aktif ? Narasumber : Melihat KSM tersebut berjalan lancer atau tidak, kemudian dipilah KSM mana yang macet, kemudian kamu berikan solusi yang terbaik buat kelompok itu. Peneliti : ooh begitu yaah, maksih ibu untuk informasinya Naarasumber : iyaa sama sama Fikra
Narasumber 3 Nama : Pak Marjan Jabatan : Ketua UPL (Unit Pengelolaan Lingkungan) Tempat : Sekertariat KOTAKU Kelurahan Perigi Baru Waktu : 11 Oktober, 2016 Peneliti : Assalamualaikum Pak Narasumber : Walaikumsallam, dengan Fikra yaah, ada yang bisa saya bantu Fik Peneliti : iyaa betul Pak, saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Narasumber : ooh begitu, silahkan Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : yaa saya selalu mengikuti Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber :yaaa saya mengikuti, kaarna dari setiap kegiatan pasti UPL pasti akan terlibat apalagi dalam kegiatan yang bersifat infrastruktur lingkungan Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : seringkali saya memberikan berupa gagasan atau pemikiran-pemikiran untuk berjalannya suatu program Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : Jadi seperti ini Fik, baik tenaga atau Materi, kita sebagai masyarakat berpartisipasi dalam hal itu, yaa namanya berswadaya, kita jangan pamrih memberikan bantuan. Masyarakat ini harus wajib bergotong royong, jangan ada kata males, kalau mau maju yaa harus bergerak. Program-program ini harus tuntas, engga ada yang setengah-setengah pengerjaannya, contohnya bedah rumah. Bedah rumah itu dikerjakan sama masyarakat engga ada kita sewa tukang bangunan, arsiteknya yaa kita jugaa hahha (sambil tertawa), bedah rumah yang diprogramkan oleh KOTAKU ini tidak setengah-setengah pengerjaannya, dari rumah tidak layak huni berdiri sampai
dirobohkan lagi sama masyarakat. Dan dibangun kembali dari pondasi sampai ke atap yaaa sama masyarakat juga Fik. Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : yaa saya selalu ada dilapangan setiap kegiatan yang dirogramkan kotaku Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak berperan aktif ? Narasumber : dalam kelembagaan tidak semua aktif, namun adakalanya saya ikut berpartisipasi untuk membantu rekan-rekan yang ada di lapangan Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 4 Nama : A. Rohmat Jabatan : Anggota UPL (Unit Pengelolaan Lingkungan) Tempat : Sekertariat KOTAKU Kelurahan Perigi Baru Waktu : 12 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak Narasumber : Walaikumsallam, dengan Fikra yaah, ada yang bisa saya bantu Fik Peneliti : iyaa betul Pak, saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Narasumber : ooh begitu, silahkan Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : yaa saya selalu mengikuti Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber : Kalo untuk musyawarah saya selalu menyempatkan hadir, bagaimanapun kita harus berpartisipasi untuk memberikan gagasan dalam forum tersebut. Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : seperti yang sudah saya bilang, memberi gagasan dalam sebuah forum itu manfaatnya besar, walaupun titak terlalu banyak bicara tapi sebuah gagasan itu akan dipertimbangkan. Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : iya tentu saja saya menyumbangkan tenaga, kan untuk menyiapkan juga perlu tenaga, untuk angkat-angkat baranglah, begitu Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : iyaa saya mengikuti untuk keseluruhan program, kita harus mengawal segalanya dengan baik
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak berperan aktif ? Narasumber : dalam kelembagaan saya tidak begitu aktif, haya sebagian saja mengikuti, tapi untuk setiap kegiatan saya mengikutinya dari kelembagaan tersebut Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 5 Nama : Pak Rohman Jabatan : Warga RT 06 Tempat : Kediaman Pak Rohman Waktu : 12 Oktober, 2016 Peneliti : Assalamualaikum Pak, saya Fikra Mahasiswa UIN pak Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ? Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Narasumber : ooh begitu, silahkan Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : kalo saya sempet saya selalu mengikuti untuk musyawarah tersebut, tergantung situasinya juga sih Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber : tidak semua musyawarah, paling yang berkaitan dengan lingkungan RT sekitar saya saja Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : kebanyakan saya hanya diam menunggu hasil keputusan forum saja Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : iya saya menyumbangkan tenaga, untuk membantu menyiapkan musyawarah Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : iya saya mengikuti, tapi hanya yang ada disekitar lingkungan wilayah RT saya saja Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak berperan aktif ? Narasumber : untuk kelembagaan saya haya mengikuti sosialisasinya saja, tidak terlalu mengikutinya
Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 6 Nama : Ibu Neneng Jabatan : Penerima dana Bergulir Tempat : Kediaman Ibu Neneng Waktu : 14 Oktober, 2016 Peneliti : Assalamualaikum Bu, saya Fikra Mahasiswa UIN pak Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ? Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Narasumber : ooh begitu, silahkan Peneliti : Mungkin langsung saja yah Bu, Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : kalo saya sempet saya selalu mengikuti untuk musyawarah tersebut, tergantung situasinya juga sih Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah Ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber : tidak semua musyawarah, paling yang berkaitan dengan lingkungan RT sekitar saya saja Peneliti : Apakah Ibu memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : kebanyakan saya hanya diam menunggu hasil keputusan forum saja Peneliti : Apakah Ibu menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : iya saya menyumbangkan tenaga, untuk membantu menyiapkan musyawarah Peneliti : Kemudian apakah Ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : iya saya mengikuti, tapi hanya yang ada disekitar lingkungan wilayah RT saya saja Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah Ibu berperan aktif ?
Narasumber : untuk kelembagaan saya haya mengikuti sosialisasinya saja, tidak terlalu mengikutinya Peneliti : Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti menerima dana bergulir ? Narasumber : banyak manfaatnya dek, ekonomi keuangan saya meningkat berkat bantuan tersebut Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 7 Nama : Pak Syakur Jabatan : Ketua Fasilitator dan Fasilitator Senior KOTAKU Tempat : Basecamp KOTAKU Perigi Baru Waktu : 15 Oktober, 2016 Peneliti : Assalamualaikum Pak, saya Fikra Mahasiswa UIN pak Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ? Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa, kan Bapak selaku Fasilitator disini Narasumber : iya baik Fikra, untuk partisipasi masyarakat disini aktif yah dalam berpartisipasi, dari segala program pasti masyarakat antusias dalam keikutsertaan tersebut Peneliti : Apakah keaktifan masyarakat untuk brtpartisipasi ada paksaan dari pihak lain Pak ? Narasumber : Kepedulian warga dalam partisipasi ini murni dari hati nurani masyarakat sendiri, dengan berswadaya masyarakat melakukan segalanya Peneliti : Kemudian bagaimana dengan warga yang partisipasinya belum tergugah pak ? Narasumber : Melalui pendekatan kami berdialog dengan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dama segala kegiatan, perlahan dan pasti masyarakat akan mengikutinya Peneliti : Apakah masyarakat mengharapkan imbalan dari setiap kegiatan yang dilakukan ? Narasumber : Tidak sama sekali, mereka ikhlas melakukannya, masyarakat bergotong royong, bahkan masyarakat menyumbangkan tenaga dan materi daam segala kegiatan. Peneliti : waah hebat yah pak, mungkin ini sudah cukup pak. Terimakasih Pak Narasumber : Baik Fikra, sama-sama
Narasumber 8 Nama : Ibu Amsinah Jabatan : Ketua Fasilitator dan Fasilitator Senior KOTAKU Tempat : Basecamp KOTAKU Perigi Baru Waktu : 15 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Bu, saya Fikra Mahasiswa UIN pak Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ? Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Narasumber : ooh begitu, silahkan Peneliti : Mungkin langsung saja yah Bu, Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : kalo saya sempet saya selalu mengikuti untuk musyawarah tersebut, tergantung situasinya juga sih Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah Ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber : tidak semua musyawarah, paling yang berkaitan dengan lingkungan RT sekitar saya saja Peneliti : Apakah Ibu memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : kebanyakan saya hanya diam menunggu hasil keputusan forum saja Peneliti : Apakah Ibu menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : iya saya menyumbangkan tenaga, untuk membantu menyiapkan musyawarah Peneliti : Kemudian apakah Ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : iya saya mengikuti, tapi hanya yang ada disekitar lingkungan wilayah RT saya saja Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah Ibu berperan aktif ?
Narasumber : untuk kelembagaan saya haya mengikuti sosialisasinya saja, tidak terlalu mengikutinya Peneliti : Pada Kegiatan UPS apa peran ibu didalamnya ? Narasumber : Saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam segala kegiatan Peneliti : Lalu apa hasilnya bu ? Narasumber : Alhamdullilah masyarakat perlahan bisa perperan aktif untuk kegiatan di KOTAKU, dimulai dari kesadaran sendiri sih pada awalnya fik Peneiti : owwh begitu bu, baiklah Bu terimakasih untuk waktunya Wawancara : Sama-sama fikra, semoga bermanfaat
Narasumber 9 Nama : Pak Nisan Jabatan : Anggota BKM Tempat : Kediaman Pak Syukur Waktu : 16 Oktober, 2016 Peneliti : Assalamualaikum Pak Narasumber : Walaikumsallam, dengan Fikra yaah, ada yang bisa saya bantu Fik Peneliti : iyaa betul Pak, saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Narasumber : ooh begitu, silahkan Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : yaa saya selalu mengikuti Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ? Narasumber : Kalo untuk musyawarah saya selalu menyempatkan hadir, bagaimanapun kita harus berpartisipasi untuk memberikan gagasan dalam forum tersebut. Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ? Narasumber : seperti yang sudah saya bilang, memberi gagasan dalam sebuah forum itu manfaatnya besar, walaupun titak terlalu banyak bicara tapi sebuah gagasan itu akan dipertimbangkan. Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : iya tentu saja saya menyumbangkan tenaga, kan untuk menyiapkan juga perlu tenaga, untuk angkat-angkat baranglah, begitu Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : iyaa saya mengikuti untuk keseluruhan program, kita harus mengawal segalanya dengan baik Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak berperan aktif ?
Narasumber : dalam kelembagaan saya tidak begitu aktif, haya sebagian saja mengikuti, tapi untuk setiap kegiatan saya mengikutinya dari kelembagaan tersebut Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 10 Nama : Pak Zaenal Abidin Jabatan : Anggota BKM Tempat : Sekretariat Kelurahan Perigi Baru Waktu : 16 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Fikra Sutan Purnama, Mahasiswa Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Narasumber : Walaikumsallam, iyaa saya sudah diceritakan oleh mbak wulan kalo nak Fikra mau dateng kesini untuk penelitian. Peneliti : hehe iya pak,mungkin langsung saja yah pak, saya akan mencari informasi terkait partisipasi masyarakat pada program kotaku Narasumber : iyaa baik silahkan… (sambil tersenyum) Peneliti : Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ? Narasumber : yaa, saya sangat berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah itu, atas dasar kesadaran yang kita miliki kita harus berperan aktif dalam mengikuti segala kegiatan pada KOTAKU. Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan jalan lingkungan dan draenase lingkungan ? Narasumber : yaa saya selalu hadir dalam musyawarah kegiatan apapun dek Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan perencanaan penyediaan air bersih atau air minum ? Narasumber : yaa itu juga saya mengikutinya Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan air limbah ? Narasumber : yaa saya ikut, tapi pengelolaan itu bukan di RT saya melainkan ada di daerah RT lain, namun saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah ataupun kegiatannya. Peneliti : ooh jadi tergantung kebutuhan setiap daerh juga yah pak untuk mencanangkan program itu ? Narasumber : iya betul dek, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda Peneliti : Kemudin apakah bapak mengikutu musyawarah pelaksanaan pengelolaan sampah ? Narasumber : yaa saya mengikutinya
Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan ruang terbuka public ? Narasumber : yaa saya mengikuti itu juga Peneliti : berarti setiap ada musyawarah bapak mengikutinya ? Narasumber : iya betul, seperti yang saya bilang tadi, setiap kegiatan saya selalu mengikutinya, mau itu musyawarah, rapat, pelaksanaan saya mengikutinya. walaupun di daerah RT saya tidak membutuhkan salah satu program saya selalu ikut andil dalam kegiatan tersebut yang berada didaerah lain. Peneliti : Sangat luar biasa yah pak. kemudian apakah bapak aktif didalam forum semua musyawarah yang sedang berjalan tersebut ? Narasumber : iya saya cukup aktif disetiap forum, agar tidak monoton hehe (sambil tertawa) Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum musyawarah-musyawarah tersebut ? Narasumber : ya tentu, agar kelancaran program kita harus bisa memberi gagasan terhadap program tersebut, biar ada perubahan yang sangat baik kedepannya. Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ? Narasumber : tentu saja, kan untuk menyiapkan segala perlengkapan saya turun tangan juga, yaa segala tenaga pikiran saya sumbangkan dalam program ini. Peneliti : waah begitu yah pak, lantas kemudian apakah bapak menyumbangkan berupa materi pak ? mungkin seperti konsumsi begitu pak ? Narasumber : jadi begini, saya sering menyediakan konsumsi, tempat untuk kegiatan ini, yaa untuk kelancaran kegiatan ini lah dek. kalo bukan kesadaran kita siapa lagi yang akan melakukannya, kita disini bergotong royong berswadaya secara sukarela dek. Peneliti : waah hebat yah pak warga disini sangat kompak. Kemudian apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan KOTAKU? Narasumber : Tentu saya mengikuti, musyawarah saja saya ikut apa lagi dalam pelaksanaannya kan hehe Peneliti : iya juga sih pak hehe, nah dari beberapa kegiatan seperti pelaksanaan program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, pelaksanaan program penyediaan air bersih atau air minum, pelaksanaan program pengelolaan sampah, pelaksanaan program penanganan air limbah dan pelaksanaan program ruang terbuka public, apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : iyaa, saya mengikuti semuanya, kan saya anggota Dewan Pimpinan Kolektif, jadi saya harus mengikuti segala kegiatan yang ada pada KOTAKU ini, walaupun program itu diwilayah saya tidak ada saya pasti ikut dek. Peneliti : Sumbangsih apa yang bapak atau ibu berikan dalam pelaksanaan program tersebut ? Narasumber : Tergantung kebutuhan dan kesadaran diri kita sendiri dek, kita melihat dari segi apa nih yang bisa saya bantu, semisalnya konsumsi, yaa saya sediakan itu, yaa kalo tenaga sudah pastilah, kan namanya juga bergotong royong. Peneliti : waah begitu yaah pak, kemudian bapak juga meberikan gagasan atau pemikiran dalam pelaksanaan tersebut ? Narasumber : Tentu, dalam pelaksanaan atau membangun apapun kita tidak memakai tukang, kita berswadaya, bergotong royong untuk membangunnya. jadi dari setiap orang pasti ada pemikiran gagasan atau ide-ide dalam pembuatan itu. Peneliti : Naah itu dari masyarakat untuk masyarakat yah pak hehehe Narasumber : iya begitulaah dek heheh Peneliti : Kemudian apakah bapak mengikuti program UKM yang dinaungi oleh KOTAKU ? Narasumber :Iya saya ikut juga, ada banyak UKM yang dinaungi KOTAKU seperti pelatian-pelatihan kerajinan, ataupun seperti koprasi simpan pinjam. Peneliti : Bagaimana Bapa ikut bepartisipasi dalam menentukan pengelola program pada tahap selanjutnya? Narasumber : Kita lihat sejauh mana kemajuan program itu berjalan, kalo ada yang kurang mungkin bisa mencari solusi agar bisa menjadi baik lagi, dan apabila kekurangan sumberdaya manusia, mungkin bisa memberikan kembali pelatihan pelatihan yang dibutuhkan dalam setiap kebutuhan itu sendiri dek Peneliti : owh begitu yaah pak, kemudian apakah bapak ikut bepartisipasi dalam menentukan penguatan jaringan-jaringan yang bekerja sama dengan program ini ? Narasumber : Iyaa saya terlibat dalam hal itu, kita membuat proposal untuk mencari jaringan-jaringan, soalnya tidak haya dari APBD dan APBN dana kita ini, kita juga harus pintar-pintar mencari jaringan kerja terutama untuk mendanai ini. Peneliti : lantas selain APBN dan APBD dari mana saja pendanaan itu bergulir pak ? Narasumber : yaa semisalnya dari CSR perusahaan-perusahaan besar, dari Kementrian Sosial, dan bisa juga dari penghargaan-penghargaan yang kita dapat.
Peneliti : baik pak, kan setiap program pasti ada tuh evaluasi ataupun monitoring, apakah bapak berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring tersebut ? Narasumber : iyaaa harus itu, karna kan ini melibatkan banyak orang banyak program dan dana juga, pasti sangat sensitive. Peneliti : dalam bentuk apa partisipasi yang bapak berikan dalam pengawasan ini ? Narasumber : saya evaluasi program yang sudah berjalan, kita lihat sudah sejauhmana program ini berjalan, apa penghambatnya sehingga program ini sedikit macet, tapi sejauh ini program selalu berjalan lancer, yaa karna tadi itu masyarakatnya yang selalu aktif dalam bergotong royong. Kemudian yang mengevaluasi bukan dari kita aja, evaluasi ini berlapis-lapis, setelah kitaevaluasi nanti aka nada lagi dari Korkot, kemudian dari Provinsi, dan sampai Pusat yang mengevaluasi. dari segala segi selalu dievaluasi apalagi terhadap dana, jadi tidak mungkin ada penyelewengan dana di program ini. Peneliti : Pak terimakasih nih untuk informasinya, mungkin saya rasa ini sudah cukup, maaf sudah merepotkan pak Narasumber : iyaa sama-sama dek, semoga bermanfaat yaaah dek
