PERILAKU NIKAH BODONG PADA MASYARAKAT PONDOK AREN (Study Pada Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren

PERILAKU NIKAH BODONG PADA MASYARAKAT PONDOK AREN (Study Pada Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Periode 2009 Sampai Dengan 2010) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh: Muhammad Bakhreni Nim: 104043101282

KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FIQH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

KATA PENGANTAR

    Al-hamdu lillahirabbil‘alamin, tiada kata yang pantas saya ucapakan selain puji syukur atas karunia yang tak terhingga yang diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi

dengan

judul

“PERILAKU

MASYARAKAT PONDOK AREN (Study

NIKAH

BODONG

PADA

Pada Kelurahan Jurang Mangu Timur

Kecamatan Pondok Aren Periode 2009 Sampai Dengan 2010)” dengan baik walaupun masih banyak kekurangan diderbagai segi. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhamad SAW, juga kepada keluarganya, shahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari akhir nanti, amien. Setelah perjuangan yang begitu berat dan melelahkan sepenuhnya penulis menyadari, bahwa suksesnya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atau usaha penulis pribadi. Namun adanya bantuan dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan tulus dan ikhlas penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM sebagai Dekan Fakultas Syriah dan Hukum sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi. 2. Dr. H. A. Mukri Aji, MA dan Dr. H. Muhammad Taufiqi, M.Ag sebagi Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum 3. Pimpinan Perpustakaan besera stafnya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk mengadakan studi pustaka. 4. Kedua orang tua Bapak Samsudin (Alm) dan Ibu Maryam yang telah mengerahkan kasih sanyang, bimbingan, serta nasehatnya. Tak lupa kepada kaka-kakaku yang selalu memberikan nasehat, Ahmad saifi dam mustafa darmawan yang

telah

membantu dalam penelitian, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan warna indah dalam ruang kehidupan penulis. 5. Kepala Desa jurang mangu timur beserta jajarannya yaitu Bapak Nahlan HK, Bapak H. Syafei. yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan membantu penulis memberikan data-data, juga kepada kepala KUA Kec. Pondok Aren beserta jajarannya yaitu Bapak Khoirudin, Yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara. 6. Ikhwan kurnia S.Hi, Muadz S.Hi , Khoirusofyan S.Hi, Saifudin S.Hi, Zaki akbar, Indara Armanda, Syarifah, serta seluruh senior yang lain, yang selalu memotivasi dan memberikan masukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan ke depan.

Jakarta, 1 Agustus 2010 Penulis

BAKRENI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ...........................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....................................................8 C. Tujuan dan manfaat penelitian ...............................................................8 D. Metode Penelitian...................................................................................9 E. Review Terhadap Kajian Terdahulu ....................................................11 F. Sistematika Penulisan ..........................................................................12

BAB II LANDASAN TEORITIS A. Definisi, tujuan, dan syarats sahnya Pernikahan ..................................14 1. Makna Pernikahan Bagi Manusia .................................................14 2. Tujuan Pernikahan ........................................................................21 3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan ................................................24 B. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-undang ...............................36 C. Definisi Nikah Bodong .......................................................................38

BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR NIKAH BODONG A. Kondisi Umum Pada Masyarakat Jurang Mangu Timur......................41 1. Kondisi Perekonomian ...................................................................41 2. Kondisi Pendidikan ........................................................................42 3. Kondisi Sosial dan Keagamaan ......................................................44 B. Tata Cara dan Prosedur Nikah Bodong di Daerah Jurang Mangu Timur ...................................................................................................49

BAB IV

ANALISIS PERILAKU NIKAH BODONG PADA MASYARAKAT JURANG MANGU

A. Motivasi Masyarakat Jurang Mangu Timur Melakukan Nikah Bodong ..51 1

Faktor Sosial Budaya .....................................................................51

2

Faktor Ekonomi ..............................................................................52

3

Faktor Pendidikan ..........................................................................52

4

Faktor Agama .................................................................................52

5

Faktor peraturan dan administrasi ........................................................... 52

B. Pandangan Islam Tentang Nikah Bodong ........................................................... 54 C. Nikah Bodong dalam Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ................... 56 Tentang Perkawinan ...................................................................................... 56 D. Nikah Bodong serta Orang yang Menikahkan dalam Perbuaan Nikah Bodong .. 56 1. Dampak negatif nikah Bodong ............................................................... 56 2. Dampak Nikah Bodong Dalam Tinjauan Agama ................................... 59

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..........................................................................................61 B. Saran-saran ...........................................................................................62 DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................64 LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial,oleh karenanya sudah tentu mengadakan interaksi antar sesamanya. Dengan adanya berbagai interaksi maka akan menimbulkan berbagai pristiwa hukum yang merupakan akibat dari interaksi antar sesama. Salah satu contoh dari akibat interaksi yang menimbulkan peristiwa hukum adalah terjadinya perkawinan yang merupakan Sunatullah. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagmaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mengikuti sunah nabi, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Proses pernikahan manusia akan menghasilkan regenerasi yang tumbuh dan berkembang, sehingga dalam kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Sebaliknya tanpa pernikahan generasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus dan tidak akan berarti.1 Pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan yang suci, karena merupakan hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan yang bersifat batiniah. Dengan kata lain pernikahan mempunyai dua aspek yaitu 1

Chaeruddin, Eksiklopedi Tematis Dunia Islam, jilid I (Jakarta: PT Lehtiar baru van Hoeve, T.tp), h.65.

1

2

biologis dan afeksional.aspek

biologis adalah keinginan manusia

untuk

mendapatkan keturunan sedangkan aspek afeksional, adalah kebutuhan manusia untuk saling mencintai, rasa kasih sayang,rasa aman dan terlindungi,rasa di hargai dan sebagainya. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad atau perjanjian atau ikatan yang menghalalkan seorang peria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri2. Sedangkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyatakan, bahwa “pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang peria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”3 Fenomena prilaku masyarakat saat ini banyak yang menyalah artikan sebuah pernikahan, mereka hanya melihat bahwa pernikahan adalah sebuah ajang untuk memuaskan diri mereka tanpa mengikuti syarat dan rukun baik dalam hukum islam maupun hukum Negara Dalam hukum acara perbuatan seperti ini dikenal dengan penyelundupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan baik oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan perbuatan yang

2

Wahbah Az-Zuhaili, Al-fiqh AL-islami wa adillatuhu, juz VII (Libanon, Daar al-fi.kr,

2006), h.29. 3

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Undang-Undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Depag, 2001), h.31.

3

demikian dapat menghindarkan suatu akibat yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki4. Meskipun demikian, pernikahan seperti itu banyak dilakukan pada kalangan masyrakat bahkan menjadi bahan perbincangan hangat, baik di media cetak maupun elektronik. Terlebih lagi, banyak di antara pelaku nikah sirri yang termasuk pesohor negeri ini atau mendadak sohor karena menikah sirri. Akibatnya, gaung nikah sirri pun kian santer. Belum lagi, bila berita nikah sirri yang rajin direproduksi media tersebut bertemu dengan budaya latah yang cukup mengakar di masyarakat kita, menghasilkan efek bola salju yang menggelinding liar dan kian membesar, sehingga tanpa disadari, menjadi ajang promosi gratis nikah sirri secara besar-besaran5. Dari beberapa refrensi, penulis menemukan hal-hal mengapa mereka melakukan nikah siri, antara lain: Dari data yang didapat, penulis mengelompokan pelaku nikah sirri berdasarkan strata sosialnya, yaitu: 1. kelompok orang tidak punya (the have not) atau kategori strata menengah ke bawah; dan 2. kelompok orang punya (the have) atau kategori menengah ke atas6.

4

M.idris Ramulyo, Tinjauan Hukum Perkawinan, Cet 1, (Jakarta, Gema insanierss.1974),

h.22. 5

Deni Firman Nurhakim, Memerdekakan Umat Dari Nikah Sirri: Sebuah Telaah Sosiologis, artikel diakses pada tanggal 11 Juni 2010 dari: http://penghulu78.blogspot.com/2009/07/lagi-soalnikah-sirri.html. 6

Ibid

4

Kelompok pertama memilih nikah sirri didasari oleh motif keuangan, yakni tidak memiliki cukup biaya untuk memproses nikah secara resmi. Benar, biaya pencatatan nikah menurut PP No. 51/2000 hanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Tetapi harus diakui, biaya tersebut di luar biaya pengurusan berkas-berkas, mulai dari RT, RW, Desa, Kecamatan, bahkan Pengadilan Agama. Alhasil, biaya yang harus dikeluarkan pun semakin besar. Selain motif itu, nikah sirri juga menjadi “pilihan” wanita yang terhimpit persoalan ekonomi dan mengharapkan perbaikan nasib secara instan, karena memang tidak ada pilihan lain selain harus mau dinikahi secara sirri oleh pria beristeri yang memiliki kemapanan ekonomi. Berbeda dengan kelompok pertama, motif utama kelompok kedua memilih nikah sirri adalah menyembunyikan pernikahan, supaya tidak diketahui khalayak umum.

Hal

tersebut

dilakukan,

karena

ada

sesuatu

yang

menghalangi

dideklarasikannya pernikahan tersebut, seperti sudah beristeri tapi tidak ada ijin poligami, memeluk keyakinan agama yang berbeda, tidak direstui orangtua, atau khusus anggota TNI/POLRI belum memperoleh ijin komandan. Di luar perbedaan motif yang khas tadi, ada juga motif yang bisa terjadi pada kedua kelompok tersebut, yaitu motif usia, merasa terlalu tua atau terlalu muda, seperti pernikahan yang dilakukan pasangan yang sudah tua (kakek-nenek) atau sebaliknya, pasangan yang masih belia (pernikahan dini). Bagi pasangan tua, mereka merasa sudah tidak pantas atau malu untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Adapun bagi pasangan belia, umumnya terbentur peraturan mengenai batas usia nikah yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7:1 UU Perkawinan No.

5

1/1974). Serta tidak mau repot mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama (Pasal 7:2). Terlepas dari aneka ragam motif di atas, orang memilih melakukan nikah sirri karena setidaknya ada 3 (tiga) alasan yang dinilai menguntungkan posisinya: 1.

Meyakini nikah model ini pun dibenarkan alias tidak melanggar peraturan agama dan negara. Dari sisi peraturan agama, dalam hal ini Islam, suatu pernikahan itu sudah sah apabila telah terpenuhi kelima rukun berikut syaratnya, yaitu: ada shigot ijab qabul, calon isteri, calon suami, wali, dan saksi7. Apabila kelima rukun nikah tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan pun diyakini sah. Dilihat dari sisi peraturan negara, ada celah yang bisa “diutak-atik”, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjustifikasi pernikahan sirri. Seperti, belum ada ketentuan yang secara tegas memasukan pencatatan pernikahan sebagai elemen penting bagi sahnya suatu pernikahan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2:1 hanya menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Menurut ayat ini, dasar kesahan suatu pernikahan adalah hanya apabila dilakukan berdasarkan aturan agama atau kepercayaan yang diyakini. Adapun masalah pencatatan nikah sebagaimana tertulis dalam Ayat Dilihat dari sisi peraturan negara, ada celah yang bisa “diutak-atik”, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjustifikasi pernikahan sirri. Seperti, belum ada ketentuan yang secara

7

Az-Zuhaili, Al-fiqh AL-islami wa adillatuhu, juz VII, h.36-37.

6

tegas memasukan pencatatan pernikahan sebagai elemen penting bagi sahnya suatu pernikahan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2:1 hanya menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Menurut ayat ini, dasar kesahan suatu pernikahan adalah hanya apabila dilakukan berdasarkan aturan agama atau kepercayaan yang diyakini. Adapun masalah pencatatan nikah sebagaimana tertulis dalam Ayat 2, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hanya dijadikan pelengkap administratif belaka. Bukan substantif. 2.

Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku nikah sirri. Aturan mengenai sanksi sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu masyrakat berpendapat bahwa nikah tanpa adanya catatan surat nikah sah-sah aja untuk dilakukan, sebab orang-orang terdahulu melakukan pernikahan tanpa adanya catatan surat nikah karena sesuai dengan hukum agama. Namun dengan perkembangan zaman dan tradisi-tradisi di Indonesia sudah banyak masuk tradisi barat, pergaulan semakin bebas,dan hubungan orang pacaran hal layaknya suami isteri. Disinilah akan menimbulkan sisi negatif kalau pernikahan tanpa adanya catatan nikah seperti halnya motor tanpa adanya surat-surat maka dinamakan nikah bodong. Kiranya jelas, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi prikelakuan warga

7

masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehinga dalam masyarakat8 3.

Pernikahan model ini dirasakan „mudah untuk dimulai‟ dan „mudah pula untuk disudahi‟. Bagaimana tidak, orang yang hendak melaksanakan nikah secara sirri, tantangan “terberatnya” hanya menghadirkan wali. Kalau wali yang sebenarnya enggan hadir („adhol), bisa segera diatur beralih pada wali hakim. Siapa wali hakimnya? Ya, siapa saja. Yang terpenting, mempelai wanita mengangkat seseorang untuk menjadi wali hakim bagi dirinya. Begitu pula, kalau mau bercerai, cukup dengan menyatakan cerai, jadilah perceraian. Kelonggaran prosedural yang melekat pada model pernikahan sirri ini menjadi daya tarik sendiri. Coba bandingkan dengan prosedur yang relatif panjang dan mesti ditempuh oleh calon mempelai untuk menikah atau suami-isteri yang akan mengurus perceraian9. Hal senada pun terjadi pada masyarakat kelurahan Jurang Mangu Timur yang

banyak sekali terjadi model pernikahan yang tanpa adanya surat catatan nikah yang pada dasarnya hal itu sangat diperlukan sebagai bukti dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya penulis ingin menelusuri lebih jauh

mendalam

tentang PERILAKU NIKAH BODONG PADA MASYARAKAT PONDOK

8

Soerjono soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006),h.137. 9

Deni Firman Nurhakim, Memerdekakan Umat Dari Nikah Sirri: Sebuah Telaah Sosiologis, artikel diakses pada tanggal 11 Juni 2010 dari: http://penghulu78.blogspot.com/2009/07/lagi-soalnikah-sirri.html.

8

AREN

(STUDI

PADA

KELURAHAN

JURANG

MANGU

TIMUR

KECAMATAN PONDOK AREN SEJAK TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2010) B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan masalah Dikarenakan begitu luasnya permasalahan yang terdapat dalam nikah bodong ini maka penulis membatasi tulisan ini pada perilaku nikah bodong yang terdapat dikelurahan jurang mangu timur pada tahun 2009 sampai 2010. 2. Perumusan masalah Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan judul yang diajukan, antara lain: a. Apa motivasi pelaku yang melakukan nikah bodong di daerah jurang mangu timur? b. Bagaimana pandangan para tokoh setempat tentang perilaku nikah bodong didaerah tersebut? c. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan dilakukanya nikah bodong di daerah jurang mangu timur sejak tahun 2009 sampai 2010? C. Tujuan dan manfaat penelitian a. Tujuan Penelitian 1. Untuk menghetahui motivasi pelaku yang melakukan nikah bodong di daerah Jurang Mangu Timur

9

2. Untuk menghetahui pandangan para tokoh setempat tentang perilaku nikah bodong didaerah tersebut 3. Untuk menghetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan dilakukanya nikah bodong di daerah Jurang Mangu Timur sejak tahun 2009 sampai 2010 b. Manfaat Penelitian 1) Untuk memberikan sumbangan pada ilmu penghetahuan khususnya dibidang fiqih munakahat. 2) Dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyrakat. D. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Dalam pembahasan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, membaca koran, tabloid, majalah dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data yang jelas (objektif). Adapun cara yang dilakukan adalah wawancara (interview) .

10

2. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara langsung (tatap muka) dengan individu yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis baik wawancara dengan pelaku ataupun dengan pejabat setempat yaitu Lurah, RT, RW. b. Survey: cara ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dengan cara mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) secara langsung kepada responden. Untuk kuesioner ini mengambil sempel 20 orang responden.

3. Teknik Analisa Data Yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan.10 Analisis data ini menggunakan deskriptif kuantitatif. a. Wawancara Mendeskripsikan hasil wawancara yang dianggap dapat mendukung

inti

permasalahan yang penulis teliti. b. kuesioner Analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui kuesio dari sumber utama, adapun data tersebut diolah menggunakan rumusan: P = F/N x 100 P = Angka Prosentase 10

Marisa Siganimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1995), cet. Ke-1, h.263.

11

F= Frekuensi yang sedang dicari frekuensinya N= Jumlah seluruh sample Besarnya rumus di atas akan dijelaskan dengan beberapa kriteria di antaranya: 100 %

= Seluruhnya

82 – 99 % = Hampir selurujhnya 67 – 81 % = Sebagian besar 51 – 66 % = Lebih dari setengah 50 %

= Setengah

34 – 49 % = Hampir setengah 18 – 33 % = Sebagian kecil 1 – 17 % = Sedikit sekali E. Review Terhadap Kajian Terdahulu Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada judul skripsi yang khusus mengkaji secara khusus mengkaji tentang prilaku nikah bodong pada masyrakat pondok aren yang telah dibahas oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun skripsi yang telah dibahas oleh rekan-rekan mahasisiwa fakultas syariah dan hukum UIN jakarta adalah: 1. Ahmad Muhajir, Persepsi Masyarakat Betawi Terhadap Persyaratan Poligami Yang Berpengaruh Pada Terjadinya Nikah Sirri, 2006. skripsi ini mngkaji dengan

12

adanya nikah sirri seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah, dan bagaimana persepsi masyarakat Betawi dengan hal itu. 2. Siti Jubaidah, praktek nikah sirri ditinjau dari hokum Islam dan UU No. 1 th. 1974(studi kasus desa lengkong karya). Skripsi ini mengkaji praktek nikah sirri dilihat dari hukum islam dan UU No.1 th.1974, serta pebandinganya. 3. A. Syaadzali, mahalnya biyaya pernikahan sebagai faktor pemicu nikah dibawah tangan (setudi kasus di KCA Kec. Benda tangerang),2006. skripsi ini mengkaji mahalnya biaya sebagai pemicu seseorang melakukan nikah di bawah tangan. 4. Siti Aisyah. Hubungan antara kesadaran hukum, sikap terhadap nikah dibawah tangan dan persepsi biaya prosedur pernikahan di KUA dengan intisari untuk melakukan nikah di bawah tangan, .2004. sekripsi ini menerangkan hubungan dan faktor penyebab masyarakat melakukan nikah di bawah tangan. 5. Sri Rahayu, Praktek Poligami Tanpa Seizin Istri di Kecamatan Ciputat Timur. 2010 F. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Sistimatika ini bertujuan memberi gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan ini, maka penulis membuat sistimatika penulisan skripsi ini sebagai berikut: BAB I:

Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

13

metode penelitian, review terhadap kajian terdahulu, dan sistematika penulisan BAB II:

Menjelaskan tinjauan umum tentang pernikahan, yang meliputi: tinjauan tentang pernikahan, makna perkawinan bagi manusia, tujuan perkawinan,dan syarat-syarat sahnya perkawinan. dan menjelaskan mengenai tinjauan nikah bodong

BAB III:

Menjelaskan permasalahan tentang kondisi umum pada masyarakat jurang mangu

timur

desa

jurang

mangu

timur

yang

meliputi

perekonomian, kondisi pendidikan, dan kondisi sosial

kondisi

keagamaan.

serta membahas mengenai motivasi masyarakat dalam melakukan nikah bodong, tata cara dan prosedur nikah bodong BAB IV:

Menganalisa perilaku nikah bodong pada masyarakat Pondok Aren meliputi Motivasi Masyarakat Melakukan Nikah Bodong, Tata Cara dan Prosedur Nikah Bodong di Daerah Jurang Mangu Timur, Kedudukan Nikan Bodong Pada Masyarakat Jurang Mangu Timur, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Orang Yang Melakukan Perbuatan Nikah Bodong Serta Orang Yang Menikahkan Dalam Perbuaan Nikah Bodong.

BAB V:

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. DEFINISI, TUJUAN DAN SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN 1. Makna Pernikahan Bagi Manusia Sebagai agama penutup, maka Islam menjelaskan arti dari segela perintah dan larangan. Pada umumnya setiap yang baik diperintahkan untuk dilakukan dan ditegakan. Sebaliknya semua yang tidak baik dan ada bahayanya dilarang dan di cegah untuk melakukannya. Setiap yang baik atau yang tidak baik diberi definisi dan batas-batasnnya. Islam mengutamakan diri pribadi seseorang untuk menjaga jiwa,agama, kehormatan, kekeyaan, pikiran dan tanah air.dan melarang menjerumuskan diri ke jurang kebinasaan. Dalam mempertimbangkan manfaat sesuatu, maka diutamakan pertolongan bagi orang lain apalagi keluarga dalam soal-soal yang lebih besar manfaatnya dan sedikit bahayanya 1. Maka Allah menyuruh kita untuk menjaga diri sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Disini diperhatikan tanggung jawab manusia, bahwa ia bertanggung jawab dirinya pertama sekali, sebab setiap manusia berdiri atas kakinya sendri. Maka tidak ada manusia siapapun jua . manusia dapat memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, tetapi tidak dapat mengampunkan dosanya. Ini dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang melakukan zina terhadap isteri

1

Fuad Mohd. Fachruddin, Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya,1992), h.10.

14

15

orang lain. Dosa yang dilakukan seseorang terhadap isteri manusia itu tidak dapat di maafkan dan di ampuni oleh siapapun melainkan oleh suami wanita tersebut. Sebab ini perbuatan merampas hak sang suami itu, melampaui batas yang telah di tentukan dan melakukan khianat terhadap hak milik seseorang yang di amanatkan Allah kepadanya untuk dijaga, dipelihara dan diselamatkan. Perbuatan ini yang bersangkutan dengan Allah terserah kepada Allah mengapuninya atau tidak. Tapi hak sang suami untuk mengampuni orang itu atau tidak adalah mutlak ditanganya dan Allah tidak campur tangan dalam soal ini. Ini manjadikan perzinaan itu bertambah sulit dapat di atasi, sebab disitu terletak hak manusia yang harus diatasi dan sulit akan dapat diatasi, sebab banyak manusia yang terbawa dan ada hubungannya dalam soal ini. Selain dari sang suami dan keluarga isterinya bahkan masyarakat pada umumnya. Ampunan ini sangat sulit dapat dicapai bahkan mungkin mustahil akan menimbulkan hasil. Mungkin sekali akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar dan berlarut-larut. Sebab itu tidak ada polyandry didalam Islam sebagaimana dilakukan manusia dimasa jahiliyah atau yang masih dilakukan di Negara Tibet seumpamanya. Disana menyerahkan isteri kepada tetamu merupakan suatu kehormatan dan ramah tamah.

Poliyanderi

dilakukan antara satu keluarga; kakak dan adik-adiknya. Sedangkan anak yang lahir menjadi tanggung jawab anak yang tertua

dari keluarga itu. Memang

banyak yang dilakukan dalam bidang seks ini namun dasarnya melampiaskan hawa nafsu dengan pandangan soalnya lumrah dan biasa sama dengan yang dilakukan binatang. Di amerika umpamanya soal homo dan lesbian telah menjadi

16

soal biasa. Tidak malu mereka melakukanya bahkan sudah merupakan suatu organisasi yang dilindungi. Ini didasrkan kemerdekaan dan kebebasan pribadi dan hak milik manusia yang asasi. Mereka bebas menghirup udara dimnapun jua. Begitu pula yang lainya. Maka sifat kehewana pada manusia itu sudah memegang peran penting dalam menentukan hak hidupnya dan dasar hidupnya. Pikiran seolah-olah digunakan untuk mendapatkan kelezatan yang demikian rupa dan untuk mencari dan menimbulkan sarana-sarana lain yang memuaskan hawa nafsu itu. Ini dimulai dari pergaulan bebas baik dimasyarakat umum maupun di gerejagereja, ditempat discotic dan lain sebagainya sehingga umpamanya di tebarluaskan gadis-gadis cantik pilihan mendatangi rumah-rumah kaum muslimin dengan tugas kristenisasi. Disini terdapat daya tarik seks yang diselubungi dengan tugas suci. Tetapi kalau menurut Islam merupakan suatu pengkhianatan, tipu daya dan nifak yang tidak dapat dibenarkan ditinjau dari segi manapun jua apalagi dilihat dari segi moral dan sosial. Tetapi inilah perinsip Mechavelli yang membolehkan cara means/sarana namun tujuannya murni. Namun demikian, kita akan meninjau tujuan murni itu sampai dimana dapat di anggap murni2. a. Makna Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Menurut ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena

2

Ibid., h.11-12.

17

dibentuk menurut undang-undang. Hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemaunan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Suami istri ialah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri. Dalam rumusan UU No.1 Tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya pernikahan yang diharapkan juga adalah pernikahan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian3. Makna perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974, adalah perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari perkawinan tersebut, diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya.

3

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h.20.

18

b. Makna Pernikahan Menurut Hukum Agama Islam Pengertian pernikahan menurut hukum Islam ialah, suatu akad atau perikatan guna mengesahkan (menghalalkan) hubungan seksual (kelamin) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT4. Menurut hukum Islam, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari katakata tersebut. Jadi maksud pengertian tersebut adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu5. Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau zawaj. Yang dinamakan menikah menurut syara‟ ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya6. Menurut Prof . Mahmud Junus7Perkawinan dalam bahasa arab ialah nikah. Menurut Syara‟, hakikat nikah itu ialah aqad antara calon istri dan calon suami untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. Menurut Nasharuddin

4

Benyamin Asri,. Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam. (Bandung: Tarsito, 1988), h.6. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta:PT. Abadi. 2002),h.8. 6 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), h.1. 7 Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: CV AL-HIDAJAH, 1975), h. 1. 5

19

Thaha8 nikah adalah perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang dimaksudkan, untuk bersama serumah tangga dan untuk berketurunan, serta harus dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya menurut Islam dan negara. Dari pengertian perkawinan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita 2) Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah). 3) Kebahagiaan yang kekal dan abadi penuh kesempurnaan baik moral maupun spiritual. Perkawinan adalah sunatullah, Allah SWT sangat menganjurkan perkawinan, karena perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan melaksanakan perkawinan manusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baik lahiriah maupun batiniah, dan memperoleh kebahagiaan dari perkawinan tersebut. Makna penting perkawinan bagi manusia diantaranya adalah: 1) Memelihara kelestarian jenis manusia

8

Nashruddin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rudju’, (Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1967), h.10.

20

Termasuk kebenaran yang tidak dapat dibantah adalah bahwasanya perkawinan merupakan jalan untuk memperbanyak keturunan manusia dan perbuatan yang pokok dalam usaha pelestarian dan kekelannya. Karena Allah SWT telah mewariskan bumi dan segala isinya kepada manusia Sebagai salah satu mahluk hidup di dunia ini, manusia harus bereproduksi untuk melestarikan jenisnya. Namun cara-cara bereproduksi manusia sangat berbeda dengan mahluk-mahluk lainnya. Manusia adalah mahluk yang paling dimuliakan Allah SWT, karena memiliki akal, sehingga membedakannya dengan mahluk lain. Manusia bereproduksi melalui lembaga yang disebut perkawinan. Dari perkawinan ini diharapkan akan lahir keturunan-keturunan, sehingga jenis manusia tidak akan punah dan dapat terus mengelola bumi dan seluruh isinya yang telah diwariskan Allah SWT. 2) Menjaga jalur keluarga (nasab) Dengan perkawinan yang disyari‟atkan oleh Allah SWT, seorang anak akan jelas garis keturunannya/nasab. Karena nasab adalah kehormatan mereka yang sejati, kemuliaan kemanusiaan. Jika tidak ada perkawinan maka masyarakat akan dipenuhi oleh manusiamanusia tanpa kemuliaan dan garis keturunan yang jelas. Keadaan ini merupakan penyebab kerusakan akhlak, dan menyebarkan kerusakan, dekadensi dan kehidupan serba boleh.

21

3) Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral Dengan melaksanakan perkawinan, seseorang telah menyelamatkan masyarakat dari dekadensi (kerusakan) moral serta mengamankan pribadi dari kerusakan masyarakat. Karena hasrat untuk menyukai lawan jenis telah terpuaskan dengan perkawinan yang sesuai syari‟at dan jalan yang halal. Hasrat untuk menyukai lawan jenis pada manusia haruslah disalurkan dengan jalan yang halal yaitu melalui perkawinan. Perkawinan akan menyelamatkan masyarakat dari penyakit menular dan membahayakan yang tersebar akibat perilaku seks bebas, zina dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, seperti AIDS, penggunaan miras dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiftif). 2. Tujuan Pernikahan Semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia harus mempunyai tujuan. Seseorang yang melakukan aktivitas atau pekerjaan tanpa tujuan yang pasti, maka kemungkinan keberhasilannya relatif kecil bahkan mungkin gagal sama sekali. Oleh karena itu setiap kegiatan harus mempunyai tujuan. Demikian juga dengan perkawinan harus memiliki tujuan. a. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu: Untuk melanjutkan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbutan

22

maksiat, menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, untuk menghormati sunah Rasul dan untuk membersihkan keturunan9. Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur10. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut: 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan, 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki, penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab11. Tujuan perkawinan juga adalah untuk membersihkan keturunan. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari‟at-syari‟at Islam dengan memupuk rasa kasih

9

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

h.29. 10 11

Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, h.1. Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara 2002), h.7.

23

sayang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta klasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunah rasulnya , dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Sedangkan hikmah dari perkawinan adalah: 1) Perkawinan adalah jalan yang halal untuk menyalurkan syahwat jima‟ dalam rangka melanjutkan keturunan, 2) Perkawinan memelihara agama, kesopanan, kehormatan dan kesehatan, 3) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab, 4) Perkawinan menghubungkan silaturrahim, persaudaraan dan kegembiraan untuk menghadapi perjuangan hidup dan samudera masyarakat, 5) Perkawinan membukakan pintu rezeki serta nikmat hidup, 6) Rumah tangga terbentuk karena perkawinan adalah surga, taman peranginan dan tempat beristirahat, asal pandai menciptakannya.

24

3. Syarat-syarat Sahnya Pernikahan a. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu”, dan pada ayat 2 disebutkan:”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai UUD 1945. yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan yaitu pada Bab II pasal 6 sampai 12, yang dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga „syarat-syarat subjektif”. Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau

25

prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan UndangUndang disebut juga “syarat-syarat objektif”. Syarat-syarat agar perkawinan dapat dilangsungkan adalah: 1) Persetujuan kedua calon mempelai Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syaratsyarat perkawinan yang diatur dalam undangundang, dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut hukum agamanya masing-masing. Misalnya karena perkawinan itu hak asasi dan ada persetujuan kedua calon mempelai, lalu ijin orang tua tidak diperlukan lagi, dan wali nikah tidak diperlukan pula. Tidaklah demikian maksud syarat ini. 2) Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. 3) Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun

26

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin oran tua ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun itu adalah belum berumur dewasa menurut hukum. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (ayat 3). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (ayat 4). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadailan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin, setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini (ayat 5). Ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

27

4) Tidak masih terikat dalam satu perkawinan Menurut ketentuan pasal 9 UU No.1 tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia telah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain. 5) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini Menurut ketentuan pasal 10 UU No.1 tahun 1974, apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak \boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masingmasing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

28

6) Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 masa tunggu ditetapkan sebagai berikut: a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu. c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya. 7) Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan Menurut ketentuan pasal 3 P.P. No.9 tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis pleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (pasal 4 P.P.

29

No.9 tahun 1975). Jika pemberitahuan dilakukan oleh wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus. 8) Tidak ada yang mengajukan pencegahan Menurut ketentuan pasal 13 UU Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti apabila ada yang mencegah pelangsungan perkawinan, di antara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Tetapi jika tidak ada yang mencegah berarti kedua calon mempelai itu memenuhi syaratsyarat. Yang dapat mengajukan pencegahan itu ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 14 ayat 1 UU Perkawinan). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan, dengan pemberitahuan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Oleh pegawai pencatat perkawinan pencegahan tersebut diberitahukan kepada kedua calon mempelai (pasal 17 UU Perkawinan). 9) Tidak ada larangan perkawinan Mengenai larangan perkawinan, ada diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 8 UU Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

30

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, misalnya antara anak dengan bapak/ibu, antara cucu dengan nenak/kakek, b) Berhubungan darah dalam garis keterunan menyamping yaitu antara saudara , antara seorang dengan orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya, c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri, d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan,dan bibi/paman susuan, e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f)

Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan ini tidak ada, berarti

syarat ini dipenuhi, dan perkawinan dapat dilangsungkan. Kesembilan syarat di atas ini sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan.tetapi apabila salah satu saja tidak/belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.

31

b. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menerangkan mengenai sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai beriku12t: 1) Syarat Umum Perkawinan tidak dilakukan bertentangan dengan larangan-larangan perkawinan, macam-macam larangan perkawinan tersebut antara lain: a) Larangan perkawinan karena berlainan agama, b) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat, c) Larangan perkawinan karena hubungan susuan, d) Larangan perkawinan karena hubungan semenda, e) Larangan perkawinan poliandri, f) Larangan perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezina, g) Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li‟an (dituduh berzina atau suaminya tidak mau mengakui anak dalam kandungan istrinya), h) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita bekas istri yang ditalak tiga, i) Larangan perkawinan terhadap pria yang sudah beristri empat. 2) Syarat Khusus a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

12

Ibid

32

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu conditio sine qua non (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan. b) Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh, dewasa dan berakal, serta sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam Islam masa akil baligh ditandai dengan adanya perubahanperubahan baik jasmani maupun rohani. Perubahan-perubahan pada jasmani ditandai dengan keluarnya tanda-tanda jenis kelamin sekunder, misalnya pada anak pria keluar kumis, suara menjadi besar, dan sudah mendapatkan mimpi basah. Sedang pada anak putri ditandai dengan menstruasi, perubahan pada kelenjar dada yang membesar dan tubuhnya berisi lemak. Perubahan-perubahan rohani antara lain keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan keluarga, mencari identitas, dan lain-lain. Dewasa dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhaap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dibawah pengampuan. Untuk bisa melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai tidak hanya harus sudah akil baligh, tetapi juga sudah dewasa dan berakal. Pada umumnya seseorang mencapai akil baligh pada usia 12 tahun, tetapi pada usia tersebut belum bisa dikatakan sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab. Dalam Islam tidak ada ukuran yang pasti kapan seseorang yang sudah akil baligh dapat

33

dikatakan juga sudah dewasa serta mampu bertanggung jawab. Menurut pendapat para ulama, sebaiknya calon pengantin harus sudah berusia 25 tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 tahun, atau sekurangkurangnya berusia 18 tahun, karena pada usia tersebut selain sudah akil baligh juga dianggap sudah dewasa dan berakal sehingga mampu bertanggung jawab dalam perkawinan13. (Ramulyo, 2002:51). c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan. d) Harus ada wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat-syarat wali adalah sebagai berikut: (1) Islam (2) Laki-laki (3) Baligh (4) Waras (5) Adil tidak fasiq diwaktu akad (6) Tidak ihram (7) Tidak dirampasnya hak wilajatnya terhadap hartanya karena pemboros Wali nikah terdiri dari:

13

Ibid., h.51.

34

(1) Wali nasab, terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang pertama didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat Paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal/enggan. e) Harus ada dua orang saksi Saksi itu harus dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang wanita. Syarat-syarat yang harus bisa dpenuhi untuk bisa menjadi wali adalah: (1) Beragama Islam (2) Balig dan berakal (3) Mendengar (4) Melihat

35

(5) Waras (6) Adil (7) Bukan wali yang melakukan akad (8) Mengerti perkatan ijab dan qabul f) Membayar mas kawin Hendaklah suami memberikan maharnya kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Qur‟an surah An-Nisa ayat 25 berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut. Hikmah diberikannya mas kawin adalah: (1) Untuk tanda putih hati dan kebulatan tekad (2) Untuk mempersiapkan diri bagi istri dalam menghadapi perkawinan (3) Untuk menjadi kekayaan sendiri bagi istri sebagai tambahan dari kekayaan yang diberi orang tuanya. Kelak dengan kekayaannya mungkin dapat memelihara kemerdekaan dirinya terhadap hal-hal yang mungkin timbul dari suaminya (4) Sebagai menuruti kebiasaan (sunah) Rasul. g) Ijab dan Qabul Sebagai proses terakhir dari lanjutan akad nikah ialah pernyataan ijab dan qabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil.

36

Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut: (1) Harus dengan kalimat “Nakaha atau Zawwadja” atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia nikah/kawin dalam bahasa daerah. (2) Dari wali atau wakilnya. (3) Kawin itu tidak dengan waktu terbatas. (4) Tidak dengan kata-kata sindiran. (5) Tidak dengan ta‟liq. Qabul artinya adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan. Syarat-syarat qabul adalah sebagai berikut: (1) Jangan ada perantaraan waktu dengan ijab (2) Sesuai ijab (3) Dari calon pengantin laki-laki atau wakilnya (4) Tidak dengan ta‟liq (5) Harus diterangkan nama bakal istrinya (6) kawin tak mempunyai batas waktu (7) Tidak pula dengan kalimat-kalimat sindiran. B. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-undang Menurut ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

37

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja menurut kehendak pihak-pihak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk beradap. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”.

38

C. Definisi Nikah Bodong Secara konseptual, tampaknya, telah terjadi analogisasi istilah “nikah sirri” dengan “nikah di bawah tangan” dan “nikah bodong” (tidak memiliki surat). Sehingga

apabila

disebutkan

“nikah

sirri”,

maka

pikiran

kita

akan

mengasosiasikannya pada: pernikahan yang tidak tercatat di KUA (baca: nikah di bawah tangan) dan tidak memiliki buku kutipan akta nikah (baca: nikah bodong). Padahal, merujuk pada makna literalnya dalam bahasa Arab, nikah sirri tersusun dari dua kata, yakni nikah yang bermakna nikah, kawin; dan sirri yang berarti rahasia, sembunyi14 (Yunus, tt:167 & 468). Jadi, secara etimologis, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Oleh karena demikian, yang menjadi dasar nikah itu disebut nikah sirri adalah penyelenggaraannya yang cenderung sembunyi-sembunyi. Berbanding terbalik dengan anjuran Nabi saw agar mendeklarasikan nikah usai akad nikah, “a‟linuu haadzan nikah wa dhribuu „alaihi bil ghirbaal” (umumkan pernikahan ini, dan pukullah rebana-HR. Ibnu Majah), atau anjuran menyelenggarakan walimah (resepsi), “awlim wa lau bi syaatin” (selenggarakan walimah sekalipun dengan menyembelih- seekor kambing-HR.Bukhori)15.

14

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, tt), h. 167&468. Deni Firman Nurhakim, Memerdekakan Umat Dari Nikah Sirri: Sebuah Telaah Sosiologis, artikel diakses pada tanggal 11 Juni 2010 dari: http://penghulu78.blogspot.com/2009/07/lagi-soalnikah-sirri.html. 15

39

Namun, harus diakui, tidak semua pernikahan di bawah tangan atau pernikahan bodong ini dikategorikan sirri. Karena di beberapa tempat terpencil, model pernikahan seperti ini masih banyak ditemukan, dan penyelenggaraannya pun tidak sembunyi-sembunyi, melainkan juga ada resepsinya. Tapi, bisa dimaklumi juga, apabila banyak orang menyamakan nikah sirri dengan nikah di bawah tangan atau nikah bodong. Karena biasanya, penyelenggaraan nikah di bawah tangan atau nikah bodong itu cenderung tertutup, sembunyi-sembunyi, hanya mengundang keluarga terdekat, dan tidak mengundang tetangga/kerabat jauh16.

16

Ibid

BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR NIKAH BODONG

A. Kondisi Umum Pada Masyarakat Jurang Mangu Timur Penelitian ini berlokasi di Desa Jurang Mangu TimurKecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang. Untuk lebih mengetahui keadaan dan potensi desa yang dijadikan obyek penelitian maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar keadaan Desa Jurang Mangu Timur berdasarkan data-data yang diperoleh di Kelurahan Desa Jurang Mangu Timur. Dari segi geografis hanya akan dikemukakan mengenai letak Desa Jurang Mangu Timur sebagai berikut: Desa Jurang Mangu Timur merupakan desa yang terletak di pusat Kecamatan Pondok Aren. Penduduk Desa Jurang Mangu Timur berjumlah kurang lebih 23.254 jiwa. Adapun batas-batas Desa Jurang Mangu Timur dengan desa lainnya di Kecamatan Wanayasa adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jurang Mangu Barat 2. Setelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pondok Karya 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pondok Ranji 4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipadu Jaya 1. Kondisi Perekonomian

40

41

Mata pencaharian merupakan aktifitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Setiap aktifitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis meliputi iklim, tanah, dan sumber-sumber mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi kegiatan penduduk dalam usahanya. Begitu pula mata pencaharian penduduk di Desa Jurang Mangu Timur berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jurang Mangu Timur NO 1 2 3 4 5 6

Pedgang Industri rakyat Buruh industri Pertukangan PNS Perangkat desa

1.352 196 75 1.198 979 15

PERSENTASE (%) 35,4 5,13 1,96 31,40 25,66 0,39

Jumlah

3.815

100

KATEGORI

JUMLAH

Sumber : Kantor Kepala Desa Jurang Mangu Timur Berdasarkan tabel 3.1 di atas penghasilan penduduk Desa Jurang Mangu Timur masih rendah atau minim. Faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa Jurang Mangu Timur belum bisa memadai.

42

Penghasilan penduduk di Desa Jurang Mangu Timur hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sehingga kebutuhan pendidikan belum begitu terpikirkan. Seperti yang kita ketahui faktor ekonomi merupakan tulang punggung segala kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil presentasi data di atas, maka dapat diketahui bahwa Mata Pencaharian Penduduk Desa Jurang Mangu Timur berbeda. Mata pencarian ini lebih di dominasi pada bidang pertukangan yang terdiri dari 31,40% dan 25,66% PNS Tabel 3.2 Menginginkan Mendapatkan Keturunan a. b. c. d. e.

Alternatif Jawaban Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju Jumlah

F 13 4 3 0 0 20

% 65 20 15 0 0 100

Berdasarkan table 3.2 di atas bahwa (65 %) lebih dari setengah menyatakan sangat setuju, sebagian kecil menyatakan setuju (20 %) dan sedikit sekali menyatakan 15 %, sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0 %)

Tabel 3.3 Nikah Bodong Beralasan Untuk Kepuasan Seks

Alternatif Jawaban a. Sangat setuju b. Setuju

F 0 0

% 0 0

43

c. Kurang setuju d. Tidak setuju e. Sangat tidak setuju Jumlah

0 6 14 20

0 30 70 100

Berdasarkan table 3.3 di atas bahwa sebagian besar sangat tidak setuju nikah bodong beralasan untuk kepuasan seks (70 %), sedangkan yang sebagian kecil menyatakan tidak setuju (30%), sedangkan yang menyatakan sangat setuju, setuju dan kurang setuju (0 %.) Tabel 3.4 Poligami Dikarnakan Ingin Mendapatkan Keturunan

a. b. c. d. e.

Alternatif Jawaban Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju Jumlah

F 0 0 8 7 5 20

% 0 0 40 35 25 100

Berdasarkan table 3.4 di atas bahwa Poligami dikarnakan Ingin mendapatkan Keturunan hampir setengah kurang setuju (40%), yang tidak setuju (35 %) dan yang

sangat tidak setuju (25 %)

Table 3.5 Terlalu Lama Bertunangan Alternatif Jawaban a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju

F 0 13 2

% 0 65 10

44

d. Tidak setuju e. Sangat tidak setuju Jumlah

0 5 20

0 25 100

Berdasarkan table 3.5 di atas bahwa lebih dari setengah (65 %) yang menyatakan terlalu lama bertunangan menyatakan setuju, sedikit yang kurang setuju (10 %), yang sebagian kecil sangat tidak setuju (25 %) sedangkan yang sangat setuju dan tidak setuju (0 %) Table 3.6 Kebiasaan Sebagian Masyarakat Yang Ingin Dinikahi Oleh Seorang Tokoh

a. b. c. d. e.

Alternatif Jawaban Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju Jumlah

F 0 10 4 6 0 20

% 0 50 20 30 0 100

Berdasarkan table 3.5 di atas bahwa kebiasaan sebagian masyarakat yang ingin dinikahi oleh seorang tokoh (50%) setuju, sebagian kecil yang kurang setuju (20 %),

yang tidak setuju (30 %) sedangkan yang sangat setuju dan sangat tidak setuju (0 %).

Table 3.7 Tidak Direstui Keluarga

Alternatif Jawaban a. Sangat setuju

F 16

% 80

45

b. c. d. e.

Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju

3 1 0 0 20

Jumlah

15 5 0 0 100

Berdasarkan table 3.7 di atas bahwa Tidak Direstui Keluarga sebagian besar sangat setuju (80 %) yang setuju (15 %), yang kurang setuju (5 %), sedangkan yang tidak setuju,sangat tidak setuju (0 %)

2. Kondisi Pendidikan Salah satu penunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan dan sumber daya manusia. Dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan serta sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan. Begitu pula di Desa Jurang Mangu Timur tingkat pendidikan dan sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan. Tabel 3.8 Srana Pendidikan Agama No Kategori 1 MI 2 MTs 3 MA 4 Pesantren Sumber : Kantor Kepala Desa Jurang Mangu Timur

Jumlah 3 1 1 3

Selain itu pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan

46

factor yang penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan, pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud bila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Disisi lain pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang professional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik. Setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat terwujud. Adapun tingkat pendidikan di Desa Jurang Mangu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.9 Tingkat Pendidikan Formal Penduduk Desa Jurang Mangu Timur No 1 2 3 4 5 6 7

Kategori Jumlah Belum Sekolah 2.418 TK 452 SD 2.476 SLTP 3.361 SLTA 7.501 Sarjana Muda 2.153 Sarjana Lengkap 4.916 Jumlah 23.277 Sumber : Kantor Kepala Desa Jurang Mangu Timur

Persentase (%) 10,40 1,97 10,63 14,43 32,22 9,24 21,11 100

Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan Non Formal Penduduk Desa Jurang Mangu Timur NO KATEGORI 1 Kursus montir 2 Kursus mengemudi 3 Kursus menjahit

JUMLAH 7 12 12

PERSENTASE (%) 1,88 3,22 3,22

47

4 5 6

Kursus kecantikan 5 Kursus bahasa 10 Kursus computer 326 Jumlah 372 Sumber : Kantor Kepala Desa Jurang Mangu Timur

1,34 2,68 87,63 100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Jurang Mangu Timur sudah cukup memadai sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa terutama di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum dikatakan berhasil apabila tercipta suasana baru yaitu penduduk yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan melekat di hati masyarakat apabila masyarakat memiliki pendidikan formal dan informal yang cukup baik. Karena tingkat pendidikan yang sudah memadai inilah, yang

seharusnya warga

masyarakat di Desa Jurang Mangu Timur tidak ada lagi yang melakukan pernikahan Bodong. Dari hasil presentasi data di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Jurang Mangu Timur terbagi dua yaitu pendidikan formal dan non formal. tingkat pendidikan formal lebih di dominasi pada tingkat pendidikan SLTA yang terdiri dari 32,22% dan 21,11% sarjana lengkap. Sedangkan tingkat pendidikan non formal lebih di dominasi pada kursus komputer yang terdiri dari 87,63%. 3.

Kondisi Sosial dan Keagamaan Secara obyektif agama yang dianut di Indonesia beraneka ragam yaitu Islam,

Kristen, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya. Di Desa Jurang Mangu Timur

48

mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% penduduk Desa Jurang Mangu Timur beragama Islam. Dengan adanya persamaan agama ini mempermudah hubungan antar sesama warga di Desa Jurang Mangu Timur. Dengan demikian penduduk Desa Jurang Mangu Timur tunduk dan taat pada ketentuan Hukum Islam, termasuk hukum perkawinan. Menurut Hukum Islam, perkawinan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Berdasarkan kenyataan inilah yang memberikan peluang kepada penduduk Desa Jurang Mangu Timur untuk melakukan nikah bodong. Secara factual kehidupan agama di kecamatan pondok aren berjalan dengan lancar. Hal ini dapat diperhatikan dalam realita kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam masalah agama didaerah ini. Terutama penduduk asli 100% beragama islam. Sedangkan yang beragama non islam hanya sebagian kecil masyarakat pendatang. Masyarakat jurang mangu timur termasuk menganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap kampung mempunyai beberapa masjid dan musholla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainya. Masjid dan musholla juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung setempat. Pembangunan saranah ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil mendapat bantuan dari lembaga pemerintah daerah TK II ataupun TK I.

49

Kuatnya agama didaerah ini, terbukti banyaknya sekolah-sekolah agama, seperti MI, MTS, ada juga pesantren yang santrinya bukan saja dari daerah setempat, bahkan banyak yang berasal dari luar kecamatan pondok aren . bahkan ada juga yang berasal dari luar daerah.

B. Tata Cara dan Prosedur Nikah Bodong di Daerah Jurang Mangu Timur Pernikahan bodong yang dilakukan di daerah kelurahan Jurang Mangu Timur adalah sama dengan syarat dan rukun nikah yang diajarkan agama, hanya saja ada permasalahan yang sangat tampak di Kelurahan jurang Mangu Timur dalam Nikah Bodong yaitu bukan melihat dari faktor Ekonomi akan tetapi faktor Sosial yang membuat masyarakat enggan dalam mengurusi pernikahan melalui kantor urusan Agama (KUA). Adapun tata cara nikah bodong yang sering dilakukan jurang mangu timur adalah: 1) calon suami, 2) calon isteri, 3) wali, 4) saksi dan 5) ijab Kabul

pada masyarakat

50

Adapun tempat melakukan akad pernikahan tersebut biasanya dapat dilakukan di kediaman amil yang menikahkan ataupun dapat pula di lakukan di ke diaman ke dua mempelai,

BAB IV ANALISIS PERILAKU NIKAH BODONG PADA MASYARAKAT JURANG MANGU

A. Motivasi Masyarakat jurang mangu timur Melakukan Nikah Bodong Dalam masyarakat jurang mangu timur Istilah nikah bodong bukanlah hal yang baru di dengar, hanya saja istilah ini digunakan untuk menyebut sejumlah fenomena, yaitu: 1. Menikah dengan syarat dan rukun yang lengkap tetapi tidak mencatatkannya. 2. Menikah tanpa syarat dan rukun lengkap, seperti kawin lari dan nikah mut’ah. 3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketiga fenomena di atas disatukan oleh satu unsur bersamaan yaitu melakukan akad nikah tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat secara luas baik secara resmi atau tidak. Dari hasil penelitian di daerah Jurang Mangu Timur, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri dalam masyarakat1, yaitu: 1. Faktor Sosial Budaya a. Menginginkan mendapatkan keturunan b. Kepuasan seks

1

Ahmad Saifi. Tokoh Masyarakat Jurang Mangu Timur, Wawancara Pribadi, Jurang Mangu Timur 02 agustus 2010.

51

52

c. Poligami, dikarnakan ingin mendapatkan penerus atau keturunan dalam sebuah pernikahan dikarnakan si isteri mandul d. Terlalu lama bertunangan sehingga orang tua mengambil inisiatif menikahkan secara siri e. Kebiasaan sebagian masyarakat yang ingin dinikahi oleh seorang tokoh f. Tidak direstui keluarga, karena usia yang sngat belia, atau hamil diluar 2. Faktor Ekonomi a. Membantu ekonomi isteri kedua, karna si isteri ke dua kurang mampu dalam kehidupan perekonomian maka dinikahilah si wanita. b. Tidak ada biaya pencatatan 3. Faktor Pendidikan a. Tradisi masyarakat jurang mangu timur yang sudah mengental b. Tidak mengangap penting pernikahan tercatat. 4.

Faktor Agama 1. Keyakinan tidak perlu pencatatan, tapi cukup kepada kyai 2. Pencatatan bukan syarat atau rukun nikah 3. Rendahnya kesadaran agama sehingga melakukan perzinahan atau untuk melampiaskan syahwat dengan kedok nikah siri

5.

Faktor peraturan dan administrasi 1. Administrasi yang ruwet dan njelimet 2. PNS yang takut ketahuan karena poligami 3. Tidak mengetahui akses

53

Begitu pula hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku nikah Bodong bahwasanya

pelaku yang berinisisl FMN2 yang beralamat di Kelurahan Jurang

Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangrang Selatan mengungkapkan bahwa motivasi melakukan nikah bodong adalah faktor social dan faktor administrasi yang di mana orang tua tidak menyetujui si anak cepat menikah karena keinginan Orang tua ingin anaknya sukses terlebih dahulu atau mapan dalam urusan materi atau dunia, Padahal hubungan antara keduanya sudah hamil di luar nikah maka terjadilah nikah di bawah tangan (bodong).3 Sedangkan menurut Kepala Pemerintahan Kelurahan Jurang Mangu Timur, motivasi pernikahan bodong yang dilakukan pada Masyarakat yaitu terlalu rumitnya masalah Registrasi dan faktor Umur. Masyarakat menjelaskan terhadap motivasi masyarakat melakukan nikah bodong antara lain4: 1.

Faktor Ekonomi

2.

Faktor tidak memberikan Keturunan

3.

Faktor ingin memiliki Isteri lebih dari satu tanpa harus diketahui oleh isteri pertama.

2

Wawancara pribadi dengan pelaku yang berinisial FMN, jurang mangu timur . 09 agustus

2010. 3

Hasil wawancara dengan pelaku nikah bodong yang beralamat Kelurahan Jurang Mangu Timur Rt. 04/02 No. 61 Kecamatan Pondok Aren yang menjelaskan bahwa Nikah di bawah Tangan adalah Nikah yang dilakukan setelah terjadi hubungan intim sebelum menikah. 4 Wawancara pribadi dengan 20 responden, jurang mangu timur 05 agustus s/d 09 agustus 2010.

54

B. Tata Cara dan Prosedur Nikah Bodong di Daerah Jurang Mangu Timur Pernikahan bodong yang dilakukan di daerah kelurahan Jurang Mangu Timur adalah sama dengan syarat dan rukun nikah yang diajarkan agama, hanya saja ada permasalahan yang sangat tampak di Kelurahan jurang Mangu Timur dalam Nikah Bodong yaitu bukan melihat dari faktor Ekonomi akan tetapi faktor Sosial yang membuat masyarakat enggan dalam mengurusi pernikahan melalui kantor urusan Agama (KUA). Adapun tata cara nikah bodong yang sering dilakukan

pada masyarakat

jurang mangu timur adalah: 1) calon suami, 2) calon isteri, 3) wali, 4) saksi dan 5) ijab Kabul Adapun tempat melakukan akad pernikahan tersebut biasanya dapat dilakukan di kediaman amil yang menikahkan ataupun dapat pula di lakukan di ke diaman ke dua mempelai, B. Pandangan Islam Tentang Nikah Bodong Akad nikah yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya sebagaimana pada poin pertama. Akad ini sah menurut padangan syariat sehingga semua konsekuensi hukum yang ditimbulkan meskipun dianggap tidak memenuhi syarat adminsitrasi.

55

Ada pula nikah yang dianggap tidak sah secara hukum, seperti kawin lari dan nikah mut’ah. Kawin lari dapat dianggap tidak sah jika pihak perempuan tidak mendapatkan restu dari walinya. Sedangkan nikah mut’ah adalah tidak sah dikarenakan menyebutkan tempo tertentu dalam akad nikah yang hal itu bertentangan dengan maksud utama dari menikah yaitu kelanggengan ikatan. Nikah mut’ah berbeda dengan nikah dengan niat talak, dimana dalam nikah yang terakhir ini tidak disebutkan penentuan tempo keberlangsungan ikatan nikah dalam akad yang diucapkan meskipun dalam diri pihak laki-laki ada niat untuk mentalak isterinya. Nikah ini meskipun sah menurut jumhur ulama tapi memiliki dampak sosial dan psikologis. Dalam skripsi berjudul, "Perilaku Nikah Bodong pada Masyarakat Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren" penulis meneliti di Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan pondok Aren, yang terdapat di lampiran hasil wawancara disebutkan bahwa terdapat dari lima faktor itu, yang dominan adalah faktor Sosial. Pandangan tokoh Agama dan Kepala kelurahan Jurang Mangu timur mengatakan bahwa nikah bodong yang dilakukan masyarakat syah-syah saja, karena sesuai dengan ajaran agama islam sesuai dengan rukun dan syarat nikah Begitu pula hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku nikah Bodong bahwasanya

pelaku yang berinisial FTN,

yang beralamat di Kelurahan Jurang

Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangrang Selatan mengungkapkan bahwa motivasi melakukan nikah bodong adalah faktor social dan faktor administrasi yang di mana orang tua tidak menyetujui si anak cepat menikah karena keinginan

56

Orang tua ingin anaknya sukses terlebih dahulu atau mapan dalam urusan materi atau dunia, Padahal hubungan antara keduanya sudah hamil di luar nikah maka terjadilah nikah di bawah tangan (bodong).5 C. Nikah Bodong dalam Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 dimuat ketentuan pidana (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan ke empat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp 12 juta. Munculnya usulan ini tidak terlepas dari realita pentingnya pencatatan pernikahan guna menjaga hak setiap pihak sementara belum ada UU yang mengatur hal itu. Pencatatan ini hanya diisyaratkan secara sekilas saja dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2, dimana dinyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

D. Nikah Bodong serta Orang yang Menikahkan dalam Perbuatan Nikah Bodong 1.

Dampak Negatif Nikah Bodong

5

Hasil wawancara dengan pelaku nikah bodong yang beralamat Kelurahan Jurang Mangu Timur Rt. 04/02 No. 61 Kecamatan Pondok Aren yang menjelaskan bahwa Nikah di bawah Tangan adalah Nikah yang dilakukan setelah terjadi hubungan intim sebelum menikah.

57

Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA): a. pada 2009, terdapat 122 kasus penelantaran anak yang terkait dengan imbas negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Korban tidak hanya akibat nikah siri atau kontrak, tetapi juga nikah koran yang kerap dilakukan warga keturunan. Selain itu, didapati bahwa sebagian besar perempuan yang melakukan nikah siri adalah di bawah umur. b. Pada 2009, sedikitnya ada 2,5 juta perkawinan. Dari jumlah itu, sekitar 34,5%nya atau sekitar 600 ribu pasangan merupakan pasangan yang menikah di usia dini (Departemen Agama 2009). c. Banyak anak tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan KTP, paspor, mendaftar sekolah, dan mendapat harta warisan. Berikut ini penulis akan mengutip beberapa dampak nikah Bodong yang disebutkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. a.

Dampak terhadap isteri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

58

Secara hukum: - Isteri Tidak dianggap sebagai istri sah - Isteri berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia -Isteri berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi Secara sosial: Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. b. Dampak terhadap anak Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas

59

merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. c.

Terhadap suami Tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau

suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Selain itu, ia tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. 2.

Dampak Nikah Bodong Dalam Tinjauan Agama Rencana pemidanaan pelaku nikah siri sebagaimana dalam RUU Pernikahan

yang kini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 telah mendapatkan beragam tanggapan dari kalangan ulama. Diantara yang setuju usulan RUU ini adalah KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI Pusat. Menurutnya jika UU ini memberikan kemaslahatan kepada masyarakat maka MUI akan mendukung rencana tersebut. Hanya saja, hingga saat ini MUI belum berani memberikan ketegasan atas dukungan tersebut karena belum diminta pendapat secara resmi oleh pemerintah. Namun, penolakan terhadap hal ini juga tidak sedikit ditemui dari para ulama terutama di daerah. Alasan mereka sangat mendasar, yakni nikah siri sah menurut agama. Namun para ulama ini juga tidak mau perempuan dan anak keturunan mereka menjadi korban, akibat pernikahan yang mereka lakukan tidak tercatat di KUA.

60

Di dalam fikih memang tidak ada seorang ulama pun yang menjadikan pencatatan pernikahan sebagai syarat apalagi rukun dalam akad nikah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pencatatan pernikahan adalah perbuatan haram atau bid’ah dengan beberapa alasan. Pertama, pencatatan tidak ada kaitannya denga sah atau tidaknya sebuah akad nikah baik langsung atau tidak langsung. Kedua, pencatatan bukan masalah ibadah yang memerlukan dalil khusus atasnya, tapi merupakan masalah teknis yang boleh tidaknya penetapannya didasarkan pada maslahat umat. Oleh karena itu, menurut penulis, tidaklah bijaksana dan tidak ada alasan menolak pencatatan

secara

menyeluruh

mensyaratkannya dalam akad nikah.

dengan

alasan

bahwa

para

ulama

tidak

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Sesungguhnya Masyarakat Jurang Mangu Timur melakukan nikah bodong termotivasi dalam lima bagian, yaitu: a. Faktor Sosial Budaya 1. Menginginkan mendapatkan keturunan 2. Kepuasan seks 3. Poligami 4. Terlalu lama bertunangan sehingga orang tua mengambil inisiatif menikahkan secara siri 5. Kebiasaan sebagian masyarakat yang ingin dinikahi oleh seorang tokoh 6. Tidak direstui keluarga b. Faktor Ekonomi 1. Membantu ekonomi isteri kedua 2. Tidak ada biaya pencatatan c. Faktor Pendidikan 1. Tidak memiliki alasan 2. Tidak dianggap penting d. Faktor Agama 1. Keyakinan tidak perlu pencatatan, tapi cukup kepada kyai 2. Pencatatan bukan syarat atau rukun nikah

61

62

3. Rendahnya kesadaran agama sehingga melakukan perzinahan atau untuk melampiaskan syahwat dengan kedok nikah siri e. Faktor peraturan dan administrasi 1. Administrasi yang ruwet dan njelimet 2. PNS yang takut ketahuan karena poligami 3. Tidak mengetahui akses Namun mayoritas masyarakat Jurang Mangu Timur melakukan nikah bodong akibat faktor sosial yang menjadikan alasan utama dalam melakukan nikah bodong. 2. Dalam hukum di indonesia akibat orang yang melakukan perbuatan nikah bodong, bahwa: a. Tidak dianggap sebagai istri sah bagi si isteri dan si anak b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia c. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi. B. Saran-saran 1. Ulama sebagai tokoh masyarakat dan pelayan masyarakat, maka hendaknya dapat memberitahukan secara jelas kepada masyarakat mengenai permasalahan nikah siri baik itu penjelasan dalam Al-Qur’an dan Perundang-undangan (hukum positif), agar masyarakat mengerti bagaimana pelaksanaan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

pernikahan yang

63

2. Bagi keluarga yang terlanjur nikah bodong hendaknya mendaftarkan diri ke Kantor Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Hendaknya KUA mengakomodir permasalahan pernikahan di masyarakat dan memberikan sosialisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Hendaknya calon suami-istri yang berniat melakukan nikah bodong, agar memperhatikan terlebih dahulu dampak baik dan buruknya dari nikah bodong.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Al-fiqh AL-islami wa adillatuhu, juz VII, Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986) Asri, Benyamin,. Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam. (Bandung: Tarsito, 1988) Az-Zuhaili Wahbah, Al-fiqh AL-islami wa adillatuhu, juz VII (Libanon, Daar al-fi.kr, 2006), Chaeruddin, Eksiklopedi Tematis Dunia Islam, jilid I (Jakarta: PT Lehtiar baru van Hoeve, T.tp), 1

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Undang-Undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Depag, 2001),.

Firman Nurhakim, Deni, Memerdekakan Umat Dari Nikah Sirri: Sebuah Telaah Sosiologis, artikel diakses pada tanggal 11 Juni 2010 dari: http://penghulu78.blogspot.com/2009/07/lagi-soal-nikah-sirri.html. Fachruddin, Fuad Mohd., Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya,1992), .Hamid, Zahry Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), Hamidjojo,Prodjo Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta:PT. Abadi. 2002), Idris Ramulyo, Mohd. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara 2002), Junus,Mahmud Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: CV AL-HIDAJAH, 1975), Ramulyo,M.idris, insanierss.1974)

Tinjauan

Hukum

Perkawinan,

Cet

1,

(Jakarta,

Gema

Siganimbun, Marisa dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1995), cet. Ke-1,

64

65

soekanto,Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), Thaha, Nashruddin Pedoman Perkawinan (Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1967),

Islam

Nikah,

Talak,

Rudju’,

Wawancara pribadi dengan ustadz Ahmad Saifi di desa jurang mangu timur 02 agustus 2010 Wawancara pribadi dengan pelaku yang berinisial FMN, jurang mangu timur . 09 agustus 2010 Wawancara pribadi dengan 20 responden, jurang mangu timur 05 agustus s/d 09 agustus 2010 wawancara dengan pelaku nikah bodong yang beralamat Kelurahan Jurang Mangu Timur Rt. 04/02 No. 61 Kecamatan Pondok Aren yang menjelaskan bahwa Nikah di bawah Tangan adalah Nikah yang dilakukan setelah terjadi hubungan intim sebelum menikah. wawancara dengan pelaku nikah bodong yang beralamat Kelurahan Jurang Mangu Timur Rt. 04/02 No. 61 Kecamatan Pondok Aren yang menjelaskan bahwa Nikah di bawah Tangan adalah Nikah yang dilakukan setelah terjadi hubungan intim sebelum menikah.

Lampiran 6

Assalamu’alaikum Wr. Wb Dengan hormat, Saya adalah mahasiswa Strata I (SI) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang melakukan penelitian tentang ”Perilaku Nikah Bodong Pada Masyarakat Pondok Aren (Studi Pada Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Sejak Tahun 2009 Sampai Dengan 2010)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan respon dari masyarakat Jurang Mangu Timur tentang nikah bodong, dan juga di maksudkan untuk menyerahkan masukan bagi penulis skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan dan bantuan anda untuk mengisi pertanyaan ini. Adapun daftar pernyataan ini dijadikan untuk diisi sesuai dengan keadaan dan pendapat anda, kerahasiaan identitas anda di jamin. Anda cukup memberi tanda (X) pada pilihan yang tersedia dan sesuai pendapat anda. Tagaal

:

Usia

:

Status

:

Tingkat Pendidikan

:

Agama

:

Pekerjaan

:

1. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena menginginkan mendapatkan keturunan? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 2. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan untuk Kepuasan seks? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 3. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan untuk Poligami, dikarnakan ingin mendapatkan penerus atau keturunan dalam sebuah pernikahan dikarnakan si isteri mandul? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju

4. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Terlalu lama bertunangan sehingga orang tua mengambil inisiatif menikahkan secara siri? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 5. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Kebiasaan sebagian masyarakat yang ingin dinikahi oleh seorang tokoh? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 6. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Tidak direstui keluarga, karena usia yang sngat belia, atau hamil diluar? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju

7. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Membantu ekonomi isteri kedua, karna si isteri ke dua kurang mampu dalam kehidupan perekonomian maka dinikahilah si wanita.? a.

Sangat Setuju

b.

Setuju

c.

Kurang Setuju

d.

tidak setuju

e.

sangat tidak setuju

8. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karenaTidak ada biaya pencatatan? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 9. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karenaTradisi masyarakat jurang mangu timur yang sudah mengental? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju

10. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena tidak mengangap penting pernikahan tercatat.? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 11. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Keyakinan tidak perlu pencatatan, tapi cukup kepada kyai? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 12. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Pencatatan bukan syarat atau rukun nikah? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju

13. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Rendahnya kesadaran agama sehingga melakukan perzinahan atau untuk melampiaskan syahwat dengan kedok nikah siri? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 14. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena Administrasi yang ruwet dan njelimet? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju 15. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena PNS yang takut ketahuan karena poligami? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju

16. Apakah ibu/bapak setuju bahwa nikah bodong beralasan karena tidak mengetahui akses? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. tidak setuju e. sangat tidak setuju