IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: RIZKA NUGROHO ARYANTO NIM. E42010076 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 Email : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan implementasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum tepatnya masyarakat yang menjadi penerima bantuan dan pendataan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskripsi. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang belum berhasil. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar lebih meningkatkan sosialisasi, melakukan penambahan petugas pendamping dan pendataan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih objektif. Kata-kata kunci : program, implementasi, masyarakat

THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) IN SUNGAI AMBAWANG REGION KUBU RAYA

Abstract Skripsi is intended to know the implementation level that occurs in the execution of Program Keluarga Harapan (PKH) in Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. The title of this Skripsi is lifted by pursuant to problems that the society who becoming the receiver of aid are not yet precise and the receiver data of Program Keluarga Harapan (PKH) in Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. This Research uses qualitative approach with descriptive model research. Researcher looks for information through interview by informan technique, observation to research, and the documentation technique. Pursuant to the result of the research obtained that the conclusion of the execution of Program Keluarga Harapan (PKH) in Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya still less be effective. Suggestion refering to the result of this research are expected for Government of Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya in order to improve the socialization process, conducting addition of workers and improving the receiver of Program Keluarga Harapan (PKH) data. Keywords : program, implementation, socialize, structure

1 RIZKA NUGROHO ARYANTO, NIM. E42010076 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

institusi-institusi masyarakat secara efekif.

A. PENDAHULUAN

Mereka seringkali memperoleh perlakuan Kemiskinan terus menjadi masalah

sebagai objek yang perlu digarap daripada

fenomenal di belahan dunia, khususnya

sebagai subjek yang perlu diberi peluang

Indonesia

negara

untuk berkembang. Sen dalam Ismawan

merupakan

(2003:102) menyatakan bahwa penyebab

masalah pembangunan di berbagai bidang

kemiskinan dan keterbelakangan adalah

yang

persoalan aksesbilitas. Akibat keterbatasan

yang

berkembang.

merupakan

Kemiskinan

ditandai

oleh

pengangguran,

keterbelakangan,

dan

keterpurukan.

dan

ketiadaan

akses

maka

manusia

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam

mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada)

kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya

pilihan untuk mengembangkan hidupnya,

kepada kegiatan sosial ekonomi sehinggga

kecuali menjalankan apa yang terpaksa saat

tertinggal jauh dari masyarakat lain yang

ini dapat dilakukan (bukan apa yang

mempunyai potensi lebih tinggi. Masalah

seharusnya dilakukan). Dengan demikian

kemiskinan terutama pasca krisis ditandai

manusia mempunyai keterbatasan dalam

dengan menurunnya pendapatan masyarakat

melakukan

sebagai akibat dari pengurangan jam kerja

manusia untuk mengembangkan hidupnya

dan

menjadi terhambat.

peningkatan

jumlah

pengangguran.

Penurunan pendapatan masyarakat tersebut

pilihan,

akibatnya

potensi

Menurut Chamber dalam Soetomo

ternyata membawa dampak ganda terhadap

(2006:285)

pergeseran pola kehidupan keluarga seperti

kemiskinan yang dialami suatu masyarakat

pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke

seringkali telah berkembang dan bertali-

sektor

porsi

temali dengan berbagai faktor lain yang

pangan,

membentuk jaringan kemiskinan yang dalam

informal,

pengeluaran

untuk

penurunan kebutuhan

menyatakan

proses

keresahan sosial baik di tingkat keluarga

kondisi kemiskinan itu sendiri. Faktor-faktor

maupun masyarakat.

yang diidentifikasi mebentuk jaringan atau Sunyoto

(2004:128)

perangkap

dapat

kondisi

kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan

Menurut

berikutnya

bahwa

kemiskinan

memperteguh

tersebut

adalah:

menyatakan bahwa pada tingkat masyarakat,

kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan

kemiskinan terutama ditujukkan oleh tidak

ketidakberdayaan. Faktor kelemahan fisik

terintegrasinya

dapat disebabkan karena kondisi kesehatan

kaum

miskin

dengan


Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

dan faktor gizi buruk, sehinggga dapat

tingkat pendidikan sebuah rumah tangga

mengakibatkan produktivitas kerja yang

miskin menyebabkan mereka tidak mampu

rendah. Faktor isolasi terkait dengan lingkup

memenuhi

jaringan ineteraksi sosial yang terbatas, serta

pendidikan anak-anaknya. Keluarga ini pun

akses terhadap informasi, peluang ekonomi

tidak

dan fasilitas pelayanan yang terbatas pula.

mengandung

Faktor kerentanan terkait dengan tingkat

tingginya

kemampuan yang rendah dalam menghadapi

melahirkan, dan buruknya kondisi kesehatan

kebutuhan dan persoalan mendadak. Faktor

bayi yang dilahirkan. Anak-anak keluarga

ketidakberdayaan dalam

terkait

pengambilan

kebutuhan

mampu

kesehatan

menjaga sehingga

resiko

kesehatan

dan

ibu

mengakibatkan

kematian

ibu

saat

dengan

akses

miskin juga banyak yang putus sekolah atau

keputusan,

akses

bahkan sama sekali tidak mengenyam

terhadap penguasaan sumber daya dan posisi

bangku

tawar (bargaining position).

membantu mencari nafkah, tidak adanya

Kemiskinan

pada

dasarnya

juga

sekolah

intervensi

karena

kebijakan

harus

untuk

bekerja

perbaikan

sangat terkait dengan tingkat pendidikan,

pendidikan, kesehatan dan nutrisi keluarga

kesehatan, dan nutrisi. Kemiskinan telah

miskin

membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam

generasi penerus keluarga miskin selalu

pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan,

rendah dan akhirnya senantiasa terjerat pada

kurangnya tabungan dan investasi, dan

lingkaran

masalah lain yang menjurus ke arah tindakan

(http://www.pkh.depsos.go.id)

kekerasan

dan

kejahatan.

akan

mengakibatkan

setan

kualitas

kemiskinan.

Kemiskinan

merupakan masalah kompleks yang tidak mudah diatasi, namun dengan pendekatan yang tepat kemiskinan akan lebih mudah

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

ditangani. Pembangunan

selama

ini

yang

lebih

Mengukur

efektivitas

suatu

ditujukan pada sisi supply atau pelayanan

implementasi program bukanlah suatu hal

dasar kesehatan dan pendidikan belum

yang sangat sederhana, karena efektivitas

memberikan dampak yang efektif terhadap

dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

tergantung pada siapa yang menilai serta

khususnya masyarakat miskin. Rendahnya

menginterprestasikannya.Tingkat efektivitas 2

RIZKA NUGROHO ARYANTO, NIM. E42010076 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


juga dapat diukur dengan membandingkan

tiga langkah dominan yang dapat digunakan

antara rencana yang telah ditentukan dengan

untuk

hasil nyata yang telah diwujudkan, jika

implementasi, yakni:

usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang

Keberhasilan

melihat

keberhasilan

suatu

suatu

implementasi

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan

diukur melalui sudut pandang kepatuhan

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang

(compliance)

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak

kepatuhan bawahan terhadap atasan mereka

efektif.

dalam birokrasi dalam pelaksanaan mandatBahwa konsep efektivitas merupakan

suatu

konsep

yakni

mandatnya.

mengukur

derajat

Keberhasilan

suatu

yang

bersifat

implementasi diukur melalui berhasilnya

artinya

dalam

implementasi yang mengarah pada kinerja

berbeda-beda

yang memuaskan dan dampak bagi semua

sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki

pihak dalam program terutama penerima

walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah

manfaat yang diharapkan.

multidimensional, mendefinisikan

efektivitas

pencapaian tujuan. Kata efektif sering

Dalam

penelitian

ini,

ketiga

dicampur adukkan dengan kata keberhasilan

perspektif diatas dipakai sebagai pedoman

walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang

untuk mengukur keberhasilan implementasi

dilakukan secara efektif maka akan tercapai

Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini

suatu keberhasilan.

dikarenakan ketiga

persepektif tersebut

Salah satu kunci keberhasilan suatu

tidak kontradiksi satu dengan yang lain,

program adalah bergantung pada kinerja

bahkan saling melengkapi satu dengan yang

sumber daya manusia yang secara langsung

lain. Penjelasan mengenai ketiga persepektif

atau tidak langsung memberikan kontribusi

tersebut yaitu:

pada

1.

pelaksanaan

program.Berdasarkan

permasalahan yang ada, maka keberhasilan

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

implementasi Program Keluarga Harapan

Perspektif pertama yaitu memahami

(PKH) merupakan fenomena yang sangat

keberhasilan

penting untuk diteiti.

sempit

Ripley

dan

Franklin

dalam

yaitu

implementasi sebagai

dalam

kepatuhan

arti para

bukunya

implementor dalam melaksanakan kebijakan

“Bureaucracy and Policy Implementation”

yang tertuang dalam dokumen kebijakan

(1982:199-201) mengatakan bahwa, terdapat

(dalam bentuk undang-undang, peraturan 3



pemerintah,

atau

program.

Kepatuhan

dapat diukur atau dilihat melalui proses dan

merupakan

kesadaran

kesediaan

pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu

seseorang mentaati semua peraturan dan

tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang ingin

norma-norma sosial yang berlaku.Kepatuhan

diraih. Keberhasilan implementasi menurut

yang baik mencerminkan besarnya rasa

Grindle

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni:

tugas yang diberikan kepadanya.Hal ini

(1)

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan

kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat,

terwujudnya tujuan dari suatu pekerjaan,

derajat perubahan yang diinginkan, letak

maka setiap orang harus berusaha agar

pengambil keputusan, pelaksanaan program,

mempunyai kepatuhan yang baik.

dan sumber daya yang dilibatkan (2)

2.

lingkungan implementasi dimana kebijakan

dan

Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi Bahwa keberhasilan implementasi

(dalam

isi

Subarsono,

kebijakan

yang

2005:94)

menyangkut;

tersebut diterapkan.

ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi

Lebih

lanjut

Edwards

III

dan tidak adanya masalah- masalah yang

(dalamAgustino, 2008:149) mengungkapkan

dihadapi

terdapat

khususnya

dalam

pelaksanaan

empat

variabel

yang

Program Keluarga Harapan (PKH).

menentukan

3.

Terwujudnya kinerja dan dampak yang

suatu program atau kebijakan, yaitu:

dikehendaki.

Komunikasi,

Bahwa

keberhasilan

keberhasilan

keberhasilan

sangat

implementasi

implementasi

suatu

kebijakan mensyaratkan agar implementor

implementasi mengacu dan mengarah pada

mengetahui apa yang harus dilakukan, apa

implementasi/pelaksanaan dan dampaknya

yang menjadi tujuan dan sasarn kebijakan

(manfaat) yang dikehendaki dari semua

harus

program-program yang dikehendaki, apabila

sasaran

suatu program dilaksanakan dengan baik dan

implementasi;

ditransmisikan sehingga

kepada

mengurangi

kelompok distorsi

sesui dengan tujuan yang telah ditentukan

Sumberdaya, walaupun isi kebijakan

maka akan memberikan dampak yang baik

sudah dikomunikasikan secara jelas dan

bagi masyarakat penerima program tersebut.

konsisten

Lester Agustino,

dan

Stewart

tetapi

apabila

Jr.

(dalam

kekurangan

2006:139),berpendapat

bahwa

melaksanakannya implementasi tidak akan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan

sumberdaya

implementor untuk

berjalan dengan lancar. 4



Disposisi,

adalah

dan

definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu

karateristik yang dimiliki oleh implementor,

merupakan penelitian yang memanfaatkan

seperti

wawancara terbuka untuk menelaah dan

komitmen,

watak

kejujuran,

sifat

demokratis;

memahami sikap, pandangan, perasaan dan

Struktur birokrasi, salah satu dari

perilaku individu atau sekelompok.

aspek struktur yang penting dari setiap

Menurut Richie dalam Moleong

organisasi adalah adanya prosedur operasi

(2011:6) penelitian kualitatif adalah “upaya

yang

untuk

standar.

Struktur

birokrasi

yang

menyajikan

dunia

sosial,

dan

bertugas mengimplementasikan kebijakan

persepektifnya di dalam dunia, dari segi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan

implementasi kebijakan.

tentang manusia yang di teliti“.

Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian

ini

penelitian

deskriptif

penelitian

yang

menggambarkan

adalah Kualitatif bertujuan

situasi

tertentu,

Kemudian

menurut

Moleong

metode

(2011:6) penelitin kualitatif yaitu : Penelitian

yaitu

yang bermaksud untuk memahami fenomena

untuk

tentang apa yang di alami oleh subjek

sikap,

penelitian

misalnya

perilaku,

persepsi,

perilaku, pandangan, fenomena, dan proses

motivasi, tindakan, dan lain lain., secara

yang

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

berlangsung

Penelitian

kualitatif

dilokasi

penelitian.

menurut

David

bentuk kata-kata dan bahasa, pasa suatu

Willuams (dalam Moleong 2011:5) adalah

konteks khusus yang alamiah dan dengan

pengumpulan data pada suatu latar alamiah,

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

dengan menggunakan metode alamiah dan

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam

dilakukan oleh orang atau peneliti yang

Sugiono

2011:15)

tertarik secara alamiah.

memiliki

karakteristik

Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2011:4) Kualitatif

menyatakan adalah

bahwa

Penelitian

“penelitian

yang

penelitian sebagai

Dilakukan pada kondisi

kualitatif berikut:

yang alamiah

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.

menggunakan latar alamiah, dengan maksud

Penelitian kualitatif lebih bersifat

menafsirkan fenomena yang terjadi dan

deskriptif data yang terkumpul berbentuk

dilakukan dengan jalan melibatkan metode

kata-kata atau gambar, sehingga tidak

yang ada“. Penelitian kualitatif dari segi

menekankan

pada

angka.

Penelitian 5



kualitatif lebih menekankan pada proses dari

saja

pada

penyelenggara tersebut. Pihak-pihak tersebut

produk

atau

outcome.

Penelitian

yang

menjadi

kualitatif melakukan analisis data secara

antara lain sebagai berikut :

induktif.

1.

Penelitian

kualitatif

lebih

pihak-pihak

UPPKH Pusat, merupakan badan yang

menekankan makna (data dibalik yang

merancang dan mengelola persiapan dan

teramati).

pelaksanaan program. UPPKH Pusat

Penelitian kualitatif dapat di

simpulkan

sebagai

penelitan

yang

juga

melakukan

pengawasan

menggunakan pendekatan alamiah untuk

perkembangan yang terjadi di tingkat

menggambarkan realitas yang kompleks.

daerah serta menyediakan bantuan yang

Dalam penelitian kualitatif ini masalah yang

dibutuhkan.

diteliti masih bersifat sementara dan akan

2.

UPPKH

Kab/Kota,

melaksanakan

berkembang setelah peneliti berada di

program dan memastikan bahwa alur

lapangan. Penelitian kualitatif menghasilkan

informasi yang diterima dari kecamatan

prosedur analisis yang tidak menggunakan

ke pusat dapat berjalan dengan baik dan

prosedur analisis statis atau cara kuantifikasi

lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan

lainnya,

dalam

mengelola

kinerja

pendamping

yang

berdasarkan

mana

pada

penelitian

upaya

ini

membangun

pandangan mereka yang di teliti yang rinci di bentuk dengan kata-kata begitu pula penelitian ini akan dilakukan.

dan

mengawasi

serta

memberi

bantuan jika diperlukan. 3.

Petugas Pendamping, merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat

dengan

pihak-pihak

yang

terkait di tingkat kecamatan maupun dengan

C. HASIL PENELITIAN DAN

program

kabupaten/kota.

PEMBAHASAN

pendamping

di

tingkat

Tugas termasuk

petugas didalamnya

diukur

melakukan sosialisasi, pengawasan dan

melalui Sudut Pandang Kepatuhan

mendampingi para penerima manfaat

(Compliance)

dalam memenuhi komitmennya.

1. KeberhasilanImplementasi

Untuk melihat kepatuhan pihak yang

Dalam

pelaksanaan

Program

terkait dalam penyelenggaraan Program

Keluarga Harapan (PKH) juga diperlukan

Keluarga Harapan, maka perlu dilihat siapa

Tim Koordinasi yang membantu kelancaran 6



program di tingkat provinsi dan PT Pos yang

selaku pelaksa teknis Program Keluarga

bertugas menyampaikan informasi berupa

Harapan.

undangan

pertemuan,

pengaduan

dan

perubahan

data,

Rekruitmen dan Diklat Pembimbing;

serta

Rekruitmen yaitu menyeleksi petugas

menyampaikan bantuan ke tangan penerima

pendamping Program Keluarga Harapan

bantuan langsung. Selain itu, juga terdapat

di masing-masing daerah yang menjadi

lembaga lain di luar struktur yang berperan

sasaran

penting dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu

rekruitmen

lembaga

pendamping yang terpilih akan dibekali

pelayanan

pendidikan Program

seterusnya

3.

di

kesehatan

tiap

dan

dilaksanakan,

dan

Harapan

(PKH)

dilaksanakan oleh UPPKH pusat dan

Implementasi

yang

Kelancaran

Rutinitas

rutinitas dapat

Pertemuan awal dan validasi calon peserta program;

diukur

Pertemuan awal dan validasi calon

dan

peserta Program

Tiadanya Persoalan program

dilihat

dari

yang

dilakukan

oleh

proses

menjelaskan

Program Keluarga Harapan (PKH) itu

dilaksanakan

sendiri yang antara lain :

bantuan PKH.

2.

pelatihan

dinas sosial.

2. Keberhasilan

1.

petugas

pendidikan

4.

dilaksanakan

setelah

dimana

dilaksanakan.

Adapun

tersebut.

kecamatan

Keluarga

melalui

program

Seleksi dan penetapan lokasi;

5.

Verifikasi

Keluarga Harapan pendamping

kewajiban oleh

yang

calon

komitmen

untuk harus

penerima

peserta

pada

Yaitu menyeleksi penerima bantuan

layanan kesehatan dan pendidikan;

Program

Verifikasi

Keluarga

Harapan

dan

dilaksanakan

untuk

masyarakat

yang

menetapkan lokasi yang membutuhkan

mengetahui

program tersebut, penentuan penerima

mendapatkan

bantuan

bantuan dan penetapan lokasi dilakukan

kebutuhannya,

yaitu

oleh UPPKH pusat dan BPS.

pendidikan.

Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;

6.

berdasarkan

kesehatan

dan

Pembayaran berdasarkan verifikasi;

Sosialisasi dan koordinasi dilakukan

Pembayaran berdasarkan verifikasi yaitu

oleh UPPKH pusat kepada dinas sosial

besaran bantuan yang didapatkan oleh penerima

bantuan

sesuai

dengan 7



kebutuhan, contohnya ibu hamil, balita,

D. SIMPULAN

Murid SD dan SMP. 7.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan

uraian

yang

telah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

penulis sampaikan, ada beberapa hal yang

dilaksanakan oleh petugas pendamping

dapat penulis simpulkan dari Efektivitas

setiap 3 bulan sekali, kemudian hasilnya

Program

akan dilaporkan ke UPPKH pusat untuk

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten

mengevaluasi

Kubu Raya. Adapun kesimpulan tersebut

rutinitas

yang

telah

dilaksanakan.

Keluarga

Harapan

(PKH)

di

antara lain sebagai berikut : 1.

Derajat kepatuhan bawahan yang dalam

diukur

hal ini adalah Petugas Pendamping

Implementasi

kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

yang Mengarah pada Kinerja yang

Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya

Memuaskan dan Dampak bagi Semua

hanya

Pihak

laporan pertiga bulan dan laporan akhir

3. Keberhasilan melalui

Implementasi

Berhasilnya

Dalam hal ini, tujuan dari Program Keluarga

Harapan

(PKH)

didasarkan

kepada

laporan-

tahun kegiatan. Seharusnya disamping

adalah

laporan

tersebut

harus

didampingi

kesejahteraan bagi ibu hamil dan anak usia

dengan pengawasan langsung dari pihak

sekolah, yakni antara lain :

UPPKH Kab/Kota yakni Dinas Sosial

1.

Meningkatkan kondisi sosial ekonomi

Tenaga

RTSM;

Namun, pengawasan tersebut jarang

Meningkatkan taraf pendidikan anak-

dilakukan.

2.

anak RTSM; 3.

4.

2.

Kerja

Kelancaran

dan

rutinitas

dan

tiadanya

Meningkatkan status kesehatan dan gizi

persoalan

ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah

maksimal. Hal tersebut dikarenakan

6 tahun dari RTSM;

oleh beberapa hal seperti kurangnya

Meningkatkan

akses

dan

kualitas

sosialisasi,

masih

Transmigrasi.

tergolong

kurangnya

belum

pengawasan,

pelayanan pendidikan dan kesehatan,

kurang sumber daya manusia dan sarana

khususnya bagi RTSM.

prasarana, serta kuota peserta penerima bantuan yang masih bermasalah. Hal tersebut

menjadi

hambatan

bagi 8



kelancaran

3.

pelaksanaan

rutinitas

2.

Untuk pelaksanaan Program Keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH) di

Harapan (PKH) di periode selanjutnya,

Kecamatan Sungai Ambawang.

sebaiknya pendataan yang dilakukan

Keberhasilan

yang

mengarah

pada

harus

disesuaikan

dengan

jumlah

kinerja yang memuaskan dan dampak

masyarakat secara tepat, hal ini guna

bagi pihak penerima bantuan belum

menghindari kesalahan pendataan yang

dapat dicapai dengan baik. Hal tersebut

terjadi di tahun sebelumnya, guna

disebabkan oleh berbagai hambatan

pencapaian tujuan yang lebih baik

yang

pihak

sebaiknya pihak pemerintah Kabupaten

yang

Kubu Raya dalam hal ini Dinas Sosial

dialami

implementor

baik

dan

bagi

masyarakat

menerima bantuan. Masih diperlukan

Tenaga

Kerja

berbagai perbaikan agar pencapaian

Kabupaten Kubu Raya mengedepankan

kinerja dan tujuan dapat berada di titik

usaha

yang optimal dan efektif.

prosedur

sosialisasi

pengenalan

mendalam

dapat

secaa

agar objektif

mengembangkan manfaat dari program

E. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah

efektivitas

Transmigrasi

dan

lebih

masyarakat

disampaikan

dan

penulis

berkenaan

Program

3.

Penambahan

personil

bagi

Petugas

Harapan

Pendamping Program Keluarga Harapan

(PKH) di Kecamatan Sungai Ambawang,

(PKH) menjadi hal yang cukup penting,

maka

beberapa

mengingat bahwa suatu program tidak

bahan masukan atau saran, antara lain

dapat berlangsung dengan optimal bila

sebagai berikut :

sumber daya manusia sebagai faktor

1.

Perlu diadakan koordinasi yang lebih

penggerak sangat minim dan pengadaan

baik antara Dinas Sosial Tenaga Kerja

sarana dan prasarana yang menunjang

dan

Kubu

juga menjadi hal lain yang cukup

Sungai

penting untuk direalisasikan. Selain itu

Ambawang dan Badan Pusat Statistik

pengawasan dari pihak Dinas Sosial

Kabupaten Kubu Raya agar pelaksanaan

Tenaga

program menjadi lebih maksimal.

Kabupaten

penulis

Raya

Keluarga

dengan

ini.

menyampaikan

Transmigrasi dengan

Kabupaten

Kecamatan

Kerja

dan

Kubu

Transmigrasi Raya

perlu

ditingkatkan. 9 RIZKA NUGROHO ARYANTO, NIM. E42010076 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


F. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi: Agustino, Leo.2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit CV Alfabeta. Baswir, Revrisond. 1999. Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: ELSAM. Handayaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen Jakarta : CV Haji Masagung Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Ripley, Randall B., Grace A. Franklin. 1982. Bureaucracy and Policy Implementation. United States of America. The Dorsey Press. S.P Siagian. 1978. Administrasi Pembangunan: konsep,dimensi dan strateginya Jakarta : Gita Karya Soemitro, Sutyastie dkk. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sugiyono.2010. Metode Penelitian Administrasi Bandung : CV.Alfabeta .............. .2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : CV.Alfabeta Suharto,Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : Refika Aditama

Soetomo, 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tangkilisan, Hessel Nogi S.2005. Management Publik.Jakarta : Grasindo Buku Kerja Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). 2008. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI Buku Pedoman Umum PKH. 2008.Direktorat Jenderal bantuan dan jaminan sosial Departemen Sosial RI.

Situs Internet: http//www.mediaindonesia.com. 28 Januari 2010. http//www.pkh.depsos.go.id. 2010.

28

Januari

Peraturan Pemerintah : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya. 10



Keputusan Mentri Sosial RI No.42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.Per-43/PB/2007 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana PKH bagi RTSM.


IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents