PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Sociodev, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: SRITIANA NIM: E11110036

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015 E-mail: [email protected]

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan. Kedua,untuk mengungkapkan rendahnya paritisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan. Ketiga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat . Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif dengan analisis Kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pertama partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan tidak berjalan dengan baik terutama dalam pelaporan pindah dan datang. Kedua masyarakat kurang ber partisipasi terutama dalam tahap perencanaan,tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan . Ketiga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan terutama kelahiran,kematian dan migrasi . Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan,pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan frekuensi sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan.

Kata-kata Kunci :

Partisipasi Masyarakat Kependudukan.

,Administrasi

Kependudukan,

Pelaporan

Peristiwa

3 SRITIANA, NIM. E11110036 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


PUBLIC PARTICIPATION IN THE REPORTING POPULATION ADMINISTRATION TELUK BAKUNG IN THE VILLAGE AMBAWANG SUBDISTRICT KUBU RAYA REGENCY By: SRITIANA NIM: E11110036

Program The Study Sosiatri Faculty of Social and Politics Science University of Tanjungpura Pontianak, Year 2015 Email: [email protected]

ABSTRACT The purposes of this study are is the first to describe the community participation in reporting the events of residence. Second to reveal low community participation in reporting the events of residence. Thirdly low community participation in reporting the events of residence is influenced by several factors, among others, the factors supporting and inhibiting factors. This study are included descriptive research with qualitative analysis. Results of the study showed that the first field of community participation in reporting demographic events are not going well, especially in the reporting moved and come. Both the public are participate, especially in the planning phase, the implementation phase and utilization phase. Thirdly low community participation in reporting the events of population affected by the lack of self-awareness in the community reported the events of residence especially births, deaths and migration. To increase public participation in reporting the events of population, local governments are expected to increase the frequency of dissemination of the importance of community participation in reporting the events of residence. Keywords: community participation, population administration, reporting demographic events.



penting

A. PENDAHULUAN Pembangunan nasional yang multi

seperti

kelahiran,

perkawinan,

perceraian dan sebagainya akan membawa

dimensi secara pengelolaannya melibatkan

akibat

segenap

bersangkutan dan juga terhadap orang lain

aparat

pemerintahan, baik

ditingkat pusat maupun ditingkat daerah

hukum

bagi

kehidupan

yang

atau pihak ketiga,

bahkan sampai ditingkat desa. Komponen

Dengsan adanya sebuah akte akan

atau aparat dimaksud hendaknya memiliki

membawa kejelasan dan kepastian sesuatu

kemampuan

dalam

hal secara mudah. Akta adalah suatu bukti

atau

tentang peristiwa penting yang dialami

pelaksanaan

yang

optimal

tugasnya.

Istilah

perkataan akta dalam bahasa Belanda

seseorang

yang

telah

dicatat

disebut “Acte” atau ”akta” dan dalam

didaftarkan serta dibukukan.

atau

bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed”

Ada 4 macam daftar yang dibuat

menurut pendapat umum mempunyai dua

oleh pegawai catatan sipil antara lain :

arti

atau

daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar

perbuatan hukum (rechtshandeling). Suatu

perceraian dan daftar kematian. Yang mana

tulisan yang dibuat untuk dipakai atau

dari keempat jenis akte tersebut berfungsi

untuk digunakan sebagai Perbuatan hukum

sebagai :

tertentu

1.

yaitu:Perbuatan

yaitu

(handling)

berupa

tulisan

yang

Merupakan alat bukti paling kuat

ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

dalam

Pengertian Akta menurut (Pasal 165 Tahun

seseorang

1941 Nomor 84) adalah : “Surat yang

Merupakan

alat

diperbuat demikian oleh atau dihadapan

mempunyai

kekuatan

pegawai

sempurna di depan hakim

yang

berwenang

2.

menentukan

untuk

membuatnya menjadi bukti yang cukup

3.

kedudukan

otentik

yang

pembuktian

Memberikan kepastian hukum yang

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya

berkaitan tentang kejadian- kejadian

maupun berkaitan dengan pihak lainnya

mengenai

sebagai hubungan hukum, tentang segala

perkawinan

hal yang disebut didalam surat itu sebagai

perceraian

pemberitahuan hubungan langsung dengan

4.

Dari

segi

kelahiran,

kematian,

dan

pengakuan

peristiwanya

akta-akta

perhal pada akta itu”. Akta sangatlah

kelahiran dari catatan sipil dapat

penting artinya karena dalam peristiwa

dipergunakan untuk tanda bukti yang 3

SRITIANA, NIM. E11110036 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


otentik dalam hal pengurusan paspor,

program pemerintah diseluruh wilayah

WNI,

Republik Indonesia.

KTP,

keperluan

sekolah,

bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya. Tujuan administrasi kependudukan adalah

rangkaian

B. KERANGKA TEORI

kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data

Peristiwa

kependudukan

adalah

kependudukan melalui Pendaftaran

kejadian yang dialami Penduduk yang harus

Penduduk,

dilaporkan

Pencatatan

Pengelolaan

Informasi

Sipil,

karena

membawa

akibat

penduduk

terhadap penerbitan atau perubahan Kartu

serta pendayagunaan hasilnya untuk

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau

pelayanan publik & Pembangunan

surat keterangan kependudukan lainnya

sektor lain. Peristiwa Penting adalah

meliputi pindah datang, perubahan alamat,

kejadian yang dialami oleh seseorang

serta status tinggal terbatas menjadi tinggal

meliputi kelahiran, kematian, lahir

tetap. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 23

mati,

Tahun

perkawinan,

perceraian,

pengakuan anak, pengesahan anak,

perubahan

status

kewarganegaraan. Salah satu

hal yang dibutuhkan

masyarakat

suksesnya

dalam

pelaksanaan

menunjang program

pembangunan tersebut. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan

Administrasi

Partisipasi Pembangunan

Masyarakat Sosial

di

dalam Pengantar

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris

adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh

Tentang

Kependudukan).

pengangkatan anak, perubahan nama dan

2006

serta

membimbing

masyarakat

untuk

bersama-sama

melaksanakan

program

pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran

“participation”, yaitu pengikut sertaan atau pengambilan.

Menurut

Keith

Davis,

partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Dari definisi tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi. Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang

diikut

sertakan

dalam

suatu

perencanaan serta dalam pelaksanaan dan 4



juga ikut memikul tanggung jawab sesuai

Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat

dengan tingkat kematangan dan tingkat

dalam

kewajibannya. Partisipasi itu bisa dalam

dipilah meliputi:

pembangunan

a.

fisik,

sosial,

ekonomi,

proses

pembangunan

dapat

partisipasi dalam / melalui kontak

politik, pertahanan keamanan dan lain

dengan pihak lain sebagai awal

sebagainya.

perubahan social.

1.

Participation

Tools

berpartispasi

dalam

maka

harus

Untuk

bisa

b.

pembangunan,

dilakukan

partisipasi dalam memperhatikan /

beberapa

menyerap

dan

memberi

tanggapan terhadap informasi,

persiapan. Pertama, menetapkan bidang

baik

yang akan digeluti. Kedua, membentuk

menerima dengan syarat, maupun

badan hukum yang akan dijadikan

dalam arti menolaknya.

sarana partisipasi. Ketiga, menetapkan

c.

tujuan berpartisipasi misalnya dalam d.

partispasi.Kelima melakukan evaluasi monitoring.

Untuk

partisipasi

arti

dalam

menerima,

perencanaan

termasuk pengambilan keputusan

bidang sosial. Keempat, melaksanakan

dan

dalam

partisipasi

dalam

pelaksanaan

operasional

bisa

e.

partisipasi

dalam

menerima,

berpartisipasi dengan baik, Maka harus

memelihara,

membentuk badan hukum. Menurut

mengembangkan

Cohen dan Uphoff (2001), partisipasi

pembangunan, yaitu keterlibatan

adalah keterlibatan masyarakat dalam

masyarakat dalam menilai tingkat

proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

pembuatan

keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam

pelaksanaan

program

pengambilan

keputusan

berkontribusi

sumberdaya

dan untuk atau

Survey International

partisipasi Association

dan hasil

oleh of

The Public

Participation telah mengidentifikasi nilai inti

partisipasi

sebagai

berikut

(Delli

bekerjasama dalam organisasi atau

Priscolli, 1997), yang diacu dalam Daniels

kegiatan khusus, berbagi manfaat dari

dan Walker (2005):

program pembangunan dan evaluasi

1.

program

pembangunan.Sedangkan

Masyarakat harus memiliki suara dalam keputusan tentang tindakan

menurut Ndraha (1990), diacu dalam 5 SRITIANA, NIM. E11110036 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


yang

mempengaruhi

kehidupan

mereka. 2.

2. Partisipasi

4.

Partisipasi

masyarakat

meliputi

dalam

pembangunan. Korten (1988) menyatakan

masyarakat

paradigma pembangunan mengungkapkan

mengkomunikasikan dan memenuhi

bahwa dalam paradigma pembangunan

kebutuhan proses semua partisipan.

yang berpusat pada rakyat, partisipasi

Proses

masyarakat

adalah proses pemberian peran kepada

memfasilitasi

individu bukan hanya sebagai subyek

keterlibatan mereka yang berpotensi

melainkan sebagai aktor yang menetapkan

untuk terpengaruh.

tujuan, mengendalikan sumber daya dan

partisipasi

partisipasi dan

Proses

partisipasi

mengarahkan proses yang mempengaruhi

dalam

kehidupannya. Sedangkan Migley (1986)

partisipan

melihat

berpartisipasi.

memperkuat

partisipasi

masyarakat kepada

partisipasi

masyarakat

untuk

digunakan atau tidak digunakan.

Sedangkan

masyarakat

memberi partisipan informasi yang mereka

butuhkan

dengan

cara

bermakna.

pedesaan ada dua tipe yaitu: dalam

aktivitas-aktivitas

bersama

dalam

proyek-proyek

pembangunan yang khusus.

mereka

Ndraha

(1990),

masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi; dalam pihak

/

melalui

lain

sebagai

kontak awal

perubahan sosial, 2. partisipasi menyerap

1. Partisipasi

mendorong

dan

(dalam Lugiarti 2004). partisipasi

dengan partisipasi khususnya partisipasi rakyat

individu

Menurut

1. partisipasi

Koentjaraningrat (2002:79) dalam

upaya

dalam menyelesaikan permasalan yang mereka hadapi.

partisipasi

sebagai

kapasitas

partisipan bagaimana input mereka

Proses

berbagai

masyarakat

mendefinisikan bagaimana mereka

Proses

tentang

dalam

Proses

mengkomunikasikan

7.

bersama

pembahasannya

melibatkan

6.

diluar

akan mempengaruhi keputusan.

berupaya

5.

individu

aktivitas-aktivitas

jaminan bahwa kontribusi masyarakat

3.

sebagai

dalam dan

memperhatikan

memberi

/

tanggapan

terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, 6



3. partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan, 4. partisipasi

dalam

pelaksanaan

operasional,

publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan

Desa,

Kemasyarakatan

Desa.

dan

Lembaga

Unsur

yang

merupakan karakteristik dari sebuah Desa :

5. partisipasi

dalam

menerima,

memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, masyarakat

yaitu

dalam

b. Daerah atau Wilayah Desa

keterlibatan

menilai

tingkat

pelaksanaan pembangunan. Menurut

a. Penduduk Desa

c. Pemimpin Desa d. Urusan atau Rumah Tangga Desa Dasar

Tjokroamidjojo

Hukum Sistem Pemerintah Desa: d. UU

(1996:207)ada tiga (3) dimensi untuk

32 Tahun 2004 dimana diakui adanya

mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu:

otonomi desa dalam keanekaragaman

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan

serta demokratisasi pemerintahan desa.

2. Partisipasi dalam tahap peleksanaan

Pengaturan lebih lanjut tentang Desa

3. Partisipasi

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.

dalam

pemanfaatan hasil

kegiatan pembangunan.

72 Tahun 2005 tentang Desa. Continue

Masyarakat bukan hanya diperlukan

flyer text here. Continue flyer text here.

namun sudah menjadi tujuan utama dari

Continue flyer text here. Continue flyer

pembangunan itu sendiri. Dimana dengan

text here. Continue flyer text here.

adanya pembangunan diharapkan adanya

Created

kesempatan, kesediaan dan kemampuan

Penggerak

bekerja anggota masyarakat didalamnya.

Angkatan 10 Pusdiklat Kemenakertrans

Berbagai info sistem pemerintah desa dan

Delete text and place photo here.

Administrasi Indonesia.

Kependudukan

by:

Kelompok

III

Diklat

Swadaya

masyarakat

Republik

Apa itu Sistem Pemerintah

Desa? Suatu kebulatan atau keseluruhan

C.

METODE PENELITIAN

proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan

Metode atau jenis penelitian dalam

desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa,

penelitian ini adalah penelitian deskriptif

kewenangan, keuangan desa dan lain-lain

yaitu

yang terdiri dari berbagai komponen badan

memberikan gambaran suatu gejala sosial

penelitian

yang

bermaksud



tertentu, sebelumnya sudah ada informasi

masalah yang akan diteliti yaitu rendahnya

mengenai

tingkat

gejala

sosial

tersebut,namun

partisipasi

masayakat

dalam

belum memadai ( Mulia dan Tohardi,

Pelaporan Administrasi Kependudukan di

2005:58). Sejalan dengan pendapat tersebut

Desa

Moleong (2006: 18) mengemukakan bahwa

Pengumpulan Data Metode yang digunakan

penelitian

dalam

deskriptif

memberikan

adalah

gambaran

untuk

secara

rinci

Teluk

Bakung.

penelitian

ini

2.

Teknik

adalah

metode

observasi, teknik wawancara , pengamatan

mengenai suatu keadaan, gejala atau objek

langsung,kuesioner dan metode

tertentu pada saat penelitian dilakukan

data.

berdasarkan

atau

percakapan anatara dua orang atau lebih

penelitian

dan berlangsung antara narasumber dan

fakta

sebagaimana

yang

tampak

mestinya.jenis

3.

Teknik

deskriptif merupakan jenis penelitian yang

pewawancara.

menyarankan

adalah

agar

penelitian

yang

dari

wawancara

,mendapatkan

informasi

dimana

ysang sudah ada berdasarkan fenomena

pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh

hidup para penuturnya. Ini berarti bahwa

orang yang diwawancarai. 4. Metode

penelitian yang dilakukan berguna untuk

pengamatan

memberikan

observation) Metode pengamatan langsung

Dengan

demikian

yang

obyektif.

mengajukan

langsung

(participant

akan

yaitu suatu metode yang digunakan,dimana

data

peneliti mengadakan pengamatan secara

dengan lengkap. Data dalam penelitian

langsung kepada subyek yang diteliti.

kualitatif

memperoleh

dan

bukanlah

penelitian

pewawancara

aitu

dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta

gambaran

si

Wawancara,

Tujuan

untuk

analisis

mengumpulkan

berdasarkan

tabel

Dengan menggunakan metode seperti ini,

pengukuran

atau

maka akan memudahkan peneliti dalam

penelitian secara langsung yang mana

mengkaji dan dalam mengambil data dari

dianalisis

masyarakat Adapun instrumen data dalam

angka-angka

hasil

secara

statistic,

melainkan

mengacu pada makna serta pemahaman

penelitian yaitu: 5.

terhadap interaksi antar konsep data yang

Menurut

dianalisis. 1. Tempat penelitian dilakukan

pengamatan dan

di

sistematik terhadap gejala yang tampak

Desa

Ambawang

Teluk

Bakung

Kecamatan

Kabupaten Kubu Raya .

Alasan saya memilih ini karena terdapat

pada

Pedoman Obsevasi

Namawi

objek

memaksimalkan

(2012:106),yaitu pencatatan

penelitian. hasil

observasi

secara

Untuk biasa 8



peneliti akan mengunakan alat bantu yang

dari

sesuai

temuan

dengan

kondisi

lapangan

prosedurnya dan

dan

kenetralan

dari

keputusan-keputusannya(

diantaranya alat bantu observasi tersebut

moleong,2011:320-321). Dalam penelitian

misalnya: menyiapkan alat berupa buku

dilakukan

catatan ,dan daftar panduan(chec list)

melalui:

kamera kemudian melakukan pengamatan

a.

pengecekan

keabsahan

data

Kredibilitas(kepercayaan),merupakan

langsung kelapangan di desa Teluk Bakung

ukuran

kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu

dikumpulkan

Raya. 6. Teknik analisi data menurut

kecocokan konsep peneliti dengan hasil

Sugiyono (2007:89),adalah proses mencari

penelitian.

dan menyusun secara sisitematis data yang

kepercayaan) data diperiksa melalui

diperoleh dari hasil wawancara catatan

kelengkapan data yang diperoleh dari

lapangan dan dokumentasi ,dengan cara

berbagai sumber.

mengorganisasikan data kedalam kategori,

b.

kebenaran

data

yang

yang

mengambarkan

Kredibilitas

(derajat

Konfirmabilitas(kepastian),adalah

menjabarkan kedalam unit-unit,melakukan

menujukan bahwa data yang diperoleh

sintesa,menyusun kedalam pola ,memilh

dapat

mana yang penting dan yang akan dipelajari

sumberinformanya

dan membuat kesimpulan sehingga mudah

keberadaan data dapat ditelusuri secara

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain .

pasti dan dijangkau oleh orang lain.

7. Teknik Keabsahan Data Keabsahan data merupaksan

konsep

diperbaharui

dari

penting konsep

dilacak

kebenaranya

c.

yang

jelas.

dan Artinya

Transperabilitas (keteralihan),keberhasilan

penelitian

kesahihan

dapat digunakan dalam konteks dan

(validitas).dan keadaan (reabilitas) menurut

situasi tertentu, sebagai bahan rujukan,

persi ‘positivisme’ dan di sesuaikan dengan

contoh dan dipelajari oleh penelitian

tuntutan

lebih lanjut.

pengetahuan,criteria,dan

paradigmanya sendiri. keabsahan data juga dapat

berarti

setiap

keadaan

yang

memenuhi:mendemonstasikan nilai yang benar,menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi

D.

GAMBARAN UMUM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG Berdasarkan data dari Kantor Desa ,

Administrasi

Kependudukan

merupakan 9



rangkaian

kegiatan

penertiban

penataan

dokumen

kependudukan

dan

dan

melalui

1) Pelaksanaan

Adminisitrasi

data

kependudukan di desa Teluk Bakung,

Pendaftaran

setelah berlakunya UU No. 23 tahun

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolahan

2006

Informasi penduduk serta pendayagunaan

dilapangan

hasilnya

&

kependudukan (KTP dan KK) di desa

Namun hal

Teluk Bakung Kecamatan Anbawang

untuk

pelayanan

publik

Pembangunan sektor lain. tersebut

tidak

hasil

penelitian

Pelaksanaan admnistrasi

oleh

Kabupaten Kubu Raya berpedoman

Bakung

pada UU No. 23 tahun 2006 yang

karena masyarakat disana kurang disiplin

diatur kemudian dengan PP No. 37

dan tidak bekerjasama dengan pemerintah

tahun 2007 dan

setempat

Kubu Raya No. 7 tahun 2008. Dalam

Masayarakat

di

dilaksanakan

Berdasarkan

Desa Teluk

terutama

dalam

Pelaporan

PERDA Kabupaten

Administrasi Kependudukan dan mereka

PERDA

kurang memperhatikan hal tersebut karena

Administrasi

mereka anggap itu hal biasa . Salah satu

rangkaian

pelaporan administrasi kependudukan yang

penertiban

biasanya masyarakat jarang melapor yaitu

kependudukan

pembuatan

penduduk, pecatatan sipil, pengelolaan

KTP,pembuatan

KK,pindah

No.

7

tahun

2008

kependudukan

adalah

kegiatan

penataan

dokumen

dan

melalui

dan data

pendaftaran

rumah,jarang melaporkan kelahiran dan

informasi

kematian mengapa mereka melakukan hal

pendayagunaan

tersebut dikarenakan masyarakat

pelayanan publik dan pembangunan

begitu memperdulikan

tidak

bagi masyarakat

sektor

penduduk

tersebut

dan KK

penyelenggaraan

mereka angap itu tidak begitu

hasilnya

lain.

yang kurang mampu seperti membuat KTP

serta untuk

Peraturan-peraturan

adalah

dasar

hukum

administrasi

penting,begitu juga dengan pindah rumah

kependudukan untuk mencapai tujuan

,sedangkan akta kelahiran

dan kematian

dan cita-cita nasional. Dimana salah

dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak

satunya adalah mewujudkan tatanan

memungkinkan dan alasan nya bisa jadi

kehidupan masyarakat aman, tentram,

jarak kantor desa dengan pemukiman

kondusif.

mereka

penataan dan pelayanan publik yang

yang

lumayan jauh sehingga

mereka malas melapor.

prima,

Sehingga

Efektif

dan

diperlukan

efisien

dalam 10



mewujudkan

tertib

kependudukan.

Namun,

dilapangan

dalam

administrasi pada

dan

penertiban

koramil.

yang

Kegiatan

dilakukan

bukan

penataan

menindak melainkan untuk melakukan

administrasi kependudukan di Desa

pembinaan dan sekaligus sosialisasi

Teluk Bakung belum tercapai secara

akan

optimal

kependudukan.

dan

hal

real

polsek

maksimal.

Belum

optimalnya penataan dan pelaksanaan administrasi

2.) Sikap

Kependudukan

dengan adanya masyarakat yang belum

Teluk Bakung

Administrasi

khususnya

di desa

administrasi

Upaya itu dilakukan dengan tetap

kependudukan berupa KTP dan KK

mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun

walaupun telah dilakukan beberapa

2006 dan Perda Kabupaten Kubu Raya No.

upaya

penyelenggara

7 tahun 2008. Upaya tersebut merupakan

administrasi kependudukan. Adapun

realisasi dari program yang dicanangkan

upaya-upaya yang pernah dan sudah

oleh Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil

dilakukan sebagai berikut:

mewujudkan

1.

kartu

administrasi

Tertib

terlihat

memiliki

kependudukan

pentingnya

oleh

pihak

Mengadakan

penyuluhan

tertib

administrasi

atau

kependudukan dan pelayanan prima pada

sosialisasi untuk menggugah kesadarn

publik. Adapun beberapa program kerja

masyarakat

meliputi

begitu

pentingnya

:a.

Pembangunan

dan

melengkapi diri dengan identitas diri

pengoprasian SIAK secara terpadu b.

berupa Akta Catatan Sipil. 2. Membuat

Implementasi

Program pelayanan jemput bola berupa

kependudukan (membangun, updating, dan

akta

pemeliharaan)c.

masal

Bekerjasama

ke

desa-desa.

dengan

pihak

3. lain

sistem

penyusunan

administrasi

Pengolahan laporan

dalam

administrasi

misalnya dengan dinas pendidikan,

kependudukan. d. Penyediaan informasi

dunia usaha maupun pihak imigrasi

yang

yang tujuannya sebelum masyarakat

Peningkatan

berusandengan

bidang

pihak-pihak

tertentu

dapat

di

akses

masyarakat.

pelayanan

kependudukan

publik

e.

dalam

f.

Penyusunan

harus melengkapi identitas diri, serta

kebijakan

kependudukan.

g.Sosialisasi

4.

kebijakan

kependudukan.

h.Monitoring,

Melakukan

penertibsan

setiap

tahunnya bekerjasama dengan unsur

evaluasi, dan pelaporan (sumber:Dokumen 11



Pelaksanaan

Anggaran

Satuan

Kerja

kelahiran dalam rangka memperoleh atau

Perangkat Daerah/DPA-SKPD).

mendapat kepastian terhadap kedudukan

3) Kegiatan , program dan organisasi yang

hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-

dilakukan

Pemerintah

dalam

menangani Pelaporan Administrasi Ada 4 macam daftar yang dibuat oleh pegawai catatan sipil antara lain : daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar perceraian dan daftar kematian. Yang mana dari keempat jenis akta tersebut berfungsi sebagai : 1.

Merupakan alat bukti paling kuat dalam

menentukan

kedudukan

seseorang 2.

Merupakan

alat

otentik

mempunyai

kekuatan

yang

pembuktian

sempurna di depan hakim 3.

Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian- kejadian mengenai

kelahiran,

kematian,

perkawinan dan pengakuan perceraian 4.

Dari

segi

peristiwanya

akta-akta

kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya. Akta Kelahiran adalah suatu akta yang

dikeluarkan

oleh

pejabat

yang

berwenang, yang berkaitan dengan adanya

bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat

dipedomani

untuk

membuktikan

tentang kedudukan hukum seseorang itu. Dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut: Kewarganegaraan

(WNI

Data lahir, atau

WNA),

Tempat Kelahiran, Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, Nama lengkap anak,Jenis kelamin anak ,Nama ayah,Nama ibu, Hubungan antara ayah dan ibu, Tanggal, bulan dan tahun terbit akta dan Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pada

penelitian ini akan dibatasi pada akta kelahiran saja, dimana akta kelahiran merupakan

akta

catatan

sipil

hasil

pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. 4)

Kemampuan

Kepala

Pelaksanaan

Desa

Tugas

Dalam

Administrasi

Pemerintah Di Desa Teluk Bakung. Seperti sebelumnya,

yang bahwa

pemerintah dalam

telah tugas

diuraikan dan

fungsi

demikian luas dan

kompleks (admiristrasi dalam arti luas) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa

juga

demikian

adanya,

karena

perangkat desa adalah merupakan salah satu 12



unsur pemerintahan dalam, oleh karena itu

Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.

untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada

5)

Kedasaran

Penduduk

Dalam

pelaksanaan tugas perangkat desa dalam

Perekaman Data Kependudukan Di

arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi:

Desa Teluk Bakung.

surat-menyurat

dan

penyimpanannya

Warga Pendatang Yang Malas Lapor.

(kearsipan).

Salah seorang Administrator Data Base

Adapun pelaksanaan tugas dimaksud dapat

(ADB) di desa Teluk Bakung Kabupaten

diuraikan sebagai berikut :

Kubu Raya mengatakan bahwa setelah

1. Pencatatan atau Registrasi

KTP diintegrasikan dengan berbagai

Register

adalah

aktivitas

layanan publik, terdapat intensitas yang

pemerintahan dengan maksud untuk

cukup tinggi dari masyarakat untuk

mendokumentasikan berbagai peristiwa

melaporkan perubahan kependudukan.

dan atau kegiatan yang telah terjadi

Dulu, pisah KK dan lain-lain jarang

melalui pencatatan-pencatatan di dalam

dilaporkan masyarakat kepada petugas

format yang telah ditetapkan. Daftar

perekaman

register

penyelenggaraan

adanya berbagai bentuk bantuan instan

pemerintahan pada tingkat dalam hingga

dari pemerintah, intensitas itu meningkat

sekarang ini yang digunakan di Desa

hingga 200 kali. Sebelum ada program

Teluk Bakung adalah berdasarkan pada

instan, pelaporan kependudukan terjadi

Kepmendagri

Nomor

hanya sekitar 10 kali dalam sebulan,

414.3/316/PMD/2003, tentang Register

sekarang bisa mencapai 200 laporan

Dalam.

tersebut,

setiap bulannya. ”jumlah pemohon KK dan

ditetapkan adanya tiga jenis buku yang

KTP dapat diindikasikan meningkat sejak

terdiri dari: Buku Administrasi Umum,

setahun

meliputi Buku Kekayaan dan inventaris

kebijakan

dalam, buku tanah, buku keputusan

askeskin, konversi gas, PKH dan lain-

dalam

Buku

lain. Beberapa tahun yang lalu, sebelum ada

Administrasi Penduduk, meliputi Buku

kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dari

Induk Penduduk dan Buku Rekapitulasi

pemerintah, intensitas masyarakat yang

Penduduk

melaporkan

dalam

Dalam

dan

suatu

Keputusan

buku

Akhir

agenda,

Bulan

,Buku

Administrasi Keuangan meliputi Buku

data.

ini

Sekarang

dikarenakan

dari

pemerintah

kejadian

dengan

adanya seperti

kependudukan

sangat kecil sekali, seiongat saya paling 13



hanya ada 10 orang per bulan. Tetapi sekarang

bisa meningkat hingga 200

kejadian per bulan. Jadi, menurut saya, ada hubungan antara intensitas pelaporan dan kemiskinan dengan bantuan instan pemerintah program

itu. dari

keterkaitan

KK

Adanya

program-

pemerintah dan

KTP

terkait dengan

Klasifikasi 2: antar Kelurahan dalam satu Kecamatan Klasifikasi 3: antar kecamatan dalam satu Kota Kabupaten/Kota Klasifikasi 4: antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi Klasifikasi 5: antar Propinsi dalam wilayah Indonesia.

berbagai paket bantuan itu, masyarakat

Jenis pengurusan pindah yang agak

kemudian membuat laporan kejadian

rumi,t adalah jenis ke-4 dan ke-5 karena

kependudukan seperti pisah KK, pindah

melibatkan

alamat dan lain-lain dan semua itu

kabupaten dan kota, sementara dokumen

berdampak

kepindahan yang dibawa tidak lengkap

pada

signifikansi

dan

intensitas pelaporan. Banyak

catatan

sipil

antar

sehingga tidak jarang petugas menjadi menjadi

sasaran marah masyarakat. “Sudah tahu

penyebab tidak lapor itu, diantaranya adalah

dirinya salah, tapi mereka tidak mengakui

kesibukan kerja dan lain-lain, pelaporan

kesalahan itu dan kemudian melimpahkan

biasanya hanya dilakukan kepada RT dan

kemarahan itu kepada petugas pencatat”,

Pak RT yang juga sibuk tidak meneruskan

Meminta partisipasi Lurah/Kades berikut

pelaporan itu ke pihak kecamatan. Terkait

seluruh

malas lapor ini banyak sebab, diantaranya

pemukiman: BPD, Kadus dan RT untuk

adalah

ikut

tidak

factor

dinas

yang

terakomodirnya

dirinya

sebagai penerima paket bantuan, kesibukan bekerja, hanya domisili sementara dan lain-

jajaran

terlibat

di

tingkat

dalam

satuan

menyukseskan

perekaman data kependudukan. 6) Proses

pembentukan

Organisasi

lain. Namun, penduduk jenis ini tidak

Pemerintah

dalam

mengganggu administrasi kependudukan

Administrasi

Kependudukan

karena data kependudukannya telah valid

Kecamatan Ambawang Desa Teluk

pada alamat yang sebelum. Klasifikasi

Bakung.

pindah dapat dibedakan menjadi lima

Menurut

hasil

Pelaporan Di

Penelitian

kriteria, yakni:

diLapangan bahwa Kelembagaan struktur

Klasifikasi 1: dalam satu Kelurarahan

pembentukan

organisasi Di Kecamatan 14



Ambawang Sebagai berikut: Berdasarkan

Bupati berdampak nyata (tangible impact)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

bagi kemajuan Daerah dalam kerangka

2008

otonomi

tentang

menegaskan

Kecamatan,

bahwa

Pasal

Kecamatan

1

daerah.

Berdasarkan

hasil

adalah

wawancara dengan Informan BT 50 Tahun

wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

(Seketaris Camat) mengatakan bahwa :

daerah kabupaten/kota . Penegasan tersebut

dari dulu sampai saat ini program atau

mengandung dua pengertian.

organisasi

Pertama,

yang

direncanakan

Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat.

pembangunan

Kedua,

perangkat

khususnya di Desa Teluk Bakung tidak

daerah kabupaten/kota. Kecamatan sebagai

Rutin dalam melaksanakan tugas pokok

wilayah kerja secara administratif terbagi

Desa

atas Desa-desa yang bersifat otonom dan

Administrasi Kependudukan ,Adapun yang

mempunyai batas wilayah tertentu serta

mereka lakukan yaitu 5 bulan sekali dalam

mempunyai

mencatat

Kecamatan

Kecamatan

sebagai

penduduk. sebagai

Sedangkan

terutama

atau

dalam

melaporkan

Ambawang

Pelaporan

peristiwa

daerah

kependudukan di kecamatan itu pun kalau

struktur

ada,tetapi bagi masyarakat yang mau

kelembagaan formal, wadah menempatkan

berpartisipasi atau bekerjasama yaitu ada

pegawai dan sekaligus sebagai pelaksana

juga sebagian masyarakat Desa Teluk

teknis

Bakung melaporkan nya langsung ke

kabupaten/kota

Camat.

perangkat

kecamatan

terdiri

atas

kewilayahan yang dipimpin oleh Camat

adalah

pemimpin

dan

kecamatan

terutama

untuk

membuat

koordinator penyelenggaraan pemerintahan

KTP,akta kelahiran ,akta kematian ,akta

kecamatan yang mendapat pelimpahan

perkawinan,minta ijin dalam migrasi dan

kewenangan

lain sebagainya yg menyangkut Pelaporan

pemerintahan

dari

Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi

Administrasi

daerah dan menyelenggarakan tugas umum

beberapa orang masyarakat Teluk Bakung

pemerintahan.

kedudukannya

maengatakan bahwa lebih leluasa mereka

sebagai perangkat daerah Kabupaten maka

langusng berurusan dengan kantor camat

efekstivitas kinerja Kecamatan perlu lebih

terutama

ditingkatkan agar keberadaan Kecamatan

Administrasi Kependudukan.

Dalam

Kependudukan

melakukan

dan

ada

Pelaporan

dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan 15 SRITIANA, NIM. E11110036 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


dalam

E. PENUTUP

pelaporan

kependudukan 1. Sosialisasi

dalam

masyarakat

dan

pemerintah dalam melakukan Pelaporaan Administrasi

Kependudukan

efektif

tidak

dan

kurang

disiplin

dalam

menangani hal tersebut khususnya dalam pelaporan administrasi kependudukan. 2. Partisipasi

dalam

masyarakat

tidak

berjalan dengan baik dalam melakukan Pelaporan administrasi kependudukan. Seperti

pindah

(Migrasi),Pembuatan

dan

datang

akta

kelahiran,

pembuatan angka kematian dan lain sebagainya yang menyangkut Pelaporan Administrasi Kependudukan . partisipasi dalam menerima , memelihara dan mengembangkan

hasil

pembangunan

,yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai

tingkat

pelaksanaan

pembangunan Partisipasi dalam tahap perencanaan dan pembangunan Desa juga sampai saaat ini belum terlakasana. 3. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ,ada

beberapa

factor

yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat Dalam

Pelapaoran

Administrasi

Kependudukan yaitu kesadaran diri,hak dan kewajiban sebagai warga negara yang

baik.

penghambat

Sedangkan partisipasi

faktor

kesadaran

administrasi

adalah

individu

kurangnya /

kelompok

masyarakat dan pemerintah. F. REFERENSI

Buku-buku: Adioetmo, Sri Moertiningsih dan Moertiningsih dan Omar Bulan Samosir .2010.Dasar-dasar Demografi.Jakarta : fakultas Ekonomi Universitas Indonesia – Salemba Empat . Ali,faried M.,2004 ,Filsafat Administrasi ,PT Raja Grapindo Persada ,Jakarta Adisasmita ,Raharjo.2006. membangun desa partisipatif. yogjakarta: Graha Ilmu. Ananta ,Aris .1985.Transisi Demografi, Transisi Pendidikan dan Transisi Kesehatan di Indonesia .Penyunting Utama , Aris Ananta .Jakarta : Kantor Mentri Negara Kependudukan/BKKBN. Azwar Rasjid .1981.pelaksanaan Sensus Penduduk 1980 di Indonesia Makalah disampaikan pada Pertemuan Peneliti Analisis Sensus Penduduk 1980 .2-5 November di Yogyakarta. Arikunto , Suharsimi . 1993 . prosedur penelitian -suatu pendekatan praktek Jakarta : PT . Aneka Cipta . Budi Utomo. 1985,Mortalitas : Pengertian dan Contoh Kasus di Indonesia ,Jakarta :Fakultas Kesehatan Masyarakat,UI.

masyarakat 16



Badan Pusat Statistik ,2001.Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 Seri L.2.2.Jakarta : BPS /Bland ,Chester and Dwight E.Lee.1976.The Word Population .Bulltein Explosion An Historical Perspektive.Massachusetts:Clack University Press. Bogdan C.Robert dan Sari Knopp Biklen. 2007.Qualitative Research For Education An Introduction To Theories and Method. Boston :Syracuse University,Pearson.

Soedjadi ,F .X ,1989 ,Organization And Metode Methods : penunjang berhasilnya proses manajemen ,Haji Masagung Jakarta. Thoa

,Miftah .1992,Dimensi –dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara ,Jakarta ,PT.Raja Grafindo Persada.

Publikasi dan Internet: Jim Ife .2006. Community Development. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 294,295296,297,

Dada,Johosua.1989.Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup .Jakarta Rajawali Press.

Finna Rizqinna. 2010. Partisipasi Masyarakat. www.lontar.ui.id. Hal 14

Isbandi,Rukminto Adi.2007. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas. Dari pemikiran menuju penerapan. Depok: fisip UI press.

Miriam Budiarjo. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 381,382

Kasto dan Henry Sembiring .1995.Profil Kependudukan Indonesia Selama PJP I Awal PJP II.Yogyakarta : PPK –UGM.

Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 227,228,229,230,231

Kinloch,C.Graham.2009.Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi .Bandung:Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan:

Moleong J.Lexy.2012.Metodologi Penelitian Kualitatif .Edisi Revisi.Cetakan ke Dua Puluh Delapan .Bandung:Remaja Rosdakarya. Siagin,Sondang,p,2000,Administrasi pembangunan konsep,Dimensi ,dan strategi nya,Bumi Aksara,Jakarta.1992,Kerangka Dasar Ilmu Administrasi ,Rineka Cipta,Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sikula,f,Andrew ,1981,personel Administrasi and Human Resources Mana-gement john wiley and Sons Inc,New York. 17 SRITIANA, NIM. E11110036 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents