PROFIL KOTA TANPA KUMUH

PROFIL KOTA TANPA KUMUH

Provinsi

DKI Jakarta

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KELURAHAN TEGAL ALUR 1

PROFIL KOTA TANPA KUMUH PROVINSI DKI JAKARTA


2

Gambaran Umum Program Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh guna mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016 – 2020. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan maka kolaborasi sebagai platform multi sektor niscaya diperlukan pada setiap tingkat. Dimotori Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai “Nakhoda” yang (memimpin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menempatkan masyarakat sebagai subjek penanganan kumuh, serta melibatkan kelompok peduli lainnya.

3


Sebaran Lokasi Program KOTAKU Nasional

Total luas kawasan permukiman kumuh secara nasional adalah seluas 38.431 Ha (di wilayah Perkotaan & Perdesaan). Terdapat 2.594 kelurahan kumuh dampingan Program Kotaku dengan luas permukiman kumuh adalah 23,656 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Sehingga Program Kotaku akan berkontribusi dalam pengurangan luasan kawasan kumuh di 23.656 Ha dan Pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru.


4

Sumber Pembiayaan Program KOTAKU Sumber pembiayaan Program KOTAKU adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan didukung oleh pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (The World Bank), Islamic Development Bank (IDB), Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Selain itu juga kontribusi pemerintah daerah, melalui APBD maupun swadaya masyarakat, akan menjadi satu kesatuan pembiayaan guna mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan. NO A 1 2

3 4

5

SUMBER DANA

SUMBER DANA

USD

RP

KETERANGAN

PROGRAM KOTAKU Loan PNPM 4 (8213-ID) available as of Dec 2016 Loan NSUP (8636-ID)

WB

34.020.095

452.467.264.298

I USD=13.300 IDR

WB

216.500.000

2.896.369.475.000

Loan NSUP (LN004-IDN)

AIIB

216.500.000

2.896.369.475.000

Loan ICDD III (IND -169: IND270:IND – available as of Dec 2016) Loan NSUP(IND-174:IND175:IND-176)

IDB

44.954.302

602.387.646.800

I USD=13.378.15 IDR I USD=13.378.15 IDR I USD=13.400 IDR

IDB

329.760.000

4.418.784.000.000

I USD=13.400 IDR

841.734.397

11.266.377.861.098

74.400.000 74.400.000

722.796.000.000 722.796.000.000

JUMLAH (A) B 1

NILAI DANA

PROGRAM NUSP-2 Loan NUSP-2 (3122-INO) TOTAL

5

ADB


I USD=9.715 IDR

Gambaran Umum DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas wilayah 662.33 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.177.924 jiwa. Dilihat dari sebaran permukiman penduduk memperlihatkan bahwa di beberapa wilayah keberadaan penduduknya relatif kurang baik, baik dari segi kondisi wilayah maupun sisi kesehatan lingkungan.


6

Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 115 kelurahan kumuh dan 146 kelurahan non kumuh dengan rincian sebagai berikut: NO

LOKASI PROGRAM Peningkatan Kualitas Pencegahan

Kota/kabupaten

Jumlah

1

Jakarta Pusat

18

26

44

2

Jakarta Utara

22

9

31

3

Jakarta Timur

22

43

65

4

Jakarta Selatan

20

39

59

5

Jakarta Barat

30

26

56

6

Kepulauan Seribu

3

3

6

115

146

261

TOTAL

7


Status SK Kumuh dan Sebaran Kelurahan Kumuh Berdasarkan Evaluasi RW Kumuh DKI Jakarta Tahun 2013 yang dipublikasikan oleh BPS DKI Jakarta ter- kait dengan sebaran permukiman kumuh yang ada di Provinsi DKI Jakarta terdapat pada 181 kelurahan dari 261 kelurahan dengan luasan sebesar 1.024,52 Ha di 223 RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta, adapun berdasarkan data baseline di 115 kel. dengan luasan 1003.01 Ha dengan sebaran lokasi sebagaimana dapat dilihat pada peta dibawah ini.


8

Permasalahan Permukiman Kumuh DKI Jakarta : DIY

Propinsi Kota

: KAB. Bantul 31% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan 40%Bangunan Bangunan hunian tidakkondisi memiliki 8% hunian memiliki Atap,keteraturan Lantai, Dinding tidak 9% Bangunan hunian sesuai persyaratan teknismemiliki atap, lantai, dinding tidak sesuai persyaratan

teknis

25%% Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang permukiman memadai 22% Kawasan tidak terlayani jaringan jalan lingkungan

yang memadai

41% Kondisi jaringan drainse pada lokasi permukiman memiliki 26% Kondisi kualitas buruk jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki

kualitas buruk

1% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari 14% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60%/org/hari (Mandi, Minum, Cuci)

4% hunian padapermukiman lokasi permukiman memiliki kloset 5%Bangunan Bangunan hunian tidaktidak memiliki kloset (leher angsa) (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik yang terhubung dengan tanki septic. 22% Pembuangan Air Limbah Rumahrumah Tanggatangga tercampur 87%Saluran Saluran pembuangan air limbah tercampur dengan drainase lingkungan dengan Drainase Lingkungan 81% Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman 22% Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu

terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu

88% Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan prasarana/sarana Proteksi Kebakaran 89% Kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana

proteksi kebakaran

9


Progres Penyusunan Perencanaan Skala Kota dan Skala Lingkungan Perencanaan

Level

RP2KPKP RPLP

Luasan Kumuh

Jumlah Dokumen

Kota Kelurahan

Status Dokumen Perencanaan

6 Dokumen RP2KPKP atau sejenis di 6 kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta saat ini belum tersusun. 1003,01 Ha

261 RPLP di 261 kelurahan sudah tersusun namun saat ini sedang proses review untuk penyempurnaan data dan koreksi terhadap data yang belum sesuai atau ada perubahan.

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) Kegiatan PPMK adalah kegiatan ekonomi dalam upaya menguatkan kelembagaan dan usaha Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk mendukung kegiatan tersebut dari aspek keuangan dilakukan melalui skim Pinjaman Dana Bergulir (PDB) yang diperuntukkan bagi warga miskin yang tergabung dalam KSM sebagai dukungan permodalan usaha. No 1 2 3 4 5 6

Kab/Kota Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Pusat Jakarta Utara Kepulauan Seribu Total

Jumlah Kelurahan dan BLM PPMK TA.2012 dan 2013* Village 7 7 7 5 5 2 33

Jumlah Kelurahan dan BLM PPMK TA.2014-2015*

CG (Rp) Village 700,000,000 12 700,000,000 12 700,000,000 15 500,000,000 10 500,000,000 7 200,000,000 1 3,300,000,000 57

Total Jumlah Kelurahan BLM PPMK

BLM (Rp) Kelurahan 1,320,000,000 19 1,320,000,000 19 1,650,000,000 22 1,100,000,000 15 770,000,000 12 110,000,000 3 6,270,000,000 90

BLM (Rp) 2,020,000,000 2,020,000,000 2,350,000,000 1,600,000,000 1,270,000,000 310,000,000 9,570,000,000

Sumber data : SIM PPMK Bulan Desember 2016 (update 10 Februari 2017)

Keterangan: * Jumlah BLM PPMK per kelurahan adalah Rp. 100.000.000,- untuk pinjaman dana bergulir bagi KSM ** Jumlah BLM PPMK per kelurahan adalah Rp. 110.000.000,-, terdiri dari Rp. 100.000.000,- untuk pinjaman dana bergulir dan Rp. 10.000.000,- untuk Pelatihan Masyarakat


10

Jumlah dan Jenis Kegiatan Usaha KSM PPMK No 1 2 3 4 5 6

Kabupaten/Kota

Jumlah Kelurahan

Jakarta Pusat Jakarta Timur Kepulauan Seribu Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Utara Total

Anggota KSM 15 22 3 19 19 12 90

Total Member

117 173 38 114 133 96 671

762 1,134 223 784 763 579 4,245

Jenis Kegiatan Usaha Anggota KSM Olahan Dagang/ Primary jasa Industri lainnya 3 584 66 109 668 80 386 223 19 652 66 47 327 54 382 50 390 53 86 72 2,844 319 1,010

Sumber data : SIM PPMK Bulan Desember 2016 (update 10 Februari 2017)

Kinerja Pembukuan dan Keuangan UPK Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretariat dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaan keuangan LKM yang diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan oleh tim fasilitator dan tim Korkot melakukan verifikasi serta pelaporan melalui aplikasi SIM. Aspek pengukuran kinerja pembukuan meliputi : Kebijakan Keuangan, Sistem Akuntansi, Pelaporan dan monitoring dengan kategori kinerja Sangat Baik, Memadai dan Tidak Memadai. Kinerja pembukuan di 261 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Provinsi DKI 3 bulan terakhir adalah sebagai berikut :

REKAP KINERJA PEMBUKUAN KATEGORI Sangat baik Memadai Tidak memadai Tidak ada perguliran Jumlah

PEMBUKUAN SEKRETARIAT

PEMBUKUAN UPK

OCt'16

Nov'16

DeC'16

OCt'16

Nov'16

DeC'16

256 5 0

255 6 0

258 3 0

67 2 21 171

71 1 18 171

261

261

261

67 3 20 171 261

11


Aspek pengukuran kinerja PDB meliputi: a.Loan At Risk (LAR) atau indikator yang menunjukan seberapa besar jumlah KSM yang menunggak b.Portopolio At Risk (PAR) atau indikator yang menunjukkan seberapa besar pinjaman (jumlah uang) yang tertunggak. Dari indikator LAR dan PAR tersebut terdapat 3 kategori kinerja, yaitu : a.Memuaskan jika jumlah pinjaman tertunggak kurang dari 10% b.Minimim jika pinjaman tertunggak antara 10% - 20%, dan c.Penundaan jika pinjaman tertunggak lebih dari 20% Progres 90 UPK LKM yang melaksanakan pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut :

REKAP KINERJA PINJAMAN DANA BERGULIR KRITERIA Memuaskan Minimum Penundaan Jumlah

LAR

PAR

OCt'16

Nov'16

DeC'16

OCt'16

Nov'16

DeC'16

44 4 42 90

41 6 43 90

41 5 45 90

33 8 49 90

34 7 49 90

34 7 49 90

Sumber data : SIM MK Bulan Desember 2016 (update 10 Februari 2017)

Informasi Pelaksanaan Audit Keuangan LKM oleh KAP Pelaksanaan Audit oleh Auditor Independent harus dilakukan oleh LKM dengan tujuan agar LKM dan UPK mampu menunjukkan kepada program, masyarakat dan penerima manfaat bahwa aset organisasi terlindungi, karena adanya prosespengecekan dan pengendalian dalam pengelolaannya. Progres dan hasil Audit oleh KAP terhadap 261 LKM di DKI Jakarta untuk Tahun Buku 2015 (pelaksanaan 2016) adalah sebagai berikut :


12

Pelaksanaan Audit Tahun 2015

•

Proses, 12%

•

Selesai, 88% Belum selesai 0%

Dari 261 LKM melaksanakan Audit Keuangan oleh KAP sejumlah 230 LKM, 31 LKM sedang proses melaksanakan. Dari 230 Kelurahan melaksanakan Audit, seluruhnya mendapatkan opini Unqualified Opinion (UO)/Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber data : SIM KMP 2016 - Update 21 Januari 2017

Investasi Program KOTAKU Investasi sumber daya manusia program Kotaku untuk Provinsi DKI UNSUR

ANGGOTA RELAWAN

BKM RELAWAN KSM LINGKUNGAN KSM SOSIAL KSM EKONOMI/ PPMK

13

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

MISKIN

2.409 34.084 8.501

595 21.324 13.742

1.814 12.760 33.530

923 8.724 15.599

249 671

536 2102

747 2143

426 2972


Investasi BLM PNPM - Mandiri Perkotaan tahun 2009 s/d 2014 (Kegiatan Istisna’a) DKI Jakarta

Investasi Dana PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009 s/d 2014

SWASTA 17,651,000 SWADAYA 41,431,915,158

APBN 106,301,152,128

APBD 45,839,810,000

Penerima Manfaat Dana PNPM - Mandiri Perkotaan Tahun 2009 s/d 2014

KK MISKIN 615,131

KK 1,092,871

Sumber data : SIM KMP 2016 - Update Februari 2017


14

Investasi Kegiatan BLM PLPBK DKI Jakarta RTH 2% Sarana Kesehatan 1%

Lain-Lain 11%

Perdagangan 7% Irigasi 6%

Jalan 20% Darinase 10%

Sarana Pendidikan 24%

Persampahan 7% Air Bersih 7%

Perumahan 1%

MCK 2%

Penerima Manfaat Kegiatan PLPBK Tahun 2012

Investasi Dana PLPBK Tahun 2012 SWADAYA 523,726,600

KK MISKIN 8,961 KK 13,247

APBN 5,100,000,000

Sumber data : SIM KMP 2016 - Update Februari 2017

15


Gambaran Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur Kelurahan Pisangan Timur merupakan salah satu dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur yang menjadi skala prioritas kota dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh. Luas wilayah kelurahan ini mencakup 1.80 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 38.947 jiwa, 8,358 Kepala Keluarga, yang tersebar di RT 170 RT dan 14 RW. Persoalan kumuh di kelurahan ini adalah penyediaan air minum, jalan lingkungan dan pengelolaan air limbah


16

Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Pisangan Timur Propinsi Kota

: DIY : KAB. Bantul 31% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan

34.5% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan 8% Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding tidak 17.6% Bangunan hunian memiliki atap, lantai, dinding tidak sesuai persyaratan persyaratan teknis sesuai teknis 25%% Kawasan jaringan jalan 38.8% Kawasanpermukiman permukimantidak tidakterlayani terlayani jaringan lingkungan yang memadai jalan lingkungan yang memadai

41% Kondisi jaringan drainse pada lokasi permukiman memiliki

22.2% Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukikualitas burukkualitas buruk man memiliki

1% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari 25.0% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal (Mandi, Minum, Cuci) 60%/org/hari

4% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki 3.3% Bangunan hunian permukiman tidak memiliki kloset kloset (leher terhubungdengan dengantangkiseptik tanki septic. (Leherangsa) Angsa) yang yang terhubung 100 Saluran pembuangan limbah rumah tangga 22% % Saluran Pembuangan Air air Limbah Rumah Tangga tercampur tercampur dengan drainase lingkungan

dengan Drainase Lingkungan 81% Sampah domestik rumah tangga padapada kawasan permukiman 29.8% Sampah domestik rumah tangga kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu

seminggu

88% Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan

100 % Kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana Proteksi prasarana/sarana proteksiKebakaran kebakaran

17


Indikasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017 - 2019 Kelurahan Pisangan Timur - Jakarta Timur

Pendidikan 14 unit/paket Rp.160,000,000

Kesehatan 1.400 m Rp. 200,000,000

Mitigasi Bencana Kebakaran 16 paket Rp.180,000,000

Aksebilitas Jalan 1.850 m Rp. 277,500,000

Penataan Bangunan 2 unit Rp. 80,000,000

Drainase Lingkungan 1.400 m Rp.280,000,000 Pengelollan Air Limbah 8 unit Rp. 150,000,000

Ekonomi 48 Paket Rp.795,000,000

Pencegahan Kebakaran 5 unit Rp. 175,000,000 Sumber data : RPLP Kelurahan Pisangan Timur, Februari 2017


18

Peta Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Pisangan Timur

19


Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Pisangan Timur Penilaian Kemandirian Kelembagaan BKM Kelurahan Pisangan Timur. Jakarta Timur Statuta Organisasi

Kepemimpinan

Sistem Manajemen

72

78

74

Sumber Daya Sumber Daya Hubungan keuangan Manusia Eksternal 77

75

75

Kemandirian Menuju Madani

Sejak kurun waktu terbentuknya 9 tahun terakhir lembaga perwakilan masyarakat Kelurahan Tegal Alur atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Bina Sejahtera, melalui tahap penilaian kemandirian LKM kini lembaga ini naik kelas dari level Awal, Berdaya, Mandiri dan kini Menuju Madani sejak dibentuk pada tanggal 30 September 2008, dengan susunan sebagai berikut: Struktur BKM Kelurahan Pisangan Timur Alamat sekretariat LKM Bina Sejahtera

Kepemimpinan Jalan Mugeni 3 Kelurahan Pisangan Timur

Tahun Intervensi program Tanggal Pencatatan Notaris No.Pencatatan Notaris Koordinator LKM Anggota

Tahun 2009 03 Desember 2009 762/ Nas-W/ 2014 M.Junaedi 1. Untung Mulyadi 2. Ade Syafrulsyah 3. Abdul Rosyid 4. Cecep Darmadji 5. Deden 6. Solihatun 7. Sutarjo 8. Untung Darsono 9. H.Hasmuni Husein


20

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas - PPMK Kegiatan PPMK di KelurahanPisangan Timur sudah berjalan sejak Tahun 2014 ada 9 KSM Sampai saat ini ada berjumlah 9 KSM yang didampingi program PPMK, secara rinci data KSM di Kelurahan Pisangan Timur sebagai berikut: Jumlah Anggota NO

KSM

L

P

Total

Jenis KSM

Bidang Usaha

1

Melati 01

2

4

6 Aneka Usaha

Kue, Pengrajin Barang daur ulang, Jasa Katering, Warung Nasi, Jus

2

Jamrud 10

4

1

5 Aneka Usaha

Jasa Rias Pengantin, Jasa Catering, Entertaiment, Nasi Uduk.

3

Anggrek

2

3

5 Aneka Usaha

Jasa Menjahit, Kue. Parfum, Jasa Catering, Jasa Laundry

4

Camar

3

2

5 Aneka Usaha

Jasa Instalatur Listrik, Jasa Menjahit, Jasa Catering, Warung Nasi, Pakaian.

5

Harapan

5

-

5 Aneka Usaha

Ayam Potong, Ikan, Warung Nasi, Daging

6

Anggrek 1

2

3

5 Aneka Usaha Jasa menjahit, Pedagang, Jasa Catering, Jasa Laundry,

7

Jamrud 4

4

2

6 Aneka Usaha

Jasa Catering, Jasa Rias Pengantin, Jasa Menjahit, Pedagang Kue, Jasa Pengobatan.

8

Camar 01

3

2

5 Aneka Usaha

Jasa Cateering, Jasa Menjahit, Pedagang

9

Melati 01

2

4

6 Aneka Usaha

Kue, Pengrajin Barang daur ulang, Jasa Katering, Warung Nasi, Jus

21


DOKUMENTASI KEGIATAN KOTAKU KELURAHAN PISANGAN TIMUR

Saluran Drainase kondisi 50% di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur

Saluran Drainase kondisi 100% di Kelurahan Pisangan Timur Jakarta Timur

jalan Rabat Beton di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur


22

Gambaran Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat Kelurahan Tegal Alur merupakan salah satu dari sejumlah kelurahan di Kota Jakarta Barat. Luas wilayah kelurahan ini mencakup 4,97 Ha, terletak di Kecamatan Kalideres. Kelurahan Tegal Alur Memiliki 16 RW dan 163 RT, dan hanya di 5 RW Fokus antara lain RW.001, RW.002, RW.008, RW.011, dan RW.015 yang masuk dalam pendataan baseline 100-0-100 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Permasalahan di Kelurahan Tegal Alur tidak berbeda jauh dengan wilayah lainnya sekitar persoalan kumuh yang disebabkan pada masalah penyediaan air minum, jalan lingkungan rusak , pengelolaan air limbah rumah tangga, dan penanganan masalah persampahan yang tidak terkelola dengan baik.

23


Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Tegal Alur Propinsi : DIY Kota

: KAB. Bantul 31% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan

34% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan 8% Bangunan kondisi Dinding 17% Bangunanhunian hunianmemiliki memiliki atap, Atap, lantai,Lantai, dinding tidak tidak sesuai persyaratan persyaratan teknis sesuai teknis 25%% Kawasan permukiman tidakterlayani terlayanijaringan jaringan jalan 0% Kawasan permukiman tidak lingkungan yang memadai jalan lingkungan yang memadai

41% Kondisi jaringan drainse pada lokasi permukiman memiliki

27% Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman kualitas buruk memiliki kualitas buruk

1% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari 100% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal (Mandi, Minum, Cuci) 60%/org/hari

4% Bangunan Bangunan hunian lokasi permukiman tidak memiliki 9% hunianpada permukiman tidak memiliki kloset kloset (leher terhubungdengan dengantangkiseptik tanki septic. (Leherangsa) Angsa) yang yang terhubung 100% Saluran pembuangan limbah rumah tangga 22% Saluran Pembuangan Airair Limbah Rumah Tangga tercampur tercampur dengan drainase lingkungan dengan Drainase Lingkungan

81% Sampah domestik rumah tangga padapada kawasan permukiman 100% Sampah domestik rumah tangga kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu seminggu 88% Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan

100% Kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana Proteksi prasarana/sarana proteksiKebakaran kebakaran Sumber data : Baseline Kotaku Kel.Tegal Alur


24

Indikasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017 - 2019 Kelurahan Tegal Alur- Jakarta Barat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 6 unit, Rp300,000,000

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3 unit, Rp15,000,000

Drainase Lingkungan 1566 Meter, Rp736,020,000

Gerobak/Motor Sampah 14 unit, Rp700,000,000 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat 3 unit, Rp1,350,000,000

Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 77 unit, Rp3,850,000,000

Jalan Beton 600 Meter, Rp180,000,000

Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) 3 unit, Rp45,000,000

Sumber data : RPLP Kelurahan Tegal Alur, Februari 2017

Peta Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tegal Alur

25


Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Tegal Alur Penilaian Kemandirian Kelembagaan BKM Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat Statuta Organisasi

Kepemimpinan

Sistem Manajemen

63

58

59

Sumber Daya Sumber Daya Hubungan keuangan Manusia Eksternal 59

59

67

Kemandirian Mandiri

Sejak kurun waktu terbentuknya 8 tahun terakhir lembaga perwakilan masyarakat Kelurahan Tegal Alur atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Panca Karya, melalui tahap penilaian kemandirian LKM kini lembaga ini naik kelas dari level Awal, Berdaya, dan kini Mandiri sejak dibentuk pada tanggal 24 November 2009, dengan susunan sebagai berikut: Struktur BKM Kelurahan Tegal Alur Alamat sekretariat LKM Panca Karya Tahun Intervensi program Tanggal Pencatatan Notaris No.Pencatatan Notaris Koordinator LKM Anggota

Kepemimpinan Jalan Raya Tegal Alur no.36A , RW.04 Tegal Alur Kecamatan Kali Deres Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Maret 2009 18 Maret 2019 Jl. Kamal Raya No.12 RT.06 RW.02 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat Ipul Sodikin 1. Agus 2. Elfis Damayanti 3. Amirudin 4. Sandi 5. Maria 6. Masudi


26

Investasi BLM PNPM - Mandiri Perkotaan tahun 2009 s/d 2014 (Kegiatan Istisna’a) Kelurahan Tegal Alur

Sumber Dana Kegiatan

APBN Jalan

Penerima Manfaat

Vol APBD

Swadaya

KK

Tenaga

HOK

KK Miskin

3248.5 M

91,255,500

137,809,000

130,537,000

2,560

1,144

47

468

16 M

-

19,500,000

17,560,000

50

5

18

54

Drainase

232 M

36,913,000

2,550,000

16,988,500

352

241

-

90

Jembatan Beton/Batu

6 Unit

9,176,500

-

3,221,000

180

180

-

-

Perbaikan RTLH

1 Unit

-

26,637,000

4,033,000

1

1

-

97

TPS

1 Unit

-

6,408,000

4,703,000

106

21

15

15

Sumur Gali

4 Unit

5,915,000

-

1,082,000

36

36

-

-

Hidran Umum ( HU )

3 Unit

30,000,000

11,116,000

3,763,000

122

21

1

40

Sumur Bor

3 Unit

45,350,000

-

13,262,500

269

48

-

100

Perbaikan Gedung Sekolah

2 Unit

34,880,000

-

6,378,000

198

150

-

107

40 Unit/M

6,010,000

11,810,000

13,180,000

269

69

-

38

259,500,000

215,830,000

214,708,000

4,143

1,916

81

1,009

Tembok Penahan/Siring

Lain-Lain Total

27


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM)

kotaku.pu.go.id PROFIL KOTA TANPA KUMUH PROVINSI DKI JAKARTA

28

PROFIL KOTA TANPA KUMUH

Recommend Documents